Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini merupakan bagian dari upaya strategis nasional dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat pedesaan. CKG hadir sebagai bentuk nyata gerakan kolektif menuju masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan pentingnya deteksi dini penyakit. Program ini merupakan implementasi dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Pendiri Gates Foundation, Bill Gates, mengatakan bahwa langkah-langkah konkret pemerintah Indonesia dalam sektor kesehatan layak mendapat apresiasi global. Ia menilai bahwa program-program seperti CKG menjadi fondasi penting dalam mendorong masyarakat hidup sehat, sejalan dengan upaya global untuk mengurangi beban penyakit tidak menular dan meningkatkan kualitas hidup.

Gates juga memuji keterlibatan aktif pemerintah Indonesia dalam penguatan sistem kesehatan melalui adopsi vaksin baru serta program pemenuhan gizi ibu hamil. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dalam menangani isu-isu kesehatan masyarakat, mulai dari peluncuran vaksin hingga program suplemen bagi ibu hamil. Ia menambahkan bahwa inisiatif semacam CKG akan semakin memperluas cakupan deteksi dini terhadap berbagai penyakit dan menjadi investasi jangka panjang dalam kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa program CKG merupakan bentuk pelayanan negara kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya untuk masyarakat di perkotaan, tetapi juga harus menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah pedalaman dan terpencil. Menkes mendorong seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menyukseskan program ini.

Ia mencontohkan capaian Provinsi Jawa Tengah yang menyumbang hampir 40 persen dari total realisasi nasional program CKG. Hal ini disebutnya sebagai bukti bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerataan layanan kesehatan dapat benar-benar terealisasi. Masyarakat diimbau agar memanfaatkan kesempatan ini, karena layanan tersebut tidak dipungut biaya dan bisa diakses secara langsung melalui puskesmas maupun aplikasi digital milik Kementerian Kesehatan.

Ketua Tim Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Nur Laila S.Kep, NS, M.Kes, mengatakan bahwa banyak masyarakat masih menunda cek kesehatan karena takut, merasa belum perlu, atau terlalu sibuk. Anggapan seperti itu perlu diluruskan, karena banyak penyakit serius tidak menunjukkan gejala awal yang jelas. Program CKG ini merupakan solusi konkret dan terjangkau bagi masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya secara rutin.

Pemeriksaan kesehatan pada program ini mampu mendeteksi dini penyakit seperti hipertensi, diabetes, gangguan ginjal, kolesterol tinggi, bahkan gangguan organ vital lainnya. Masyarakat bisa menghemat biaya besar yang biasanya dikeluarkan untuk pemeriksaan mandiri, yang bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah, hanya dengan memanfaatkan layanan CKG yang sepenuhnya ditanggung negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang paling agresif dalam menjalankan program ini. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menyampaikan bahwa keberhasilan capaian di provinsinya tidak lepas dari dukungan kepala daerah dan komitmen tenaga kesehatan di lapangan. Ia menyebut bahwa para tenaga kesehatan secara aktif menyosialisasikan manfaat program ini ke masyarakat dari rumah ke rumah maupun melalui berbagai kegiatan sosial.

Program ini juga terintegrasi dengan platform digital melalui aplikasi Satu Sehat Mobile dan WhatsApp resmi Kementerian Kesehatan, yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan memperoleh informasi mengenai lokasi dan jadwal layanan. Hal ini menjadi bagian dari transformasi sistem layanan kesehatan berbasis teknologi, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan sistem digital. Pelibatan teknologi juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data kesehatan nasional serta memudahkan proses evaluasi dan pemantauan.

Gerakan hidup sehat yang digencarkan melalui program ini diharapkan akan membentuk budaya baru di tengah masyarakat, yakni kesadaran bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Program Cek Kesehatan Gratis menjadi instrumen penting untuk membangun ekosistem sehat yang berkelanjutan, dengan mendorong masyarakat untuk rutin mengecek kondisi tubuh mereka dan mengambil langkah preventif sedini mungkin.

Apresiasi dari tokoh global seperti Bill Gates terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat layanan kesehatan menambah bobot pentingnya program ini di mata dunia. Gates melihat bahwa keterlibatan Indonesia dalam inovasi vaksinasi, penanganan malnutrisi, dan penguatan layanan kesehatan primer menjadi model yang bisa diadopsi oleh negara lain. Ia menilai bahwa kolaborasi lintas sektor, seperti yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Gates Foundation, membuka peluang besar untuk memperluas dampak sosial dan mempercepat pencapaian target-target kesehatan global.

Melalui program CKG, Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan dapat menjadi upaya dalam pencegahan, edukasi, dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan arah baru pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kualitas hidup manusia dan ketahanan sosial di tengah tantangan global. Program ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan sejahtera.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Oleh: Wildan Deni Grahita (*

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah penyelenggaraan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini menjadi bagian penting dalam strategi nasional di bidang kesehatan. Program ini bukan hanya wujud perhatian negara terhadap kesehatan masyarakat, melainkan juga strategi preventif yang efektif untuk menekan beban pembiayaan kesehatan di masa depan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya deteksi dini dan skrining rutin sebagai pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Menurutnya, pencegahan selalu lebih murah dan lebih efektif daripada pengobatan. Dia mendorong masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis setidaknya satu kali dalam setahun. Ini langkah kecil yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang telah mengimplementasikan program ini dengan baik, salah satunya melalui inisiatif Dokter Spesialis Keliling (Spelling) yang terbukti mampu menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan.

Capaian program ini juga menunjukkan progres yang menggembirakan. Dari sekitar 4,8 juta peserta yang mengikuti CKG secara nasional, sebanyak dua juta peserta berasal dari Jawa Tengah. Angka ini setara dengan 40 persen dari total peserta, menjadikan provinsi tersebut sebagai kontributor terbesar, melampaui Jawa Timur dan Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa antusiasme dan partisipasi masyarakat meningkat ketika program dijalankan secara terstruktur dan dekat dengan kebutuhan nyata warga.

Cek kesehatan gratis bukan hanya soal alat ukur kesehatan semata, tetapi juga soal edukasi dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Langkah ini menjadi penting mengingat penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dengan deteksi dini, potensi beban pembiayaan akibat pengobatan penyakit kronis dapat ditekan secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya, program ini tidak berdiri sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi elemen penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program. Salah satunya datang dari industri farmasi nasional. President Director PT OTTO Pharmaceutical Industries, Sugeng Budiyono Wijanto, menyatakan bahwa kesehatan adalah pilar dasar pembangunan bangsa. Ia meyakini bahwa peran swasta bukan hanya sebagai penyedia produk, melainkan mitra strategis dalam mewujudkan akses layanan kesehatan yang merata. Dia menegaskan bahwa pihaknya ingin memberikan lebih dari sekadar produk, tetapi juga kontribusi nyata di lapangan. Hal ini diwujudkan melalui dukungan logistik, edukasi masyarakat, hingga penyediaan fasilitas skrining massal bersama pemerintah.

Sementara itu, Manager Dharma Dexa, Mateus Ramidi, menyampaikan bahwa pendekatan praktis dan langsung menyentuh masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, langkah kecil seperti cek kesehatan bisa membawa perubahan besar. Inilah bentuk konkret dari semangat Expertise for the Promotion of Health yang mereka pegang teguh.

Mateus menambahkan, ketika masyarakat melihat langsung kemudahan dan manfaat dari pemeriksaan kesehatan berkala, maka tingkat partisipasi akan meningkat secara organik. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dan kesinambungan program agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, terutama di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan kesehatan.
Inisiatif CKG tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan secara gratis, tetapi juga menciptakan budaya sadar kesehatan di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan transformasi layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif yang saat ini dicanangkan pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan, secara aktif mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam mendekatkan layanan kesehatan ke akar rumput, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital dan mobilisasi tenaga kesehatan spesialis.

Tak hanya sebagai solusi jangka pendek, program CKG ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan kesehatan yang lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan beban pembiayaan negara di sektor kesehatan bisa lebih terkendali.

Keberhasilan pelaksanaan program ini juga menunjukkan bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat, transformasi sektor kesehatan bukanlah mimpi kosong. Justru ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mandiri dalam menghadapi tantangan global.

Sudah Sepatutnya masyarakat menjadikan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai gerakan bersama yang berkelanjutan. Pemerintah telah membuka jalan, tetapi keberlanjutan dan keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Jangan tunggu sakit untuk memeriksakan diri. Jadikan cek kesehatan sebagai gaya hidup baru demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

Mari kita dukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan program CKG sebagai bagian dari strategi nasional kesehatan bangsa. Dengan langkah kecil bersama, kita bisa menciptakan perubahan besar bagi Indonesia.

(* Penulis merupakan pemerhati Kesehatan publik dari lembaga Dormi Medika Center

Jakarta – Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi ditutup pada Kamis (15/5) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua DPR RI sekaligus Presiden PUIC yang baru, Puan Maharani, secara resmi menutup perhelatan yang dihadiri oleh delegasi dari beberapa negara anggota.

Dalam pidato penutupannya, Puan menegaskan bahwa Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari konferensi ini mencerminkan tekad kolektif negara-negara Islam untuk memperjuangkan keadilan global, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mengokohkan peran perempuan dalam pembangunan dunia Islam.

“Deklarasi Jakarta yang telah kita hasilkan adalah bukti nyata suara kolektif parlemen dunia Islam. Kita telah sepakat memperjuangkan keadilan bagi Palestina, memperkuat tata kelola pemerintahan, mengokohkan peran perempuan, dan mendorong tatanan dunia yang lebih adil,” ujar Puan.

Sebagai tuan rumah, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi dari setiap resolusi yang disepakati. Puan juga mengajak seluruh delegasi untuk membawa semangat Deklarasi Jakarta ke parlemen masing-masing sebagai wujud solidaritas negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Saya mengajak seluruh delegasi untuk membawa semangat dan isi deklarasi ini ke ruang sidang parlemen masing-masing, sebagai komitmen bersama untuk memperkuat solidaritas negara-negara OKI,” kata Puan.

Puan, yang tercatat sebagai Presiden perempuan pertama dalam sejarah PUIC, menyerukan agar kekuatan kolektif dunia Islam menjadi kontributor positif bagi perdamaian dan kesejahteraan global. Ia juga menyampaikan harapan bahwa para delegasi membawa kesan baik selama berada di Indonesia.

“Warisan kita bukan terletak pada besarnya gedung yang kita bangun, tetapi pada martabat yang kita pulihkan bagi setiap anak, perempuan, keluarga, dan mereka yang terluka oleh perang, kemiskinan, dan ketidakadilan,” tegas Puan.

Deklarasi Jakarta yang dibacakan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, memperkuat arah baru diplomasi antarparlemen negara-negara Islam. Dokumen ini menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan parlemen yang inklusif.

“Kami memutuskan untuk memperkuat kerja sama antar parlemen, berbagi pengetahuan, serta membangun inisiatif bersama guna menghadapi tantangan ekonomi global dan membangun lembaga perwakilan yang lebih baik dan inklusif,” ungkap Mardani.

Salah satu poin penting dalam deklarasi adalah dorongan untuk membentuk dialog tetap antar parlemen, termasuk dengan lembaga legislatif dari kawasan lain seperti Parlemen Eropa dan Kongres Amerika Serikat.

“PUIC mendorong pembentukan saluran dialog antar parlemen secara berkala, terutama dengan Parlemen Eropa dan Kongres Amerika Serikat, untuk bersama-sama mengatasi tantangan global yang semakin kompleks,” kata Mardani.

Deklarasi tersebut juga menekankan kerja sama konkret di berbagai bidang strategis seperti pendidikan, riset ilmiah, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perdagangan intra-OKI, serta teknologi dan digitalisasi.

“Kita tidak hanya bicara solidaritas, tapi aksi nyata. Investasi di bidang pendidikan, perdagangan intra-OKI, serta digitalisasi adalah langkah konkret membangun ketahanan dan kemandirian umat,” tegas Mardani.

Dengan penutupan ini, Konferensi PUIC ke-19 menjadi tonggak penting bagi diplomasi parlemen Islam dan menandai babak baru bagi dunia Islam yang lebih terhubung, kuat, dan bermartabat melalui kerja sama yang berkelanjutan.

Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Parlemen OKI resmi ditutup di Jakarta dengan sukses menghasilkan Deklarasi Jakarta, yang menegaskan komitmen kolektif negara-negara anggota dalam mendorong perdamaian dunia, melawan Islamofobia, serta memperjuangkan hak asasi manusia secara universal.

Sidang PUIC ke-19 kali ini dihadiri oleh 9 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, serta organisasi internasional sebagai pengamat. Total peserta mencapai kurang lebih 450 orang dari 37 negara anggota OKI.

“Alhamdulillah, sidang ini juga menandai 25 tahun perjalanan UIC, sehingga sidang ke-19 ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-25 atau silver jubilee,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (15/5).

Dalam momen bersejarah ini, Indonesia secara resmi menerima mandat sebagai Ketua PUIC.

“Ini merupakan sebuah kehormatan, terlebih karena untuk pertama kalinya ketua parlemen negara-negara Islam dipimpin oleh seorang perempuan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua,” tegas Puan.

Puan juga menyampaikan bahwa dirinya telah melakukan lebih dari 10 pertemuan bilateral dengan berbagai negara anggota guna memperkuat kerja sama antarparlemen.

“Kami bersepakat untuk mempererat dan memperkuat hubungan antarparlemen, serta menjalin sinergi antara parlemen dan pemerintah” imbuhnya.

Salah satu poin penting hasil sidang adalah penegasan terhadap solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, serta pembukaan akses kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Deklarasi Jakarta juga menekankan pentingnya soft power dunia Islam melalui pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pemuda.

Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera saat membacakan deklarasi menyatakan pentingnya melawan Islamofobia.

“Parlemen anggota PUIC kami serukan untuk aktif melawan Islamofobia, xenofobia, dan segala bentuk intoleransi dengan menunjukkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil-alamin. Kami juga mendorong dialog antaragama dan antarbudaya di forum parlemen.” Tuturnya.

PUIC juga menegaskan pentingnya diplomasi, dialog, dan rekonsiliasi berdasarkan Piagam OKI dan hukum internasional.

“Ini mencerminkan nilai musyawarah dalam Islam atau shoora,” ujar Mardani.

Penutupan PUIC ke-19 menandai peran strategis diplomasi parlemen dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif.***

JAKARTA – Para delegasi dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara-Negara OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta, 12–15 Mei 2025. Suasana hangat dan penuh semangat solidaritas tampak mewarnai sidang-sidang yang tengah berlangsung.

Ketua Parlemen Republik Pantai Gading Adama Bictogo, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Presiden Uni Parlemen OKI, menyampaikan terima kasih secara langsung kepada Indonesia atas sambutan dan keramahan yang diberikan selama penyelenggaraan konferensi.

“Dengan penuh rasa haru dan sukacita, saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas sambutan yang begitu hangat dan keramahan yang kami terima di kota Jakarta. Penyelenggaraan konferensi ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam mempererat solidaritas antarnegara anggota OKI,” ujar Adama dalam pidato resminya.

Konferensi ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya Uni Parlemen OKI, yang menurut Adama telah menjadi “platform yang kokoh dalam membangun dialog, solidaritas, dan kerja sama antarparlemen di dunia Islam.”

Tak hanya menyampaikan apresiasi terhadap tuan rumah, Adama juga menyinggung pentingnya komitmen kolektif dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan kembali pentingnya Deklarasi Abidjan yang dikeluarkan pada PUIC ke-18, yang menyerukan solidaritas menghadapi konflik global, perubahan iklim, terorisme, dan penindasan terhadap umat Islam, termasuk perjuangan untuk Palestina.

“Melalui konferensi ini, kita kembali menegaskan komitmen terhadap perjuangan Palestina, nilai-nilai keadilan dan perdamaian, serta penolakan terhadap ketidakadilan dan segala bentuk penindasan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba menyebut para delegasi menyambut baik kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan konferensi. “Sebanyak 444 delegasi, itu menyatakan sangat terhormat atas kehadiran Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan inaugurasi nanti,” ujarnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini diikuti sekitar 500 peserta dari 37 negara anggota dan observer. Indonesia pun dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan regional dalam diplomasi parlementer. ****

Oleh : Andri Wijaya )*

Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai aktor utama dalam memimpin perhelatan diplomasi global dunia Islam melalui pelaksanaan Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) di Jakarta.

Selama empat hari penuh, dari 12 hingga 15 Mei 2025, Gedung DPR RI menjadi pusat perhatian dunia Islam sekaligus menjadi panggung yang sangat strategis dalam merumuskan bagaimana arah baru dari kerja sama antar parlemen negara-negara anggota OKI.

Penutupan konferensi tersebut tidak hanya menandai berakhirnya rangkaian agenda penting bertaraf internasional, tetapi juga sekaligus membuka babak baru bagi Indonesia sebagai pemimpin dialog dan solidaritas global.

Sejumlah pemimpin parlemen memberikan pengakuan secara terbuka terhadap bagaimana peran strategis Indonesia dalam mendorong terwujudnya transformasi PUIC. Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, menilai bahwa konferensi ke-19 mencerminkan adanya perubahan secara signifikan dalam dinamika internal organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinan Indonesia, PUIC memasuki era baru yang ditandai oleh tata kelola yang lebih terstruktur dan semangat kolaboratif yang semakin kuat.

Menurut Bictogo, posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi peran barunya dalam membentuk bagaimana arah masa depan parlemen negara-negara OKI.

Indonesia dinilai sangat berhasil menghadirkan platform yang jauh lebih inklusif dan dialogis, sehingga semakin memperkuat suara kolektif umat Muslim dalam berbagai isu global. Komitmen Indonesia dalam mendorong solusi damai serta terus mempererat solidaritas antar negara Islam juga menjadi perhatian utama bagi dunia internasional.

Lebih dari sekadar tuan rumah, Indonesia melalui DPR RI menunjukkan bagaimana kapasitas diplomasi parlemen yang sangat matang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memanfaatkan konferensi tersebut sebagai sebuah momentum penting dan bersejarah untuk semakin memperluas jejaring kerja sama.

Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, Puan mendorong terwujudnya sinergi antar parlemen dalam upaya untuk mampu menjawab tantangan global secara bersama.

Melalui dialog tersebut, kedua negara sepakat untuk semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk sektor perdagangan digital dan penguatan UMKM, pertahanan kawasan, serta hubungan antar masyarakat.

Bagi Puan, kerja sama lintas sektor jelas menjadi sebuah dasar yang penting bagi terwujudnya stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Ia juga menekankan mengenai betapa pentingnya membangun fondasi solidaritas melalui jalur diplomasi parlementer yang jauh lebih aktif, baik di level bilateral, regional, maupun global.

Puan melihat PUIC ke-19 sebagai ajang konsolidasi yang sangat penting untuk dapat merespons adanya tantangan global yang semakin kompleks belakangan ini, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan.

Solidaritas antar parlemen dianggap menjadi hal yang sangat krusial untuk terus menumbuhkan ketahanan sosial di tengah dinamika geopolitik dunia yang fluktuatif seperti saat ini. Dalam forum tersebut, Puan juga menyampaikan pandangan bahwa kerja sama antar negara Muslim perlu diarahkan pada pemenuhan hak dasar, seperti pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan upaya perlindungan anak-anak serta perempuan, terutama di wilayah konflik.

Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menambahkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah lama terjalin dengan erat, baik secara budaya maupun geopolitik.

Dalam forum PUIC ke-19, relasi strategis tersebut semakin diperkuat melalui undangan secara langsung dari Ketua Parlemen Malaysia kepada Puan Maharani untuk menghadiri AIPA 2025 di Malaysia, yang menandakan betapa eratnya jejaring diplomatik yang telah dibangun Indonesia selama ini.

Konferensi PUIC ke-19 tidak hanya merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut, tetapi juga sekaligus menjadi ajang refleksi yang sangat penting atas perjalanan panjang parlemen negara-negara OKI dalam membangun solidaritas.

Sejumlah isu krusial menjadi pembahasan utama dalam forum ini, mulai dari situasi di Palestina, perlindungan kelompok minoritas Muslim, hingga resolusi terkait pendidikan dasar Islam dan Arab bagi anak-anak. Keseluruhan pembahasan mencerminkan arah baru PUIC sebagai wadah kebijakan yang lebih solutif dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Forum strategis tersebut juga menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen negara-negara anggota menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, dorongan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam forum-forum global seperti PUIC mendapat perhatian serius. Di samping itu, suara-suara solidaritas terhadap anak-anak dan perempuan di wilayah konflik turut menguat, menyerukan dukungan finansial dan kemanusiaan yang lebih konkret melalui kerja sama internasional.

Rangkaian pertemuan yang berlangsung selama konferensi, termasuk pembahasan isu lingkungan, hak asasi manusia, dan dialog antar peradaban, memperlihatkan bagaimana forum PUIC telah berkembang menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan zaman.

Dengan berakhirnya pelaksanaan PUIC ke-19, Indonesia dinilai berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk menegaskan peran strategisnya, bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai motor penggerak arah baru diplomasi Islam global.

Sebagai presidensi PUIC ke-19, DPR RI berhasil memikul tanggung jawab besar dalam menjaga semangat kolaboratif tersebut tetap hidup. Dunia internasional memberikan apresiasi tinggi terhadap Indonesia atas keberhasilan dalam membawa suara dunia Islam ke panggung global dengan pendekatan yang inklusif, demokratis, dan solutif. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Penyelenggaraan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Jakarta yang dimulai pada 12 Mei hingga 15 Mei 2025 menandai salah satu capaian diplomatik paling substansial yang berhasil diraih Indonesia dalam forum multilateral dunia Islam.

Konferensi tersebut bukan hanya menunjukkan kematangan diplomasi parlemen Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi strategis negara ini di kancah internasional—terutama dalam menjembatani kerja sama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Indonesia secara aktif mendorong isu-isu utama yang tidak hanya relevan secara global, tetapi juga menuntut perhatian khusus di lingkup negara-negara Muslim. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika global.

Ia secara tegas menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang berdampak pada sektor industri nasional. Dalam forum PUIC, Indonesia menyampaikan perlunya langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan eksternal, termasuk melalui kerja sama lintas negara anggota PUIC yang saling menguatkan.

Upaya itu tidak semata bertujuan mempertahankan daya saing ekonomi nasional, melainkan juga menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin dalam membentuk solidaritas antarnegara Islam.

Rahayu mendorong pertukaran budaya sebagai instrumen strategis untuk memperkuat solidaritas tersebut. Menurutnya, pemahaman yang mendalam antarbudaya akan membuka ruang kesetaraan dan inklusivitas di antara bangsa-bangsa Islam, meski Indonesia sendiri bukan negara Islam secara konstitusional. Justru melalui pendekatan ini, Indonesia mampu membangun posisi sebagai aktor sentral dalam pembentukan aliansi baru yang lebih dinamis, adil, dan progresif di lingkungan PUIC.

Dalam bidang ekonomi, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi volume perdagangan antarnegara anggota OKI yang masih terjebak di angka 19 persen dari total perdagangan luar negeri dalam periode 2019 hingga 2023.

Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan integrasi ekonomi yang dicapai oleh kawasan lain seperti Uni Eropa atau ASEAN. Ravindra menyampaikan bahwa kondisi itu menjadi sinyal kuat bahwa kerja sama ekonomi antarnegara Islam masih jauh dari optimalisasi.

Sebagai langkah ke depan, Indonesia menginisiasi pentingnya pembentukan rantai pasok halal lintas negara, peningkatan konektivitas logistik, serta penguatan kebijakan perdagangan berbasis syariah.

Potensi pasar halal global yang diperkirakan mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2026 menjadi alasan utama mengapa negara-negara OKI perlu bergerak cepat dan strategis. Indonesia, dengan infrastrukturnya yang kian membaik dan basis produksi halal yang luas, berpotensi menjadi katalisator utama dalam mendorong ekonomi berbasis halal antarnegara anggota PUIC.

Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengangkat isu yang tak kalah penting: perlindungan komunitas Muslim minoritas. Diskriminasi terhadap kelompok ini di berbagai belahan dunia dinilai tidak bisa lagi direspons secara sporadis.

Sohibul mengusulkan pembentukan panitia khusus PUIC yang bertugas memantau perkembangan regulasi di negara-negara di mana Muslim menjadi minoritas. Menurutnya, diskriminasi struktural yang muncul dari regulasi negara sangat sulit diubah jika sudah terlembagakan dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, pemantauan sejak dini diperlukan untuk mencegah pembentukan kebijakan diskriminatif tersebut.

Usulan Sohibul itu sekaligus memperlihatkan arah baru diplomasi Indonesia yang kini semakin menjangkau isu-isu kemanusiaan transnasional, terutama dalam kerangka hak-hak minoritas dan inklusivitas global. Posisi Indonesia dalam menyuarakan perlindungan terhadap komunitas Muslim minoritas menjadi semakin kuat berkat reputasinya sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia.

Salah satu bukti konkret keberhasilan diplomatik Indonesia dalam PUIC ke-19 tercermin dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Qatar, Hamda Binti Hassan. Diskusi strategis antara kedua delegasi membahas peluang kerja sama pertahanan, termasuk produksi alutsista dan pelatihan militer bersama, yang diarahkan dalam kerangka Perjanjian Kerja Sama Pertahanan. Kolaborasi ini diharapkan mempererat kemitraan strategis dan membuka ruang pertukaran kapasitas di sektor militer antarnegara Muslim.

Tak hanya di bidang pertahanan, pembahasan juga menyentuh kerja sama ketenagakerjaan dan diplomasi budaya. Kontribusi lebih dari 24 ribu tenaga kerja Indonesia di Qatar menjadi titik masuk penguatan hubungan bilateral yang lebih inklusif. Pemerintah Qatar bahkan menunjukkan komitmen dalam pelindungan hak-hak tenaga kerja, sebuah langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih setara.

Penguatan diplomasi budaya menjadi sorotan tambahan, khususnya pasca-penunjukan Indonesia sebagai negara mitra dalam program Year of Culture 2023. Inisiatif lanjutan yang melibatkan pemuda, seniman, dan pelaku kreatif dari kedua negara dinilai menjadi fondasi kuat untuk menumbuhkan pemahaman lintas budaya secara berkelanjutan.

Apresiasi dari berbagai negara anggota, termasuk dari Parlemen Qatar dan Gambia, atas kesuksesan penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta, menjadi validasi nyata atas diplomasi efektif yang dijalankan Indonesia. Forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menjelma sebagai momentum akseleratif yang mendorong terciptanya jejaring kerja sama konkret lintas sektor dan negara.

Melalui pendekatan multiarah yang mencakup sektor industri, ekonomi halal, diplomasi budaya, hingga perlindungan minoritas Muslim, Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai aktor sentral yang tidak hanya menyuarakan nilai, tetapi juga menghadirkan solusi. PUIC ke-19 menjadi panggung strategis yang memperkuat reputasi Indonesia sebagai penggerak diplomasi Islam yang moderat, inklusif, dan berbasis kerja sama nyata. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Naya Salsabila )*

Indonesia kembali membuktikan posisinya sebagai aktor penting dalam kancah diplomasi global dengan sukses menjadi tuan rumah Sidang Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 yang resmi berakhir pada Kamis (15/5). Keberhasilan ini bukan hanya prestasi logistik dan protokoler, namun mencerminkan keteguhan komitmen Indonesia dalam membangun perdamaian dan stabilitas dunia, khususnya di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Indonesia telah secara resmi mengakhiri Forum pertemuan Parlemen OKI yang digelar sejak 12-15 Mei 2025. Melalui forum ini, Indonesia menunjukkan bahwa jalan keluar dari berbagai persoalan global seperti konflik, ketimpangan, dan krisis kemanusiaan terletak pada tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan institusi, serta kerja sama multilateral yang inklusif.

Sidang PUIC yang mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience menegaskan urgensi pembentukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa tema ini sangat relevan dengan tantangan zaman. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu membangun ketahanan internal melalui pemerintahan yang efektif dan institusi yang kuat. Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana upaya penguatan institusi dapat menopang ketahanan nasional dan berkontribusi pada stabilitas global.

Puan menekankan pentingnya meningkatkan solidaritas antarbangsa Muslim, memperkuat perdamaian, kerja sama ekonomi, pemberdayaan perempuan, serta memerangi Islamofobia dan intoleransi. Isu-isu tersebut mengemuka sebagai akar ketidakstabilan yang bila tidak diatasi akan terus memicu konflik. Indonesia, melalui perannya sebagai tuan rumah dan pelaku aktif dalam forum PUIC, menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menyuarakan keprihatinan, tetapi juga mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan tersebut.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan penekanan penting dalam pidatonya. Ia menyatakan bahwa tantangan global tidak terbatas pada isu Palestina semata, tetapi juga mencakup persoalan struktural seperti kemiskinan, kelaparan, korupsi, serta ketimpangan pendidikan. Presiden Prabowo meyakini bahwa semua masalah tersebut hanya bisa diatasi apabila setiap negara mampu memperbaiki dirinya sendiri melalui kepemimpinan yang jujur, tata kelola yang baik, dan institusi yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini menjalankan berbagai agenda besar, termasuk reformasi politik dan birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak dapat dicapai hanya melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang dimulai dari internal masing-masing negara. Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, tidak hanya dalam pembangunan nasional tetapi juga dalam kontribusinya di panggung internasional. Forum PUIC menjadi ajang ideal untuk menyampaikan pesan tersebut kepada dunia, bahwa stabilitas global tidak akan terwujud jika institusi negara rapuh dan nilai-nilai demokrasi tidak dijaga.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, turut menegaskan bahwa Sidang PUIC menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menampilkan komitmen nyata dalam memajukan komunikasi, kerja sama, dan kesepahaman antarnegara. Ia menyoroti bahwa dunia sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil secara ekonomi dan politik. Di tengah krisis global tersebut, Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri, melainkan terus aktif menyuarakan pentingnya solidaritas dan kesetaraan antarnegara, besar maupun kecil.

Lebih jauh, Bramantyo menyatakan bahwa parlemen Indonesia akan terus memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjaga perdamaian dunia, serta memastikan bahwa hak asasi manusia, ekonomi, dan politik tidak terpinggirkan dalam perumusan kebijakan global. Sikap ini menegaskan bahwa peran parlemen tidak hanya domestik, tetapi juga penting dalam mengarahkan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Melalui diplomasi parlementer, Indonesia mendorong solusi damai terhadap berbagai konflik dan ketegangan yang masih berlangsung di dunia Muslim dan kawasan lainnya.

Keberhasilan penyelenggaraan Sidang PUIC di Jakarta mencerminkan tidak hanya kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi juga ketulusan dan kesungguhan untuk menjadi jembatan dialog antarnegara. Forum ini juga menjadi arena penting dalam mempererat solidaritas sesama anggota OKI dan membangun kesepakatan strategis untuk menavigasi tantangan masa depan. Dalam 25 tahun kiprahnya, PUIC telah menunjukkan peran penting sebagai platform kerja sama legislatif antarnegara Muslim. Namun sebagaimana disampaikan oleh Puan Maharani, capaian PUIC sangat tergantung pada keputusan dan langkah-langkah konkret yang diambil bersama, bukan hanya pada retorika persatuan.

Kesuksesan Indonesia dalam forum ini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besar kecilnya wilayah atau jumlah penduduk, tetapi dari sejauh mana negara tersebut berperan dalam mendorong dunia yang lebih damai dan adil. Indonesia tidak hanya tampil sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam mengarahkan arus diplomasi menuju solusi bersama. Hal ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berkepentingan untuk maju sendiri, tetapi juga ingin tumbuh bersama negara-negara lain, dalam semangat solidaritas dan kebersamaan. Langkah konkret Indonesia dalam penyelenggaraan PUIC bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas dunia yang lebih lestari dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik Luar Negeri

Oleh: Ina Guritno (*

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang digelar di Jakarta resmi berakhir pada Kamis (15/5). Forum yang berlangsung sejak 12 Mei 2025 lalu tersebut menandai babak baru dalam sejarah diplomasi parlemen dunia Islam, dengan diserahkannya tongkat kepemimpinan PUIC dari Ketua Parlemen Republik Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Serah terima ini bukan hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan besar dunia Islam terhadap Indonesia sebagai pemimpin transformasi PUIC ke depan.

Adama Bictogo secara tegas menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan Indonesia. Dihadapan para delegasi, dia percaya terhadap kepemimpinan Puan akan ditandai oleh perubahan yang signifikan. Pengakuan ini tentu bukan tanpa dasar. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam memiliki rekam jejak kuat dalam mengedepankan nilai-nilai keadilan, pluralisme, dan diplomasi yang inklusif.

Sidang PUIC 2025 juga membawa makna lebih dalam karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini. Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan pentingnya semangat “new emerging forces” yang dahulu digaungkan pada Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk kembali menjadi landasan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Menurut Puan, solidaritas dan kerja bersama antar negara anggota menjadi modal utama untuk membangun tatanan dunia yang berwajah humanis. Menurutnya tidak bisa membiarkan arah dunia ditentukan hanya oleh kepentingan kekuatan besar. Dengan 54 negara anggota, PUIC memiliki potensi besar sebagai kekuatan politik global yang berpengaruh apabila mampu bersatu dalam visi dan aksi bersama.

Salah satu isu utama yang diangkat dalam konferensi tahun ini adalah pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan kelembagaan (strong institutions). Tema ini menjadi sangat relevan mengingat dunia saat ini tengah menghadapi krisis multidimensi — mulai dari ketidakpastian politik, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik yang semakin kompleks. Bictogo menyebut tema ini sebagai “fondasi mutlak” untuk membangun ketahanan global.

Indonesia melalui DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga perdamaian dunia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi bagian dari solusi global. Dia menegaskan bahwa Indonesia berpegang pada prinsip bahwa setiap negara, besar atau kecil, memiliki kedudukan yang sama dalam menghadapi tantangan global. Melalui PUIC, negara-negara yang tergabung dapat memperkuat komunikasi dan kesepahaman.

Lebih lanjut, Indonesia juga membawa agenda konkret dalam mendorong pemberdayaan perempuan, perlindungan komunitas minoritas Muslim, dan penguatan kerja sama ekonomi berbasis syariah. Dalam forum komite khusus, anggota BKSAP DPR RI, Mohamad Sohibul Iman, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk memantau dan mencegah undang-undang diskriminatif terhadap Muslim minoritas. Usulan ini menunjukkan kepekaan Indonesia terhadap persoalan HAM global dan perlindungan atas keadilan universal.

Isu ekonomi juga tak luput dari perhatian. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyoroti stagnasi perdagangan intra-OKI yang masih di kisaran 19 persen dari total perdagangan luar negeri negara anggota. Padahal, potensi pasar halal global diprediksi mencapai 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2026. Ravindra menyoroti saat ini produk halal dunia masih didominasi oleh negara-negara di luar OKI. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi negara-negara anggota OKI. Ravindra mendorong penguatan rantai pasok halal bersama dan peningkatan konektivitas logistik antar negara anggota.

Melalui diplomasi parlemen ini, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus menjadi prioritas bersama. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi demi membangun peradaban Islam yang lebih progresif, adil, dan sejahtera. Apalagi, dunia Islam saat ini masih menghadapi tantangan besar seperti perjuangan kemerdekaan Palestina, krisis di Gaza, kemiskinan, dan ketimpangan teknologi.

Puan Maharani dengan tegas menyuarakan pentingnya pembangunan “culture of peace” di tengah dunia yang sarat konflik. Ia menyerukan kepada parlemen negara anggota PUIC untuk mendorong lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina dan menyelesaikan konflik melalui solusi dua negara. Puan menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina yang harus dibangun kembali dengan keadilan dan harapan.

Di tengah berbagai tantangan global ini, suksesnya penyelenggaraan PUIC ke-19 di Jakarta menjadi cermin kepemimpinan Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah internasional. Tidak hanya menjadi tuan rumah yang baik, Indonesia juga berhasil membentuk arah pembicaraan yang substantif, inklusif, dan pro-rakyat. Hal ini semakin menguatkan posisi DPR RI sebagai aktor strategis dalam diplomasi global berbasis nilai kemanusiaan dan solidaritas Islam.

PUIC 2025 adalah momentum strategis, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia Islam. Melalui kepemimpinan transformasional, kerja bersama yang konkret, dan solidaritas yang utuh, organisasi ini berpotensi menjadi kekuatan global yang membawa perubahan nyata. Indonesia telah menyalakan obor harapan itu. Kini saatnya seluruh anggota PUIC menyalakan sinarnya di panggung dunia.

(* Penulis merupakan pengamat hubungan internasional

Jakarta, – Tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) resmi diserahkan oleh Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Konferensi ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, Jakarta. Serah terima ini menandai awal era baru kepemimpinan yang transformatif dan inklusif dari Indonesia di kancah parlemen dunia Islam.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan komitmen DPR RI untuk menjadikan PUIC sebagai wadah yang efektif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan pembangunan umat Islam dunia. Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam menghadapi krisis global saat ini.

“Kami ingin membuktikan bahwa parlemen dapat memainkan peran signifikan dalam menciptakan solusi global, khususnya bagi negara-negara anggota OKI,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah dan pemimpin baru PUIC. Ia percaya bahwa di bawah kepemimpinan Puan Maharani, PUIC menjadi lebih progresif dan responsif terhadap tantangan dunia Islam.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga turut menyoroti pentingnya penguatan kerja sama ekonomi antarnegara OKI, khususnya dalam sektor perdagangan halal. Menurutnya, saat ini perdagangan intra-negara OKI masih rendah, dan perlu didorong melalui kebijakan bersama.

“Potensi pasar halal global sangat besar. Jika negara-negara OKI bisa bersinergi, maka ini akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia Islam,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan industri halal yang terus berkembang. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di PUIC diharapkan dapat menjadi motor penggerak perdagangan halal antaranggota OKI.

Dalam forum tersebut, Puan Maharani juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Kita harus memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Palestina yang telah lama tertindas,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Puan juga mengajak parlemen negara OKI untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan.

“Parlemen harus menjadi contoh dalam mendorong kesetaraan dan memberdayakan perempuan,” tambahnya.

Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC menandai langkah strategis dalam mewujudkan solidaritas, perdamaian, dan kesejahteraan dunia Islam. Dengan komitmen terhadap tata kelola yang baik, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan ekonomi halal, Indonesia diharapkan membawa angin segar bagi masa depan negara-negara anggota OKI. ***