Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna I, DPR RI, Senayan, Jakarta menjadi momen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan solidaritas antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), seiring peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

Dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, forum ini menyuarakan pentingnya tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat sebagai fondasi daya tahan negara-negara Muslim menghadapi tantangan global.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa dunia Islam harus kembali menjadi kekuatan moral dan peradaban.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bahwa kita membutuhkan wadah kebersamaan menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat Islam di manapun berada,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa sejarah Islam dipenuhi oleh pemimpin teladan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, dan Muhammad Al-Fatih, yang tidak hanya kuat secara militer tetapi juga berjiwa besar, penuh kasih, dan menjunjung tinggi keadilan.

“Kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan umat islam dan pentingnya persatuan dunia Islam. “Jangan kita hanya berdiskusi dan menyusun resolusi. Mereka membutuhkan keberpihakan dan tindakan nyata,” tegasnya.

Ia menyerukan bahwa tanpa pemerintahan yang bersih dan lembaga yang kuat, umat Islam tidak akan mampu bangkit dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Pidato beliau mendapat pujian dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebutnya sebagai bentuk kepemimpinan parlemen yang visioner.

Ia juga menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai momen refleksi yang menggugah dan inspiratif bagi para delegasi.

“Para perwakilan parlemen bukan hanya bertepuk tangan, tapi tercengang. Pidato itu menggugah kesadaran bahwa pemimpin sejati harus menyayangi dan menjaga rakyatnya,” imbuhnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini mencakup sidang enam standing committee yang membahas isu strategis seperti pemuda dan perempuan, Palestina, Umat Muslim, pembangunan berkelanjutan, kebudayaan, serta urusan politik. Setiap komite menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi arah kerja PUIC ke depan, termasuk seruan utama untuk memperkuat tata kelola dan institusi yang bersih. Konferensi PUIC ke-19 dimulai sejak 12-15 Mei 2025 di komplek Parlemen DPR, di Senayan, Jakarta.
(*)

Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, menghasilkan kesepakatan penting mengenai peran strategis parlemen negara-negara Islam dalam mendorong perdamaian global dan penguatan kerja sama antarnegara.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya peran PUIC sebagai jembatan parlementer dalam menghadirkan solusi damai bagi konflik dunia.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam di manapun,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa organisasi ini semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan rivalitas antarnegara besar.

Presiden juga menegaskan kembali posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia,” tegasnya.

Dalam semangat itulah, Indonesia siap mengambil peran sebagai mediator konflik dalam kerangka kerja sama PUIC.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyuarakan harapan agar negara-negara Islam mampu menciptakan peradaban yang maju dan sejahtera.

Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara Islam dalam menjawab isu-isu strategis seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga kemerdekaan Palestina.

“Kita memiliki harapan besar, rakyat dunia Islam akan dapat hidup lebih baik, memiliki peradaban kemajuan dalam kehidupan rakyat,” ucap Puan.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa forum PUIC membahas isu-isu sensitif seperti konflik Pakistan-India, Ukraina-Rusia, hingga Palestina.

“Kita tidak mengabaikan konflik yang ada, tapi kita ajak semua pihak untuk duduk bersama, melihat dari berbagai perspektif, dan mencari titik temu,” tuturnya.

Dengan semangat kolektif dan komitmen terhadap pendekatan damai, hasil sidang PUIC ke-19 menegaskan bahwa negara-negara Islam siap bersatu mendukung tatanan dunia yang lebih adil dan damai, dengan Indonesia mengambil peran penting sebagai penjembatan dialog dan penyelesaian konflik global.**

Jakarta – Perhelatan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Uni Parlemen Negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) ke-19 yang digelar di Indonesia menjadi momen bersejarah dalam dinamika diplomasi parlemen dunia Islam. Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience, agenda ini menjadi fondasi kuat untuk membangun tata dunia yang lebih di berbagai aspek kehidupan.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa PUIC OKI lahir dari kesadaran bersama bahwa dunia Islam membutuhkan wadah kebersamaan antara lembaga parlemen dalam menghadapi tantangan global dan untuk membela kepentingan umat Islam dimana pun.

“Sejak dibentuk pada tahun 1999, perkumpulan parlemen negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlemen yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi bagi masalah yang pelik dalam kehidupan global, dalam hal ini, dan dalam dunia yang kini tengah dilanda polarisasi, konflik, saingan antar negara besar, keberadaan organisasi ini semakin penting, relevan dan mendesak,” ungkap Presiden Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia.

“Pemerintah Indonesia saat ini berkomitmen menjalankan beberapa agenda besar, mulai dari reformasi politik dan birokrasi, pembangunan SDM, swasembada pangan dan energi hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kami percaya solusi bagi masalah dunia dimulai dari bangsa kita sendiri, apakah masing-masing berhasil mengatasi internalnya sendiri,” kata Presiden Prabowo.

Di tempat yang sama, Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidato pembukaannya mengatakan bahwa semangat new emerging forces dan konferensi Asia-Afrika tahun 1955 masih relevan saat ini. Bagi PUIC juga sebagai semangat untuk memunculkan gerakan membangun tatanan dunia yang lebih baik untuk memberikan kemajuan umat Muslim.

“Semangat itu yang kini kita miliki bersama, para anggota parlemen negara OKI, yaitu semangat untuk kerja bersama membangun tata dunia yang lebih baik bagi umat manusia, tata politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berwajah humanis dan memberikan kebikan bagi kehidupan kita bersama, umat Islam pada khususnya, dan seluruh umat manusia pada umumnya,” ujar Puan.**

Jakarta — Keberhasilan aparat keamanan dalam menjaga kelancaran dan keamanan Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) menjadi bukti nyata dedikasi, profesionalisme, dan sinergi seluruh unsur pengamanan dalam mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Masyarakat patut memberikan apresiasi tinggi kepada aparat keamanan yang telah berhasil menjaga Sidang ke-19 PUIC yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Sebanyak 2.818 personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan forum parlemen tingkat tinggi negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya difokuskan di area sidang, tetapi juga mencakup sejumlah hotel tempat delegasi menginap.

“Personel berasal dari berbagai unsur, termasuk 108 personel BKO Mabes Polri, 200 dari Korbrimob, 38 dari Pemda DKI, dan 2.217 dari Satgasda,” ujar Ade Ary. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

Dalam langkah preventif, Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya melaksanakan sterilisasi Gedung Nusantara sejak dini hari. Tim Penjinak Bom (Jibom) melakukan pemeriksaan menyeluruh di sejumlah titik vital menggunakan peralatan pendeteksi bahan peledak. Proses sterilisasi berjalan aman tanpa temuan mencurigakan.

Komandan Satbrimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya merupakan bentuk nyata dari komitmen institusi dalam mendukung keamanan dan citra Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa kegiatan berskala internasional ini berjalan aman, lancar, dan menunjukkan kesiapan serta profesionalisme Indonesia di mata dunia,” katanya.

Sidang ke-19 PUIC yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, dan dihadiri oleh 96 delegasi dari 19 negara anggota serta sembilan organisasi pengamat. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka sidang, menandai komitmen Indonesia dalam mendukung kerja sama parlemen dunia Islam.

Keberhasilan pengamanan ini mencerminkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Diharapkan, momentum ini dapat memperkuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah berbagai forum global di masa mendatang.

Jakarta, Konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) menjadi momen bersejarah dalam dinamika diplomasi parlemen dunia Islam.

Saat memimpin sidang Komite Umum, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal Islam yang memiliki modal sebagai kekuatan baru dunia. Umat muslim di dunia mencapai dua miliar penduduk dan telah mendominasi hampir 25 persen populasi global.

“Idealnya, kita dapat menjadi elemen kekuatan baru dari tatanan dunia. Pada satu titik, Islam memiliki modal untuk menjadi kekuatan baru dunia. Kita adalah kekuatan peradaban yang menekankan persatuan umat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Puan, sejumlah tantangan domestik dan global saat ini membayangi negara muslim dan negara berpenduduk muslim mayoritas dalam menampilkan perannya sebagai kelompok yang diperhitungkan di dunia.

“Pada level domestik, kita masih perlu menjawab berbagai pertanyaan dari publik mengenai mampukah kita menyediakan pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengungkapkan bahwa konferensi PUIC ke-19 telah menghasilkan resolusi bersama terkait perdamaian Palestina.

“Kami sepakat akan menyerukan bersama bahwa dunia sekali lagi harus serius dan bertindak secara nyata terkait dengan perdamaian di Palestina,” ujar Irine.

Menurut Irine, rekomendasi tidak hanya berlaku untuk parlemen-parlemen negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), melainkan berlaku secara global keseluruhan. Sebab, parlemen negara anggota OKI juga merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU), yang merupakan forum parlemen forum tertinggi parlemen-parlemen dunia.

“Sehingga di PUIC ke-19 ini kami betul-betul mengeluarkan rekomendasi yang tidak hanya berlaku untuk member of OKI, tetapi juga kepada dunia,” ucapnya.

Ditambahkannya bahwa selain mengutuk kekerasan terhadap Palestina, hal serupa juga diberlakukan sama terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa negara-negara dengan penduduk muslim lainnya, di antaranya konflik India-Pakistan hingga Rohingya.

“Tidak hanya di Palestina, saat ini banyak konflik yang menjadikan saudara-saudara muslim kita sebagai korban kekerasan, seperti di Pakistan, India dan Rohingnya yang masih menjadi fokus pembicaraan,” pungkas dia.

Selain Resolusi Bersama, penyelenggaraan PUIC juga menghasilkan “Deklarasi Jakarta” yang memuat komitmen bersama negara anggota guna memperkuat solidaritas, memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan peran parlemen dalam diplomasi internasional. Deklarasi ini juga menjadi landasan bagi langkah-langkah strategis PUIC di masa mendatang.

JAKARTA – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta menjadi momentum penting dalam menunjukkan kesuksesan dan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.

Dalam perayaan 25 tahun berdirinya PUIC, para pemimpin parlemen negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan solidaritas dan komitmen bersama membangun tatanan dunia yang lebih baik, adil, dan berwawasan kemanusiaan.

Konferensi kali ini mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, yang menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi ketahanan dalam menghadapi tantangan global.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pidatonya menyampaikan bahwa semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 masih sangat relevan dan menjadi inspirasi bagi PUIC dalam menggalang kekuatan baru negara berkembang demi kemajuan umat Muslim.

“Kita tidak bisa membiarkan tatanan dunia berkembang secara alamiah. Kita harus mengambil peran, bersatu dalam solidaritas PUIC untuk menciptakan tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang humanis dan berkeadilan,” ujar Puan.

PUIC diakui sebagai kekuatan strategis yang dapat memengaruhi kebijakan global apabila seluruh anggotanya bersatu. Sidang PUIC bukan hanya forum diskusi, tetapi wadah untuk menghasilkan agenda konkret dalam menghadapi tantangan global.

“Kita kuat karena solid, dan kita solid karena kuat. Maka dari itu, sidang ini bukan hanya forum diskusi, tapi juga wadah membahas konflik geopolitik, perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, hingga perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegas Puan.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto saat membuka secara resmi konferensi, menyampaikan kebanggaan Indonesia sebagai tuan rumah PUIC ke-19 serta komitmen penuh dalam membela hak rakyat Palestina.

“Indonesia tidak akan pernah berhenti mendukung Palestina. Perjuangan ini butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar diskusi atau resolusi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengajak negara-negara Islam meneladani kepemimpinan besar dalam sejarah Islam seperti Sholahudin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih yang membangun peradaban melalui kasih sayang, pengetahuan, dan keteladanan.

“Tidak ada negara miskin yang kuat. Kunci kekuatan ada pada pemerintahan yang bersih dan institusi yang kuat,” katanya.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, turut menegaskan peran Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas global.

“Dalam situasi global yang semakin tidak menentu, Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam membangun kerja sama internasional yang adil dan setara,” ujarnya.

Dengan kesuksesan penyelenggaraan PUIC ke-19 dan semangat kebersamaan yang diperlihatkan para anggota, Indonesia kembali menunjukkan diri sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan dunia Islam dan mendorong terciptanya peradaban dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan.

(*/rls)

Jakarta — Indonesia resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) dari Ketua Parlemen Pantai Gading, Adama Bictogo. Penyerahan ini menandai awal kepemimpinan transformatif Indonesia dalam memperkuat solidaritas dunia Islam melalui jalur parlemen.

Kepemimpinan Indonesia di PUIC akan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Indonesia akan memperjuangkan suara negara-negara berkembang dalam percaturan global, khususnya dalam mendorong perdamaian dunia dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa kepemimpinan Indonesia di PUIC akan difokuskan pada penguatan diplomasi parlemen, pemberdayaan perempuan, dan isu-isu kemanusiaan global.

“Kami berkomitmen menjadikan PUIC sebagai wadah strategis untuk memperjuangkan keadilan global, termasuk dukungan terhadap Palestina dan isu kemanusiaan lainnya,” ujar Puan.

Sementara itu, dalam pidato penyerahan kepemimpinan, Adama Bictogo,menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan membawa semangat baru dalam PUIC.

“Indonesia memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memimpin PUIC menuju arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman,” katanya.

Di sisi lain, Anggota Komite Eksekutif PUIC dari Indonesia, Irine Yusiana Roba Putri, menambahkan bahwa kepemimpinan Indonesia akan mendorong kerja sama konkret antarparlemen negara anggota.

“Kami akan fokus pada program-program nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” ungkap Irine.

Dengan kepemimpinan Indonesia, diharapkan PUIC dapat menjadi platform yang lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi dunia Islam dan memperkuat peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

Kepemimpinan Indonesia dalam PUIC bukan hanya menjadi tonggak sejarah bagi diplomasi parlemen, tetapi juga membuka babak baru bagi solidaritas dunia Islam yang lebih inklusif, responsif, dan transformatif. Dengan fokus pada isu-isu strategis seperti keadilan global, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama konkret antarnegara, Indonesia berperan aktif membangun jembatan dialog dan aksi nyata di tengah tantangan geopolitik dunia.****

Jakarta – Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengatakan upaya adu domba melalui isu “Indonesia Gelap” merupakan bentuk manipulasi yang sangat berbahaya bagi stabilitas nasional dan kemajuan bangsa.

Ia mengungkapkan bahwa gerakan tersebut sarat dengan kepentingan asing yang ingin mendikte arah kebijakan Indonesia, terutama dalam upaya intervensi terhadap pembangunan nasional dan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

“Ketika Indonesia bangkit, pihak asing selalu berusaha segala cara untuk menghambatnya. Kita harus sadar bahwa isu ini bukan muncul secara organik dari rakyat, tapi sarat rekayasa pihak luar,” ujar Addin dalam pernyataan resminya.

Menurut Addin, sejak Oktober 2024, terungkap bahwa sejumlah lembaga asing seperti OSF dan IRI telah bekerja sama dengan beberapa LSM lokal di Indonesia untuk menggagalkan proyek strategis nasional (PSN) dengan berbagai cara.

Metode yang digunakan antara lain memproduksi penelitian palsu, manipulasi opini publik, hingga menggerakkan demonstrasi yang dikemas sebagai gerakan mahasiswa.

“Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara adidaya kerap menggunakan isu identitas, agama, dan etnis sebagai instrumen untuk menciptakan instabilitas di negara berkembang. Beberapa instrumen itu sudah mulai diaktifkan belakangan ini,” tegas Addin.

Ia menambahkan bahwa pola seperti ini harus dikenali dan dilawan oleh seluruh elemen masyarakat, agar Indonesia tidak terjebak dalam skenario pihak luar yang menginginkan disintegrasi dan stagnasi ekonomi. Isu “Indonesia Gelap” yang diangkat melalui berbagai kanal sosial media dan demonstrasi mahasiswa dinilai tidak relevan dengan semangat bangsa yang tengah membangun.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan 15 megaproyek hilirisasi SDA senilai miliaran dolar dengan tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini jelas mengancam kepentingan pihak asing yang selama ini mengandalkan ekspor bahan mentah dari Indonesia.

Hal senada disampaikan akun media sosial X @Intel_Imut yang menyatakan bahwa aksi mahasiswa saat ini telah ditunggangi oleh sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mendapat pendanaan dari lembaga asing seperti USAID.

“Sayangnya aksi mahasiswa hari ini masih dimanfaatkan dan ditunggangi oleh organ-organ NGO yang didanai USAID yang memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah,” tulis akun tersebut.

Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap dialog, khususnya dengan kalangan akademisi.

“Pertemuan dengan rektor-rektor bukan bentuk intervensi, tapi upaya memahami aspirasi dan menyampaikan visi pembangunan nasional secara langsung,” kata Arif.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, namun harus bersifat konstruktif dan tidak mengganggu tatanan yang sudah dibangun. Ia menolak keras seruan pemakzulan yang muncul dalam aksi “Indonesia Gelap” karena tidak berdasar dan hanya memperkeruh suasana politik.

Masyarakat kini semakin sadar bahwa isu “Indonesia Gelap” hanyalah bentuk baru dari strategi lama adu domba dan disinformasi. Indonesia sedang tumbuh dan berkembang, dan rakyat tidak ingin kembali mundur akibat provokasi yang tidak bertanggung jawab.

Oleh : Abraham Weya

Satgas Gabungan TNI telah menunjukkan ketegasan yang presisi melalui operasi di dua titik strategis Papua, yakni Puncak Jaya dan Intan Jaya. Di Puncak Jaya, satuan gabungan berhasil melumpuhkan kelompok bersenjata yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan. Sementara itu, di Intan Jaya, tindakan tegas terhadap kelompok separatis bersenjata yang dipimpin Bumi Walo Enumbi menunjukkan peningkatan kemampuan taktis dan koordinatif aparat keamanan. Keberhasilan ini bukan hanya berdampak pada aspek pertahanan, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan sosial dan percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini terisolasi oleh konflik bersenjata.

Keberhasilan operasi gabungan TNI di dua wilayah strategis Papua, yakni Sugapa Lama dan Bambu Kuning, menjadi babak baru dalam upaya penegakan keamanan di kawasan yang selama ini kerap menjadi medan aksi kelompok bersenjata separatis. Penindakan terhadap OPM, termasuk tokoh kunci seperti Bumi Walo Enumbi, menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi militer dan kepekaan terhadap dinamika sosial kultural di wilayah tersebut.

Operasi yang digerakkan oleh satuan gabungan Yonif 500/SKT dan Den 1 Rajawali II bukan hanya berlandaskan pada kepentingan pertahanan semata. Ia juga merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat sipil yang selama ini hidup dalam bayang-bayang intimidasi dan kekerasan. Berdasarkan pantauan drone serta komunikasi intelijen yang termonitor, potensi penyerangan terhadap fasilitas publik dan warga sipil telah berhasil digagalkan, menyelamatkan banyak nyawa dan memastikan kelanjutan pembangunan di wilayah rawan tersebut.

Tokoh Adat Suku Mee, Yonas Gobai, menegaskan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata telah mencederai nilai-nilai adat dan memicu penderitaan bagi masyarakat Papua sendiri. Ia menegaskan bahwa kekacauan yang ditimbulkan tidak lagi mencerminkan perjuangan, melainkan bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan dan tatanan adat.

Senada dengan itu, Tokoh Adat Suku Asmat, Gabriel Kaipmako, menyampaikan bahwa konflik yang terus berlangsung telah menutup wajah asli Papua yang damai dan kaya budaya. Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap informasi yang tidak sesuai kenyataan dan justru memecah belah masyarakat Papua, serta menyerukan agar masyarakat kembali memegang nilai-nilai luhur warisan leluhur.

Di sisi lain, pendekatan aparat dalam menjalankan tugasnya juga menunjukkan kematangan yang patut diapresiasi. Setelah berhasil menindak Bumi Walo Enumbi di Distrik Bibida, aparat bergerak cepat menjalin komunikasi dengan pemuka masyarakat setempat agar penanganan jenazah tetap sesuai nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Langkah ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya menjaga relasi sosial dengan masyarakat sipil.

Dandim 1705/Nabire, Letkol Inf Didik Kurniawan, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan stabilitas di Intan Jaya dan sekitarnya. Ia menggarisbawahi bahwa keterlibatan satuan tempur dalam operasi tersebut tetap mempertimbangkan keselamatan warga sipil dan kehormatan nilai-nilai lokal. Keberhasilan ini disebutnya sebagai bentuk sinergi antara kejelian intelijen, kecepatan taktis, dan pendekatan kemanusiaan.

Sementara itu, Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan, menyatakan bahwa OPM telah merancang berbagai serangan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam operasi ini dilakukan secara profesional dan terukur, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yang terorganisir.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian memperlihatkan bahwa kelompok ini telah mempersenjatai diri dengan berbagai senjata api, amunisi, serta alat komunikasi canggih. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa aparat bertindak berdasarkan data dan ancaman nyata, bukan sekadar asumsi.

Di sisi masyarakat sipil, dukungan terhadap stabilitas terus menguat. Tokoh Pemuda Papua, Frederik Enumbi, menyatakan bahwa generasi muda Papua perlu menghindari ajakan yang menjerumuskan pada kekerasan. Ia mendorong agar pemuda lebih aktif terlibat dalam pembangunan dan pendidikan sebagai jalan untuk memajukan Papua secara bermartabat dan damai.

Keterlibatan para tokoh lokal dalam menjaga stabilitas Papua memberikan warna tersendiri dalam dinamika keamanan di wilayah tersebut. Dalam pandangan Tokoh Adat Puncak Jaya, Elius Wanimbo, kekerasan bersenjata yang selama ini terjadi justru menciptakan penderitaan bagi masyarakat adat sendiri. Ia menekankan bahwa pembangunan hanya bisa berlangsung bila keamanan benar-benar terjaga dan masyarakat merasa dilindungi.

Kekuatan narasi dari para tokoh lokal inilah yang kini menjadi penopang keberhasilan operasi di Puncak Jaya dan Intan Jaya. Aparat keamanan mendapatkan legitimasi sosial karena langkah-langkah yang diambil selaras dengan suara akar rumput. Ketika penegakan hukum sejalan dengan kehendak masyarakat, maka upaya menjaga keutuhan bangsa menjadi lebih kokoh dan berjangka panjang.

Dengan keberhasilan ini, ruang untuk pembangunan menjadi semakin terbuka. Pemerintah pusat dan daerah memiliki fondasi yang lebih kuat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar lainnya secara lebih menyeluruh di wilayah pegunungan Papua.

Langkah-langkah ke depan tentu membutuhkan konsistensi. Namun, dengan dukungan penuh dari tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat sipil, upaya menata Papua dalam suasana damai dan konstruktif akan terus menemukan jalannya. Ketegasan aparat, bila dipadukan dengan pendekatan kultural dan kebijakan pembangunan inklusif, menjadi kunci keberlanjutan masa depan Papua yang sejahtera.

)* Penulis Merupakan Mahasiswa Asal Papua di Surabaya

Papua Tengah – Aparat gabungan TNI kembali melakukan operasi tegas terhadap kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam dua operasi berbeda di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya, total 19 anggota OPM dilumpuhkan dalam penindakan yang dinilai terukur, profesional, dan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Pada Sabtu, 10 Mei 2025, satu pentolan OPM bernama Nekison Enumbi alias Bumi Walo Enumbi tewas dalam penyergapan yang menyasar tokoh kunci OPM pelaku kekerasan di wilayah tersebut.

“Saat dilaksanakan penindakan, OPM ini mencoba melarikan diri sehingga ditembak dilumpuhkan dan mengakibatkan meninggal dunia,” jelas Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan.

Jenazah Bumi Walo kemudian diserahkan kepada aparat distrik, tokoh kampung, dan keluarga. Dari lokasi, Satgas TNI juga menyita barang bukti seperti munisi, senjata tajam, alat komunikasi, dan busur panah yang selama ini digunakan dalam berbagai aksi kekerasan.

Dansatgas Media Koops TNI Habema, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menjelaskan bahwa Bumi Walo merupakan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Puncak Jaya sejak 25 April 2024, dengan nomor DPO/S-34/01/IV/2024/RESKRIM. Ia terlibat dalam berbagai aksi teror bersenjata di Papua Tengah.

“Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen TNI untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat Papua dari ancaman teror bersenjata,” kata Letkol Iwan.

Tiga hari kemudian, Selasa 13 Mei 2025, operasi lanjutan digelar di Kabupaten Intan Jaya. Sebanyak 18 anggota OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker berhasil dilumpuhkan.

“TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata,” ungkap Letkol Iwan.

Barang bukti yang diamankan meliputi senjata api, munisi, busur panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi yang kerap digunakan dalam propaganda kelompok bersenjata.

“Upaya penindakan ini bukan sekadar aspek keamanan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga untuk hidup damai dan sejahtera di tanah kelahirannya,” tambahnya.

Penindakan tegas terhadap OPM ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh adat Papua yang mengecam keras kekerasan berkedok perjuangan.

Tokoh Masyarakat Papua, Yulius Nawipa, menyatakan bahwa aksi-aksi OPM selama ini tidak mencerminkan perjuangan yang bermartabat, melainkan justru menjadi ancaman bagi masyarakat Papua sendiri.

“Apa yang dilakukan OPM selama ini bukanlah perjuangan. Mereka menghancurkan kampung, membakar sekolah, membunuh warga yang tak bersalah. Ini bukan bentuk pembebasan, ini teror bagi rakyat sendiri,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Suku Asmat, Gabriel Kaipmako turut menyesalkan citra Papua yang kini lebih dikenal karena konflik daripada kekayaan budayanya. Ia juga mengkritik simpatisan OPM di luar negeri yang dinilai menyebarkan narasi menyesatkan.

“Nama Papua seharusnya harum karena budayanya, bukan karena kekerasan. Tapi OPM membuat kita dikenal lewat senjata dan penderitaan,” tegasnya.