Arsip Bulanan: Juni 2025

Oleh: Bara Winatha *)

Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang selama ini mengancam keberlangsungan hidup jutaan masyarakat di wilayah pesisir. Dengan garis pantai sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, pembangunan tanggul ini diharapkan mampu menjadi benteng utama dalam menjaga ekosistem pesisir dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini menyangkut perlindungan masyarakat, ketahanan iklim, dan eksistensi bangsa ke depan. Perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek ini sangat besar, bahkan telah menjadi bagian dari visi dan misi beliau sebelum menjabat sebagai presiden.

Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk bekerja sama dalam proyek ini, termasuk Belanda, Jepang, Korea Selatan, China, dan negara-negara di Timur Tengah. Pemerintah membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta internasional, untuk memastikan pembangunan berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah mematangkan langkah teknis dan administratif, termasuk pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan proyek secara terintegrasi.

Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait bagian proyek tanggul laut raksasa yang berada di wilayah ibu kota. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jakarta sedang mempelajari secara rinci dokumen teknis proyek dan akan membuka informasi publik begitu seluruh proses perencanaan selesai dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta akan dimulai dari kawasan Muara Angke dan akan mencakup penambahan panjang tanggul dari semula 12 kilometer menjadi 19 kilometer.

Dari sisi internasional, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, mengatakan bahwa negaranya telah lama terlibat dalam tahap awal proyek tanggul laut raksasa di Indonesia. Ia menyebut bahwa Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini pada 2020 dan siap memberikan dukungan teknis serta keahlian dari berbagai perusahaan pengerukan dan teknik Belanda. Belanda melihat proyek ini sebagai upaya perlindungan iklim dan penciptaan koridor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Michiel juga menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan pemerintah Indonesia yang terbuka terhadap kolaborasi internasional dalam proyek-proyek strategis. Ia menyatakan kesiapan Belanda untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dan menjadikannya sebagai bentuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Proyek tanggul laut raksasa ini dapat menjadi contoh konkret sinergi antara negara berkembang dan negara maju dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menekankan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan keputusan strategis jangka panjang untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana pesisir. Ia memperkirakan proyek ini akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.297 triliun. Presiden menekankan pentingnya memulai langkah awal pembangunan sekarang, agar masyarakat pesisir tidak terus menjadi korban dari dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Pembangunan tanggul laut raksasa ini dirancang bukan hanya sebagai penghalang fisik terhadap gelombang laut, tetapi juga sebagai ruang multifungsi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru. Pemerintah menargetkan bahwa selain memberi perlindungan dari rob, tanggul ini juga akan menciptakan kawasan reklamasi yang dapat digunakan untuk pelabuhan, perumahan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan akan menyelesaikan masalah lingkungan dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah pakar dan pengamat lingkungan menyambut positif inisiatif ini. Mereka menilai bahwa langkah pemerintah membangun tanggul laut raksasa menunjukkan adanya kesadaran tinggi terhadap ancaman perubahan iklim yang nyata. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada koordinasi lintas sektor, transparansi proses pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan.

Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan akan menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman tenggelam dan juga menciptakan model pembangunan berkelanjutan berbasis adaptasi iklim. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, dukungan teknis dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan negara-negara sahabat seperti Belanda, Indonesia berpeluang besar menjadi pelopor pembangunan tanggul laut terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

Pembangunan tanggul laut raksasa Pantura Jawa bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pesisir. Dalam konteks global yang ditandai dengan krisis iklim dan urbanisasi pesat, langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah bergerak cepat dan strategis, menjadikan pembangunan ini sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat dan keberanian menghadapi tantangan masa depan.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

[edRW]

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Pantai Utara Jawa merupakan proyek strategis nasional yang menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini ditujukan untuk mengatasi persoalan krusial seperti banjir rob, abrasi pantai, dan penurunan muka tanah yang mengancam jutaan penduduk di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan bahwa Jakarta dan Semarang Raya, termasuk Kabupaten Demak, menjadi titik fokus percepatan pembangunan.

“Presiden sudah menginstruksikan kepada para menterinya untuk memikirkan mengenai Giant Sea Wall dari mulai Banten sampai dengan Gresik. Dan yang diprioritaskan adalah Jakarta dan Semarang, dan kalau Semarang diprioritaskan otomatis Pekalongan, Demak, Jepara juga,” ujar Dody.

Dalam mendukung proyek ini, Presiden Prabowo akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut sebagai lembaga khusus yang bertugas mengelola, mengawasi, dan mempercepat pembangunan tanggul laut secara menyeluruh dan terkoordinasi. Rencana pembentukan otorita ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo Hadi, pembentukan badan otorita menjadi langkah konkret untuk merealisasikan gagasan lama yang telah dikaji secara ilmiah dalam berbagai forum akademik. Dengan hadirnya badan otorita, pembangunan tanggul laut dapat dilakukan secara integratif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami sedang mempersiapkan pembentukan. Tapi yang penting kita pahami bahwa ide tersebut sebenarnya sudah cukup lama, bagaimana untuk mengatasi permasalahan kita di Pantai Utara Jawa, khususnya Jakarta,” jelas Prasetyo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa pemerintah tengah menyusun blueprint pembangunan Giant Sea Wall dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ini bersifat jangka panjang dan sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan wilayah pesisir di masa depan.

“Ini bukan setahun dua tahun. Bisa 10 sampai 20 tahun jika kita serius melindungi utara Jawa. Pentingnya perencanaan yang matang agar proyek berjalan efisien dan tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari,” ujar AHY.

AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan tanggul laut akan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang masih memungkinkan, pendekatan alami seperti penanaman mangrove akan diterapkan.

“Di wilayah yang mengalami dampak parah, dibutuhkan struktur beton yang kokoh dan tinggi untuk menahan laju air laut. Diharapkan tidak hanya menyelamatkan kawasan pantai utara dari bencana iklim, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di masa depan,” pungkas AHY.

Dengan sinergi lintas kementerian serta komitmen Presiden Prabowo Subianto, proyek Giant Sea Wall diproyeksikan akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain sebagai solusi terhadap bencana rob dan abrasi, proyek ini juga diharapkan mendorong pembangunan kawasan pesisir yang lebih resilien dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi integrasi proyek infrastruktur strategis nasional di wilayah Pantai Utara Jawa. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang dirancang menyatu dengan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Selain menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas di jalur Pantura, proyek ini juga berfungsi sebagai proteksi pesisir terhadap ancaman banjir rob yang semakin parah akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung telah mencapai 44,26% per 12 Juni 2025. Ruas sepanjang 10,64 kilometer ini dibangun di atas laut, terintegrasi dengan sistem tanggul yang akan menjadi garda depan pertahanan wilayah pesisir Semarang dan kawasan industri Terboyo. Sementara itu, Seksi 2 yang menghubungkan Sayung-Demak sepanjang 16,31 km di daratan telah resmi beroperasi sejak Februari 2023.

Pembangunan tol dan tanggul laut ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian banjir melalui proyek Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Dua kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 4.429 hektare di tiga kecamatan di Semarang serta melindungi lebih dari 254 ribu jiwa.

“Jalan tol ini mengurangi beban lalu lintas di Jalan Pantura Jawa yang sudah sangat padat dan sering mengalami kemacetan,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng tengah mendorong inovasi dengan mengusulkan konsep hybrid sea wall untuk perpanjangan tanggul dari Demak ke Jepara. Dengan memanfaatkan beton ringan kelontong dan material urugan, struktur tanggul akan disusun untuk mengembalikan ekosistem pantai sekaligus menambah kekuatan konstruksi.

“Konsep dari Undip ini lebih hemat dan ramah lingkungan, karena bisa menjadi media tanam mangrove,” jelas Taj Yasin.

Senada, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa fungsionalisasi tanggul laut akan dimulai pada Januari 2026. Pada tahap awal, tanggul ini akan memisahkan laut lepas dari wilayah permukiman pesisir sebelum tol resmi dibuka untuk kendaraan.

“Januari 2026 nanti sudah fungsional, belum operasional,” ujarnya saat meninjau proyek kolam retensi Terboyo, 27 Mei lalu.

Sementara itu, dalam skala nasional, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden menyatakan proyek sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun, dengan estimasi waktu pembangunan antara 15–20 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: ‘Perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segera mulai itu,” kata Presiden Prabowo dengan penuh optimisme.

Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketertarikan berbagai negara terhadap proyek ini, mulai dari Belanda, China, Korea Selatan, hingga Jepang.

“Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini sejak 2020 dan siap berkolaborasi melalui perusahaan-perusahaan teknik mereka,” kata AHY.

Proyek tanggul laut raksasa yang terintegrasi dengan jalur tol bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga tonggak komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan risiko pesisir secara terencana dan berkelanjutan. (*/rls)

[edRW]

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepemimpinan di tingkat daerah dengan menyelenggarakan Retreat Kepala Daerah Gelombang IIyang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menanamkan kembali nilai-nilai kedisiplinan, semangat kolaboratif, dan etos kerja tinggi bagi para kepala daerah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan terintegrasi.

Program retreat ini diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari 2 gubernur, 3 wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, 3 wali kota, dan 3 wakil wali kota. Seluruh peserta menjalani kegiatan intensif selama empat hari, dengan rangkaian kegiatan yang tidak hanya menekankan pada aspek fisik dan kesehatan, tetapi juga menguatkan kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan mereka.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa kegiatan retreat bukan sekadar rutinitas fisik atau simbolik belaka, melainkan bagian dari upaya menyeluruh dalam membentuk kembali karakter dan semangat pengabdian kepala daerah. Kegiatan ini dirancang agar para kepala daerah kembali menyadari pentingnya kedisiplinan dan kemandirian sebagai fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Tomsi juga menyampaikan bahwa dengan rutinitas pagi berupa olahraga serta sesi pembekalan materi yang berlangsung sepanjang hari, para peserta diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih erat satu sama lain, sehingga memperkuat sinergi antardaerah.

Lebih lanjut, kegiatan retreat ini juga berfungsi sebagai ruang temu yang mempertemukan para kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dari pusat. Pilihan lokasi di IPDN bukan tanpa alasan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa IPDN dipilih karena memiliki akses yang lebih mudah dijangkau baik oleh para peserta maupun narasumber dari Jakarta, dibandingkan lokasi sebelumnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Dengan demikian, efektivitas kegiatan dapat lebih ditingkatkan.

Tito juga menekankan bahwa retret ini tidak hanya menjadi forum pelatihan teknis, tetapi juga ajang konsolidasi dan penguatan semangat kebangsaan. Dalam atmosfer yang kolektif dan penuh kekeluargaan, para kepala daerah dibimbing untuk kembali menumbuhkan rasa persatuan sebagai bagian dari satu bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai luhur kebangsaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah, demi menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Retreat ini menyajikan enam jenis materi utama, yaitu Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber pilihan dari 31 kementerian dan lembaga negara, mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membekali kepala daerah dengan wawasan dan keterampilan terkini.

Tak hanya fokus pada pembekalan intelektual dan kepemimpinan, retreat ini juga memperhatikan aspek kesehatan para peserta. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mengikuti kegiatan. Proses ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan medis dari daerah asal masing-masing dan pemeriksaan ulang oleh tim dokter Kemendagri sesaat sebelum keberangkatan.

Bima menjelaskan bahwa pengecekan ini meliputi tekanan darah, kadar gula, kolesterol, asam urat, hingga wawancara kondisi fisik. Dari hasil pemeriksaan, 10 kepala daerah mendapat pengawasan medis khusus, sementara peserta lainnya dinyatakan sehat dan mendapat gelang biru sebagai penanda kesiapan fisik mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Prosedur ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan retreat berlangsung dengan aman dan maksimal.

Program Retreat Kepala Daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis Kemendagri dalam pembinaan kepemimpinan nasional. Tujuannya bukan hanya untuk memperbarui wawasan pemerintahan dan penguatan etika pelayanan publik, tetapi juga membentuk kepemimpinan yang berintegritas tinggi dan adaptif terhadap dinamika zaman. Pemerintah percaya bahwa melalui pendekatan menyeluruh, kepala daerah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun tata kelola daerah yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi refleksi atas komitmen negara dalam menyiapkan pemimpin daerah yang mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat koordinasi lintas wilayah, dan membangun ekosistem pembangunan daerah yang berkeadilan. Meskipun sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan kedukaan, pelaksanaan retreat tetap berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme dari peserta yang hadir.

Dengan dilaksanakannya Retreat II ini, diharapkan lahir generasi kepala daerah yang lebih solid, disiplin, dan memiliki semangat juang tinggi dalam membangun daerahnya masing-masing. Program ini adalah wujud nyata dari keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pendekatan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan kepemimpinan kolaboratif.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung penuh inisiatif ini. Retreat kepala daerah bukan sekadar pelatihan, tetapi pondasi penting dalam memperkuat Indonesia dari pinggiran, melalui pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas, tangguh, dan berintegritas tinggi.

*) Pemerhati Kebijakan Pemerintah

Oleh: Saifuddin Yusuf *)

Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan retreat kepala daerah gelombang kedua pada 22 – 26 Juni 2025 di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang sebelumnya telah diselenggarakan, dengan fokus utama memperkuat sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, retreat kali ini secara khusus melibatkan wakil kepala daerah sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kepemimpinan di daerah agar lebih solid dan efektif dalam mendukung program-program nasional.

Kementerian Dalam Negeri telah menaruh perhatian serius terhadap relasi antara kepala daerah dan wakilnya. Dari berbagai evaluasi dan laporan, ditemukan bahwa tidak semua pasangan kepala daerah mampu menjalin kolaborasi optimal. Sebagian mengalami hambatan komunikasi, perbedaan visi, atau bahkan ketegangan personal yang berpengaruh pada efektivitas pemerintahan.

Pelibatan wakil kepala daerah secara penuh sejak awal kegiatan dirancang sebagai bentuk intervensi positif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa momen seperti ini penting sebagai ruang dialog, rekonsiliasi, dan penyamaan arah di antara para pemimpin daerah. Retreat tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian materi teknis pemerintahan, tetapi juga wadah pembentukan pemahaman bersama tentang nilai-nilai pengabdian, integritas, dan tanggung jawab pelayanan publik. Dengan duduk bersama dalam suasana nonformal namun intensif, para kepala daerah dan wakilnya diharapkan mampu mengurai benang kusut relasi dan membangun fondasi kerja sama yang lebih kuat.

IPDN Jatinangor dipilih sebagai lokasi pelaksanaan bukan tanpa pertimbangan. Kampus ini menyimpan simbol dan makna kuat tentang pelayanan publik dan semangat pengabdian. Dengan latar keberagaman praja dari seluruh penjuru Nusantara, kampus IPDN mewakili nilai persatuan, pluralitas, dan kesetiaan terhadap cita-cita negara. Penempatan kepala daerah di lingkungan seperti ini memberi ruang refleksi yang kaya, sekaligus pengingat bahwa tugas pemimpin daerah adalah menjadi pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan. Kehadiran para kepala daerah di IPDN menjadi momentum yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dalam membumikan nilai-nilai pelayanan publik sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan daerah.

Sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retreat gelombang kedua ini. Berasal dari beragam latar wilayah dan kondisi sosial-politik yang berbeda, namun disatukan oleh satu tujuan, yaitu memperkuat sinergi dan mempercepat realisasi program nasional di tingkat lokal. Kehadiran kepala daerah dan wakilnya secara bersama sejak awal kegiatan menunjukkan keseriusan Kemendagri dalam menciptakan ruang interaksi yang setara dan inklusif. Dengan mengikuti materi secara bersamaan, setiap peserta dapat menyerap substansi pembekalan secara utuh tanpa ada kesenjangan peran ataupun informasi. Hal ini penting agar pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tidak hanya dimaknai sebagai perintah dari atas, tetapi sebagai hasil kesepahaman dan dukungan kolektif para pemimpin di daerah.

Materi yang disampaikan dalam retreat mencakup tema-tema strategis seperti pemberantasan korupsi, penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap Asta Cita hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak sekadar memberikan arahan teknis, melainkan juga menanamkan nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat. Pesan penting yang ingin ditegaskan adalah bahwa kepala daerah tidak bekerja dalam ruang hampa. Pemimpin daerah merupakan bagian dari orkestrasi besar yang harus berpadu dalam satu irama demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Retreat ini juga menjadi media untuk menyelaraskan persepsi para kepala daerah terhadap program-program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan memahami visi besar yang digagas oleh pemerintah pusat, kepala daerah akan memiliki pijakan yang sama dalam merancang dan mengimplementasikan program kerja di daerah masing-masing. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak berjalan secara terpisah-pisah, melainkan saling menopang antara pusat dan daerah. Dalam konteks sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam membangun model kepemimpinan yang kolektif, inklusif, dan solid. Retreat kepala daerah bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kehadiran para kepala daerah dan wakilnya secara bersamaan juga menjadi bentuk afirmasi bahwa tidak ada ruang bagi ego sektoral dalam pemerintahan. Setiap pemimpin daerah harus mampu bekerja sebagai satu tim, saling mengisi, dan berbagi tanggung jawab.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa keharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya bukanlah hal yang sekadar diharapkan, tetapi sesuatu yang harus dirancang, dibina, dan dipastikan keberlangsungannya. Retreat menjadi satu dari sekian bentuk intervensi positif pemerintah pusat dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam dunia pemerintahan modern yang penuh tantangan, kemampuan untuk bersinergi menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Dan dalam kerangka itulah, retreat kepala daerah gelombang kedua ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi kepemimpinan lokal yang kokoh dan harmonis.

*) Pengamat Politik

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyampaikan bahwa retreat kepala daerah bukan sekadar kegiatan kebugaran fisik, melainkan upaya serius untuk membentuk kedisiplinan para pemimpin daerah.

“Yang biasa bangun siang diharapkan saat dan setelah retreat bangun pagi. Olahraga biar sehat,” ujar Tomsi saat melepas 86 kepala daerah peserta retreat gelombang kedua di kantor Kemendagri.

Menurut Tomsi, kebiasaan bangun pagi harus menjadi budaya kerja yang melekat pada kepala daerah. Ia menyebut bahwa selama ini masih ditemukan kepala daerah yang belum terbiasa menjalankan aktivitas sejak pagi hari.

“Jadi, ini juga untuk melatih supaya biasa bangun dan rapat pagi,” katanya.

Retreat gelombang kedua ini akan berlangsung selama lima hari, 22–26 Juni 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang membuka langsung kegiatan ini, menekankan pentingnya orientasi ini dalam membangun semangat pelayanan.

“Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, peserta retreat semakin kuat kebersamaan dalam keberagamannya. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” ujarnya saat memberikan sambutan di lapangan rektorat IPDN.

Bima juga menyampaikan bahwa retreat ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala daerah dalam melayani masyarakat.

“Agar kepala daerah juga memahami gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia. Memahami, melaksanakan, dan mengakselerasikan program Asta Cita,” kata Bima.

Ia menambahkan, pemilihan IPDN sebagai lokasi retreat bukan tanpa alasan. Kampus ini telah melahirkan ribuan abdi negara yang berdedikasi untuk pelayanan publik.

“Di kampus ini para praja disiapkan menjadi bagian dari warga, untuk sepenuhnya berpikir bagi kepentingan warga,” ujarnya.

Bima menjelaskan bahwa semangat pengabdian yang ditanamkan di IPDN menjadi dasar penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani.

“Dengan bangga, Kemendagri menjadikan kampus kebanggaan ini dengan semangat melayani, dengan semangat pengabdian, menjadi tuan rumah bagi kepala daerah peserta retreat gelombang kedua,” tambahnya.

Dari total 93 kepala daerah yang terdaftar, sebanyak 86 hadir mengikuti retreat. Enam kepala daerah absen karena alasan kesehatan, dan satu kepala daerah, Gubernur Papua Pegunungan, berhalangan karena ibunda wafat.

Retreat ini sekaligus menjadi wadah penguatan sinergi pusat-daerah. Pemerintah berharap, lewat kegiatan ini, para kepala daerah akan kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru, lebih disiplin, dan siap menjalankan pelayanan publik secara optimal.

[w.R]

[edRW]

JATINANGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara resmi membuka kegiatan retreat gelombang kedua bagi para kepala daerah yang diselenggarakan di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (22/6/2025).

Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk orientasi untuk memperkuat semangat pengabdian dalam pelayanan publik di kalangan pimpinan daerah.

“Kami ingin agar Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, peserta Retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagamannya. Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara,” ujar Bima Arya.

Retreat gelombang kedua ini memiliki tujuan yang sama dengan pelaksanaan sebelumnya, yaitu mendorong kepala daerah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebijakan di tingkat daerah.

“Retreat ini bertujuan memperkuat pemahaman kepala daerah atas gagasan besar Presiden Prabowo sebagai pedoman utama dalam membangun daerah yang selaras dengan pusat. Memahami, melaksanakan, dan mengakselerasikan program Asta Cinta,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bima Arya menjelaskan bahwa IPDN dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kontribusinya yang besar dalam mencetak aparatur pemerintahan yang berdedikasi. Tercatat, sebanyak 34.800 alumni IPDN telah tersebar di seluruh penjuru nusantara dan aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

“Di kampus ini, para praja disiapkan untuk menjadi bagian dari warga, untuk sepenuhnya berpikir untuk kepentingan warga,” tuturnya.

“Karena itu, dengan bangga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadikan kampus kebanggaan ini dengan semangat melayani, dengan semangat pengabdian, menjadi tuan rumah bagi kepala daerah peserta retreat gelombang kedua dengan spirit yang sama, dengan harapan yang sama, dengan tujuan yang sama,” lanjut Bima.

Retreat gelombang kedua ini diikuti oleh 86 kepala daerah dari total 93 yang terdaftar. Enam kepala daerah tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, sementara satu peserta lainnya, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, absen karena tengah berduka atas wafatnya sang ibu.

Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari, terhitung mulai 22 hingga 26 Juni 2025, dengan rangkaian acara yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan para kepala daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik di daerah masing-masing.

[edRW]

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan adalah pondasi utama pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi tugas strategis pemerintah, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks ini, Program Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh anak bangsa. Namun, agar program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu kunci keberhasilan yang tidak bisa diabaikan.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat pada tahun 2025.

Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kemensos. Tujuan utama Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu guna memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school.

Kemensos berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker untuk menambah jumlah Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden, pihaknya berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Gus Ipul juga mengatakan kolaborasi Kemensos dan Kemenaker ini mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat, termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Adapun Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung penuh pengembangan Sekolah Rakyat.

Yassierli mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis dari Presiden Prabowo, dan pihaknya siap mendukung dengan seluruh potensi balai dan keahlian yang dimiliki.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, sehingga total menjadi 200 Sekolah Rakyat.

Robben mengatakan Presiden menginstruksikan langsung dari Rusia untuk tambahan 100 sekolah rintisan baru menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di seluruh Indonesia.

Lokasi tambahan tersebut akan memanfaatkan BLK, baik milik Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.

Pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah. Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam mempercepat rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan lewat program Sekolah Rakyat tahap I.

Dody mengatakan pemanfaatan sistem informasi layanan digital menjadi terobosan penting untuk mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time.

Teknologi ini mencakup continuous auditing continuous monitoring (CACM), penggunaan building information modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring.

Dody mengatakan pihaknya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas.

Hingga 22 Juni 2025, progres nasional pembangunan proyek ini sudah mencapai 61,78 persen, dengan target penyelesaian pada 8 Juli 2025.

Dody juga menggarisbawahi pentingnya proyek ini sebagai upaya nyata mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Infrastruktur yang baik adalah kunci mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkualitas.

Pembangunan infrastruktur pendidikan yang baik bukan sekadar investasi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang belajar di lingkungan yang layak dan aman akan tumbuh dengan lebih percaya diri, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Lebih dari itu, pendidikan yang baik di lingkungan yang mendukung juga akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, toleran, dan sejahtera. Ini sebabnya percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan, khususnya untuk Sekolah Rakyat, harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda.

Sekolah Rakyat adalah jawaban atas kebutuhan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa. Namun, tanpa didukung infrastruktur yang memadai, program ini sulit mencapai tujuannya secara maksimal. Oleh karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan pendidikan nasional.

Melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, cita-cita menghadirkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bisa terwujud. Pendidikan bukan hanya tentang ruang belajar, tapi juga tentang harapan. Harapan itu hanya akan tumbuh subur jika ditopang oleh pondasi yang kokoh, yakni infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas kembali diperkuat melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menambah 100 Sekolah Rakyat (SR). Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi harapan baru dalam menciptakan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Presiden Prabowo menyampaikan langsung instruksi penambahan lokasi baru Sekolah Rakyat dalam kunjungan kenegaraan di Rusia. Penambahan ini akan menjadikan total SR yang beroperasi menjadi 200 unit, dan pembukaan gelombang berikutnya direncanakan dimulai pada Agustus hingga September 2025. Keputusan ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam arah pembangunan nasional.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, dalam sebuah forum nasional Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo dan didukung penuh oleh Kementerian Sosial serta lintas instansi. Ia menjelaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, karena pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara pusat dan daerah.

Robben juga menguraikan bahwa tahap awal program akan memanfaatkan gedung-gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Gedung-gedung ini akan digunakan dengan skema pinjam pakai selama satu tahun, kemudian direnovasi agar layak fungsi, dan setelah masa transisi berakhir, kegiatan belajar-mengajar akan dipindahkan ke lokasi permanen yang dibangun khusus.

Pemerintah telah menetapkan 100 titik lokasi rintisan yang akan mulai menggelar proses pembelajaran pada Juli 2025. Untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang, sebanyak 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare juga telah disiapkan. Seluruh proses pembangunan fasilitas akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Robben menggarisbawahi bahwa desain sekolah ini mengikuti model terpadu seperti SMA Taruna Nusantara, yang mengintegrasikan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan.

Sebagai bentuk manajemen yang terkoordinasi, pemerintah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang terdiri dari satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa semua aspek teknis, akademik, dan sosial dapat ditangani dengan baik oleh tim ahli dari berbagai instansi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam pernyataan terbaru di Jakarta, menambahkan bahwa pelaksanaan tahap pertama program akan dimulai secara serentak pada 14 Juli 2025. Ia menginformasikan bahwa lebih dari 9.700 keluarga penerima manfaat telah tercatat sebagai bagian dari peserta awal. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan gelombang kedua untuk memperluas cakupan hingga menyentuh lebih dari 20.000 peserta dari keluarga prasejahtera.

Saifullah juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar pendidikan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua siswa. Dalam pelaksanaannya, program ini mencakup pelatihan keterampilan dan peningkatan ekonomi keluarga. Rumah tidak layak huni milik keluarga peserta didik pun akan diperbaiki sebagai bagian dari intervensi terpadu pemerintah.

Sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat dirancang menggunakan model boarding school atau berasrama. Di dalamnya, siswa tidak hanya mengikuti pendidikan formal sesuai kurikulum nasional, tetapi juga mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan praktis. Pemerintah menyiapkan generasi yang tangguh dan kompeten agar mampu menjawab tantangan Indonesia pada tahun 2045—saat bangsa ini menargetkan menjadi negara maju dalam momentum “Indonesia Emas”.

Seluruh pendekatan ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun gedung sekolah, tetapi menciptakan lingkungan pendidikan yang menyeluruh. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tinggal di asrama, belajar karakter, teknologi, dan keterampilan, sembari keluarganya pun diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mendukung suksesnya program ini. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 357 pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah bergabung dalam program ini. Pemerintah terus mendorong dan membina daerah-daerah yang sedang dalam proses finalisasi dukungan, agar seluruh wilayah dapat bergerak serempak mendukung Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat juga menjadi jawaban atas ketimpangan akses pendidikan yang selama ini dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Dengan membangun sekolah-sekolah berstandar nasional di lokasi-lokasi strategis dan terpencil, pemerintah menunjukkan bahwa keadilan pendidikan bukan lagi sekadar jargon, melainkan realitas yang sedang diwujudkan secara nyata.

Tak kalah penting, kecepatan dan kesiapan pemerintah dalam meluncurkan program ini patut diapresiasi. Dalam waktu singkat, titik lokasi telah ditetapkan, lahan telah tersedia, pembiayaan telah dipastikan dari APBN, dan koordinasi lintas instansi telah dijalankan. Semua itu menandakan bahwa birokrasi tidak menjadi penghambat, melainkan justru menjadi motor penggerak pembangunan.

Apabila seluruh tahap program ini berhasil dijalankan dengan baik. Dengan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil, pemerintah membuktikan bahwa investasi sumber daya manusia adalah jalan utama menuju kemajuan bangsa.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara resmi pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya pada bulan Juli 2025. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus menjadi langkah konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program tersebut.

“Kami menargetkan 100 sekolah rakyat mulai beroperasi tahun ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang setara bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah berasrama atau boarding school, dengan fasilitas lengkap dan kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, peserta didik juga akan mendapatkan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan vokasional sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penambahan 100 titik rintisan baru, sehingga total Sekolah Rakyat yang direncanakan mencapai 200 lokasi pada tahun ini.

“Presiden memberikan instruksi langsung dari Rusia untuk menambah 100 sekolah rintisan baru dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Robben.

Ia menambahkan bahwa proses persiapan terus berjalan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah. Pihaknya telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025,” jelasnya.

Dalam mendukung operasional tahap awal, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun.

“Gedung tersebut direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada pemerintah daerah. Tahun depan, insyaallah sekolah-sekolah rintisan ini akan pindah ke lokasi baru yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ungkapnya.

Robben menyampaikan bahwa 100 lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus mendatang. Ia juga menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

“Konsepnya sama seperti SMA Taruna Nusantara, di dalamnya akan ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN. Dukungan daerah sangat menentukan keberhasilan program ini,” terangnya.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak ini akan menjalani pendidikan formal nasional serta penguatan karakter dan keterampilan, agar 20 tahun ke depan mereka mampu menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” pungkas Robben.

[edRW]