JAKARTA – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif nasional melalui tiga program utama, yakni Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia.

Ketiga program ini menjadi tulang punggung implementasi Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang baru saja ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf), Teuku Riefky Harsya, mengatakan pemerintah ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah.

“Pembangunan ekonomi kreatif harus dimulai dari daerah agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Program Desa Kreatif difokuskan pada aktivasi wilayah potensial yang telah dipetakan pemerintah daerah, tanpa membangun fasilitas baru.

Riefky menjelaskan program ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar, kemudahan pendanaan, hingga skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

“Aktivasi desa kreatif ini bukan berarti membangun desa baru, karena pemda tentu sudah membina dan memetakan di mana adanya desa kreatif, nah ini bagaimana kita mengaktivasi itu,” katanya.

Sementara itu, Creative Hub dioptimalkan dari fasilitas komunitas, kampus, dan pemerintah daerah yang sudah ada untuk menjadi ruang kolaborasi talenta dan wirausaha kreatif.

Adapun Creative by Indonesia dirancang sebagai identitas dan strategi branding produk lokal agar naik kelas ke pasar nasional hingga global, layaknya jargon “Wonderful Indonesia” di sektor pariwisata.

Riefky menuturkan Rindekraf disusun melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dengan pendekatan heksaheliks.

“Rindekraf diintegrasikan dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam bentuk rencana strategis dan rencana kerja kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Implementasi Rindekraf turut diperkuat lewat pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah, baik dalam bentuk dinas mandiri maupun gabungan.

Hingga kini, 13 provinsi dan 24 kabupaten/kota telah memiliki kelembagaan ekonomi kreatif, sementara 17 provinsi dan 67 daerah lainnya masih dalam proses penguatan.

Dalam Rindekraf terbaru, cakupan ekonomi kreatif diperluas dari 17 menjadi 21 subsektor dengan tambahan teknologi baru, konten digital, sulih suara, dan modifikasi otomotif.

Ke-21 subsektor tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster, yaitu seni dan budaya, desain, teknologi dan konten digital, serta media dan distribusi kreatif.

Subsektor teknologi baru mencakup pengembangan kecerdasan buatan, blockchain, big data, dan keamanan siber, sedangkan subsektor konten digital mengakomodasi profesi kreator konten, affiliator, hingga pelaku live commerce.

Menekraf menegaskan penguatan hilirisasi turut menjadi prioritas agar produk kreatif lokal memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu bersaing dengan produk asing di pasar domestik.
“Ketika beliau mengamanahkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, hal itu kami akan lakukan juga di industri kreatif,” ucapnya.

Seluruh program dijadwalkan bergulir masif pada semester kedua 2026 dan dikawal secara berkelanjutan hingga 2029 melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan ekosistem, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif kini telah menunjukkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target pemerintah yang menetapkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 25,5 juta orang pada tahun yang sama.

“Tenaga kerja ekraf ditargetkan di 2025 25,5 juta. Capaiannya adalah 107 persen atau 27,4 juta,” ujar Teuku Riefky.

Ia menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas semakin besarnya peran ekonomi kreatif dalam membuka kesempatan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki karakter yang inklusif karena mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda dan perempuan.

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Ekonomi kreatif yang mengandalkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu peluang bangsa ini untuk bangkit menghadapi ketidakpastian global saat ini,” ujar Lestari.

Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif harus diiringi dengan pembangunan sektor pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Dengan tingginya partisipasi generasi muda, meningkatnya keterlibatan perempuan, serta dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sektor ekonomi kreatif diyakini akan semakin memperkuat struktur perekonomian nasional. Pengembangan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Peran ekonomi kreatif sebagai penggerak baru pertumbuhan nasional semakin ditegaskan melalui berbagai kebijakan strategis pemerintah. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis potensi daerah, sektor ini diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi baru dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah tersebut diperkuat melalui penetapan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 sebagai pedoman jangka panjang.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa ekonomi kreatif dipandang sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Ia menyampaikan bahwa sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperluas investasi dan ekspor, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah Indonesia.

Pembangunan ekonomi kreatif diketahui telah sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam kerangka tersebut, penciptaan lapangan kerja berkualitas telah didorong, kewirausahaan telah diperkuat, dan nilai tambah ekonomi telah ditingkatkan melalui pemanfaatan inovasi, teknologi, budaya, serta kekayaan intelektual. Dengan demikian, transformasi ekonomi nasional diarahkan agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

Capaian sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Realisasi investasi sebesar Rp183,01 triliun telah dicatatkan atau mencapai 134 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, nilai ekspor sebesar USD31,94 miliar telah diraih atau setara dengan 120 persen dari target, dengan kontribusi sekitar 12 persen terhadap total ekspor nonmigas. Dari sisi ketenagakerjaan, sebanyak 27,4 juta tenaga kerja telah diserap atau 107 persen dari target, yang sebagian besar didominasi oleh generasi muda dan perempuan.

Untuk memperkuat arah pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rindekraf 2026–2045 telah ditetapkan. Dokumen strategis tersebut mencakup 21 subsektor ekonomi kreatif, empat tahapan implementasi, serta pembagian peran lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa Rindekraf menjadi panduan strategis agar pengembangan ekonomi kreatif dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penguatan ekosistem ekonomi kreatif juga telah dilakukan melalui pendekatan kolaborasi heksaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, serta lembaga keuangan. Sinergi tersebut diyakini mampu mendorong lahirnya lebih banyak karya kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global. Program prioritas turut dikelompokkan ke dalam delapan klaster ASTA EKRAF yang mencakup penguatan data, regulasi, talenta, infrastruktur, kekayaan intelektual, pembiayaan, pemasaran, dan diplomasi ekonomi kreatif.

Di tingkat daerah, penguatan ekonomi kreatif telah diwujudkan melalui berbagai inisiatif konkret. Salah satu contoh terlihat dalam penyelenggaraan Dekranasda Cilegon Fest 2026 yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-27 Kota Cilegon. Kegiatan tersebut telah dijadikan sebagai wadah ekspresi, kreativitas, dan inovasi masyarakat, khususnya dalam bidang seni dan fashion berbasis kearifan lokal.

Plt. Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran strategis bagi daerah. Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah. Selain itu, ruang promosi bagi pelaku usaha lokal dinilai semakin terbuka, sehingga produk daerah dapat dikenal lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Harian Dekranasda Kota Cilegon, Didin S. Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan sektor kriya dan wastra lokal. Ia menjelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut diharapkan ruang apresiasi bagi para perajin serta desainer lokal dapat semakin berkembang, sekaligus mendorong tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri.

Melalui kegiatan tersebut, promosi produk lokal telah diperkuat sehingga identitas budaya daerah dapat semakin terjaga. Peragaan busana etnik yang ditampilkan juga telah menjadi simbol sinergi antara berbagai elemen masyarakat dalam mengangkat potensi lokal. Partisipasi dari berbagai unsur menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendorong daya saing produk kreatif daerah di pasar nasional maupun global.

Gerakan Bangga Menggunakan Produk Lokal juga terus didorong sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Dengan meningkatnya penggunaan produk lokal, perputaran ekonomi di tingkat daerah dapat ditingkatkan, peluang kerja dapat diperluas, dan ketahanan ekonomi dapat diperkuat secara berkelanjutan.

Ke depan, posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif dunia akan diperkuat melalui penyelenggaraan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta. Forum internasional tersebut diharapkan dapat menghasilkan Jakarta Vision on Creative Economy yang akan diusulkan sebagai bagian dari agenda pembangunan global pasca-Sustainable Development Goals 2030.

Secara keseluruhan, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensinya sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Melalui kebijakan yang terarah, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan ekosistem yang berkelanjutan, sektor ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan kreativitas lokal, arah pembangunan ekonomi Indonesia semakin menguat menuju pertumbuhan yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Bara Winatha*)

Transformasi kawasan transmigrasi kini memasuki babak baru yang tidak lagi berorientasi pada perpindahan penduduk semata, melainkan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan penguatan potensi lokal. Pemerintah menempatkan kawasan transmigrasi sebagai ruang strategis untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi, serta penguatan ekonomi kreatif yang mampu bersaing hingga pasar global. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari visi pembangunan yang mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengatakan keberhasilan transformasi transmigrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembangunan kawasan transmigrasi saat ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas daerah. Ia menjelaskan bahwa disiplin yang berorientasi pada penyelesaian misi menjadi fondasi penting agar setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Iftitah mengatakan kawasan transmigrasi membutuhkan generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir kreatif, menguasai ilmu pengetahuan, memahami karakter masyarakat, sekaligus mampu mengembangkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi. Karena itu, pemerintah menerjunkan Tim Ekspedisi Patriot 2026 sebagai bagian dari strategi mempercepat transformasi kawasan transmigrasi melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi. Tim tersebut diharapkan mampu memetakan potensi daerah, mengidentifikasi tantangan pembangunan, dan menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Sebanyak 1.476 peserta yang tergabung dalam 246 tim akan bertugas di 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran mereka menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam membangun kawasan transmigrasi yang lebih produktif dan berdaya saing. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan Tim Ekspedisi Patriot merupakan implementasi nyata dari arah pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan dari bawah akan memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai kawasan transmigrasi. Ia menjelaskan bahwa para peserta diharapkan mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menghadirkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah potensi lokal.

Desa-desa di kawasan transmigrasi harus berkembang menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat kebudayaan yang mampu memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diyakini akan mempercepat tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis masyarakat sehingga kawasan transmigrasi tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai motor pertumbuhan baru. Menurutnya, sejarah menunjukkan program transmigrasi telah melahirkan ribuan desa, ratusan kecamatan, puluhan kabupaten, bahkan beberapa ibu kota provinsi yang kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Kawasan Telang di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai bukti bahwa transmigrasi mampu menghasilkan kawasan pertanian yang produktif apabila didukung inovasi, kolaborasi, dan pendampingan yang tepat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa potensi lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi nasional apabila memperoleh dukungan teknologi, riset, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, penguatan inovasi menjadi bagian penting dalam mempercepat transformasi kawasan transmigrasi.

Selain sektor pertanian dan industri, pemerintah juga melihat ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan nilai tambah kawasan transmigrasi. Potensi budaya, kerajinan, kuliner, seni pertunjukan, fesyen, hingga ekonomi digital dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Pengembangan ekonomi kreatif tersebut juga membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha sekaligus pencipta lapangan kerja.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan Tim Ekspedisi Patriot memiliki peran strategis dalam memetakan potensi ekonomi kreatif di kawasan transmigrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan lokal. Ia menjelaskan bahwa hasil pemetaan akan menjadi acuan dalam pengembangan subsektor ekonomi kreatif yang memiliki peluang tumbuh paling besar.

Teuku mengatakan peserta juga dibekali metodologi identifikasi subsektor unggulan, penguatan ekosistem ekonomi kreatif, serta penyusunan rekomendasi yang mengacu pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional 2026–2045. Pemerintah turut memperkenalkan berbagai program seperti Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia agar potensi lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru. Pendekatan tersebut diharapkan mempercepat lahirnya ekosistem usaha kreatif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Mayoritas tenaga kerja ekonomi kreatif berasal dari generasi muda yang memiliki kreativitas tinggi, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, serta semangat kewirausahaan yang kuat. Oleh sebab itu, kawasan transmigrasi perlu menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya inovasi baru yang mampu menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Generasi muda tidak hanya diarahkan menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja yang mampu mengangkat potensi daerah ke tingkat nasional maupun global.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah percepat agenda hilirisasi mineral kritis dan tingkatkan tata kelola ekspor logam tanah jarang (LTJ) sebagai langkah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap mineral kritis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan hilirisasi tanpa membuka kembali ekspor bahan mentah.

“Pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap pengembangan mineral kritis menghasilkan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional melalui hilirisasi, penguasaan teknologi, dan peningkatan investasi yang memberikan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.

Bahlil juga menekankan bahwa penguatan tata kelola ekspor LTJ merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

“Pengelolaan logam tanah jarang harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah akan memastikan tata kelola ekspor berjalan seiring dengan percepatan investasi di sektor pengolahan sehingga manfaat sumber daya alam dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tambahnya,“ tambahnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menekankan bahwa LTJ merupakan komoditas strategis yang harus dikelola secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pengolahan, hingga pengembangan industri hilir agar mampu mendukung ketahanan ekonomi dan industri nasional.

“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” kata Dudung.

Menurutnya keberhasilan hilirisasi juga memerlukan tata kelola yang kuat melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta dunia usaha agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” ujarnya.

Melalui sinergi kebijakan hilirisasi, tata kelola ekspor yang semakin baik, serta dukungan investasi berkelanjutan, Indonesia optimistis mampu memanfaatkan potensi mineral kritis dan logam tanah jarang sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.

JAKARTA – Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia dinilai semakin memperkuat optimisme terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi industri Indonesia yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam semakin mendapat pengakuan global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengakuan tersebut menunjukkan bahwa strategi industrialisasi yang dijalankan pemerintah berada pada jalur yang tepat. Menurutnya, pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

“Ke depan, kita akan terus memperkuat daya saing industri nasional agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global,” ujar Agus.

Keberhasilan hilirisasi tersebut dinilai selaras dengan percepatan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, serta pengembangan kawasan ekonomi diyakini menjadi fondasi penting untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi lokal sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“PSN memiliki potensi besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah, mendukung ketahanan pangan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini patut didukung sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional,” kata Falah.

Pandangan senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bagus Wahyu Trianto. Ia menilai sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi.

“Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah. Di sinilah PSN dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi yang inklusif sehingga masyarakat Papua menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” ujar Bagus.

Sinergi kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan PSN di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan nasional. Dengan dukungan infrastruktur, investasi, serta pengembangan industri berbasis nilai tambah, Papua berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Oleh: Mayessa Anggraini

Persaingan global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau besarnya cadangan energi fosil, melainkan juga oleh kemampuan suatu negara menguasai rantai pasok mineral kritis yang menjadi fondasi industri teknologi modern. Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements kini menjadi komoditas strategis karena berperan penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, semikonduktor, perangkat kecerdasan artifisial (AI), energi terbarukan, hingga sistem pertahanan berteknologi tinggi. Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi negara industri berteknologi tinggi melalui kebijakan hilirisasi mineral kritis yang terintegrasi.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di dunia. Potensi logam tanah jarang yang mencapai sekitar 350 ribu ton rare earth oxides merupakan modal strategis yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, besarnya cadangan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan nilai tambah optimal bagi perekonomian nasional karena sebagian besar manfaat ekonomi justru berada pada tahapan pemisahan, pemurnian, hingga manufaktur produk akhir yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa logam tanah jarang harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Menurutnya, penguasaan rantai pasok logam tanah jarang menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing global, ketahanan ekonomi, sekaligus memperkuat pertahanan nasional. Ia juga menekankan bahwa hilirisasi harus menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui penguatan regulasi, pengembangan teknologi pengolahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan prinsip keberlanjutan, dan diplomasi ekonomi yang lebih kuat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri mineral kritis tidak dapat dilakukan secara parsial. Indonesia memerlukan koordinasi lintas sektor agar seluruh kebijakan saling mendukung, mulai dari regulasi investasi, pengembangan teknologi, riset perguruan tinggi, hingga kemitraan industri. Dengan tata kelola yang baik, hilirisasi mampu menciptakan kepastian berusaha sekaligus menjaga agar sumber daya strategis nasional tidak mengalami kebocoran nilai akibat ekspor bahan mentah.

Urgensi hilirisasi juga semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial. AI membutuhkan infrastruktur komputasi yang bergantung pada semikonduktor, pusat data, serta perangkat elektronik yang seluruhnya menggunakan mineral kritis sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu, penguasaan mineral strategis akan menentukan posisi suatu negara dalam peta persaingan teknologi global. Negara yang mampu mengendalikan rantai pasok mineral kritis akan memiliki daya tawar lebih besar dalam membangun industri digital masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pembangunan kemandirian AI harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengembangan model AI lokal, infrastruktur komputasi, talenta digital, serta pemanfaatan mineral kritis sebagai fondasi industri teknologi. Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber daya mineral strategis yang saat ini menjadi kebutuhan utama industri AI dan semikonduktor dunia. Karena itu, pengelolaan mineral kritis harus diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus menjadi modal strategis dalam membangun kemandirian teknologi nasional.

Selain sektor teknologi, hilirisasi mineral kritis juga memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Berbagai peralatan pertahanan modern, seperti radar, sistem komunikasi militer, rudal presisi, kendaraan tempur listrik, hingga sensor berteknologi tinggi memerlukan logam tanah jarang sebagai komponen utama. Ketergantungan terhadap impor komponen strategis dapat menjadi kerentanan dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Oleh sebab itu, kemampuan mengembangkan industri berbasis mineral kritis akan memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional sekaligus meningkatkan ketahanan negara terhadap berbagai potensi gangguan rantai pasok internasional.

Meski demikian, keberhasilan hilirisasi tetap menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya sistem pengawasan rantai pasok, kebutuhan investasi yang besar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Tantangan tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri agar proses alih teknologi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan inovasi yang berkelanjutan.

Ke depan, kebijakan hilirisasi mineral kritis harus diarahkan untuk membangun ekosistem industri nasional yang kompetitif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam industri baterai, semikonduktor, kecerdasan artifisial, energi bersih, serta teknologi pertahanan. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara cerdas melalui hilirisasi yang terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat kedaulatan teknologi, dan menjadikan mineral kritis sebagai fondasi menuju negara maju yang mandiri, berdaya saing global, serta memiliki ketahanan ekonomi dan pertahanan yang semakin kokoh.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Yohanis Mambor*

Pengakuan dunia internasional terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia merupakan capaian penting yang menunjukkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam peta industri global. Melalui Industrial Development Report (IDR) 2026, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu contoh praktik terbaik dalam pengembangan industri berbasis hilirisasi. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam telah berjalan pada jalur yang tepat sekaligus mendapat kepercayaan dari komunitas internasional.

Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan sektor industri nasional, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh, modern, dan berdaya saing. Transformasi yang dilakukan melalui hilirisasi telah mendorong berkembangnya industri pengolahan mineral, industri logam, hingga ekosistem kendaraan listrik yang memberikan nilai tambah lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini telah memperluas peluang investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pengakuan dari UNIDO membuktikan transformasi industri Indonesia semakin mendapat perhatian dunia. Pemerintah akan terus memperkuat daya saing industri nasional melalui pengembangan produk bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan strategi besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan hilirisasi nasional semakin relevan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Kawasan timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Melalui pembangunan PSN, pemerintah menghadirkan infrastruktur yang semakin baik, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membuka ruang tumbuhnya berbagai pusat ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas industri berbasis potensi lokal.

Sinergi antara hilirisasi dan PSN akan mempercepat transformasi ekonomi Papua dari daerah penghasil komoditas menjadi kawasan yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Infrastruktur yang terus dibangun akan memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk mengembangkan investasi di berbagai sektor strategis. Kondisi tersebut akan menciptakan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi, tumbuhnya industri pengolahan, berkembangnya UMKM, serta terbukanya kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakat Papua.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Tri Supondy menjelaskan bahwa laporan UNIDO menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan industri nasional yang adaptif terhadap perkembangan global. Menurutnya, penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, penguasaan teknologi, industri pendukung, serta penerapan industri hijau menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing secara berkelanjutan. Arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan industri Indonesia terus bergerak menuju industri modern yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan.

Semangat pembangunan tersebut selaras dengan pelaksanaan PSN di Papua yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta (HMI UNJ), Muhammad Falah, menilai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas wilayah, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan semakin optimal melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, serta berkembangnya aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua saat ini diarahkan pada pendekatan yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kualitas sumber daya manusia, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Hal senada disampaikan Peneliti Bidang Kajian Ekonomi Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) sekaligus anggota HIPMI, Bagus Wahyu Trianto. Menurutnya, PSN menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dari kawasan timur. Ia menilai pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta transformasi digital akan semakin memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal sehingga masyarakat Papua dapat menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bagus juga berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan Papua akan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan Indonesia yang inklusif.

Papua memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang semakin masif, penguatan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua akan semakin berkembang sebagai kawasan yang maju, produktif, dan berdaya saing. Sinergi antara hilirisasi dan PSN merupakan investasi strategis yang tidak hanya memperkuat ekonomi Papua, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

*Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Oleh: Dwi Saputri)*

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalam konteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi sering kali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganan di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankan sistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidak hanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana.

Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendalian diarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepat karena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakin meningkat.

Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hingga Juni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebut memberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untuk mengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapi persoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun sistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahami karakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketika ditemukan titik api.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menekan risiko karhutla pada tahun ini. Gerak cepat yang dilakukan sebelum bencana terjadi merupakan investasi penting untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan jauh lebih bernilai dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Nanik Muliawanti (*

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius menjelang puncak musim kemarau tahun 2026. Pengalaman pahit yang pernah dialami Indonesia pada berbagai episode El Nino sebelumnya menjadi pengingat bahwa bencana ini bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, hingga citra bangsa di mata dunia. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama, bukan menunggu hingga api membesar dan sulit dikendalikan.

Peringatan dini yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) patut menjadi perhatian seluruh pihak. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa risiko karhutla diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi diprediksi meluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dengan fokus pengawasan pada Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi untuk kemudian bertindak. Sebaliknya, berbagai langkah antisipatif telah dipersiapkan sejak dini. BMKG bahkan menekankan bahwa mitigasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan menghadapi kekeringan dan karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun ketika musim hujan kembali datang. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan adanya upaya membangun sistem ketahanan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah penting yang terus didorong adalah menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut. Gambut yang tetap jenuh air akan jauh lebih tahan terhadap potensi kebakaran dibandingkan gambut yang mengering. Dalam konteks inilah pembangunan dan optimalisasi sekat kanal menjadi sangat strategis. Sekat kanal berfungsi menahan aliran air agar tidak cepat keluar dari kawasan gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga.

Keberadaan sekat kanal bukan hanya solusi teknis sederhana, melainkan investasi ekologis jangka panjang. Ketika permukaan air dapat dipertahankan pada kondisi normal, risiko munculnya api dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, upaya pembasahan gambut juga membantu menjaga fungsi ekologis kawasan, termasuk kemampuan menyimpan karbon dan menjaga keanekaragaman hayati.

BMKG juga merekomendasikan penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknologi, pengawasan lapangan, hingga penegakan aturan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Sudarsono Soedomo. Menurutnya, risiko karhutla akan meningkat secara signifikan apabila Indonesia menghadapi fenomena El Nino kuat yang disertai Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering sehingga meningkatkan kerentanan berbagai jenis vegetasi terhadap kebakaran.

Peringatan tersebut penting karena kebakaran besar sering kali dipicu oleh kombinasi faktor cuaca ekstrem dan aktivitas manusia. Dalam kondisi kelembapan yang sangat rendah, serasah, ranting, dan gambut dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Sedikit percikan api saja dapat memicu kebakaran luas yang sulit dipadamkan.

Meski demikian, Sudarsono juga mengakui bahwa Indonesia saat ini memiliki kapasitas yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Nino pada 1997 maupun 2015. Sistem pemantauan berbasis satelit, deteksi hotspot, hingga informasi cuaca berkembang pesat dan semakin akurat. Kemajuan ini merupakan hasil investasi pemerintah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih modern dan responsif.

Namun teknologi tidak akan efektif tanpa koordinasi yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, patroli terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, serta komunitas lokal harus terus diperkuat. Kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berfungsi mendeteksi dini potensi kebakaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pencegahan harus dilakukan secara proaktif tanpa menunggu munculnya titik api. Arahan ini sejalan dengan instruksi Presiden agar seluruh pemangku kepentingan mengedepankan langkah-langkah preventif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.

Kebijakan pendinginan atau pembasahan kawasan rawan menjadi salah satu strategi yang sangat relevan. Selain penyiraman lahan gambut, optimalisasi sekat kanal terus didorong agar ketersediaan air tetap terjaga sepanjang musim kemarau. Daerah-daerah rawan seperti Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat, Pelalawan di Riau, dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan menjadi prioritas karena memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Langkah pemerintah yang juga patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Potensi kebakaran pada TPA sering kali luput dari perhatian, padahal akumulasi gas metana di bawah timbunan sampah dapat memicu kebakaran besar yang sulit dipadamkan. Karena itu, instruksi untuk melakukan pendinginan dan penyiraman berkala merupakan langkah antisipatif yang sangat tepat.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha, masyarakat, akademisi, organisasi lingkungan, hingga komunitas lokal memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga ekosistem dari ancaman kebakaran. Kesadaran kolektif bahwa hutan adalah aset bangsa harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan.

(* Penulis merupakan Aktivis Peduli Lingkungan dan Ekosistem