MIMIKA, PAPUA TENGAH — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan oleh kelompok bersenjata yang disebut sebagai TPNPB Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. LMA menilai aksi tersebut telah melewati batas toleransi karena menjadikan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai korban.

Ketua LEMASA, Menuel John Magai, mendesak kelompok bersenjata segera membebaskan sembilan warga tersebut. Ia jug4 memberikan batas waktu 1×24 jam untuk memastikan seluruh sandera dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi selamat. Apabila melewati batas waktu, tidak segan-segan pihaknya akan memerangi Kodap III Ndugama.

“Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan Amungme di Distrik Jila telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Menuel dalam pernyataannya.

Peristiwa tersebut dilaporkan berkaitan dengan aksi kelompok bersenjata setelah penyerangan terhadap pos TNI di wilayah Jila pada 17 Agustus 2026. Berdasarkan rilis pers resmi Komnas TPNPB, sembilan perempuan kemudian dibawa secara paksa ke wilayah hutan. Keberadaan mereka hingga kini masih dalam pencarian.

Aksi tersebut juga dilaporkan menimbulkan korban lain. Seorang ibu, Neregingget Magai, disebut ditembak hingga meninggal setelah berusaha mencegah anaknya dibawa paksa. Sementara seorang ibu lainnya, Inkolung Aim, dilaporkan didorong atau dilempar ke jurang hingga mengalami patah kaki dan masih mendapat perawatan.

Menuel menegaskan masyarakat adat Amungme menolak wilayah mereka dijadikan ruang persembunyian, perekrutan, intimidasi, maupun aktivitas kekerasan kelompok bersenjata.

“Kami menolak dan siap memerangi segala aktivitas TPNPB-OPM di seluruh wilayah masyarakat adat Suku Amungme. Tanah adat bukan tempat bagi kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar tragedi Jila tidak berkembang menjadi konflik antarsuku. Sebagai diketahui, Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogoya berasal dari wilayah Nduga yang mana juga merupakan suku Pegunungan. Menurut Menuel, TPNPB lah yang harus bertanggung jawab, jangan sampai kejadian ini menjadi alasan untuk menyalahkan masyarakat Nduga secara keseluruhan.

Menuel mengatakan jika tuntutan pembebasan tidak dipenuhi dalam 2×24 jam, masyarakat adat akan mendorong konsolidasi masyarakat pegunungan Papua untuk menolak aktivitas kelompok bersenjata melalui langkah adat dan hukum yang sah.

“Kami tidak membutuhkan senjata untuk mempertahankan martabat masyarakat adat. Anak-anak Papua membutuhkan sekolah, keluarga membutuhkan keamanan, dan masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja serta membangun kehidupan,” katanya.

Ia menegaskan masyarakat pegunungan Papua harus bersatu melawan kekerasan dan menjaga persaudaraan antarsuku. Menurutnya, masa depan Papua tidak boleh ditentukan melalui ancaman, penyanderaan, ataupun kekerasan terhadap warga sipil.

Oleh: Aziz Rahman*)

Ketika ketidakpastian geopolitik dan gejolak harga energi global terus membayangi perekonomian, pilihan Indonesia untuk memperkuat sumber energi domestik menjadi semakin relevan. Kebijakan transformasi energi yang diarahkan menuju 2027 bukan sekadar agenda teknis sektor energi, melainkan bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga devisa, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arah tersebut semakin terlihat setelah pemerintah menerapkan mandatori Biodiesel B50. Kebijakan yang mulai berlaku nasional pada 1 Juli 2026 itu mewajibkan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Pemerintah memproyeksikan B50 mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menghentikan impor solar. Capaian ini menjadi pijakan penting untuk membawa transformasi energi ke tahap berikutnya.

Presiden Prabowo Subianto melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari perjuangan membangun kemandirian energi. Saat meluncurkan B50, Prabowo menegaskan bahwa penghematan Rp170 triliun menunjukkan semakin kuatnya kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya sendiri. Menurutnya, penghematan devisa tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan makmur.

Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Selama kebutuhan energi masih sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, perekonomian Indonesia akan lebih mudah terpengaruh oleh perubahan harga minyak dan konflik geopolitik. Ketika sebagian kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber domestik, ruang fiskal dan ketahanan ekonomi menjadi lebih kuat. Devisa yang sebelumnya digunakan untuk membayar impor juga dapat dipertahankan di dalam negeri dan diarahkan untuk kegiatan produktif.

Dari perspektif politik dan pembangunan nasional, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian membangun kepercayaan diri nasional. Menurut Idrus, pesan kemandirian yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dan berbagai kebijakan strategis memperlihatkan bahwa Indonesia harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Energi menjadi salah satu sektor penting untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan yang konkret.

Pandangan itu sejalan dengan kebutuhan Indonesia menghadapi perubahan lanskap global. Ketika rantai pasok dunia mudah terganggu, negara yang memiliki sumber daya domestik dan kapasitas pengolahan akan memiliki posisi tawar lebih kuat. Karena itu, pengembangan energi berbasis bahan baku lokal bukan hanya persoalan substitusi impor, tetapi juga strategi memperkuat daya tahan nasional terhadap tekanan eksternal.

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan lokal untuk menghadapi guncangan geopolitik. Menurutnya, bisnis yang berbasis pada sumber daya domestik memiliki daya tahan lebih baik ketika kondisi internasional berubah. Dalam konteks energi, pemanfaatan bahan baku lokal dapat mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gangguan perdagangan dan perubahan harga komoditas global.

Perspektif tersebut memperluas makna transformasi energi. Indonesia tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi energi baru, tetapi perlu membangun rantai nilai dari hulu hingga hilir. Pengembangan bahan bakar nabati, industri pengolahan, teknologi, distribusi, dan riset harus berjalan bersama. Dengan demikian, kebijakan energi dapat menghasilkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus membuka kesempatan kerja dan memperkuat industri nasional.

Ekonom Universitas Negeri Manado Robert Winerungan menilai B50 dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi. Penghematan devisa memberi ruang bagi negara untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor lain yang produktif. Pada saat bersamaan, peningkatan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku biodiesel memberikan kepastian pasar bagi industri dan petani, sehingga manfaat kebijakan dapat menyebar ke sektor ekonomi yang lebih luas.

Data pemerintah menunjukkan dampak B50 tidak berhenti pada penghematan devisa. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri CPO menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 pada 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi dapat dirancang sekaligus sebagai instrumen industrialisasi dan penguatan ekonomi domestik.

Namun, transformasi menuju 2027 tetap membutuhkan konsistensi. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan baku, kualitas produk, kesiapan infrastruktur, efisiensi distribusi, serta pengembangan teknologi berjalan seimbang. Pengawasan juga diperlukan agar kebijakan substitusi impor benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan tidak menciptakan beban baru dalam rantai pasok.

Presiden Prabowo sendiri telah mendorong agar inovasi tidak berhenti pada B50. Ia meminta para ilmuwan dan pelaku industri terus mengembangkan teknologi, bahkan membuka peluang menuju B60. Dorongan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang kebijakan energi sebagai proses berkelanjutan, bukan pencapaian satu tahap.

Pada akhirnya, transformasi energi menuju 2027 dapat menjadi salah satu bukti bahwa negara bergerak dari ketergantungan menuju kemandirian. Pengurangan impor, penghematan devisa, pemanfaatan bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling berkaitan. Jika konsistensi tersebut dipertahankan, agenda energi pemerintahan Prabowo tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga membuka jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didorong melalui proses streamlining atau penyederhanaan yang dikawal Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Langkah tersebut diarahkan agar aset-aset negara yang dikelola BUMN dapat ditata dan dimanfaatkan secara lebih optimal, produktif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

Presiden Prabowo Subianto menyebut efisiensi biaya operasional BUMN telah mencapai sekitar Rp50 triliun, sementara laba sejumlah BUMN pada semester I 2026 juga meningkat signifikan.

“Pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai Rp326 triliun, naik 75,3% dari tahun 2024. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67% dari tahun 2024,” terang Prabowo.

Presiden Prabowo menargetkan efisiensi biaya BUMN terus meningkat hingga akhir 2026 sebagai bagian dari restrukturisasi korporasi guna memperkuat efisiensi dan mengoptimalkan nilai aset negara.

Hal senada disampaikan COO Danantara, Dony Oskaria. Ia menegaskan streamlining bukan merupakan tujuan akhir, melainkan langkah untuk memastikan aset BUMN yang telah ditata dapat dikelola secara lebih optimal dan produktif sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi negara.

“Streamlining itu bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana aset-aset BUMN yang sudah ditata bisa dikelola lebih optimal, lebih produktif, dan benar-benar menciptakan nilai tambah buat negara,” tegas Dony.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan transformasi BUMN menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal. Proses efisiensi dan streamlining BUMN perlu diarahkan agar BUMN lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

“Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak yang diefisienkan, tetapi seberapa besar perubahan itu mampu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Itu yang akan menjadi perhatian kami di Komisi VI,” ujar Andre.

Andre mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap agenda transformasi BUMN. Ia berharap arahan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret dan terukur.

“Pidato Presiden memberikan energi positif sekaligus pekerjaan rumah yang besar. Kami di Komisi VI siap mengawal agar visi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Langkah pemerintah dalam mendorong transformasi dan restrukturisasi BUMN dinilai menjadi upaya positif untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan aset negara. Konsistensi kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus memperkuat perannya sebagai instrumen investasi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Sepanjang 2026, Danantara diarahkan tidak hanya mengoptimalkan aset negara, tetapi juga mengorkestrasi investasi pada sektor yang memiliki dampak besar terhadap hilirisasi, ketahanan energi dan pangan, infrastruktur, pariwisata, serta penguatan industri nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara harus menjadi instrumen pembangunan jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas bangsa. Dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen untuk menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek.

“Danantara adalah dana kedaulatan kita, Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang,” ujar Prabowo.

Sejalan dengan arah tersebut, Danantara mempercepat investasi pada sektor hilirisasi. Pada Februari 2026, Danantara meresmikan enam proyek hilirisasi fase pertama dengan nilai investasi hingga US$7 miliar. Proyek tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat kapasitas industri nasional.

Pada Juli 2026, Danantara kembali mempercepat pengembangan 26 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar US$12,4 miliar atau Rp225 triliun. Proyek tersebut mencakup pengolahan aluminium, baja nirkarat, tembaga, bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF, bioetanol, kelapa sawit, industri kelapa, hingga peternakan unggas terintegrasi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan investasi harus memberikan manfaat ekonomi luas dengan tetap memperhatikan tata kelola dan keberlanjutan. Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menilai investasi strategis membutuhkan sinergi erat antara pemerintah dan sektor swasta.

“Investasi yang disiplin, terarah, dan berorientasi jangka panjang harus mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pandu.

Penguatan investasi juga diperluas ke sektor pariwisata. Pada Agustus 2026, Danantara dan Kementerian Pariwisata menandatangani kesepahaman untuk memperkuat investasi dan pengembangan pariwisata berkualitas.

Pemerintah berharap investasi Danantara mampu menciptakan industri baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, serta menjadikan aset negara sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Oleh : Nofer Saputro

Pengelolaan kekayaan negara memasuki babak baru ketika aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kumpulan entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang dapat diorkestrasi untuk menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membawa harapan bahwa investasi negara dapat dikelola secara lebih terintegrasi, produktif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, keuntungan finansial tidak berhenti sebagai angka dalam laporan perusahaan, tetapi diterjemahkan menjadi nilai tambah berupa lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, serta kesejahteraan rakyat.

Optimisme tersebut memperoleh pijakan dari kinerja BUMN sepanjang 2025. Laba bersih gabungan BUMN dilaporkan mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 14 Agustus 2026 menilai capaian tersebut merupakan hasil pembenahan dan kerja keras, bukan sekadar permainan angka. Bagi publik, peningkatan kinerja ini penting karena menunjukkan bahwa reformasi tata kelola perusahaan negara mulai memberikan hasil yang dapat diukur. Perbaikan tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa aset negara dapat dikelola secara lebih profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan yang menonjol. Pelindo tumbuh 169 persen, Pertamina 79,6 persen, Pegadaian 87,2 persen, dan BTN 43,9 persen. Sementara itu, Krakatau Steel berhasil berbalik dari posisi merugi menjadi mencatatkan keuntungan setelah menjalani restrukturisasi dan penataan model bisnis. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai langkah Danantara terhadap Krakatau Steel telah berada di jalur yang tepat karena perusahaan tersebut sebelumnya menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa restrukturisasi dan perbaikan tata kelola dapat mengubah perusahaan yang sebelumnya menjadi beban menjadi aset yang kembali produktif.

Namun, keberhasilan Danantara tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan laba BUMN. Justru tantangan yang lebih besar adalah memastikan keuntungan dan pertumbuhan nilai aset negara memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa BUMN bukan sekadar mesin pencetak uang. Orientasi terhadap rakyat harus menjadi bagian penting dari transformasi tersebut, termasuk melalui keberpihakan perbankan pelat merah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Akses pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau akan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, menciptakan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan masuk ke dalam rantai pasok industri yang lebih besar.

Pada titik inilah Danantara dapat memainkan peran strategis. Pengelolaan aset negara secara terintegrasi memungkinkan perusahaan-perusahaan pelat merah dipandang sebagai sebuah portofolio yang saling melengkapi. Aset yang kurang produktif dapat ditata, perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi dapat diperkuat, sementara investasi baru dapat diarahkan kepada sektor yang memiliki dampak berantai terhadap perekonomian. Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai investasi strategis tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan kemampuan menciptakan multiplier effect, lapangan kerja formal, peningkatan produktivitas, dan industrialisasi.

Pandangan tersebut menjadi relevan ketika Indonesia tengah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Target pertumbuhan 5,8–6,5 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029 membutuhkan mobilisasi investasi dalam skala besar. Dalam kondisi tersebut, Danantara dapat menjadi jembatan antara kekayaan negara, kebutuhan investasi, dan agenda pembangunan. Optimalisasi aset BUMN berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada APBN. Modal negara dapat digunakan sebagai pengungkit untuk menarik investasi swasta dan global, terutama ke sektor-sektor strategis yang membutuhkan modal besar dan memiliki dampak luas.

Karena itu, pilihan investasi harus menjadi perhatian utama. Danantara idealnya memprioritaskan sektor yang menjadi penghambat atau bottleneck bagi perkembangan industri nasional, seperti bahan baku, komponen, infrastruktur pendukung, energi, dan sektor hilirisasi. Investasi pada sektor semacam itu tidak hanya menghasilkan imbal hasil bagi negara, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya industri turunan. Ketika satu investasi mampu memunculkan banyak kegiatan ekonomi baru, manfaatnya menjadi jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan perusahaan.

Hilirisasi menjadi salah satu contoh konkret bagaimana investasi negara dapat menciptakan nilai tambah. Pengelolaan sumber daya tidak seharusnya berhenti pada ekspor komoditas mentah. Dengan investasi pada pengolahan dan industri lanjutan, Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan teknologi, memperluas basis industri, serta memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. Pada saat yang sama, kemitraan dengan investor asing perlu diarahkan agar menghasilkan transfer teknologi dan pengetahuan, sehingga tenaga kerja Indonesia semakin memiliki kompetensi dan posisi kuat dalam rantai nilai global.

Danantara memiliki peluang besar untuk mengubah cara negara memandang investasi. Dari sekadar mengelola aset menjadi menciptakan nilai, dari mengejar keuntungan jangka pendek menjadi membangun kekayaan nasional berkelanjutan, serta dari mengelola perusahaan secara terpisah menjadi mengorkestrasi kekuatan ekonomi secara terpadu. Dengan konsistensi tata kelola, profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat dapat dijaga, Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemandirian industri, dan kesejahteraan yang semakin luas.

*) Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang.

Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa mandat investasi Danantara mencakup penciptaan imbal hasil berkelanjutan sekaligus memberikan dampak ekonomi positif dan memperkuat ketahanan nasional. Fokus investasi antara lain diarahkan pada hilirisasi dan pembangunan industri yang tangguh. Orientasi tersebut memperlihatkan bahwa investasi negara tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas melalui peningkatan kapasitas industri dan penciptaan pekerjaan berkualitas.

Penguatan fungsi Danantara juga tercermin dalam rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF). Presiden Prabowo menjelaskan bahwa instrumen tersebut akan menyiapkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek dan tidak menggunakan dana APBN. Contoh yang disampaikan Presiden antara lain rencana mobil nasional, motor listrik nasional, serta pembangunan giant sea wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara Jawa.

Kehadiran DDMF membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan proyek-proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Instrumen tersebut dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pembangunan nasional dengan kapasitas investasi negara. Dengan demikian, pembangunan proyek strategis tidak hanya bergantung pada pembiayaan konvensional, tetapi dapat memanfaatkan kekuatan aset dan investasi yang dikelola secara lebih terarah.

Optimalisasi Danantara juga perlu berjalan bersama dengan perbaikan iklim investasi. Suahasil menekankan pentingnya pembenahan perizinan, logistik, sistem hukum, dan berbagai aspek lain untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Danantara akan semakin optimal apabila didukung ekosistem investasi yang memberikan kepastian dan mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspansi. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi menjadi fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat.

Kinerja ekonomi 2026 memberikan modal positif bagi agenda tersebut. Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini dapat berada di atas 5,5 persen sehingga menjadi pijakan menuju target pertumbuhan rata-rata 6 persen pada 2027. Dalam konteks tersebut, peningkatan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, Danantara dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kemandirian dan kapasitas ekonomi nasional. Optimalisasi aset, investasi pada sektor strategis, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan sektor swasta merupakan rangkaian kebijakan yang saling memperkuat. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian, Danantara berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan kapasitas industri Indonesia.

Dengan mendorong investasi produktif dan menciptakan efek crowd-in bagi dunia usaha, Danantara dapat berperan dalam membuka sumber pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung pencapaian target ekonomi 2027. Kehadirannya menjadi bagian penting dari upaya membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI terus mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ekosistem transportasi online yang ditargetkan terbit pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan pengemudi ojek online (ojol) sekaligus memperluas peluang ekonomi mereka melalui pengakuan sebagai pelaku usaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan tersebut diarahkan agar pengemudi ojol tidak hanya bergantung pada pendapatan dari layanan transportasi, tetapi juga memiliki kesempatan mengembangkan usaha dalam ekosistem ekonomi digital.

“Insyaallah saat Perpres itu nanti keluar, mudah-mudahan itu sebagai sebuah bentuk langkah positif ataupun itikad positif dari pemerintah untuk betul-betul mendorong atau memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada ekosistem transportasi online ini agar ke depan bisa tumbuh dan berkelanjutan,” ujar Maman.

Menurut Maman, status sebagai pelaku usaha mikro juga memberikan fleksibilitas serta membuka akses terhadap berbagai program pemerintah.

“Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM mereka bisa ikut menikmati,” katanya.

Ia juga menyebut pengemudi dapat mengembangkan aktivitas usaha lain bersama keluarga, termasuk memanfaatkan aset kendaraan untuk kegiatan produktif.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan regulasi dilakukan untuk memperluas perlindungan, termasuk bagi kurir pengantar barang dan makanan.

“Tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi online ini akan diampu oleh Kementerian UMKM,” ujar Dasco.

Pemerintah dan DPR juga masih melibatkan organisasi pengemudi serta aplikator dalam proses harmonisasi agar aturan dapat diterapkan secara efektif.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan lintas kementerian dalam menata ekosistem transportasi digital. Selain pengaturan tarif, pemerintah telah membatasi komisi aplikator untuk layanan angkutan orang maksimal 8 persen sehingga pengemudi menerima sedikitnya 92 persen dari tarif, berlaku sejak 1 Juli 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan proses penerbitan regulasi terus dipercepat.

“Kami targetkan akhir bulan ini atau paling lama awal bulan depan sudah bisa kita terbitkan perpres yang mengatur jasa transportasi online,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, Kementerian Sekretariat Negara akan memimpin proses harmonisasi setelah tahapan finalisasi.
Kehadiran Perpres ini melengkapi kebijakan sebelumnya yang telah menurunkan komisi aplikator dan memperkuat jaminan sosial bagi pengemudi. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan keadilan bagi pekerja di sektor transportasi online. Melalui sinergi solid antara pemerintah dan DPR, Perpres Ojol diharapkan tidak hanya menjadi regulasi administratif, melainkan benar-benar menjadi payung baru yang melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan jutaan pengemudi serta keluarganya di seluruh Indonesia. Pemerintah optimistis kebijakan ini akan mendorong terciptanya ekosistem yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan transportasi digital nasional.