Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya persoalan hubungan industrial, tetapi juga menjadi indikator kesehatan ekonomi nasional. Ketika perusahaan mulai mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, gangguan rantai pasok, atau kenaikan biaya produksi, dampak pertama yang paling dirasakan sering kali adalah berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, pendekatan pemerintah dalam menghadapi ancaman PHK tidak lagi cukup dilakukan setelah pekerja kehilangan pekerjaan. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem deteksi dini yang mampu membaca kondisi perusahaan sejak awal sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan sebelum berujung pada pengurangan tenaga kerja. Kehadiran Satgas Mitigasi PHK menjadi bagian dari upaya menggeser pendekatan pemerintah dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjalankan fungsi peringatan dini (early warning) terhadap sektor-sektor industri yang berpotensi melakukan PHK. Menurutnya, satgas tidak hanya memantau perkembangan kondisi perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan intervensi pemerintah agar persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan sebelum berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang PHK sebagai proses yang sebenarnya dapat dicegah apabila berbagai indikator risiko dapat dikenali lebih awal. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak serta-merta melakukan PHK, melainkan melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari munculnya tekanan bisnis, penurunan produksi, kesulitan memperoleh bahan baku, hingga memburuknya kondisi keuangan perusahaan.

Karena itu, sistem pemantauan menjadi sangat penting. Pemerintah memerlukan data yang mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha sehingga setiap potensi persoalan dapat dipetakan berdasarkan tingkat risikonya, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling tepat sesuai karakteristik masing-masing perusahaan.

Yassierli juga mengungkapkan bahwa setiap persoalan ketenagakerjaan memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi bipartit antara perusahaan dan pekerja, ada yang membutuhkan mediasi pemerintah, sementara sebagian lainnya memerlukan koordinasi lintas kementerian karena dipengaruhi faktor-faktor di luar hubungan industrial, seperti kebijakan energi maupun dinamika ekonomi global.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja kini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik setelah terjadi PHK. Pemerintah mulai membangun mekanisme yang mampu menghubungkan informasi dari berbagai sektor sehingga potensi gangguan terhadap dunia usaha dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Keberadaan Satgas Mitigasi PHK juga memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini sering berjalan secara terpisah. Dalam situasi ekonomi yang berubah cepat, pemerintah membutuhkan forum yang mampu mempertemukan kementerian, DPR, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga serikat pekerja agar pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Satgas Mitigasi PHK dibentuk untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan dalam memetakan persoalan industri. Ia menjelaskan bahwa satgas akan melakukan monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta melakukan mitigasi terhadap setiap kasus sesuai akar persoalannya, termasuk apabila terdapat konflik internal perusahaan ataupun persoalan pasokan bahan baku.

Model kerja seperti ini menjadi penting karena penyebab PHK semakin kompleks. Persoalan tidak selalu berasal dari menurunnya permintaan pasar, tetapi juga dapat dipicu oleh gangguan pasokan energi, perubahan kebijakan perdagangan internasional, konflik manajemen, hingga tekanan geopolitik global yang memengaruhi biaya produksi perusahaan.

Dengan memahami akar persoalan secara lebih komprehensif, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menyusun solusi yang tepat sasaran. Intervensi tidak lagi berhenti pada penyelesaian hubungan industrial, tetapi juga menyentuh faktor-faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama melemahnya kondisi perusahaan.

Upaya tersebut memperoleh dukungan dari DPR yang melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan parlemen dalam mengantisipasi meningkatnya angka PHK. Sinergi kelembagaan menjadi kunci agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu situasi memburuk.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan komitmen DPR untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurut dia, pertemuan rutin antara pemerintah dan DPR diperlukan agar setiap perkembangan kondisi dunia usaha dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum gelombang PHK meluas.

Dengan demikian, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menunjukkan perubahan paradigma dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berupaya memberikan perlindungan setelah pekerja kehilangan mata pencaharian, tetapi mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus mempertahankan lapangan kerja.

Ke depan, efektivitas satgas akan sangat ditentukan oleh kualitas data, kecepatan koordinasi, dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan merespons setiap sinyal pelemahan industri. Apabila sistem deteksi dini tersebut berjalan secara konsisten, Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menjadi instrumen penanganan krisis ketenagakerjaan, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan dialog sosial, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh. Di tengah dinamika ekonomi global pada 2026, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi prioritas agar dunia usaha tetap tumbuh, sementara pekerja memperoleh kepastian perlindungan dan kesempatan kerja yang berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah mengedepankan penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui dialog dan musyawarah antara pekerja dengan perusahaan. Menurutnya, PHK merupakan langkah terakhir yang harus dihindari apabila masih terdapat alternatif penyelesaian lain.

“Dialog sosial harus menjadi instrumen utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah terus mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengedepankan komunikasi sehingga potensi PHK dapat diminimalkan dan hak-hak pekerja tetap terlindungi,” ujar Yassierli.

Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program perlindungan pekerja, termasuk layanan mediasi hubungan industrial, pelatihan vokasi dan reskilling, fasilitasi penempatan kerja, serta optimalisasi manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Langkah tersebut dilakukan agar pekerja yang terdampak tetap memperoleh perlindungan sosial sekaligus peluang untuk kembali memasuki dunia kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai komunikasi yang terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Menurutnya, upaya pencegahan PHK harus menjadi prioritas bersama agar produktivitas perusahaan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.

“Dialog yang konstruktif merupakan jalan terbaik untuk mencari solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa penguatan koordinasi kebijakan ketenagakerjaan akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan tenaga kerja terhadap iklim hubungan industrial di Indonesia.

“Mitigasi PHK perlu dilakukan secara komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja. Dengan demikian, stabilitas pasar tenaga kerja dapat terjaga dan aktivitas ekonomi tetap tumbuh secara berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja melalui pendekatan dialog sosial, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi dini guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan ekonomi global. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, penguatan koordinasi lintas kementerian, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah mengedepankan langkah pencegahan agar stabilitas dunia usaha tetap terjaga dan kesempatan kerja masyarakat dapat dipertahankan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah memiliki mekanisme yang jelas dalam mengantisipasi potensi PHK melalui Satgas Mitigasi PHK. Menurutnya, satgas tersebut mengedepankan sistem early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi mengalami tekanan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

“Sudah ada Satgas PHK, jadi di situlah bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi melakukan PHK. Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus yang mana perlu dilakukan intervensi,” ujar Yassierli.

Ia menambahkan bahwa pemerintah melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkembang, mendorong penyelesaian secara bipartit, memfasilitasi mediasi apabila diperlukan, serta mengupayakan solusi agar perusahaan tetap dapat mempertahankan pekerjanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK sebagai langkah strategis untuk mendeteksi persoalan ketenagakerjaan sejak dini sekaligus mencari solusi sebelum PHK benar-benar terjadi.

“Kami mengapresiasi yang dilakukan oleh pimpinan DPR bersama pemerintah dengan mendirikan Satgas PHK yang tentunya akan datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah berniat melakukan PHK dan mencari jalan keluar sehingga mereka mengurungkan niatnya melakukan PHK terhadap para pekerjanya,” kata Charles.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan pekerja yang terdampak memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan serta mendorong pemerintah memperluas program padat karya dan penciptaan lapangan kerja guna menjaga daya tahan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan arahan Presiden agar seluruh kebijakan tetap berpihak pada perlindungan tenaga kerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi yang sehat.

Melalui sinergi pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, langkah mitigasi dini terhadap potensi PHK diharapkan mampu menjaga stabilitas ketenagakerjaan, memperkuat iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan..***

Oleh: Bagas Nurahman)*

Dialog yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh terus diperkuat sebagai strategi utama dalam menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika perekonomian global dan perubahan lanskap dunia usaha. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, serta penyelesaian secara musyawarah, berbagai potensi PHK diupayakan dapat dicegah sejak dini sehingga stabilitas hubungan industrial tetap terjaga.

Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi melalui koordinasi lintas kementerian, sistem peringatan dini (early warning), serta pendalaman fakta terhadap setiap persoalan ketenagakerjaan yang berkembang. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan setiap permasalahan dapat diselesaikan secara objektif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan solusi yang mampu melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha.

Di sisi lain, kalangan pengusaha juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya menekan PHK. Ketika menghadapi tantangan bisnis maupun penyesuaian organisasi, perusahaan didorong untuk mengutamakan komunikasi dengan pekerja sebelum mengambil kebijakan yang berdampak pada ketenagakerjaan. Langkah seperti penataan struktur organisasi, peningkatan efisiensi operasional, maupun program mobilitas internal menjadi alternatif yang dinilai mampu menjaga produktivitas perusahaan tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja secara langsung.

Sementara itu, buruh turut menjadi bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat melalui penyampaian aspirasi secara terbuka dan partisipasi aktif dalam proses dialog. Keterlibatan pekerja dalam setiap tahapan pembahasan memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan secara adil dan transparan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai perbedaan kepentingan dapat dijembatani sehingga menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan seluruh pihak.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi serta seluruh ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan dijalankan dengan baik. Kehadiran negara dalam setiap persoalan hubungan industrial menjadi bentuk tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Karena itu, setiap isu yang berkembang akan ditelaah secara menyeluruh melalui koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Said Iqbal, setiap informasi mengenai potensi PHK perlu dikaji berdasarkan fakta yang utuh agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menemui langsung pekerja maupun pihak perusahaan sehingga seluruh informasi dapat diverifikasi secara objektif. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan di antara pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Pendekatan dialog tersebut tercermin dalam penanganan isu ketenagakerjaan yang sempat berkembang di Tokopedia dan TikTok. Setelah melalui komunikasi yang intensif antara pemerintah, manajemen perusahaan, dan pekerja, diperoleh penjelasan bahwa kebijakan yang dijalankan merupakan bagian dari penataan struktur organisasi serta program mobilitas internal perusahaan. Hasil dialog tersebut memberikan kepastian bahwa langkah perusahaan diarahkan untuk memperkuat organisasi sekaligus menjaga keberlangsungan operasional tanpa melakukan PHK sebagaimana yang sempat menjadi perhatian publik.

Keberhasilan dialog sebagai instrumen penyelesaian persoalan ketenagakerjaan juga telah terlihat dalam sejumlah kasus sebelumnya. Melalui komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja, sekitar 4.000 tenaga kerja berhasil terhindar dari ancaman PHK. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui musyawarah mampu menghasilkan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan pengambilan keputusan secara sepihak.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) PHK dalam mengantisipasi potensi pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Satgas tersebut secara aktif melakukan pemantauan terhadap sektor-sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum persoalan berkembang menjadi PHK.

Menurut Yassierli, Satgas PHK memiliki tugas melakukan sistem peringatan dini terhadap sektor-sektor yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja. Setiap indikasi akan melalui tahapan verifikasi, pendalaman kondisi perusahaan, hingga mediasi agar tersedia ruang penyelesaian sebelum keputusan PHK benar-benar dilaksanakan. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas usaha.

Keberadaan Satgas PHK menjadi sarana untuk mempererat komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Dengan adanya forum koordinasi tersebut, setiap pihak memiliki kesempatan menyampaikan kondisi dan kebutuhannya masing-masing sehingga solusi yang dihasilkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek secara proporsional. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat hubungan industrial yang harmonis sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dialog yang dibangun secara berkelanjutan tidak hanya mampu menekan potensi PHK, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antar-pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ketika komunikasi berjalan terbuka dan solusi dicari secara bersama, stabilitas dunia kerja akan lebih mudah dipertahankan.

Melalui penguatan dialog, sistem peringatan dini, serta komitmen bersama menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menekan angka PHK di Indonesia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, pengusaha, dan buruh diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional, menjaga stabilitas pasar kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Arya Dwi Saputra

Musim kemarau yang mulai melanda sebagian besar wilayah Indonesia menjadi pengingat bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, upaya pencegahan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan tidak membuka lahan menggunakan api serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.

Dalam setahun terakhir, pemerintah berhasil memperkuat sistem mitigasi karhutla melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kesiapsiagaan daerah, dan percepatan penanganan di lapangan sehingga menjadi modal penting menghadapi musim kemarau 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi meningkatnya potensi karhutla.

Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi strategi yang efektif karena penanganan kebakaran hutan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Sinergi tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengedepankan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri menjelaskan bahwa Kementerian Kehutanan telah menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daerah Operasional, yakni Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Para personel bertugas melaksanakan patroli rutin, memantau titik panas, melakukan pemadaman dini, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Thomas Nifinluri, penguatan personel, sarana dan prasarana, serta operasi pencegahan dan pemadaman terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Hingga 16 Juli 2026, Manggala Agni bersama seluruh pihak terkait di Kalimantan Selatan telah melaksanakan 107 operasi pemadaman dengan total luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 321,04 hektare. Pada hari yang sama, operasi pemadaman masih berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, sementara pemeriksaan lapangan terhadap titik panas dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru. Langkah tersebut menunjukkan bahwa respons cepat terus dilakukan agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional selama periode Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar, disusul Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Sementara itu, di Kalimantan Selatan luas karhutla pada periode yang sama mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral. Pemantauan juga mendeteksi sebanyak 177 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah.

Meski demikian, kondisi kualitas udara di Kalimantan Selatan hingga pertengahan Juli 2026 masih tergolong terkendali. Jarak pandang di Bandara Syamsudin Noor mencapai sekitar 10 kilometer dengan kondisi cuaca cerah sehingga aktivitas penerbangan tidak mengalami gangguan. Kualitas udara berada pada kategori sedang dengan suhu udara sekitar 34 derajat Celsius dan kelembapan mencapai 58,67 persen.

Pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca berdasarkan prediksi potensi awan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Di sisi lain, pembasahan lahan gambut melalui pengaturan pintu air terus dilakukan untuk menjaga tinggi muka air sehingga risiko kebakaran dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.

Tidak hanya mengedepankan pencegahan dan pemadaman, pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak menjaga wilayah kerjanya, mengajukan gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan, hingga memproses pidana pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Dwi Januanto Nugroho juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.

Menurut prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Niño periode 2026–2027. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Sementara itu, hasil pemantauan melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) menggunakan citra Satelit Terra/Aqua milik NASA menunjukkan peningkatan titik panas sebesar 166,99 persen hingga 17 Juli 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa kewaspadaan harus terus ditingkatkan.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah karhutla sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak. Langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, mengoptimalkan patroli, melakukan operasi pemadaman, hingga menegakkan hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan dan keselamatan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, risiko karhutla selama musim kemarau 2026 diharapkan dapat ditekan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

*) Peneliti Isu Kehutanan dan Mitigasi Bencana Lingkungan

Oleh: Aditya Pratama
Menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, dan masyarakat. Memasuki musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali meningkat sehingga diperlukan sinergi lintas sektor yang semakin kuat. Selama setahun terakhir, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui peningkatan patroli, pemanfaatan teknologi pemantauan, penguatan personel pemadam, edukasi kepada masyarakat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Berbagai upaya tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak karhutla.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dengan kondisi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Niño periode 2026–2027. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya karhutla, terutama di daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi. Situasi tersebut menuntut seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat koordinasi agar kebakaran dapat dicegah sejak dini sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus memperkuat sistem pengendalian karhutla melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Langkah tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan di lapangan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, optimalisasi pemantauan berbasis satelit, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas personel pemadam. Kolaborasi bersama TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat juga terus diperkuat agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemadaman harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran hutan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memberikan efek jera melalui penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menjaga wilayah kerjanya, gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan, hingga proses pidana terhadap pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.

Dwi Januanto Nugroho juga mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan pengendalian kebakaran hutan karena persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat akan terus dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian hutan, kualitas lingkungan, serta keselamatan masyarakat selama musim kemarau 2026.

Sementara itu, hasil pemantauan nasional melalui Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) yang memanfaatkan citra Satelit Terra/Aqua NASA menunjukkan peningkatan jumlah titik panas hingga 166,99 persen per 17 Juli 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan hotspot tersebut menjadi indikator meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah sehingga membutuhkan langkah antisipasi yang lebih cepat.

Pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit dinilai menjadi salah satu keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sistem deteksi dini. Informasi mengenai titik panas dapat segera ditindaklanjuti melalui patroli lapangan, verifikasi lokasi, hingga pengerahan personel pemadam sebelum api meluas. Pendekatan berbasis teknologi tersebut semakin memperkuat efektivitas pengendalian karhutla di berbagai daerah.

Penguatan respons lapangan juga dilakukan melalui Manggala Agni yang menjadi ujung tombak penanganan karhutla. Hingga 16 Juli 2026, personel Manggala Agni telah melaksanakan 107 operasi pemadaman di Kalimantan Selatan. Berbagai operasi tersebut berhasil menangani kebakaran pada areal seluas 321,04 hektare, sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi meningkatnya potensi kebakaran selama musim kemarau.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri menjelaskan bahwa pada 16 Juli tim melaksanakan dua operasi pemadaman di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru, serta melakukan pemeriksaan titik api di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru. Menurutnya, penguatan personel, sarana dan prasarana, kegiatan pencegahan, serta operasi pemadaman terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, Kementerian Kehutanan menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daerah Operasional, yakni Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personel tersebut menjalankan patroli rutin, pemantauan hotspot, pemadaman dini, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Peran masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mencegah karhutla. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran kepada aparat atau instansi terkait. Kesadaran masyarakat akan menjadi benteng pertama dalam mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran berskala besar.

Sinergi lintas sektor yang terus diperkuat menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Komitmen pemerintah melalui penguatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, kesiapan personel, serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menekan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, seluruh pihak perlu terus menjaga kepedulian terhadap lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan agar kelestarian hutan Indonesia tetap terjaga untuk generasi mendatang.
*)Pemerhati Kebijakan Lingkungan dan Tata Kelola Kehutanan

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan berbagai pemangku kepentingan terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau 2026.

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan personel, operasi pemadaman, koordinasi lintas sektor, pemantauan titik panas, hingga penegakan hukum guna meminimalkan dampak kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, mengatakan sebanyak 180 personel Manggala Agni telah disiagakan di tiga Daerah Operasional (Daops), yaitu Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.

“Sebagai penguatan respons lapangan, Kementerian Kehutanan menyiagakan 180 personel Manggala Agni yang ditempatkan di tiga Daerah Operasional (Daops), yaitu Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut. Personel tersebut melaksanakan patroli rutin, pemantauan hotspot, pemadaman dini, serta edukasi kepada masyarakat sebagai upaya penguatan pencegahan,” ujarnya.

Thomas menjelaskan, hingga 16 Juli 2026 Manggala Agni bersama berbagai pihak telah melaksanakan 107 operasi pemadaman di Kalimantan Selatan dengan luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 321,04 hektare.

“Penguatan personel Manggala Agni, sarana prasarana, pencegahan dan operasi pemadaman terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah-wilayah rawan karhutla,” tegas Thomas.

Data Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Di Kalimantan Selatan sendiri, luas karhutla tercatat 383,07 hektare dengan 177 titik panas berkategori kepercayaan sedang hingga tinggi. Meski demikian, kondisi kualitas udara masih terkendali sehingga aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor tetap berjalan normal.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Posko Pengendalian Karhutla BPBD diaktifkan mulai 15 Juli 2026, disertai pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pembasahan lahan gambut untuk mengurangi potensi kebakaran.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pengendalian karhutla juga diperkuat melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.

“Upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat akan terus dilaksanakan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga kelestarian hutan, kualitas lingkungan, dan keselamatan masyarakat selama musim kemarau 2026,” tutupnya.

Berdasarkan prediksi BMKG, kondisi cuaca yang lebih kering akibat pengaruh El Niño meningkatkan potensi karhutla di berbagai wilayah. Pemantauan SIPONGI hingga 17 Juli 2026 juga menunjukkan peningkatan titik panas sebesar 166,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui pembangunan sekat kanal di kawasan gambut prioritas, khususnya di Provinsi Riau, guna menjaga muka air tetap tinggi sehingga gambut tidak mudah mengering saat musim kemarau. Upaya ini diperkuat dengan pemantauan tinggi muka air tanah secara _real time,_ pembangunan infrastruktur hidrologi, serta perluasan Program Desa Mandiri Peduli Gambut melalui pembasahan kembali _(rewetting),_ revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas.

“Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat dilakukan untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah,” kata Jumhur.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan sekat kanal merupakan langkah konkret untuk mempertahankan kelembapan lahan gambut sehingga risiko kebakaran dapat ditekan secara signifikan.

“Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari sektor industri. _Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP),_ Iwan Setiawan, menegaskan bahwa pengelolaan tata air menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut sekaligus mendukung target pemerintah dalam pencegahan karhutla.

“Tidak boleh ada kebakaran di wilayah konsesi. Karena itu, tata kelola air menjadi prioritas utama yang terus kami perkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar kelembapan gambut tetap terjaga,” ujar Iwan.

Pandangan serupa disampaikan _Department Head Water Management_ PT TH Indo Plantation (THIP), Eko Hariyono. Menurutnya, keberhasilan menjaga lahan gambut sangat bergantung pada pengaturan muka air secara konsisten melalui berbagai infrastruktur tata air.

“Pengelolaan air merupakan faktor yang paling menentukan dalam menjaga gambut tetap basah. Melalui sekat kanal, pintu air, dan pemantauan berkala, kelembapan gambut dapat dipertahankan sehingga potensi kebakaran bisa diminimalkan,” pungkas Eko.

Berbagai langkah pemerintah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin berfokus pada pencegahan untuk menjaga ekosistem gambut tetap lestari, melindungi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.***

Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hadir untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional melalui sistem pemantauan yang lebih transparan dan terintegrasi.

Peran DSI dipastikan bukan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai agen penjual sekaligus penyedia _monitoring system_ yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan transaksi ekspor termasuk _under invoicing_ sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal.

“Nah, sekarang kita bisa pastikan harganya sesuai dengan harga pasar atau tidak, karena selama ini yang terjadi adalah penjualan di bawah harga indeks,” ujar Rosan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Rosan menegaskan keberadaan DSI tidak mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini telah berjalan. Eksportir tetap dapat melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli di luar negeri, terutama bagi perusahaan yang telah memiliki kontrak jangka panjang.

“Ekspor tetap bisa langsung, tetapi kita hanya sebagai agen penjual,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa DSI saat ini masih berada pada tahap evaluasi sebelum menuju pengembangan sebagai agen penjual tunggal pada masa mendatang. Fokus utama tetap diarahkan pada penguatan sistem pengawasan digital yang mampu memberikan data transaksi secara objektif.

Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa tujuan utama pembentukan DSI adalah memperkuat penerimaan negara melalui transparansi transaksi ekspor.

_”Objective-nya_ adalah bagaimana mengatasi _underinvoicing_ dan _transfer pricing_ yang selama ini terjadi agar bisa kita deteksi. Walaupun perusahaan melapor ke kita, secara sistem kita sudah bisa memonitoring itu semua,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto turut menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola ekspor melalui DSI. Pemerintah menargetkan implementasi penuh sistem ekspor satu pintu mulai 1 September 2026 setelah melalui masa transisi sejak 1 Juni 2026.

“Dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, kita mengadakan tahap transisi. Kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar paham benar ke mana uang kita,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam waktu sekitar satu bulan lebih, DSI telah mengelola devisa lebih dari US$10,5 miliar sekaligus mempersempit selisih harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga pasar internasional. Presiden juga menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik yang merugikan negara.

“Karena kita tegas, meneruskan praktik ini, ini praktik penipuan, meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

[w.R]

JAKARTA — Kesenjangan harga jual komoditas ekspor Indonesia dengan harga pasar internasional yang selama ini merugikan negara kini mulai terpangkas signifikan, menyusul kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sebelum DSI beroperasi, selisih harga jual komoditas di dalam negeri dengan harga internasional bisa mencapai 30 hingga 45 persen.

Sebagai contoh, kelapa sawit (crude palm oil) di Indonesia kerap dijual hanya Rp14.000–Rp15.000 per kilogram, padahal harga sebenarnya di pasar Rotterdam, Eropa, mencapai Rp27.000 per kilogram.

“Jadi kita hilang 50 persen kekayaan kita satu kali perjalanan,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Presiden menjelaskan, kesenjangan tersebut lahir dari praktik under-invoicing yang selama ini luput dari pengawasan negara. Karena itu, pemerintah membangun sistem ekspor satu pintu melalui PT DSI, yang diumumkan pada 20 Mei 2026 dan resmi beroperasi penuh sejak 1 Juli 2026.

“Kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya,” tegas Presiden.

Hasilnya mulai terlihat nyata. Dalam waktu satu bulan dua minggu beroperasi, PT DSI telah mengelola devisa lebih dari 10,5 miliar dolar AS, sekaligus memangkas gap harga ekspor yang sebelumnya lebar tersebut.

“Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional, itu kurang lebih beda minimal 30 persen, mendekati 40-45 persen,” jelas Presiden.

CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan penyempitan gap tersebut terjadi berkat integrasi data lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM, yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri.

Data tersebut kini disatukan dalam satu platform untuk membandingkan harga deklarasi eksportir dengan indeks harga acuan komoditas.

“Sekarang kita bisa capture itu semua. Alhamdulillah, karena kita pantau per hari, kita bisa lihat sekarang declare price dan indeks yang ada sudah sangat berdekatan,” kata Rosan.

Pemerintah menargetkan kebijakan ekspor satu pintu berlaku penuh pada 1 September 2026, sehingga penyempitan gap harga ekspor domestik dan internasional dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi ampun bagi praktik yang merugikan negara.

“Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.