Oleh: Indah Prameswari)*

Momentum Ramadan selalu menjadi periode penting yang membutuhkan suasana aman, tertib, dan penuh ketenteraman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi antara TNI dan Polri menjadi faktor strategis untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di berbagai wilayah.

Kolaborasi aparat keamanan tidak hanya berfokus pada pengamanan ibadah, tetapi juga pada pengendalian potensi gangguan kamtibmas seperti lonjakan aktivitas masyarakat, arus mudik, hingga dinamika sosial di ruang publik. Pendekatan preventif dan humanis dinilai mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga kekhusyukan masyarakat selama menjalankan ibadah Ramadan.

Lebih dari sekadar tugas pengamanan rutin, kerja sama TNI–Polri mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan elemen masyarakat, ketenteraman Ramadan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan dan inklusif.

Demi mewujudkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kabinetnya memastikan TNI dan Polri tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan negara, khususnya keamanan hingga kelancaran aktivitas masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pesan itu Presiden Prabowo sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Dalam Rapim tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri sebagai institusi yang kuat, profesional, serta memiliki kedekatan dengan rakyat. Presiden juga menegaskan jati diri aparat negara sebagai Tentara Rakyat dan Polisi Rakyat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi tulang punggung pengamanan nasional, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Idul Fitri. Ia menerangkan, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terus dilakukan secara intensif.

Menurutnya, pengamanan Ramadan dan Lebaran tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik. Selain itu, aparat keamanan akan disiagakan untuk pengamanan arus mudik, pengaturan lalu lintas, serta stabilitas wilayah.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah memastikan TNI-Polri tetap menjalankan peran sentral sebagai penopang utama pengamanan nasional. Kehadiran TNI-Polri di tengah-tengah masyarakat pada momen penting juga diyakini mampu memelihara kondusifitas dan keamanan sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan lancar.

Upaya menjaga ketenteraman Ramadan juga menuntut kesiapsiagaan aparat dalam membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi TNI–Polri terus diperkuat melalui koordinasi intensif dan pendekatan yang humanis.

Selain itu, kesiapan di tingkat wilayah menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan pengamanan berjalan efektif hingga ke lapangan. Penguatan koordinasi antar satuan TNI–Polri di daerah diharapkan mampu merespons cepat setiap potensi gangguan kamtibmas sekaligus menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan.

Di Provinsi Bengkulu persiapan pengamanan menjelang Ramadan telah dilakukan oleh TNI-Polri. Sebagai contoh, Polda Bengkulu memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri dengan melaksanakan Coffee Morning.

Kegiatan dihadiri oleh Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin, S.H., Dandenpom Lanal Bengkulu Kapten Laut (PM) Ahmad Jayadi, serta personel Bidpropam Polda Bengkulu. Kehadiran para pejabat lintas institusi tersebut membuktikan adanya komitmen nyata dalam menjaga kekompakan dan komunikasi yang harmonis antar instansi.

Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan sarana meningkatkan soliditas, sinergi, dan komunikasi. Hubungan kerja yang harmonis menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin menilai kegiatan semacam ini sangat efektif untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antar aparat dalam pelaksanaan tugas. Sinergitas TNI–Polri merupakan kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Komunikasi yang baik, menurutnya, akan menciptakan kebersamaan serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama saat momen pengamanan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Penguatan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama bulan suci. Kehadiran aparat yang responsif diharapkan mampu memberi rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain pengamanan fisik, TNI–Polri juga mendorong pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk mencegah potensi konflik sejak dini. Langkah preventif tersebut sejalan dengan arahan pemerintah agar stabilitas nasional tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan warga dalam beribadah.

Pemerintah menilai sinergitas antar aparat sebagai modal utama dalam menjaga persatuan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai situasi darurat maupun gangguan kamtibmas.

Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan unsur masyarakat, suasana Ramadan yang aman dan tertib dapat terus diwujudkan. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menghadirkan rasa tenteram bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Pemerhati Isu Keamanan

Oleh: Nurmala Parameswari Putri (*

Sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas selama Ramadan menunjukkan soliditas dan profesionalisme aparat negara. Kolaborasi yang terencana dan terpadu ini memastikan seluruh rangkaian ibadah, aktivitas sosial, serta dinamika ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Kehadiran TNI–Polri di berbagai titik strategis menjadi wujud nyata komitmen negara dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama bulan suci.

Pemerintah menempatkan stabilitas nasional sebagai prioritas utama, terlebih menjelang momen keagamaan yang melibatkan jutaan orang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi tulang punggung pengamanan nasional, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan secara intensif, meskipun tidak selalu disampaikan secara khusus dalam forum resmi.

Dalam setiap koordinasi tersebut, TNI dan Polri selalu dilibatkan guna memastikan stabilitas serta kelancaran berbagai aspek pelayanan publik bagi masyarakat luas. Kehadiran kedua institusi ini, menurut Mensesneg, menjadi faktor krusial dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam pengaturan lalu lintas selama momentum penting seperti Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, aspek stabilitas harga kebutuhan pokok juga menjadi perhatian serius. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa upaya mengawal stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjadi salah satu fokus dalam Rapat Pimpinan Polri 2026. Menurutnya, pembahasan ini penting sebagai persiapan memasuki Ramadan yang diperkirakan berlangsung pada pertengahan Februari 2026.

Kapolri menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadan melalui langkah-langkah proaktif dan terkoordinasi. Melalui sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta pelaku usaha, Polri turut memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pokok berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

Upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan dalam bentuk pengamanan atau pengawasan harga. Di berbagai daerah, sinergi TNI–Polri juga diwujudkan dalam kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa kegiatan bakti kebersihan di wilayahnya merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden kepada jajaran TNI–Polri dan pemerintah daerah untuk menjaga kebersihan, khususnya di kawasan wisata.

Menurut Kapolda Kepulauan Riau, Provinsi Kepri khususnya Kota Batam memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional. Karena itu, kebersihan dan keindahan lingkungan terus dijaga secara konsisten sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat daya tarik daerah. Kegiatan bakti kebersihan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi simbol nyata kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman, terutama menjelang Ramadan.

Kapolda Kepri menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai titik strategis. Selain memperkuat budaya hidup bersih dan sehat, inisiatif ini mencerminkan tanggung jawab sosial aparat sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat. Upaya tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan suasana wilayah yang tertata, harmonis, dan kondusif selama bulan suci.

Momentum menjelang Ramadan dimanfaatkan untuk mempererat ukhuwah dan kebersamaan antar personel. Dengan komunikasi yang baik dan hubungan yang solid, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan, sementara efektivitas pengamanan dapat ditingkatkan. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas selama Ramadan.

Dari berbagai langkah tersebut, terlihat jelas bahwa stabilitas Ramadan tidak hanya bergantung pada satu institusi, melainkan hasil kerja sama lintas sektor. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, TNI dan Polri sebagai pelaksana pengamanan, serta masyarakat sebagai elemen utama kehidupan sosial, harus berjalan seiring.

Ramadan bukan sekadar perayaan spiritual, tetapi juga momentum sosial-ekonomi yang membutuhkan kesiapan sistem keamanan, logistik, dan pelayanan publik. Tanpa stabilitas, aktivitas ibadah, perdagangan, dan mobilitas masyarakat dapat terganggu. Karena itu, sinergi TNI–Polri bukan hanya penting, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga ketertiban nasional.

Pada akhirnya, stabilitas Ramadan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu mendukung langkah-langkah pemerintah serta kerja keras TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, Ramadan dapat dijalani dengan penuh ketenangan, kekhusyukan, dan kebahagiaan.

Dukungan publik terhadap sinergitas TNI–Polri menjadi fondasi penting dalam memperkuat stabilitas nasional. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, mematuhi aturan, serta mempererat kebersamaan akan semakin mengoptimalkan kinerja aparat di lapangan. Kolaborasi yang harmonis antara rakyat dan institusi negara mencerminkan kematangan demokrasi serta kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa.

Momentum Ramadan menjadi ruang strategis untuk meneguhkan solidaritas sosial dan persatuan nasional. Dengan saling mendukung dan menjaga lingkungan masing-masing, masyarakat turut berkontribusi menciptakan situasi yang kondusif. Sinergi yang kokoh antara TNI–Polri dan elemen masyarakat pada akhirnya menjadi kekuatan kolektif dalam memastikan bulan suci berlangsung aman, damai, dan penuh keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(* Penulis merupakan Pengurus Caring for People Stabilization Community

JAKARTA – Pemerintah memastikan TNI dan Polri tetap siaga penuh dalam menjaga stabilitas nasional selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Komitmen ini ditegaskan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman, menjamin kelancaran aktivitas masyarakat, serta melindungi daya beli rakyat pada momentum keagamaan yang sarat makna tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan TNI dan Polri merupakan tulang punggung pengamanan nasional yang tidak tergantikan. Dalam setiap agenda strategis negara, termasuk persiapan Ramadan dan Lebaran, kedua institusi tersebut selalu dilibatkan secara aktif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berjalan intensif dan terstruktur.

“Pemerintah memastikan TNI dan Polri selalu hadir di setiap aspek pengamanan, mulai dari stabilitas wilayah, kelancaran lalu lintas, hingga pelayanan publik selama Ramadan dan Idul Fitri,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa pengamanan arus mudik, pengaturan transportasi, serta penjagaan titik-titik strategis menjadi fokus utama. Menurutnya, soliditas TNI–Polri mencerminkan kesiapan negara dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan, sehingga masyarakat dapat beribadah dan merayakan hari raya dengan aman dan nyaman.

Dalam Rapat Pimpinan TNI–Polri, Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya profesionalisme dan kedekatan aparat dengan rakyat. Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas konsistensi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah.

“Pesan Presiden jelas, TNI dan Polri harus menjadi Tentara Rakyat dan Polisi yang dicintai rakyat, yang selalu hadir memberikan rasa aman dan kepastian,” kata Prasetyo.

Selain aspek keamanan, stabilitas ekonomi juga menjadi perhatian serius. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap pengendalian harga bahan pokok penting menjelang Ramadan. Ia menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk memperkuat pengawasan distribusi serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga.

“Kita tidak ingin masyarakat terbebani oleh lonjakan harga. Selama Ramadan, ketersediaan dan harga sembako harus terjaga. Ini menjadi prioritas pengawalan Polri,” tegas Kapolri.

Penguatan koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan guna memastikan rantai pasok berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan di pasar. Pemerintah menegaskan bahwa sinergi TNI–Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi nasional.

Dengan kesiapsiagaan yang terukur dan terkoordinasi, pemerintah optimistis Ramadan dan Idul Fitri dapat berlangsung kondusif. Negara hadir secara nyata melalui TNI dan Polri untuk memastikan setiap warga menjalankan ibadah dengan tenang serta merayakan hari kemenangan dalam suasana yang aman, tertib, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Langkah tersebut menjadi fokus utama pemerintah guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah, aktivitas ekonomi, serta tradisi mudik secara aman, tertib, dan nyaman.

Penguatan koordinasi ini dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Dalam keterangannya, Prasetyo menyatakan bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi utama pengamanan nasional pada periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi setiap tahunnya.

“Pemerintah memastikan TNI dan Polri menjadi tulang punggung pengamanan Ramadan dan Lebaran. Sinergi komando, kesiapan personel, serta dukungan logistik telah kita konsolidasikan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi,” ujar Prasetyo.

Secara operasional, pengamanan dilakukan melalui patroli gabungan, pendirian pos terpadu di titik strategis, serta penguatan pengawasan di pusat keramaian, tempat ibadah, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, hingga jalur tol utama. Pemerintah juga menekankan pendekatan preventif melalui deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, pengendalian harga bahan pokok, serta perlindungan distribusi logistik.

Dari sisi kepolisian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri bersama TNI telah menyiapkan operasi terpusat pengamanan mudik dan perayaan Idulfitri dengan pelibatan puluhan ribu personel di seluruh Indonesia. Operasi tersebut difokuskan pada pengamanan arus lalu lintas, pencegahan kriminalitas, serta perlindungan objek vital nasional.

“Kami mengoptimalkan kerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, yaitu menjamin keselamatan masyarakat selama perjalanan mudik dan memastikan perayaan berjalan kondusif,” kata Listyo Sigit.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas dipimpin Korps Lalu Lintas Polri di bawah komando Agus Suryonugroho. Sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti contraflow, one way, dan pembukaan jalur fungsional, telah dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Penempatan personel tambahan di jalur rawan kecelakaan serta pemanfaatan sistem pemantauan digital turut diperkuat.

Agus menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama.

“Kami telah memetakan titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Koordinasi dengan TNI dan instansi terkait terus dilakukan agar arus mudik dan arus balik berjalan lancar,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, pemerintah juga mengedepankan pendekatan humanis melalui pelayanan informasi perjalanan, bantuan kesehatan di posko, serta respons cepat terhadap kondisi darurat. Pemerintah mengimbau masyarakat mematuhi arahan petugas, merencanakan perjalanan dengan baik, dan memanfaatkan kanal informasi resmi.

Dengan kesiapan terpadu, penguatan sinergi TNI – Polri, serta dukungan seluruh elemen bangsa, pemerintah optimistis Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat berlangsung aman, damai, dan penuh khidmat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh: Bima Saputra )*

Pemerintah terus mempercepat penguatan ketahanan energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar strategis pembangunan sektor energi. Kebijakan yang diterapkan dirancang secara terpadu agar potensi energi Papua dapat dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sekaligus bagi kepentingan nasional.

Papua dinilai memiliki kekayaan sumber daya energi yang besar dan beragam. Potensi ini mencakup energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air, serta sumber daya minyak dan gas bumi yang masih memiliki prospek pengembangan. Pemerintah memandang pengelolaan energi Papua perlu dilakukan secara terencana dan terintegrasi agar mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional. Presiden memandang potensi energi di wilayah Papua sangat baik dan harus dikelola dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat lokal. Pemerintah, menurut Presiden, mengarahkan agar daerah-daerah di Papua dapat menikmati secara langsung hasil dari energi yang diproduksi di wilayahnya sendiri.

Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah juga menempatkan pemerataan manfaat sebagai tujuan utama agar pembangunan energi mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadilan pembangunan antarwilayah.

Persoalan tingginya biaya distribusi energi menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak wilayah di Papua selama ini masih bergantung pada pasokan bahan bakar minyak dari luar daerah dengan biaya logistik yang tinggi. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pemanfaatan tenaga surya dan tenaga air dinilai sesuai dengan kondisi geografis Papua. Pemerintah meyakini penggunaan sumber energi lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pengiriman BBM sekaligus meningkatkan keandalan pasokan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Pendekatan ini juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional.

Selain energi terbarukan, pemerintah mengembangkan strategi diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Presiden Prabowo menilai kemandirian energi memiliki dampak langsung terhadap ketahanan fiskal negara. Pemerintah melihat pengurangan ketergantungan impor BBM sebagai langkah strategis untuk mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan, termasuk pembangunan di Papua.

Komitmen pemerintah pusat diperkuat melalui dukungan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investasi sektor hulu minyak dan gas bumi oleh RH Petrogas Companies in Indonesia. Investasi ini dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Masuknya RH Petrogas ke Papua Barat Daya dipandang sebagai wujud sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran dunia usaha. Pemerintah daerah menilai investasi hulu migas dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat posisi Papua dalam sistem energi nasional.

Dari sisi pelaksana, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran operasi migas. Perusahaan menilai kerja sama berkelanjutan dengan pemangku kepentingan daerah diperlukan untuk memastikan kegiatan produksi berjalan sejalan dengan target ketahanan energi nasional, khususnya di Papua Barat Daya.

Penguatan sektor migas di Papua berjalan beriringan dengan pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas pengembangan bioetanol. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi nasional yang berorientasi jangka panjang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah mengarahkan agar Papua mampu menghasilkan ratusan ribu kiloliter bioetanol per tahun, seiring dengan potensi lahan dan sumber daya alam yang dimiliki.

Pengembangan bioetanol dipandang tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi alternatif. Pemerintah menilai sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai produksi energi.

Kebijakan terpadu yang dijalankan menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun ketahanan energi Papua sebagai bagian dari agenda nasional. Papua diposisikan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia, bukan sekadar sebagai wilayah penghasil sumber daya.

Melalui kombinasi pengembangan energi terbarukan, optimalisasi sektor migas, dan diversifikasi bahan bakar nabati, pemerintah berupaya membangun sistem energi yang tangguh dan inklusif. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ke depan, percepatan ketahanan energi Papua diharapkan mampu memperkuat integrasi ekonomi nasional dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Pemerintah meyakini bahwa pengelolaan energi yang terencana dan terpadu akan menjadikan Papua sebagai kekuatan penting dalam menopang ketahanan energi Indonesia.

Pemerintah memastikan seluruh kebijakan energi di Papua dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan keterbukaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya energi dilakukan secara bertanggung jawab untuk kepentingan jangka panjang daerah dan nasiona

Oleh: Puteri Anggina Ramadhani*

Menguatkan fondasi transisi energi rendah karbon merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun sistem energi nasional yang tangguh, modern, dan berdaya saing global. Transformasi yang dijalankan PT Pertamina (Persero) melalui inisiatif Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, menjadi bukti konkret bahwa agenda dekarbonisasi tidak berhenti pada tataran visi, melainkan diwujudkan dalam kebijakan operasional dan investasi teknologi yang terukur. Fasilitas yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional tersebut kini diposisikan sebagai model percontohan pengelolaan terminal energi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus tonggak penting dalam memperkuat arsitektur energi rendah karbon nasional.

Penerapan asesmen delapan pilar Green Terminal menunjukkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek operasional, keselamatan, lingkungan, sosial, tata kelola, serta transformasi digital. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa Green Terminal merupakan bagian integral dari strategi keberlanjutan bisnis dan implementasi Roadmap Net Zero Emission 2060. Pernyataan Agung Wicaksono memperlihatkan bahwa Pertamina menempatkan keberlanjutan sebagai strategi inti korporasi, sekaligus pengungkit daya saing jangka panjang. Integrasi standar global dalam pengelolaan terminal energi strategis memperkuat fondasi transisi energi rendah karbon yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga andal dan efisien.

Langkah konkret tersebut diperkuat melalui pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas operasional. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 85,5 kWp di Terminal LPG Tanjung Sekong dan 1.700 kWp di Integrated Terminal Tanjung Uban menjadi simbol percepatan dekarbonisasi berbasis teknologi. Direktur Utama PT Pertamina Energy Terminal (PET), Bayu Prostiyono, menyampaikan bahwa diversifikasi energi juga dilakukan melalui peralihan penggunaan genset berbahan bakar fosil ke jaringan listrik nasional serta persiapan pengembangan hidrogen hijau terintegrasi dengan proyek panas bumi Ulubelu. Pernyataan Bayu Prostiyono menegaskan bahwa transformasi operasional berjalan sistematis dan progresif, memperkuat posisi terminal sebagai simpul energi modern berstandar internasional.

Pengembangan ekosistem hidrogen hijau berbasis panas bumi Ulubelu menjadi lompatan strategis dalam memperkuat fondasi energi rendah karbon. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengalokasikan investasi sekitar 3 juta dolar AS untuk proyek percontohan produksi hidrogen hijau dengan kapasitas 80–100 kilogram per hari menggunakan teknologi anion exchange membrane electrolyzer berdaya efisiensi tinggi. Direktur Utama PGEO, Ahmad Yani, menekankan bahwa proyek ini menjadi bagian penting dalam mendorong transisi energi berbasis sumber daya domestik yang bersih dan berkelanjutan. Komitmen investasi tersebut menunjukkan keberanian korporasi dalam membangun kapabilitas teknologi masa depan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Sinergi antaranak usaha Pertamina memperlihatkan model integrasi yang solid dari hulu ke hilir. PGEO bertindak sebagai produsen hidrogen hijau, PT Elnusa Petrofin mendukung distribusi, dan PET memanfaatkan hidrogen tersebut untuk kebutuhan operasional terminal melalui teknologi fuel cell. Sekitar 80 persen produksi hidrogen Ulubelu direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong dan berpotensi memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional. Skema ini memperlihatkan arsitektur kolaborasi yang kuat dan efisien, sekaligus mempercepat pengurangan emisi tidak langsung (Scope 2) pada aset strategis nasional.

Penguatan fondasi transisi energi rendah karbon juga diperluas melalui optimalisasi BioCNG. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memastikan kesiapan menjadi offtaker utama BioCNG dari fasilitas di Tapung Hilir, Riau, yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit sebagai bahan baku. Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, menyampaikan bahwa BioCNG merupakan langkah strategis untuk memperluas portofolio gas rendah karbon dan meningkatkan fleksibilitas pasokan beyond pipeline. Proyeksi produksi ratusan ribu MMBTU per tahun serta potensi penurunan emisi puluhan ribu ton CO? menjadi bukti bahwa energi terbarukan berbasis biomassa mampu memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi.

Dukungan terhadap pengembangan hidrogen dan manufaktur hijau juga diperkuat oleh komunitas riset internasional. Dalam forum ICSEEA 2026, Ta-Hui Lin dari National Cheng Kung University menegaskan pentingnya percepatan inovasi hidrogen hijau untuk mencapai netralitas karbon global. Hong Shik Lee dari Korea Institute of Industrial Technology serta Tegoeh Tjahjowidodo dari Katholieke Universiteit Leuven memaparkan terobosan teknologi hidrotermal yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan proses industri. Sementara itu, Ahmad Razlan dari Universiti Malaysia Pahang menyoroti integrasi kecerdasan buatan dalam manufaktur hijau sebagai penggerak efisiensi energi dan pengurangan limbah. Paparan para ilmuwan tersebut memperkuat legitimasi ilmiah bahwa transisi energi rendah karbon berbasis inovasi teknologi merupakan arah masa depan industri global.

Rangkaian inisiatif ini memperlihatkan bahwa menguatkan fondasi transisi energi rendah karbon bukan sekadar agenda sektoral, melainkan strategi nasional yang terstruktur dan kolaboratif. Transformasi Terminal LPG Tanjung Sekong sebagai Green Terminal, pengembangan hidrogen hijau Ulubelu, serta optimalisasi BioCNG menunjukkan keseriusan membangun sistem energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan korporasi yang visioner dan dukungan riset teknologi mutakhir, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelaku aktif dalam arus besar transisi energi global, sekaligus memperkokoh kedaulatan dan ketahanan energi untuk generasi mendatang.

*Penulis merupakan Peneliti Energi Terbarukan

JAKARTA – Pemerintah bersama BUMN energi dan pelaku industri mempercepat langkah transisi menuju sistem energi rendah karbon melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemanfaatan listrik hijau di industri pertambangan, pengembangan BioCNG berbasis limbah sawit, hingga proyek percontohan hidrogen hijau berbasis panas bumi.

Di sektor ketenagalistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperluas kerja sama dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui pembelian Renewable Energy Certificate (REC) skala besar. Dalam penandatanganan perjanjian jual beli REC di Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. BIB menambah pembelian 23.040 unit REC atau setara 40.000 MVA listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Transaksi ini menjadi salah satu yang terbesar di Kalimantan.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menegaskan, REC memberikan solusi praktis bagi dunia usaha untuk mengakses listrik hijau tanpa investasi pembangkit mandiri.

“REC memungkinkan industri menggunakan listrik hijau tanpa harus membangun pembangkit sendiri,” ungkap Adi.

Chief Operating Officer BIB, Raden Utoro menekankan bahwa stabilitas pasokan energi mutlak diperlukan. Bagi BIB, keandalan listrik hijau menjadi fondasi ekspansi usaha. Seiring pengembangan area tambang, kebutuhan daya BIB diproyeksikan meningkat hingga 200–240 MVA pada 2028, dengan target elektrifikasi alat berat mencapai 75 persen dan nol emisi pada 2028–2029.

“Instrumen sertifikat digital ini memastikan konsumsi listrik hijau tercatat, terverifikasi, dan diakui secara internasional, sehingga mendukung akses pasar global dan pembiayaan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, di sektor gas, PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas) siap menjadi offtaker utama BioCNG dari fasilitas produksi di Tapung Hilir, Kampar, Riau. Pabrik yang dikembangkan KIS Group dan AEP Group tersebut dijadwalkan beroperasi komersial pada kuartal I 2027 dengan kapasitas produksi sekitar 142.450 MMBTU per tahun dan potensi pengurangan emisi hingga 70.085 ton CO2 per tahun.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Mirza Mahendra menyatakan, optimalisasi BioCNG menjadi langkah strategis memperluas portofolio gas rendah karbon.

“BioCNG menjadi langkah strategis PGN dalam memperluas portofolio gas rendah karbon sekaligus memperkuat fleksibilitas pasokan beyond pipeline dalam mendukung percepatan transisi energi,” tuturnya.

Langkah serupa dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung. Direktur Utama PGE, Ahmad Yani mengatakan proyek ini bertujuan membuktikan kesiapan teknologi sebelum dikembangkan lebih luas.

“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” ujarnya.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menilai pengembangan hidrogen hijau mencerminkan komitmen dekarbonisasi aset strategis.

“Transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ucapnya.

Rangkaian kolaborasi ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi bisnis jangka panjang untuk memperkuat daya saing industri nasional, menjaga ketahanan energi, dan memenuhi tuntutan pasar global terhadap praktik rendah emisi.
(*/rls)

Papua – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan swasembada energi dan optimalisasi potensi lokal.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Presiden menekankan pentingnya pengamanan aset negara sebagai fondasi utama pembangunan.

“Saya sebagai Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara.” ujarnya.

Menurut Presiden, upaya ini mencakup penelusuran aset serta peninjauan regulasi agar seluruh sumber daya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Papua dinilai memiliki potensi energi yang besar dan strategis untuk mendukung kemandirian energi nasional.

Presiden menegaskan bahwa pemanfaatan energi harus berdampak langsung pada masyarakat setempat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujarnya.

Pengembangan energi berbasis sumber daya lokal menjadi fokus utama pemerintah. Presiden mendorong pemanfaatan komoditas seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku energi.

“Kita berharap di daerah Papua harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga, tebu menghasilkan etanol, singkong atau cassava juga untuk menghasilkan etanol,” jelasnya.

Selain itu, energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air dinilai mampu menjadi solusi efisien, terutama bagi wilayah terpencil.

Komitmen pemerintah pusat mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menyatakan harapannya agar aktivitas hulu migas Petrogas berjalan lancar.

“Kami berharap aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan baik. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.” ucap Suroso.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia, Alfian Telaumbanua, menegaskan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah.
“Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya.” ujar Alfian.

Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan industri, Papua diharapkan mampu mewujudkan swasembada energi berbasis potensi lokal.

Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh : Nindia Cintia Santika )*

Komitmen melawan korupsi selalu menjadi ujian utama bagi setiap pemerintahan, karena korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan persoalan moral publik yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah lama dipahami sebagai penghambat pembangunan, perusak tata kelola, sekaligus sumber kebocoran kekayaan negara yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa ditempatkan sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai komitmen bersama antara negara, elit publik, dan masyarakat luas.

Penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai sikap tanpa ragu dalam melawan korupsi menunjukkan bahwa isu ini ditempatkan sebagai prioritas strategis pemerintahan. Presiden menilai Indonesia memiliki kekayaan yang sangat besar, namun pengelolaan dan penjagaannya kerap tidak optimal sehingga membuka ruang pencurian, manipulasi, dan pelarian aset ke luar negeri. Dalam pandangan presiden, problem utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada integritas elit dan sistem yang mengawalnya. Sikap tidak mundur setapak pun dalam menghadapi korupsi merepresentasikan pesan politik bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum serta tidak ada kompromi terhadap praktik penggarongan kekayaan rakyat.

Komitmen di tingkat narasi tentu penting, tetapi publik pada akhirnya menilai dari tindakan nyata. Dalam hal ini, munculnya tingkat kepuasan publik yang relatif tinggi terhadap kinerja presiden dalam survei nasional memberikan sinyal bahwa masyarakat menangkap adanya keseriusan tersebut. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja presiden, dengan pemberantasan korupsi menjadi alasan utama kepuasan itu. Temuan bahwa hampir delapan dari sepuluh responden menyatakan puas menandakan isu antikorupsi memiliki posisi sentral dalam persepsi publik terhadap pemerintah.

Faktor pemberantasan korupsi menempati urutan teratas sebagai alasan kepuasan masyarakat. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa publik semakin rasional dalam menilai pemerintahan, tidak semata melihat program populis, tetapi juga integritas dan keberanian menindak pelanggaran. Dengan kata lain, legitimasi politik kini semakin berkaitan dengan komitmen antikorupsi.

Kepercayaan publik juga diperkuat oleh data pemulihan kerugian negara. Nilai pemulihan yang mencapai puluhan triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan atau vonis, tetapi juga menyasar pengembalian aset negara. Tingginya kepercayaan publik pada isu ini dinilai sebagai cerminan harapan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Pemberantasan korupsi juga dinilai telah menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah.

Namun demikian, perang melawan korupsi tidak bisa bergantung pada satu figur atau satu lembaga saja. Korupsi pada dasarnya adalah kejahatan kolaboratif yang sering melibatkan jejaring kekuasaan, ekonomi, dan politik. Karena itu, pemberantasannya pun harus bersifat kolaboratif. Koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah hukum. Data kontribusi masing-masing lembaga dalam pemulihan aset menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga mulai menghasilkan dampak nyata.

Komitmen antikorupsi perlu diperkuat melalui kebijakan struktural. Instruksi presiden mengenai efisiensi belanja, pembentukan satgas penertiban kawasan hutan, hingga kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem tata kelola. Kesejahteraan aparat penegak hukum yang lebih baik diharapkan mengurangi godaan koruptif, sementara regulasi yang mendorong perampasan aset mempercepat pemulihan kerugian negara. Dorongan terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset juga penting agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat dalam mengejar hasil kejahatan ekonomi.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar. Korupsi sering beradaptasi dengan celah baru, termasuk melalui teknologi, skema keuangan kompleks, dan praktik penyalahgunaan kewenangan yang makin canggih. Karena itu, reformasi sistem harus berjalan seiring dengan penguatan budaya antikorupsi. Pendidikan integritas sejak dini, transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, serta perlindungan bagi pelapor pelanggaran menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan.

Peran elit publik juga krusial. Elit politik, birokrasi, dan dunia usaha harus memberi teladan karena mereka berada pada posisi strategis dalam pengelolaan sumber daya. Tanpa keteladanan elit, pesan antikorupsi mudah dipersepsikan sebagai retorika. Sebaliknya, ketika elit menunjukkan gaya hidup sederhana, transparan, dan akuntabel, pesan moralnya jauh lebih kuat daripada sekadar slogan.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi adalah proyek jangka panjang yang menuntut konsistensi. Komitmen presiden memberikan arah, kerja aparat penegak hukum memberikan efek jera, sementara dukungan publik memberikan legitimasi. Ketiganya harus berjalan beriringan. Korupsi hanya dapat ditekan secara signifikan ketika negara dan elit publik menempatkan integritas sebagai fondasi, bukan sekadar instrumen politik.

Dengan demikian, melawan korupsi sejatinya adalah menjaga masa depan bangsa. Setiap rupiah yang diselamatkan berarti peluang pembangunan yang lebih besar, layanan publik yang lebih baik, dan keadilan sosial yang lebih nyata. Komitmen bersama antara negara dan elit publik menjadi syarat mutlak agar kekayaan Indonesia benar-benar kembali untuk kemakmuran rakyat, bukan terus menguap akibat praktik korupsi.

)* Penulis adalah Pegiat anti korupsi

Oleh: Paulus Gibran Evano

Korupsi telah menjadi penyakit kronis dalam tata kelola pemerintahan Indonesia, yang menghambat kemajuan serta merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Praktik korupsi tidak hanya mencoreng citra pemerintahan, tetapi juga menggerogoti kredibilitas sistem peradilan dan pemerintahan di Indonesia. Di tengah maraknya korupsi, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi sebagai bentuk integritas pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah membentuk kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, melalui penguatan lembaga penegak hukum dan pembentukan regulasi yang lebih tegas.

Kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi kini cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan pemberantasan korupsi sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dalam survei tersebut, pemberantasan korupsi berada di posisi puncak dengan angka 17,5 persen sebagai alasan utama publik menilai kinerja presiden. Selain itu, 48,8 persen responden menilai pemberantasan korupsi pada pemerintahan Prabowo berada dalam kategori baik dan sangat baik, sementara 41,8 persen responden menyatakan penegakan hukum secara umum juga berada pada kategori baik dan sangat baik.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa publik menilai komitmen pemberantasan korupsi sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintah. Angka kepercayaan tertinggi pada isu pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar pada konsistensi penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Temuan tersebut juga sejalan dengan data pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp 28,6 triliun dari berbagai kasus korupsi selama masa pemerintahan Prabowo. Angka ini menunjukkan hasil kerja keras penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung, yang masing-masing berkontribusi dalam pemulihan kerugian negara.

Namun, meskipun langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menunjukkan kemajuan signifikan, tantangan dalam pemberantasan korupsi masih cukup besar. Pemberantasan korupsi harus melibatkan lebih dari sekadar pendekatan represif melalui penindakan hukum. Sinergi antara pendidikan karakter, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Sebagai Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengungkapkan, pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta. Korupsi yang telah menjadi masalah struktural di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh budaya yang mengakar dalam birokrasi. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi (PAK) memiliki peran strategis untuk menciptakan perubahan sistemik dalam birokrasi. Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, tidak hanya sebagai bentuk intervensi preventif, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang bersih dari praktik korupsi.

Selain pemerintah dan lembaga penegak hukum, masyarakat juga memegang peran vital dalam pemberantasan korupsi. Sinergi antara negara dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan edukasi anti-korupsi. Pendidikan anti-korupsi yang dimulai sejak usia dini memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat dan anti-korupsi.

Pendidikan di sektor formal harus mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi secara menyeluruh agar generasi muda tidak hanya mengetahui regulasi yang ada, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas pada generasi muda, Indonesia dapat mencetak pemimpin masa depan yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam pemberantasan korupsi adalah praktik foreign bribery atau penyuapan pejabat publik asing. Sebagai bagian dari upaya internasionalisasi pemberantasan korupsi, Indonesia perlu memperkuat regulasi terkait penyuapan pejabat publik asing untuk memenuhi standar OECD dan UNCAC. Aksesi Indonesia terhadap OECD Anti-Bribery Convention menjadi langkah strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap sistem hukum Indonesia.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia juga sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang solid. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, telah menunjukkan komitmennya untuk memperkuat sistem peradilan yang bersih dan berintegritas. Melalui kegiatan seperti Kampung Hukum 2026, Mahkamah Agung memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami sistem peradilan Indonesia dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, penerapan sertifikasi kompetensi anti-korupsi seperti yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan dan berwibawa.

Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Melalui sinergi antara pendidikan anti-korupsi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum yang adil, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada partisipasi aktif dari semua elemen bangsa, baik itu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

)*Penulis Merupakan Pengamat Hukum