Oleh: Daffa Alif Nugraha )*

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong hilirisasi sebagai strategi utama pembangunan ekonomi nasional. Setelah meresmikan berbagai proyek pada tahap awal dan tahap kedua, fokus kini diarahkan pada pengembangan tahap ketiga yang diharapkan tidak hanya memperluas skala industri, tetapi juga menghadirkan kualitas dan keberlanjutan dalam setiap implementasinya.

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi arah kebijakan tersebut melalui peresmian pembangunan 13 proyek hilirisasi fase kedua. Sebelumnya, pemerintah telah memulai fase pertama dengan 11 proyek yang tersebar di berbagai wilayah. Langkah berkelanjutan ini mencerminkan pendekatan terstruktur dalam membangun industri berbasis nilai tambah.

Dalam pandangan Presiden, hilirisasi menjadi kunci utama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran yang lebih merata. Ia menegaskan bahwa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan jalan strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kemandirian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas program hilirisasi ke tahap-tahap berikutnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan enam proyek untuk masuk ke dalam tahap ketiga. Dengan demikian, total proyek hilirisasi nasional yang direncanakan akan terus bertambah dan berkembang secara bertahap.

Rosan memandang bahwa pengembangan hilirisasi harus segera direalisasikan untuk mempercepat penciptaan nilai tambah dan memperkuat basis industri nasional. Selain itu, proyek-proyek ini juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, seiring meningkatnya aktivitas industri di berbagai sektor.

Rosan mencatat bahwa program hilirisasi yang telah berjalan mampu menciptakan ratusan ribu peluang kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.

Pemerintah juga memastikan bahwa pengembangan tahap ketiga tidak sekadar mengejar kuantitas proyek. Pendekatan yang diambil lebih menitikberatkan pada kualitas implementasi, termasuk kesiapan teknologi, potensi pasar, serta tata kelola yang baik. Dengan demikian, setiap proyek yang dijalankan dapat memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.

Nilai investasi yang terus meningkat dari tahap ke tahap menjadi indikator kuat bahwa hilirisasi semakin mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Pada fase kedua, total nilai proyek mencapai ratusan triliun rupiah dengan cakupan sektor energi, mineral, dan pertanian. Sementara itu, tahap ketiga diproyeksikan memiliki nilai investasi yang lebih besar, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Presiden juga menegaskan bahwa program hilirisasi tidak akan berhenti pada satu atau dua tahap saja. Pemerintah telah menyiapkan rencana lanjutan hingga beberapa fase ke depan. Hal ini mencerminkan visi jangka panjang dalam membangun struktur ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi.

Pendekatan bertahap ini dinilai penting untuk memastikan setiap proyek dapat berjalan secara optimal. Pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan, tetapi juga pada ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dengan cara ini, risiko dapat diminimalkan dan hasil yang dicapai menjadi lebih berkelanjutan.

Dukungan terhadap kebijakan hilirisasi juga datang dari kalangan analis kebijakan. Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa hilirisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Ia melihat bahwa selama ini banyak sumber daya alam yang diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya belum optimal.

Dalam pandangan Piter, pengolahan komoditas di dalam negeri akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Selain meningkatkan nilai jual, hilirisasi juga mampu memperkuat struktur industri dan menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai sektor.

Piter juga menilai bahwa percepatan pelaksanaan hilirisasi dari tahap awal hingga tahap lanjutan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi. Meski proses ini memerlukan waktu, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program.

Piter melihat bahwa langkah pemerintah yang terus melanjutkan program hilirisasi mencerminkan komitmen untuk menghasilkan dampak nyata. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, hilirisasi tahap ketiga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan industri nasional. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang.

Upaya ini juga sejalan dengan kebutuhan untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan mengembangkan industri berbasis nilai tambah, Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok internasional.

Lebih jauh, pendekatan berkelanjutan dalam hilirisasi juga mencakup aspek lingkungan dan efisiensi. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan agar proses industrialisasi dapat berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

Melalui kombinasi antara perencanaan yang matang, investasi yang besar, dan komitmen kebijakan yang kuat, hilirisasi tahap ketiga diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini bukan hanya tentang membangun industri, tetapi juga tentang menciptakan masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya tahan.

Dengan arah kebijakan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak, hilirisasi terus menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah memastikan bahwa setiap tahap pembangunan membawa manfaat yang semakin besar, sekaligus memperkuat fondasi menuju kemakmuran yang berkelanjutan.

*) Pemerhati kebijakan publik

Oleh : Dava Firdaus

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, anak-anak kini tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Akses terhadap internet, gawai, dan berbagai platform digital menjadi bagian dari keseharian mereka. Kondisi ini menghadirkan peluang besar untuk pembelajaran dan kreativitas, namun juga membawa tantangan tersendiri terkait kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, upaya menciptakan generasi anak yang sehat di dunia digital menjadi semakin penting dan relevan untuk terus didorong bersama.

Konsep “Healthy Kids in Digital World” bukan sekadar membatasi penggunaan teknologi, melainkan mengarahkan anak untuk memanfaatkannya secara bijak, seimbang, dan produktif. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk memahami risiko digital, mengelola waktu layar, serta menjaga interaksi sosial yang sehat baik di dunia maya maupun nyata. Dalam konteks ini, peran berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat menjadi sangat krusial dalam membangun ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menekankan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama mengingat 48 persen penduduk Indonesia adalah anak-anak dengan durasi akses internet yang sangat tinggi.

Oleh karenanya, PP Tunas hadir sebagai salah satu pihak yang memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang berfokus pada penguatan karakter, literasi digital, dan kesehatan anak, PP Tunas berupaya menciptakan ruang aman bagi anak-anak untuk berkembang di era digital. Program-program yang diinisiasi tidak hanya menekankan pada aspek edukasi, tetapi juga pada pendampingan yang berkelanjutan agar anak dapat memahami dan menerapkan kebiasaan digital yang sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kontribusi penting PP Tunas adalah mendorong peningkatan literasi digital sejak usia dini. Anak-anak diajak untuk mengenal teknologi tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada cara menggunakan internet secara aman, mengenali informasi yang benar, serta menghindari konten yang tidak sesuai. Pendekatan ini membantu membangun kesadaran sejak awal tentang pentingnya menjadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Yeremia Dwi Hendryanto menjelaskan bahwa substansi utama PP Tunas menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan komersial platform digital. Regulasi ini secara tegas melarang platform melakukan profiling atau menggunakan data anak untuk keperluan iklan, algoritma komersial, maupun monetisasi lainnya.

Yeremia menjelaskan bahwa PP Tunas mewajibkan setiap platform melakukan penilaian mandiri (self-assessment) terhadap risiko produk, layanan, dan fitur mereka. Penilaian ini mencakup tujuh aspek krusial, mulai dari potensi kontak dengan orang asing, paparan konten tidak layak, hingga risiko adiksi dan gangguan kesehatan mental anak.

Selain itu, PP Tunas juga menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Anak-anak didorong untuk tetap aktif bergerak, berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar, serta mengembangkan keterampilan sosial secara nyata. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fisik dan mental anak di tengah dominasi dunia digital. Dengan keseimbangan yang tepat, anak tidak hanya tumbuh cerdas secara teknologi, tetapi juga sehat secara menyeluruh.

Peran orang tua dan pendidik turut menjadi fokus dalam upaya yang dilakukan oleh PP Tunas. Edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh di era digital menjadi bagian penting agar mereka dapat mendampingi anak dengan lebih efektif. Orang tua diajak untuk memahami kebiasaan digital anak, membangun komunikasi yang terbuka, serta menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Dengan kolaborasi yang kuat antara anak, orang tua, dan pendidik, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak dapat tercipta secara lebih optimal.

Di sisi lain, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Dinas Kominfo Jawa Barat, Mas Adi Komar menjelaskan PP Tunas juga berupaya membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Kampanye, pelatihan, serta kegiatan komunitas menjadi sarana untuk menyebarkan pemahaman bahwa menjaga kesehatan anak di dunia digital adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak.

Melalui berbagai upaya tersebut, PP Tunas menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya generasi anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter di era digital. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif menjadi kekuatan utama dalam menjawab tantangan zaman. Dengan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan “Healthy Kids in Digital World” bukanlah sesuatu yang sulit dicapai, melainkan sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

*) Penulis merupakan Analis Kebijakan Publik

Oleh : Andhika Rachma )*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada pola tumbuh kembang. Anak-anak kini tumbuh di tengah ekosistem digital yang menawarkan akses tanpa batas terhadap informasi, hiburan, pendidikan, hingga interaksi sosial. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas generasi muda. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat memengaruhi kesehatan fisik, mental, dan sosial anak apabila tidak diatur secara bijak.

Fenomena meningkatnya penggunaan gawai dan media sosial pada usia dini menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan digital yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental anak, mulai dari gangguan tidur, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga kecanduan digital. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak di dunia maya harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan platform digital.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengatakan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) mengakomodasi kesehatan fisik dan mental anak.

Kehadiran PP Tunas membawa Indonesia bergerak menuju pendekatan digital yang lebih berorientasi pada kesehatan dan keselamatan anak. Regulasi ini tidak hanya mengatur pembatasan akses, tetapi juga menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam desain layanan digital. Platform digital diwajibkan menyediakan klasifikasi usia, sistem verifikasi umur, fitur kontrol orang tua, serta pengaturan privasi yang lebih aman bagi pengguna anak.

Salah satu aspek penting dari PP Tunas adalah pendekatan berbasis risiko. Pemerintah tidak menerapkan larangan total terhadap penggunaan internet oleh anak, melainkan melakukan pengaturan sesuai tingkat risiko platform digital. Platform dengan risiko tinggi, seperti yang memiliki algoritma adiktif atau moderasi konten lemah, akan dikenakan pengawasan lebih ketat. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif karena tetap memberikan ruang bagi anak untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, sambil meminimalkan ancaman yang dapat mengganggu kesehatan mental dan sosial mereka.

Pemerintah serius membangun ekosistem digital ramah anak. Beberapa platform digital berisiko tinggi diwajibkan menonaktifkan akun pengguna di bawah usia tertentu serta memperkuat sistem verifikasi pengguna. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya preventif untuk menekan paparan konten negatif sekaligus mengurangi potensi kecanduan media sosial pada anak dan remaja.

Dalam perspektif kesehatan anak, regulasi ini memiliki nilai strategis yang sangat besar. Anak-anak berada pada fase perkembangan psikologis dan neurologis yang masih sangat rentan terhadap stimulasi berlebihan. Paparan konten cepat, notifikasi tanpa henti, dan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna dapat memengaruhi kemampuan fokus serta kestabilan emosi anak.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) Budi Setiyono mengatakan PP Tunas bukan untuk membatasi akses anak terhadap teknologi, melainkan untuk memastikan mereka tumbuh dalam ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka. Berbagai kajian menunjukkan paparan digital berlebih pada anak berpotensi memicu gangguan konsentrasi, keterlambatan perkembangan, serta meningkatkan risiko kecemasan dan depresi.

PP Tunas juga memperlihatkan bahwa isu kesehatan anak tidak lagi dipahami secara sempit sebatas kesehatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Di era digital, ancaman terhadap anak sering kali hadir dalam bentuk yang tidak kasat mata, seperti tekanan sosial di media sosial, cyberbullying, eksploitasi data pribadi, hingga pola interaksi virtual yang mengurangi kualitas komunikasi keluarga. Dengan regulasi yang lebih jelas, negara berupaya menciptakan lingkungan digital yang mendukung tumbuh kembang anak secara lebih sehat dan seimbang.

Penyusunan PP Tunas dilakukan melalui proses yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, akademisi, organisasi masyarakat sipil, industri digital, hingga kelompok orang tua dan anak. Pendekatan partisipatif ini penting karena tantangan ruang digital bersifat kompleks dan terus berkembang. Kolaborasi multipihak memungkinkan regulasi yang dihasilkan menjadi lebih realistis sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi PP Tunas tentu memerlukan dukungan literasi digital yang kuat. Regulasi tidak akan berjalan optimal tanpa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan penggunaan teknologi pada anak. Orang tua memiliki peran sentral dalam membangun pola penggunaan internet yang sehat melalui komunikasi yang terbuka, pendampingan, serta pemberian contoh penggunaan teknologi secara bijak.

PP Tunas bukan sekadar regulasi administratif, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Anak-anak Indonesia adalah generasi yang akan tumbuh di era digital sepenuhnya. Karena itu, menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Regulasi yang adaptif dan berpihak pada kepentingan anak akan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi digital yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat perlindungan anak di era digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS). Regulasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengendalikan paparan digital yang berisiko sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa ancaman di ruang digital terhadap anak semakin nyata dan kompleks.

“Ancaman yang terlihat jelas adalah paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, hingga aktivitas ilegal yang membahayakan anak. Mereka belum bisa sepenuhnya membedakan mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak,” kata Arifah.

Menurutnya, karakteristik anak yang masih dalam tahap perkembangan membuat mereka rentan terhadap konten yang tidak sesuai. Oleh karena itu, regulasi ini menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang lebih sistematis dan komprehensif.

“Sering kali anak membuka media sosial, lalu muncul konten yang tidak tepat. Karena terus muncul, akhirnya memicu rasa penasaran dan membuat mereka terus mengaksesnya,” jelasnya.

PP TUNAS hadir sebagai upaya negara untuk mengatur ekosistem digital agar lebih ramah anak. Selain membatasi paparan konten berbahaya, kebijakan ini juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Di sisi lain, aspek kesehatan anak juga menjadi perhatian penting dalam implementasi kebijakan ini. Paparan digital yang berlebihan dinilai dapat berdampak pada kondisi fisik maupun perkembangan sosial anak.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso, menilai bahwa regulasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi keluarga dan sekolah.

“Sehingga adanya regulasi ini kita bisa manfaatkan untuk kemudian mengedukasi keluarga termasuk pihak sekolah supaya anak-anak itu lebih aktif lagi secara fisik, secara dunia nyata,” kata dokter Piprim.

Ia menambahkan bahwa keseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi di dunia nyata sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Tanpa pengawasan yang tepat, anak berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sosial.

“Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan, padahal aspek tumbuh kembang sosial ini juga sangat penting, membentuk anak itu empati pada lingkungannya, bisa saling berbagi, itu kan susah kalau anak itu hanya terpaku pada dunia digital,” tutur Piprim.

Dengan adanya PP TUNAS, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan sehat bagi anak. Regulasi ini juga menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi oleh anak-anak.

Ke depan, keberhasilan implementasi PP TUNAS akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, paparan digital dapat lebih terkontrol dan anak-anak dapat tumbuh secara optimal di era teknologi.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam merespons pesatnya perkembangan teknologi sekaligus meminimalkan dampak negatif paparan digital terhadap tumbuh kembang anak.

Peningkatan penggunaan perangkat digital pada usia dini membawa berbagai risiko, mulai dari gangguan kesehatan fisik hingga mental. Paparan layar berlebih berpotensi memengaruhi kualitas tidur, menurunkan aktivitas fisik, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan.

Melalui PP TUNAS, negara memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman dan ramah anak melalui pengendalian akses, pengawasan konten, serta penguatan tanggung jawab berbagai pihak. Selain menyasar penyedia platform, kebijakan ini juga mendorong peran aktif orang tua, pendidik, dan masyarakat.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso mengemukakan tenaga kesehatan turut mendukung implementasi PP TUNAS untuk kesehatan anak melalui edukasi kepada orang tua terkait pembatasan paparan layar digital yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Melakukan advokasi ke orang tua pentingnya pembatasan media sosial, pembatasan terhadap aktivitas-aktivitas yang belum saatnya ditonton anak, misalnya pornografi dan sebagainya. Ini petugas kesehatan juga berperan di situ,” kata dokter Piprim.

Pendekatan PP TUNAS mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, termasuk mendorong pembatasan durasi penggunaan perangkat digital agar anak tetap aktif dan berkembang optimal.

Dukungan platform global turut memperkuat implementasi kebijakan ini. Vice President Global Public Policy Roblox, Nicky Jackson Colaco menyatakan PP TUNAS menjadi legislasi penting dalam perlindungan anak di ruang digital.

“Fitur-fitur yang kami hadirkan di Indonesia merupakan salah satu yang paling ketat secara global dan disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan regulasi di Indonesia,” ujarnya. Menurutnya, pengguna yang belum melakukan verifikasi usia akan otomatis masuk akun anak tanpa akses komunikasi, sementara orang tua memperoleh kontrol penuh.

“Kami berterima kasih atas kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memimpin dalam keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya ini,” tutup Nicky.

Penerapan PP TUNAS diharapkan memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, sekaligus membangun generasi yang sehat dan berdaya saing di era digital.

Oleh: Farah Dinda Safira )*

Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan hilirisasi sebagai fondasi utama transformasi ekonomi nasional. Melalui Danantara, pengembangan tahap ketiga hilirisasi diposisikan sebagai motor baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Presiden Prabowo Subianto memandang hilirisasi sebagai kunci untuk membawa Indonesia menjadi negara besar yang disegani. Ia menekankan bahwa potensi nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sangat besar dan sudah berada dalam jangkauan. Dalam pandangannya, percepatan hilirisasi harus terus didorong dengan dukungan teknologi yang tepat agar Indonesia tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga pemimpin dalam rantai pasok global.

Optimisme tersebut mendorong pemerintah untuk memastikan setiap tahapan hilirisasi berjalan konsisten dan terarah. Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum pembangunan industri berbasis nilai tambah agar visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sejalan dengan arahan tersebut, Danantara mulai mempersiapkan pengembangan hilirisasi tahap ketiga. CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa fokus saat ini adalah merancang proyek-proyek strategis yang memiliki dampak ekonomi besar. Ia menjelaskan bahwa terdapat enam proyek yang sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam fase ini.

Nilai investasi yang diproyeksikan pada tahap ketiga bahkan melampaui fase sebelumnya. Perhitungan sementara menunjukkan total investasi dapat mencapai sekitar Rp170 triliun. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas skala hilirisasi sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

Meski demikian, Rosan menegaskan bahwa seluruh proyek masih berada dalam tahap kajian mendalam. Analisis yang dilakukan mencakup aspek kelayakan, potensi pasar, serta kesiapan teknologi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memiliki fondasi yang kuat dan berkelanjutan.

Dalam prosesnya, Danantara juga menaruh perhatian besar pada tata kelola yang baik. Setiap tahapan pembangunan harus mengikuti aturan dan prinsip bisnis yang tepat. Hal ini dipandang penting agar hasil yang dicapai tidak hanya optimal dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menargetkan tahap ketiga ini dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Walaupun belum menetapkan jadwal pasti, kesiapan proyek terus dipercepat agar pelaksanaan dapat dilakukan pada tahun ini. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan dan implementasi kebijakan.

Keberlanjutan hilirisasi dari tahap pertama hingga tahap ketiga juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang sistematis. Setelah sebelumnya menyelesaikan fase awal dan melanjutkan dengan pembangunan proyek tahap kedua di berbagai wilayah, pemerintah kini bergerak lebih jauh untuk memperluas dampak ekonomi yang dihasilkan.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari parlemen. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai bahwa dimulainya berbagai proyek hilirisasi merupakan bukti nyata bahwa kebijakan tersebut telah memasuki tahap implementasi yang terukur. Ia melihat langkah ini sebagai indikasi bahwa arah industrialisasi nasional semakin jelas dan terencana.

Menurut Bambang, hilirisasi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan membangun rantai nilai di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang selama ini memberikan nilai ekonomi terbatas. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.

Selain itu, pengembangan industri berbasis hilirisasi juga berpotensi menciptakan efek berganda yang luas. Aktivitas industri tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor terkait, tetapi juga membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Langkah pemerintah dalam mempercepat hilirisasi juga dinilai mencerminkan keseriusan dalam melakukan transformasi ekonomi. Proses ini memang tidak instan, tetapi dengan konsistensi kebijakan, hasil yang diharapkan dapat tercapai secara bertahap. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap fase pembangunan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian.

Dalam konteks global, hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai internasional. Dengan mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tinggi, Indonesia dapat memperkuat daya saing ekspor sekaligus menarik investasi yang lebih berkualitas.

Danantara, dalam hal ini, memainkan peran strategis sebagai pengelola sekaligus penggerak investasi. Lembaga ini tidak hanya bertugas mengoptimalkan aset negara, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui pengembangan tahap ketiga, pemerintah ingin memastikan bahwa hilirisasi tidak berhenti sebagai program jangka pendek. Sebaliknya, hilirisasi diarahkan menjadi strategi jangka panjang yang mampu mengubah struktur ekonomi Indonesia secara fundamental.

Dengan perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang konsisten, serta pengawasan yang ketat, hilirisasi tahap ketiga diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Program ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional agar lebih tangguh menghadapi dinamika global.

Ke depan, keberhasilan hilirisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan program serta memastikan kualitas implementasi. Dalam kerangka tersebut, pengembangan tahap ketiga menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi ekonomi sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia.

*) Pemerhati ekonomi

JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan strategi diplomasi nasional di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus menilai klaim yang digemborkan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) tidak sejalan dengan realitas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten berbasis kepentingan nasional. Pendekatan politik luar negeri bebas aktif terus diperkuat sebagai strategi untuk menjaga posisi Indonesia tetap adaptif, mandiri, dan berdaulat dalam percaturan internasional.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Hendra Oktavianus, menekankan pentingnya memahami perkembangan geopolitik secara berkelanjutan, termasuk dalam membaca arah kebijakan diplomasi Indonesia.

“Secara terus menerus mempahamikan dinamika geopolitik. Bagaimana kebijakan Indonesia itu harus selalu dilihat dari segi kepentingan Indonesia,” ujar Hendra.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi global yang dinamis, setiap langkah diplomasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi utama, yakni kepentingan nasional. Hal ini menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global.

Hendra juga menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kita punya kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dimana apapun kebijakan yang kita lakukan, diplomasi yang kita laksanakan itu selalu berdasarkan kepentingan Indonesia,” kata Hendra.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai berbagai narasi yang mendorong pembentukan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dalam isu-isu kebijakan luar negeri tidak mencerminkan realitas diplomasi Indonesia yang bersifat independen dan strategis.

Dalam konteks domestik, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dinilai masih kuat. Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menyebut dukungan publik tetap tinggi meski di tengah tekanan global.

“Di tengah tekanan ekonomi global, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang menekankan stabilitas.

“Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas,” ujarnya.

Pendekatan diplomasi Indonesia selama ini justru menempatkan negara pada posisi yang fleksibel, tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan global secara konstruktif.

Konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting di tingkat internasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat reformasi sistemik pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas lembaga, salah satunya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis sistem, sekaligus menjawab berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI).

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut BOI sebagai kelompok oposisi non-parlemen yang aktif mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, kritik tersebut dinilai sebagian kalangan tidak didukung data kuat dan cenderung membentuk opini negatif terhadap kinerja pemerintah.

Di sisi lain, penguatan pencegahan korupsi terus berjalan. Hal ini tercermin dalam pertemuan antara KPK dan ANRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang membahas penguatan kerja sama di bidang tata kelola kearsipan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pengelolaan arsip di lembaganya menunjukkan peningkatan signifikan. “Kedepannya kami sedang mengupayakan automasi dan digitalisasi dokumen-dokumen arsip secara bertahap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, capaian Indeks Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan tahun 2025 mencapai skor 90,98 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Meski demikian, Setyo mengakui masih terdapat tantangan dalam proses digitalisasi, terutama kebutuhan dokumen fisik dalam proses penegakan hukum.

“Kami tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan digitalisasi dan keperluan pembuktian hukum yang masih memerlukan dokumen fisik,” katanya.

Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menyoroti capaian Indeks NHP Kearsipan Nasional yang berada di angka 72,24 pada 2025, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan indeks ini menjadi perhatian, karena berkorelasi dengan kualitas tata kelola pengawasan dan potensi risiko korupsi,” ujarnya.

Menurut Mego, penguatan sistem pengawasan perlu dilakukan melalui intervensi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di delapan area strategis. Transformasi MCSP juga tengah dilakukan KPK agar tidak sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi mampu mendorong integrasi data dan interoperabilitas sistem, termasuk melalui aplikasi SRIKANDI.

Kedua lembaga sepakat menindaklanjuti kerja sama ini secara teknis, mulai dari pemetaan kebutuhan, peningkatan kapasitas SDM, hingga kemungkinan pertukaran pegawai.

Kolaborasi ini menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Upaya sistemik tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang berkembang, dengan menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi berjalan berbasis data, sistem, dan kerja sama lintas institusi.

Jakarta – Klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) soal pelemahan ekonomi tak sejalan dengan data resmi, yang justru memperlihatkan fundamental ekonomi nasional tetap solid di tengah tekanan global.

Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap solid, mulai dari inflasi yang terkendali di kisaran 3,5 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen. Di saat yang sama, konsumsi domestik yang mencapai sekitar 90 persen turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi kuat dan kredibel di tengah dinamika global.

“Saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik, malah orang-orang sana pada kagum tuh,” ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta.

Ia juga memastikan likuiditas tetap terjaga melalui strategi pengelolaan kas yang proaktif, termasuk penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendorong aktivitas ekonomi.

“Cash management kita sudah baik. Yang Rp300 triliun kita masukin ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas, supaya ekonomi bisa berjalan. Jadi nggak usah takut dengan APBN, pemerintah masih cukup dan uang kita masih banyak,” katanya.

Pemerintah juga menjaga daya beli melalui kebijakan subsidi tepat sasaran, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan.

Sementara itu, Chief Economist IQI Global Shan Saeed menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%,” ujarnya.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” imbuh Shan Saeed.

Sebagai informasi, gambaran positif ekonomi Indonesia juga tercermin dari realisasi investasi pada Triwulan I-2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 18,93 persen.

Dengan berbagai indikator tersebut, kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil. Data yang ada menunjukkan daya beli masyarakat terjaga, sekaligus menepis klaim pelemahan ekonomi yang disampaikan BOI.*

JAKARTA – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis pada 29 April 2026, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai. Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor bensin nasional hingga 10 persen sekaligus memperkuat struktur industri energi domestik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi nasional yang kini memasuki fase implementasi. Proyek kilang gasoline yang dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun, menandai peningkatan kapasitas produksi dalam negeri secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan ini membuktikan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi yang langsung diwujudkan dalam proyek konkret.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai kebijakan hilirisasi belum berdampak nyata. Pemerintah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena proyek-proyek strategis telah memasuki tahap konstruksi dan implementasi yang terukur di berbagai daerah.
Tuduhan yersebut juga dinilai mengabaikan fakta bahwa hilirisasi telah berjalan sebagai kebijakan konkret lintas sektor. Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai diarahkan untuk menekan impor energi, sementara proyek Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim diproyeksikan menggantikan ketergantungan terhadap LPG impor yang masih tinggi.

Selain itu, kritik tersebut tidak mencerminkan pendekatan terintegrasi yang dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Proyek di Morowali, Gresik, dan Sei Mangkei menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini telah menjangkau berbagai wilayah.

Pemerintah juga memperluas infrastruktur energi melalui pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Di sektor energi alternatif, proyek DME menjadi prioritas sebagai substitusi impor LPG yang masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Bahlil Lahadalia, keseluruhan proyek ini mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi.

“Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Bahlil Lahadalia.

Percepatan hilirisasi ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.