Jakarta – Perkembangan Artificial Intelligence atau AI telah mengubah lanskap informasi digital secara signifikan.

Di tengah semakin kompleksnya persaingan algoritma yang menentukan distribusi informasi di berbagai platform digital, pemerintah mengajak masyarakat untuk membiasakan verifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskannya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menegaskan bahwa di tengah algoritma platform yang dirancang mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan konten secara instan, ia menegaskan jurnalisme profesional tetap menjadi penjaga fakta dan kepercayaan publik.

Menurutnya, media arus utama dituntut untuk memperkuat fungsi jurnalistik dengan mengedepankan akurasi, verifikasi, etika, dan kredibilitas.

“Jurnalisme harus mendapatkan satu momentum yang tepat untuk bisa kembali merebut perhatian. Karena algoritma dari platform yang dipakai untuk menyebarkan informasi bekerja menarik atensi kita, akan tetapi Jurnalisme dibutuhkan sebagai ruang penjernih informasi,” jelas Wamen Nezar.

Seiring pesatnya perkembangan platform digital, Wamen Nezar juga menjelaskan bahwa kemajuan AI semakin memperbesar tantangan yang dihadapi media.

Teknologi kini mampu menghasilkan artikel, gambar, hingga video yang tampak autentik, termasuk konten manipulatif seperti deepfake, sehingga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan.

“Kondisi itu membuat penyebaran disinformasi semakin cepat dan semakin sulit dikenali masyarakat apabila tidak diimbangi dengan praktik jurnalisme yang profesional,” ujarnya.

Wamen Nezar menjelaskan tantangan ruang digital saat ini bukan semata banyaknya informasi, melainkan cara algoritma platform membentuk perhatian dan persepsi publik melalui mekanisme echo chamber dan filter bubble.

“Yang kita hadapi hari ini bukan hanya kompetisi informasi, tetapi juga kompetisi membentuk persepsi. Karena itu, masyarakat membutuhkan media yang bekerja berdasarkan verifikasi, bukan sekadar mengejar viralitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokomdigi, Asrori S. Karni mengatakan pentingnya pedoman umum dalam verifikasi, produksi, dan distribusi informasi. Prinsip utama yang wajib dipegang teguh adalah tabayyun serta penilaian azas manfaat.

“Sering kita temui, orang yang kita rasa sosok terpelajar dan mestinya paham etika, justru ikut menyebar informasi yang belum terverifikasi. Di sinilah pentingnya prinsip Saring Sebelum Sharing,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa informasi yang benar tidak serta-merta harus langsung dibagikan kepada publik. Ada tahapan evaluasi etis yang harus dilalui, yakni verifikasi kebenaran dan manfaat.

“Informasi akurat, verifikasi, dan akurasi itu untuk memastikan informasi tidak hanya benar, tapi apakah bermanfaat. Sebab, benar saja belum tentu bermanfaat. Jika belum pasti manfaatnya, maka jangan langsung dishare,” ujar Asrori.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat ekosistem media digital nasional sebagai langkah menghadapi tantangan baru di era kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang semakin memengaruhi arus informasi dan pembentukan opini publik. Di tengah dominasi algoritma platform digital, pemerintah menilai keberadaan media arus utama yang mengedepankan akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik menjadi kunci menjaga kualitas informasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persaingan di ruang digital saat ini tidak lagi sekadar berkaitan dengan kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga menyangkut pembentukan persepsi publik melalui algoritma yang dirancang untuk menarik perhatian pengguna.

“Di tengah dominasi algoritma platform dan kemajuan kecerdasan artifisial yang mampu menghasilkan konten secara instan, jurnalisme profesional tetap berperan sebagai penjaga fakta dan kepercayaan publik. Karena itu, media arus utama harus memperkuat fungsi jurnalistik dengan mengedepankan akurasi, verifikasi, etika, dan kredibilitas,” ujar Nezar.

Menurutnya, derasnya banjir konten digital justru menjadi momentum bagi jurnalisme profesional untuk kembali merebut perhatian publik. Ia menilai media memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ketika masyarakat dihadapkan pada sistem algoritma yang lebih mengutamakan atensi dibandingkan kualitas informasi.

Nezar juga mengingatkan bahwa perkembangan AI menghadirkan tantangan yang semakin kompleks bagi industri media. Kemunculan teknologi seperti deepfake berpotensi mempercepat penyebaran disinformasi dan membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan manipulasi digital.

Senada dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa perkembangan AI juga membawa tantangan terhadap tradisi keilmuan yang selama ini menjadi fondasi pendidikan Islam di Indonesia.

Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi) Masduki Baidlowi menegaskan sistem sanad ilmu dan hubungan guru-murid tidak boleh tergerus oleh dominasi algoritma digital.

“Saat ini kita menghadapi fenomena perang algoritma,” katanya.

Masduki juga menjelaskan bahwa perkembangan AI kini telah memasuki tahap AI agen yang tidak hanya mampu menghasilkan teks maupun visual, tetapi juga dapat merencanakan, berdiskusi, hingga mengeksekusi berbagai keputusan secara rinci. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi cara masyarakat memperoleh pengetahuan apabila tidak disertai kemampuan berpikir kritis.

Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menilai penguatan media profesional, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan AI yang bertanggung jawab menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem informasi nasional yang sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika perang algoritma di era digital. (*)

Oleh : Antonius Utomo )*

Perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Dalam hitungan detik, algoritma mampu menyajikan jutaan konten yang disesuaikan dengan preferensi pengguna. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas, inovasi, dan akses pengetahuan. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru berupa “perang algoritma”, yaitu persaingan pengaruh informasi yang semakin intens di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, etika, verifikasi, dan keberadaan media tepercaya menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik.

Fenomena perang algoritma terjadi ketika berbagai pihak berlomba memanfaatkan teknologi AI dan algoritma platform digital untuk memengaruhi opini publik. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Akibatnya, konten yang memicu emosi, kontroversi, atau sensasi sering kali memperoleh jangkauan yang lebih luas dibandingkan informasi yang akurat namun kurang menarik secara emosional. Kondisi ini menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dalam membedakan fakta, opini, manipulasi, maupun disinformasi.

Kemajuan teknologi generatif juga mempercepat tantangan tersebut. AI kini mampu menghasilkan teks, gambar, video, hingga suara yang tampak sangat meyakinkan. Teknologi deepfake dan konten sintetis memungkinkan seseorang menciptakan narasi yang sulit dibedakan dari kenyataan. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa disinformasi berbasis AI berpotensi memperkuat krisis kepercayaan publik apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Para peneliti menilai bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi salah satu faktor utama yang membuat hoaks dan manipulasi digital mudah menyebar.

Dalam situasi tersebut, etika menjadi benteng pertama yang harus diperkuat. Pengembangan dan penggunaan AI tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial. Berbagai lembaga internasional menegaskan bahwa teknologi harus dikembangkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. AI seharusnya menjadi alat bantu yang memperkuat kualitas informasi, bukan sarana untuk memperluas manipulasi dan propaganda digital.

Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan bahwa Pemerintah saat ini tengah mematangkan instrumen regulasi berupa Peraturan Presiden tentang kecerdasan artifisial. Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan kerangka tata kelola nasional yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjamin pengembangan teknologi yang etis, transparan, dan akuntabel

Di Indonesia, perhatian terhadap aspek etika AI juga semakin menguat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa perkembangan AI telah mengubah pola penyebaran disinformasi menjadi lebih cepat, lebih masif, dan semakin sulit dikenali masyarakat. Karena itu, penyusunan strategi nasional AI diarahkan untuk mendukung kepercayaan publik sekaligus memperkuat ketahanan informasi nasional.

Namun etika saja tidak cukup. Verifikasi harus menjadi budaya baru dalam masyarakat digital. Di tengah banjir informasi yang dihasilkan manusia maupun mesin, kemampuan memeriksa sumber, membandingkan data, dan mengonfirmasi fakta menjadi keterampilan yang sangat penting.

Pentingnya verifikasi juga terlihat dari berbagai negara yang mulai memperkuat pendidikan literasi media sejak usia dini. Finlandia, misalnya, menjadikan literasi media sebagai bagian penting dari sistem pendidikan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap propaganda dan disinformasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa membangun kemampuan berpikir kritis tidak hanya menjadi tanggung jawab media atau pemerintah, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ketua Komisi Kemitraan Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dalam penyebaran informasi. Pemanfaatan AI diposisikan sebagai alat bantu untuk memperkuat riset dan produktivitas redaksi tanpa mengorbankan etika profesi dan publik memiliki hak fundamental untuk mengetahui apakah sebuah konten diproduksi secara organik oleh manusia atau melalui bantuan AI.

Di tengah derasnya arus informasi digital, media tepercaya memiliki peran yang semakin strategis. Keberadaan jurnalisme profesional menjadi pembeda utama antara informasi yang telah diverifikasi dan konten yang hanya mengejar viralitas. Media yang menjalankan prinsip cek fakta, konfirmasi sumber, dan standar etik jurnalistik berfungsi sebagai penjaga kualitas informasi publik.

Peran media profesional bahkan semakin relevan dalam era AI. Regulasi dan panduan etika terbaru di Indonesia menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan peran jurnalis manusia. Teknologi dapat digunakan untuk membantu proses kerja, tetapi tanggung jawab akhir terhadap kebenaran informasi tetap berada di tangan manusia. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kecepatan produksi konten tidak mengorbankan akurasi dan integritas jurnalistik.

Pada akhirnya, menjawab perang algoritma AI bukan berarti menolak teknologi. Sebaliknya, tantangan ini harus dijawab dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Etika memberikan arah moral, verifikasi memastikan kebenaran, sementara media tepercaya menjaga kualitas ruang publik. Ketiga unsur tersebut harus berjalan beriringan agar transformasi digital tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi, ketahanan informasi, dan kepercayaan masyarakat.

Dengan memperkuat etika, membudayakan verifikasi, dan mendukung media tepercaya, masyarakat dapat menghadapi era AI dengan optimisme sekaligus kesiapsiagaan. Di tengah persaingan algoritma yang semakin kompleks, kepercayaan publik akan tetap menjadi aset paling berharga bagi ekosistem informasi yang sehat dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

*) Oleh: Ratna Komala

Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi.

Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers.

Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional.

Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers.

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menilai bahwa kepercayaan publik merupakan penentu utama masa depan media di tengah disrupsi digital dan perkembangan AI. Menurut Lalu Muhamad Iqbal, masyarakat saat ini membutuhkan media yang menghadirkan informasi akurat, kredibel, berintegritas, dan berlandaskan etika jurnalistik. Ia juga menekankan bahwa kemajuan teknologi seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas ekosistem media, bukan melahirkan kompetisi yang melemahkan industri pers. Kolaborasi antarmedia, keterbukaan informasi, dan komitmen terhadap kualitas diyakini akan memperkuat daya tahan media sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pandangan tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun ruang digital yang sehat. Kepercayaan publik merupakan modal utama yang tidak dapat digantikan oleh kecanggihan algoritma maupun kecerdasan buatan. Ketika masyarakat percaya terhadap media yang bekerja berdasarkan fakta dan verifikasi, ruang bagi penyebaran disinformasi akan semakin sempit. Sebaliknya, apabila kredibilitas media melemah, ruang publik akan semakin mudah dipenuhi spekulasi, provokasi, dan informasi yang mengaburkan realitas.

Di tengah persaingan algoritma yang berlomba merebut perhatian pengguna, jurnalisme tetap memiliki peran yang tidak tergantikan sebagai penjaga akurasi, integritas, dan akal sehat publik. Pemerintah, platform digital, akademisi, komunitas, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Literasi digital juga harus terus diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengedepankan sensasi dibandingkan substansi. Dengan sinergi tersebut, perkembangan teknologi dapat menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi, bukan justru mengikis kualitas ruang publik.

*) Pegiat Media

Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia. Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat menilai keberadaan kabinet bayangan merupakan hal yang sah dalam ruang demokrasi, namun pelaksanaannya perlu disertai kejelasan legitimasi, akuntabilitas, serta orientasi yang konstruktif agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang justru merugikan kepentingan publik.

Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakan fenomena kabinet bayangan merupakan perkembangan yang menarik dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, ia mengingatkan agar konsep tersebut tidak berhenti pada sensasi politik tanpa memiliki dasar legitimasi yang jelas.

“Ini disebut kabinet bayangan, tetapi siapa figur yang menjadi pemimpin eksekutifnya? Dalam sistem ketatanegaraan, kabinet itu bekerja di bawah kepala pemerintahan. Ketika kabinet diperkenalkan tanpa menjelaskan siapa pemimpinnya, muncul kesan kabinet lebih dominan daripada figur eksekutifnya. Di titik ini publik berhak bertanya mengenai konstruksi kelembagaannya,” ujar Noor.

Menurut Noor, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, penggunaan istilah “kabinet” membawa konsekuensi etik maupun akademik yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, sebuah kabinet bayangan semestinya memiliki struktur organisasi yang jelas, mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sumber legitimasi yang dapat dipahami oleh masyarakat.

“Tetapi jika identitas, representasi, dan legitimasi publiknya tidak jelas, maka masyarakat juga wajar mempertanyakan posisi serta otoritas moral kelompok tersebut dalam mengklaim diri sebagai kabinet bayangan,” tegasnya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syarifudin Budiman. Ia menilai keberadaan kabinet bayangan seharusnya menjadi ruang untuk menghadirkan alternatif kebijakan yang solutif, bukan sekadar membangun narasi yang pesimistis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Menurut Syarifudin, apabila kabinet bayangan lebih banyak menghadirkan kritik tanpa disertai solusi yang konkret dan realistis, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat maupun dunia usaha terhadap stabilitas nasional. Narasi yang terus menonjolkan pesimisme dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakpastian yang tidak produktif bagi iklim investasi maupun kepercayaan publik.

“Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi ‘kabinet halu’ yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik,” tegasnya.

Sejumlah kalangan menilai kabinet bayangan dapat menjadi bagian dari mekanisme demokrasi sepanjang menghadirkan kritik yang berbasis data dan solusi. Namun, tanpa legitimasi yang jelas dan orientasi yang konstruktif, kabinet bayangan dikhawatirkan hanya memicu kegaduhan politik, membingungkan publik, serta menciptakan persepsi negatif yang merugikan masyarakat.

Jakarta – Wacana pembentukan kabinet bayangan (Shadow Cabinet) di Indonesia dinilai belum memiliki landasan politik maupun konstitusional yang kuat. Sejumlah pengamat menilai konsep tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena tidak didukung oleh mekanisme ketatanegaraan maupun basis konstituen yang jelas sebagaimana diterapkan di negara-negara yang menganut sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah telah dijalankan oleh lembaga legislatif sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa kabinet bayangan pada dasarnya berkembang di negara yang menggunakan sistem parlementer, di mana oposisi memiliki posisi resmi sebagai alternatif pemerintahan. Menurutnya, penerapan konsep tersebut di Indonesia perlu dicermati karena sistem politik nasional tidak mengenal pengaturan mengenai kabinet bayangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

“Indonesia menganut sistem presidensial sehingga mekanisme checks and balances telah diatur melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Karena itu, konsep kabinet bayangan tidak memiliki kedudukan formal dalam sistem ketatanegaraan kita,” ujar Ujang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keberadaan kabinet bayangan berpotensi menimbulkan persepsi adanya struktur pemerintahan tandingan apabila tidak dipahami secara proporsional oleh masyarakat. Menurutnya, penguatan fungsi kritik terhadap pemerintah lebih tepat dilakukan melalui partai politik, parlemen, maupun organisasi masyarakat sipil yang memiliki legitimasi dan ruang konstitusional yang jelas.

“Demokrasi membutuhkan kritik yang konstruktif, tetapi kritik tersebut sebaiknya tetap disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem politik nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik. Yang lebih penting adalah menghadirkan gagasan alternatif dan pengawasan yang berkualitas demi kepentingan masyarakat,” kata Agung.

Para pengamat menilai bahwa penguatan demokrasi di Indonesia tidak ditentukan oleh keberadaan kabinet bayangan, melainkan oleh efektivitas mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam konstitusi. Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun penyampaiannya dinilai perlu dilakukan melalui saluran yang memiliki legitimasi politik dan hukum agar mampu menghasilkan masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia, optimalisasi peran parlemen, partai politik, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai lebih relevan dalam menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan publik. Melalui pengawasan yang berkualitas, penyampaian gagasan alternatif, serta komitmen menjaga stabilitas politik, demokrasi Indonesia diharapkan semakin matang tanpa harus mengadopsi konsep-konsep yang belum memiliki landasan dalam sistem ketatanegaraan nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kemunculan wacana pembentukan kabinet bayangan (shadow cabinet) kembali memantik diskusi mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, keberadaan kabinet bayangan dipandang sebagai salah satu instrumen yang lazim dalam sistem demokrasi parlementer untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun, dalam konteks politik Indonesia yang menganut sistem presidensial, konsep tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan mengenai legitimasi, representasi, hingga batas-batas peran politiknya.

Perdebatan tersebut menjadi penting karena setiap inovasi dalam praktik demokrasi harus tetap berlandaskan pada prinsip konstitusi, etika politik, dan kepentingan publik. Tanpa pijakan yang jelas, kabinet bayangan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai siapa yang memiliki mandat politik untuk menjalankan fungsi pemerintahan maupun pengawasan. Oleh karena itu, setiap gagasan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusional agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di tengah publik.

Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakan bahwa pembentukan kabinet bayangan tidak dapat dilepaskan dari persoalan legitimasi moral. Menurutnya, keberadaan kelompok tersebut perlu memiliki dasar representasi yang jelas sehingga tidak sekadar mengatasnamakan kepentingan rakyat tanpa memperoleh mandat politik yang memadai. Ia berpandangan bahwa legitimasi moral menjadi syarat penting agar kritik yang disampaikan memiliki bobot dan dapat diterima sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sekadar menjadi instrumen politik yang memperkeruh ruang publik.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi dalam demokrasi tidak hanya lahir dari kemampuan menyampaikan kritik, tetapi juga berasal dari kejelasan posisi, akuntabilitas, serta representasi yang dimiliki oleh pihak yang menyampaikan kritik tersebut. Tanpa unsur tersebut, kabinet bayangan berisiko dipersepsikan sebagai kelompok kepentingan yang bergerak di luar mekanisme politik formal. Kondisi demikian dapat memunculkan keraguan publik terhadap tujuan pembentukannya, terlebih apabila tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.

Selain legitimasi moral, persoalan representasi juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam sistem presidensial Indonesia, masyarakat telah memberikan mandat kepada presiden dan anggota legislatif melalui pemilihan umum. Mekanisme pengawasan terhadap pemerintah pada dasarnya telah tersedia melalui DPR, lembaga negara independen, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga partisipasi publik.

Apabila kabinet bayangan hadir tanpa landasan representasi yang jelas, maka muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya diwakili. Apakah kelompok tersebut merupakan representasi partai politik, koalisi masyarakat sipil, akademisi, atau sekadar individu-individu dengan kepentingan tertentu? Ketidakjelasan tersebut dapat mengurangi efektivitas kritik yang disampaikan sekaligus menimbulkan persepsi bahwa kabinet bayangan lebih mengedepankan kepentingan politik dibanding kepentingan publik.

Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kritik yang konstruktif justru menjadi salah satu mekanisme untuk mendorong perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, kritik akan memiliki nilai apabila disampaikan secara objektif, berbasis fakta, dan menawarkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan oleh kabinet bayangan harus tetap rasional dan didasarkan pada data yang dapat diverifikasi. Menurutnya, ruang demokrasi tidak boleh diisi oleh narasi yang bersifat spekulatif atau sekadar membangun opini tanpa landasan empiris. Ia menekankan bahwa komunikasi politik yang sehat membutuhkan argumentasi yang logis sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mampu menilai kebijakan pemerintah secara objektif.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan sekadar ruang kompetisi politik, tetapi juga ruang pertanggungjawaban intelektual. Kritik yang berbasis data akan lebih mudah diterima publik sekaligus memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah. Sebaliknya, kritik yang hanya mengandalkan retorika berpotensi memperkuat polarisasi dan memperlemah kualitas diskursus publik.

Dalam praktik demokrasi modern, oposisi memang memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan. Akan tetapi, fungsi tersebut idealnya dijalankan melalui mekanisme yang memiliki legitimasi politik maupun konstitusional. Oleh karena itu, apabila kabinet bayangan ingin berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah, maka kelompok tersebut perlu menunjukkan transparansi mengenai struktur organisasi, mekanisme kerja, sumber legitimasi, serta akuntabilitas kepada publik.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan antara kritik yang benar-benar bertujuan memperkuat demokrasi dengan kritik yang sekadar menjadi bagian dari strategi politik jangka pendek. Kejelasan identitas dan mekanisme kerja juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap setiap rekomendasi kebijakan yang disampaikan.

Demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab politik. Kehadiran kabinet bayangan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman apabila mampu menjalankan fungsi kontrol secara profesional, transparan, dan berbasis kepentingan publik. Sebaliknya, apabila legitimasi moral dan representasinya masih kabur, maka keberadaannya justru berpotensi menimbulkan kebingungan serta mengurangi kualitas demokrasi.

Karena itu, kewaspadaan terhadap ketidakjelasan legitimasi moral dan representasi bukan berarti menolak kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya memastikan bahwa setiap kritik yang berkembang di ruang publik benar-benar berkontribusi pada penguatan demokrasi, peningkatan kualitas kebijakan, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Aisha Gita )*

Demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusi yang menjamin kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Ruang demokrasi tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun mengaburkan mekanisme pemerintahan yang telah memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi yang sah.

Belakangan ini, muncul inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil sebagai wadah untuk memberikan kritik dan alternatif kebijakan terhadap pemerintah. Dalam sistem parlementer seperti Inggris, kabinet bayangan merupakan bagian resmi dari oposisi yang memperoleh legitimasi politik melalui hasil pemilu. Setiap anggotanya bertugas mengawasi kementerian tertentu dan menjadi penyeimbang pemerintah.

Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakan munculnya kelompok yang menamakan diri sebagai Shadow Cabinet atau Kabinet Bayangan menjadi fenomena yang menarik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, di negara-negara dengan sistem parlementer seperti Inggris, shadow cabinet dibentuk oleh partai oposisi yang memiliki legitimasi hasil pemilu.

Setiap anggotanya bertugas mengawasi kementerian tertentu dan berada di bawah koordinasi pemimpin oposisi yang memiliki kedudukan resmi. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem presidensial, sehingga jika terdapat kelompok masyarakat sipil yang membentuk kabinet bayangan, masyarakat berhak mengetahui pihak atau kepentingan yang mereka wakili. Noor berharap keberadaan kelompok tersebut dapat berperan sebagai wadah intelektual yang memberikan masukan konstruktif bagi demokrasi, bukan sekadar menciptakan sensasi atau manuver politik.

Perbedaan sistem pemerintahan menunjukkan bahwa konsep kabinet bayangan tidak dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Dalam sistem presidensial, pemerintahan memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan presiden, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh lembaga legislatif serta diperkuat oleh media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan partisipasi publik. Karena itu, penggunaan istilah “kabinet” oleh kelompok non-pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru mengenai struktur pemerintahan dan kewenangan pengambilan kebijakan.

Di era digital, setiap simbol politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Penggunaan nomenklatur yang menyerupai institusi resmi dapat memunculkan salah persepsi mengenai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan negara. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan kepercayaan publik, padahal keberhasilan berbagai program pembangunan membutuhkan kepastian tata kelola pemerintahan dan dukungan masyarakat.

Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) sekaligus Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, S.IP mengatakan pembentukan Kabinet Bayangan merupakan dinamika yang lazim dalam praktik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, munculnya kelompok masyarakat sipil yang berupaya mengawasi jalannya pemerintahan mencerminkan bahwa ruang demokrasi, kebebasan berekspresi, dan partisipasi masyarakat tetap terjaga.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk ancaman, melainkan salah satu instrumen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Meski demikian, konsep Shadow Cabinet pada dasarnya berasal dari sistem parlementer, di mana kelompok oposisi secara resmi membentuk kabinet alternatif sebagai penyeimbang pemerintah. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem presidensial, sehingga fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui lembaga legislatif, serta diperkuat oleh peran media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, Syafrudin berpendapat bahwa keberadaan Kabinet Bayangan di Indonesia lebih tepat diposisikan sebagai gerakan intelektual masyarakat sipil, bukan sebagai institusi tandingan pemerintah. Selama aktivitasnya tetap berlandaskan konstitusi, menyampaikan kritik yang didukung data, dan mengutamakan kepentingan publik, keberadaannya dapat menjadi bagian dari proses pendewasaan demokrasi.

Pandangan tersebut mempertegas bahwa demokrasi Indonesia sesungguhnya telah menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan melalui mekanisme yang konstitusional. Kritik yang berbasis data dan argumentasi akademik akan menjadi energi positif bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah, sedangkan penggunaan simbol kelembagaan tanpa legitimasi politik berpotensi menggeser fokus masyarakat dari substansi kebijakan menuju polemik mengenai representasi dan kewenangan.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, transformasi digital, reformasi birokrasi, hingga peningkatan pelayanan publik. Seluruh agenda tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas serta kepastian mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.

Di sisi lain, pemerintah terus membuka ruang partisipasi publik melalui forum konsultasi, penyusunan regulasi yang melibatkan pemangku kepentingan, digitalisasi pelayanan, serta berbagai kanal pengaduan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kritik dan masukan masyarakat tetap memperoleh tempat selama disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, menjaga kepercayaan publik merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi, sementara masyarakat memiliki peran mengawal jalannya pemerintahan secara objektif melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, dinamika demokrasi dapat menjadi sarana memperkuat kualitas pemerintahan, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan seluruh energi bangsa tetap terfokus pada pencapaian pembangunan serta kesejahteraan masyarakat..

*) Penulis adalah Content Writer di Clash of Politics Strategy

Oleh: Nareswara Putra

Momentum Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi saat yang tepat untuk melihat berbagai upaya pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata pengisian kemerdekaan adalah melalui percepatan program rumah subsidi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari percepatan revitalisasi sekolah, penguatan program elektrifikasi desa, pembangunan infrastruktur dasar, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan melalui berbagai skema pembiayaan yang semakin luas.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa sektor perumahan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, penyediaan rumah yang layak dan terjangkau memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan perumahan tidak hanya dipandang sebagai penyediaan tempat tinggal, melainkan juga sebagai investasi sosial yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Agus Harimurti Yudhoyono menilai percepatan pembangunan rumah subsidi membutuhkan kerja sama yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta sektor swasta. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci agar target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai secara optimal. Dengan kolaborasi yang baik, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap rumah layak huni dengan pembiayaan yang terjangkau.

Program rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain membantu masyarakat memiliki hunian sendiri, pembangunan perumahan turut menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, transportasi, hingga berbagai sektor usaha lainnya. Aktivitas pembangunan tersebut menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu penggerak penting dalam pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Komitmen pemerintah tersebut tercermin dari capaian penyaluran Kredit Pemilikan Rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mencatat hingga 31 Juli 2026 realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 121.363 unit rumah. Angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program rumah subsidi sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan bahwa selain rumah yang telah disalurkan, masih terdapat puluhan ribu permohonan masyarakat yang sedang diproses hingga tahap akad kredit. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah subsidi masih sangat tinggi. Pemerintah bersama BP Tapera terus berupaya mempercepat proses pembiayaan agar masyarakat dapat segera memperoleh hunian yang layak.

Dari sisi penyediaan, BP Tapera juga mencatat terdapat 21.077 unit rumah subsidi yang siap dipasarkan kepada masyarakat. Ketersediaan rumah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan sehingga proses penyaluran dapat berjalan lebih cepat. Dengan kesiapan tersebut, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk segera memiliki rumah melalui program subsidi pemerintah.

Data penerima manfaat menunjukkan bahwa kelompok buruh dan karyawan swasta menjadi penerima terbesar program KPR subsidi dengan total 76.715 unit rumah. Sementara itu, kelompok wirausaha telah menerima sebanyak 21.192 unit rumah subsidi. Capaian tersebut mencerminkan bahwa program ini benar-benar menyasar kelompok masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan agar dapat memiliki hunian sendiri.

Keberhasilan penyaluran rumah subsidi selama satu tahun terakhir menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Berbagai kebijakan lain juga terus dijalankan secara bersamaan, seperti pembangunan infrastruktur, revitalisasi sekolah, pemerataan akses listrik melalui program elektrifikasi desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keseluruhan program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi, konsistensi pemerintah menjaga keberlanjutan program rumah subsidi menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan rumah tidak hanya memberikan rasa aman bagi keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mendukung produktivitas ekonomi. Karena itu, keberhasilan program ini diharapkan terus berlanjut dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Pada akhirnya, makna kemerdekaan akan semakin terasa apabila setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Program rumah subsidi menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat, program ini diharapkan terus berkembang sehingga mampu memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan Indonesia di masa depan.

*) Pengamat Infrastruktur dan Perumahan

Jakarta,- Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,75 persen, pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap dipertahankan sebesar 5 persen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan mempertahankan bunga KPR subsidi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tetap dapat memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau meskipun kondisi suku bunga mengalami penyesuaian.

“BI Rate sudah 5,75 persen, tetapi bunga rumah subsidi tetap 5 persen. Ini adalah arahan Bapak Presiden agar masyarakat tetap bisa memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau,” ujar Maruarar.

Menurutnya, pemerintah terus menjaga agar MBR memperoleh akses pembiayaan yang ringan dan berkelanjutan. Selain bunga tetap 5 persen, masyarakat juga memperoleh berbagai kemudahan, mulai dari uang muka (down payment/DP) sebesar 1 persen hingga perlindungan asuransi selama masa kredit. Skema tersebut dirancang untuk memberikan rasa aman sekaligus meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah pertama.

“Penerima rumah subsidi juga mendapatkan perlindungan asuransi. Jika terjadi musibah pada debitur, keluarga tetap memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Maruarar.

Pemerintah juga menghadirkan berbagai insentif untuk menekan biaya kepemilikan rumah, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Berbagai kebijakan tersebut diharapkan semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.

“PBG yang sebelumnya berbayar kini digratiskan untuk MBR. BPHTB juga dibebaskan. Ditambah PPN DTP dan bunga tetap 5 persen sehingga biaya memiliki rumah semakin ringan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah menyediakan pilihan tenor kredit yang fleksibel hingga 40 tahun sehingga masyarakat dapat menyesuaikan besaran cicilan dengan kemampuan finansial masing-masing. Maruarar juga menegaskan bahwa rumah subsidi dipasarkan hanya setelah selesai dibangun sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap kualitas dan kondisi rumah yang dibeli.

“Rumah subsidi tidak jual gambar. Rumah harus jadi lebih dulu baru dijual, sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap rumah yang dibeli,” pungkasnya.