Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga medis sekaligus memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di Inggris.

Rencana itu disampaikan Prabowo usai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter karena jumlah lulusan setiap tahun belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, sementara banyak tenaga medis yang akan memasuki masa pensiun.

“Indonesia saat ini baru mampu meluluskan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Dengan angka tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan nasional, apalagi banyak dokter yang akan segera memasuki masa pensiun,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus diatasi melalui langkah strategis agar ketersediaan dokter dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Pemerintah harus menjalankan strategi jangka panjang agar kebutuhan tenaga medis di masa depan dapat dipenuhi dengan lebih cepat,” katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memperluas kerja sama dengan sejumlah universitas terbaik di Inggris yang telah menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kampus-kampus baru nantinya akan menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional.

“Kami ingin menerapkan standar pendidikan tinggi Inggris karena kualitasnya termasuk yang terbaik di dunia. Dengan begitu, lulusan dari kampus-kampus ini diharapkan mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah akan memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa berprestasi serta membuka peluang bagi dosen dan profesor asing untuk mengajar di Indonesia. Prabowo optimistis mahasiswa angkatan pertama dapat mulai menempuh pendidikan pada awal 2028.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kemitraan strategis dengan Imperial College guna mendukung pembangunan 10 kampus tersebut.

“Saat ini kami tengah membahas berbagai bentuk kemitraan strategis bersama Imperial College untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran,” ujar Brian.

Menurutnya, kerja sama tersebut meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, riset bersama, serta program profesor tamu. Brian berharap kolaborasi itu tidak hanya meningkatkan mutu 10 kampus baru, tetapi juga mendorong daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan layanan kesehatan nasional melalui rencana pembangunan 10 universitas yang berfokus pada bidang kedokteran dan sains. Program yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia sekaligus memperkuat kapasitas riset nasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan rencana pembangunan universitas tersebut mendapat dukungan dari Imperial College London, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia. Kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan delegasi Imperial College London di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Tadi juga dibicarakan terkait dengan rencana Bapak Presiden mendirikan 10 medical dan science university. Nantinya akan dibantu banyak oleh Imperial College,” kata Brian.

Menurut Brian, kolaborasi tersebut tidak hanya mencakup penyusunan kurikulum, tetapi juga peningkatan standar pengajaran, pengembangan penelitian bersama, hingga keterlibatan profesor internasional. Pemerintah menilai kerja sama tersebut dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

“Jadi nantinya kurikulumnya, penyiapan standar pengajarannya, kemudian _joint research-nya,_ kemudian juga _visiting professor_ akan banyak dilakukan bersama-sama dengan Imperial College dan juga kampus-kampus lainnya,” jelasnya.

Selain aspek akademik, kerja sama itu juga mencakup pengembangan fasilitas pendidikan kesehatan, termasuk desain rumah sakit pendidikan yang akan menjadi bagian dari universitas kedokteran dan sains yang dibangun. Pemerintah berharap keberadaan kampus-kampus baru tersebut mampu melahirkan lebih banyak tenaga kesehatan, ilmuwan, dan peneliti yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional.

“Imperial College ini peringkat keempat di dunia, sehingga kalau kerja sama ini nanti bisa direalisasikan, tentu ini peluang besar bagi Indonesia untuk bersama-sama langsung dengan kampus yang sangat top di dunia,” ungkap Brian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai rencana pembangunan universitas kedokteran dan sains merupakan langkah positif untuk memperkuat sumber daya manusia kesehatan Indonesia. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan kampus tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga menjangkau daerah-daerah yang masih membutuhkan penguatan pendidikan kedokteran.

“Kalau bisa bangunnya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Sumatera,” ujar Budi.

Pemerintah menilai pemerataan pembangunan kampus kedokteran dan sains akan memperkuat akses pendidikan tinggi sekaligus membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah. Dengan dukungan mitra internasional dan pemerataan lokasi pembangunan, program tersebut diharapkan menjadi fondasi penting bagi kemajuan pendidikan, riset, dan layanan kesehatan Indonesia di masa depan. (*)

Oleh: Dimas Saputra
Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan tinggi melalui kerja sama strategis dengan Imperial College London dalam pengembangan 10 kampus kedokteran dan sains di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong daya saing pendidikan nasional di tingkat global.

Rencana pembangunan 10 universitas baru tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto setelah mendampingi pertemuan delegasi Imperial College London dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Inggris, termasuk dukungan Imperial College dalam pembangunan kampus kedokteran dan sains yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Imperial College London akan berperan dalam berbagai aspek pengembangan institusi, mulai dari penyusunan kurikulum, penetapan standar pengajaran, pelaksanaan penelitian bersama, hingga menghadirkan profesor tamu internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia sekaligus memperkuat kualitas penelitian di bidang kedokteran dan sains.

Menurut Brian Yuliarto, kerja sama dengan salah satu universitas terbaik dunia itu merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat peningkatan kualitas akademik. Reputasi Imperial College London di bidang medis, sains, dan teknologi diyakini dapat menjadi modal penting dalam membangun universitas yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Ia juga menilai manfaat kerja sama tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh 10 kampus baru, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia melalui kolaborasi riset, pengembangan tenaga pengajar, serta peningkatan standar pendidikan nasional.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan juga ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri UK-Indonesia Education Roundtable di London. Dalam forum yang dihadiri sekitar 30 profesor dari 24 universitas terkemuka Inggris, Presiden menyampaikan pentingnya mempererat kerja sama pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa forum tersebut mempertemukan pemerintah Indonesia dengan berbagai universitas papan atas, antara lain King’s College London, Imperial College London, University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, London School of Economics, Queen Mary University, serta sejumlah perguruan tinggi unggulan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperluas kemitraan dengan universitas-universitas Inggris, baik melalui pembangunan kampus di Indonesia maupun kolaborasi akademik secara langsung.

Presiden juga menegaskan bahwa pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri tetap menjadi prioritas. Namun, pemerintah ingin menghadirkan pendidikan berkualitas internasional di dalam negeri agar lebih banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan terbaik tanpa harus belajar di luar negeri.

Pembangunan 10 universitas baru difokuskan pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga medis yang masih tinggi di Indonesia. Saat ini, jumlah lulusan dokter setiap tahun masih sekitar 9.000 orang, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan banyaknya dokter yang memasuki masa pensiun.

Melalui pembangunan kampus baru yang didukung universitas berkelas dunia, pemerintah berharap kapasitas pendidikan kedokteran dapat meningkat tanpa mengurangi kualitas. Kampus-kampus tersebut juga dirancang menjadi pusat penelitian dan inovasi yang mampu menghasilkan berbagai solusi di bidang kesehatan, farmasi, dan teknologi.

Pemerintah turut membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan perguruan tinggi Inggris melalui program pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian bersama, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, hingga pengembangan program studi. Seluruh langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan tinggi Indonesia.

Target pemerintah adalah agar 10 universitas baru tersebut mulai menerima mahasiswa pada 2028. Selain membangun infrastruktur kampus, pemerintah juga mempersiapkan kualitas akademik, laboratorium modern, lingkungan belajar yang aman, serta ekosistem pendidikan yang mampu menarik dosen dan peneliti internasional.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Berbagai program prioritas terus dijalankan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan pangan, hingga perluasan kerja sama internasional yang mendukung investasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi Indonesia yang lebih maju melalui peningkatan kualitas manusia.

Kerja sama dengan Imperial College London menjadi langkah strategis dalam memperkuat pendidikan tinggi Indonesia. Dukungan internasional, sinergi antarlembaga, serta komitmen pemerintah diharapkan mampu mempercepat lahirnya dokter, tenaga kesehatan, ilmuwan, dan peneliti berkualitas yang akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, berdaya saing global, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Indonesia pada masa depan.
*) Pengamat Pendidikan Tinggi dan Inovasi Nasional

Oleh: Yusuf Kurniawan
Pemerintah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan 10 kampus baru yang berfokus pada bidang kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga medis nasional sekaligus meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.

Pembangunan kampus-kampus baru itu dilatarbelakangi masih terbatasnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia. Kebutuhan tenaga medis dinilai terus meningkat, sementara jumlah lulusan dokter setiap tahun belum mampu mengimbanginya. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pelayanan kesehatan di berbagai daerah, terutama wilayah terpencil dan kawasan yang masih kekurangan tenaga medis. Karena itu, pemerintah memandang peningkatan kapasitas pendidikan kedokteran sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia saat ini baru mampu menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahun. Jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, apalagi banyak dokter yang akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun mendatang. Atas dasar itu, pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat pencetakan tenaga kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Inggris. Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan keinginan pemerintah memperluas kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi terbaik di Inggris yang selama ini telah menjalin kemitraan dengan sejumlah universitas di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pemerintah menilai pengalaman institusi pendidikan Inggris dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap 10 kampus baru nantinya mengadopsi standar pendidikan tinggi Inggris yang dikenal memiliki kualitas akademik, penelitian, dan inovasi yang kuat. Langkah ini diyakini dapat mempercepat transformasi pendidikan tinggi Indonesia sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memiliki kualitas setara dengan universitas terbaik dunia.

Selain meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada lulusan terbaik dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan melalui program beasiswa penuh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata sekaligus melahirkan dokter, peneliti, dan ilmuwan berkualitas tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

Pemerintah juga membuka peluang bagi dosen dan profesor dari luar negeri untuk mengajar serta melakukan riset di Indonesia. Kehadiran akademisi internasional diharapkan dapat memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperkuat budaya penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Di sisi lain, kawasan pendidikan yang akan dibangun juga dirancang memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas akademik sehingga mampu menarik tenaga pengajar terbaik dari berbagai negara.

Presiden Prabowo Subianto optimistis mahasiswa angkatan pertama sudah dapat mulai belajar pada awal tahun 2028. Target tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan sekaligus memastikan kebutuhan tenaga medis nasional dapat dipenuhi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas pendidikan tinggi.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Menurut Brian Yuliarto, pemerintah bersama Imperial College telah menjajaki berbagai bentuk kemitraan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia, khususnya pada bidang kedokteran. Kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung rencana pembangunan 10 Medical and Science University yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Imperial College akan berkontribusi dalam berbagai aspek pengembangan kampus, mulai dari penyusunan kurikulum, peningkatan standar pembelajaran, pelaksanaan riset bersama, hingga penyediaan program profesor tamu. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kurikulum, kompetensi dosen, dan budaya akademik sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh 10 kampus baru, tetapi juga menyebar ke berbagai perguruan tinggi lain di Indonesia.

Lebih lanjut, Brian Yuliarto meyakini peningkatan kualitas pendidikan tinggi akan berdampak pada meningkatnya posisi perguruan tinggi Indonesia dalam pemeringkatan dunia. Semakin kuat kualitas pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional yang dimiliki, semakin besar pula peluang universitas Indonesia memperoleh pengakuan global serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai capaian yang mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis mulai diperluas untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik, pembangunan Sekolah Rakyat dipersiapkan guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, revitalisasi sekolah terus berjalan di berbagai daerah, program pemeriksaan kesehatan gratis diperluas untuk meningkatkan layanan kesehatan preventif, pembangunan infrastruktur strategis tetap berlanjut, serta hilirisasi industri terus didorong guna memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan 10 kampus kedokteran dan sains menjadi salah satu investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat sistem kesehatan nasional. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, mitra internasional, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pendidikan tinggi berstandar dunia. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan lebih banyak tenaga medis berkualitas, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan, dan inovasi demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju.
*) Akademisi dan Pengamat Kebijakan Pendidikan Tinggi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu program strategis nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian hingga ke tingkat daerah. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut.

Pemerintah menargetkan Program MBG dapat menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat pada akhir 2026. Target besar tersebut mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Berbagai kalangan menilai Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan, program ini juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan potensi lokal.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif.

“Program MBG harus terus disempurnakan agar mampu membangun rantai pasok yang melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, serta produksi lokal yang semakin produktif. Ini merupakan kerja bersama yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengatakan bahwa kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di berbagai daerah.

“Program MBG berusaha menjangkau kontribusi sebesar-besarnya dari masyarakat. Kehadiran SPPG mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan aktivitas UMKM, koperasi, serta membuka peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional,” kata Tigor.

Data terbaru menunjukkan Program MBG telah berkontribusi terhadap penyerapan sekitar 1,28 juta tenaga kerja di berbagai daerah melalui operasional SPPG. Kondisi ini dinilai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.

“Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan wujud nyata gotong royong nasional dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia,” ujar Tigor.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Program MBG diyakini akan semakin memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan nasional melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Aktivis 98, Ikhyar Velayati, mengatakan MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi bangsa. Program ini bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi juga membangun fondasi Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Ikhyar di Medan.

Ia menjelaskan bahwa MBG telah menghidupi 29.567 mitra, menggandeng 443.505 pemasok, menyerap 1.478.360 tenaga kerja, serta menyalurkan makanan bergizi kepada 73.917.500 anak sekolah dan santri di seluruh Indonesia.

“Di balik setiap porsi makanan ada petani, peternak, nelayan, UMKM, hingga pekerja logistik yang menggantungkan penghasilannya pada perputaran ekonomi yang tercipta,” ujarnya.

Menurut Ikhyar, keberlanjutan program menjadi penting karena penghentian MBG akan berdampak tidak hanya kepada penerima manfaat, tetapi juga jutaan pelaku usaha dan tenaga kerja yang menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan MBG bersama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.

“Semenjak ada MBG, alhamdulillah, mereka merasakan manfaatnya, termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, termasuk juga tadi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Yandri.

Ia menjelaskan banyak BUMDes kini menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, koperasi desa juga berpotensi memperluas kesempatan kerja karena tenaga kerja direkrut dari masyarakat setempat.

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Wargiyati, menambahkan bahwa MBG turut mendorong terbentuknya desa-desa tematik sebagai pemasok bahan baku dapur MBG.

“MBG juga menjadi pendorong utama pembentukan desa tematik, seperti desa melon, desa padi, desa tomat, desa ayam pedaging, hingga desa ayam petelur untuk menyiapkan rantai pasok bahan baku yang memberi dampak pengganda serta meningkatkan perputaran ekonomi desa,” ujar Wargiyati.

Menurutnya, sinergi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat ekonomi pedesaan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui rantai pasok pangan yang semakin terintegrasi.

Oleh : Nancy Dora

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap pembangunan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kelembagaan lokal. Karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix.

Konsep pentahelix menempatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sebagai unsur utama yang saling bersinergi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Dalam konteks MBG, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat cakupan program yang besar, melibatkan jutaan penerima manfaat dan ribuan desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan yang efektif memerlukan dukungan lintas sektor agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.

Dukungan sepuluh asosiasi desa terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa pemerintah desa memandang program tersebut sebagai peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan desa bukan hanya sebagai lokasi pelaksanaan program, melainkan sebagai pelaku utama yang menjalankan rantai ekonomi di tingkat lokal. Desa dapat menjadi produsen bahan pangan, pengelola distribusi, hingga penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan dalam operasional program.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa MBG berpotensi melahirkan berbagai desa tematik berdasarkan komoditas unggulan lokal seperti desa jagung, desa melon, desa beras, desa ikan nila, hingga sentra peternakan ayam petelur. Menurutnya, keterlibatan Badan Usaha Milik Desa sebagai mitra Badan Gizi Nasional akan memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan.

Konsep desa tematik tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Selama ini, banyak desa hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas. Melalui MBG, komoditas lokal memperoleh pasar yang jelas dan berkelanjutan sehingga petani, peternak, dan pelaku usaha desa memperoleh kepastian usaha. Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di desa juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Setiap unit pelayanan diperkirakan mampu menyerap puluhan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja tersebut sangat penting dalam mengurangi pengangguran di pedesaan, terutama bagi generasi muda yang selama ini cenderung berpindah ke kota karena terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah asal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa program MBG memiliki dampak pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dana yang mengalir ke daerah akan mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat akar rumput. Ia juga optimistis bahwa pelaksanaan program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring dengan berbagai penyempurnaan yang dilakukan pemerintah.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan semata program bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki efek berantai. Ketika anggaran pemerintah masuk ke desa melalui pembelian bahan pangan, pembayaran tenaga kerja, dan operasional layanan gizi, maka daya beli masyarakat meningkat. Aktivitas ekonomi desa pun bergerak lebih dinamis.

Namun demikian, pelaksanaan program berskala besar tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Distribusi, kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, pengawasan, dan efisiensi anggaran menjadi sejumlah aspek yang harus terus diperbaiki. Kritik dan masukan yang konstruktif perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai alasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan mulia.

Di sinilah pentingnya kolaborasi pentahelix. Pemerintah bertugas menyusun regulasi dan memastikan keberlanjutan program. Akademisi dapat memberikan kajian dan evaluasi berbasis data. Dunia usaha mendukung rantai pasok dan investasi. Media berperan menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif. Sementara masyarakat menjadi pelaksana sekaligus pengawas di tingkat akar rumput.

Media massa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi mengenai MBG. Penyampaian informasi yang berimbang dapat mencegah munculnya disinformasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program. Di sisi lain, media juga dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi. Desa harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan yang mampu menghasilkan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pentahelix menjadi fondasi penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata.

MBG pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Program ini membangun generasi yang sehat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, MBG berpotensi menjadi salah satu kebijakan strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh: Alya Putri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menghadirkan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, program ini membangun kemitraan yang melibatkan berbagai pihak sehingga manfaat ekonominya menjangkau desa, pelaku usaha, hingga sektor pangan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang sinergi tersebut sebagai bagian penting dalam pembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG bersama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Menurut Yandri, masyarakat desa telah merasakan manfaat nyata karena kedua program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.

BUMDes menjadi salah satu mitra yang memperoleh peran strategis dalam implementasi Program MBG. Menurut Yandri, semakin banyak BUMDes yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional dalam memenuhi kebutuhan operasional program.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Yandri menjelaskan bahwa koperasi memiliki kemampuan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi.

Skema pembagian hasil usaha yang diterapkan memungkinkan sebagian pendapatan menjadi pendapatan asli desa, sementara sebagian besar lainnya kembali kepada masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.

Lapangan kerja baru menjadi salah satu dampak yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Yandri menilai keberadaan koperasi desa akan membantu mengurangi pengangguran karena tenaga kerja diprioritaskan berasal dari masyarakat setempat. Kebijakan tersebut sekaligus membuka peluang bagi warga desa untuk memperoleh pekerjaan tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.

Dukungan terhadap Program MBG tidak hanya datang dari dalam negeri. Global Chief Economist Juwai IQI Malaysia, Shan Saeed, menilai Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih relatif sehat dibandingkan banyak negara lain.

Kondisi fiskal Indonesia, menurut Shan, tercermin dari kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan serta mempertahankan rasio utang terhadap produk domestik bruto pada tingkat yang terkendali. Ia menilai pengelolaan tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.

Fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis. Shan melihat cadangan devisa yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial sekaligus mendorong pembangunan nasional.

Dampak ekonomi Program MBG, menurut Shan, tidak dapat diukur hanya dalam jangka pendek. Ia berpandangan bahwa sebagaimana kebijakan ekonomi lainnya, manfaat program membutuhkan waktu hingga memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan dengan perspektif jangka panjang.

Pendekatan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan dinilai mampu menjaga konsumsi domestik. Shan menilai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung akan mendorong aktivitas berbagai sektor usaha sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Stabilitas pasokan pangan juga menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan Program MBG. Shan menilai pemerintah berhasil menjaga ketersediaan berbagai kebutuhan pokok sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan yang diperlukan. Kondisi tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan program di berbagai daerah.

Aktivis 98, Ikhyar Velayati, turut menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul. Menurutnya, program tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai bantuan sosial karena memiliki tujuan yang lebih besar dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Dampak ekonomi Program MBG, menurut Ikhyar, sangat luas karena melibatkan puluhan ribu mitra, ratusan ribu pemasok, serta jutaan tenaga kerja dari berbagai sektor. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku logistik menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok.

Keberlanjutan Program MBG menjadi hal yang penting untuk dijaga. Ikhyar menilai penghentian program berpotensi memengaruhi jutaan pelaku usaha dan tenaga kerja yang telah bergantung pada aktivitas ekonomi yang tercipta melalui rantai pasok pangan nasional. Oleh sebab itu, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan.

Pemenuhan gizi anak sejak dini menjadi sasaran utama Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ikhyar menilai upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi stunting, meningkatkan kemampuan belajar, memperkuat perkembangan kognitif, dan membangun produktivitas generasi masa depan.

Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa investasi pada pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia. Ikhyar menilai Indonesia tengah menempuh arah yang sama melalui Program MBG dengan mengintegrasikan kebijakan gizi, pemberdayaan ekonomi, serta kemitraan lintas sektor.

Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, Program MBG diharapkan terus memperluas manfaat ekonomi dan sosial sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perbankan patriotik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Merdeka. Pemerintah menilai perbankan milik negara memiliki posisi strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan Presiden menghendaki adanya paradigma baru dalam pengelolaan bank-bank milik negara. Menurutnya, keberhasilan Himbara tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

“Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik,” ujar Muhammad Qodari.

Qodari menjelaskan bahwa bank-bank pelat merah diharapkan lebih aktif menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Pemerintah menginginkan lembaga perbankan hadir secara langsung di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan sektor produktif.

“Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang,” kata Qodari.

Presiden juga mendorong Himbara agar tidak hanya menunggu calon nasabah datang ke kantor cabang, melainkan melakukan pendekatan proaktif kepada pelaku usaha di berbagai daerah. Upaya tersebut dinilai dapat mempercepat pertumbuhan usaha produktif sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa penguatan fungsi sosial dan ekonomi bank-bank Himbara tetap harus berjalan seiring dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola yang baik. Menurut Qodari, Presiden meminta agar kesehatan industri perbankan tetap menjadi prioritas.

“Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut kekuatan ekonomi Himbara sangat besar. Berdasarkan kapitalisasi pasar, nilai gabungan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp1.100 triliun atau setara sekitar 10 persen dari total nilai perusahaan di pasar modal Indonesia.

“Perbankan juga semata-mata tidak hanya mengejar dari segi laba, tetapi juga harus dirasakan kehadirannya ke masyarakat,” ujar Rosan.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong sektor perbankan untuk memperkuat fungsi intermediasi melalui penyaluran likuiditas yang lebih besar kepada sektor-sektor produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri manufaktur, serta sektor strategis nasional.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa likuiditas yang kuat harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan. “Likuiditas yang tersedia perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,” katanya.

Purbaya menambahkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan terus diperkuat agar penyaluran kredit dapat berlangsung secara sehat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ia menilai peningkatan pembiayaan kepada dunia usaha akan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. “Kita ingin sektor keuangan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa industri perbankan nasional memiliki kondisi permodalan dan likuiditas yang memadai untuk mendukung ekspansi kredit. Menurutnya, OJK akan terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendorong fungsi intermediasi agar pembiayaan semakin menjangkau sektor riil. “Perbankan perlu terus meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Mahendra menambahkan bahwa penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan inovasi layanan keuangan tetap menjadi prioritas agar penyaluran pembiayaan berlangsung sehat dan tepat sasaran. Ia menilai sinergi antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. “Dengan sistem keuangan yang sehat, dunia usaha akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Pemerintah juga terus mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi industri, ketahanan pangan, perumahan rakyat, serta transformasi ekonomi daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tengah persaingan global.

Melalui penguatan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah optimistis likuiditas yang tersedia dapat semakin banyak mengalir ke sektor ekonomi nyata. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.