Oleh: Bhaila Magnanagari *)

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kekhawatiran publik adalah hal yang wajar. Harga pangan, nilai tukar, inflasi, dan pergerakan pasar keuangan memang menjadi isu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Namun, kekhawatiran tidak boleh berkembang menjadi kepanikan. Jika membaca data secara jernih, ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang cukup kuat, terkendali, dan memiliki prospek yang menjanjikan.

Salah satu indikator paling penting adalah inflasi. Pada Mei 2026, inflasi nasional secara tahunan tercatat sebesar 3,08 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target pemerintah, yakni 1,5 persen hingga 3,5 persen. Artinya, secara umum laju kenaikan harga masih terkendali dan belum menunjukkan gejala lonjakan yang membahayakan daya beli masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional masih terkendali, meski terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai. Ia menyoroti kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai sektor yang memberi tekanan. Untuk pangan, komoditas seperti cabai dan minyak goreng tetap menjadi perhatian pemerintah.

Namun ada kabar baik yang patut dicatat. Beras, sebagai kebutuhan pokok paling penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tidak lagi masuk dalam kelompok utama penyumbang inflasi bulanan. Tito Karnavian menilai kondisi ini positif karena beras selama ini kerap menjadi komoditas yang paling menentukan stabilitas harga nasional. Dengan terkendalinya harga beras, tekanan terhadap rumah tangga menjadi lebih ringan.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menyampaikan bahwa inflasi beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Pada Mei 2024, inflasi beras sempat berada pada level 3,59 persen. Namun pada Mei 2026, angkanya turun jauh menjadi 0,38 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan mulai memberi hasil nyata.

Pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen menjaga daya beli masyarakat. Sejak Januari hingga awal Juni 2026, GPM telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. Program ini penting karena tidak hanya membantu konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga menjaga agar distribusi pangan tetap berjalan di berbagai daerah.

Di sisi pasar keuangan, sinyal positif juga terlihat. Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai peluang Indonesia untuk tetap bertahan dalam kategori emerging market MSCI masih besar. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan fundamental, mulai dari likuiditas pasar yang besar, kapitalisasi pasar yang memadai, hingga peran strategis sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara.

Status tersebut penting karena memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia. Jika status emerging market tetap terjaga, ketidakpastian dapat berkurang dan arus modal asing berpeluang kembali masuk ke pasar domestik. Dalam ekonomi modern, kepercayaan investor adalah salah satu indikator penting bahwa sebuah negara masih dianggap memiliki prospek pertumbuhan yang sehat.

Optimisme itu juga terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan dalam beberapa waktu terakhir. Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara Indonesia, menilai penguatan IHSG menunjukkan bahwa investor masih percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja perusahaan-perusahaan nasional. Ia menekankan bahwa meskipun sentimen jangka pendek bisa memengaruhi pasar, pada akhirnya investor akan kembali melihat kekuatan fundamental negara dan perusahaan.

Sinyal lain datang dari pergerakan rupiah. Ekonom Universitas Indonesia dan University of Amsterdam, Josua Pardede, menilai penguatan rupiah mulai memberi ruang optimisme bagi sektor riil, termasuk industri otomotif. Rupiah yang lebih kuat dapat membantu menekan biaya impor komponen, sehingga produsen memiliki ruang untuk menjaga harga tetap kompetitif. Bagi masyarakat, stabilitas ini penting karena dapat menahan tekanan harga barang konsumsi yang bergantung pada bahan baku impor.

Tentu, optimisme tidak berarti menutup mata terhadap risiko. Beberapa harga komoditas masih perlu diawasi. Minyak goreng, cabai, bawang merah, dan sejumlah komoditas hortikultura tetap membutuhkan pemantauan ketat. Gejolak global juga masih dapat memengaruhi nilai tukar, arus modal, dan harga energi. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah memiliki instrumen dan respons kebijakan yang terus berjalan.

Karena itu, narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang memburuk secara drastis tidak sepenuhnya sesuai dengan data. Inflasi masih dalam sasaran, harga beras relatif terkendali, gerakan pangan murah terus berjalan, pasar modal tetap menunjukkan kepercayaan, dan rupiah mulai memberi sinyal penguatan pada sektor riil.

Masyarakat tentu berhak kritis terhadap kebijakan ekonomi. Namun kritik akan lebih sehat bila dibangun di atas data yang utuh, bukan rasa panik. Dalam situasi global yang tidak mudah, Indonesia tidak sedang berdiri di atas fondasi rapuh. Justru berbagai indikator menunjukkan bahwa ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik adalah kewaspadaan yang tenang. Pemerintah perlu terus menjaga harga pangan, memperkuat koordinasi kebijakan, dan memastikan stabilitas ekonomi dirasakan sampai ke rumah tangga. Namun masyarakat juga tidak perlu larut dalam narasi pesimistis. Dengan inflasi terkendali, pangan utama relatif stabil, pasar keuangan tetap dipercaya, dan fundamental ekonomi yang masih kuat, Indonesia memiliki alasan yang cukup untuk tetap optimistis.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Winna Nartya *)

Belakangan ini berkembang narasi bahwa perekonomian Indonesia sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pelemahan nilai tukar rupiah, dinamika pasar keuangan global, serta ketidakpastian geopolitik internasional sering dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ekonomi nasional sedang menuju arah yang negatif. Namun, jika dicermati secara lebih objektif dan berbasis data, gambaran tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian Indonesia saat ini.

Dalam ilmu ekonomi, persepsi memang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pasar. Akan tetapi, penilaian terhadap kesehatan ekonomi sebuah negara tidak dapat hanya didasarkan pada satu atau dua indikator yang bersifat jangka pendek. Yang lebih penting adalah melihat fundamental ekonomi secara menyeluruh, mulai dari kondisi fiskal, daya tahan sektor keuangan, tingkat investasi, hingga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tekanan global.

Dalam konteks tersebut, sejumlah indikator justru menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang relatif kuat. Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menilai bahwa kondisi fiskal Indonesia hingga pertengahan 2026 masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Salah satu indikator penting adalah defisit anggaran yang hingga Mei 2026 tercatat hanya sekitar 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara dalam batas yang aman. Di banyak negara berkembang, defisit fiskal yang membengkak sering menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi. Namun kondisi Indonesia justru memperlihatkan disiplin fiskal yang tetap terjaga di tengah berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan.

Kinerja penerimaan negara juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga Mei 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh sekitar 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan bahkan meningkat sekitar 22 persen secara tahunan, didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan penguatan penerimaan dari berbagai sektor produktif.

Di saat yang sama, penerimaan negara bukan pajak juga mengalami peningkatan yang signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan sumber-sumber penerimaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Narasi bahwa Indonesia semakin bergantung pada utang luar negeri juga tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang tersedia. Ekonom Myrdal Gunarto mencatat bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia hingga April 2026 hanya sekitar 1,9 persen secara tahunan. Dengan total utang luar negeri sekitar 439,8 miliar dolar Amerika Serikat, posisi Indonesia masih tergolong moderat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Pertumbuhan utang yang relatif rendah menunjukkan bahwa pemerintah maupun sektor swasta tidak mengandalkan pembiayaan eksternal secara berlebihan.

Selain faktor fiskal dan utang, indikator lain yang patut diperhatikan adalah kepercayaan investor. Dalam beberapa waktu terakhir muncul narasi bahwa investor asing mulai meninggalkan Indonesia. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Keberhasilan Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan tingkat permintaan yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang menarik oleh investor internasional. Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi, bahkan menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pasar global masih memiliki keyakinan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dengan kata lain, narasi “Sell Indonesia” yang sering muncul dalam perdebatan publik tidak memperoleh dukungan kuat dari perilaku investor global. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu tetap tingginya minat terhadap berbagai instrumen investasi yang terkait dengan Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak tinggal diam menghadapi tantangan global yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Langkah tersebut mencakup pengendalian harga pangan, menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, memastikan stok energi dan beras nasional tetap aman, memperkuat disiplin fiskal, hingga meningkatkan efektivitas belanja negara. Pemerintah juga memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar respons terhadap dinamika ekonomi global menjadi lebih terintegrasi.

Tidak hanya itu, berbagai stimulus yang menyentuh langsung masyarakat juga terus digulirkan. Mulai dari bantuan pangan, diskon transportasi, dukungan sektor perumahan, hingga program magang dan vokasi yang bertujuan memperluas kesempatan kerja. Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa fokus pemerintah bukan hanya menjaga angka-angka makroekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pada sektor pangan, pemerintah terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Keberhasilan mengendalikan inflasi pangan menjadi salah satu faktor penting yang membuat tekanan ekonomi global tidak sepenuhnya diteruskan kepada rumah tangga Indonesia.

Masyarakat tidak perlu terjebak dalam pesimisme yang berlebihan. Fundamental fiskal yang sehat, penerimaan negara yang meningkat, posisi utang yang moderat, kepercayaan investor yang tetap terjaga, serta berbagai langkah antisipatif pemerintah menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus bertumbuh di tengah ketidakpastian global. Dengan fondasi ekonomi yang masih kuat dan koordinasi kebijakan yang terus diperkuat, Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melanjutkan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh : Aulia Rachma

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan, pemerintah terus memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN tidak hanya menjadi dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemerintah dalam memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat sekaligus memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Ketidakpastian global yang terjadi akibat berbagai tekanan ekonomi internasional menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap adaptif dan responsif agar mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional. APBN diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, perlindungan sosial, penguatan sektor produktif, serta keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Melalui kebijakan fiskal yang terarah, pemerintah memastikan APBN tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi nasional. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan memperhatikan efektivitas belanja negara, optimalisasi penerimaan, serta pengembangan pembiayaan yang mampu mendukung berbagai program pembangunan prioritas.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung berbagai Prioritas Nasional Tahun 2027. Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta penguatan pembiayaan yang inovatif. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah terus menjaga kinerja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat optimalisasi pendapatan negara, memastikan belanja pemerintah semakin berkualitas, serta mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif guna mendukung pembangunan nasional.

Penguatan peran APBN diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah program prioritas pemerintah pada 2027 antara lain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemberantasan penyelundupan, hingga implementasi program mandatori biodiesel B50.

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa APBN memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah memastikan belanja negara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

APBN juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Melalui berbagai kebijakan yang dijalankan, pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat, dunia usaha tetap mendapatkan dukungan, serta pembangunan nasional dapat berjalan secara konsisten meskipun menghadapi tekanan eksternal.

Ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari berbagai indikator makroekonomi yang tetap menunjukkan kinerja positif. Di tengah tekanan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia mampu mempertahankan surplus selama 72 bulan berturut-turut, didukung oleh cadangan devisa yang memadai.

Dari sisi fiskal, kinerja keuangan negara juga menunjukkan perkembangan yang kuat. Pendapatan negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang tetap sehat sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang tetap solid dengan dukungan kinerja fiskal yang sehat dan berkelanjutan di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan. Kepercayaan terhadap fondasi ekonomi nasional menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menghadapi berbagai risiko eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa APBN memiliki fungsi strategis sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menyampaikan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berlandaskan amanat konstitusi untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.

Presiden menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah menjalankan amanat UUD 1945, termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan tersebut, APBN harus menjadi instrumen perjuangan bangsa yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan fondasi ekonomi yang kuat, pengelolaan fiskal yang sehat, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, pemerintah optimistis APBN 2027 akan menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. APBN diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan setiap kebijakan fiskal memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. APBN 2027 tidak hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang mampu menciptakan peluang baru, memperluas manfaat pertumbuhan, dan memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan masa depan.

)* Pengamat Publik

Oleh : Aulia Rachma

Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian dunia, Indonesia terus menunjukkan kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Berbagai tekanan global, mulai dari perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, gejolak geopolitik, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional, belum mampu menggeser fondasi ekonomi nasional yang selama ini dibangun melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terukur. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus melanjutkan agenda pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama mencapai 5,61 persen, mencerminkan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik. Di saat yang sama, inflasi tetap berada dalam kisaran yang terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terus terjaga. Stabilitas harga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kepercayaan konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Selain pertumbuhan yang tetap solid, Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat dari sisi eksternal. Neraca perdagangan nasional terus mencatat surplus selama puluhan bulan berturut-turut. Kinerja ekspor yang tetap terjaga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa negara dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Cadangan devisa yang memadai juga menjadi bantalan penting dalam menghadapi berbagai gejolak yang mungkin terjadi di pasar keuangan global.

Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk memastikan setiap langkah yang diambil mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sinergi tersebut menjadi semakin penting di tengah tekanan global yang dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar, arus modal, maupun aktivitas perdagangan internasional.

Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi juga ditopang oleh komitmen pemerintah dalam mempertahankan kesehatan fiskal negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa berpandangan bahwa kebijakan fiskal harus terus memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja pemerintah, dan pengembangan pembiayaan yang inovatif menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Karena itu, pengelolaan fiskal terus diarahkan untuk mendukung berbagai Prioritas Nasional 2027, termasuk penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Optimisme terhadap prospek ekonomi nasional juga terlihat dari pandangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menilai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas telah memberikan respons positif di pasar keuangan. Menurutnya, langkah tersebut mampu memperkuat kepercayaan investor yang tercermin dari pergerakan positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta membaiknya nilai tukar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih berlangsung.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjaga daya beli masyarakat. Melalui berbagai program prioritas, pemerintah berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peningkatan layanan kesehatan, hingga penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Program-program tersebut tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga menciptakan efek berganda yang mampu menggerakkan sektor usaha dan membuka lapangan kerja baru.

Di sisi lain, pemerintah terus menjaga disiplin fiskal agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pendapatan negara yang menunjukkan tren positif memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendukung berbagai agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pengelolaan defisit dan utang negara tetap dilakukan secara hati-hati sehingga kesehatan fiskal nasional dapat terus terjaga.

Kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia juga terlihat dari semakin kuatnya dukungan lembaga keuangan global terhadap berbagai proyek pembangunan nasional. Salah satu contoh terbaru adalah komitmen pendanaan jangka panjang senilai US$17 miliar dari AIIB untuk mendukung proyek pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dipandang memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, tata kelola fiskal yang kredibel, serta kemampuan yang baik dalam mengelola risiko ekonomi.

Dengan fundamental ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang semakin solid, serta dukungan kepercayaan dari investor dan lembaga internasional, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi berbagai dinamika global. Ketahanan ekonomi yang mampu dibangun di tengah tekanan global menunjukkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Pengamat Publik

Jakarta — Sejumlah indikator ekonomi dinilai masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan global. Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menilai derasnya kritik terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu dilihat secara lebih proporsional karena perkembangan fiskal terkini justru menunjukkan pergerakan positif.

“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” ucap Didik di Jakarta.

Menurut Didik, kemampuan pemerintah menjaga defisit tetap rendah menjadi sinyal bahwa pengelolaan fiskal masih berada dalam koridor yang aman. Ia juga menilai pemerintah telah merespons desakan publik terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan penyesuaian.

Didik menyebut anggaran MBG telah diturunkan menjadi Rp268 triliun dan berpotensi kembali menurun seiring komitmen pemerintah untuk memfokuskan pelaksanaan program di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain itu, ia menilai defisit fiskal yang terkendali turut didukung oleh kenaikan pendapatan negara, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.

“Pembiayaan fiskal mencapai Rp379,4 triliun, setara 55,1 persen dari target anggaran setahun penuh. Artinya ada penyediaan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan anggaran di sisa tahun ini,” kata Didik.

Ia menjelaskan, pendapatan fiskal tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026 dengan nilai mencapai Rp1.185 triliun. Sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak yang naik 22 persen secara tahunan, terutama ditopang kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 41 persen.

“Selain itu, pendapatan non-pajak mencatatkan peningkatan 19,9 persen hingga Mei 2026, terutama berasal dari sektor teknologi, informasi dan komunikasi,” ungkapnya.

Meski demikian, Didik mengingatkan pemerintah tetap perlu memperbaiki rasio pajak yang masih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN. Ia menilai potensi penerimaan dari sektor pertambangan, manufaktur, dan basis penduduk Indonesia yang besar masih dapat dioptimalkan.

Dari sisi pembiayaan luar negeri, ekonom Myrdal Gunarto menilai posisi utang luar negeri Indonesia juga masih tergolong moderat. Pertumbuhan utang luar negeri pada April 2026 tercatat 1,9 persen secara tahunan dengan nilai total 439,8 miliar dollar AS.

“Perkembangan utang luar negeri kita memang pertumbuhannya masih pelan, dari 1 persen menjadi 1,9 persen secara tahunan pada April 2026. Ini masih mencerminkan ketergantungan yang relatif rendah dari pemerintah ataupun pelaku bisnis swasta terhadap kebutuhan mereka untuk melakukan utang luar negeri,” ujar Myrdal Gunarto.

Sementara itu, penerbitan obligasi global perdana Danantara Investment Management senilai 1,5 miliar dollar AS juga dinilai menjadi sinyal positif kepercayaan investor terhadap Indonesia. Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi, menyebut tingginya permintaan investor membantah narasi bahwa pasar global mulai meninggalkan Indonesia.

“Keberhasilan penerbitan obligasi global Danantara menunjukkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kuat. Ini sekaligus membantah narasi ‘Sell Indonesia’. Yang terjadi justru sebaliknya, dunia sedang menunjukkan sikap ‘Buy Indonesia’,” kata Iswadi.

JAKARTA — Di tengah munculnya berbagai narasi pesimistis terhadap kondisi ekonomi nasional, sejumlah ekonom dan akademisi justru menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik.

Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi, menilai keberhasilan Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global senilai 1,5 miliar dolar AS menjadi bukti nyata bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Keberhasilan penerbitan obligasi global Danantara menunjukkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kuat. Ini sekaligus membantah narasi ‘Sell Indonesia’. Yang terjadi justru sebaliknya, dunia sedang menunjukkan sikap ‘Buy Indonesia’,” kata Iswadi di Jakarta.

Penerbitan obligasi tersebut mendapat respons sangat positif dari pasar internasional. Nilai pemesanan tercatat mencapai 4,6 miliar dolar AS atau mengalami oversubscription lebih dari tiga kali lipat dibanding target awal sebesar 1 miliar dolar AS.

Menurut Iswadi, tingginya minat investor tersebut menunjukkan bahwa pasar global masih melihat prospek ekonomi Indonesia secara positif.

“Jika investor tidak percaya terhadap masa depan ekonomi Indonesia, mustahil permintaan bisa mencapai lebih dari tiga kali lipat target penerbitan. Ini menjadi indikator penting bahwa kepercayaan pasar masih sangat tinggi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini. Ia menilai kritik yang menyebut disiplin fiskal pemerintah memburuk tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terkini.

“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” kata Didik.

Menurutnya, kemampuan pemerintah menjaga defisit pada level rendah menunjukkan pengelolaan APBN masih berada pada jalur yang sehat. Selain itu, pendapatan negara juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Pendapatan fiskal meningkat sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Penerimaan pajak naik 22 persen dan menjadi salah satu penopang utama stabilitas fiskal kita,” ujarnya.

Didik juga menyoroti pembiayaan fiskal yang telah mencapai Rp379,4 triliun atau setara 55,1 persen dari target tahunan.

“Artinya ada penyediaan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan anggaran di sisa tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Myrdal Gunarto menilai risiko utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih relatif terkendali karena kenaikannya belum terlalu agresif. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada April 2026 hanya sebesar 1,9 persen secara tahunan.

“Perkembangan utang luar negeri kita memang pertumbuhannya masih pelan. Ini masih mencerminkan ketergantungan yang relatif rendah dari pemerintah ataupun pelaku bisnis swasta terhadap kebutuhan mereka untuk melakukan utang luar negeri,” kata Myrdal.

Ia menjelaskan bahwa sektor swasta saat ini masih cenderung berhati-hati melakukan ekspansi akibat ketidakpastian global, sehingga kenaikan utang lebih banyak berasal dari kebutuhan pembiayaan pemerintah dan refinancing utang jatuh tempo.

Di sisi lain, Myrdal Gunarto menilai diversifikasi sumber pembiayaan yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan langkah antisipatif yang positif.

“Panda Bond bagus karena yield-nya terlihat lebih rendah dibandingkan instrumen surat utang dalam mata uang lain. Ini menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan kebutuhan APBN,” ujarnya.

JAKARTA – Berbagai indikator ekonomi dan pasar keuangan menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada jalur yang kuat dan menjanjikan. Sejumlah pengamat menilai narasi pesimistis terhadap perekonomian nasional tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi riil yang tercermin dari kepercayaan investor, penguatan pasar modal, hingga membaiknya nilai tukar rupiah.

Menjelang pengumuman hasil evaluasi klasifikasi pasar global oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI), pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai peluang Indonesia untuk tetap mempertahankan status sebagai pasar berkembang (emerging market) masih sangat besar.

“Menurut saya peluang Indonesia untuk tetap bertahan dalam kategori emerging market MSCI masih lebih besar,” kata Elandry.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki sejumlah keunggulan fundamental yang menjadi pertimbangan penting dalam penilaian MSCI, mulai dari likuiditas pasar yang besar, kapitalisasi pasar yang memadai, hingga posisi strategis Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

“Meskipun masih ada beberapa catatan terkait market accessibility, secara umum Indonesia masih memiliki likuiditas pasar yang besar, kapitalisasi pasar yang memadai, serta peran yang cukup penting di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Elandry menilai kepastian status Indonesia dalam klasifikasi MSCI nantinya berpotensi menjadi katalis positif bagi masuknya kembali dana asing ke pasar domestik.

“Untuk arus dana asing, skenario utama saya adalah tidak terjadi _outflow_ signifikan apabila status _emerging market_ tetap dipertahankan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kepastian tersebut akan mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi perhatian investor global.

“Kepastian status tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan mendukung masuknya kembali capital flow asing ke pasar domestik,” tuturnya.

Optimisme serupa disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. Menurutnya, penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi nasional.

“Kami tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa pergerakan pasar dalam jangka pendek memang kerap dipengaruhi berbagai sentimen, namun pada akhirnya investor akan kembali melihat kekuatan fundamental ekonomi dan kinerja perusahaan.

“Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara,” katanya.

Di sektor riil, penguatan nilai tukar rupiah juga mulai memberikan dampak positif terhadap dunia usaha. Ekonom Universitas Indonesia dan University of Amsterdam, Josua Pardede, menilai apresiasi rupiah memberikan ruang optimisme bagi industri otomotif nasional.

“Penguatan rupiah memberi ruang optimisme bagi industri otomotif, tetapi optimisme itu perlu sangat terukur, tidak serta-merta diterjemahkan sebagai pemulihan permintaan yang kuat,” ujar Josua.

Menurutnya, rupiah yang lebih kuat dapat membantu menekan biaya impor berbagai komponen industri sehingga produsen memiliki ruang lebih besar untuk menjaga harga tetap kompetitif.

“Ini penting karena pasar otomotif sedang sensitif terhadap harga dan cicilan,” katanya.

Josua menambahkan bahwa penguatan rupiah saat ini lebih realistis dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga dibanding langsung menurunkan harga kendaraan secara besar-besaran.

“Rupiah yang menguat lebih realistis dipakai untuk menahan kenaikan harga, bukan langsung menurunkan harga besar-besaran,” jelasnya.

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan yang kuat.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pengendalian harga pangan strategis untuk menjaga laju inflasi nasional tetap berada dalam rentang sasaran. Pada Mei 2026, inflasi nasional secara tahunan tercatat sebesar 3,08 persen atau masih berada dalam target pemerintah di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, inflasi nasional masih terkendali meski terdapat sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai. Menurutnya, kenaikan terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sektor transportasi, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

“Khusus untuk makanan, minuman, tembakau, posisi masih pada cabai ya. Cabai yang paling tinggi 0,08 diikuti minyak goreng,” ujar Tito.

Tito menegaskan pemerintah daerah perlu terus mencermati perkembangan harga komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, ia menyebut bahan pangan pokok utama seperti beras relatif terjaga.

“Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah minyak goreng. Karena minyak goreng adalah kebutuhan utama. Ada 165 kabupaten kota yang tadi di kenaikan, 73 yang mengalami penurunan,” ungkap Tito.

Ia juga mengapresiasi pengendalian harga beras yang dinilai semakin baik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beras tidak lagi masuk dalam kelompok utama penyumbang inflasi bulanan.

“Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama inflasi month to month,” kata Tito.

Menurutnya, kondisi tersebut penting karena beras selama ini kerap menjadi komoditas utama yang memengaruhi inflasi nasional.

“Beras itu biasanya yang menjadi penyumbang utama, itu yang menjadi concern dan kebutuhan utama masyarakat. Sekarang relatif cukup baik dijaga,” ujarnya.

Meski harga beras relatif terkendali, Tito tetap mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga kewaspadaan. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan, masih terdapat 116 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sementara 50 kabupaten/kota mengalami penurunan.

“Beras memang ada beberapa daerah yang naik, tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. Yang turun juga ada 50 kabupaten kota. Jadi good news-nya, beras bagus,” tambah Tito.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa inflasi beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, inflasi beras terakhir yang cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 sebesar 3,59 persen. Pada Mei 2026, inflasi beras turun jauh menjadi 0,38 persen.

Untuk menjaga stabilisasi harga pangan, Amran meminta seluruh kepala daerah terus menggencarkan pasar murah bersama Bulog dan ID Food. Menurutnya, intervensi pasar tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga dapat membantu menjaga harga di tingkat peternak.

“Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi offtaker dari telur dan ayam,” ujar Amran.

Program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Sejak Januari hingga awal Juni 2026, GPM telah digelar sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil disinergikan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi fiskal, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang sehat. Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, menilai berbagai kritik yang menyebut kondisi fiskal Indonesia memburuk tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terkini.

“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” ujar Didik.

Menurutnya, kemampuan pemerintah menjaga defisit fiskal tetap rendah menunjukkan disiplin pengelolaan anggaran yang baik di tengah tekanan global. Selain itu, pembiayaan fiskal yang telah mencapai Rp379,4 triliun atau sekitar 55,1 persen dari target tahunan menunjukkan tersedianya ruang pendanaan yang cukup untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Didik juga menyoroti peningkatan pendapatan negara yang tumbuh sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026 menjadi Rp1.185 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat sekitar 22 persen serta kenaikan pendapatan non-pajak dari berbagai sektor produktif.

Sementara itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan daya beli masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan secara masif di berbagai daerah. Program tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi pangan.

Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras pada Mei 2026 tercatat hanya 0,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

“Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir,” ujar Amran.

Pemerintah juga memperoleh dukungan dari kalangan legislatif terhadap berbagai stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menilai insentif di sektor transportasi publik dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga.

“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.

Melalui kombinasi pengendalian inflasi, penguatan fiskal, stabilisasi nilai tukar, serta berbagai stimulus yang menyentuh langsung masyarakat, pemerintah optimistis aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh kuat.

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Berbagai langkah strategis disiapkan guna mengendalikan inflasi, menjaga harga kebutuhan pokok, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah strategis sebagai instrumen mitigasi menghadapi tantangan ekonomi global. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.

“Langkah-langkah ini disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.

Langkah yang ditempuh antara lain menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, mengendalikan harga pangan, memastikan pasokan energi dan stok beras nasional tetap aman, serta menjaga disiplin fiskal dengan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat efisiensi belanja negara, mengoptimalkan pendapatan sumber daya alam melalui perbaikan tata kelola ekspor dan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat, seperti diskon tiket transportasi, bantuan pangan, insentif sektor perumahan, hingga program magang dan vokasi untuk memperluas kesempatan kerja.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto. Menurutnya, stimulus di sektor transportasi publik dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” kata Sofwan.

Ia menilai momentum pemberian stimulus menjelang masa libur sekolah merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong aktivitas perjalanan masyarakat sekaligus menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa.

Di sektor pangan, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen strategis menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat. Program tersebut dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mengatakan stabilitas harga beras berhasil dijaga dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, pemerintah tetap menggencarkan pasar murah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.

“GPM akan terus dilaksanakan bersama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia,” ujar Amran.

Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut beras saat ini tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan berbagai upaya pengendalian harga pangan yang dilakukan pemerintah berjalan cukup efektif.

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah optimistis kombinasi pengendalian inflasi, stimulus ekonomi, penguatan sektor pangan, serta koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat.