Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring datangnya musim kemarau. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mengedepankan upaya pencegahan melalui kolaborasi lintas sektor guna melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan arahan Presiden Prabowo menjadi landasan utama dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mengutamakan berbagai langkah pencegahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan,” kata Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan bahwa pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga mitra internasional. Karena itu, komunikasi yang intensif dan koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat agar upaya pencegahan berjalan efektif.

“Terus jalin komunikasi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan kolaborasi, persoalan besar seperti karhutla dapat kita selesaikan bersama,” ujar Raja Juli Antoni.

Komitmen memperkuat kapasitas nasional juga diwujudkan melalui kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan Indonesia Forest and Land Fire Management Center di Daops Manggala Agni Sumatra XVII/OKI, Sumatra Selatan. Co-Director Jeong Cheol-Ho menjelaskan bahwa pusat pengendalian ini merupakan hasil kemitraan erat antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama lima tahun terakhir. Selama periode tersebut, kedua negara aktif bertukar pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kebakaran hutan.

“Lima tahun lalu kita duduk bersama untuk mencari cara terbaik mengatasi kebakaran hutan di Indonesia. Kita berbagi ide, teknologi, dan pengalaman. Hari ini hasil dari kerja keras kita adalah Pusat Manajemen Kebakaran Hutan ini. Tapi yang lebih berharga dari fasilitas ini adalah semangat, pikiran, dan kerja sama yang ada di dalamnya,” ungkap Jeong.

Ia memastikan Korea Selatan akan terus mendukung Indonesia dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pemeliharaan keberlanjutan program pengendalian karhutla. Sinergi internasional tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pencegahan nasional sehingga risiko kebakaran dapat ditekan, masyarakat terlindungi, dan kelestarian hutan Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks. (*)

JAKARTA — Pemerintah meningkatkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring memasuki puncak musim kemarau.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla guna meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan arahan Presiden menitikberatkan pada upaya pencegahan agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang berdampak luas.

Menurutnya, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya titik api akibat kondisi cuaca.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan,” kata Raja Juli Antoni.

Ia mengingatkan bahwa karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan kawasan hutan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, hingga transportasi.

Karena itu, langkah pencegahan dinilai menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan selama musim kemarau.

Raja Juli Antoni juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan luas kebakaran dapat ditekan meskipun fenomena El Nino diperkirakan datang lebih cepat tahun ini.

Menurutnya, pengalaman penanganan karhutla dalam beberapa tahun terakhir menjadi modal untuk meningkatkan efektivitas pengendalian di lapangan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan terus dilakukan melalui operasi darat, pengintaian, serta kesiapan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Ia menilai penanganan sejak dini menjadi faktor penting agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Saya yakin bahwa kita semua ingin menyelesaikan masalah karhutla ini. Pantau terus, jangan sampai ada titik api lagi. Kita lebih baik menyelesaikannya saat titik api masih kecil,” ujar Djamari Chaniago.

Menurutnya, koordinasi antarinstansi serta dukungan masyarakat diperlukan agar upaya pengendalian dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, keselamatan petugas di lapangan juga harus menjadi perhatian dalam setiap operasi pemadaman.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah pusat terus menyiapkan dukungan tambahan berupa operasi modifikasi cuaca, armada udara, serta kebutuhan logistik dan peralatan pemadaman apabila diperlukan sesuai perkembangan situasi di lapangan.

“Kami akan terus menambah dukungan apabila diperlukan. Mudah-mudahan hujan segera turun sehingga proses pemadaman dapat berlangsung lebih efektif,” kata Suharyanto.

Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kekuatan personel dan sarana pendukung terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan berlangsung optimal.

Sejumlah wilayah juga terus dipantau guna mengantisipasi munculnya titik api baru selama periode puncak musim kemarau.

Upaya penanganan karhutla tahun ini dilakukan melalui kombinasi langkah pencegahan, pemantauan, dan respons cepat yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan luas kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

*) Oleh : Kurniawan Aprianto

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama ketika musim kemarau tiba. Dampaknya tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga dunia pendidikan akibat kabut asap. Karena itu, kehadiran negara dalam mencegah karhutla menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan warga. Pemerintah melalui berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat terus memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, edukasi masyarakat, pemantauan titik panas, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi lebih mengutamakan pencegahan agar bencana tidak terjadi.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam mengurangi risiko karhutla. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan satelit, patroli lapangan, serta koordinasi lintas instansi agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Hanif juga mengingatkan bahwa menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kewajiban bersama karena hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan air, penyerap karbon, dan penyangga kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan rawan serta mendorong pengelolaan lahan tanpa pembakaran.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menjelaskan bahwa kesiapsiagaan menjadi faktor utama dalam mengurangi dampak karhutla. BNPB telah mengoordinasikan berbagai langkah mulai dari apel kesiapsiagaan, patroli darat dan udara, penyiapan personel serta peralatan pemadaman, hingga operasi modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin menunggu kebakaran membesar baru bertindak karena hal tersebut akan meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. Dengan kesiapan yang baik, potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan kualitas udara tetap terjaga.

Selain mengandalkan teknologi dan kesiapsiagaan aparat, pemerintah juga memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di berbagai daerah rawan. Kelompok ini diberikan pelatihan mengenai teknik pencegahan, pemadaman dini, serta pelaporan apabila ditemukan titik api. Kehadiran MPA membuktikan bahwa masyarakat bukan hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam menjaga lingkungan. Pendekatan partisipatif ini terbukti mampu mempercepat penanganan di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengingatkan bahwa perubahan iklim menyebabkan musim kemarau di beberapa wilayah menjadi lebih panjang dan kering sehingga meningkatkan risiko munculnya kebakaran hutan dan lahan. BMKG secara rutin menyampaikan prakiraan cuaca, informasi tingkat kekeringan, serta peringatan dini mengenai potensi karhutla kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar bagi berbagai instansi untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebelum terjadi kebakaran. Menurut Dwikorita, kolaborasi antara data ilmiah, respons cepat pemerintah, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana.

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Langkah hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup dan hak masyarakat untuk memperoleh udara yang bersih. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu mengurangi praktik pembakaran lahan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla.

Keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya diukur dari berkurangnya luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari terjaganya kesehatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta kelestarian ekosistem. Ketika pemerintah mampu mengendalikan potensi kebakaran sejak dini, masyarakat dapat beraktivitas tanpa terganggu kabut asap, anak-anak tetap belajar dengan nyaman, transportasi berjalan lancar, dan sektor pertanian maupun perkebunan dapat terus berproduksi. Dengan demikian, pencegahan karhutla merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari ancaman karhutla. Negara telah menunjukkan kehadirannya melalui berbagai kebijakan, teknologi, edukasi, kesiapsiagaan, hingga penegakan hukum yang terintegrasi. Namun, keberhasilan tersebut akan semakin optimal apabila seluruh masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, upaya melindungi hutan berarti juga melindungi kehidupan, kesehatan, dan masa depan seluruh warga Indonesia.

Ke depan, penguatan sistem pencegahan karhutla perlu terus menjadi prioritas nasional seiring meningkatnya tantangan perubahan iklim yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan musim kemarau yang lebih panjang. Investasi pada teknologi pemantauan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta edukasi kepada masyarakat harus berjalan secara berkesinambungan agar upaya pencegahan semakin efektif. Kehadiran negara dalam melindungi hutan dan masyarakat bukan hanya diwujudkan melalui respons saat bencana terjadi, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah munculnya risiko sejak dini. Dengan komitmen tersebut, Indonesia dapat menjaga kelestarian sumber daya alam, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman kabut asap, sekaligus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

*) Peneliti Isu Kehutanan dan Mitigasi Bencana Lingkungan

Oleh: Dwi Saputri)*

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukanlah persoalan baru bagi Indonesia. Hampir setiap musim kemarau, risiko munculnya titik api selalu meningkat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga terhambatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Dalam konteks ini, langkah cepat pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghadapi potensi karhutla patut diapresiasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino berpotensi datang lebih cepat tahun ini menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Fenomena tersebut diperkirakan berbarengan dengan musim kemarau sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut tentu dapat memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. Pengalaman Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa keterlambatan dalam melakukan mitigasi sering kali membuat penanganan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Kesadaran akan pentingnya langkah preventif terlihat dari berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiagakan satuan tugas darat dan udara, mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta menyiapkan strategi ketahanan air sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kekeringan dan karhutla. Tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, pemerintah juga mulai mempertimbangkan pemanfaatan drone dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemantauan maupun penanganan di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan karhutla. Jika sebelumnya penanganan lebih banyak berfokus pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas, kini pemerintah mulai mengedepankan sistem deteksi dini dan pencegahan berbasis teknologi. Pemanfaatan drone, misalnya, memungkinkan identifikasi titik panas dilakukan lebih cepat sehingga potensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Langkah ini sekaligus mencerminkan bahwa transformasi digital tidak hanya penting dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana.

Upaya pemerintah juga menjadi lebih terarah melalui pemetaan wilayah prioritas. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa fokus pengendalian diarahkan pada daerah-daerah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Penetapan wilayah prioritas merupakan kebijakan yang tepat karena memungkinkan sumber daya, personel, serta peralatan difokuskan pada kawasan dengan risiko terbesar sehingga efektivitas pengendalian dapat semakin meningkat.

Optimisme pemerintah untuk menekan luas karhutla juga memiliki dasar yang kuat. Data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, luas karhutla tercatat mencapai 359.619 hektare, sedangkan hingga Juni 2026 indikasi luas karhutla berada pada angka 107.465 hektare. Meskipun data tersebut belum menggambarkan kondisi hingga akhir tahun, tren tersebut memberikan sinyal positif bahwa berbagai langkah mitigasi mulai menunjukkan hasil. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak boleh menimbulkan rasa puas diri. Ancaman perubahan iklim yang semakin kompleks justru menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.

Selain kesiapan operasional, investasi pada riset dan inovasi juga menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan jangka panjang. Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN telah mendapat instruksi Presiden untuk mengembangkan riset mengenai teknologi ketahanan air sebagai solusi menghadapi persoalan kekeringan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi juga berupaya membangun sistem mitigasi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim melalui dukungan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Komitmen pemerintah pusat akan semakin efektif apabila diikuti kesiapsiagaan pemerintah daerah. Kalimantan Tengah menjadi salah satu contoh daerah yang bergerak cepat melalui pembentukan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla). Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa tim tersebut secara rutin melaksanakan patroli udara maupun darat untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin. Langkah ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, karena merekalah yang memahami karakteristik wilayah serta mampu melakukan respons secara cepat ketika ditemukan titik api.

Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian karhutla bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau besarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah. Faktor yang tidak kalah penting adalah kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran kolektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pencegahan.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menekan risiko karhutla pada tahun ini. Gerak cepat yang dilakukan sebelum bencana terjadi merupakan investasi penting untuk melindungi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan. Pencegahan yang dilakukan hari ini akan jauh lebih bernilai dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah meluas.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memberantas judi daring dengan pendekatan yang semakin terintegrasi, mulai dari pemutusan akses konten, pengawasan transaksi keuangan, penindakan hukum, hingga perlindungan masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan komitmen negara untuk mempersempit ruang gerak jaringan perjudian sekaligus menjaga keamanan ekosistem digital dan sistem keuangan nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi daring tidak dapat dilakukan hanya dengan memblokir situs. Pemerintah kini menyasar seluruh ekosistem yang menopang praktik tersebut melalui kolaborasi dengan OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum.

“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, penguatan sinergi menjadi kunci karena jaringan judi daring terus beradaptasi memanfaatkan teknologi dan berbagai kanal pembayaran.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” katanya.

Komitmen tersebut diperkuat PPATK melalui pemantauan dan analisis transaksi keuangan. PPATK mencatat perputaran dana judi daring mencapai Rp86,82 triliun sepanjang Januari–Juni 2026, dengan 467,32 juta transaksi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menilai peningkatan kemampuan deteksi menjadi capaian penting.

“Pada saat yang sama, peningkatan frekuensi transaksi juga memperlihatkan bahwa kemampuan deteksi kita semakin baik, sehingga sekecil apa pun transaksi mencurigakan yang melalui sistem keuangan semakin dapat dikenali,” ungkap Ivan.

PPATK juga mencatat deposit terkait judi daring pada momentum Piala Dunia 2026 mencapai Rp1,02 triliun dalam 6.001.352 transaksi dan menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan saldo Rp325,43 miliar. Data tersebut memperlihatkan pentingnya pertukaran informasi dan respons cepat antarinstansi.

Sinergi pemerintah perlu diarahkan pada edukasi agar masyarakat memahami risiko judi daring serta tidak memberikan rekening, identitas, maupun akses instrumen pembayaran kepada pihak lain.

Kolaborasi antara kementerian/lembaga, regulator, industri keuangan, aparat penegak hukum, platform digital, dan masyarakat diharapkan membuat pemberantasan efektif. Langkah ini merupakan upaya melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan membangun ruang digital aman.

Oleh: Riska F. Rae*)

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai kemudahan dalam aktivitas masyarakat, mulai dari transaksi keuangan hingga komunikasi yang semakin cepat dan efisien. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya kejahatan digital, termasuk praktik judi daring yang memanfaatkan ruang siber dan sistem keuangan untuk memperluas jaringannya. Kondisi tersebut menjadikan pemberantasan judi daring bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga bagian penting dari upaya menjaga ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, dan masa depan generasi bangsa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan penguatan pengawasan sektor perbankan menjadi langkah strategis untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi daring. Menurutnya, OJK terus mendorong seluruh perbankan menerapkan Enhanced Due Diligence terhadap rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perjudian daring sekaligus memperkuat identifikasi dan verifikasi nasabah. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan layanan keuangan.

Koordinasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta industri perbankan terus diperkuat agar informasi mengenai rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi daring dapat dibagikan secara cepat kepada seluruh bank. Melalui sistem yang terintegrasi, proses deteksi, pemantauan, hingga penutupan rekening dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga aliran dana yang menopang aktivitas perjudian dapat diputus. Menurutnya, pendekatan tersebut akan memperkuat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

OJK kini juga telah menutup puluhan ribu rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas perjudian daring sebagai bagian dari komitmen memutus rantai transaksi ilegal. Selain itu, OJK tengah mengembangkan mekanisme daftar hitam bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan sistem keuangan sehingga akses terhadap layanan perbankan dapat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan memberikan efek jera sekaligus mencegah penyalahgunaan rekening untuk berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengatakan literasi digital dan literasi keuangan harus menjadi benteng utama masyarakat dalam menghadapi maraknya praktik judi daring dan pinjaman online ilegal. Menurutnya, perkembangan teknologi memang menghadirkan berbagai peluang, tetapi juga membuka ruang bagi kejahatan digital yang dapat merusak kondisi ekonomi, sosial, bahkan masa depan keluarga. Masyarakat perlu memiliki kemampuan memahami risiko layanan digital agar tidak mudah terjebak oleh tawaran keuntungan instan yang menyesatkan.

Anton mengatakan pemberantasan judi daring memerlukan sinergi antara pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Selain penguatan regulasi dan pengawasan, edukasi publik harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengenali modus kejahatan digital serta mengambil keputusan keuangan secara bijaksana. Menurutnya, literasi yang baik akan membantu masyarakat membangun budaya digital yang sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

Ia juga menyoroti besarnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh perjudian daring, mulai dari kerugian finansial, meningkatnya kriminalitas, gangguan kesehatan mental, hingga keretakan hubungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman judi daring tidak hanya menyasar individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Ali Hanafia, mengatakan strategi pemberantasan judi daring yang menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital merupakan langkah yang tepat dan perlu mendapat dukungan semua pihak. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, serta aparat penegak hukum akan mempersempit ruang gerak pelaku karena tidak hanya memutus akses digital, tetapi juga mengawasi jalur transaksi keuangan. Ia menilai pendekatan lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Rusdi mengatakan pemuda memiliki tanggung jawab besar sebagai agen perubahan dalam membangun budaya digital yang sehat dan produktif. Generasi muda didorong memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas, serta menciptakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penggunaan teknologi secara positif akan menjadi benteng kuat dalam mencegah berkembangnya praktik perjudian daring di kalangan generasi produktif.

Pemberantasan judi daring merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Penguatan pengawasan sistem keuangan, peningkatan literasi digital dan keuangan, serta penegakan hukum yang tegas menjadi fondasi utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, organisasi kepemudaan, media, dan masyarakat, upaya melawan judi daring akan semakin efektif sehingga ketahanan sosial dapat terus terjaga, kepercayaan terhadap ekosistem digital semakin meningkat, dan masa depan generasi Indonesia terlindungi dari dampak destruktif praktik perjudian online.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

*) Oleh: M. Naufal Fahri

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari transaksi keuangan hingga akses informasi yang semakin cepat. Namun, di balik kemajuan tersebut muncul ancaman baru yang terus berkembang, salah satunya adalah maraknya judi daring yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana memperluas jangkauan. Fenomena ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan hukum, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan ruang digital nasional, ketahanan sosial, dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemberantasan judi daring harus dipandang sebagai agenda strategis yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan pola transaksi dalam praktik judi daring menunjukkan bahwa pelaku terus beradaptasi mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital. Kemudahan akses transaksi membuat aktivitas ilegal tersebut semakin sulit dideteksi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang adaptif. Di sisi lain, rendahnya nominal deposit juga menghilangkan hambatan psikologis masyarakat untuk mencoba berjudi, terutama kelompok usia muda yang sangat akrab dengan layanan pembayaran digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan pengawasan agar tidak dimanfaatkan untuk aktivitas yang merugikan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menyoroti temuan PPATK yang menunjukkan penggunaan QRIS mencapai 88,6 persen dari total frekuensi transaksi deposit judi daring pada triwulan pertama 2026. Menurut Junico, batas deposit yang semakin rendah, bahkan hingga Rp5.000, membuat masyarakat lebih mudah tergoda untuk mencoba karena nominal tersebut dianggap tidak memberatkan. Padahal, transaksi kecil yang dilakukan berulang kali dapat berkembang menjadi kebiasaan yang menguras pendapatan rumah tangga dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman judi daring tidak hanya berasal dari besarnya nilai transaksi, tetapi juga dari kemudahan akses yang membuat perilaku adiktif semakin cepat terbentuk.

Lebih memprihatinkan lagi, sasaran judi daring kini telah menjangkau kelompok anak-anak dan remaja. Data Komdigi pada Mei 2026 yang mencatat hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi daring, termasuk sekitar 80.000 anak berusia di bawah 10 tahun, menjadi alarm serius bagi seluruh elemen bangsa. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital yang tidak terlindungi dapat mengganggu proses tumbuh kembang generasi muda sekaligus mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Karena itu, perlindungan anak di ruang digital harus ditempatkan sebagai prioritas nasional.

Di tengah tantangan tersebut, langkah pemerintah menunjukkan hasil yang patut diapresiasi. Junico Siahaan memberikan apresiasi terhadap upaya Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah memutus akses sekitar 3,7 juta situs dan konten judi daring sejak Oktober 2024 hingga Juli 2026. Selain itu, sinergi dengan sektor perbankan juga berhasil menutup hubungan usaha terhadap sekitar 51.200 nasabah dan memblokir 32.453 rekening berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang mengacu pada data OJK. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan judi daring memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan regulator, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, serta penyelenggara sistem elektronik.

Sementara itu, upaya penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawaty, menegaskan bahwa generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga harus menjadi pembentuk ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Menurut Molly, penguatan karakter melalui prinsip kritis, peduli, dan produktif menjadi bekal penting agar generasi muda mampu mengenali berbagai modus kejahatan digital, termasuk judi daring. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan merupakan investasi yang sama pentingnya dengan penindakan.

Literasi digital yang baik akan membentuk masyarakat yang lebih cermat dalam menggunakan teknologi. Individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis tidak mudah tergiur oleh promosi kemenangan instan maupun berbagai modus manipulasi psikologis yang digunakan pelaku judi daring. Selain itu, pemanfaatan teknologi secara produktif juga dapat mengalihkan perhatian generasi muda kepada aktivitas yang memberikan nilai tambah bagi pendidikan, kreativitas, dan pengembangan keterampilan. Dengan demikian, ruang digital dapat berkembang menjadi ekosistem yang mendukung inovasi tanpa mengorbankan keamanan masyarakat.

Di sisi lain, perlindungan terhadap anak membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan pendidikan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi, Akam Muharam, menekankan pentingnya peran guru dan orang tua dalam membangun kesadaran mengenai bahaya internet. Menurut Akam, anak-anak menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari perundungan siber, paparan pornografi, kekerasan, hingga kecanduan judi daring. Karena kemampuan anak dalam mengenali risiko digital masih terbatas, pengawasan dan pendampingan dari orang dewasa menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Judi daring merupakan ancaman nyata yang tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu keamanan ruang digital nasional dan mengancam masa depan generasi muda. Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah melalui penguatan regulasi, pemutusan akses situs ilegal, pengawasan transaksi keuangan, serta peningkatan literasi digital menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang semakin kompleks. Keberhasilan upaya tersebut akan semakin optimal apabila didukung oleh partisipasi aktif keluarga, sekolah, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun budaya digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan berkualitas sebagai bagian dari ketahanan nasional di era transformasi digital.

*) Analis Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan perjudian daring, penipuan digital, dan penyalahgunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas ekosistem keuangan nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Eko Dono Indarto mengatakan perluasan mandat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, termasuk pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan untuk perjudian daring.

“Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, khususnya yang berkaitan dengan perjudian daring dan penipuan digital, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Eko.

Menurut Eko, pemerintah terus memperkuat koordinasi pusat dan daerah, integrasi sistem digital antarinstansi, percepatan pertukaran data, serta peningkatan akuntabilitas platform digital. Di sisi lain, penegakan hukum juga harus diimbangi dengan edukasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah menjadi korban berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang.

“Penegakan hukum tetap menjadi bagian penting. Namun, upaya tersebut harus diimbangi dengan penguatan pencegahan, edukasi, literasi digital, serta pelindungan masyarakat agar tidak mudah menjadi korban aktivitas keuangan ilegal,” katanya.

Sejalan dengan langkah tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap transaksi perbankan yang diduga terkait perjudian daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut pihaknya telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence (EDD) maupun pemblokiran terhadap puluhan ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital.

“OJK meminta perbankan untuk melakukan enhanced due diligence atau pemblokiran terhadap kurang lebih 36.735 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujar Dian.

Selain itu, OJK juga menginstruksikan bank menutup rekening lain yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan pihak-pihak yang telah teridentifikasi melakukan aktivitas perjudian daring. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

“Perbankan juga diminta melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan dari pihak yang terindikasi perjudian daring,” tegas Dian.

Oleh: Raka Adinata

Kemajuan Indonesia menuju negara maju tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi. Karena itu, penguatan ekosistem penelitian nasional menjadi langkah penting yang patut didukung seluruh elemen bangsa.

Di tengah berbagai capaian pembangunan selama setahun terakhir, seperti percepatan hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan elektrifikasi desa, peningkatan pembangunan rumah subsidi, serta berbagai kebijakan untuk memperkuat investasi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa riset dan inovasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan mampu bersaing di tingkat global.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima sekitar 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kompleks Istana Negara. Pertemuan itu menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan riset sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Menurut Presiden, bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi akan berkembang lebih cepat karena kemajuan ilmu pengetahuan menjadi faktor utama yang menentukan kekuatan ekonomi, industri, pertahanan, kesehatan, hingga ketahanan energi suatu negara.

Presiden menilai pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan bangsa mengembangkan teknologi sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah ingin memastikan hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai karya ilmiah, tetapi mampu diterapkan menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan produktivitas industri, memperkuat daya saing nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap teknologi dari luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Presiden sengaja mengundang para peneliti BRIN agar dapat melihat secara langsung berbagai inovasi yang telah dihasilkan maupun yang masih dikembangkan. Presiden juga menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi pusat-pusat penelitian BRIN pada kesempatan berikutnya sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan riset nasional. Langkah tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang semakin erat antara pemerintah dan komunitas ilmiah dalam mempercepat penerapan hasil penelitian ke dalam kebijakan pembangunan.

Disisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap pengembangan teknologi strategis, khususnya di sektor energi. Menurutnya, Presiden meminta BRIN terus melakukan kajian mengenai berbagai kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan energi Indonesia sehingga ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri dapat terus dikurangi. Upaya tersebut dinilai penting mengingat ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Arif Satria mengatakan BRIN diminta mengkaji secara komprehensif dampak penerapan biodiesel B60, B100, maupun bioetanol E30. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi ilmiah mengenai manfaat ekonomi, lingkungan, serta kesiapan industri nasional sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas. Pendekatan berbasis riset tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan strategis memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Selain bioenergi, Presiden juga memberikan perhatian terhadap pengembangan teknologi Adsorbed Natural Gas (ANG). Menurut Arif Satria, teknologi ini berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan gas alam domestik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Jika diterapkan secara luas, teknologi tersebut diperkirakan mampu menghemat beban subsidi negara hingga sekitar Rp26 triliun setiap tahun. Potensi tersebut menunjukkan bahwa investasi di bidang riset dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada sektor kedirgantaraan. BRIN memaparkan perkembangan pesawat N219 hasil kolaborasi dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), sekaligus pengembangan pesawat amfibi yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarpulau. Inovasi tersebut dinilai sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena mampu menjangkau daerah yang belum memiliki landasan pacu sehingga pembangunan transportasi udara dapat dilakukan secara lebih efisien.

Di bidang kesehatan, Presiden turut mencermati pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan nonenergi. Arif Satria menjelaskan BRIN telah mengembangkan teknologi radiofarmaka yang dapat dimanfaatkan untuk diagnosis dan terapi kanker. Selain itu, teknologi iradiasi pangan juga dikembangkan guna memperpanjang masa simpan berbagai komoditas sehingga mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berbagai inovasi lain turut diperlihatkan kepada Presiden, mulai dari teknologi pengolahan sampah, rumah tahan gempa, material bangunan ramah lingkungan berbahan limbah sawit dan serabut kelapa, teknologi pengolahan air bersih, hingga pengembangan sepatu berbahan baku karet dan limbah sawit. Beragam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa riset nasional semakin mampu menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung untuk mendukung kebutuhan masyarakat maupun industri dalam negeri.

Pada akhirnya, keberhasilan membangun Indonesia yang maju membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga riset, dan masyarakat perlu terus berkolaborasi agar hasil penelitian dapat berkembang menjadi inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan komitmen yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto bersama BRIN serta dukungan Arif Satria dan para peneliti nasional, penguatan riset strategis diharapkan menjadi jalan menuju kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkokoh posisi bangsa di tengah persaingan global.

*) Analis Kebijakan dan Pemerintahan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperkuat arah hilirisasi riset nasional agar hasil penelitian dapat memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat, ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong agar inovasi yang dihasilkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diproduksi secara massal dan dikembangkan menjadi solusi atas berbagai persoalan strategis nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak awal menjadi salah satu perhatian utama Presiden Prabowo. Karena itu, pemerintah terus melakukan konsolidasi riset dengan kementerian dan lembaga terkait agar arah penelitian semakin tajam dan berorientasi pada kebutuhan bangsa.

“Tujuannya hanya satu, yaitu mengonsolidasikan dan menajamkan riset kita dengan tujuan untuk menghasilkan riset-riset yang langsung berdampak dan bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

Perhatian Presiden terhadap sektor riset juga ditunjukkan melalui penambahan anggaran penelitian sebesar Rp4 triliun. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan tambahan pendanaan tersebut diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan hilirisasi berbagai inovasi nasional.

“Beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan Rp4 triliun dana riset. Saat ini antara Mendikti Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal dan proporsinya sedang diatur,” kata Arif.

BRIN sendiri mengajukan tambahan sekitar Rp1 triliun untuk mendorong hilirisasi hasil penelitian yang telah dipaparkan kepada Presiden.

Sejumlah inovasi yang mendapat perhatian antara lain pengembangan benih unggul padi dan bawang dengan produktivitas tinggi, teknologi desalinasi dan pengolahan air, obat-obatan berbiaya murah, vaksin, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Di sektor energi, teknologi Absorbed Natural Gas (ANG) berbasis Metal Organic Framework juga dinilai memiliki potensi besar. Teknologi tersebut memungkinkan penyimpanan gas alam dengan kapasitas lebih besar pada tekanan rendah sehingga berpeluang menjadi alternatif terhadap LPG impor.

“Kalau biasanya orang menggunakan tabung LPG 3 kilogram dalam waktu 10 hari, dengan menggunakan ANG yang dimiliki BRIN ini bisa menjadi 15 hari. Itu efisiensi yang sangat bagus sekali,” ujar Arif.

Jika berhasil dikomersialisasikan, inovasi tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp26 triliun per tahun.

Prasetyo menambahkan, Presiden meminta setiap hasil penelitian dihitung nilai keekonomian dan kapasitas produksinya agar dapat dikembangkan dalam skala besar.

“Kalau kita bicara penelitian, pada ujungnya harus ada kemampuan untuk memproduksi dalam jumlah yang cukup besar karena memang yang kita perlukan jumlahnya cukup banyak,” katanya.

Melalui penguatan pendanaan dan hilirisasi riset, pemerintah berharap inovasi nasional semakin mampu menopang kemandirian energi, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan produk bernilai tambah, sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.