Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Komdigi Dorong Ekonomi Digital Beri Nilai Tambah bagi Masyarakat

JAKARTA – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah terus mendorong pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Salah satu fokusnya adalah memastikan perkembangan teknologi dan konektivitas tidak hanya memperluas akses digital, tetapi juga membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI Farida Dewi Maharani mengatakan, dua tahun merupakan waktu yang relatif singkat untuk melihat keseluruhan dampak pembangunan. Namun, berbagai program yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari kesinambungan program pemerintahan sebelumnya sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang semakin baik bagi masyarakat.

Menurut Farida, pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah yang semakin besar kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan konektivitas menjadi salah satu instrumen penting karena dapat membuka akses ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dalam dua tahun ini kan sebenarnya waktu yang cukup singkat. Tapi ini adalah suatu program yang berkelanjutan dari pemerintah-pemerintahan sebelumnya. Sehingga harapannya, ketika program itu berkelanjutan, akan memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Farida.

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi bagi UMKM tidak cukup hanya dengan memindahkan aktivitas usaha dari ruang konvensional ke ruang digital. Teknologi perlu dimanfaatkan untuk melakukan riset terhadap produk, memahami pasar, memperluas pemasaran, hingga menjangkau konsumen di luar wilayah geografisnya.

Dengan pasar yang semakin luas, peluang peningkatan pendapatan juga semakin besar. Karena itu, pemerintah perlu memastikan manfaat perkembangan ekonomi digital lebih banyak dirasakan masyarakat Indonesia sehingga nilai ekonomi yang tercipta dapat beredar dan memberikan manfaat di dalam negeri.

Farida juga menyoroti pentingnya memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan membangun perusahaan rintisan. Perkembangan startup dinilai dapat menjadi wadah inovasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di tengah perubahan teknologi yang turut mengubah lanskap industri dan kebutuhan tenaga kerja.

Menurutnya, besarnya potensi ekonomi digital Indonesia harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen dalam ekonomi digital. Penguatan SDM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, dan dunia usaha.

Selain itu, investasi asing diharapkan tidak berhenti pada tambahan modal, tetapi turut menghasilkan transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan dukungan sumber daya alam dan manusia, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat penguasaan rantai nilai ekonomi dan teknologi.

Farida menambahkan, pembangunan ekonomi juga perlu berjalan bersama dengan partisipasi publik. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan sebagai bagian dari proses pembangunan.

“Jadi, membangun ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat adalah mendekatkan konektivitas kepada masyarakat dan memfasilitasi penggunaan konektivitas ini supaya masyarakat bisa bertumbuh lebih baik,” ujarnya.

Ia menilai, semangat pembangunan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata berupa kesempatan ekonomi, pekerjaan, pembelajaran, serta ruang untuk berkembang dan menjadi pelaku dalam ekonomi digital.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Transformasi Digital Buka Peluang Ekonomi bagi Masyarakat

Jakarta,- Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan konektivitas sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Meski periode pemerintahan berjalan relatif singkat, berbagai program diarahkan untuk melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya sekaligus memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Farida Dewi Maharani, mengatakan keberlanjutan program menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, waktu yang dijalankan memang relatif singkat, namun program pemerintah merupakan bagian dari program yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Farida.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan konektivitas memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Akses digital memungkinkan masyarakat menjangkau peluang yang sebelumnya sulit diperoleh, termasuk dalam mengembangkan usaha dan memperluas pasar.

Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu pelaku usaha meningkatkan jangkauan pemasaran hingga melampaui wilayah tempat mereka berada. Dengan semakin terbukanya akses tersebut, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui pemanfaatan ekosistem digital.

Farida menilai generasi muda juga perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menjadi pelaku usaha, termasuk melalui pengembangan perusahaan rintisan atau startup. Ekosistem startup dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan gagasan, menciptakan inovasi, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, perubahan tersebut turut mengubah lanskap industri dan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memanfaatkan perubahan teknologi sebagai peluang ekonomi maupun pekerjaan.

“Generasi muda perlu diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku usaha dan membangun perusahaan rintisan. Pengembangan startup dapat menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk berinovasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Farida.

Pemerintah juga mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah melalui pemanfaatannya. Penguasaan teknologi dapat membuka kesempatan untuk bekerja, belajar, mengembangkan keterampilan, serta membangun usaha baru.

Dengan memperkuat konektivitas, literasi, keterampilan digital, dan ruang inovasi, pemerintah berupaya memastikan transformasi teknologi dapat dirasakan secara lebih luas. Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pembangunan digital diarahkan tidak hanya pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kesempatan masyarakat untuk berkembang dan mengambil manfaat ekonomi dari perubahan teknologi.

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Negara Perkuat Ruang Aspirasi Masyarakat

JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan nasional yang diarahkan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menempatkan partisipasi publik, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan ke depan.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI Farida Dewi Maharani mengatakan, meskipun waktu dua tahun relatif singkat, berbagai program pemerintah merupakan bagian dari keberlanjutan pembangunan sebelumnya dengan harapan memberikan dampak yang semakin baik bagi masyarakat.

“Pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah yang semakin besar kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk tumbuh serta lebih mandiri secara ekonomi,” kata Farida.

Menurut dia, perkembangan teknologi dan konektivitas membuka akses ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan.

Farida menilai digitalisasi UMKM perlu diikuti peningkatan produktivitas dan daya saing melalui edukasi, pelatihan, riset pasar, serta strategi pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, transformasi digital tidak sekadar memindahkan aktivitas usaha ke ruang digital, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan manfaat perkembangan ekonomi digital semakin banyak dirasakan masyarakat Indonesia. Generasi muda didorong memiliki ruang untuk menjadi pelaku usaha, membangun perusahaan rintisan, menciptakan inovasi, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Perubahan teknologi telah mengubah lanskap industri dan tenaga kerja. Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu memanfaatkan perubahan tersebut sebagai peluang ekonomi dan pekerjaan,” ujarnya.

Farida menambahkan, penguatan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Investasi asing pun diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja.

Dalam pembangunan tersebut, ruang partisipasi publik tetap menjadi bagian penting. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan luas untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan sebagai masukan dalam memperbaiki pembangunan maupun kebijakan.

“Kritik dan masukan dari masyarakat diperlukan untuk membangun, sementara gagasan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pembangunan dan kebijakan,” kata Farida.

Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga melalui peningkatan kemandirian ekonomi. Pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, melainkan menghasilkan manfaat nyata berupa kesempatan belajar, bekerja, berusaha, dan berkembang bagi masyarakat.

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Negara Hadir Menjaga Ruang Aspirasi Masyarakat

JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjaga ruang aspirasi masyarakat. Partisipasi publik dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunan, terutama melalui penyampaian kritik, masukan, dan gagasan yang konstruktif.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Farida Dewi Maharani, mengatakan meski dua tahun merupakan waktu yang relatif singkat, berbagai program yang dijalankan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan.

“Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, waktu yang dijalankan memang relatif singkat. Namun, program pemerintah merupakan bagian dari program yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Farida.

Menurutnya, kehadiran negara juga perlu tercermin dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

“Masyarakat perlu mendapatkan ruang yang luas untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan sebagai bagian dari pembangunan dan partisipasi publik,” katanya.

Farida menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat memiliki arti penting dalam penyempurnaan kebijakan. “Kritik dan masukan dari masyarakat diperlukan untuk membangun, sementara gagasan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pembangunan dan kebijakan,” ujarnya.

Ruang aspirasi tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat yang teredukasi dengan baik diharapkan mampu memahami kebutuhannya, menentukan masa depannya sendiri, serta semakin mandiri.

Semangat kemerdekaan, lanjut Farida, tidak berhenti pada kebebasan menyampaikan aspirasi. Kemandirian ekonomi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat pembangunan secara nyata.

“Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperoleh nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan belajar, dan kesempatan berkembang,” kata Farida.

Ke depan, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa kesempatan ekonomi yang lebih baik. Masyarakat juga perlu memperoleh ruang dan kemampuan untuk menjadi pelaku dalam perkembangan ekonomi digital.

Dengan ruang aspirasi yang terbuka serta pemanfaatan teknologi yang produktif, masyarakat diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh secara mandiri. (*)

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pembangunan Ekonomi Berikan Nilai Tambah bagi Masyarakat

Jakarta – Pembangunan ekonomi pada dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu diarahkan tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperbesar nilai tambah yang dirasakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam agenda tersebut.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI Farida Dewi Maharani mengatakan, meski masa pemerintahan Prabowo-Gibran masih relatif singkat, berbagai program yang dijalankan merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan sebelumnya.

“Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, waktu yang dijalankan memang relatif singkat, namun program pemerintah merupakan bagian dari program yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Farida.

Menurut dia, pembangunan ekonomi perlu memastikan masyarakat semakin mampu menjadi pelaku ekonomi. Pemanfaatan teknologi dan konektivitas, misalnya, dapat membuka akses terhadap pasar, usaha, pendidikan, dan pekerjaan yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah yang semakin besar kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk tumbuh serta lebih mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Farida menilai UMKM memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Digitalisasi tidak cukup hanya dengan memindahkan aktivitas usaha ke ruang digital, tetapi harus diikuti peningkatan produktivitas dan daya saing melalui edukasi, pelatihan, riset pasar, dan pemasaran yang lebih luas.

Di sisi lain, generasi muda perlu memperoleh ruang untuk mengembangkan inovasi dan membangun perusahaan rintisan. Menurut Farida, perubahan teknologi telah mengubah lanskap industri dan tenaga kerja sehingga peningkatan kompetensi SDM menjadi kebutuhan.

“Indonesia tidak hanya menjadi pasar tetapi juga mampu menjadi produsen dalam ekonomi digital,” katanya.

Ia menambahkan, investasi asing juga perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas melalui transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Pembangunan ekonomi nasional perlu melibatkan banyak pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Farida.

2 Tahun Prabowo-Gibran, SDM Jadi Kunci Indonesia Naik Kelas di Ekonomi Digital

Jakarta – Perubahan teknologi yang berlangsung cepat mendorong kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai sektor. Pemerintah memandang kesiapan SDM sebagai salah satu faktor penting agar Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital dan tidak hanya menjadi pasar bagi produk serta teknologi dari negara lain.

Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI Farida Dewi Maharani mengatakan pengembangan SDM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Dalam menghadapi persaingan ekonomi global, kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting. Pengembangan SDM membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, termasuk pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah,” ujarnya.

Farida menambahkan, Indonesia memiliki banyak generasi muda yang berpotensi bersaing di tingkat global. Dengan fasilitas, pengetahuan, dan ruang yang tepat, potensi tersebut dapat berkembang menjadi inovasi serta kekuatan ekonomi baru.

Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2026 memperkuat program pengembangan talenta digital, termasuk pelatihan kecerdasan artifisial. BPSDM Komdigi menargetkan sekitar 30.000 talenta digital melalui program pembelajaran yang disusun dari tingkat dasar hingga lanjutan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap pengetahuan, teknologi, talenta, jejaring, permodalan, dan pasar melalui pengembangan Garuda Spark Innovation Hub. Program tersebut pada 2026 telah menjangkau lebih dari 15.700 talenta digital.

Farida menilai pendidikan dan pelatihan perlu terus menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Masyarakat perlu dibekali kemampuan agar dapat beradaptasi terhadap perubahan pekerjaan sekaligus menciptakan peluang baru.

Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan SDM diharapkan mampu memperbesar kapasitas Indonesia dalam menghasilkan inovasi. Tujuannya bukan hanya meningkatkan jumlah pengguna teknologi, tetapi memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen, pencipta inovasi, dan pemilik kompetensi digital yang mampu bersaing secara global.

Pemerintah Daerah Perkuat Akses Pendidikan Papua melalui Sekolah Rakyat

PAPUA – Sejumlah pemerintah daerah di Papua menunjukkan dukungan nyata terhadap Program Sekolah Rakyat melalui penyiapan lahan, penyelesaian legalitas, serta kelengkapan dokumen pembangunan. Langkah tersebut memperlihatkan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan sarana pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi anak-anak di daerah.

Di Papua Pegunungan, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya menyerahkan sertifikat tanah untuk pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Penyerahan dilakukan seusai peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) dan HUT Undang-Undang Pokok Agraria ke-66 di Wamena, 24 September 2026.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian proses sertifikasi yang telah dinantikan lebih dari dua bulan. Menurut dia, sertifikat tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi keberlanjutan program.

“Ini menjadi legalitas hukum dan pegangan bagi kami agar Sekolah Rakyat ini bisa jalan. Terima kasih banyak, dokumen ini selanjutnya akan kami teruskan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR di pusat,” ujar Yanius.

Dukungan serupa datang dari Pemerintah Kabupaten Maybrat. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara, termasuk menyelesaikan pembayaran hak ulayat, pengukuran, sertifikasi, dan dokumen pendukung. Bupati Maybrat Karel Murafer memastikan kesiapan tersebut telah rampung.

“Sudah clear and clear. Sudah 100 persen,” kata Karel.

Sekolah Rakyat di Maybrat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Fasilitasnya juga akan mencakup asrama, tempat makan, sarana olahraga, dan rumah ibadah.

Sementara itu, Pemkab Sorong menyiapkan lahan 6,75 hektare di Makbalim. Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Kemasyarakatan Marthen Nebore mengatakan lokasi tersebut dipilih setelah mempertimbangkan persyaratan legalitas dan kebutuhan fasilitas dasar.

“Lokasi awalnya di Maladofok, kemudian kita pindahkan ke Makbalim, luasnya 6,75 hektare. Salah satu persyaratannya adalah tanah harus bersertifikat,” ujarnya.

Rangkaian persiapan tersebut menunjukkan komitmen daerah menghadirkan dukungan konkret bagi pendidikan. Publik juga perlu memahami setiap kebijakan pendidikan berdasarkan ketentuan dan tahapan pelaksanaannya, sehingga informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai program pemerintah.

Pemerintah Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah Gratis Sampai Sarjana

Oleh: Miftah Hizyan *)

Agenda pendidikan nasional yang diusung pemerintah membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan secara menyeluruh menjadi langkah penting yang patut mendapat dukungan penuh. Program perluasan akses ini dirancang agar mampu menjangkau tingkat TK, pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini merupakan wujud investasi jangka panjang negara dengan tujuan yang terukur, yaitu memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan setara dalam merajut masa depan tanpa terhalang kendala finansial. Apabila melihat posisi Indonesia yang bersiap menghadapi puncak bonus demografi, jaminan pendidikan tanpa beban biaya ini menjadi kunci agar momentum tersebut menghasilkan angkatan kerja yang tangguh.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa penyediaan pendidikan gratis akan berjalan seiring dengan pemanfaatan instrumen pendanaan yang sudah ada. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah serta Program Indonesia Pintar akan terus dimatangkan pelaksanaannya. Pendekatan bertahap ini membuktikan kementerian serius merapikan sistem lama agar anggaran pendidikan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Lewat pembenahan tata kelola tersebut, para siswa di pelosok negeri bisa merasakan fasilitas belajar yang memadai tanpa membebani keuangan keluarga.

Inklusivitas program pendidikan ini juga terlihat dari perhatian pemerintah terhadap lembaga keagamaan. Pondok pesantren yang memiliki akar sejarah panjang dalam membentuk moral masyarakat kini mendapatkan payung kelembagaan yang lebih tertata. Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren guna menaungi institusi tersebut secara khusus. Langkah ini mencerminkan komitmen kebangsaan untuk merangkul semua elemen. Melalui wadah baru ini, jalur pendidikan umum dan keagamaan didorong untuk maju bersama, sekaligus memastikan para santri dan pendidik di lingkungan pesantren mendapatkan standar fasilitas serta dukungan kebijakan yang setara dengan sekolah umum lainnya.

Beranjak ke tingkat pendidikan tinggi, program pembebasan biaya kuliah di kampus negeri menjadi jawaban atas kegelisahan banyak keluarga kelas menengah ke bawah. Beban Uang Kuliah Tunggal yang kerap naik membuat lulusan sekolah menengah berprestasi ragu untuk melanjutkan studi. Merespons kondisi ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan bahwa kementerian sedang menghitung potensi hilangnya pendapatan kampus dari jalur reguler maupun mandiri. Proses pemetaan yang teliti ini menjadi syarat agar kebijakan tidak salah sasaran. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan penggratisan biaya studi tidak mengorbankan kualitas fasilitas, kesejahteraan tenaga pengajar, maupun standar akademik yang diterima para mahasiswa kelak.

Alokasi dana pendidikan yang direncanakan mencapai Rp824 triliun pada tahun 2027 menjadi bukti prioritas utama pemerintah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan penyusunan rancangan matang untuk memastikan anggaran tersebut tersalurkan dengan baik. Penggunaan tolok ukur seperti Angka Partisipasi Kasar dan upaya peningkatan skor Programme for International Student Assessment menunjukkan pendekatan pengelolaan berbasis data. Pengawasan menyeluruh ini bertujuan menjaga agar setiap rupiah dalam anggaran negara berdampak langsung pada perbaikan mutu lulusan dari tingkat dasar hingga jenjang sarjana, termasuk mengawasi ekosistem yang sudah berjalan seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Selain pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia turut diarahkan pada pembangunan ekosistem riset yang lebih aktif. Brian Yuliarto menyoroti pentingnya mendorong kerja sama perguruan tinggi nasional dengan institusi pendidikan ternama seperti Massachusetts Institute of Technology dan Imperial College London. Kolaborasi internasional semacam ini menjadi cara rasional untuk mempercepat alih teknologi serta memperluas wawasan keilmuan. Para akademisi dan peneliti muda kini memiliki ruang belajar yang lebih terbuka untuk menghasilkan berbagai penemuan baru yang sejalan dengan kebutuhan industri masa kini. Pendanaan yang kuat dari APBN yang telah dialokasikan hingga lebih dari Rp15 triliun untuk dana abadi akan menjamin stabilitas riset jangka panjang.

Pengembangan keahlian spesifik yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat, seperti pemenuhan tenaga kesehatan, juga masuk dalam prioritas kebijakan ini. Program pemberian 1.000 beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis menjadi jalan keluar untuk menuntaskan masalah kekurangan dokter ahli di berbagai rumah sakit daerah. Mengingat saat ini cakupan pendanaan baru menjangkau sekitar 600 hingga 750 penerima, keterlibatan pemerintah daerah dan kampus swasta dalam skema pendanaan bersama menunjukkan kolaborasi antarlembaga. Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Yon Arsal menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung jalannya program ini dengan target pencapaian yang jelas.

Mencermati rangkaian agenda ini, arah pembangunan manusia Indonesia tampak sudah berjalan di atas fondasi yang tepat. Mulai dari penghapusan biaya pendidikan sejak tingkat TK, pengakuan perlakuan setara bagi pesantren, hingga jaminan perluasan beasiswa penelitian dan pendidikan dokter spesialis, pemerintah berhasil merangkai sebuah sistem pendidikan yang utuh. Program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan perbaikan sistematis untuk mengangkat taraf kecerdasan bangsa. Lewat pengawalan konsisten, kebijakan pemerataan akses pendidikan ini diyakini mampu mengantarkan masyarakat pada kemandirian dan kualitas hidup yang jauh lebih baik di masa depan.

*) Pengamat Pendidikan dan Kebijakan Publik

Revitalisasi Sekolah Dipercepat, Pemerintah Perluas Pemerataan Pendidikan hingga Pelosok

Oleh: Badja Prasasti Andrian *)

Pemerataan pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya sekolah di setiap wilayah. Kesetaraan baru benar-benar hadir apabila anak di kawasan terluar, daerah tertinggal, maupun wilayah terdampak bencana dapat belajar di ruang kelas yang aman dan layak sebagaimana anak-anak di kota besar. Program revitalisasi satuan pendidikan yang diperluas pemerintah menjadi instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan layanan pendidikan antardaerah.

Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar untuk memastikan anak Indonesia memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih baik. Pada 2026, sebanyak 71.744 satuan pendidikan menjadi sasaran revitalisasi, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 17 ribu sekolah pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Prabowo memaparkan pemerintah selanjutnya menargetkan revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dan jumlah serupa pada 2028. Arah jangka panjangnya adalah menyelesaikan renovasi sekolah yang membutuhkan hingga 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga satuan pendidikan di lingkungan pesantren.

Menurut Prabowo, pemerataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut. Revitalisasi tidak hanya diarahkan kepada sekolah di Pulau Jawa maupun pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau kawasan terluar dan terpencil. Ia mencontohkan perbaikan sekolah di Pulau Miangas serta perhatian terhadap daerah dari Sabang hingga Merauke. Pendekatan ini penting karena kualitas fasilitas pendidikan semestinya tidak ditentukan oleh lokasi geografis tempat seorang anak dilahirkan dan tumbuh.

Presiden juga menempatkan perbaikan infrastruktur berdampingan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain renovasi sekolah, pemerintah memperluas pemanfaatan perangkat pembelajaran interaktif serta mendorong penguasaan bahasa asing sejak pendidikan dasar. Kebijakan tersebut diarahkan agar anak Indonesia tidak hanya memiliki tempat belajar yang layak, tetapi juga semakin dekat dengan teknologi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan global.

Pemerintah menyiapkan target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 dengan prioritas tetap diberikan kepada sekolah terdampak bencana, sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memperkirakan apabila target 2026 dan 2027 dapat diselesaikan, hampir 200 ribu satuan pendidikan akan tersentuh revitalisasi hingga akhir 2027. Skala tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan sarana pendidikan ditempatkan sebagai agenda pemerataan nasional, bukan sekadar rehabilitasi bangunan secara parsial.

Implementasinya telah terlihat di sejumlah daerah. Di Aceh, program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 telah menjangkau 726 satuan pendidikan dengan total anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Cakupannya meliputi PAUD, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan nonformal.

Perhatian khusus juga diberikan kepada sekolah terdampak bencana. Di Nusa Tenggara Timur, Kemendikdasmen menyiapkan revitalisasi terhadap 1.487 satuan pendidikan setelah wilayah tersebut dilanda gempa. Abdul Mu’ti menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memulihkan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah dengan kerusakan berat maupun satuan pendidikan yang masih menggunakan ruang belajar darurat. Pemerintah sebelumnya juga telah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan di NTT.

Revitalisasi fisik berjalan beriringan dengan modernisasi pembelajaran. Abdul Mu’ti menyebut sebanyak 288.865 unit Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan ke berbagai sekolah hingga 2025 dan penambahannya dilakukan secara bertahap. Dengan demikian, pemerataan diarahkan bukan hanya pada kelayakan gedung, tetapi juga pada penyempitan kesenjangan akses terhadap teknologi pembelajaran.

Mendikdasmen sekaligus menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program. Besarnya cakupan revitalisasi membutuhkan kepatuhan terhadap ketentuan, pengawasan penggunaan anggaran, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto kemudian memperkuat aspek tersebut dengan menempatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian penting pengawalan program. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bantuan fisik maupun digital benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pemulihan sekolah akibat bencana di Sumatera. Ia menyampaikan terdapat 4.922 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun melalui anggaran reguler Kemendikdasmen dan tambahan anggaran Kementerian Keuangan. Tito menjelaskan percepatan diperlukan agar kegiatan belajar dapat kembali berlangsung dalam kondisi ideal dan tidak terus bergantung pada fasilitas darurat.

Revitalisasi perlu dibaca bersama agenda pemerintah memperluas layanan pendidikan. Pendidikan yang semakin terjangkau merupakan satu dimensi pemerataan, sedangkan ruang kelas yang aman, fasilitas memadai, teknologi pembelajaran, serta pemulihan sekolah pascabencana merupakan dimensi lainnya. Diskursus mengenai sumber pembiayaan pendidikan tetap perlu dibahas berdasarkan mekanisme hukum, penganggaran, dan keberlanjutan fiskal tanpa mengaburkan program yang telah berjalan.

Pemerataan pendidikan tercapai saat lokasi tempat tinggal semakin kecil pengaruhnya terhadap kesempatan seorang anak memperoleh pendidikan berkualitas. Revitalisasi sekolah hingga wilayah 3T, pemulihan sekolah terdampak bencana, dan digitalisasi pembelajaran menjadi rangkaian upaya untuk memastikan pembangunan pendidikan tidak hanya tumbuh di pusat, tetapi menjangkau ruang-ruang kelas hingga pelosok Indonesia.

*) Pemerhati Pendidikan

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan

Oleh: Rizky Adi Permana*

Perluasan akses pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai kemampuannya. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui perpaduan antara pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan talenta unggul. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan generasi Indonesia yang berdaya saing serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Komitmen tersebut semakin terlihat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas layanan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa arahan tersebut menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai perhatian penting pemerintah, dengan optimalisasi instrumen pendanaan yang telah tersedia seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar.

Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari agenda tersebut karena secara khusus diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan menghadirkan ekosistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh dukungan lebih menyeluruh. Fasilitas pendidikan, kebutuhan dasar, hingga lingkungan belajar yang terintegrasi menjadi bagian dari upaya agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk melengkapi keberadaan sekolah negeri, bukan menggantikan ataupun mengambil alih alokasi anggarannya. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani melalui program tersebut pada 2027, dengan visi jangka panjang agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas permanen berkapasitas besar.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pernyataan Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono mengenai potensi besar siswa Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kemampuan dan semangat belajar yang dapat berkembang ketika memperoleh dukungan yang memadai. Pengalaman siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga menunjukkan arti penting intervensi negara dalam memastikan keberlanjutan pendidikan.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak semestinya dipahami hanya sebagai program bantuan bagi kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, program tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang. Setiap anak yang memperoleh kesempatan belajar berarti semakin besar pula peluang Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Presiden Prabowo sendiri menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta membangun sumber daya manusia secara menyeluruh.

Pada sisi lain, pemerataan akses perlu berjalan beriringan dengan penciptaan pusat-pusat keunggulan akademik. Di sinilah Sekolah Garuda memiliki posisi strategis. Pemerintah memperkenalkan Sekolah Garuda melalui dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pengembangan talenta berprestasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru serta pengembangan 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.

Sekolah Garuda memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan Sekolah Rakyat. Jika Sekolah Rakyat memberikan perhatian kuat pada perluasan akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu, Sekolah Garuda diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan unggulan dan pengembangan talenta. Pada 2026, pemerintah juga menargetkan transformasi sejumlah sekolah unggulan menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Garuda.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa SMA Unggul Garuda diarahkan menggunakan kurikulum International Baccalaureate sebagai salah satu pendekatan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Arah ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tidak hanya berbicara mengenai pemerataan, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia menghasilkan talenta yang mampu berkompetisi dalam lingkungan global.

Dua pendekatan tersebut pada akhirnya dapat ditempatkan dalam satu kerangka besar. Sekolah Rakyat memperluas pintu masuk agar anak-anak dari keluarga rentan tidak tertinggal, sementara Sekolah Garuda memperkuat jalur pengembangan talenta agar anak-anak dengan potensi akademik tinggi memperoleh ruang untuk berkembang secara optimal. Keduanya bukan dua agenda yang saling berhadapan, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang memiliki fungsi berbeda.

Pada akhirnya, pendidikan gratis dan sekolah dengan fasilitas yang baik harus dipahami sebagai investasi strategis bangsa. Sekolah Rakyat memberikan harapan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak harus menentukan masa depan seorang anak. Sekolah Garuda memberikan ruang agar talenta terbaik dapat berkembang dan membawa kemampuan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya mampu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kualitas, sehingga pembangunan pendidikan dapat bergerak dari sekadar memperluas kesempatan menuju pembentukan generasi unggul yang memiliki kemampuan, karakter, dan daya saing. Inilah fondasi penting untuk memastikan bonus demografi tidak sekadar menjadi angka, melainkan menjadi kekuatan nyata menuju Indonesia Emas 2045.

*Penulis merupakan Peneliti Pendidikan dan Kebijakan Publik