JAKARTA – Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 memicu kegaduhan dan beragam spekulasi politik. Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi.

Polemik bermula dari beredarnya potongan video pertemuan internal yang memperlihatkan Budi Arie membicarakan kemungkinan pemilu digelar lebih cepat dari jadwal 2029.

Setelah pernyataan tersebut berkembang luas di ruang publik, Budi Arie memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman.

“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie, Rabu (26/8).

Ia kemudian menegaskan bahwa pandangan tersebut sepenuhnya merupakan pendapat pribadi.

“Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya,” ujarnya.

Budi Arie juga membantah adanya keterkaitan antara pernyataannya dengan Jokowi, yang terlihat berada di lokasi saat pembicaraan berlangsung.

“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo,” tegasnya.

Ia menyatakan siap bertanggung jawab atas ucapan yang telah disampaikan dan menerima konsekuensi yang timbul.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut,” kata Budi Arie.

Di akhir klarifikasinya, ia mengajak seluruh pihak kembali menjaga persatuan dan tidak memperpanjang spekulasi politik.

“Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Kota Semarang, Herlambang Prabowo, menilai pernyataan mengenai percepatan pemilu tidak pantas dilontarkan secara sembarangan oleh figur politik nasional.

Menurutnya, ucapan semacam itu berpotensi berkembang menjadi isu liar dan menimbulkan persepsi negatif terhadap stabilitas pemerintahan.

“Budi Arie bukan tokoh sekelas Ketua RT dan Ketua RW, dia bicara mestinya sudah paham bahwa ada implikasi di situ,” ujar Herlambang.

Ia juga meminta agar Budi Arie bertanggung jawab atas pernyataannya dan segera meluruskan apabila memang mengakui adanya kekeliruan.

“Karena kata-kata provokatif seperti ini, kalau dibiarkan dilontarkan, menjadi liar di masyarakat, digoreng ke sana-kemari, tentunya akan membuat keadaan pemerintahan yang tidak baik,” katanya.

Klarifikasi dan permintaan maaf Budi Arie dinilai penting untuk menghentikan spekulasi yang tidak perlu. Di tengah kebutuhan menjaga stabilitas politik dan ekonomi, pernyataan tokoh publik dinilai perlu disampaikan secara terukur agar tidak memicu kegaduhan baru di ruang publik.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029 yang beredar luas di media sosial dan memicu berbagai spekulasi. Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Klarifikasi disampaikan setelah pernyataannya menimbulkan beragam penafsiran mengenai arah politik nasional. Budi Arie juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman dengan pernyataan tersebut.

“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie.

Ia menegaskan pernyataan mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik sebelum 2029 merupakan pandangan pribadi. “Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” tegasnya.

Budi Arie juga meluruskan isu yang mengaitkan pernyataannya dengan Joko Widodo. “Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” lanjutnya.

Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima segala konsekuensi yang muncul. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkas Budi Arie.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen Solatun. Ia menilai polemik tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik dan menyinggung perasaan sejumlah kader Gerindra di Kebumen.

“Pernyataan seperti itu menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik dan Pemilu 2029. Banyak kader Gerindra di Kebumen merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut,” ujar Solatun.

Meski demikian, Solatun mengimbau kader Gerindra dan masyarakat tidak terpancing oleh polemik yang berkembang. Menurutnya, dinamika politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dijalankan dengan mengedepankan ketenangan dan menjaga stabilitas nasional.

“Kami di daerah tetap mengedepankan ketenangan dan soliditas. Jangan sampai pernyataan yang belum jelas konteksnya justru membuat kader resah atau menimbulkan persepsi yang macam-macam,” katanya.

Solatun menegaskan Gerindra Kebumen akan tetap fokus menjalankan agenda organisasi dan bekerja untuk masyarakat. Ia berharap seluruh pihak mengutamakan persatuan serta tidak membiarkan perbedaan pandangan politik mengganggu stabilitas bangsa.

“Yang terpenting sekarang adalah menjaga persatuan, soliditas kader, dan bekerja untuk masyarakat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah berkembang sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada,” pungkas Solatun.

JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029. Pernyataan yang beredar di media sosial tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah politik nasional.

Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi yang disampaikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Ia juga memastikan pandangan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie Setiadi.

Ia menegaskan klarifikasi tersebut diperlukan agar masyarakat tidak menarik kesimpulan yang keliru. Menurutnya, analisis mengenai kemungkinan perubahan dinamika politik menjelang 2029 sepenuhnya merupakan pandangan personal.

“Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya,” tegas Budi Arie Setiadi.

Budi Arie sekaligus meluruskan anggapan yang mengaitkan pernyataannya dengan Joko Widodo. Penegasan ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik.

“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” lanjut Budi Arie Setiadi.

Selain memberikan klarifikasi, Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya. Ia mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan dinamika politik mengganggu stabilitas nasional.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” pungkas Budi Arie Setiadi.

Ajakan menjaga ketenangan juga disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen Solatun. Ia menyebut pernyataan tersebut sempat menimbulkan kegaduhan dan mendapat respons dari sejumlah kader Gerindra.

“Pernyataan seperti itu menimbulkan kegaduhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan dinamika politik dan Pemilu 2029. Banyak kader Gerindra di Kebumen merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut,” ujar Solatun.

Meski demikian, Solatun mengimbau kader dan masyarakat tidak terpancing polemik. Dinamika politik dinilai sebagai bagian dari demokrasi yang perlu disikapi secara dewasa, tenang, dan tetap mengedepankan stabilitas.

“Kami di daerah tetap mengedepankan ketenangan dan soliditas. Jangan sampai pernyataan yang belum jelas konteksnya justru membuat kader resah atau menimbulkan persepsi yang macam-macam,” katanya.

Solatun menegaskan seluruh pihak sebaiknya fokus menjaga persatuan serta menjalankan aktivitas sesuai aturan yang berlaku.

“Yang terpenting sekarang adalah menjaga persatuan, soliditas kader, dan bekerja untuk masyarakat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah berkembang sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada,” pungkas Solatun.

Klarifikasi dan ajakan tersebut menjadi pengingat bahwa dinamika politik dapat berlangsung secara demokratis tanpa mengganggu ketenangan masyarakat. Persatuan dan stabilitas nasional tetap menjadi kepentingan bersama. (*)

JAKARTA – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan dinamika politik menjelang Pemilu 2029 yang beredar di ruang publik. Budi Arie menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis pribadi dan tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Klarifikasi tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian informasi sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Budi Arie menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman dengan pernyataannya serta mengajak seluruh elemen bangsa mengutamakan persatuan dan ketenangan.

“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujar Budi Arie.

Ia kembali menegaskan bahwa pandangan tersebut sepenuhnya merupakan pendapat pribadi. Budi Arie juga meluruskan isu yang mengaitkan pernyataannya dengan Joko Widodo.

“Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” tegasnya.

Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya sekaligus mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional.

“Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia,” katanya.

Sikap tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam komunikasi politik. Klarifikasi secara langsung juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang publik agar tetap sehat, rasional, dan tidak mudah dipenuhi spekulasi.

Ketua DPC Partai Gerindra Kebumen Solatun turut mengimbau masyarakat dan kader agar menyikapi dinamika politik secara tenang. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dikelola secara dewasa dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa.

“Kami di daerah tetap mengedepankan ketenangan dan soliditas,” ujar Solatun.

Ia menegaskan pihaknya tetap fokus bekerja untuk masyarakat dan menjalankan agenda organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Klarifikasi Budi Arie serta ajakan menjaga ketenangan menjadi momentum untuk memperkuat budaya politik yang konstruktif. Masyarakat diharapkan tetap kritis dalam menerima informasi, tidak mudah terpancing spekulasi, serta bersama-sama menjaga persatuan dan stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan Indonesia.

PAPUA PEGUNUNGAN – Tokoh Muslim asli Papua sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan Ismail Asso mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan sebagai fondasi terciptanya Papua yang aman dan harmonis. Menurutnya, keberagaman agama, budaya, serta tradisi merupakan kekuatan yang perlu dijaga melalui sikap saling menghormati.

Ia menilai kehidupan masyarakat Papua yang beragam membutuhkan komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang baik dan menghindari berbagai hal yang dapat memicu perpecahan. Persaudaraan lintas iman juga dinilai menjadi modal penting untuk menciptakan suasana sosial yang kondusif.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk terus menjaga dan merawat nilai toleransi, persaudaraan, serta kebersamaan. Dengan itu, Papua akan tetap menjadi tanah yang damai, harmonis, dan menjadi rumah bersama bagi semua,” pungkas Ismail Asso.

Pesan tersebut sejalan dengan pandangan tokoh Muslim Papua sekaligus Ketua Takmir Masjid Raya Provinsi Papua KH. Abdul Kahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I. yang mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua.

Menurutnya, terciptanya situasi yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Sinergi lintas kelompok menjadi bagian penting dalam mempertahankan harmoni sosial sekaligus memperkuat persatuan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa persaudaraan, serta bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai,” ujar KH. Abdul Kahar Yelipele.

Ia juga menekankan pentingnya peran pimpinan agama dalam menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan serta memperkuat hubungan antarwarga. Nilai keagamaan, menurutnya, dapat menjadi kekuatan untuk menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai di tengah keberagaman.

Karena itu, KH. Abdul Kahar Yelipele mendorong tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat untuk terus bersinergi menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terciptanya Papua yang damai dan sejahtera.

“Papua adalah honai kita bersama, rumah kita bersama. Sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat kedamaian di tanah ini,” tegas KH. Abdul Kahar Yelipele. (*)

JAKARTA – Sejumlah elemen masyarakat menyerukan pentingnya menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif pada 27 Agustus 2026. Warga juga diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, provokasi, maupun ajakan bernada konfrontatif yang berpotensi menggeser penyampaian aspirasi menjadi tindakan yang merugikan masyarakat luas.

Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) sekaligus Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, mengatakan menjaga Jakarta bukan berarti membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Sebaliknya, kebebasan tersebut perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga persatuan, fasilitas publik, dan keamanan warga.

banner 336×280
“Jakarta adalah rumah kita bersama, sehingga harus kita rawat dengan kepedulian, persaudaraan, dan cara-cara yang damai,” ujar Fahira.

Komitmen tersebut turut diwujudkan melalui keterlibatan Bang Japar bersama berbagai elemen masyarakat dalam Apel Siaga Jaga Jakarta pada 27 Agustus. Fahira menegaskan kegiatan itu bukan mobilisasi untuk berhadapan dengan kelompok tertentu, melainkan ikhtiar masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan menjaga ruang demokrasi tetap sehat.

Pesan serupa disampaikan Juru Bicara Aliansi Masyarakat Jakarta, Novran Andri Gunawan. Ia meminta warga tidak langsung mempercayai informasi, potongan video, maupun seruan di media sosial yang tidak diketahui sumber dan konteksnya.

“Jakarta adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan provokator menghancurkan Kota Jakarta yang kita cintai,” kata Novran.

Karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lingkungan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun ajakan yang belum jelas sumbernya.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama sama menjaga Kota Jakarta agar tetap kondusif, tertib, aman dan damai,” ujar Novran.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh disertai perusakan fasilitas publik, anarkisme, ataupun tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat.

“Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, monggo saja. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik,” kata Pramono.

Berbagai elemen masyarakat berharap 27 Agustus 2026 menjadi momentum menunjukkan kedewasaan demokrasi. Pengalaman kerusuhan Agustus tahun lalu yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dinilai perlu menjadi pelajaran bersama dimana perbedaan aspirasi tetap dapat disuarakan, sementara keamanan warga, fasilitas publik, persatuan, dan ketertiban Jakarta harus tetap dijaga.

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Kevin Prayoga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menolak demonstrasi anarkis dan waspadai politik kebencian dan disinformasi yang menyebar ditengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan ketua umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Kevin Prayoga saat bertemu dengan awak media di Jakarta.

banner 336×280
Ia menilai pentingnya menjaga ketertiban umum dan menolak segala bentuk provokasi yang memecah belah bangsa.

“Setiap bentuk mobilisasi publik perlu memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, maupun narasi yang dapat mempertajam polarisasi sosial di tengah masyarakat”, ujar Kevin.

Ketum PB PII Kevin Prayoga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, namun pelaksanaannya tidak boleh melanggar ketertiban.

“PB PII mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus 2026. PB PII memahami bahwa munculnya berbagai aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Kevin mengingatkan bahwa unjuk rasa dan penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang, tetapi harus tetap selaras dengan etika bernegara dan saling menghargai hak antarwarga negara.

“Penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab konstitusional harus senantiasa dijunjung tinggi oleh setiap massa aksi agar persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terpelihara.

“Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu fondasi kehidupan demokratis, tetapi kebebasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hak warga negara lainnya, serta memelihara persatuan dan kesatuan NKRI,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, PB PII juga merilis 12 poin pernyataan sikap merespons dinamika sosial saat ini. Secara garis besar, PB PII menolak tegas segala bentuk penunggangan aksi yang berujung pada kekacauan, anarkisme, perusakan fasilitas umum, dan disinformasi.

“PB PII turut mendorong pemerintah dan DPR agar membuka ruang dialog yang konstruktif, serta meminta aparat penegak hukum untuk mengawal aksi secara humanis, profesional, dan proporsional demi menjaga kedamaian bangsa”, tutup Kevin.

JAKARTA — Komandan Satuan (Dansat) Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar di media sosial menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Masyarakat diminta lebih bijak menyikapi informasi dan tidak terpancing narasi yang berpotensi memicu kericuhan.

“Ya kalau itu yang penting pesan kita adalah tidak usah terprovokasi,” kata Juinta saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta Timur.

banner 336×280
Juinta menilai banyak konten di media sosial yang berpotensi memancing provokasi. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun mengikuti berbagai ajakan tanpa memastikan kebenaran informasi yang diterima.

“Yang di media sosial itu terlalu banyak provokasi-provokasi,” sambungnya.

“Saya pikir masyarakat perlu lebih bijak, jangan terprovokasi, silakan nanti bekerja,” ujarnya.

Juinta juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak menjadikan berbagai isu yang berkembang sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Seruan menjaga Jakarta tetap damai juga disampaikan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menyusul beredarnya ajakan demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Bamus Betawi mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas dan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.

Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki atau Bang Eki Pitung mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kebebasan tersebut perlu dilaksanakan dengan niat baik dan tetap menjaga kedamaian.

“Kita paham yang namanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan aksi, itu adalah kebebasan semua menyampaikan hak dan pendapat. Itu dilindungi oleh hukum. Kami dengan senang hati kalau tujuannya baik, menyampaikan aspirasinya dengan niat yang baik,” ujar Rifki.

Bamus Betawi juga mengingatkan pentingnya menjaga Jakarta agar tetap aman dan damai. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing informasi atau ajakan yang dapat memperkeruh keadaan.

Kewaspadaan terhadap provokasi diperlukan agar kerusuhan seperti yang terjadi pada Agustus tahun lalu tidak kembali terulang. Kericuhan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, mengganggu aktivitas ekonomi, serta merusak fasilitas publik.

Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengedepankan kedamaian, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menggunakan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.