Jakarta – Wacana Reformasi Jilid II yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok mahasiswa dinilai tidak mendesak di tengah berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan fiskal nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat signifikan pada kuartal pertama tahun ini.

“Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi, pada kuartal I tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen. Sementara pada kuartal I tahun ini pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah memiliki efek leverage terhadap perekonomian nasional,” ujar Fithra dalam sebuah wawancara di stasiun Radio.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global. Ia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.

“Dengan posisi defisit yang masih berada di kisaran tersebut hingga Mei, terdapat indikasi bahwa hingga akhir tahun defisit APBN masih dapat dijaga pada level yang sehat. Bahkan jika pola ini terus berlanjut, defisit berpotensi berada di kisaran 1,8 hingga 1,9 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terkelola dengan baik,” katanya.

Fithra menambahkan pemerintah terus melakukan evaluasi program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100-150 triliun.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokras (LMND) Jawa Tengah, Udin Nurrahman, mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap didasarkan pada analisis yang objektif. “Pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai isu-isu yang berkembang perlu dimitigasi agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu. Menurutnya, gerakan yang mengarah pada upaya menjatuhkan pemerintahan bersifat politis dan tidak menyentuh akar persoalan bangsa.**

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran guna menjaga kesehatan fiskal negara. Di tengah upaya tersebut, masyarakat diimbau untuk mewaspadai berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang berkembang terkait isu Reformasi Jilid II yang diusung sejumlah kelompok, termasuk BEM SI.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, dalam talkshow di salah satu stasiun radio. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program prioritas, termasuk MBG. Berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100–150 triliun. Kondisi ini tentu dapat semakin memperkuat kesehatan fiskal nasional,” ujar Fithra.

Ia menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah munculnya informasi palsu mengenai kelangkaan komoditas yang dapat memicu panic buying di masyarakat meskipun ketersediaan stok sebenarnya masih aman.

“Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan,” katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini direspons melalui koordinasi yang erat antarinstansi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Beberapa hari ini saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Ia meyakini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah akan mampu memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi. “Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Fithra menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai arahan Presiden. “Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen,” ungkapnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan semakin kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Dengan persatuan, literasi informasi yang baik, dan dukungan terhadap upaya perbaikan ekonomi, Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan serta melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai potensi gejolak politik yang dikaitkan dengan isu “Reformasi Jilid II” masih dapat dicegah melalui langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini.

Sejumlah pengamat dan tokoh politik menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda jauh dibandingkan situasi menjelang Reformasi 1998. Sistem demokrasi yang semakin terbuka, ruang kebebasan berpendapat yang luas, serta mekanisme politik yang berjalan dinilai menjadi faktor penting yang dapat meredam munculnya gejolak besar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa berbagai faktor yang berpotensi memicu gejolak politik masih dapat dicegah. Menurutnya, pemerintah memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas nasional dan mengelola berbagai tantangan yang muncul di tengah masyarakat.

“Raison d’etre atau alasan keberadaan gejolak politik itu masih bisa dicegah. Pemerintah masih bisa mengendalikan keadaan. Kondisi saat ini juga sangat berbeda dengan tahun 1998,” kata Sarmuji.

Ia menilai situasi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998.

“Kalau dulu ada krisis ekonomi yang sangat berat, sekarang ekonomi kita masih tumbuh. Kalau dulu kebebasan politik dibatasi, sekarang ruang demokrasi sangat terbuka. Jadi saya melihat situasinya tidak sama,” ujarnya.

Pandangan serupa juga mengemuka dalam berbagai analisis yang menilai kondisi saat ini tidak identik dengan era menjelang Reformasi 1998. Sejumlah kebijakan ekonomi dan langkah penguatan stabilitas nasional terus dilakukan Pemerintah guna menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Terkait ultimatum yang disampaikan sebagian mahasiswa dalam aksi di Jawa Tengah, berbagai organisasi kepemudaan justru mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan solusi konstruktif. Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah, Udin, menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional.

“Yang dibutuhkan saat ini bukan saling menyalahkan, melainkan gotong royong seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Menurut Udin, sinergi seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Karena itu, energi mahasiswa dan masyarakat dinilai lebih produktif jika diarahkan untuk memberikan masukan dan solusi yang dapat memperkuat pembangunan nasional.

“Mahasiswa, pemuda, pekerja, petani, pelaku UMKM, akademisi, dan pemerintah harus bersama-sama memperkuat ekonomi nasional. Kritik tetap penting, tetapi harus mampu mendorong solusi dan optimisme bagi masa depan bangsa,” imbuhnya.

Sejumlah pihak juga menilai dukungan publik terhadap pemerintahan yang masih terjaga, soliditas koalisi politik, serta stabilitas keamanan nasional menjadi modal penting untuk mencegah munculnya gejolak politik yang lebih besar. Dengan berbagai faktor tersebut, optimisme bahwa Indonesia mampu melewati tantangan saat ini secara demokratis dan konstitusional tetap tinggi.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Munculnya provokasi aksi yang mengatasnamakan Reformasi Jilid II di sejumlah daerah perlu disikapi secara bijak, khususnya oleh kalangan mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan. Di Papua, seruan untuk menjaga stabilitas dan menghindari tindakan provokatif mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat yang mengingatkan pentingnya mengedepankan dialog serta penyampaian aspirasi secara damai. Pesan tersebut menjadi relevan mengingat Papua saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan yang membutuhkan suasana aman dan kondusif.

Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Aspirasi yang disampaikan secara damai akan memberikan ruang bagi terbangunnya komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, aksi yang disertai provokasi, kekerasan, atau tindakan anarkis justru berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengingatkan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pola demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Pandangan tersebut mencerminkan harapan agar ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas yang selama ini terus dibangun.

Papua memiliki pengalaman panjang terkait dampak sosial dan ekonomi yang muncul ketika situasi keamanan terganggu. Berbagai aktivitas masyarakat dapat terhenti, mulai dari kegiatan pendidikan, perdagangan, pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Karena itu, upaya menjaga ketertiban bukan sekadar persoalan keamanan semata, melainkan bagian dari ikhtiar untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Isu Reformasi Jilid II yang berkembang di berbagai daerah perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Kritik dan aspirasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Namun, perubahan yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai apabila penyampaian aspirasi justru menciptakan ketidakstabilan yang berdampak pada masyarakat sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara, tetapi juga memerlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan.

Dalam kaitan ini, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun budaya diskusi yang rasional dan argumentatif. Kampus sejak lama dikenal sebagai ruang lahirnya berbagai gagasan besar yang mendorong kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kontribusi mahasiswa tidak hanya diukur dari keberanian menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan menawarkan solusi dan menjaga suasana yang kondusif bagi kemajuan masyarakat.

Seruan agar mahasiswa tetap fokus pada pendidikan juga memiliki makna yang strategis. Papua masih membutuhkan banyak sumber daya manusia unggul untuk mengisi berbagai sektor pembangunan. Investasi terbesar bagi masa depan Papua bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga peningkatan kualitas generasi mudanya. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh berbagai agenda yang berpotensi menghambat proses belajar dan pengembangan kapasitas diri.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga program perlindungan sosial merupakan bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai program tersebut membutuhkan dukungan stabilitas agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata.

Salah satu contoh yang disoroti dalam beberapa waktu terakhir adalah pentingnya menjaga kelancaran program-program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bagi anak-anak usia sekolah. Ketika situasi keamanan terganggu, berbagai pelayanan publik dan program sosial berpotensi mengalami hambatan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari berbagai kebijakan pemerintah.

Karena itu, ajakan menjaga stabilitas Papua sejatinya bukan semata-mata untuk menjaga ketertiban, melainkan juga untuk memastikan bahwa agenda pembangunan dapat terus berjalan. Stabilitas merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, berbagai upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang lebih besar.

Pernyataan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni yang mengajak seluruh pihak menjaga keamanan dan menghindari provokasi patut dipahami sebagai seruan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Papua membutuhkan suasana yang damai agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal.

Pada akhirnya, penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, demokrasi yang berkualitas menuntut adanya tanggung jawab, kedewasaan, dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di tengah berkembangnya isu Reformasi Jilid II, mahasiswa Papua memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa perubahan dapat diperjuangkan melalui cara-cara yang damai, argumentatif, dan konstruktif. Dengan demikian, stabilitas tetap terjaga, pembangunan terus berjalan, dan masa depan Papua dapat dibangun melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Winna Nartya*)

Dalam beberapa pekan terakhir, wacana mengenai “Reformasi Jilid II” kembali mengemuka seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Ultimatum yang disampaikan sebagian kelompok mahasiswa agar pemerintah mampu menguatkan rupiah dalam tenggat waktu tertentu, disertai ancaman mobilisasi massa bertajuk Reformasi Jilid II, memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini memang sudah sedemikian buruk sehingga layak disamakan dengan krisis 1998?

Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian sehat dari demokrasi. Namun, kritik yang baik harus dibangun di atas pembacaan data yang utuh, bukan semata persepsi yang lahir dari kekhawatiran sesaat. Dalam konteks tersebut, menyamakan situasi ekonomi Indonesia tahun 2026 dengan kondisi menjelang Reformasi 1998 merupakan penyederhanaan yang berpotensi menyesatkan publik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan. Rupiah mengalami tekanan, pasar keuangan berfluktuasi, dan ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia. Namun tantangan tersebut terjadi hampir di seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Penguatan dolar Amerika Serikat, konflik geopolitik, perlambatan perdagangan global, hingga perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju menjadi faktor yang memengaruhi banyak perekonomian berkembang secara bersamaan. Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat secara otomatis dijadikan indikator bahwa Indonesia sedang menuju krisis sistemik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras mengatasi berbagai persoalan ekonomi melalui koordinasi yang intensif dan kebijakan yang saling memperkuat. Menurutnya, persoalan ekonomi dipengaruhi banyak faktor sehingga tidak seluruh target perbaikan dapat dicapai dalam tenggat waktu yang ditentukan secara sepihak. Realitas ekonomi modern kini kian kompleks, di mana stabilitas tidak dibangun melalui keputusan instan, melainkan melalui konsistensi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Lebih penting lagi, data ekonomi menunjukkan bahwa fundamental Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun 1998.

Menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional tetap menjadi fokus utama pemerintah saat ini. Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan disiplin fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arahan Presiden menegaskan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen. Bahkan, pada tahun mendatang pemerintah menargetkan tingkat defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan efisiensi, penataan ulang prioritas anggaran, serta penguatan belanja pada sektor-sektor yang mampu memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, sejumlah indikator justru menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap bergerak positif. Indeks keyakinan konsumen masih terjaga, konsumsi listrik meningkat, penjualan kendaraan menunjukkan perbaikan, dan sektor manufaktur mulai mengalami penguatan aktivitas produksi. Bahkan arus modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menunjukkan tren yang membaik sepanjang triwulan kedua 2026. Artinya, meskipun pasar keuangan menghadapi tekanan, para pelaku ekonomi masih melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan yang menjanjikan.

Pandangan serupa juga disampaikan Udin Nurrahman, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Tengah. Menurutnya, pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah karena terdapat banyak faktor global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ia menilai bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat industri dalam negeri, mendorong hilirisasi, serta menjaga daya beli masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan global yang tidak hanya dialami Indonesia.

Lebih jauh lagi, analis politik Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono mengingatkan bahwa kondisi saat ini lebih tepat dibaca sebagai tekanan terhadap tingkat kepercayaan publik dibandingkan sebagai tanda keruntuhan sistem ekonomi. Menurutnya, Indonesia memang sedang menghadapi fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum memasuki fase kehancuran makroekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Analisis tersebut penting karena membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan klaim tentang runtuhnya sistem. Dalam demokrasi, kritik harus terus hidup. Namun ketika kritik berubah menjadi narasi bahwa negara sedang menuju situasi yang identik dengan 1998 tanpa didukung data yang memadai, maka yang lahir bukan lagi kontrol sosial, melainkan pembentukan persepsi yang berpotensi mengganggu optimisme publik. Padahal optimisme merupakan salah satu modal ekonomi yang sangat penting. Kepercayaan konsumen, kepercayaan investor, dan ekspektasi pelaku usaha memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Menjaga ruang kritik tidak berarti harus mengorbankan objektivitas dalam membaca realitas.

Semangat reformasi tetap relevan sebagai pengingat pentingnya demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun menjadikan pelemahan rupiah sebagai dasar seruan Reformasi Jilid II adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Indonesia tahun 2026 bukan Indonesia tahun 1998. Fundamental ekonomi masih kuat, inflasi terkendali, pertumbuhan tetap terjaga, sektor keuangan stabil, dan pemerintah memiliki instrumen kebijakan yang jauh lebih matang dibandingkan seperempat abad lalu.

Yang kita butuhkan saat ini bukanlah membangun narasi krisis yang berlebihan, melainkan memperkuat kolaborasi, menjaga optimisme, serta memastikan berbagai tantangan ekonomi dijawab dengan kebijakan yang rasional dan terukur. Reformasi yang sesungguhnya hari ini bukan mengguncang fondasi negara, melainkan memperkuat kapasitas bangsa untuk tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks.

*) pemerhati ekonomi

Oleh: Joshua Timoti *)

Rencana aksi massa yang mengusung tema gerakan Reformasi Jilid II mulai marak diperbincangkan di berbagai lini media sosial. Sejumlah kelompok pemuda dan elemen mahasiswa di berbagai daerah tengah mengonsolidasikan gerakan untuk merespons kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Fenomena ini tentu menjadi bukti nyata bahwa ruang demokrasi di Tanah Air tetap memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya. Namun, jika mencermati lanskap ekonomi global dan domestik yang sedang berlangsung, sudah saatnya mahasiswa menatap ke depan dan menyadari bahwa langkah penolakan melalui eskalasi di jalanan kecil kemungkinan dapat mengubah ketetapan. Pemerintah saat ini dihadapkan pada realitas anggaran yang memerlukan penyelamatan demi kepentingan nasional yang jauh lebih besar.

Prioritas utama yang sedang dikejar saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional agar tetap berada di jalur yang aman. Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen menjaga disiplin fiskal sesuai koridor yang telah ditetapkan. Presiden telah mengarahkan agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Bahkan untuk tahun depan, pemerintah menargetkan defisit dapat ditekan hingga sekitar 1,8 persen. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah efisiensi, refocusing anggaran, serta pengalokasian belanja ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tetap dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono memberikan pandangan akademis yang memperkuat rasionalitas di balik kebijakan ini. Agustinus menilai bahwa tekanan fiskal serta pelemahan nilai tukar rupiah membuat pemerintah cenderung mempertahankan kebijakan penyesuaian harga demi menjaga stabilitas fundamental ekonomi dan mempertahankan kepercayaan para investor global. Ruang ekspresi dalam iklim demokrasi memang harus dihormati secara penuh, termasuk hak para mahasiswa dalam melayangkan kritik. Kendati demikian, agar tidak terjebak dalam pusaran gerakan yang kurang produktif, penting untuk dipahami bahwa peluang membatalkan keputusan tersebut dinilai sangat kecil mengingat pilihan yang tersedia bagi pengambil kebijakan sangat terbatas di tengah situasi depresiasi mata uang saat ini.

Selain faktor ketahanan anggaran, soliditas internal dari gerakan itu sendiri sebenarnya masih menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dampak langsung dari penyesuaian harga energi nonsubsidi ini sejatinya tidak menyasar seluruh lapisan masyarakat secara merata, karena sebagian besar pengguna kendaraan masih mengandalkan bahan bakar yang disubsidi oleh negara. Tantangan terbesar yang justru harus diantisipasi bersama adalah potensi terjadinya perpindahan konsumsi secara masif ke bahan bakar bersubsidi yang bisa memicu antrean panjang di stasiun pengisian. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang lebih mendesak untuk didorong adalah memastikan pasokan bahan bakar bersubsidi tetap aman di berbagai daerah agar tidak memicu gejolak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat bawah.

Menyikapi rencana gelombang protes ini, aparat penegak hukum dan keamanan tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga hak-hak sipil dengan mengedepankan pendekatan yang persuasif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan imbauan agar seluruh elemen masyarakat mengutamakan cara-cara yang damai, tertib, dan konstruktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Listyo menegaskan komitmen institusinya untuk mengawal setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar tetap berlangsung secara aman, terukur, dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Melalui ruang dialog yang sehat, dinamika sosial dan politik yang berkembang diharapkan dapat dikanalisasi menjadi solusi nyata, bukan justru melahirkan sumbatan aktivitas publik.

Kesiapan untuk menjaga stabilitas juga ditunjukkan oleh jajaran militer demi memastikan roda perekonomian dan aktivitas sosial warga tidak terganggu. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan kesiapsiagaan seluruh prajurit dalam mengantisipasi segala bentuk dinamika keamanan nasional kapan pun negara membutuhkan. Meski belum ada kebutuhan mendesak untuk mengerahkan pasukan tambahan atau pemberlakuan pengamanan khusus, pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman bagi semua pihak. Keamanan nasional merupakan modal utama yang tidak boleh dikorbankan, terutama ketika pondasi ekonomi makro sedang diuji oleh ketidakpastian global yang bergerak sangat dinamis.

Potensi munculnya ketidakpuasan publik akibat tekanan ekonomi eksternal memang menjadi catatan penting yang perlu diwaspadai secara cermat oleh segenap pengambil kebijakan. Gejolak sosial yang tidak terarah berisiko memperburuk sentimen ekonomi yang sedang diupayakan untuk bangkit. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih bijak dalam merespons kebijakan nasional adalah dengan membangun kemitraan strategis yang kritis namun tetap objektif, ketimbang memaksakan penolakan di ruang terbuka yang rentan disusupi oleh agenda-agenda non-akademis.

Menjauhi jebakan gerakan yang kontraproduktif dan menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab kolektif demi masa depan. Dengan mengalihkan energi menjadi sumbangsih pemikiran yang solutif melalui jalur kemitraan strategis, pemuda dan institusi negara dapat berjalan beriringan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tetap kokoh berdiri menghadapi tantangan zaman yang sangat kompleks.

*) Pakar Ekonomi dan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Rendra Kusuma

Rencana aksi yang mengusung tema Reformasi Jilid II perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, munculnya berbagai ajakan mobilisasi massa berpotensi menghadirkan risiko baru apabila tidak diiringi dengan kedewasaan berdemokrasi. Terlebih, setiap gerakan publik yang melibatkan massa dalam jumlah besar selalu memiliki kerentanan untuk disusupi provokasi yang dapat mengaburkan tujuan awal penyampaian aspirasi.

Munculnya ultimatum dari sejumlah elemen mahasiswa yang memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah dalam waktu singkat menunjukkan adanya kegelisahan terhadap kondisi ekonomi. Aspirasi tersebut tentu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, menjadikan fluktuasi nilai tukar sebagai dasar untuk menyerukan Reformasi Jilid II merupakan penyederhanaan yang berlebihan terhadap persoalan ekonomi yang jauh lebih kompleks.

Pelemahan mata uang tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, gejolak ekonomi global dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, gangguan rantai pasok, hingga kebijakan moneter negara-negara besar. Situasi tersebut berdampak terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh persoalan ekonomi dengan kegagalan pemerintah semata tidak memberikan gambaran yang utuh kepada publik.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan harus diakui bahwa saat ini terdapat berbagai tekanan, baik dari sektor energi maupun nilai tukar. Pemerintah telah menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dijaga agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi fiskal karena pemerintah tetap memberikan dukungan melalui subsidi dan kompensasi energi. Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal berfungsi sebagai shock absorber, yakni instrumen yang membantu meredam dampak tekanan ekonomi terhadap masyarakat. Pemerintah juga terus mengkaji berbagai bentuk bantuan dan kompensasi agar kelompok masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan.

Disisi lain, Fithra menilai penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Karena itu, masyarakat diimbau lebih waspada terhadap berbagai bentuk provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja dibangun untuk menimbulkan keresahan. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin menciptakan ketidakstabilan.

Pandangan lain disampaikan oleh Ketua Eksekutif Wilayah LMND Jawa Tengah, Udin Nurrahman, yang mengingatkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan strategis. Menurutnya, langkah-langkah seperti penguatan industri dalam negeri, percepatan hilirisasi sumber daya alam, hingga upaya menjaga daya beli masyarakat merupakan bentuk respons nyata pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang ada sedang dihadapi melalui instrumen kebijakan yang terukur, bukan dibiarkan tanpa penanganan.

Dalam konteks tersebut, ajakan untuk menggelar Reformasi Jilid II menjadi kurang relevan dan terkesan provokatif karena tidak memperhatikan fakta bahwa pemerintah masih bekerja dan memiliki ruang untuk memperbaiki berbagai kekurangan melalui mekanisme konstitusional. Reformasi tahun 1998 lahir dari situasi yang sangat berbeda, ketika krisis multidimensi menyebabkan runtuhnya legitimasi politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Kondisi Indonesia saat ini tidak berada dalam situasi yang serupa.

Demokrasi Indonesia justru masih berjalan dengan baik. Ruang kritik terbuka lebar, kebebasan berekspresi tetap terjamin, serta berbagai kebijakan pemerintah terus menjadi bahan evaluasi publik. Karena itu, penggunaan simbol dan semangat Reformasi untuk merespons persoalan ekonomi yang masih berada dalam koridor pengelolaan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak proporsional di tengah masyarakat.

Lebih jauh, narasi yang terlalu menonjolkan ancaman aksi besar dapat berdampak negatif terhadap sentimen publik dan kepercayaan investor. Dalam dunia ekonomi modern, persepsi memegang peran penting. Ketika ruang publik dipenuhi oleh narasi krisis dan ketidakstabilan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Pelaku usaha dapat menunda ekspansi, investor menjadi lebih berhati-hati, dan pada akhirnya peluang penciptaan lapangan kerja dapat ikut terpengaruh.

Pandangan serupa tercermin dari penjelasan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji. Ia menegaskan bahwa setiap gejolak politik pasti memiliki alasan mendasar atau raison d’etre yang kuat. Menurutnya, faktor ekonomi, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik merupakan tiga unsur utama yang dapat memicu ketidakstabilan. Namun yang menarik, Sarmuji tetap menyampaikan optimisme bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kendali untuk mencegah faktor-faktor tersebut berkembang menjadi ancaman serius.

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Hingga saat ini, fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Pemerintah juga terus melakukan berbagai intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan investasi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya kapasitas negara dalam mengelola tantangan yang muncul.

Tentu bukan berarti kritik harus dihentikan. Kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun kritik yang konstruktif seharusnya tidak berhenti pada narasi kemarahan atau mobilisasi massa semata. Kritik perlu disertai gagasan, alternatif kebijakan, dan solusi yang dapat memperkuat kemampuan bangsa dalam menghadapi persoalan.

Dalam hal ini, pandangan Udin menjadi relevan ketika menekankan pentingnya menjaga optimisme masyarakat di tengah tekanan global. Ia mengingatkan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah semangat kolaborasi dan gotong royong, bukan polarisasi yang dapat memperlemah energi nasional. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, tetapi harus diarahkan untuk menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pada akhirnya, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai provokasi yang berupaya menggiring opini seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang krisis besar yang memerlukan Reformasi Jilid II. Narasi semacam itu tidak hanya berpotensi menyesatkan persepsi publik, tetapi juga dapat mengganggu upaya kolektif dalam menjaga stabilitas nasional. Tantangan ekonomi memang nyata, namun tantangan tersebut lebih tepat dihadapi melalui dialog, kerja sama, dan penyempurnaan kebijakan daripada melalui gerakan yang berpotensi menciptakan ketidakpastian baru. Di tengah dinamika global yang masih bergejolak, yang dibutuhkan bangsa ini bukanlah eskalasi konflik sosial-politik, melainkan persatuan untuk memperkuat fondasi ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

*) Pemerhati Sosial – Politik

Pemerintah melakukan langkah-langkah terstruktur dalam mengatasi pelemahan rupiah. Melakukan koordinasi secara intens dengan kebijakan untuk memperkuat koordinasi seluruh instansi terkait serta memberikan kepastian menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima aspirasi itu sebagai masukan. Ia menyebut pemerintah saat ini terus bekerja mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras dengan berbagai sektor untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujarnya.

Pemerintah menghargai dan menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bentuk masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menerima aspirasi yang berkembang sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah.

Lebih lanjut Prasetyo menegaskan kondisi perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor. Ia meyakini langkah-langkah yang diambil pemerintah akan bisa memperbaiki kondisi perekonomian.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Publik dapat melihat adanya koordinasi intensif antarinstansi pemerintah dalam beberapa waktu terakhir guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah tetap optimistis berbagai kebijakan yang telah dijalankan dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi yang ada. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Sebelumnya mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Jawa Tengah menggelar demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Mereka mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Mahasiswa memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2.

Prasetyo menegaskan Pemerintah memahami ultimatum tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin melihat kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. ia menilai semangat tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang saat ini juga terus bekerja untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA – Di tengah munculnya berbagai seruan Reformasi Jilid II yang berkembang di sejumlah kelompok masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap berada dalam jalur yang kuat dan stabil. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif sehingga narasi yang menggambarkan Indonesia berada dalam situasi krisis dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa meskipun perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pada Triwulan I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08 persen secara tahunan. Selain itu, neraca perdagangan masih mencatat surplus dengan cadangan devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta cadangan devisa yang kuat menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai gejolak global,” ujar Purbaya.

Menurutnya, sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Optimisme masyarakat pun tetap terjaga, terlihat dari meningkatnya aktivitas belanja, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, hingga penggunaan semen yang mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif.

Meski nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan akibat sentimen global, pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat dikelola melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor serta pendalaman pasar keuangan yang akan memperkuat pasokan valas dalam negeri dan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tegasnya.

Purbaya juga menyoroti membaiknya arus modal asing ke instrumen keuangan domestik sebagai indikator bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan disiplin fiskal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berupaya membangun persepsi pesimisme terhadap kondisi bangsa. Fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang konsisten menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika dan peluang pembangunan pada tahun 2027.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Purbaya.

Jayapura – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengajak mahasiswa dan masyarakat Papua untuk menjaga stabilitas keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban, termasuk demonstrasi yang mengusung narasi Reformasi Jilid 2.

Pernyataan tersebut disampaikan Tabuni menanggapi sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir di Papua. Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tidak mengulang situasi kerusuhan yang pernah terjadi pada 2019.

“Beberapa waktu yang lalu, saya dengan Bapak Wakil Kota sudah sampaikan. Terima kasih, demo tidak perlu anarkis seperti 2019. Tapi lakukan demo damai, menyampaikan aspirasi damai yang disampaikan oleh anak-anakku mahasiswa-mahasiswi yang studi di Provinsi Papua,” ujar Tabuni.

Menurutnya, Papua memiliki posisi strategis sebagai barometer stabilitas nasional sehingga seluruh elemen masyarakat perlu menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

“Kami mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa Papua itu miniaturnya Republik Indonesia, Papua itu barometernya Indonesia. Papua bikin apa, Indonesia ikut tergoncang,” tegasnya.

Ia meminta mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura tetap fokus pada tujuan utama mereka, yakni menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus pembangunan Papua.

“Jaga tujuan yang Anda dari kampung datang ke Provinsi Papua ini, yaitu untuk sekolah. Orang sekolah yang merubah segala sesuatu. Orang sekolah yang melakukan suatu tindakan dan perubahan. Jika melakukan demo, harus menyampaikan secara profesional,” katanya.

Selain itu, Tabuni juga mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi syarat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tabuni berharap mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh ajakan aksi yang berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan maupun perekonomian masyarakat. Ia menegaskan bahwa kemajuan Papua hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan, persatuan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Kita merubah Papua ini tidak akan turun dari langit, tapi kita sendiri yang akan membangun diri sendiri. Pendeta, hamba Tuhan, saya minta tolong doakan ini. Ini kepentingan kita bersama supaya kita hidup rukun, saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika aktif dan tertib di Tanah Papua,” pungkas Tabuni.