Jakarta – Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan serangkaian program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 2027. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), pelatihan tenaga kerja, insentif perpajakan, serta dukungan bagi sektor perumahan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan di tengah dinamika ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa berbagai program yang telah berjalan pada tahun ini akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Menurutnya, arahan Presiden juga mencakup persiapan sejumlah kebijakan baru yang akan diperkenalkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Dalam rapat dibahas berbagai program untuk kuartal terakhir, sekaligus arahan Presiden mengenai kebijakan yang akan dijalankan pada 2027. Program yang telah terlaksana tahun ini akan diteruskan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Salah satu program utama adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan disalurkan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk mendukung program tersebut. Selain itu, BSU akan kembali diberikan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja.

Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun, khususnya masyarakat kelompok bawah, agar akses terhadap layanan keuangan semakin luas. Di sisi lain, program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui magang dan vokasi akan diperkuat. Program magang ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, sementara vokasi diproyeksikan melibatkan 300 ribu orang.

Dalam bidang perpajakan, pemerintah berencana memperluas kebijakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Jika sebelumnya hanya berlaku bagi sektor padat karya dan pariwisata, kebijakan itu akan diterapkan lebih luas.

“Apabila saat ini insentif diberikan untuk sektor padat karya dan pariwisata, maka tahun depan cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor dengan penghasilan di bawah Rp10 juta,” kata Airlangga.

Pemerintah juga akan melanjutkan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah untuk sektor perumahan, memperkuat perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta menyediakan KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap.

Di sisi lain, digitalisasi layanan perlindungan sosial terus diperkuat. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani menyebut respons masyarakat terhadap layanan digital Perlinsos cukup positif.

“Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, sekitar 70 hingga 80 persen responden menunjukkan ketertarikan dan penerimaan yang baik terhadap layanan ini,” kata Farida Dewi Maharani.

Menurutnya, digitalisasi membuat layanan bantuan sosial lebih mudah diakses, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

“Masyarakat juga mulai menunjukkan minat yang lebih besar terhadap layanan Perlinsos, yang menandakan kebutuhan akan sistem perlindungan sosial yang lebih sederhana, cepat, dan terbuka,” ujar Dewi.

Oleh: Arya Kusumawardana
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kesempatan kerja, dan mempertahankan aktivitas ekonomi hingga 2027. Bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), program magang dan vokasi, insentif pajak, serta dukungan perumahan menjadi bagian dari langkah tersebut. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya meredam tekanan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program yang telah berjalan akan diteruskan. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program baru untuk memperluas manfaat kebijakan ekonomi kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembukaan rekening bagi warga negara berusia di atas 17 tahun, terutama masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Data calon penerima masih melalui proses pencocokan bersama kementerian terkait agar program dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember. Program tersebut menyasar 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM pada kelompok desil 1 sampai desil 4 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya kebutuhan pokok.

Selain bantuan pangan, pemerintah kembali memberikan BSU selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dan membutuhkan anggaran hampir Rp12 triliun. Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, bantuan tersebut dapat menjadi tambahan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga konsumsi masyarakat.

Memasuki 2027, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada bantuan langsung, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja. Program magang melalui Kementerian Ketenagakerjaan ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, sementara program vokasi ditujukan kepada 300 ribu orang. Pemerintah juga merencanakan pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Jika sebelumnya kebijakan tersebut diberikan kepada pekerja sektor padat karya dan pariwisata, cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor yang memenuhi batas penghasilan.

Airlangga Hartarto juga menjelaskan adanya pembahasan mengenai penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi. Kebijakan perpajakan tersebut diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar kepada pekerja berpenghasilan tertentu. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berbentuk bantuan, tetapi juga melalui pengaturan fiskal yang dapat memengaruhi pendapatan bersih masyarakat.

Dukungan pemerintah turut diberikan melalui sektor perumahan. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP akan dilanjutkan untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Untuk rumah dengan harga sampai Rp5 miliar, fasilitas diberikan atas bagian harga hingga Rp2 miliar. Pemerintah juga menyiapkan tambahan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta dengan bunga 6 persen untuk rumah bernilai hingga Rp500 juta.

Perlindungan pekerja juga menjadi bagian dari agenda pemerintah. Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah akan dilanjutkan, termasuk skema diskon yang telah diberikan. Sementara pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan tingkat penghasilan pekerja.

Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian standar bagi industri perhiasan agar fasilitas PPN untuk logam mulia dapat diterapkan pada kadar 99,9 persen. Airlangga Hartarto menyebut kebutuhan anggaran berbagai program lanjutan pada 2027 masih dihitung oleh Menteri Keuangan. Perkiraan sementara kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp31 triliun.

Berbagai kebijakan tersebut melanjutkan sejumlah langkah pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga daya beli, memperkuat perlindungan sosial, mendukung dunia usaha, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan membantu sektor perumahan. Keberlanjutan program menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menggunakan berbagai instrumen, mulai dari bantuan langsung hingga insentif fiskal dan pelatihan, untuk mempertahankan momentum ekonomi.

Di sisi pelayanan publik, digitalisasi perlindungan sosial juga menjadi perkembangan yang mendapat respons positif. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani menyampaikan bahwa sekitar 70 sampai 80 persen responden menunjukkan ketertarikan dan penerimaan positif terhadap layanan digital Perlinsos. Menurut Dewi, digitalisasi membuat layanan lebih mudah diakses dan membantu mengurangi proses birokrasi, antrean, serta biaya transportasi masyarakat.

Farida Dewi Maharani juga melihat meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan digital Perlinsos sebagai tanda adanya kebutuhan terhadap sistem perlindungan sosial yang lebih sederhana, mudah diakses, dan transparan. Perubahan tersebut penting karena efektivitas bantuan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemudahan masyarakat memperoleh haknya.

Pada akhirnya, bantuan pangan dan subsidi upah perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga masyarakat agar tetap memiliki daya tahan ekonomi. Agar manfaatnya semakin luas, pemerintah perlu memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses. Di saat yang sama, masyarakat perlu memanfaatkan program bantuan, pelatihan, insentif, dan perlindungan yang tersedia secara optimal agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan menjadi pijakan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih kuat.

*) Pengamat Ekonomi dan Perlindungan Sosial

Oleh: Bagas Nurahman)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG.

Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.

Percepatan sertifikasi juga membutuhkan dukungan regulasi teknis, pendampingan, serta sistem pengawasan yang kuat di tingkat BGN. Pada tingkat operasional, pengelola SPPG perlu memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara tepat. Koordinasi antara lembaga terkait dan pengelola SPPG menjadi penting agar proses sertifikasi dapat berlangsung secara efektif sekaligus memberikan pemahaman yang seragam mengenai standar halal dan keamanan pangan.

Penguatan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepastian bagi masyarakat mengenai kualitas makanan yang disediakan melalui MBG. Kejelasan standar dan proses sertifikasi memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami bahwa makanan yang diterima telah melalui pemenuhan persyaratan tertentu. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi tata kelola yang transparan kepada penerima manfaat dan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan bahwa sebelum didistribusikan kepada siswa, makanan melalui tahapan pemeriksaan dan pencicipan oleh ahli gizi, kepala dapur, serta kepala SPPG. Di tingkat sekolah, pemeriksaan akhir juga dilakukan oleh petugas yang ditunjuk kepala sekolah.

Sistem pengawasan tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan tata kelola MBG dilakukan melalui sejumlah lapisan pengendalian. Sertifikasi halal memberikan jaminan dari sisi kehalalan bahan dan proses produksi, sedangkan pemeriksaan kualitas memastikan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk membangun sistem penyediaan pangan yang semakin terukur dan terpercaya.

Konsistensi penerapan standar juga menjadi kunci agar sertifikasi halal memberikan manfaat secara nyata bagi penerima manfaat. Setiap SPPG perlu menjaga kepatuhan terhadap proses yang telah disertifikasi sehingga jaminan halal tetap terpelihara dalam pelaksanaan sehari-hari. Pengawasan dan evaluasi secara berkala dapat menjadi instrumen untuk memastikan standar tersebut diterapkan secara berkelanjutan sekaligus menjadi ruang untuk melakukan penyempurnaan apabila terdapat kebutuhan perbaikan.

Sertifikasi halal dapat ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting dalam perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Jaminan kehalalan yang dipadukan dengan prinsip thayyib, keamanan pangan, pengawasan berlapis, serta evaluasi berkelanjutan akan memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Dengan tata kelola yang semakin baik, MBG dapat terus menghadirkan pangan bergizi, aman, layak, dan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam penguatan tata kelola. Seiring cakupan layanan yang terus berkembang, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada kecukupan gizi, tetapi juga pada keamanan, mutu, ketertelusuran bahan, dan kepastian status halal makanan yang dikonsumsi anak-anak. Sertifikasi halal karena itu perlu ditempatkan sebagai bagian dari standar perlindungan penerima manfaat, bukan sekadar pelengkap administratif.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, ia mendorong agar BGN dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempercepat sertifikasi halal. Menurutnya, percepatan tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal. MUI juga menekankan bahwa standar halal perlu berjalan bersama prinsip thayyib, yang mencakup kelayakan dan keamanan pangan.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena tantangan pelaksanaan MBG bukan hanya menyangkut komposisi menu. Setiap makanan melewati rangkaian proses mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi. Pada setiap tahap terdapat risiko yang harus dikendalikan. Sertifikasi halal dapat memperkuat ketertelusuran bahan dan proses, sementara standar keamanan pangan memastikan makanan yang diberikan benar-benar layak dikonsumsi.

Kebutuhan memperkuat standar itu terlihat dari evaluasi terhadap sejumlah SPPG. BGN pada September 2026 menghentikan secara permanen operasional empat SPPG di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan serta tidak menunjukkan perbaikan fundamental yang memadai. Sebanyak 10.112 penerima manfaat kemudian dialihkan ke SPPG terdekat yang memiliki standar kelayakan dan kapasitas layanan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan harus menjadi batas yang tidak dapat ditawar dalam penyelenggaraan MBG.

Di sisi lain, persoalan sertifikasi halal juga masih membutuhkan percepatan di daerah. Di Kabupaten Sumenep, misalnya, dari 108 SPPG yang beroperasi, 61 unit telah memperoleh sertifikat halal, sedangkan 47 lainnya belum mengantongi sertifikat. Kondisi ini menunjukkan adanya pekerjaan administratif dan pengawasan yang harus segera diselesaikan agar pelaksanaan MBG memiliki standar yang semakin seragam.

Percepatan sertifikasi tidak berarti mengabaikan aspek keamanan pangan lainnya. Justru keduanya harus dibangun sebagai satu sistem. Dapur MBG perlu memastikan bahan baku memiliki sumber yang jelas, proses penyimpanan memenuhi ketentuan, kebersihan pekerja dan peralatan terjaga, serta makanan diproduksi dan didistribusikan dalam kondisi yang aman. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan pengendalian mutu.

Dorongan MUI terhadap sertifikasi halal dapur gizi juga menempatkan kepastian halal sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting karena skala MBG membuat satu kelemahan di tingkat dapur berpotensi memengaruhi persepsi terhadap program secara lebih luas. Oleh sebab itu, setiap SPPG perlu memiliki dokumentasi yang rapi, prosedur pengadaan bahan yang dapat ditelusuri, serta mekanisme verifikasi yang memungkinkan pengelola segera mengetahui apabila terdapat bahan atau proses yang tidak sesuai. Konsistensi semacam ini akan membantu memastikan bahwa standar halal dan keamanan pangan benar-benar diterapkan, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen administrasi. Di setiap tahap pelayanan sehari-hari.

Pengawasan berlapis menjadi unsur penting dalam sistem tersebut. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iman Permana, mengatakan bahwa pengawasan perlu dilakukan melalui audit, perbaikan SPPG, dan pengembangan sistem penilaian oleh sekolah. Ia juga menekankan bahwa SPPG yang telah ditutup perlu diaudit dan diperbaiki berdasarkan hasil audit sebelum kembali menjalankan layanan.

Penguatan tata kelola juga perlu melibatkan pengelola SPPG secara langsung. Sertifikasi halal, standar sanitasi, keamanan bahan pangan, kompetensi tenaga dapur, hingga mekanisme penanganan keluhan harus dipahami sebagai satu kesatuan. Kepala SPPG dan yayasan mitra tidak cukup hanya memenuhi persyaratan ketika pemeriksaan berlangsung, tetapi perlu memastikan prosedur berjalan konsisten setiap hari.

Sebab, keberhasilan MBG juga turut ditentukan oleh kemampuan penyelenggara menjamin bahwa makanan yang sampai kepada anak aman, bergizi, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan halal. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila standar tersebut dapat dibuktikan melalui sertifikasi, pengawasan, transparansi, serta tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal SPPG perlu berjalan seiring dengan penguatan keamanan pangan dan pengawasan berlapis. Pemerintah, BGN, BPJPH, pemerintah daerah, pengelola SPPG, sekolah, pemasok, serta masyarakat memiliki peran dalam memastikan rantai penyediaan makanan memenuhi standar. MBG yang baik bukan hanya makanan yang bergizi, tetapi makanan yang prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dari bahan baku hingga diterima anak.

Dengan menjadikan halal dan keamanan pangan sebagai standar yang terintegrasi, program MBG dapat memperkuat perlindungan penerima manfaat sekaligus membangun kepercayaan publik. Bagi anak-anak, standar tersebut bukan sekadar persoalan regulasi, melainkan bagian dari hak untuk memperoleh makanan yang aman, layak, dan berkualitas.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tercatat cukup tinggi. Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo mencapai 79,3 persen, sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat berada di angka 82,1 persen. Temuan tersebut menjadi gambaran mengenai penilaian publik terhadap kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan mengatakan survei dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo menjelang dua tahun masa kepemimpinan.

“Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo berada di angka 79,3 persen,” ujar Andri.

Sebanyak 17,4 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas terhadap kinerja Prabowo, sementara 3,3 persen tidak memberikan jawaban. Untuk tingkat kepercayaan, 16,5 persen responden mengaku kurang atau tidak percaya dan 1,4 persen tidak menjawab. Survei dilaksanakan pada September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Andri menyebut penilaian positif juga terlihat dari keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah menjalankan program yang dinilai pro-rakyat. Sebanyak 78,2 persen responden memberikan apresiasi terhadap aspek tersebut.

“Angka ini memperlihatkan respons positif masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh kepentingan rakyat,” kata Andri.

Di bidang sosial, 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas terhadap penanganan kemiskinan. Program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial memperoleh kepuasan 78,7 persen. Sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan 78,2 persen responden untuk dilanjutkan.

Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Komisaris Utama PT PLN Energi Gas Saiful Chaniago menilai pemerintahan Prabowo menunjukkan penguatan integritas melalui penegakan hukum, ekonomi kerakyatan, dan kedaulatan ekonomi.

“Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan upaya memperkuat integritas pemerintahan melalui penegakan hukum dan tindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan,” ujar Saiful.

Ia juga menyoroti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai program yang dinilai dapat memperluas manfaat ekonomi.

“Perputaran ekonomi dari desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung dapat memperbesar manfaat pembangunan bagi rakyat kecil,” katanya.

Menurut Saiful, penguatan kerja sama melalui BRICS, hilirisasi sumber daya alam, serta pemanfaatan energi domestik turut diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

“Kepemimpinan berintegritas harus mampu mengambil keputusan strategis, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus menonjolkan sejumlah capaian dan program strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan nelayan, serta pelaksanaan Asta Cita menjadi bagian dari agenda yang dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Prabowo menyampaikan bahwa masa pemerintahannya akan memasuki usia dua tahun dalam waktu kurang dari satu bulan. Dalam periode tersebut, ia mengaku semakin optimistis terhadap kinerja pemerintah karena didukung jajaran menteri, jenderal, gubernur, serta unsur pemerintahan lainnya yang dianggap memiliki komitmen menjalankan tanggung jawabnya.

“Saya semakin yakin karena selama hampir dua tahun ini pemerintahan saya didukung oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi. Bersama para menteri, jenderal, dan kepala daerah, kita telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada hasil nyata yang berhasil dicapai,” kata Prabowo.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintahannya ingin membuktikan kinerja melalui tindakan, bukan sekadar menyampaikan pernyataan. Menurut dia, kecepatan dalam bekerja menjadi penting karena kebutuhan masyarakat tidak dapat ditunda.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bekerja dengan cepat dan sungguh-sungguh. Masyarakat yang membutuhkan makanan tidak dapat menunggu, begitu juga petani yang memerlukan pupuk untuk menjaga produksi pertanian,” ujar Prabowo.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah ketahanan pangan. Pemerintah menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada 2025, dengan produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan nasional.

“Syukur alhamdulillah, Indonesia telah mampu mencapai swasembada pangan. Kita semakin mampu menyediakan kebutuhan makanan bagi masyarakat dengan kekuatan produksi sendiri,” tutur Prabowo.

Selain pangan, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sektor kelautan. Prabowo menyampaikan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan untuk memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengelola potensi laut Indonesia.

“Mulai tahun depan, pemerintah akan membangun ribuan kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia agar kekayaan laut dapat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan pembangunan manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam agenda pemerintah.

“Penguatan pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi menuju Indonesia Maju. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus kami tingkatkan agar program, termasuk percepatan penurunan stunting, dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Eddy.

Oleh: Abdul Gani*

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik terhadap integritas dan kinerja pemerintahan semakin menguat. Integritas tidak hanya tercermin dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis, tetapi juga dari konsistensi menjalankan program pembangunan, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Gambaran positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercermin dalam survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada September 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sementara tingkat kepercayaan berada pada angka 82,1 persen. Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menyampaikan bahwa hasil tersebut menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinan.

Survei yang melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling, margin of error sekitar 2,48 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi publik pada periode survei. Tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian positif juga terlihat dari apresiasi terhadap keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebanyak 78,2 persen responden memberikan apresiasi terhadap aspek tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa keberanian pemerintah mengambil keputusan strategis dinilai memiliki arti penting dalam mendorong percepatan pembangunan nasional.

Dukungan masyarakat juga terlihat pada berbagai program kesejahteraan. Penanganan kemiskinan memperoleh respons positif dengan 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas. Sementara itu, program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencatat tingkat kepuasan sebesar 78,7 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda perlindungan sosial tetap menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian besar masyarakat. Sebanyak 78,2 persen responden mendukung keberlanjutan program tersebut. Dukungan itu menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk terus memperluas pelaksanaan MBG sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hingga Agustus 2026, pelaksanaan MBG mencatat realisasi anggaran sekitar Rp134,2 triliun dan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima. Skala tersebut menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, khususnya anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaannya dapat membuka ruang keterlibatan UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, program tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Semangat memperluas manfaat pembangunan juga tercermin melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kedua agenda tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun basis ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan kesempatan usaha, memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan produktif, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi Presiden Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam berbagai kunjungan luar negeri. Diplomasi ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional, membuka peluang investasi, memperkuat perdagangan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Penguatan kedaulatan ekonomi juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan. Perluasan hilirisasi sumber daya alam, penguatan kerja sama internasional setelah Indonesia bergabung dalam BRICS, serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor menunjukkan orientasi pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan memiliki nilai tambah.

Saiful Chaniago, Wakil Ketua Umum DPP KNPI yang juga Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo menunjukkan penguatan integritas, kedaulatan, dan komitmen pemberantasan praktik korupsi. Menurut Saiful, komitmen tersebut tercermin melalui penguatan penegakan hukum dan kerja lembaga penegak hukum dalam menangani berbagai perkara strategis.

Saiful juga menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dari integritas pemerintahan. Menurutnya, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat, UMKM, serta pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Di sektor energi, agenda hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya domestik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk pemanfaatan gas domestik dan pengembangan PLTG Maleo di Gorontalo, menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan ketahanan energi sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa integritas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dengan keberanian membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri, memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta menghadirkan program yang memiliki dampak langsung.

Dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk memperkuat capaian tersebut. Tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik sebagaimana tercermin dalam survei INES merupakan modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan secara konsisten. Ke depan, konsistensi pelaksanaan program, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pengawasan akan semakin penting untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

*Penulis merupakan pengamat politik

Oleh: Fauzan Dahlan*

Menjelang genap dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berada pada fase penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kebijakan, tetapi juga dari konsistensi kerja, integritas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya harus membuktikan hasil kerja nyata, bukan berhenti pada wacana politik.

Kurang dari satu bulan menuju dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyatakan keyakinannya terhadap jajaran yang membantu menjalankan roda pemerintahan, mulai dari para menteri, jenderal hingga kepala daerah yang menurutnya memiliki dedikasi dalam menjalankan tugas. Ia menilai sejumlah keberhasilan yang telah dicapai menjadi bukti bahwa pemerintah terus bergerak memenuhi kebutuhan rakyat.

Prabowo juga menolak anggapan bahwa pemerintah hanya mengandalkan retorika, dengan menekankan bahwa kerja nyata harus menjadi ukuran utama pemerintahan. Prinsip tersebut terlihat dari penekanannya terhadap kerja cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Menurut Prabowo, rakyat yang membutuhkan pangan maupun petani yang membutuhkan pupuk tidak dapat menunggu terlalu lama, sehingga kebijakan pemerintah harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung.

Salah satu capaian yang paling menonjol selama tahun pertama pemerintahan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025, lebih cepat dari target awal empat tahun. Pemerintah secara resmi mengumumkan capaian tersebut pada Januari 2026, sementara data pemerintah menyebut produksi beras nasional 2025 mencapai 34,71 juta ton dan meningkat 13,36 persen dibandingkan 2024.

Bahkan, hingga Agustus 2026, pemerintah menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga menyampaikan bahwa penghapusan 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk turut menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, sementara pada sektor energi Indonesia mulai menjalankan swasembada solar melalui produksi diesel berbasis B50 sejak Juli 2026.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa agenda kemandirian pangan dan energi ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, meskipun keberlanjutannya tetap membutuhkan pengawasan, produktivitas, distribusi yang merata, serta konsistensi kebijakan di lapangan. Artinya, keberhasilan yang telah dicapai dalam satu tahun terakhir perlu terus dijaga agar tidak hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada pangan dan energi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi penting menuju Indonesia maju.

Ia menyebut koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam mempercepat penurunan stunting agar kebijakan pembangunan manusia dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Agenda tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan, revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan vokasi, hingga penguatan riset dan teknologi.

Dalam konteks ini, integritas pemerintahan menjadi unsur yang tidak kalah penting. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh target dan angka capaian, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan anggaran, sumber daya, serta program publik benar-benar sampai kepada masyarakat. Karena itu, kerja cepat harus berjalan beriringan dengan transparansi, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberantasan penyimpangan.

Dukungan dari masyarakat desa juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan agenda pemerintah. Ketua DPD Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Sumatera Utara, Wahid Iskandar Barus, menyatakan bahwa masyarakat desa siap mengambil bagian dalam mengawal pemerintahan dan mendukung implementasi Asta Cita.

Menurut Wahid Iskandar Barus, persatuan berbagai elemen masyarakat diperlukan agar program pemerintah tidak hanya menjadi daftar kebijakan di tingkat pusat, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kemajuan nyata di desa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Memasuki tahun kedua, tantangan pemerintah tentu tidak otomatis selesai hanya karena sejumlah indikator menunjukkan kemajuan. Capaian harus dipertahankan, diperluas, dan diuji melalui manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat sehari-hari. Pemerintah sendiri pada Agustus 2026 menyatakan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan, sekaligus menegaskan bahwa capaian yang telah diperoleh bukan alasan untuk berpuas diri.

Karena itu, dua tahun pemerintahan Prabowo dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola, menjaga keberlanjutan program, serta memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pada akhirnya, pembangunan yang kuat bukan hanya tentang seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa konsisten pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata, pengelolaan negara yang bertanggung jawab, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Semangat kerja, persatuan, serta pengawasan publik perlu terus dijaga agar berbagai capaian selama setahun terakhir menjadi pijakan menuju pembangunan yang lebih merata, mandiri, dan berkelanjutan.

*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik