Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam hal ini, desa memiliki posisi yang semakin penting. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, desa juga menyimpan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pengembangan energi bersih di tingkat lokal. Menurutnya, koperasi dapat berperan tidak hanya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola potensi energi terbarukan di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa banyak desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih, mulai dari tenaga surya, biomassa, hingga potensi energi lainnya yang selama ini belum dikelola secara optimal. Dengan kelembagaan koperasi yang kuat, pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Di samping itu, model koperasi memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses produksi energi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh investor atau perusahaan besar, tetapi juga langsung dirasakan oleh warga desa. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan energi bersih berbasis koperasi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa mampu memenuhi sebagian kebutuhan energinya secara mandiri, ketahanan energi nasional akan semakin kuat.

Potensi tersebut semakin relevan mengingat Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Jika potensi ini mampu dimobilisasi secara sistematis, dampaknya terhadap pembangunan nasional akan sangat signifikan. Pengamat sosial dan pemerhati isu global, Paulus Lubis menilai bahwa transformasi Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pengembangan energi berbasis masyarakat akan menciptakan sistem yang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan energi terpusat.

Ia memandang bahwa konsep kedaulatan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber energinya sendiri. Dalam kerangka tersebut, koperasi menjadi wadah yang tepat untuk mengonsolidasikan partisipasi warga sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Menurut Paulus, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan peran tersebut secara optimal.

Ia juga menekankan bahwa energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi desa. Selain memenuhi kebutuhan listrik lokal, energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi produktif. Meski demikian, pengembangan energi bersih berbasis koperasi memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak. Dalam konteks itulah peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator sekaligus akselerator transformasi energi di tingkat desa. Kebijakan yang tepat akan membantu mempercepat proses adopsi energi terbarukan oleh masyarakat.

Kementerian Koperasi telah memberikan contoh konkret melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya bagi Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mendorong integrasi antara penguatan koperasi dan pengembangan energi bersih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta merupakan model yang dapat mempercepat perluasan akses energi terbarukan di tingkat desa. Melalui kerja sama tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa gagasan menjadikan koperasi sebagai pusat energi bersih bukan sekadar konsep teoritis. Sejumlah langkah nyata telah mulai dibangun untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan desa berperan lebih besar dalam transisi energi nasional. Apabila model ini berhasil dikembangkan secara luas, desa dapat menjadi simpul penting dalam sistem energi masa depan Indonesia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini juga akan memperkuat ketahanan energi nasional secara lebih merata.

Alhasil, pengembangan energi bersih berbasis koperasi desa menawarkan peluang untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni pemerataan pembangunan dan transisi energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat kelembagaan masyarakat, desa dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau. Karena itu, upaya menjadikan koperasi desa sebagai pusat energi bersih nasional patut mendapat dukungan berkelanjutan. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan energi, Indonesia tidak hanya bergerak menuju kemandirian energi, tetapi juga membangun fondasi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut tidak hanya bertujuan membangun kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka akses permodalan yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir yang selama ini menjadi persoalan klasik di pedesaan.

Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali membuat petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro kesulitan memperoleh modal usaha. Dalam kondisi mendesak, sebagian masyarakat memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya cepat, meskipun harus menanggung bunga yang tinggi. Situasi tersebut kerap menjerat masyarakat dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Hadirnya KDKMP menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Melalui sistem gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi diharapkan menjadi sarana pembiayaan yang sehat sekaligus wadah pengembangan usaha masyarakat desa.

Komitmen tersebut tercermin dari berbagai langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah. Di Kabupaten Jember, misalnya, pemerintah daerah menyerahkan 48 kendaraan operasional berupa 23 unit truk dan 25 unit kendaraan pick up untuk mendukung aktivitas KDKMP. Bantuan armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat serta memperbesar peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi desa.

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa koperasi memiliki filosofi utama berupa pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kecil. Menurutnya, filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Karena itu, kehadiran KDKMP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Fawait juga menekankan bahwa KDKMP tidak dibentuk untuk bersaing dengan pelaku usaha yang telah ada di desa. Sebaliknya, koperasi hadir untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, KDKMP bukan untuk bersaing dengan usaha masyarakat, melainkan hadir untuk memperkuat distribusi dan memperbesar manfaat ekonomi yang diterima warga desa.

Selain membuka akses ekonomi yang lebih luas, koperasi juga berperan menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Pemerintah Kabupaten Jember berencana mendorong kerja sama antara koperasi dan Perum Bulog guna membantu penyerapan hasil panen petani. Melalui mekanisme tersebut, petani memperoleh kepastian pasar sekaligus perlindungan dari fluktuasi harga yang merugikan.

Fawait menjelaskan bahwa apabila penyerapan hasil panen berjalan baik, petani akan mendapatkan harga yang lebih layak dan stabilitas pasar dapat lebih terjaga. Kondisi ini menjadi penting karena kestabilan pendapatan petani akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan pembiayaan mereka. Ketika hasil panen terserap dengan harga yang baik, risiko petani terjebak pinjaman rentenir untuk memenuhi kebutuhan operasional dapat ditekan.

Lebih lanjut, KDKMP juga diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan komoditas unggulan desa dapat disalurkan melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan pola tersebut, manfaat ekonomi dari program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa karena kebutuhan bahan pangan disuplai dari desa itu sendiri.

Sementara itu, penguatan kelembagaan koperasi juga terus dilakukan di berbagai daerah. Di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Dinas Koperasi dan UMKM secara intensif melakukan pendampingan terhadap 152 unit Koperasi Merah Putih agar mampu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Semuel Yogi mengatakan bahwa penguatan kapasitas manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan koperasi. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah pendalaman manajemen bagi para pengurus koperasi. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan manajemen keuangan dan organisasi berjalan optimal sesuai dengan pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Penguatan tata kelola tersebut menjadi fondasi penting agar koperasi mampu menjalankan berbagai fungsi ekonomi, termasuk layanan simpan pinjam yang sehat dan terpercaya. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat akan semakin yakin untuk memanfaatkan koperasi sebagai alternatif utama dalam memperoleh pembiayaan usaha dibandingkan meminjam kepada rentenir.

Di Kabupaten Karawang, percepatan operasionalisasi KDKMP juga terus dilakukan. Saat ini telah terbentuk 309 koperasi yang secara bertahap didorong untuk segera beroperasi melalui pembangunan gerai usaha, penguatan kelembagaan, serta kerja sama dengan berbagai mitra usaha dan lembaga keuangan.

Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop UKM Kabupaten Karawang Puguh Tri Hutomo menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan koperasi adalah menjadikannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh KDKMP memiliki sarana dan prasarana yang memadai, legalitas yang lengkap, serta mampu beroperasi secara profesional.

Keberadaan KDKMP yang tersebar di berbagai daerah di Nusantara menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, penguatan tata kelola, serta pengembangan berbagai unit usaha produktif, koperasi dapat menjadi sumber permodalan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

)* Analis Kebijakan

Bandung – Pemerintah terus mempercepat penguatan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Langkah ini diyakini mampu memperluas pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis komunitas dan sektor produktif.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Farida Farichah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara tidak akan banyak berarti apabila pemerataan tidak terjadi. Oleh karena itu, instrumen yang dinilai paling tepat adalah koperasi salah satunya Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih (KDKMP).

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selain untuk mendorong angka pertumbuhan 8 persen, juga menjadi cara yang digunakan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi,” kata Wamenkop Farida.

Menurut Farida, saat ini terdapat sekitar 222 ribu koperasi aktif di Indonesia dan 83 ribu di antaranya merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jaringan koperasi tersebut didukung oleh sekitar 31 juta anggota aktif, dengan modal mencapai sekitar Rp300 triliun, total aset sekitar Rp325 triliun, serta akumulasi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang mendekati Rp8 triliun. Potensi tersebut menjadi modal besar dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong koperasi agar semakin berorientasi pada sektor produksi sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan konsolidasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, serta percepatan digitalisasi tata kelola koperasi.

“Ketika kita berkeinginan agar koperasi kita ini bisa menguasai di sektor produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan yaitu adalah inkubasi koperasi yang masih skala kecil, yang kedua adalah penguatan koperasi yang produksinya sudah skala besar,” ujar Farida.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), berkomitmen memberikan pendampingan, penguatan regulasi, fasilitasi pembiayaan, serta pembinaan kepada koperasi eksisting maupun KDKMP agar mampu tumbuh lebih kompetitif. Sinergi tersebut diharapkan menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

Farida optimistis bahwa dukungan kebijakan yang komprehensif akan menjadikan koperasi sebagai motor utama pembangunan ekonomi berbasis rakyat.

“Dengan dukungan regulasi, pembiayaan, dan digitalisasi, koperasi diyakini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 8 persen yang merata,” ucap Farida.

Penguatan operasional Koperasi Merah Putih di berbagai daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pelaku usaha lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja, memperkuat rantai pasok sektor pertanian, peternakan, dan UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui model pembangunan yang berlandaskan prinsip gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dibangun untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan potensi lokal secara produktif.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui pengembangan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah mendorong agar aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, layanan usaha, dan penyerapan hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.

“Koperasi Merah Putih dibangun bukan semata-mata sebagai lembaga usaha, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Aset desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.

Menurutnya, pengembangan koperasi berbasis desa juga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses permodalan, memperkuat rantai pasok produk lokal, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pengelola koperasi agar mampu mengelola aset dan usaha secara profesional.

“Pemerintah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus maupun manajer koperasi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, Koperasi Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Teddy.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan dan operasional koperasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, desa memiliki kekuatan ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah optimistis keberadaan Koperasi Merah Putih akan memperkuat tata kelola aset desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

*) Oleh : Jessica Anastasia

Intervensi pasar menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari berbagai gejolak yang dapat mengganggu daya beli. Dalam kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok, peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar semakin dibutuhkan. Intervensi pasar bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mekanisme pasar, melainkan memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam praktiknya, intervensi pasar dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk yang paling sering dilakukan adalah operasi pasar untuk menambah pasokan ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah juga dapat menyalurkan cadangan pangan nasional, memberikan subsidi, mengatur distribusi barang strategis, hingga memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi. Langkah-langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat serta menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bagi masyarakat, manfaat intervensi pasar dapat dirasakan secara langsung melalui stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika harga beras, minyak goreng, gula, atau komoditas penting lainnya mengalami kenaikan tajam, kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya menjadi pihak yang paling terdampak. Pengeluaran rumah tangga meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah melalui berbagai instrumen intervensi dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Stabilitas harga juga memberikan kepastian bagi keluarga dalam mengatur pengeluaran sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.

Selain melindungi konsumen, intervensi pasar juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Stabilitas harga bahan baku memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik. Ketika harga kebutuhan produksi mengalami lonjakan yang tidak terkendali, biaya operasional usaha ikut meningkat dan berpotensi menekan keuntungan. Dengan adanya langkah-langkah stabilisasi pasar, dunia usaha memperoleh ruang yang lebih kondusif untuk mempertahankan produksi, menjaga lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, intervensi pasar bukan hanya melindungi masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjelaskan di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, intervensi pasar juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga tingkat inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Ketika harga-harga naik secara terus-menerus, masyarakat akan mengurangi konsumsi sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan pasokan, distribusi, dan pengendalian harga pada sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat membantu menjaga inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali. Stabilitas inflasi pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Intervensi pasar juga menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan. Dalam setiap periode kenaikan harga, dampak yang dirasakan tidak selalu sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif. Dengan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar, pemerintah turut membantu mengurangi risiko meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan pelaksanaan intervensi pasar perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data yang akurat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi sumber permasalahan yang menyebabkan gejolak harga agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan harga secara real time, serta penguatan jaringan distribusi dapat meningkatkan efektivitas intervensi pasar sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Intervensi pasar merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang, kehadiran negara melalui kebijakan yang tepat dan responsif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, intervensi pasar tidak hanya mampu mengendalikan gejolak harga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal

Oleh: Bara Winatha*)

Ketahanan ekonomi nasional kembali menghadapi ujian di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang memengaruhi pasar keuangan global. Penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta pergeseran arus modal internasional memberikan dampak terhadap berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan respons yang cepat melalui berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi perekonomian rakyat. Langkah-langkah yang ditempuh mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa gejolak global tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan instrumen fiskal dan moneter berjalan seirama sehingga mampu memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Tekanan terhadap mata uang nasional terjadi seiring meningkatnya daya tarik aset berbasis dolar Amerika Serikat yang didorong oleh tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari sejumlah negara berkembang sehingga menekan nilai tukar mata uang lokal. Fenomena serupa juga dialami oleh berbagai negara di kawasan Asia dan pasar berkembang lainnya.

Di tengah situasi tersebut, Bank Indonesia memastikan bahwa agenda kebijakan moneter tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Otoritas moneter menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui forum resmi yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh dilakukan berdasarkan evaluasi yang matang dan tidak semata-mata didorong oleh gejolak jangka pendek. Stabilitas dan kredibilitas kebijakan tetap menjadi prioritas utama.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa bank sentral akan terus berada di pasar dan mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, tekanan yang terjadi terhadap rupiah saat ini masih sejalan dengan tren yang juga dialami oleh mata uang negara berkembang lainnya. Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal masih menjadi penyebab utama pelemahan tersebut, terutama akibat penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global. Oleh karena itu, respons kebijakan diarahkan untuk menjaga agar fluktuasi tidak berkembang secara berlebihan.

Bank Indonesia kemudian memperkuat bauran kebijakan moneternya melalui berbagai instrumen stabilisasi. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot maupun instrumen derivatif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga keseimbangan antara permintaan serta pasokan valuta asing. Dengan intervensi yang terukur, volatilitas pasar dapat ditekan sehingga stabilitas tetap terjaga.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas, Bank Indonesia juga memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Kebijakan ini menunjukkan respons proaktif bank sentral dalam menghadapi tekanan nilai tukar sekaligus menjaga sasaran inflasi tetap berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan suku bunga juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor global.

Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia turut melakukan penyesuaian terhadap suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor keuangan. Pada saat yang sama, bank sentral juga meningkatkan struktur imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia untuk berbagai tenor. Langkah ini bertujuan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi investor yang ingin menempatkan dananya di pasar domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah tetap aktif melakukan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasar obligasi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan imbal hasil obligasi pemerintah tetap berada dalam rentang yang terkendali meskipun tekanan pasar masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pembelian obligasi telah mencapai nilai belasan triliun rupiah dan berfungsi sebagai instrumen penyangga utama ketika terjadi tekanan jual dari investor.

Purbaya menilai bahwa kehadiran pemerintah sebagai pembeli aktif di pasar sekunder memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar mengenai komitmen negara dalam menjaga stabilitas. Kebijakan tersebut juga membantu mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik. Ketika kepercayaan tetap terjaga, risiko peningkatan biaya pendanaan negara dapat diminimalkan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi. Kombinasi intervensi pasar, penguatan instrumen moneter, serta dukungan fiskal menjadi bukti bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengatasi tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

*) Penulis merupakan Pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional terus diperkuat melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat dalam waktu yang tidak lama. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia akan menciptakan kebijakan yang lebih sinkron sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, stabilitas nilai tukar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meredam gejolak harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi rupiah yang lebih stabil, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menentukan harga, sementara masyarakat dapat berbelanja dengan beban yang lebih ringan.

“Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan arus keluar investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan lanjutan ditempuh dengan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik melalui berbagai insentif guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar Perry.

Menurut Perry, stabilisasi rupiah juga diarahkan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia sekaligus memastikan sasaran inflasi pada 2026 dan 2027 tetap tercapai.

Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dapat terus berlangsung secara sehat serta memberikan perlindungan nyata bagi ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang masih dinamis. (*)

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan perkembangan geopolitik global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

“Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah masih menekan perekonomian global melalui kenaikan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Namun, kondisi perbankan nasional dinilai tetap kuat dengan modal, likuiditas, dan kualitas kredit yang terjaga.”

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Langkah yang ditempuh mencakup penguatan pasar keuangan domestik, pengelolaan fiskal yang prudent, serta upaya menjaga keseimbangan sektor eksternal agar perekonomian tetap resilien terhadap berbagai guncangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang kuat dan kokoh di tengah dinamika perekonomian global serta fluktuasi nilai tukar yang sedang terjadi. Menurut Menkeu, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini tetap berada pada jalur yang baik. Dari sisi fiskal, APBN terus dikelola secara pruden.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan harga barang, inflasi, dan kepastian usaha.

“Kita optimis bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dapat membantu menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” tutur Purbaya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai menjaga stabilitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ketika dolar Amerika Serikat menguat, konflik geopolitik memanas, harga energi bergejolak, dan modal global mencari tempat yang dianggap lebih aman, rupiah pun ikut mengalami tekanan. Di ruang-ruang perdagangan internasional, pelemahan rupiah segera menjadi berita utama. Grafik kurs dianalisis, prediksi dibuat, dan sentimen pasar dibicarakan tanpa henti,” ujar Azis Subekti.

Dengan kondisi perbankan yang tetap kuat, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan, stabilitas pasar keuangan dan rupiah diharapkan terus terjaga sehingga ekonomi rakyat tetap terlindungi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh : Wira Atmadja

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini ditargetkan siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses pembangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai rencana. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara, guna mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan. Dukungan tersebut diberikan agar persoalan pendanaan maupun kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Dody Hanggodo, tantangan terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat saat ini adalah keterbatasan waktu. Dalam kondisi normal, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun pemerintah memilih mempercepat proses pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Karena itu, pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hasil percepatan pembangunan mulai terlihat dari capaian yang telah diraih hingga awal Juni 2026. Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 lokasi telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya telah melampaui 80 persen.

Beberapa daerah menjadi contoh keberhasilan percepatan pembangunan tersebut. Kota Semarang mencatat progres tertinggi dengan capaian 86,58 persen, disusul Kabupaten Sragen sebesar 86,09 persen. Kota Bengkulu mencapai 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 84,83 persen. Di sejumlah wilayah tersebut, bangunan sekolah, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sudah terlihat hampir selesai dan siap memasuki tahap akhir penyempurnaan.

Pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan di seluruh lokasi dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Aktivitas konstruksi dilakukan secara intensif hampir tanpa jeda agar seluruh fasilitas dapat segera difungsikan. Meski demikian, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama sehingga setiap tahapan pekerjaan diawasi secara ketat.

Selain menghadirkan sarana pendidikan baru, pembangunan Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hingga awal Juni 2026, proyek ini telah menyerap sekitar 78.113 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Pada beberapa titik yang membutuhkan percepatan tambahan, pemerintah turut melibatkan unsur TNI untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Peran badan usaha milik negara juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mempercepat pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan di lima lokasi tersebut telah mencapai 81,61 persen.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak mengurangi standar kualitas yang diterapkan perusahaan. Material dan struktur bangunan tetap dirancang sesuai standar tinggi agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas menjadi faktor utama karena bangunan sekolah merupakan investasi yang akan digunakan oleh generasi mendatang.

Paulus Budi Kartiko juga mengapresiasi dedikasi para pekerja yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi mengejar target penyelesaian. Ribuan tenaga kerja yang terlibat menjadi bagian penting dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Selain Sulawesi Selatan, Waskita Karya juga mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Aceh sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menghasilkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, manfaat program ini dirasakan tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperkuat sektor pendidikan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan program perlindungan sosial, serta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Sekolah Rakyat pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kehadiran fasilitas pendidikan yang layak diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

*) Pengamat Pembangunan Infrastruktur Nasional

Oleh: Sagara Pratama

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif menjelang satu tahun pelaksanaan proses pembelajaran pada Juli 2026. Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan gedung dan infrastruktur permanen guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa berbagai capaian Sekolah Rakyat telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dipercayakan kepada Kementerian Sosial. Menurutnya, hasil yang dicapai selama hampir satu tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya kemampuan akademik siswa yang meningkat, tetapi juga karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar mereka mengalami perubahan yang signifikan.

Pemerintah saat ini terus melakukan konsolidasi dan penguatan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik, anggaran, maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang nantinya mampu menampung lebih dari seribu siswa di setiap lokasi. Kehadiran gedung permanen dinilai penting agar program ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 93 titik pembangunan gedung permanen telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, tujuh lokasi masih berada dalam proses lelang dan empat lokasi lainnya dalam tahap persiapan. Pemerintah menargetkan seluruh 104 titik pembangunan dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah itu, pembangunan tahap berikutnya akan dimulai pada akhir tahun dengan target penyelesaian pada 2027.

Target jangka menengah pemerintah adalah menghadirkan sekitar 200 gedung permanen Sekolah Rakyat yang dapat beroperasi pada tahun 2027. Dengan jumlah tersebut, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga terus memperluas penjangkauan calon peserta didik melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjangkauan difokuskan kepada anak-anak yang berpotensi putus sekolah, sudah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun mereka yang masih ditemukan berada di jalan saat jam belajar berlangsung.

Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan lebih dari 400 anak yang masih beraktivitas di jalanan. Tim Kementerian Sosial kemudian mendatangi rumah mereka untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan mengajak mereka bergabung ke Sekolah Rakyat. Pendekatan langsung kepada keluarga dinilai efektif untuk memastikan anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan belajar.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung sekitar 32 ribu siswa baru pada tahun ini. Jika digabungkan dengan sekitar 15 ribu siswa yang telah mengikuti pembelajaran sebelumnya, maka jumlah peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu siswa.

Hingga saat ini, proses penjangkauan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah menjangkau lebih dari 42 ribu siswa. Menariknya, jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA bahkan telah melampaui kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Sementara itu, pada jenjang SD masih tersedia sekitar tiga ribu kursi yang belum terisi sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk menjaring peserta didik tambahan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut selesai pada 20 Juni 2026. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 58 persen dan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa optimisme penyelesaian proyek didasarkan pada laju pekerjaan yang rata-rata mencapai lebih dari 2,5 persen per hari. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja yang terlibat juga ditingkatkan dari sekitar 900 orang menjadi 1.300 orang.

Meski mengejar target waktu, pemerintah menegaskan bahwa kualitas bangunan dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi maupun standar keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi terus dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan hingga selesai. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan semata, tetapi juga instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pembangunan gedung permanen yang terus dipercepat, penjangkauan peserta didik yang semakin luas, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik.

*) Pemerhati Kebijakan Publik