PAPUA – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di berbagai wilayah Papua terus menjadi salah satu fokus pembangunan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berbagai langkah dilakukan melalui pembangunan fasilitas yang lebih memadai, peningkatan kompetensi tenaga pelayanan, hingga perluasan akses bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin merata sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dasar yang berkualitas.

Karakteristik geografis Papua yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan publik. Karena itu, pembangunan tidak hanya diarahkan pada penambahan infrastruktur, tetapi juga memastikan fasilitas kesehatan dan pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap warga memiliki kesempatan yang sama memperoleh pelayanan yang layak.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan bahwa pembangunan pelayanan publik di Papua diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah.

“Pembangunan yang dilaksanakan meliputi penguatan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan memenuhi standar,” tegas Apolo Safanpo.

Komitmen tersebut mulai terlihat melalui bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah. Kehadiran peralatan medis, pelayanan farmasi, laboratorium dasar, hingga dukungan transportasi pelayanan menjadi bagian dari upaya mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi wilayah yang memiliki tantangan geografis.

Kepala Puskesmas Wanam Frederika D. Batkorumbawa mengatakan bahwa peningkatan fasilitas kesehatan memberikan dampak positif terhadap pelayanan yang diterima masyarakat karena tenaga kesehatan kini memiliki sarana yang lebih lengkap dalam menjalankan tugas.

“Saat ini tersedia fasilitas USG untuk pelayanan ibu hamil, pelayanan farmasi, laboratorium sederhana, serta sarana transportasi yang membantu pelayanan kesehatan hingga ke kampung-kampung. Dukungan berbagai pihak membuat pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Frederika D. Batkorumbawa.

Peningkatan kualitas pelayanan juga berlangsung di sektor pendidikan. Selain pembangunan sarana belajar, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kepala SD YPPK Ilwayab Kleopas Pam menilai berbagai program yang hadir di sekolah memberikan semangat baru bagi peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar secara lebih optimal.

“Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi anak-anak karena membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Orang tua juga memberikan dukungan sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik,” pungkas Kleopas Pam.

Dukungan serupa disampaikan kalangan pendidik yang merasakan perubahan positif sejak program tersebut berjalan. Menu makanan yang memanfaatkan hasil pertanian dan perikanan lokal juga dinilai mampu mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar sekolah.

Guru SD YPPK Santo Pontianus Ngondiwe Zueriko Adhi mengatakan antusiasme peserta didik terus meningkat karena setiap hari memperoleh makanan bergizi yang mendukung kesehatan sekaligus meningkatkan konsentrasi belajar.

“Anak-anak sangat antusias mengikuti Program Makan Bergizi Gratis. Menu yang disiapkan menggunakan bahan pangan lokal seperti ikan dan sayuran sehingga memberikan manfaat bagi kesehatan siswa sekaligus mendukung potensi daerah,” tambah Zueriko Adhi.

Penguatan layanan kesehatan dan pendidikan di Papua menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. Dengan semakin meningkatnya kualitas fasilitas, kapasitas tenaga pelayanan, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, Papua terus bergerak menuju daerah yang semakin maju, sehat, dan memiliki generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

PAPUA – Komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program yang dilaksanakan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat pembangunan baru di kawasan timur Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan bahwa arah pembangunan nasional kini telah bergeser menjadi Indonesia-sentris, sehingga Papua memperoleh perhatian besar dalam berbagai kebijakan pembangunan pemerintah. Sejumlah program seperti pembangunan rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, jaringan Trans Papua, Kampung Nelayan, hingga Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Tanah Papua.

“Pembangunan sudah tidak lagi Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua menjadi salah satu prioritas pemerintah,” ujar Gibran.

Komitmen tersebut diperkuat Kementerian PPN/Bappenas yang mendorong pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah Papua agar pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta iklim investasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudahan regulasi dan perizinan diharapkan mampu menarik investasi baru, membuka lapangan kerja, sekaligus memperluas peluang usaha bagi Orang Asli Papua sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kemajuan pembangunan juga terlihat melalui penyelesaian lima paket Inpres Jalan Daerah di Papua sepanjang 35,6 kilometer yang mencakup Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, Waropen, Keerom, dan Jayapura. Infrastruktur tersebut memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta memudahkan masyarakat mengakses pusat layanan dan kegiatan ekonomi. Kehadiran jalan-jalan baru diyakini akan menurunkan biaya transportasi, mempercepat arus barang, sekaligus meningkatkan daya saing hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Papua.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai pembangunan konektivitas menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Kalau akses jalan terbuka, masyarakat di pegunungan akan sangat tertolong. Harga kebutuhan pokok bisa lebih murah dan hasil pertanian masyarakat bisa dipasarkan. Dampaknya tentu akan meningkatkan perekonomian daerah,” katanya.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan PSN di Papua menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dengan langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat stabilitas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempercepat terwujudnya Papua yang maju, terhubung, produktif, dan sejahtera sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

PAPUA – Komitmen pemerintah mempercepat pembangunan di Papua terus diwujudkan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Sejumlah pemerintah daerah dan tokoh adat menilai pembangunan yang berlangsung menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah pedalaman.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pangan, dan pengembangan industri berbasis potensi daerah. Program pengembangan sawah skala besar serta perkebunan tebu terintegrasi bioetanol dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

“Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yaitu agar rakyatnya hidup lebih sejahtera,” ujar Apolo.

Menurutnya, proyek bioetanol yang tengah berjalan telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja dan ditargetkan meningkat menjadi 15 ribu pekerja pada 2027. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh OAP. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap proyek tetap diwajibkan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan dan melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang bertanggung jawab.

Dukungan terhadap PSN juga datang dari tokoh adat di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Suku Derinus Tabuni dan Tenius Kogoya menggelar sosialisasi mengenai manfaat PSN yang dirangkaikan dengan pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pembangunan merupakan kebutuhan bersama yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” kata Derinus Tabuni.

Sementara itu, Tenius Kogoya menegaskan bahwa masyarakat Papua harus menjadi pelaku utama pembangunan sehingga manfaat peningkatan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, pembangunan yang inklusif akan memperkuat persatuan, membuka ruang investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.

Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan tokoh adat menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, berbagai Proyek Strategis Nasional diharapkan mampu menjadi fondasi bagi Papua yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing sebagai bagian penting dari pembangunan Indonesia.

MERAUKE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapat apresiasi dari masyarakat dan tenaga pendidik. Program yang diinisiasi pemerintah tersebut dinilai tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan yang kita laksanakan ini pada umumnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah, baik pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perekonomian hingga ke daerah-daerah pelayanan seperti kabupaten, distrik, sampai kampung,” ujar Apolo Safanpo.

Pelaksanaan MBG di Distrik Ilwayab disambut antusias oleh sekolah dan masyarakat setempat. Guru SD YPPK Ilwayab, Kleopas Pam, mengatakan seluruh unsur di kampung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut karena manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden karena MBG masuk di Distrik Ilwayab, Kampung Wanam. Program ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena menyediakan makanan bergizi. Orang tua juga mendukung dan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” kata Kleopas Pam.

Sementara itu, Guru SD YPPK Ilwayab, Zueriko Adhi, menjelaskan bahwa menu MBG memanfaatkan berbagai bahan pangan lokal yang mudah diperoleh di wilayah Merauke, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran hasil budidaya masyarakat. Selain menghadirkan makanan bergizi, pola tersebut juga memberikan ruang bagi pemberdayaan potensi lokal.

“Kalau menu di sini kami menggunakan kekayaan alam seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran yang ditanam mama-mama lokal. Kami sebagai guru sangat antusias dengan program MBG ini. Anak-anak juga sangat senang karena setiap hari mereka mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” ujar Zueriko Adhi.

Kehadiran MBG di Papua Selatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia sekolah. Dukungan dari pemerintah daerah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat menjadi modal penting agar program ini mampu menciptakan generasi Papua yang lebih sehat, memiliki semangat belajar tinggi, serta siap berkontribusi bagi kemajuan daerah dan Indonesia.

MERAUKE – Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Papua terus menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan publik hingga ke wilayah yang memiliki tantangan geografis. Berbagai pembangunan fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara bertahap untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.

Peningkatan infrastruktur tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan gedung dan fasilitas pendukung, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan pendidik agar pelayanan yang diberikan semakin profesional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan layanan dasar yang dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat distrik dan kampung.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan bahwa pembangunan di Papua Selatan difokuskan pada penguatan pelayanan dasar melalui penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pembangunan yang dilaksanakan meliputi penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas dan memenuhi standar,” tegas Apolo Safanpo.

Komitmen tersebut mulai terlihat melalui semakin lengkapnya fasilitas pelayanan kesehatan di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kehadiran fasilitas yang lebih memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Kondisi ini turut meningkatkan efektivitas pelayanan bagi ibu hamil, anak-anak, maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan rutin.

Kepala Puskesmas Wanam Frederika D. Batkorumbawa menjelaskan bahwa puskesmas kini telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

“Kami memiliki fasilitas USG untuk pelayanan ibu hamil, pelayanan farmasi, laboratorium sederhana, serta sarana transportasi untuk menjangkau kampung-kampung sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan lebih luas kepada masyarakat,” ujar Frederika D. Batkorumbawa.

Di sektor pendidikan, peningkatan kualitas layanan juga terus dilakukan melalui penyediaan lingkungan belajar yang lebih baik serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya yang memberikan manfaat langsung bagi siswa agar dapat mengikuti kegiatan belajar dengan kondisi fisik yang lebih prima.

Kepala SD YPPK Ilwayab Kleopas Pam menyampaikan bahwa kehadiran program tersebut disambut positif oleh sekolah maupun para orang tua karena memberikan dampak baik bagi perkembangan peserta didik.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat bermanfaat bagi anak-anak. Orang tua memberikan dukungan penuh karena program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi sehingga anak-anak semakin bersemangat mengikuti pembelajaran,” tambah Kleopas Pam.

Hal senada disampaikan Guru SD YPPK Santo Pontianus Ngondiwe Zueriko Adhi yang menilai program tersebut mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan belajar setiap hari.

“Anak-anak sangat antusias mengikuti Program Makan Bergizi Gratis. Menu yang disajikan menggunakan ikan, sayuran, dan hasil pangan lokal sehingga selain bergizi juga memanfaatkan potensi daerah,” pungkas Zueriko Adhi.

Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi penting dalam memperluas akses layanan publik di Papua. Dengan dukungan fasilitas yang semakin memadai, peningkatan kualitas tenaga pelayanan, serta berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, pelayanan publik di Papua terus berkembang menuju sistem yang semakin merata, berkualitas, dan mampu mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul.

MERAUKE – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sejumlah wilayah Papua Selatan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua. Antusiasme masyarakat, tenaga pendidik, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa MBG membawa harapan baru bagi masa depan generasi muda.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah harus mampu menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung.

“Pembangunan yang kita laksanakan ini pada umumnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses pelayanan pemerintah, baik pelayanan kesehatan, pendidikan maupun perekonomian hingga ke daerah-daerah pelayanan seperti kabupaten, distrik, sampai kampung,” ujar Apolo Safanpo.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari pembangunan Papua. “SDM di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar memiliki kompetensi, kualitas, dan kualifikasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Di tingkat sekolah, kehadiran MBG disambut positif oleh para guru. Guru SD YPPK Ilwayab, Kleopas Pam, mengatakan bahwa program tersebut diterima dengan baik oleh sekolah, pemerintah kampung, dan masyarakat karena memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden karena MBG masuk di Distrik Ilwayab, Kampung Wanam. Program ini sangat berguna bagi anak-anak kami karena menyediakan makanan bergizi. Orang tua juga mendukung dan pelaksanaannya berjalan dengan baik,” ujar Kleopas Pam.
Senada dengan itu, Guru SD YPPK Ilwayab, Zueriko Adhi, menilai MBG semakin bermanfaat karena memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di Papua, seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran hasil budidaya masyarakat setempat.

“Kalau menu di sini kami menggunakan kekayaan alam seperti ikan, daging, dan sayur-sayuran yang ditanam mama-mama lokal. Kami sebagai guru sangat antusias dengan program MBG ini. Anak-anak juga sangat senang karena setiap hari mereka mendapatkan makanan bergizi di sekolah,” kata Zueriko Adhi.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Agenda pembenahan yang berfokus pada penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi kinerja telah membawa perubahan signifikan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah. Transformasi tersebut tidak hanya tercermin dari peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga dari semakin besarnya kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.

Selama bertahun-tahun, tantangan yang dihadapi BUMN tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga menyangkut kompleksitas organisasi, tumpang tindih fungsi antarperusahaan, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset negara. Karena itu, transformasi menjadi langkah strategis untuk memastikan BUMN mampu beroperasi secara lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Hasil transformasi kini mulai terlihat melalui berbagai indikator. Sejumlah BUMN berhasil membukukan pertumbuhan laba yang signifikan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat fundamental bisnis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah konsolidasi dan pembenahan tata kelola bukan sekadar perubahan administratif, melainkan memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa transformasi BUMN telah mulai memberikan hasil nyata. Menurutnya, tren positif tersebut terlihat dari capaian kinerja berbagai perusahaan negara hingga pertengahan 2026 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Ia juga berpandangan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bukti bahwa arah transformasi yang ditempuh sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu dijaga secara konsisten.

Beberapa perusahaan pelat merah menjadi contoh nyata keberhasilan tersebut. Berdasarkan laporan kinerja hingga Mei 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berhasil mencatatkan kenaikan laba yang sangat tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2,01 triliun atau meningkat 94 persen.
Sementara itu, Pupuk Indonesia Group juga membukukan lonjakan laba bersih
sebesar Rp6,70 triliun atau melonjak 230 persen secara tahunan, yang menunjukkan semakin kuatnya daya saing perusahaan. Pencapaian tersebut menjadi indikator bahwa transformasi tidak hanya memperbaiki aspek administrasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi konsolidasi yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai entitas BUMN. Penyederhanaan struktur perusahaan memungkinkan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, koordinasi antarunit usaha semakin efektif, serta mengurangi berbagai biaya operasional yang sebelumnya kurang efisien. Dengan organisasi yang lebih ringkas, perusahaan dapat lebih fokus menjalankan fungsi bisnis utama sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penyederhanaan organisasi, transformasi juga memperkuat budaya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BUMN saat ini. Pendekatan tersebut penting agar setiap kebijakan perusahaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan bisnis dan kondisi riil di lapangan.

Dony Oskaria juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi transformasi melalui penguatan tata kelola serta penyampaian informasi kepada publik yang berbasis data, fakta, dan kondisi sebenarnya. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap langkah transformasi dapat dievaluasi secara objektif.

Transformasi juga memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik. Sebagai perusahaan yang mengelola berbagai sektor strategis, mulai dari energi, logistik, transportasi, keuangan, hingga pangan, BUMN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut semakin sehat secara finansial dan operasional, kemampuan mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat pun ikut meningkat.

Di sisi lain, efisiensi yang tercipta memungkinkan BUMN mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Investasi pada infrastruktur, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, hingga transformasi digital menjadi semakin mudah dilakukan ketika kondisi perusahaan berada dalam keadaan sehat.

Transformasi juga memperkuat daya tarik Indonesia di mata investor. Tata kelola yang semakin profesional dan transparan memberikan sinyal positif bahwa perusahaan-perusahaan milik negara dikelola dengan prinsip bisnis modern. Hal tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap prospek perekonomian nasional.

Keberhasilan transformasi BUMN memberikan manfaat langsung bagi negara. Kinerja perusahaan yang semakin baik akan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen, pajak, maupun investasi baru. Dengan demikian, manfaat transformasi tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat melalui pembangunan yang semakin berkualitas.

Ke depan, penguatan kolaborasi antar-BUMN, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi aset negara perlu terus menjadi prioritas. Dengan demikian, BUMN tidak hanya menjadi perusahaan yang sehat secara finansial, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi BUMN telah menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan secara terarah mampu menghasilkan perubahan nyata.

Organisasi yang lebih ringkas, tata kelola yang semakin baik, kondisi keuangan yang lebih sehat, serta kontribusi yang semakin besar terhadap pembangunan menjadi bukti bahwa transformasi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi penting bagi terciptanya BUMN yang modern, kompetitif, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh: Gavin Asadit

Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru pada 2026 seiring menguatnya agenda reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan penguatan produktivitas aset negara sebagai salah satu instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperbesar manfaat ekonomi yang kembali kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, lahirnya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia diposisikan sebagai langkah strategis untuk memastikan aset negara tidak hanya dikelola sebagai portofolio administratif, tetapi menjadi penggerak nilai tambah yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

Melalui pendekatan baru tersebut, pemerintah mendorong perubahan cara pandang terhadap BUMN. Jika sebelumnya perusahaan negara sering dipersepsikan sebagai instrumen pelayanan dan pengelolaan aset semata, kini arah kebijakan mulai bergerak pada penciptaan nilai yang lebih terukur melalui konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta pengembangan investasi pada sektor prioritas. Danantara dibentuk dengan mandat untuk mengoptimalkan aset strategis Indonesia melalui pendekatan investasi yang terintegrasi sehingga hasil yang diperoleh dapat kembali digunakan untuk memperkuat pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah melihat bahwa besarnya nilai aset negara harus diikuti dengan kemampuan menghasilkan dampak ekonomi yang semakin besar dan berkelanjutan.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menempatkan transformasi BUMN sebagai agenda yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan kinerja perusahaan, tetapi juga pembentukan struktur ekonomi nasional yang lebih sehat. Dalam berbagai evaluasi transformasi yang berlangsung sepanjang 2026, Danantara mulai menjalankan konsolidasi terhadap ratusan entitas BUMN agar pengelolaan aset menjadi lebih fokus dan efisien. Pemerintah menargetkan penyederhanaan struktur perusahaan agar proses bisnis menjadi lebih cepat, biaya operasional lebih terkendali, dan perusahaan negara memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Rosan, penguatan kualitas pengelolaan aset negara menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Penguatan produktivitas aset negara juga menjadi bagian dari agenda efisiensi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo. Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa evaluasi internal menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga entitas turunan yang selama ini menciptakan biaya tambahan dalam jumlah besar. Struktur yang terlalu panjang dinilai memperlambat proses pengambilan keputusan sekaligus menimbulkan inefisiensi yang mengurangi daya saing perusahaan negara. Karena itu, pemerintah mulai melakukan konsolidasi untuk menyederhanakan organisasi, memperkuat fungsi inti perusahaan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Dari proses tersebut, pemerintah memperkirakan potensi efisiensi dapat mencapai sekitar Rp50 triliun per tahun yang nantinya dapat dialihkan untuk mendukung investasi dan pembangunan sektor prioritas.

Meski menempatkan efisiensi sebagai agenda utama, pemerintah menegaskan bahwa transformasi tidak diarahkan untuk mengurangi peran negara ataupun mengorbankan tenaga kerja. Pendekatan yang dipilih adalah memperkuat kualitas pengelolaan, menyederhanakan struktur usaha, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Pemerintah memandang bahwa aset negara akan memberikan hasil maksimal apabila dikelola melalui struktur yang lebih adaptif dan memiliki fokus bisnis yang jelas. Karena itu, restrukturisasi dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya manusia yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem perusahaan negara.

Agenda transformasi tersebut juga didukung melalui perubahan arsitektur kelembagaan BUMN. Pemerintah memisahkan fungsi pengelolaan komersial dan fungsi regulasi agar pengawasan dan pelaksanaan bisnis dapat berjalan lebih efektif. Dalam struktur baru, BP BUMN menjalankan fungsi regulator dan penguatan tata kelola, sementara Danantara berfokus pada pengembangan nilai investasi dan pengelolaan portofolio aset negara. Pemerintah menilai pemisahan fungsi tersebut penting untuk menciptakan sistem yang lebih profesional sekaligus memperjelas arah pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset publik.

Transformasi tidak berhenti pada aspek efisiensi organisasi. Pemerintah juga mulai mengarahkan perusahaan negara untuk lebih aktif menjadi motor pembangunan ekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menempatkan disiplin investasi dan penguatan kualitas aset sebagai kunci agar BUMN mampu berkembang menjadi perusahaan yang semakin kompetitif. Menurutnya, perusahaan negara yang sehat secara operasional akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mendukung pembangunan sektor prioritas seperti energi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, infrastruktur, layanan publik, dan transformasi digital. Dengan pengelolaan yang lebih terintegrasi, hasil ekonomi yang diperoleh tidak berhenti pada peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga memperluas dampaknya terhadap pembangunan nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan reformasi BUMN sebagai fondasi menuju ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan konsolidasi usaha, penguatan tata kelola, pemisahan fungsi kelembagaan, dan optimalisasi investasi, pemerintah optimistis perusahaan negara dapat memasuki babak baru sebagai mesin pertumbuhan yang modern dan produktif. Di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah, transformasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap aset negara tidak hanya terjaga nilainya, tetapi benar-benar bekerja untuk mendorong kemajuan Indonesia dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus dilakukan pemerintah dinilai telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan perusahaan negara. Berbagai langkah pembenahan tata kelola, digitalisasi layanan, konsolidasi bisnis, hingga peningkatan transparansi dinilai berhasil meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah sekaligus menghasilkan penghematan kas negara yang mencapai triliunan rupiah.

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria menilai transformasi BUMN dilakukan untuk menciptakan perusahaan yang lebih sehat, profesional, dan mampu bersaing di tingkat global.

Menurutnya, berbagai kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan produktivitas sekaligus menekan berbagai pemborosan yang sebelumnya membebani perusahaan negara.

“Transformasi BUMN bertujuan menghadirkan perusahaan yang lebih kuat, transparan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara serta masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama transformasi adalah penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional perusahaan. Langkah tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, efisien, serta mampu mengurangi biaya operasional secara signifikan.

Selain itu, konsolidasi sejumlah perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa juga dinilai berhasil menghilangkan tumpang tindih fungsi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Roeslani, menilai keberhasilan transformasi BUMN menjadi sinyal positif bagi iklim investasi nasional. Perusahaan negara yang lebih sehat dan efisien akan memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan proyek strategis nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.

“Keberhasilan transformasi BUMN merupakan sinyal positif bagi iklim investasi nasional. Perusahaan-perusahaan negara yang semakin sehat dan efisien akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjalankan proyek strategis nasional, memperluas investasi, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian”, ujarnya.

Selain memberikan penghematan bagi kas negara, transformasi BUMN juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai layanan publik yang dikelola BUMN kini semakin mudah diakses melalui platform digital sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna.

Di sektor transportasi, energi, perbankan, hingga telekomunikasi, inovasi yang dilakukan BUMN dinilai berhasil mempercepat transformasi layanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda transformasi BUMN sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan kinerja yang semakin sehat, efisien, dan kompetitif, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara, membuka lapangan kerja, mendukung pembangunan nasional, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta – Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan perkembangan positif. Melalui penguatan tata kelola dan konsolidasi perusahaan, pemerintah berupaya menciptakan korporasi negara yang lebih sehat, produktif, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Salah satu agenda utama yang dijalankan Danantara adalah governance reset atau penataan ulang tata kelola BUMN. Program ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, sistem manajemen risiko, hingga standar tata kelola perusahaan agar lebih selaras dengan praktik bisnis terbaik.

Managing Director Stakeholder Management Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa penguatan fundamental perusahaan negara menjadi bagian penting dari strategi transformasi yang sedang dijalankan.

“Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini adalah langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap aset negara mampu menghasilkan nilai ekonomi yang optimal. Selain memperkuat kualitas tata kelola, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas laba perusahaan, serta daya saing BUMN di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong program konsolidasi BUMN guna menyederhanakan struktur perusahaan negara yang selama ini dinilai terlalu kompleks. Konsolidasi dilakukan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi berbagai biaya yang dapat membebani keuangan negara.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

“Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat,” tulis Teddy

Menurut Teddy, proses konsolidasi BUMN terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.

“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat,” ujar Teddy.

Pemerintah menilai konsolidasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola korporasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan negara.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” tandas Teddy.

Melalui transformasi yang berkelanjutan, BUMN diharapkan semakin mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.