Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan tiga kawasan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Biak Numfor dengan nilai proyek mencapai Rp1,07 triliun. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama mitra kerja melalui skema kerja sama operasi (KSO), dengan target penyelesaian sekitar 5,5 bulan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai dimanfaatkan pada Januari 2027.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi gedung untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, kantin, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran fasilitas yang lengkap menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung pembentukan karakter generasi muda Papua.

Corporate Secretary PT Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan pihaknya siap menyelesaikan proyek sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami akan menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui pelaksanaan konstruksi yang berkualitas, penerapan inovasi, serta kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Selain meningkatkan akses pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan seluruh persiapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Wakil Bupati Jayapura Haris Yocku mengatakan seluruh aspek administrasi dan legalitas lahan terus diselesaikan agar pembangunan dapat segera dimulai.

“Tim dari pusat akan mengecek langsung lokasi pembangunan untuk memastikan seluruh administrasi sudah selesai,” kata Haris Yocku.

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan Papua. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, program ini diharapkan melahirkan generasi Papua yang lebih cerdas, terampil, dan berdaya saing. Kehadiran Sekolah Rakyat sekaligus mempertegas bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia sebagai kunci utama menuju Papua yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Timika – Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi muda Papua yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Melalui sinergi pemerintah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diperkuat agar anak-anak Papua memiliki kesempatan yang semakin luas untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu membentuk karakter sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, personel Satgas TNI terus membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya para orang tua dan mama-mama Papua, guna mendorong anak-anak tetap bersekolah dan mengembangkan potensinya melalui jalur pendidikan.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan menjadi bekal untuk membentuk karakter, membuka masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Lucky.

Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat dan didukung berbagai program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta peningkatan akses pendidikan di berbagai wilayah Papua. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Papua melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan daerah.

Lucky juga mengungkapkan bahwa semakin banyak putra-putri asli Papua yang mampu menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Salah satu buktinya adalah keberhasilan 25 putra-putri Papua yang lolos seleksi menjadi Taruna Akademi Militer. Capaian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Papua memiliki kemampuan, daya saing, dan peluang yang sama untuk meraih prestasi serta mengabdi kepada bangsa dan negara.

Komitmen membangun manusia Papua juga ditegaskan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat menghadiri Temu Raya Persekutuan Anak Muda (PAM) ke-V GKI se-Tanah Papua di Kabupaten Sorong. Ia menekankan bahwa kemajuan Papua harus dimulai dari pembangunan manusianya melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan karakter.

“Kita ingin Papua maju. Karena itu, prioritas utama kita adalah membangun manusianya agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Elisa Kambu.

Menurutnya, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, serta pengiriman putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Selain itu, generasi muda juga didorong menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan agar mampu mengelola potensi daerah secara mandiri.

Sinergi antara pemerintah, TNI, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mencetak generasi Papua yang berkualitas. Dengan dukungan pendidikan yang semakin merata dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia, Papua diharapkan terus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan produktif sebagai penggerak pembangunan menuju Papua yang semakin maju, aman, dan sejahtera.

Merauke – Program Strategis Nasional (PSN) di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu motor penggerak ketahanan pangan nasional sekaligus pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan masyarakat, pemerintah mempercepat pembangunan pertanian modern yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian pangan dan membuka peluang ekonomi baru di Tanah Papua.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan penanaman padi yang dilakukan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan PSN di Wanam. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional sekaligus wujud kehadiran negara dalam membangun Papua secara berkelanjutan.

Keberhasilan program pertanian di Wanam mendorong pemerintah memperluas pembangunan ke berbagai wilayah Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan produktivitas pertanian telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk memperluas program tersebut.

“Rakyat Papua sudah menikmati peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Dan rakyat masih butuh tambahan. Silakan usulkan, kita siapkan anggaran tambahan tahun depan,” ujar Amran.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membuka lahan sawah baru, membangun jaringan irigasi, menambah bantuan alat dan mesin pertanian, serta menerapkan teknologi pertanian modern. Sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3,2 triliun untuk pembangunan sektor pertanian di Papua, sementara total dukungan dalam dua tahun terakhir telah mencapai sekitar Rp5,3 triliun.

Pemerintah menilai investasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan produksi pertanian, program ini juga membuka lapangan kerja, memperluas aktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat kapasitas petani melalui penerapan teknologi yang lebih maju.

Dukungan masyarakat terhadap program ini juga terus menguat. Tokoh masyarakat Wanam, Mama Yasinta, menyampaikan bahwa pembangunan pertanian telah membawa harapan baru bagi warga. Sementara Kepala Kampung Wanam, Arnold Awalik, menegaskan masyarakat adat mendukung penuh program pemerintah karena diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat pemanfaatan lahan produktif milik masyarakat.

“Insyaallah selesai tahun ini. Kami kirim traktor lagi, irigasi kami bangun, dan teknologi modern kita terapkan agar masyarakat menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” kata Amran.

Keberhasilan PSN Wanam memperlihatkan komitmen pemerintah menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan pertanian nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Papua.

Merauke – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Papua secara berkelanjutan. Melalui pembangunan kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perkembangan pembangunan PSN di Merauke berlangsung sangat pesat berkat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh adat, dan masyarakat. Menurutnya, percepatan pembangunan menjadi bukti bahwa negara hadir untuk memastikan Papua memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

“Saya telah beberapa kali mengunjungi Papua Selatan untuk memastikan percepatan pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Alhamdulillah kemajuannya pesat sekali,” ujar Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Merauke.

Ia menjelaskan bahwa berbagai infrastruktur strategis telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pelabuhan telah selesai dibangun, jalan sepanjang 58 kilometer telah rampung, pembangunan ruas lanjutan terus berjalan, sementara bandara juga sedang dalam tahap penyelesaian. Pemerintah juga menargetkan pencetakan sekitar 10 ribu hingga 11 ribu hektare sawah pada tahun ini, dengan sekitar 1.200 hektare telah selesai ditanami.

Zulkifli Hasan menambahkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Merauke pada Oktober atau November 2026 untuk melaksanakan panen perdana di kawasan PSN. Menurutnya, keberhasilan proyek ini akan menjadi tonggak penting bagi terwujudnya Papua yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mampu memasok kebutuhan wilayah lain di Indonesia Timur.

“Kalau program ini berhasil, Papua akan mandiri pangannya, mandiri energinya, dan akan membawa kemakmuran bagi masyarakat Papua,” tegasnya.

Selain memperkuat ketahanan pangan, PSN Merauke juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan perkebunan tebu, industri gula, dan bioetanol. Hingga saat ini sekitar 3.500 tenaga kerja telah terlibat dalam pembangunan proyek, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat hingga sekitar 15.000 orang ketika proyek beroperasi penuh pada 2029.

Pemerintah juga memastikan pembangunan berlangsung secara inklusif dengan mengutamakan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP). Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan bahwa pemerintah daerah telah meminta seluruh perusahaan pelaksana proyek memprioritaskan OAP dalam proses rekrutmen tenaga kerja, sekaligus memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan agar masyarakat lokal mampu mengambil peran utama dalam perkembangan industri di daerahnya.

Kemajuan PSN Merauke menjadi gambaran bahwa pembangunan di Papua tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, proyek ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Papua yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia dari wilayah paling timur Nusantara.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Kemampuan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang adil bagi pelaku ekonomi kecil menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi di samping nilai investasi atau pertumbuhan produk domestik bruto. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi pelaku usaha mikro, keputusan pemerintah menurunkan bunga pinjaman Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari 22% menjadi 8% menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan kepada sektor usaha paling bawah terus diperkuat.

Kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian angka bunga, melainkan koreksi terhadap hambatan yang selama ini membatasi ruang tumbuh pelaku usaha ultra mikro. Ketika biaya modal semakin ringan, peluang masyarakat untuk memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan keluar dari jerat kemiskinan menjadi semakin terbuka, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penurunan bunga PNM Mekaar berlaku bagi seluruh nasabah, termasuk mereka yang sebelumnya masih memperoleh pembiayaan dengan bunga lebih tinggi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui masa transisi agar seluruh penerima manfaat memperoleh perlakuan yang sama, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh jutaan pelaku usaha ultra mikro di berbagai daerah.

Langkah tersebut memperlihatkan cara pandang baru pemerintah terhadap pembiayaan mikro. Selama ini, tantangan terbesar pelaku usaha bukan semata memperoleh akses pinjaman, melainkan memastikan biaya pembiayaan tetap berada pada tingkat yang memungkinkan usaha berkembang tanpa terbebani cicilan yang terlalu tinggi.

Akses terhadap pembiayaan murah memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada hanya menambah modal kerja. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang untuk membeli bahan baku lebih banyak, meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, hingga memperkuat ketahanan usaha ketika menghadapi gejolak ekonomi.

Pada saat yang sama, pemerintah juga berupaya memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran modal semata. Pendekatan pembangunan UMKM semakin diarahkan agar pembiayaan berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan penguatan ekosistem bisnis.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha mampu naik kelas. Menurutnya, akses pembiayaan perlu disertai penguatan kapasitas, pendampingan, dan perluasan akses pasar agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Hal itu sejalan dengan realitas bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kemampuan pencatatan keuangan, penguasaan teknologi digital, hingga akses terhadap jaringan pemasaran. Karena itu, pembiayaan murah akan memberikan hasil yang optimal apabila dipadukan dengan proses pendampingan yang berkelanjutan.

Model inilah yang selama bertahun-tahun dikembangkan melalui Program Mekaar. Pembiayaan kelompok, pendampingan rutin, serta edukasi mengenai pengelolaan usaha menjadi kombinasi yang membuat program tersebut mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses layanan keuangan formal.

Hasilnya mulai terlihat dalam berbagai indikator. Survei lembaga riset independen INDEKSTAT 2025 menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat dari sekitar Rp2,02 juta menjadi Rp2,90 juta per bulan, disertai kenaikan kemampuan pengembangan usaha hampir 29%. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang disertai pendampingan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi rumah tangga prasejahtera.

Kepercayaan masyarakat terhadap PNM juga tidak lahir secara instan. Hingga kini, program tersebut telah melayani sekitar 23,3 juta perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia, sebuah capaian yang menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang mudah dijangkau sekaligus terpercaya.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh tata kelola perusahaan yang dijalankan secara konsisten dari tingkat pusat hingga petugas lapangan. Ia menegaskan bahwa tata kelola bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan jutaan nasabah yang selama ini menggantungkan pengembangan usahanya melalui program Mekaar.

Penegasan itu penting karena keberlanjutan program pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Nasabah akan merasa aman memanfaatkan layanan keuangan apabila institusi penyelenggara mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan secara konsisten.

Dengan demikian, kebijakan penurunan bunga Mekaar menjadi 8% merupakan bagian dari strategi yang lebih besar dalam memperkuat ekonomi rakyat. Negara berupaya mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu kendala utama pelaku usaha mikro untuk berkembang.

Kini akses modal semakin terjangkau, pendampingan semakin kuat, dan tata kelola terus diperbaiki, pelaku usaha mikro memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di lingkungan sekitarnya. Dari penurunan bunga 22% menjadi 8%, tersirat pesan bahwa perlindungan terhadap usaha mikro bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

)* Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, denyut nadi perekonomian akar rumput kembali mendapat hembusan napas segar. Kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan skema pembiayaan Program Mekaar melalui PT PNM, khususnya lewat pemangkasan suku bunga, bukanlah sekadar deretan angka di atas kertas. Langkah strategis ini merupakan sinyal kuat akan keberpihakan negara, membuka pintu perluasan akses permodalan yang lebih ramah bagi jutaan perempuan prasejahtera yang selama ini menjadi tulang punggung usaha ultra mikro di Indonesia.

Program Mekaar selama lebih dari satu dekade telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan nasional. Melalui skema pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara berkelompok, jutaan perempuan prasejahtera memperoleh kesempatan membangun dan mengembangkan usaha produktif. Pendekatan tersebut dinilai berhasil menciptakan ekosistem pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga peningkatan kapasitas kewirausahaan, kedisiplinan pengelolaan keuangan, serta penguatan solidaritas sosial di tingkat masyarakat. Pemerintah melihat bahwa keberhasilan Program Mekaar menunjukkan akses pembiayaan yang mudah harus diiringi dengan pendampingan berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan skala usahanya secara bertahap.

Kebijakan penurunan bunga pembiayaan pada 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan biaya modal usaha semakin ringan bagi nasabah Mekaar. Dengan beban pembiayaan yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan modal sebagai sarana meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, maupun melakukan inovasi usaha. Pemerintah meyakini bahwa semakin rendah biaya pembiayaan, semakin besar pula peluang usaha ultra mikro untuk berkembang secara berkelanjutan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat daya tahan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah sehingga mereka tetap mampu menjaga produktivitas dan pendapatan keluarga.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemberdayaan usaha mikro menjadi salah satu prioritas karena sektor tersebut merupakan fondasi utama perekonomian nasional. Ia menilai penguatan akses pembiayaan yang lebih terjangkau melalui Program Mekaar merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi menjelaskan bahwa penyesuaian bunga pembiayaan dilakukan sejalan dengan transformasi layanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan nasabah. Menurutnya, PNM tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga terus memperkuat program pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, hingga digitalisasi UMKM. Berbagai inovasi tersebut bertujuan agar nasabah Mekaar mampu meningkatkan kualitas usahanya serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital. Arief menilai keberhasilan Program Mekaar tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan nasabah meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, dan memperbaiki kesejahteraan keluarganya.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara Program Mekaar dengan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM lainnya. Melalui kolaborasi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan, pelaku usaha mikro memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, sertifikasi produk, digitalisasi usaha, hingga perluasan pasar. Pendekatan tersebut dilakukan agar pembiayaan tidak berhenti pada pemberian modal semata, melainkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat. Pemerintah meyakini bahwa pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan akses pemasaran agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Sementara, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara memperkuat sektor UMKM yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Ia menilai penurunan bunga Mekaar menjadi salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan akses pembiayaan yang semakin inklusif dan terjangkau. Maman juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses terhadap pasar domestik maupun global.

Kebijakan penurunan bunga Mekaar bukan sekadar pelonggaran finansial, melainkan fondasi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih berkeadilan. Agar dampaknya maksimal, pembiayaan yang ringan ini harus terus diiringi dengan pendampingan intensif dan transformasi digital, sehingga pelaku usaha ultra mikro mampu beroperasi lebih efisien dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kesuksesan visi besar ini tentu bertumpu pada sinergi yang solid antara pemerintah, Kementerian BUMN, PNM, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui ekosistem pemberdayaan yang komprehensif dan kolaboratif inilah, terbuka kesempatan yang setara bagi masyarakat prasejahtera untuk mengangkat derajat keluarganya, sekaligus memastikan sektor UMKM tumbuh semakin tangguh sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui penyempurnaan skema kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera sehingga mampu mendorong produktivitas usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses permodalan yang adil bagi pelaku usaha mikro.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan suku bunga PNM Mekaar hingga di bawah 9 persen. Menurutnya, pelaku usaha mikro tidak seharusnya menanggung beban bunga yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar.

“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa negara harus menghadirkan sistem pembiayaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai penyempurnaan skema pembiayaan bagi masyarakat kecil merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi.

“Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kindaris, menyampaikan bahwa PNM siap mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih ringan bagi pelaku usaha ultra mikro. Menurutnya, PNM tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha agar nasabah mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.

“PNM akan terus memperkuat pembiayaan dan pendampingan agar para pelaku usaha mikro dapat berkembang dan naik kelas,” katanya.

Kindaris menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, PNM, dan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai kebijakan penurunan bunga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan pembiayaan yang semakin inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro,” ungkapnya.

Selain meringankan beban pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan ekosistem usaha mikro melalui peningkatan akses pelatihan, digitalisasi, serta perluasan pasar. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di berbagai daerah.

Melalui kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar, pemerintah optimistis semakin banyak pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kebijakan penurunan bunga kredit program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa bunga kredit Mekaar yang sebelumnya mencapai 22 persen per tahun diturunkan menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha dengan biaya yang lebih terjangkau.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyediaan pembiayaan yang lebih adil dan inklusif. Penurunan bunga kredit dinilai akan meningkatkan daya tahan usaha mikro, memperbesar peluang pengembangan usaha produktif, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa masyarakat kecil tidak seharusnya dibebani bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk memangkas bunga kredit Mekaar agar manfaat pembiayaan benar-benar dirasakan oleh keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro.

“Yang tadinya bunganya 22 persen, saya turunkan jadi 8 persen. Dibandingkan dengan 22 persen, lumayan 8 persen,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan terintegrasi dengan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Selain menyediakan layanan simpan pinjam, koperasi akan menjadi sarana penyaluran kredit mikro dan supermikro, distribusi kebutuhan pokok, hingga mendukung rantai pasok hasil pertanian, perikanan, dan usaha produktif lainnya. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menjelaskan penurunan bunga kredit Mekaar juga dipandang sebagai upaya pemerintah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, pelaku usaha mikro memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani cicilan yang tinggi. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Melalui penurunan bunga Kredit Mekaar, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha mikro memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat kecil sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dukungan pembiayaan yang lebih murah diharapkan menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha mikro yang lebih tangguh, berdaya saing, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Oleh: Yussita Yesi )*

Iklim investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan investor untuk menanamkan modal tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pasar dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta konsistensi kebijakan pemerintah.

Karena itu, menjaga stabilitas nasional menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan jangka panjang.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. Demonstrasi menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun masukan terhadap kebijakan publik.

Namun, berbagai pihak mengingatkan bahwa pelaksanaan demonstrasi perlu tetap berlangsung secara damai dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menyebarkan provokasi, disinformasi, atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah menyatakan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merespons berbagai tantangan yang memengaruhi perekonomian nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah terus bekerja secara intensif dalam menangani berbagai persoalan ekonomi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyelesaian berbagai tantangan tersebut membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh elemen bangsa agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan informasi di ruang digital menjadi perhatian tersendiri ketika aksi demonstrasi berlangsung. Arus informasi yang bergerak sangat cepat membuka peluang munculnya hoaks, manipulasi informasi, maupun potongan video yang tidak menggambarkan situasi secara utuh.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan ajakan yang mengarah pada kekerasan maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami fenomena ilusi algoritma di media sosial. Menurut penjelasan Meutya Hafid, konten yang terus muncul pada linimasa belum tentu mencerminkan kondisi secara menyeluruh karena dipengaruhi oleh pola interaksi pengguna. Oleh sebab itu, masyarakat didorong untuk memeriksa informasi dari berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan.

Meutya Hafid juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Meutya Hafid menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dalam demokrasi, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan tidak disertai tindakan yang membahayakan masyarakat maupun fasilitas umum.

Kondisi yang aman dan tertib juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor ketika menilai prospek suatu negara. Stabilitas politik, kepastian regulasi, dan keamanan operasional memberikan keyakinan bahwa investasi dapat berjalan sesuai rencana dalam jangka panjang.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen memberikan perlindungan kepada investor dari berbagai negara. Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi salah satu modal dalam membangun kepercayaan investor internasional.

Hashim Djojohadikusumo juga menerangkan bahwa pemerintah berupaya menjamin perlindungan terhadap aset maupun kegiatan usaha investor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Hashim Djojohadikusumo, keterbukaan Indonesia terhadap investasi tidak dibatasi oleh asal negara investor sehingga berbagai pelaku usaha internasional memiliki kesempatan yang sama untuk berinvestasi.

Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa stabilitas politik, keamanan, ketertiban, dan kepastian terhadap pelaksanaan kontrak merupakan faktor yang akan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Faktor-faktor tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Berbagai indikator ekonomi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor. Potensi sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta pasar domestik yang besar menjadi keunggulan yang terus menjadi perhatian pelaku usaha internasional.

Keberhasilan menjaga iklim investasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga suasana yang kondusif. Penyampaian aspirasi yang berlangsung damai, penghormatan terhadap hukum, serta sikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang stabil bagi aktivitas ekonomi.

Demokrasi dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan apabila hak menyampaikan pendapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, sementara seluruh pihak tetap menjaga ketertiban umum dan menolak penyebaran hoaks maupun tindakan provokatif yang berpotensi memicu konflik.

Dengan kondisi yang aman, tertib, dan didukung kepastian hukum, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap hukum, dan penyebaran informasi yang akurat menjadi fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk terus meningkatkan daya saing investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

*) Analis Ekonomi dan Kebijakan Publik

Oleh: Emil Persada )*

Stabilitas nasional merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam negara demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaan hak tersebut juga membawa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menghormati hukum, dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun keresahan.

Penyampaian aspirasi secara damai menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, maupun harapan kepada pemerintah.

Pada saat yang sama, setiap aksi juga perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar substansi aspirasi. Risiko muncul ketika provokasi, disinformasi, atau ajakan melakukan kekerasan ikut menyusup dan menggeser tujuan utama penyampaian pendapat.

Digital, Meutya Hafid, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun informasi yang disampaikan tanpa konteks yang utuh.

Meutya menjelaskan bahwa perkembangan media sosial membuat masyarakat berhadapan dengan fenomena ilusi algoritma, yaitu kondisi ketika seseorang hanya menerima jenis informasi tertentu berdasarkan pola interaksi digital yang dilakukan sebelumnya.

Meutya menilai kondisi tersebut dapat membentuk persepsi yang tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa informasi dari berbagai sumber yang kredibel sebelum menarik kesimpulan ataupun menyebarkan informasi kepada orang lain.

Meutya juga mengingatkan bahwa ruang digital seharusnya tidak menjadi tempat berkembangnya provokasi maupun hasutan yang dapat memicu konflik. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi penyampaian aspirasi akan lebih efektif apabila dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Perkembangan berbagai isu nasional belakangan turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan sambil terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan pelaksanaan efisiensi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tanpa menghentikan program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara sehingga manfaat program tetap terjaga.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan pada tahap awal implementasi. Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran akan diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Purbaya menambahkan bahwa hasil pemantauan akan menjadi dasar penyampaian rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Purbaya juga menjelaskan bahwa mekanisme penyesuaian anggaran dapat diterapkan apabila rekomendasi perbaikan tidak ditindaklanjuti. Langkah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dipandang sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

Pembahasan mengenai kondisi ekonomi nasional juga berkembang bersamaan dengan meningkatnya aktivitas di ruang digital. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai berbagai narasi yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutan tidak didukung oleh indikator ekonomi yang memadai.

Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan ekonomi yang didukung oleh sumber daya alam, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kontribusi besar terhadap sejumlah komoditas penting dunia.

Mukhamad Misbakhun juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, keanggotaan Indonesia dalam G20, dan surplus neraca perdagangan selama beberapa periode menjadi indikator yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kondisi ekonomi nasional.

Perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Namun, perbedaan pandangan akan lebih bermanfaat apabila didasarkan pada informasi yang akurat, argumentasi yang rasional, serta penghormatan terhadap hukum. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi justru berpotensi memperbesar kesalahpahaman dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa perhatian publik tidak hanya perlu tertuju pada pelaksanaan demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat, tetapi juga pada kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan disinformasi atau mendorong kepentingan tertentu. Kondisi seperti itu memerlukan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat agar substansi aspirasi tidak tertutupi oleh tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyampaian aspirasi yang damai, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta kebiasaan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Pemerintah, masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga ruang publik tetap kondusif.

Pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme yang damai. Stabilitas nasional dan kebebasan berpendapat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kedua prinsip tersebut dapat berjalan berdampingan apabila seluruh pihak mengedepankan tanggung jawab, dialog, serta komitmen untuk menolak provokasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

*) Analis Kebijakan Publik