Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. BNPB, BMKG, Badan Geologi melalui PVMBG, serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memantau aktivitas vulkanik, pergerakan abu, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi.

Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak awal September 2026 memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah memastikan perkembangan tersebut terus dipantau sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca guna membantu meluruhkan abu di wilayah terdampak.

“Mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan hari ini sampai nanti malam, ini bisa membantu untuk mencapai atau mewujudkan kondisi daerah, kondisi cuaca yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan erupsi. BNPB juga mengirimkan personel untuk memantau kondisi di wilayah terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, BMKG memperkuat pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik melalui analisis atmosfer dan informasi keselamatan penerbangan.

Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa sebaran abu terpantau bergerak pada beberapa ketinggian dengan arah berbeda, sehingga informasi cuaca dan penerbangan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi.

“tiga kabupaten menjadi wilayah yang paling terdampak aktivitas vulkanik, yakni Lampung Selatan dan Tanggamus di Lampung serta Pandeglang di Banten. Masyarakat di wilayah terdampak agar mengikuti informasi resmi dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik”, jelas Andri.

Pemerintah juga memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak panik, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan otoritas kebencanaan.

Dengan pemantauan yang intensif dan respons yang terkoordinasi, pemerintah berupaya meminimalkan risiko sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Oleh : Radjiman Arif*)

Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi.

Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan.

Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif.

Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru.

Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar.

Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas.

Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi.

Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial.
Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar.

Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya.

Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang baik. Pemerintah telah menunjukkan pentingnya koordinasi, pemantauan, dan penyampaian informasi berdasarkan data. Dengan masyarakat yang semakin kritis dan tidak mudah terpancing informasi liar, mitigasi erupsi dapat berjalan lebih efektif, rasional, dan berorientasi pada keselamatan. Negara yang hadir dengan data dan komunikasi yang terpercaya menjadi kekuatan penting untuk melindungi rakyat dari ancaman bencana sekaligus dari kepanikan yang tidak perlu.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Catur Ronggo*)

Indonesia adalah negara yang berdampingan dengan berbagai ancaman bencana alam. Letak geografis di kawasan Cincin Api Pasifik membuat aktivitas vulkanik menjadi realitas yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan berkelanjutan. Setiap peningkatan aktivitas gunung api menjadi ujian bagi kemampuan negara memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi. Ketika ancaman meningkat, pemerintah tidak hanya menghadapi risiko material vulkanik, tetapi juga kebutuhan memastikan warga memahami zona bahaya, bersedia mengungsi, dan memperoleh kebutuhan dasar selama berada di pengungsian.

Dalam kondisi seperti inilah kehadiran negara diuji. Mitigasi bencana tidak cukup dilakukan melalui imbauan. Keselamatan masyarakat membutuhkan tindakan langsung, mulai dari penetapan zona bahaya, percepatan evakuasi, kesiapan transportasi, hingga penyediaan logistik dan fasilitas pengungsian yang layak.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama dalam penanganan ancaman aktivitas Gunung Sinabung. Ia mendorong percepatan evakuasi bagi masyarakat yang berada di kawasan berbahaya agar segera berpindah menuju lokasi yang lebih aman.

Bobby juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas bagi warga yang harus meninggalkan rumah dan aktivitas sehari-hari. Proses evakuasi tidak boleh berhenti ketika masyarakat tiba di tempat pengungsian. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, tempat tinggal sementara, serta dukungan logistik tersedia secara memadai.

Langkah tersebut menunjukkan pendekatan penanganan bencana yang berorientasi pada manusia. Warga yang mengungsi bukan sekadar angka dalam laporan kebencanaan, melainkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan, kepastian, dan rasa aman. Pemerintah daerah bersama unsur terkait karena itu menyiapkan bantuan logistik, peralatan evakuasi, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan.

Penetapan zona bahaya juga menjadi bagian penting dalam mitigasi. Kawasan berisiko harus dipatuhi berdasarkan rekomendasi teknis. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi secara intensif agar masyarakat memahami bahwa pembatasan aktivitas di wilayah tertentu merupakan langkah perlindungan terhadap ancaman yang dapat berkembang sewaktu-waktu.

Kepala BNPB Suharyanto memperlihatkan pentingnya koordinasi nasional dalam menghadapi perkembangan aktivitas vulkanik. Dalam penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan untuk mengantisipasi dampak yang mungkin dirasakan masyarakat.

Suharyanto menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari respons pemerintah. Penanganan harus dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi dan data lapangan sehingga langkah yang diambil dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar tidak terjadi keterlambatan dalam evakuasi maupun distribusi bantuan.

Perkembangan aktivitas vulkanik menunjukkan bahwa dampaknya tidak selalu terbatas pada kawasan sekitar gunung. Sebaran abu dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, transportasi, hingga layanan penerbangan. Karena itu, respons pemerintah harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan intensif, koordinasi lintas sektor, serta langkah perlindungan yang disesuaikan dengan kondisi aktual.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa mitigasi tidak dapat dilakukan setelah dampak membesar. Perencanaan, kesiapan personel, ketersediaan logistik, dan komunikasi kepada masyarakat harus berjalan secara bersamaan. Kecepatan bertindak menjadi penting, tetapi ketepatan berdasarkan data tetap menjadi dasar agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi warga.

Di tingkat operasional, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menegaskan pentingnya masyarakat mematuhi arahan evakuasi ketika berada dalam kawasan yang dinilai berbahaya. BNPB meminta warga yang berada di zona risiko untuk segera menuju lokasi aman sesuai arahan petugas.

Berton juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan bagian penting dari penyelamatan. Ancaman erupsi tidak hanya berasal dari material yang keluar langsung dari kawah, tetapi juga dapat berupa abu vulkanik dan bahaya lanjutan lainnya. Karena itu, masyarakat perlu mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil risiko dengan kembali ke wilayah terlarang.

Pelaksanaan evakuasi di lapangan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan memiliki peran yang saling melengkapi. Kehadiran berbagai unsur tersebut memastikan proses penyelamatan, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan kawasan dapat berjalan secara terpadu.

Pengalaman penanganan bencana membuktikan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat pemantauan. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan data menjadi tindakan nyata yang cepat, terukur, dan mudah dipahami masyarakat.

Evakuasi yang cepat, logistik yang memadai, dan kepatuhan terhadap zona bahaya merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Ketiganya menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika masyarakat menghadapi ancaman. Pemerintah hadir melalui koordinasi dari pusat hingga daerah serta kerja bersama unsur yang berada di lapangan.

Pada akhirnya, bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, risiko korban dapat ditekan apabila negara mampu bertindak cepat, terukur, dan terkoordinasi. Respons pemerintah dalam menghadapi ancaman aktivitas vulkanik memperlihatkan bahwa keselamatan warga tetap ditempatkan sebagai prioritas. Dengan kesiapsiagaan yang kuat, negara hadir bukan hanya setelah bencana terjadi, tetapi sejak ancaman muncul, untuk melindungi warga melalui evakuasi, logistik, dan pengamanan zona bahaya.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Yohanis Pigome*

Keamanan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Papua. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan lingkungan yang stabil agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Karena itu, menjaga kondusivitas keamanan bukan hanya menjadi kepentingan aparat, melainkan kebutuhan seluruh masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) memandang penyanderaan tersebut telah melampaui persoalan keamanan karena menyentuh martabat dan kemanusiaan masyarakat Papua. Ia menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi korban tindakan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan. Menurutnya, apabila kepentingan rakyat benar-benar menjadi dasar perjuangan, maka keselamatan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan kelompok rentan, semestinya menjadi prioritas utama.

Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat adat agar kekerasan tidak terus berlangsung di tanah Papua. Masyarakat menginginkan agar persoalan keamanan ditangani melalui mekanisme hukum dan tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Ketegasan terhadap pelaku kekerasan penting dilakukan, tetapi harus tetap diarahkan melalui penegakan hukum agar tidak menciptakan siklus pembalasan yang justru semakin merugikan masyarakat.

Persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia menilai eskalasi kekerasan kelompok bersenjata semakin mengancam keselamatan Orang Asli Papua. Menurut pandangannya, ancaman tersebut tidak hanya menyasar warga pendatang, warga negara asing, maupun aktivis rohani, tetapi juga masyarakat Papua sendiri, terutama mereka yang memilih tidak bergabung dengan kelompok bersenjata.

Pernyataan Kirenius menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepentingan langsung terhadap terciptanya stabilitas keamanan. Kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan justru dapat menghasilkan dampak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Ketika warga lokal merasa terancam di tanahnya sendiri, ruang kehidupan masyarakat menjadi semakin terbatas dan berbagai aktivitas pembangunan ikut terdampak.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman Papua. Kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah umat di pelosok Papua, dinilai dapat memberikan dampak luas terhadap keberlangsungan pelayanan masyarakat sekaligus citra Papua di mata dunia. Peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti pada korban langsung, tetapi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan sosial dan kemanusiaan.

Upaya tersebut salah satunya terlihat melalui patroli dialogis Polsek Mulia di Kabupaten Puncak Jaya. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menekankan pentingnya patroli rutin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus membangun komunikasi langsung dengan warga. Ia juga mendorong masyarakat agar segera melaporkan setiap persoalan keamanan kepada aparat sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi keamanan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan hubungan antara aparat dengan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Partisipasi warga dalam memberikan informasi mengenai potensi gangguan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih responsif.

Di Yahukimo, langkah Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dalam menangani kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan pentingnya respons cepat dan terukur. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Kepala Operasi Damai Cartenz menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus terus dilakukan berdasarkan informasi dan keterangan yang diperoleh di lapangan serta sesuai prosedur hukum.

Penanganan seperti ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum. Aparat perlu terus menunjukkan profesionalisme, sementara masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kolaborasi tersebut dapat mencegah munculnya kepanikan maupun tindakan balasan yang berpotensi memperburuk situasi.

Karena itu, dukungan terhadap upaya menjaga keamanan Papua harus ditempatkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Aparat memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sedangkan tokoh masyarakat memperkuat pesan perdamaian dan masyarakat menjaga lingkungan agar tetap kondusif.

Papua tidak membutuhkan konflik berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan ruang yang aman untuk bekerja, belajar, beribadah, memperoleh pelayanan kesehatan, serta membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, setiap aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil harus dihentikan dan setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme yang berlaku.

Dengan keamanan yang semakin kuat, pembangunan Papua memiliki fondasi yang lebih kokoh. Keberadaan negara yang konsisten, aparat yang profesional, serta dukungan tokoh adat dan agama dapat menjadi kekuatan bersama untuk memperluas ruang perdamaian. Pada akhirnya, Papua yang aman bukan hanya tentang berkurangnya gangguan keamanan, tetapi tentang terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat menentukan masa depan dengan penuh keyakinan, menjalani kehidupan secara bermartabat, dan menikmati hasil pembangunan secara berkelanjutan.

*Penulis merupakan Pemerhati kebijakan publik Papua

PAPUA — Tokoh adat dan agama Papua menyerukan penghentian kekerasan kelompok bersenjata yang dinilai semakin merugikan masyarakat sipil. Stabilitas keamanan disebut menjadi kebutuhan bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berlangsung.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut merupakan persoalan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama perempuan, harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan bagian dari konflik bersenjata.

“Kalau benar memperjuangkan rakyat Papua, maka keselamatan rakyat harus menjadi yang utama. Perempuan dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru antarmasyarakat. Penegakan hukum dinilai harus menjadi jalan utama sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memunculkan aksi balasan.

Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, menilai aksi kekerasan kelompok bersenjata semakin berdampak terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut ancaman tidak hanya dirasakan warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup secara damai.

“Ketika masyarakat Papua sendiri menjadi sasaran kekerasan, yang mengalami kerugian adalah rakyat Papua. Karena itu, penghentian kekerasan harus menjadi kepentingan bersama,” kata Kirenius.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di wilayah pedalaman Papua. Kondisi keamanan yang tidak stabil dinilai dapat menyulitkan tenaga pelayanan menjalankan tugas dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, juga memastikan penyelidikan terhadap kasus kekerasan di Yahukimo terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab sesuai hukum.

Stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan Papua. Situasi kondusif memungkinkan masyarakat bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan ekonomi secara lebih aman.

Karena itu, sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat perdamaian. Papua membutuhkan keamanan agar pembangunan terus berjalan dan generasi mudanya memiliki masa depan yang lebih aman dan sejahtera. (*)

PAPUA — Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah masih adanya gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Stabilitas dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi terus berjalan.

Perhatian terhadap keamanan kembali mengemuka setelah sembilan perempuan asli Suku Amungme dilaporkan menjadi korban penyanderaan kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Hampir satu bulan berlalu, keluarga dan masyarakat masih menantikan kepastian kondisi para korban.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyentuh martabat masyarakat Papua. Ia menegaskan masyarakat sipil tidak seharusnya menjadi korban konflik bersenjata.

“Jika mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua, maka rakyat Papua seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban kekerasan,” ujarnya.

Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, turut menyoroti ancaman kelompok bersenjata terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut kekerasan tidak hanya berdampak kepada warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup damai.

“Kalau kekerasan terus terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Papua sendiri. Karena itu, keamanan harus menjadi kepentingan bersama,” kata Kirenius.

Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di pedalaman Papua. Ia menilai kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menunjukkan bahwa kekerasan dapat menghambat pelayanan bagi masyarakat.

Di Yahukimo, Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di Dekai terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Penguatan keamanan di Papua dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembangunan. Situasi kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pembangunan Papua. (*)

Oleh: Markus Wenda*

Keamanan Papua merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan keamanan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, upaya menjaga Papua tetap aman dan kondusif menjadi tanggung jawab bersama. Negara melalui pemerintah dan aparat keamanan terus menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan tanpa terganggu oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata.

Penyanderaan sembilan perempuan asli Suku Amungme di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap upaya penyelesaian persoalan keamanan Papua. Hampir satu bulan tanpa kepastian mengenai kondisi para korban tentu menjadi beban berat bagi keluarga dan masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa aksi kekerasan tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat, terlebih ketika perempuan dan masyarakat sipil menjadi korban.

Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah keamanan, tetapi telah menyentuh aspek kemanusiaan dan martabat masyarakat Papua. Pandangan tersebut memperlihatkan semakin kuatnya suara masyarakat adat yang menghendaki agar kekerasan dihentikan dan masyarakat sipil mendapatkan perlindungan. Apabila kelompok bersenjata benar-benar mengklaim memperjuangkan kepentingan rakyat Papua, maka keselamatan masyarakat semestinya menjadi kepentingan yang paling utama.

Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran strategis untuk memastikan hukum tetap hadir dan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ancaman seorang diri. Upaya aparat dalam merespons berbagai gangguan keamanan menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kehadiran aparat di wilayah rawan, pengamanan masyarakat, penyelidikan terhadap kasus kekerasan, serta pengejaran terhadap pelaku merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan ruang kehidupan yang lebih aman bagi masyarakat Papua.

Perspektif serupa disampaikan tokoh agama Nasrani sekaligus tokoh adat senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya aksi kekerasan yang tidak hanya mengancam warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua. Menurutnya, masyarakat lokal yang tidak bersedia bergabung dengan kelompok bersenjata juga dapat menjadi sasaran ancaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan justru berpotensi merusak kehidupan masyarakat Papua sendiri.

Kirenius juga menyoroti dampak kekerasan terhadap pelayanan keagamaan di wilayah pedalaman. Peristiwa terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA berkewarganegaraan Amerika Serikat yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menjadi salah satu contoh bahwa gangguan keamanan dapat memberikan dampak luas. Tidak hanya menghilangkan nyawa, kekerasan juga dapat menghambat pelayanan sosial, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aktivitas kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil.

Karena itu, dukungan terhadap stabilitas keamanan harus dipandang sebagai bagian dari agenda pembangunan Papua. Infrastruktur yang dibangun pemerintah, fasilitas kesehatan yang diperluas, akses pendidikan yang ditingkatkan, serta aktivitas ekonomi masyarakat membutuhkan situasi keamanan yang terjaga. Tanpa keamanan, berbagai capaian pembangunan akan menghadapi hambatan dan masyarakat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

Langkah kepolisian di Puncak Jaya melalui patroli dialogis juga memperlihatkan pentingnya pendekatan keamanan yang dekat dengan masyarakat. Kapolsek Mulia Ipda Hasan Andarek menegaskan bahwa patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mengajak warga bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Pendekatan ini penting karena keamanan yang berkelanjutan membutuhkan kehadiran negara sekaligus partisipasi masyarakat.

Masyarakat juga perlu melihat bahwa upaya aparat tidak semata-mata berbentuk tindakan penegakan hukum. Patroli, komunikasi dengan warga, pemetaan wilayah rawan, respons cepat terhadap laporan, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas. Keamanan yang dibangun melalui komunikasi dan kehadiran di tengah masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya gangguan menjadi konflik yang lebih besar.

Di Yahukimo, respons Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo terhadap kasus penganiayaan berat terhadap seorang warga juga menunjukkan bahwa setiap gangguan keamanan mendapatkan perhatian. Aparat melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti, serta mengejar pihak yang diduga bertanggung jawab. Penanganan secara terukur dan berdasarkan prosedur hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian serta tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri.

Pada titik inilah sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi semakin penting. Suara para pemimpin lokal seperti Ketua LEMASA dan Kirenius Telenggen menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kepedulian besar terhadap terciptanya perdamaian. Dukungan masyarakat terhadap keamanan juga menjadi modal sosial bagi pemerintah dan aparat untuk mempercepat pemulihan stabilitas di wilayah yang masih menghadapi gangguan.

Papua pada akhirnya membutuhkan kedamaian yang nyata, bukan konflik berkepanjangan. Masyarakat berhak bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, menjalankan kegiatan ekonomi, dan membangun masa depan tanpa rasa takut. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak tersebut terlindungi, sementara masyarakat memiliki peran menjaga lingkungan masing-masing tetap kondusif.

Dengan konsistensi pemerintah dalam menjaga keamanan, profesionalisme TNI-Polri dalam melindungi masyarakat, serta dukungan tokoh adat dan agama, Papua memiliki peluang semakin besar untuk keluar dari bayang-bayang konflik. Keamanan bukan sekadar persoalan penindakan, melainkan prasyarat untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Papua yang aman adalah Papua yang memberi ruang bagi rakyatnya untuk maju, sejahtera, dan menatap masa depan dengan optimisme.

*Penulis merupakan Aktivis masyarakat adat Papua

Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengatakan pemerintah menyiapkan peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas strategis hingga 2040-2045.

Program tersebut diproyeksikan memiliki potensi investasi mencapai sekitar USD618 miliar dan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat struktur industri nasional.

“Ada 28 komoditas dalam rencana payung besar program kita sampai 2040-2045. Konsolidasi terhadap ini ada kurang lebih USD618 miliar kalau sektor hilirisasi investasinya kita dorong. Untuk lebih focusing lagi, dalam RPJM kita squeeze menjadi 15 komoditas,” ujar Todotua.

Peta jalan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari minyak dan gas bumi, mineral, kelautan, agrikultur hingga perkebunan. Pemerintah menyusun strategi berdasarkan potensi cadangan sumber daya alam serta posisi komoditas Indonesia di pasar global.

Dari 28 komoditas dalam rencana besar tersebut, sebanyak 15 komoditas akan menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Todotua menjelaskan pemerintah menyiapkan tiga strategi utama dalam mendorong investasi hilirisasi, yakni perencanaan, eksekusi, serta strategi perizinan dan pemberian insentif. Pemetaan juga mempertimbangkan sebaran sumber daya alam dan industri pendukung di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita mengerti sebarannya dimana potensinya dimana sehingga nanti inilah yang akan menjadi design planning dalam kita mendorong apa namanya konsep hilirisasi. Perencanaannya ini memang kita butuhkan supaya kita mengerti strateginya,” sambung Todotua.

Hilirisasi juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Pemerintah ingin membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

“Sumber daya alam yang kita punya selama ini banyak diolah di luar dan nilai tambahnya di luar. Kita harapkan dengan mendorong hilirisasi, keseluruhan ekosistem supply chain-nya bisa terjadi di negara kita, sehingga ekspor naik dan kita punya kekuatan,” tegas Todotua.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, menilai kebijakan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus menggencarkan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri nasional, dan mendorong posisi Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah menyiapkan tiga strategi investasi hilirisasi, yaitu perencanaan, eksekusi, serta kebijakan perizinan dan pemberian insentif.

“Pertama itu berbicara perencanaan. Kemudian kita melihat juga planning perencanaan ini, sisi eksekusinya. Yang ketiga itu kita melihat juga karena dalam hal ini kapasitas kita sebagai pemerintah regulator, tentunya kita juga akan melihat bagaimana mengenai strategi perizinan dan juga strategi insentif,” ujar Todotua.

Menurut Todotua, pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi terhadap 28 komoditas strategis hingga 2045 dengan potensi nilai investasi mencapai US$618 miliar.

“Ada 28 komoditas dalam rencana payung besar program kita sampai 2040–2045. Konsolidasi terhadap ini ada kurang lebih US$618 miliar kalau sektor hilirisasi investasinya kita dorong. Untuk lebih focusing lagi, dalam RPJM kita squeeze menjadi 15 komoditas,” katanya.

Roadmap ini mencakup pemetaan cadangan sumber daya, posisi Indonesia di pasar global, serta industri pendukung di lima pulau besar. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sektor migas, mineral, kelautan, dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional, yakni meningkatkan nilai tambah kekayaan alam dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

Melalui hilirisasi yang terencana dan terintegrasi, Indonesia diharapkan tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat kemandirian industri, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global.