Oleh : Aditya Akbar )*

Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi yang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saat tahun ajaran baru dimulai.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalan bersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenaga kesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah.

Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan dan imunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah.

Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkan mampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.

Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagai momentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi.

Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagi ratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hingga kelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahun terakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadap berbagai penyakit menular.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai langkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif.

Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicu kembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan.

Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat imunisasi yang belum optimal. Pengalaman terjadinya wabah campak dan polio di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa imunisasi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit berbahaya.

Sementara itu, pada kelompok anak sekolah pemerintah masih menunggu dimulainya tahun ajaran baru untuk memperoleh data cakupan imunisasi 2026. Meski demikian, integrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis diyakini dapat meningkatkan capaian dibandingkan tahun sebelumnya serta memperkuat pemantauan kesehatan peserta didik.

Perhatian pemerintah juga diberikan kepada kelompok dewasa, khususnya ibu hamil. Pada 2026, cakupan imunisasi ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat imunisasi ibu hamil yang relatif rendah sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar juga terlihat dari peluncuran Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi di Papua Barat. Program tersebut bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi anak sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat hingga ke wilayah kampung.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dominggus Mandacan juga menegaskan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang tidak hanya melayani penimbangan balita dan imunisasi, tetapi juga mendukung berbagai bidang pelayanan dasar lainnya. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pada akhirnya, integrasi Cek Kesehatan Gratis dan imunisasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Keberhasilan peningkatan cakupan imunisasi selama setahun terakhir menjadi modal penting menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan mengikuti imunisasi secara lengkap menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Arif Nugroho )*

Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampu memperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu layanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunan cakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan dua program yang dilakukan secara terpisah.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbeda menyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsung hampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlah daerah.

Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut dengan menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasi kepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkan aspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperoleh perlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap.

Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteri dan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasi mengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjaga kekebalan kelompok di masyarakat.

Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktor penting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasi maupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia.

Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akses layanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif.

Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang.

Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksin dalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuk tiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuat optimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusan ribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakan tersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hak memperoleh pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak.

Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak boleh dikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan.

Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan imunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengan koordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak pendidikan tanpa harus saling bertentangan.

Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkah penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukungan masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi anak sekolah pada tahun 2026 guna memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan angka imunisasi nasional. Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan kedua program secara terpisah pada tahun sebelumnya menimbulkan kendala dalam pemanfaatan sumber daya manusia di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG dan imunisasi secara bersamaan pada tahun 2025 menyebabkan benturan jadwal dan tenaga kesehatan di sekolah-sekolah.

“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi program akan membuat layanan kesehatan di sekolah lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru. Pemerintah juga akan menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 untuk meningkatkan cakupan vaksin difteri dan tetanus.

“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” ujar Budi.

Selain itu, pemerintah memanfaatkan sejumlah momentum nasional seperti Pekan Imunisasi Dunia, Hari Anak Nasional, HUT Kemerdekaan RI, dan Hari Kesehatan Nasional untuk memperluas layanan imunisasi. Program imunisasi nasional saat ini telah mencakup 14 antigen dengan tambahan vaksin PCV, HPV, dan rotavirus.

“Sejak kami masuk ada tiga jenis vaksin baru atau antigen yang kita berikan, yaitu PCV, HPV, dan Rotavirus,” kata Budi.

Data hingga Mei 2026 menunjukkan cakupan imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi sampai bulan Mei ya. Kita berhasil meningkatkan 5,8 persen dibandingkan pencapaian imunisasi tahun 2025 untuk periode yang sama,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah daerah seperti Aceh, Papua, Sumatera Barat, dan Jawa Timur, khususnya pada kelompok bayi dan ibu hamil.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

“Keberadaan Posyandu harus terus kita dukung. Kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata bahwa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Ia menegaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.****

Jakarta – Pemerintah akan mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi anak sekolah mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional sekaligus memaksimalkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa selama tahun 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak usia sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan program imunisasi dan CKG yang berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan benturan jadwal dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal.

“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujar Menkes.

Ia mengatakan penggabungan kedua program tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan di sekolah dapat berlangsung lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru.

Selain integrasi program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 dengan fokus meningkatkan cakupan imunisasi difteri dan tetanus.

“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” kata Menkes.

Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk memperluas cakupan imunisasi. Pada Pekan Imunisasi Dunia April 2026, sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah menerima layanan imunisasi.

“Yang pertama sudah kita lakukan di bulan April yaitu Pekan Imunisasi Dunia, 130 ribu anak dan 17 ribu dewasa itu terlayani,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Hari Anak Nasional, pemerintah menargetkan tambahan imunisasi bagi 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Kesehatan Nasional.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mendukung penguatan program imunisasi, termasuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meminta sertifikat imunisasi dalam proses SPMB 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.

“Imunisasi merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak siswa karena status imunisasi yang belum lengkap.

“Hak memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Pendekatan yang harus dikedepankan adalah edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, bukan pembatasan akses pendidikan,” tegasnya.

Amure berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan anak dan pemenuhan hak pendidikan sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena persoalan administrasi kesehatan.****

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pendidikan sering kali dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan jauh lebih luas karena mencakup pembentukan karakter, mental, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompetitif, kemampuan akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab berbagai tantangan masa depan. Bangsa yang kuat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, disiplin, empati, dan budi pekerti yang baik.

Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas makna pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter yang kuat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menanamkan mental tangguh kepada para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, anak-anak Indonesia harus memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup dan tidak mudah menyerah meskipun berasal dari latar belakang yang penuh keterbatasan.

Ia memandang bahwa pendidikan harus mampu membangun rasa percaya diri dan optimisme peserta didik. Dengan mental yang kuat, seorang anak akan lebih siap menghadapi berbagai hambatan serta memiliki keyakinan bahwa masa depan dapat diubah melalui usaha dan kerja keras.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik semata. Sekolah harus menjadi ruang yang membantu peserta didik mengenali potensi dirinya sekaligus mengembangkan karakter yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata.

Pembentukan mental tangguh menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini. Tekanan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga derasnya arus informasi di era digital menuntut kemampuan adaptasi yang semakin tinggi.

Karena itu, pendidikan karakter perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Ketika siswa memiliki ketahanan mental yang baik, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain membangun ketangguhan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Karakter disiplin menjadi fondasi yang akan menentukan keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia mengungkapkan, ribuan siswa yang mengikuti program tersebut mengalami perubahan positif, terutama dalam aspek kedisiplinan dan kepercayaan diri.

Ia melihat bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membantu peserta didik membangun kebiasaan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi akademik, perubahan tersebut juga terlihat dalam cara mereka berinteraksi, menghargai aturan, dan memandang masa depan.

Menurut Gus Ipul, meningkatnya rasa percaya diri menjadi salah satu capaian penting dari program ini. Anak-anak yang sebelumnya merasa minder karena kondisi sosial ekonomi keluarga mulai berani menunjukkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Lebih jauh, pendidikan karakter juga memiliki peran dalam memperkuat kohesi sosial. Nilai-nilai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan atau termarjinalkan. Bagi mereka, pendidikan tidak hanya membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun kembali harga diri dan harapan hidup.

Pengalaman tersebut tercermin dalam pandangan Eri Suwiryo, warga Samarinda yang menyaksikan secara langsung dampak sosial dari Sekolah Rakyat terhadap cucu satu-satunya yang yatim piatu, Nur Asyifa. Ia menilai, Sekolah Rakyat mampu membangkitkan mental kaum marginal yang selama ini sering merasa terpinggirkan dari berbagai kesempatan.

Ia melihat bahwa kehadiran Sekolah Rakyat memberikan semangat baru bagi cucunya yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membangun keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berkembang.

Sekolah Rakyat pada akhirnya berperan sebagai ruang pemberdayaan yang membantu membangun karakter, memperkuat mental, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masa depan peserta didik.

Di tengah upaya mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul, pembentukan mental dan budi pekerti harus menjadi prioritas yang sejajar dengan peningkatan kualitas akademik. Keduanya merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Keberhasilan pendidikan yang sejati terletak pada kemampuan melahirkan generasi yang berkarakter, bermental tangguh, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Karena itu, Sekolah Rakyat layak dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

Dengan menempatkan pembentukan mental dan budi pekerti sebagai bagian utama dari proses pendidikan, program ini berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan ketahanan menghadapi tantangan masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Oleh: Bagas Nurahman)*

Sekolah Rakyat hadir sebagai model pendidikan sosial yang dirancang untuk membentuk manusia secara utuh, tidak hanya unggul dalam aspek kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang kuat. Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Konsep pendidikan yang dikembangkan dalam Sekolah Rakyat menempatkan peserta didik sebagai individu yang harus tumbuh secara seimbang antara kemampuan intelektual dan pembentukan karakter. Karena itu, selain memperoleh materi pembelajaran akademik, para siswa juga dibekali nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas dan keberlanjutan program tersebut terus dilakukan melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor dalam memperluas akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan mengenai sinergi tersebut berlangsung dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan yang mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, mengatakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul dan berkarakter. Melalui berbagai program pemberdayaan sosial, pemerintah terus memperluas akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang memiliki peran strategis. Selain memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan semangat untuk terus berkembang. Pendekatan pendidikan yang diterapkan diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Keberadaan Sekolah Rakyat sekaligus menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini terus berkembang sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penguatan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus penting dalam kerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meningkatkan kompetensi, dan memperluas kesempatan kerja di masa mendatang.

Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Melalui pengembangan kurikulum, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan masyarakat, kampus dapat menjadi mitra penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi sekaligus berkarakter kuat.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Digital (LP2MD) Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Tino Rahardian, mengatakan komitmen institusinya untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan berbasis desa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari tingkat akar rumput agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai kampus yang terus berkembang, Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor tengah menyiapkan program satu sarjana untuk satu desa di Kabupaten Bogor. Program tersebut dirancang untuk menjangkau ratusan desa dan menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang terdidik, produktif, serta mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Inisiatif tersebut sejalan dengan semangat Sekolah Rakyat yang menempatkan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial. Melalui akses pendidikan yang lebih luas, masyarakat desa diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor juga menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi unggul.

Lebih dari sekadar meningkatkan kemampuan akademik, pendidikan masa depan harus mampu membentuk karakter yang kuat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, generasi muda membutuhkan bekal berupa integritas, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Dengan dukungan berbagai kolaborasi strategis, termasuk bersama Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Sekolah Rakyat diharapkan terus berkembang menjadi wadah pembinaan generasi bangsa yang unggul. Melalui perpaduan antara kecerdasan dan karakter, program ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial..

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter melalui pembiasaan hidup bersih, mandiri, disiplin, dan gotong royong. Program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Komitmen tersebut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial (Kemensos) membuka peluang kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Visi Nusantara Bogor untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa serta memperluas akses pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Sekolah Rakyat ini program prioritas Bapak Presiden yang dimaksudkan untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” ujar Agus Jabo.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus diperkuat dengan program pemberdayaan yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.

“Saya berkomitmen sama Pak Menteri, kalau kemudian bansos terus-menerus dipertahankan ini tidak produktif. Kita mau hijrah. Masyarakat miskin yang masih produktif kita intervensi, kita berdayakan,” katanya.

Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa dibimbing untuk menerapkan pola hidup bersih, menjaga kesehatan, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi emas yang unggul dan berkualitas,” ujar Arifah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak melalui pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai menjadi fondasi penting dalam menyiapkan pemimpin bangsa di masa depan.

Melalui pembentukan karakter yang menekankan hidup bersih, kemandirian, dan gotong royong, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kesiapan menjadi agen perubahan bagi masyarakat.

(*/rls)

Jakarta – Pengamat Sosial, Moh Habibi menilai Program Sekolah Rakyat berasrama memiliki peran penting dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan daya saing anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pendidikan berasrama dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan karakter karena siswa mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Penilaian tidak cukup hanya pada aspek pengetahuan. Harus ada keseimbangan antara knowledge, skill, dan attitude agar siswa siap menghadapi tantangan setelah lulus,” kata Habibi.

Menurut Habibi, pendekatan pendidikan berbasis capaian atau Outcome Based Education (OBE) menjadi salah satu model yang relevan diterapkan dalam Sekolah Rakyat.

Melalui pendekatan tersebut, proses pembelajaran mendorong pengembangan keterampilan praktis dan pembentukan sikap yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan bermasyarakat maupun dunia kerja.

Sejalan dengan penguatan pendidikan karakter, pemerintah juga terus memperkuat pembinaan siswa Sekolah Rakyat melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial bersama TNI saat ini tengah menyiapkan program pembentukan karakter yang melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil) untuk memberikan pembinaan kepada siswa di berbagai Sekolah Rakyat.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa pembinaan tersebut penting untuk mendukung perubahan perilaku siswa menuju kebiasaan yang lebih tertib dan teratur.

“Karena memang kita butuh. Sejak awal Pak Menteri (Menteri Sosial Saifullah Yusuf) itu justru untuk mendisiplinkan dari habitat lama ke habitat baru di Sekolah Rakyat itu memang butuh pembinaan. Dan sejak awal kita sudah minta sebetulnya ke TNI/Polri untuk ikut terlibat dalam proses pembinaan itu. Jadi kalau kemudian kedepan nanti kita melaksanakan ini ya enggak ada masalah, itu (sesuai) Inpres (Inpres Nomor 8 Tahun 2025),” jelasnya.

Pembinaan yang diberikan tidak hanya mencakup aspek kedisiplinan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Habibi menilai kombinasi antara pendidikan akademik, pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan praktis akan menjadi modal penting bagi siswa Sekolah Rakyat untuk meningkatkan daya saing mereka di masa depan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari orang tua dan masyarakat agar program ini dapat berjalan optimal. Menurutnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

“Orang tua perlu memahami bahwa pendidikan merupakan jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, karena itu, semua pihak perlu mendukung program ini,” katanya.

[w.R]

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Ketahanan pangan semakin menjadi isu strategis di tengah meningkatnya tantangan global yang memengaruhi rantai pasok pangan dunia. Berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi krisis pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, serta meningkatnya jumlah penduduk dunia. Dalam situasi tersebut, Indonesia memilih mengambil langkah progresif dengan memperkuat swasembada pangan sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa sekaligus pilar penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah berkomitmen menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan dengan melibatkan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian sebagai bentuk penegasan bahwa sektor pangan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Menurut Presiden, bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai gejolak global.

Dalam pandangan Presiden, persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Ketika dunia menghadapi ancaman kelangkaan pangan, kemampuan suatu bangsa untuk menjamin kebutuhan rakyatnya menjadi ukuran penting ketahanan nasional. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan negara.

Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Bahkan, Indonesia mulai menunjukkan kapasitas untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan dunia di tengah meningkatnya ancaman krisis global. Perkembangan ini menjadi indikator bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menghasilkan dampak nyata.

Menurut Presiden, berbagai capaian yang dilaporkan Menteri Pertanian menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia bahkan mulai membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian negara lain terhadap kapasitas produksi Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia bahkan menghubunginya secara langsung terkait surplus pupuk yang dimiliki Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai tampil sebagai pemain penting dalam sektor pangan dan pertanian regional.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Seluruh kebijakan pertanian harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan sektor pangan. Ketahanan pangan yang kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup para petani dan nelayan.

Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Mewakili petani Indonesia, ia menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar adalah penurunan harga pupuk hingga 20 persen. Kebijakan ini dinilai sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan keuntungan usaha tani. Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses terhadap sarana produksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Tidak berhenti pada aspek produksi, pemerintah juga mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu di lahan seluas 870 ribu hektare. Program ini diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja hingga tahun 2029. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas nilai tambah ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain, peran lembaga pangan nasional juga semakin diperkuat. Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa BULOG terus menjalankan berbagai program strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Program tersebut mencakup penyerapan hasil panen petani, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, hingga pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Melalui langkah ini, BULOG tidak hanya berperan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga memastikan harga tetap stabil sehingga menguntungkan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Penguatan swasembada pangan juga mendapat dukungan dari kalangan petani dan nelayan. Ketua KTNA Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan.

Keberhasilan membangun swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah terus mendorong inovasi teknologi, penguatan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pangan.

Pada akhirnya, swasembada pangan berkelanjutan merupakan jalan besar menuju kemandirian Indonesia. Ketika petani semakin sejahtera, produksi meningkat, distribusi berjalan lancar, dan cadangan pangan nasional terjaga, maka Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan global. Dengan fondasi tersebut, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera semakin berada dalam jangkauan.

*) Pemerhati kebijakan pemerintah

Gorontalo – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda sehingga negara harus memastikan ketersediaannya bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, penguatan pangan di sektor pertanian dan perikanan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai garda terdepan penyedia pangan.

“Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor, kita sekarang bantu negara-negara lain. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia, beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar,” ujar Presiden.

Keberhasilan tersebut, lanjut Presiden, menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memainkan peran sebagai salah satu penopang ketahanan pangan global.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan berbagai capaian sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, tingkat kesejahteraan petani mencatat prestasi tertinggi dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

“NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” ujar Amran.

Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Angka tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan penguatan sektor pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha tani di berbagai daerah.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor. Ia menilai perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan semakin kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, serta perluasan peran Indonesia di pasar global, pemerintah optimistis swasembada pangan berkelanjutan dapat terus diwujudkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang berakar kuat dari desa dan sektor pertanian.