Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu terobosan kebijakan strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional. Lebih dari sekadar program bantuan sosial, MBG dirancang untuk menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh banyak sektor secara simultan mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, hingga industri logistik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tantangan distribusi pangan yang kompleks, MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ketahanan rantai pasok pangan nasional.

Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup akses, kualitas, stabilitas pasokan, dan keberlanjutan produksi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menempatkan isu pangan sebagai prioritas strategis nasional. Dalam kerangka tersebut, MBG menjadi instrumen konkret untuk memastikan generasi muda mendapatkan asupan gizi yang memadai sekaligus menciptakan permintaan (demand) yang stabil terhadap produk pangan lokal.

Dengan adanya kebutuhan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan untuk jutaan penerima manfaat terutama pelajar, MBG menciptakan pasar yang pasti bagi petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pangan. Kepastian permintaan ini sangat penting dalam memperkuat fondasi rantai pasok, karena produsen memiliki jaminan penyerapan hasil produksi mereka.

Founder the Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah bukan sekadar upaya perbaikan gizi, melainkan motor penggerak ekonomi desa. Kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan dinilai menciptakan kepastian pasar yang mampu menghidupkan sektor pertanian di tingkat akar rumput.

Menurut Makmun, permintaan yang stabil dari ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberikan peluang bagi desa untuk bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sekaligus menjadi magnet bagi generasi muda untuk kembali melirik sektor pertanian sebagai lini bisnis yang menjanjikan. Kondisi ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Peningkatan kebutuhan komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi hingga pengolahan di tingkat lokal.

Makmun juga menjelaskan dampak lanjutan dari MBG akan terasa kuat dalam menekan laju urbanisasi. Dengan terciptanya ekosistem ekonomi di desa, masyarakat tidak lagi terdorong untuk mencari pekerjaan ke kota besar.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. Dalam proses pengembangannya, program ini terbukti menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru yang masif.

Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Pemerintah menilai angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG, tidak hanya di sektor konsumsi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lonjakan jumlah penerima manfaat membuat kebutuhan rantai pasok pangan meningkat secara signifikan. Setiap hari, program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, mulai dari beras, sayur, daging ayam, telur, hingga susu.

Menurut Dadan, satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 350-kilogram sayur, dan 450 liter susu dalam satu kali proses memasak. Kebutuhan tersebut menciptakan permintaan besar yang berdampak langsung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dadan menjelaskan, aktivitas ekonomi lokal juga ikut bergerak. Saat ini, sekitar 700 ribu hingga 890 ribu orang telah terlibat langsung bekerja di dapur-dapur program MBG di seluruh Indonesia. Selain itu, setiap SPPG melibatkan sedikitnya 15 pemasok bahan pangan yang masing-masing memberdayakan 2 hingga 15 pekerja.

MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga program ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembelian bahan pangan akan mengalir ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan pengolahan pangan.

Keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam penyediaan makanan mulai dari katering sekolah hingga pengolahan bahan baku menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Aktivitas ekonomi di tingkat lokal meningkat, perputaran uang di desa dan kota kecil bertambah, serta ketimpangan antarwilayah dapat ditekan.

Selain itu, dengan meningkatnya asupan gizi anak-anak, kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar juga meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar penyediaan makanan bagi pelajar. Ia merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok pangan nasional, mendorong produksi lokal, meningkatkan stabilitas harga, serta menciptakan dampak ekonomi yang luas. Dengan perencanaan matang, tata kelola transparan, dan kolaborasi lintas sektor, MBG dapat menjadi motor penggerak transformasi sistem pangan Indonesia. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar program ini mampu memperkuat kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Andrea Yuli Utami *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial untuk memastikan pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, melainkan juga instrumen strategis pembangunan ekonomi yang berdampak luas pada penguatan rantai pasok dan kedaulatan pangan nasional. Terutama bagi Indonesia yang memiliki basis pertanian besar dan struktur ekonomi yang masih menghadapi ketimpangan antara desa dan kota, MBG hadir sebagai katalis yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan sektor hulu pangan. Program ini menempatkan pangan sebagai poros pembangunan, bukan hanya sebagai komoditas konsumsi, tetapi sebagai fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai MBG telah mendorong tumbuhnya sektor pertanian melalui terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dampak tersebut tercermin pada kinerja makro ekonomi nasional kuartal keempat 2025 yang tumbuh 5,39 persen secara tahunan, dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto meningkat 6,12 persen. Di balik angka makro tersebut, sektor pertanian mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 5,33 persen, jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan ini tidak terlepas dari terserapnya produk pertanian oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung operasional MBG.

Pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan 2023 menunjukkan adanya perubahan struktural dalam permintaan pangan. Mitra pengelola SPPG dan pelaku usaha mulai berinvestasi di hulu, seperti pertanian dan peternakan, untuk menjamin keberlanjutan pasokan. Investasi ini bukan hanya respons jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang agar kebutuhan pangan MBG tidak mengganggu stabilitas harga di pasar umum. Dengan meningkatnya kapasitas produksi petani lokal, ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan impor.

Selain menguatkan sektor hulu, MBG juga memberikan dampak nyata pada rantai nilai di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah. Keterlibatan UMKM dalam pengolahan, distribusi, hingga penyediaan bahan pangan memperluas manfaat ekonomi program ini. Partisipasi perempuan menjadi salah satu dimensi penting dalam ekosistem MBG. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan lebih dari separuh tenaga kerja di dapur SPPG adalah perempuan, menandakan terbukanya ruang ekonomi baru yang lebih setara. Peningkatan pendapatan rumah tangga melalui partisipasi perempuan ini berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan sosial.

Skala program yang terus berkembang memperkuat signifikansi MBG sebagai kebijakan nasional. Dengan lebih dari 23 ribu unit SPPG yang telah beroperasi dan sekitar 1,4 juta tenaga kerja terserap secara langsung, MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta orang pada akhir 2026. Implementasi oleh pemerintahan Prabowo SubiantodanGibran Rakabuming Rakamenempatkan program ini sebagai salah satu pilar utama pembangunan manusia dan ekonomi berbasis pangan.

Dari perspektif pembangunan desa, Founder Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, melihat MBG berpotensi menciptakan kepastian pasar bagi petani. Permintaan pangan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG membuka peluang desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Aktivitas produksi, distribusi, dan pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal meningkat seiring kebutuhan komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya. Dampak lanjutannya adalah penekanan laju urbanisasi serta terbukanya ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian yang selama ini kurang diminati.

Namun, peluang besar tersebut tetap memerlukan dukungan kebijakan lanjutan. Akses pembiayaan yang lebih mudah, adopsi teknologi pertanian, dan kemitraan usaha yang adil menjadi prasyarat agar petani dan pelaku desa dapat memanfaatkan momentum MBG secara optimal. Dengan dukungan ini, maka manfaat ekonomi tidak akan terkonsentrasi pada pihak tertentu, tetapi turut dirasakan oleh para petani tetap berperan penting dalam rantai pasok.

Di sisi lain, dimensi utama MBG sebagai program pemenuhan gizi tidak boleh diabaikan. Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Sulaeman, menegaskan bahwa pemenuhan gizi harian anak berkontribusi langsung pada peningkatan kemampuan kognitif dan prestasi akademik. Bukti ilmiah internasional menunjukkan anak dengan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik dan performa akademik yang lebih stabil. Pengalaman negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) melalui program makan sekolah nasional, memperlihatkan bahwa keterlibatan sekolah dalam pemenuhan gizi mampu meningkatkan kesiapan belajar sekaligus kesehatan anak.

Program MBG dirancang secara matang untuk dapat mengintegrasikan tujuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Keterlibatan UMKM, petani, dan produsen pangan lokal dalam rantai pasok menjadikan program ini bukan sekadar belanja sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kedaulatan pangan. Dengan rantai pasok yang tangguh, produksi pangan domestik yang kuat, serta sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan MBG sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Pada titik inilah MBG menemukan maknanya yang paling strategis: menghubungkan meja makan anak-anak Indonesia dengan kedaulatan pangan bangsa.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan dalam negeri

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Februari 2026, program ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta penerima paling lambat Desember 2026. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG dinilai menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional.

Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menilai dampak lanjutan MBG terasa kuat di sektor hulu, khususnya pertanian dan ekonomi desa. Ia menyebut kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan menciptakan kepastian pasar bagi petani.

“Dengan adanya permintaan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG, desa memiliki peluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian,” kata Makmun.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan terhadap komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal. Kondisi tersebut diyakini mampu menekan laju urbanisasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Makmun juga menekankan pentingnya dukungan lanjutan berupa akses pembiayaan, teknologi, dan kemitraan usaha agar peluang ekonomi yang tercipta dari MBG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani, termasuk kalangan muda.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan program pemeriksaan kesehatan gratis dan pemerataan pendidikan. Ia mengungkapkan, saat ini dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasional telah mencapai 22.275 unit, sementara 13.829 unit lainnya dalam proses penilaian dan pengajuan.

“Dengan kondisi sekarang saja, MBG telah ada dapur SPPG yang operasional sebanyak 22.275 unit. Dalam proses penilaian dan pengajuan ada 13.829 unit. Dari 22.000 dapur yang berjalan, sudah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja,” ujar Presiden Prabowo.

Setiap dapur SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG, tidak hanya di sektor konsumsi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.

Di tingkat daerah, implementasi program terus diperkuat. SPPG Dawuan 2 UUT Beef di Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, resmi mendistribusikan MBG perdana pada Jumat (20/2). Owner SPPG UUT Beef Dawuan, H Bastoni, menegaskan seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan sesuai standar keamanan pangan.

“Kami telah menyiapkan sarana, prasarana, hingga armada transportasi untuk menjamin kelancaran distribusi. Termasuk sistem sanitasi air yang sudah menggunakan mesin reverse osmosis (RO),” ujarnya.

Ia menjelaskan seluruh pegawai dan relawan telah mengikuti pelatihan personal higiene melalui praktik langsung di dapur pusat. Selain itu, seluruh tenaga kerja diwajibkan mengikuti Sertifikasi Layak Higiene dan Sanitasi serta Sertifikasi Layak Penggunaan Air Pakai sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu.

“Pendekatan praktik langsung penting agar pegawai memiliki pemahaman teknis yang komprehensif dan mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelas Bastoni.

Dari sisi perdagangan, Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyebut MBG memberikan kepastian permintaan yang memotivasi peternak ayam, termasuk pelaku UMKM, untuk meningkatkan produksi. “Karena permintaan menjadi pasti. Kalau dulu permintaan naik turun tergantung pasar,” kata Budi.

Ia menambahkan, peningkatan produksi membuat harga daging ayam relatif terkendali karena pasokan bergerak linear dengan permintaan. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional daging ayam berada di kisaran Rp40.259 per kilogram. Meski sedikit melampaui harga acuan Rp40.000 per kilogram, pemerintah memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.

“Tapi kita minta diantisipasi. Meskipun Lebaran atau Nataru, pasokan harus terjaga. Jadi ketika permintaan melonjak, ya tetap harus harga stabil,” ujarnya.

Dengan kepastian pasar, penguatan distribusi, serta dukungan infrastruktur dan standar mutu di tingkat dapur, MBG dinilai menjadi instrumen strategis dalam memperkuat swasembada pangan. Pemerintah menegaskan program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan kerakyatan.

SURABAYA — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan ketersediaan pangan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar strategis menuju swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dipimpin Zulkifli Hasan dan Khofifah Indar Parawansa.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan seluruh pemerintah daerah wajib mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Seluruh pemerintah daerah, bersama 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat,” ujarnya Zulkifli.

Ia menekankan, dukungan tersebut mencakup penguatan ketersediaan pangan, akses rantai pasok, jaminan keamanan dan mutu, hingga penanganan limbah kemasan.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG Daerah diminta segera melakukan pendampingan, memfasilitasi percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan data terintegrasi.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 harus terjaga.

“Harga pangan tidak boleh naik, bahkan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra agar gejolak pasar terkendali,” tegasnya.

Gubernur Khofifah menyampaikan, cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 8,4 juta jiwa.

Hingga Februari 2026 terdapat 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.125 unit operasional dan 214 dalam tahap persiapan. Sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS, didukung 145.946 petugas di seluruh kabupaten/kota.

“Besarnya skala program harus diiringi jaminan kualitas dan keamanan pangan. Sertifikasi SPPG akan terus kami maksimalkan sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ujar Khofifah.

Pemprov juga membentuk Tim Gerak Cepat untuk memperkuat pengawasan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta penerapan lima kunci keamanan pangan.

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menambahkan, jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi 8,39 juta penerima manfaat. Menurutnya, kualitas layanan menjadi prioritas utama agar anak sekolah, ibu hamil, dan balita mendapatkan asupan aman dan bergizi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar mengungkapkan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menko Pangan. Di Kabupaten Malang, 233 SPPG telah terbangun dan 183 di antaranya sudah berjalan.

Ia optimistis tata kelola MBG yang baik akan menyerap hasil peternakan, pertanian, dan perikanan lokal sehingga memperkuat ekonomi daerah sekaligus menopang swasembada pangan.

Dengan sinergi pusat dan daerah, percepatan MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan insentif Ramadan dan Lebaran 2026. Gelontoran stimulus fiskal dan berbagai program perlindungan sosial dinilai menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi, tekanan inflasi, serta potensi gejolak harga bahan pokok yang kerap terjadi pada periode musiman.

Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen penguatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Momentum Ramadan dan Idulfitri selama ini dikenal sebagai periode krusial bagi perekonomian Indonesia. Perputaran uang meningkat signifikan, aktivitas perdagangan melonjak, dan mobilitas masyarakat mencapai puncaknya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menempatkan kebijakan insentif sebagai instrumen stabilisasi yang terukur, menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus menjaga keseimbangan antara konsumsi, inflasi, dan stabilitas fiskal. Program bantuan sosial, subsidi transportasi, insentif UMKM, hingga stimulus sektor riil menjadi bagian dari orkestrasi kebijakan yang dirancang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam implementasi kebijakan ini.

“Insentif Ramadan yang digelontorkan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Selain itu, perlu diperhatikan juga dampak jangka panjangnya terhadap keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, agar kebijakan ini tidak hanya efektif secara sesaat, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Anis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa stimulus Ramadan dan Lebaran dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus yang disiapkan menjelang Ramadan dan Lebaran bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat kinerja sektor riil dan UMKM. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan inklusif,” kata Airlangga.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam implementasi stimulus.

“Kebijakan stimulus Ramadan dan Lebaran memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun pemerintah perlu memperhitungkan risiko jangka menengah, terutama terkait tekanan inflasi dan keberlanjutan fiskal. Desain kebijakan yang tepat akan menentukan efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan ekonomi,” tutur Rizal.

Kebijakan insentif ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum strategis tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan.

Pesan tersebut menjadi fondasi kuat bagi implementasi kebijakan insentif Ramadan dan Lebaran, agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi terintegrasi dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan panjang.

Dengan orkestrasi kebijakan yang terukur, sinergi lintas sektor, serta komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah, insentif Ramadan dan Lebaran 2026 diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi musiman, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.***

Jakarta – Pemerintah resmi mengucurkan paket insentif ekonomi selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini mencakup dukungan fiskal, stimulus sektor transportasi, serta penguatan stabilitas harga pangan guna memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa insentif Ramadan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, momentum Ramadan harus dimanfaatkan untuk mendorong konsumsi domestik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan fiskal. “Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjaga daya beli selama Ramadan,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan secara intensif agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga memastikan mekanisme distribusi bantuan serta stimulus ekonomi dilakukan secara transparan dan terukur. “Kita ingin kebijakan ini efektif, transparan, dan memberi dampak nyata terhadap ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa paket insentif yang disiapkan pemerintah memiliki nilai signifikan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadan dan arus mudik Lebaran. Ia menyebutkan bahwa stimulus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian nasional. “Insentif ini diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menilai kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat kinerja sektor perdagangan, transportasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat, pemerintah berharap aktivitas ekonomi di berbagai daerah ikut terdorong secara merata. “Dengan kebijakan yang terukur dan tepat sasaran, kita optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian nasional semakin kuat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, pengucuran insentif Ramadan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan sosial. Melalui langkah yang terkoordinasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, pemerintah berharap Ramadan 2026 menjadi momentum penguatan ekonomi domestik sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Momentum Ramadan dan Idulfitri selalu menghadirkan dua wajah sekaligus: spiritual dan ekonomi. Di satu sisi, masyarakat menjalankan ibadah dengan penuh kekhusyukan. Di sisi lain, aktivitas konsumsi meningkat signifikan, perputaran uang melonjak, dan mobilitas masyarakat mencapai puncaknya. Pemerintah membaca dinamika tahunan ini bukan sekadar sebagai tradisi, melainkan sebagai momen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui pengucuran insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, negara hadir untuk menahan tekanan ekonomi musiman sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi kebijakan tersebut dengan menekankan bahwa Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun, konsumsi rumah tangga meningkat, permintaan bahan pokok naik, dan aktivitas perdagangan tumbuh pesat di berbagai daerah. Dalam konteks ini, intervensi pemerintah dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan lonjakan kebutuhan tidak berubah menjadi tekanan berat bagi masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Menurut Anis, insentif yang digelontorkan pemerintah merupakan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Kenaikan konsumsi yang tidak diimbangi dengan penguatan daya beli berisiko memicu gejolak harga serta memperlebar kesenjangan akses terhadap kebutuhan pokok. Oleh karena itu, bantuan pangan dan dukungan transportasi menjadi instrumen penting untuk meredam potensi tekanan tersebut.

Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. Persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan, mulai dari data penerima yang kurang mutakhir hingga distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, penguatan sistem pendataan dan pengawasan distribusi menjadi kunci keberhasilan. Bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efisiensi kebijakan fiskal.

Dari sisi daya beli, Anis mengakui bahwa stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang karena adanya bantuan, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lainnya. Ruang fiskal rumah tangga yang lebih longgar akan mendorong aktivitas perdagangan di pasar tradisional, toko kelontong, hingga pelaku UMKM. Efek berantai inilah yang menjadikan insentif Ramadan tidak sekadar bantuan sosial, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa stimulus difokuskan pada program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah memilih mengoptimalkan skema yang telah terbukti efektif dalam menopang konsumsi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian sekaligus konsistensi kebijakan, dengan memanfaatkan instrumen yang sudah memiliki infrastruktur distribusi dan basis data penerima.

Program yang dioptimalkan meliputi penebalan bantuan sosial, subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda. Penebalan bantuan sosial memberikan tambahan dukungan langsung kepada keluarga penerima manfaat agar mampu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan. Subsidi minyak goreng menjaga stabilitas harga komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga. Sementara itu, diskon tarif transportasi membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan biaya yang lebih terjangkau.

Kebijakan ini dirancang agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Bantuan pangan menyentuh kebutuhan dasar, subsidi komoditas menjaga stabilitas harga, dan diskon transportasi mendukung mobilitas jutaan orang. Kombinasi tersebut memperlihatkan pendekatan yang komprehensif: tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga pada kelancaran distribusi dan mobilitas ekonomi antarwilayah.

Dalam konteks makroekonomi, langkah ini menjadi strategi menahan tekanan inflasi musiman. Ramadan dan Lebaran kerap diikuti lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan. Dengan memperkuat sisi daya beli sekaligus menjaga pasokan dan biaya distribusi, pemerintah berupaya menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Stabilitas harga yang terjaga akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga kepercayaan pasar.

Lebih jauh, insentif Ramadan juga memperlihatkan peran aktif negara dalam menjaga momentum pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Ketika konsumsi terjaga, sektor perdagangan, transportasi, dan jasa ikut terdorong. Dengan demikian, stimulus musiman ini tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga ekspansif dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Tentu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antarinstansi dan pengawasan yang konsisten. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pelaksanaan program. Kritik dan masukan, seperti yang disampaikan oleh Anis Byarwati, justru memperkuat kualitas kebijakan agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia merupakan representasi komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat saat kebutuhan meningkat dan tekanan ekonomi menguat. Dengan desain kebijakan yang terarah, evaluasi yang berkelanjutan, serta fokus pada daya beli dan stabilitas harga, pemerintah menunjukkan bahwa momentum keagamaan dapat dikelola menjadi strategi ekonomi yang efektif. Ramadan pun tidak hanya menjadi bulan ibadah, tetapi juga momentum penguatan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkeadilan.

*) Pemerhati Ekonomi

Oleh: Adnan Ramdani )*

Ramadan selalu menghadirkan dinamika khas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, bulan suci ini menjadi momentum spiritual untuk memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial. Namun di sisi lain, Ramadan juga membawa konsekuensi ekonomi yang tidak kecil, mulai dari peningkatan konsumsi rumah tangga, lonjakan harga komoditas tertentu, hingga tekanan pada kelompok rentan yang penghasilannya terbatas. Dalam konteks inilah kebijakan insentif Ramadan menjadi relevan, bukan hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi nasional.

Dari perspektif perlindungan sosial, insentif Ramadan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang dan bermartabat. Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri seringkali menjadi momok bagi keluarga prasejahtera. Tanpa intervensi yang tepat, tekanan inflasi musiman dapat menggerus daya beli dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan seperti bantuan langsung tunai, subsidi pangan, diskon tarif transportasi, hingga operasi pasar menjadi langkah strategis untuk menjaga daya tahan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan stimulus difokuskan pada program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah akan mengoptimalkan skema yang dinilai efektif menopang konsumsi masyarakat. Program tersebut meliputi penebalan bantuan sosial, subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda. Kebijakan ini dirancang agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Kemudian insentif Ramadan juga memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Nilai utama Ramadan adalah empati dan solidaritas, dan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan mencerminkan semangat tersebut dalam praktik nyata. Ketika negara memperkuat bantuan sosial, sebenarnya yang sedang dibangun bukan hanya perlindungan ekonomi, melainkan juga kohesi sosial. Masyarakat yang merasa dilindungi akan memiliki rasa percaya yang lebih besar terhadap institusi publik. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah tantangan global yang tidak menentu, seperti fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi dunia.

Efek pengganda ekonomi dari insentif Ramadan juga tidak bisa diabaikan. Ketika daya beli masyarakat terjaga, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga mendorong produksi dan distribusi. Pelaku usaha kecil yang biasanya sensitif terhadap fluktuasi permintaan akan mendapatkan ruang bernapas yang lebih lega. Bahkan, dalam banyak kasus, Ramadan menjadi periode panen bagi UMKM. Insentif yang mengalir ke masyarakat bawah secara tidak langsung memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif karena menjaga sirkulasi ekonomi tetap hidup.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan agar insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun benar-benar tepat sasaran. Pihaknya juga menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi agar bantuan efektif dirasakan masyarakat. Stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi dan perputaran ekonomi daerah dalam jangka pendek. Namun, pihaknya mengingatkan, agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

Selain itu, insentif Ramadan juga dapat menjadi alat stabilisasi inflasi. Intervensi pemerintah melalui subsidi, operasi pasar, dan penguatan distribusi logistik membantu meredam lonjakan harga yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi yang terkendali sangat penting, terutama dalam menjaga ekspektasi pasar dan kepercayaan konsumen. Ketika masyarakat yakin bahwa harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, mereka akan lebih optimis dalam berbelanja dan beraktivitas ekonomi. Optimisme ini pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Namun, efektivitas insentif Ramadan tentu bergantung pada ketepatan sasaran dan kualitas implementasi. Tantangan utama seringkali terletak pada validitas data penerima manfaat dan koordinasi lintas sektor. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran atau ketidaktepatan distribusi bisa mengurangi dampak positif yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan basis data sosial, digitalisasi penyaluran bantuan, serta transparansi kebijakan menjadi kunci agar insentif benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Dengan tata kelola yang baik, insentif Ramadan tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi juga kebijakan strategis yang berkelanjutan.

Melihat insentif Ramadan harus dilakukan secara holistik, hal tersebut bukan sekadar pengeluaran negara, melainkan investasi sosial dan ekonomi yang memiliki manfaat jangka pendek sekaligus jangka panjang. Dari sisi sosial, insentif memastikan bahwa nilai-nilai Ramadan seperti empati, keadilan, dan kebersamaan terwujud dalam kehidupan nyata. Dari sisi ekonomi, insentif menjadi katalis yang menggerakkan konsumsi, mendukung UMKM, dan menjaga stabilitas pasar domestik. Ketika dua dimensi ini berjalan beriringan, Ramadan tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga momentum penguatan solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam memaksimalkan manfaat kebijakan ini. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang berbagi dan memperkuat kebersamaan. Ketika insentif dikelola secara tepat, ia mampu menjadi jembatan antara perlindungan sosial dan penggerak ekonomi, menghadirkan Ramadan yang tidak hanya penuh makna spiritual, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan bersama.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan belajar yang setara, inklusif, dan berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita Presiden, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan pendidikan bermutu dapat diakses seluruh kalangan secara gratis,” ujar Mu’ti.

Ia menekankan bahwa faktor ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah dan berprestasi. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai fondasi membangun masa depan.

“Kami ingin Sekolah Rakyat menjadi penghubung bagi murid dalam meraih cita-cita. Kemendikdasmen berkomitmen membangun ekosistem pendidikan yang inklusif agar anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat, kuat, dan tangguh,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan fokus utama program ini adalah menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau mereka sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat,” tegas Agus Jabo.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih juga mengatakan Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk masyarakat prasejahtera, melibatkan koordinasi lintas kementerian dengan pendekatan bantuan sosial.

“Sekolah Rakyat leading sectornya bukan Kemendikdasmen, bahkan Kementerian Sosial. Kenapa? Karena pendekatannya kemiskinan. Jadi dari desil 1, desil 2, pokoknya yang miskin, bahkan miskin ekstrem,” ujar Abdul.

Lebih lanjut, Fikri mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengkritik kekurangan pemerintah, tetapi turut berkolaborasi dalam memajukan pendidikan.

Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera yang mampu melanjutkan pendidikan tanpa hambatan berarti. Pemerintah optimistis, melalui langkah konkret dan kolaboratif ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat dan berdaya saing di masa depan. (*)

Jakarta – Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri. Menurutnya, sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat.

”Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.” ungkapnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan pendidikan formal, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas peserta didik agar memiliki peluang mobilitas sosial yang lebih baik. Hingga saat ini, pemerintah telah meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat dari target 500 sekolah yang direncanakan dan sebanyak 15.954 siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Program ini juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Siti Maysaroh, salah satu orang tua siswa di SRMA 9 Jakarta Timur, mengaku bersyukur karena anaknya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa terbebani biaya yang selama ini menjadi kendala utama bagi keluarganya. Dengan kondisi perekonomian yang terbatas, ia sebelumnya sempat khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anaknya.

Siti mengatakan Sekolah Rakyat bawa perubahan positif bagi anaknya. “ Saya merasa banyak perkembangan baik bagi anak saya Bunga sejak bersekolah di SRMA 9 Jakarta Timur, karena selama disana ia diberi makan tiga kali sehari dengan menu bergizi dan juga kesehatannya selalu dipantau oleh wali asrama” ujarnya.

Ia juga menilai sistem asrama berjalan baik, termasuk dalam pembentukkan karakter siswa. “Di asrama anak saya diajarkan kedisiplinan dan kemandirian jadi saya merasakan betul banyak perubahan positif pada anak saya sekarang ini”.

Baginya, Sekolah Rakyat bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan harapan baru agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. ”Saya berharap program Sekolah Rakyat terus berlanjut dan membantu lebih banyak keluarga yang kurang mampu seperti saya, sehingga semakin banyak anak Indonesia yang memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan berkualitas.”

Pemerintah sendiri menargetkan akan menambah 104 titik baru Sekolah Rakyat di wilayah Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, rencana tahun depan Sekolah Rakyat sudah terbangun sebanyak 270 titik yang tersebar di 34 Provinsi. “Sehingga tahun depan bisa ada lebih 200 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan menerima 60.000 siswa,” ungkapnya.