Jayapura – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan progres positif di Papua sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat permanen di Provinsi Papua. Pembangunan tersebut direncanakan berlangsung secara simultan di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial, John Herman Mampioper, menegaskan bahwa pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Kami bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata John Herman Mampioper.

Menurut John, selain pembangunan gedung baru di empat lokasi prioritas, pemerintah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang saat ini masih melengkapi persyaratan administrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah yang membutuhkan.

Sebelumnya, John juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan intervensi sosial untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

“Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi sosial untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi bagi jenjang SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Dalam sosialisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Asisten II Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri menyatakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

“Sosialisasi ini menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap upaya nasional menanggulangi kemiskinan, khususnya di perdesaan,” kata Abdul Rahman Basri.

Program Sekolah Rakyat menyasar peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui konsep pendidikan berasrama, seluruh kebutuhan pendidikan siswa, mulai dari pembelajaran, pembinaan karakter, hingga pemenuhan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, dipersiapkan secara terpadu guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Papua, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya saing sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Tanah Papua.

Oleh: Elia Kogoya )*

Pembangunan infrastruktur di Tanah Papua terus menunjukkan kemajuan yang signifikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Berbagai program strategis yang dijalankan, mulai dari pembangunan jalan hingga penyediaan akses air bersih dan listrik melalui Program Papua Terang, menjadi bukti nyata bahwa Papua semakin mendapatkan perhatian besar dalam agenda pembangunan nasional. Kehadiran infrastruktur tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan di Papua terus diarahkan untuk mempercepat transformasi sosial, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Oleh karena itu, pembangunan jalan, penyediaan listrik, serta akses air bersih terus dipercepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat hingga ke wilayah pedalaman.

Program Papua Terang yang saat ini dijalankan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menjadi salah satu contoh konkret hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat membangun sumber air bersih dan jaringan listrik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Kehadiran air bersih dan listrik akan memberikan dampak luas bagi kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan, mendukung proses belajar mengajar, hingga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kampung.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa Program TNI Manunggal Air dan Papua Terang merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan dasar. Pembangunan tersebut tidak sekadar menghadirkan sarana fisik, melainkan juga membawa harapan baru bagi masa depan masyarakat Papua. Pengiriman berbagai peralatan pendukung seperti mesin bor air, perangkat pembangkit listrik, serta sarana pendidikan dan sosial menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.

Ketersediaan listrik di wilayah pedalaman diyakini akan menjadi katalisator bagi kemajuan berbagai sektor. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung lebih optimal, pelayanan kesehatan semakin meningkat, dan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal. Selain itu, dukungan perangkat elektronik yang akan disalurkan untuk kegiatan pendidikan, sosial, dan keagamaan semakin mempertegas bahwa pembangunan di Papua dilakukan secara menyeluruh dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat kemajuan Papua. Peresmian lima paket pembangunan jalan daerah di Provinsi Papua oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang akan semakin memperkuat konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan yang dibangun di Kabupaten Sarmi, Biak Numfor, Waropen, Keerom, dan Jayapura diharapkan mampu membuka akses baru, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, pembangunan jalan memiliki arti yang sangat penting karena mampu membuka keterhubungan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konektivitas yang semakin baik akan mempermudah masyarakat membawa berbagai hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk unggulan lokal menuju pusat-pusat perdagangan. Dengan demikian, potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat Papua dapat berkembang secara optimal dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Pembangunan jalan juga akan memperkuat integrasi sosial antarmasyarakat serta mempercepat akses terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Mobilitas masyarakat yang semakin lancar akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Kehadiran infrastruktur yang memadai pada akhirnya menjadi penggerak utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Keberhasilan pembangunan di Papua turut didukung oleh situasi keamanan yang kondusif serta sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menegaskan bahwa pembangunan Papua memerlukan kebersamaan seluruh komponen bangsa. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan, menjaga harmoni sosial, serta mendukung percepatan pembangunan manusia di Papua Pegunungan. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat akan semakin memperkuat fondasi menuju Papua yang damai, maju, dan sejahtera.

Berbagai capaian pembangunan yang terus berlangsung saat ini menunjukkan bahwa Papua tengah bergerak menuju masa depan yang semakin cerah. Program Papua Terang, pembangunan jalan, serta penguatan pembangunan manusia menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat, optimisme terhadap terwujudnya Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera semakin kuat.

Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga memperkokoh persatuan nasional serta mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pembangunan Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan Papua terus menunjukkan kemajuan melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah tidak hanya berfokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan masyarakat Papua memperoleh akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Berbagai program yang dijalankan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menjadi bukti nyata komitmen menghadirkan kesejahteraan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Di sektor pendidikan, pemerintah terus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Papua melalui berbagai kebijakan afirmatif. Langkah tersebut menjadi jawaban atas tantangan geografis, keterbatasan fasilitas, dan kondisi ekonomi yang selama ini menghambat akses pendidikan. Dengan semakin terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas, generasi muda Papua diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Salah satu program strategis yang tengah dijalankan adalah pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, menjelaskan bahwa empat Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, pembangunan tersebut akan meningkatkan kapasitas pendidikan sehingga lebih banyak anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan yang layak. Pemerintah juga menyiapkan perluasan program ke sejumlah daerah lain sebagai bagian dari pemerataan pendidikan di Papua.

Komitmen pemerintah juga terlihat melalui kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua untuk menempuh pendidikan mulai jenjang SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi tanpa dibebani biaya pendidikan. Program ini menjadi langkah penting dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini terkendala faktor ekonomi.

Tokoh masyarakat Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Yeri Murib, menilai kebijakan pendidikan gratis telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, beban ekonomi keluarga berkurang sehingga orang tua lebih tenang menyekolahkan anak-anak mereka. Ia juga melihat semangat belajar generasi muda meningkat dan masyarakat semakin optimistis bahwa pendidikan akan melahirkan pemimpin serta tenaga profesional yang mampu membangun Papua.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan juga diperkuat melalui Program Papua PACE (Pelajar Cerdas) dan MACE (Mahasiswa Cerdas) yang didukung Dana Otonomi Khusus. Program tersebut memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi, mahasiswa, mahasiswa kedokteran, dokter spesialis Orang Asli Papua, hingga dosen yang menempuh pendidikan doktoral.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Papua, Marthen Medlama, menerangkan bahwa pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai bantuan dan beasiswa agar semakin banyak generasi muda Papua mampu menyelesaikan pendidikan dan kembali mengabdi di daerahnya. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama bagi kemajuan Papua.

Kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi nasional juga semakin memperkuat pembangunan pendidikan di Papua. Pendampingan akademik, penguatan karakter, literasi digital, hingga pelatihan guru menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Anggota Komite Eksekutif Papua sekaligus Peneliti Kebijakan Ekonomi pada Pusat Kajian Daya Saing ASEAN Politeknik Negeri Batam, Billy Mambrasar, berpandangan bahwa pembangunan Papua harus dimulai dari pembangunan manusianya. Menurutnya, investasi pendidikan akan melahirkan generasi Papua yang memiliki kompetensi, karakter, dan kesiapan menjadi motor pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga didukung melalui penguatan sektor kesehatan. Pemerintah terus memperluas layanan kesehatan agar masyarakat Papua memperoleh pelayanan yang semakin berkualitas tanpa harus menghadapi keterbatasan fasilitas maupun tenaga medis.

Melalui program pengampuan rumah sakit, Kementerian Kesehatan menggandeng rumah sakit besar nasional untuk mendampingi rumah sakit di delapan kabupaten Papua Pegunungan dalam meningkatkan pelayanan penyakit prioritas seperti jantung, stroke, kanker, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, diabetes melitus, kesehatan jiwa, dan pelayanan mata.

Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan daerah sekaligus melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit agar pelayanan kesehatan di Papua semakin setara dengan daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan medis yang lebih cepat dan berkualitas tanpa harus dirujuk ke luar Papua.

Selain memperkuat fasilitas kesehatan, pemerintah juga terus mempercepat penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Pencegahan stunting menjadi investasi penting karena menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi masa depan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, menjelaskan bahwa Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) menjadi bentuk kolaborasi pemerintah dengan berbagai mitra dalam memperluas intervensi pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi keluarga, peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan mempercepat lahirnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dengan kesinambungan program serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, optimisme terhadap terwujudnya Papua yang semakin maju, sehat, cerdas, dan sejahtera semakin kuat. Pembangunan sumber daya manusia yang terus diperkuat hari ini akan menjadi modal penting bagi lahirnya generasi Papua yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah sekaligus memperkokoh kemajuan Indonesia dari timur.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Fransiskus Nawipa )*

Pembangunan ekonomi Papua memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek utama pembangunan. Selama bertahun-tahun, tantangan geografis, keterbatasan akses pasar, dan tingginya biaya distribusi menjadi hambatan yang menyebabkan potensi ekonomi kampung belum berkembang secara optimal. Dalam konteks tersebut, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi strategi yang relevan untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu prioritas pemerintah nasional menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di Papua, program tersebut memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha berbasis sumber daya lokal. Melalui koperasi, berbagai potensi tersebut dapat dikelola secara kolektif, profesional, dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Komitmen pemerintah terlihat dari alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Papua Barat memproyeksikan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03 persen dari total Dana Desa tahun 2026 diarahkan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun fondasi ekonomi desa yang kokoh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat, Legius Wanimbo, memandang bahwa optimalisasi Dana Desa untuk pengembangan koperasi merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kampung melalui pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Menurutnya, dana yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana, hingga pengembangan layanan logistik dan pemasaran produk unggulan masyarakat.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Keberadaan gudang penyimpanan, gerai pemasaran, fasilitas logistik, dan dukungan permodalan akan menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas.
Di Papua, tantangan utama yang selama ini dihadapi masyarakat kampung adalah panjangnya rantai distribusi dan terbatasnya akses pemasaran. Banyak hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan dijual dengan harga rendah karena petani dan nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Koperasi hadir untuk memutus rantai ketergantungan tersebut dengan memberikan wadah kolektif yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal.

Implementasi program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah nyata dalam memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan gerai koperasi tidak hanya menyediakan sarana usaha, tetapi juga menjadi pusat distribusi dan pemasaran produk lokal.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai bahwa pembangunan koperasi merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki setiap kampung. Menurutnya, program tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengidentifikasi potensi unggulan setiap kampung. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, mulai dari hasil pertanian dataran tinggi, komoditas perkebunan, hingga potensi perikanan yang sangat besar. Jika seluruh potensi tersebut dikelola melalui sistem koperasi yang modern, maka manfaat ekonominya akan lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penguatan koperasi juga mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah di Papua. Di Kabupaten Sorong, pembangunan gerai koperasi dipandang sebagai bagian dari penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sorong, Marthen Pajala, menilai bahwa gerai koperasi akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu mendukung kebutuhan pokok sekaligus pemasaran hasil produksi petani dan nelayan.

Di Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi. Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Namun demikian, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia. Tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi faktor utama yang harus dijaga. Pemerintah kampung perlu melaksanakan musyawarah desa khusus, memilih pengurus secara terbuka, menyusun perencanaan usaha yang matang, serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan penting. Pengurus koperasi harus memiliki kemampuan manajemen, administrasi, pemasaran, dan pengelolaan usaha agar koperasi tidak hanya berdiri secara formal, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Pendampingan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih di Papua merupakan strategi yang tepat dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Program tersebut menghadirkan peluang bagi masyarakat kampung untuk mengelola potensi lokal secara kolektif, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan sekaligus mempercepat kemajuan Papua dari kampung-kampung yang mandiri dan produktif.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Oleh : Loa Murib )*

Persatuan merupakan modal sosial paling berharga dalam mendorong percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang terus berlangsung, Papua membutuhkan semangat kebersamaan yang mampu menyatukan seluruh daerah, tokoh adat, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu tujuan yang sama, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila stabilitas, keamanan, dan solidaritas sosial tetap terjaga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya tersebut akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kondisi sosial yang kondusif dan semangat kebersamaan antardaerah di seluruh Tanah Papua.

Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan visi pembangunan. Gubernur Papua Tengah sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, menegaskan bahwa keberadaan enam provinsi tidak boleh melahirkan sekat-sekat baru yang justru menghambat kemajuan. Semangat satu Papua harus tetap menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

Pandangan tersebut memiliki arti yang sangat strategis. Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan. Namun apabila setiap daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergi, maka berbagai potensi pembangunan tidak akan berkembang secara maksimal. Persatuan menjadi modal sosial yang mampu menyatukan berbagai kepentingan menuju tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat Papua.

Meki Nawipa juga menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua, mulai dari keterbatasan data pembangunan hingga lemahnya kolaborasi antardaerah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Setiap provinsi memiliki potensi dan keunggulan masing-masing yang dapat saling melengkapi apabila dibangun dalam kerangka kerja sama yang kuat.

Papua membutuhkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, sinkronisasi program antarpemerintah daerah, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut penting agar pembangunan tidak berjalan parsial dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, forum koordinasi antardaerah harus terus diperkuat sebagai wadah untuk menyusun prioritas pembangunan secara bersama.

Persatuan masyarakat juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas keamanan. Sejumlah tokoh adat Papua menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian merupakan prasyarat penting bagi pembangunan. Kepala Suku Mee Kabupaten Nabire, Yakonias Adii, mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan. Menurutnya, kondisi yang aman memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial secara normal.

Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa pembangunan hanya dapat berjalan dalam situasi yang kondusif. Pedagang dapat berusaha dengan tenang, petani dapat berkebun secara produktif, dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak apabila keamanan tetap terjaga. Sebaliknya, konflik sosial dan tindakan kekerasan hanya akan menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat luas.

Penolakan terhadap tindakan perusakan fasilitas publik yang disampaikan para tokoh adat juga menjadi pesan penting. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dibangun untuk kepentingan masyarakat. Kerusakan terhadap fasilitas tersebut bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga memperlambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Esau Saweri, turut mengajak pengusaha asli Papua, tokoh intelektual, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Papua bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi. Tokoh adat menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan masyarakat. Sementara pemerintah berperan sebagai penggerak kebijakan pembangunan. Kolaborasi seluruh elemen tersebut akan menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu konflik dan memperlemah persatuan. Oleh karena itu, literasi informasi dan penguatan dialog menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan sosial di Papua.

Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Seluruh potensi tersebut hanya dapat berkembang secara optimal apabila dibangun di atas fondasi persatuan. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan para kepala daerah, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi modal berharga untuk mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera.

Persatuan Papua pada akhirnya bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendasar bagi keberhasilan pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat mampu mengesampingkan ego sektoral, memperkuat sinergi, dan menjaga kedamaian, maka percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih akan semakin nyata. Papua yang aman, bersatu, dan sejahtera akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang sekaligus memperkokoh posisi Papua sebagai bagian integral dari kemajuan Indonesia.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, pengobatan massal, dan donor darah bagi masyarakat di Jayapura. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih luas, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan nasional.

“Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Wamendagri.

Menurutnya, akses kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di berbagai sektor.

“Pengobatan massal ini memberikan akses kesehatan kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana deteksi dini berbagai penyakit,” ungkapnya.

Melalui berbagai layanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan akses kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten III Setda Papua Suzana Wanggai mengungkapkan bahwa donor darah memiliki nilai kemanusiaan yang besar karena dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam donor darah. Setetes darah yang disumbangkan dapat membantu dan menyelamatkan sesama,” tuturnya.

Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.

Dengan masyarakat yang sehat dan berkualitas, Papua, sebagai bagian dari NKRI, diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak kemajuan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing di masa depan. [-RWA]

Papua – Pembangunan infrastruktur jalan di Papua kembali diperkuat melalui peresmian sejumlah ruas jalan daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, membuka akses wilayah yang selama ini terisolasi, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Papua.

Di Papua, terdapat lima paket pekerjaan jalan yang diresmikan, yakni ruas Kiren–Kaisau di Kabupaten Sarmi, Inasi–Bawei di Kabupaten Biak Numfor, Botawa–Koweda–Barapasi di Kabupaten Waropen, Warbo dari Arso VII–Arso III di Kabupaten Keerom, serta Skori–Puai di Kabupaten Jayapura.

Gubernur Papua Matius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, jalan yang dibangun akan membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau masyarakat.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI yang sudah membangun jalan dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Jalan yang dibangun ini akan membuka akses daerah yang terisolir,” ujar Matius.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita di Papua membutuhkan konektivitas. Dengan jalan bisa tembus maka potensi asli kampung bisa dibawa dan dijual ke perkotaan. Dengan begitu, maka ekonomi masyarakat di kampung juga ikut bertumbuh,” katanya.

Matius berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga pembangunan infrastruktur dapat menjangkau lebih banyak wilayah di Papua.

“Kami berharap kolaborasi yang sudah dibangun ini bisa ditingkatkan supaya seluruh daerah di Papua bisa terhubung dan ekonomi masyarakat bertumbuh,” ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Bupati Jayapura Yunus Wonda yang menilai ruas jalan Skori–Puai sepanjang tujuh kilometer menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan memutar untuk menuju Sentani.

“Ini merupakan salah satu kerinduan masyarakat yang terjawab karena selama ini kalau masyarakat ke arah Sentani harus putar jauh, tapi dengan adanya akses jalan hari ini maka akan mempermudah masyarakat,” kata Yunus.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan ruas jalan baru menuju Sabiab dan pengaspalan jalan Amai–Dormena yang dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata.

“Daerah itu adalah pariwisata dan menjadi tujuan wisata dari banyak orang. Jika jalannya bagus maka wisatawan akan datang dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan jalan daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas nasional.

“Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa,” kata Dody.

Program tersebut dirancang untuk memperlancar mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi hasil produksi daerah, meningkatkan akses menuju pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata,” ujar Dody.

Melalui penguatan konektivitas tersebut, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur di Papua mempermudah mobilitas masyarakat, menjadi fondasi bagi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, meningkatnya daya saing daerah, serta terciptanya kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Papua.

Wamena – Sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat adat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan di Papua. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menciptakan situasi yang kondusif sehingga berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Hal itu disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang saat memimpin dialog bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Jayawijaya.

Dalam dialog bertema “Menuju Kejayaan Papua Pegunungan Melalui Jalan Pembangunan Manusia Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045”, Pangdam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Papua yang aman akan menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung kemajuan bangsa.

“Papua memiliki peran strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, menjaga keamanan dan stabilitas wilayah bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua,” katanya.

Mayjen TNI Febriel juga menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Untuk itu, TNI siap mendukung berbagai program bersama pemerintah daerah, termasuk pelatihan keterampilan, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, serta peningkatan keterlibatan putra-putri Papua dalam pembangunan.

“Kami ingin membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Papua agar mereka memiliki keterampilan, pekerjaan, dan masa depan yang lebih baik. Namun kami juga membutuhkan peran para kepala suku dan tokoh adat untuk membimbing serta menjaga para pemuda agar tetap disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur,” tegas Mayjen Fabriel.

Ia menekankan bahwa seluruh masukan dari para tokoh adat akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat langkah-langkah menjaga stabilitas di Papua. Masyarakat adat dinilai memiliki peran strategis karena memahami kondisi sosial serta dinamika yang berkembang di wilayahnya masing-masing.

Melalui sinergi yang erat antara masyarakat adat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah, berbagai tantangan sosial maupun keamanan diharapkan dapat diatasi bersama. Kolaborasi menjadi fondasi penting dalam mendukung percepatan pembangunan Papua demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.

Jayapura – Kepala Suku Besar Moni, Musa Kobogau, mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk terus memperkuat persatuan, menjaga keamanan, serta mengedepankan semangat perdamaian demi mendukung keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

Menurut Musa, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif merupakan fondasi penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Karena itu, seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah.

Musa menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan suasana yang aman dan damai agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menilai penyampaian informasi yang benar dan edukatif kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Papua saat ini sangat membutuhkan dukungan dari para tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama menyebarkan pesan perdamaian serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar dan dapat mengganggu situasi kamtibmas,” ujar Musa Kobogau.

Ia juga memberikan apresiasi kepada aparat keamanan yang selama ini menjalankan tugas menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, upaya menjaga keamanan harus terus dilakukan secara profesional, tepat sasaran, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum.

Lebih lanjut, Musa mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi maupun agenda tertentu yang berpotensi memecah belah persatuan. Menjelang sejumlah momentum penting, masyarakat diminta untuk menyikapi berbagai informasi secara bijaksana serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

“Jika ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mempengaruhi masyarakat melalui agenda-agenda yang dapat mengganggu persatuan, saya mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi. Mari kita tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan, dan mempercayakan penanganannya kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Selain aspek keamanan, Musa menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Papua yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia berharap pemerintah terus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar generasi muda Papua memiliki masa depan yang lebih baik. Di akhir pernyataannya, Musa mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebersamaan, serta mendukung pembangunan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Papua – Program bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu langkah konkret dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Melalui peningkatan alokasi bantuan yang signifikan, ribuan keluarga di enam provinsi Papua berpeluang memperoleh hunian yang lebih layak, aman, dan sehat sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut dengan alokasi bantuan bagi 23.000 unit rumah. Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1.600 unit rumah. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di wilayah terpencil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa peningkatan alokasi bantuan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memberikan perhatian lebih besar terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggarannya untuk mendukung program bedah rumah ini,” ujar Tito Karnavian.

Peningkatan anggaran tersebut sejalan dengan bertambahnya target nasional program bedah rumah pada tahun 2026, dari semula 45.000 unit menjadi 400.000 unit. Langkah ini memperlihatkan bahwa penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk Papua.

Lebih lanjut, Tito Karnavian menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak hanya mengejar peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat hingga menjangkau kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

“Program ini tidak hanya mengejar jumlah rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah pedalaman dan pelosok memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hunian yang layak,” tegas Tito Karnavian.

Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Dengan menjangkau wilayah pedalaman, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat di kawasan terpencil memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Keberadaan rumah yang layak dinilai memiliki dampak yang melampaui aspek fisik bangunan. Hunian yang lebih baik mendukung kesehatan keluarga, meningkatkan rasa aman, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak dan aktivitas ekonomi masyarakat. Perbaikan kualitas tempat tinggal juga menjadi salah satu fondasi dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Di sisi lain, pelaksanaan program bedah rumah di Papua tetap memperhatikan karakteristik wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup besar. Upaya menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses menjadi bagian dari strategi pelaksanaan agar bantuan dapat diterima secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif tanpa membedakan wilayah.

“Hunian yang layak menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya agar manfaat program ini benar-benar dirasakan hingga ke wilayah paling terpencil di Papua,” pungkas Tito Karnavian.

Dengan cakupan penerima manfaat yang semakin luas, program bedah rumah di Papua diharapkan semakin memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Kehadiran hunian yang layak bukan hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih sejahtera melalui pembangunan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia.