Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital melalui penerapan sanksi tegas bagi platform yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari publik, seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap paparan konten digital yang tidak sesuai bagi anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pembatasan akses, melainkan bagian dari upaya kolektif untuk melindungi tumbuh kembang anak.

“Bagi kami, kebijakan ini bukan sekadar soal pembatasan akses, tetapi bentuk ikhtiar bersama untuk memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal anak. Karena itu, kami juga mendorong platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan perlindungan anak di ruang digital,” ujarnya.

Dukungan terhadap PP Tunas juga datang dari kalangan akademisi. Psikolog Klinis Universitas Indonesia, Ratriana Naila Syafira, menilai regulasi ini sebagai langkah penting untuk menetapkan standar keamanan di ruang digital bagi anak.

“Regulasi seperti PP Tunas itu penting sekali karena jadi ada standar yang jelas terkait apa yang aman dan tidak aman bagi anak di ruang digital,” kata Ratriana.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong platform media sosial lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar, sekaligus membantu orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memanggil sejumlah platform besar seperti Meta dan Google untuk diperiksa terkait kepatuhan terhadap PP Tunas. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyebut kedua perusahaan telah memenuhi panggilan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui 29 pertanyaan untuk mendalami dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pembatasan pengguna di bawah usia 16 tahun.

“Ada 29 pertanyaan yang kami ajukan untuk mendalami dugaan pelanggaran atas peraturan yang sudah dinyatakan berlaku di Indonesia. Fokus kami adalah kepada Pasal 30 Peraturan Menteri tentang pelaksanaan PP Tunas,” jelasnya.

Langkah tegas pemerintah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dukungan publik yang menguat diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak di Indonesia. (*)

*) Oleh: Yoga Prasetyo

Revitalisasi pendidikan telah menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah dinamika global yang semakin kompetitif, sistem pendidikan nasional dituntut tidak hanya mampu memperluas akses, tetapi juga memastikan mutu layanan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menempatkan revitalisasi pendidikan sebagai prioritas patut diapresiasi sebagai langkah progresif dan visioner. Upaya ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan transformasi menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan. Dengan demikian, arah kebijakan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menyiapkan generasi unggul yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih lanjut, komitmen pemerintah tercermin dari langkah konkret melalui program revitalisasi sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan. Revitalisasi dilakukan secara sistematis melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, pengadaan laboratorium dan ruang komputer, pembangunan perpustakaan, serta peningkatan fasilitas sanitasi seperti toilet. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa kualitas pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari kondisi fisik lingkungan belajar. Dengan kata lain, perbaikan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pendidikan yang lebih efektif dan bermutu.

Selain itu, perbaikan sarana pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengalaman belajar peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan memadai akan meningkatkan motivasi siswa sekaligus mendukung kinerja tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran secara optimal. Dalam konteks ini, revitalisasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penciptaan ekosistem pendidikan yang kondusif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan berkualitas lahir dari integrasi antara fasilitas yang memadai dan proses pembelajaran yang inovatif. Oleh sebab itu, langkah pemerintah ini dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Di sisi lain, aspek pemerataan menjadi elemen krusial dalam kebijakan revitalisasi pendidikan. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong pemerataan layanan pendidikan melalui program revitalisasi. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara serius. Dengan adanya program ini, sekolah-sekolah di daerah tertinggal memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan fasilitas yang setara dengan wilayah perkotaan. Konsekuensinya, kesenjangan kualitas pendidikan dapat diperkecil sehingga setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan.

Sementara itu, dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat memperkuat implementasi kebijakan ini. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp11,4 triliun telah disiapkan untuk program perbaikan sekolah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya menuju layanan pendidikan yang bermutu. Besarnya alokasi anggaran tersebut mencerminkan prioritas tinggi yang diberikan pemerintah terhadap sektor pendidikan. Tidak hanya itu, langkah ini juga menunjukkan keberanian politik dalam menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban fiskal. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, program revitalisasi memiliki peluang besar untuk berjalan secara optimal dan menjangkau lebih banyak satuan pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan dan anggaran menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi pendidikan nasional.

Namun demikian, keberhasilan program revitalisasi pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata. Diperlukan integrasi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Revitalisasi harus dipahami sebagai pendekatan holistik yang mencakup seluruh komponen sistem pendidikan. Tanpa adanya peningkatan kapasitas guru dan inovasi pembelajaran, fasilitas yang memadai tidak akan menghasilkan dampak maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini berjalan secara terintegrasi dengan kebijakan lain yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan pendekatan yang komprehensif, revitalisasi pendidikan akan menjadi katalisator bagi transformasi pendidikan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, revitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan bangsa. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa kualitas pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun daya saing nasional. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan anggaran yang memadai, serta implementasi yang terarah, revitalisasi pendidikan berpotensi menjadi titik balik bagi peningkatan mutu layanan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung dan mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, cita-cita menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata.

*) Pengamat Pendidikan dan Transformasi Sosial.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini difokuskan pada sekolah-sekolah terdampak bencana, wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta satuan pendidikan dengan kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan berat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa revitalisasi merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan layak. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh.

“Revitalisasi kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah dengan kerusakan berat agar peserta didik dapat belajar di lingkungan yang aman dan layak,” ujarnya.

Abdul Mu’ti juga memastikan seluruh program revitalisasi tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Program revitalisasi ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga ruang komputer.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan fasilitas sanitasi serta sarana pendukung lainnya guna menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik.

Kemendikdasmen juga mengedepankan penggunaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan program. Pendekatan ini dinilai penting agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Ia menyatakan bahwa seluruh satuan pendidikan harus mendapatkan perhatian yang setara dalam kebijakan pembangunan nasional, baik dari sisi infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, maupun akses terhadap sumber belajar yang memadai.

“Madrasah, sekolah keagamaan, dan sekolah umum harus mendapatkan perhatian yang setara agar kualitas pendidikan di Indonesia semakin merata,” ujarnya.

Dukungan terhadap madrasah dan sekolah keagamaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri dan nilai-nilai keislaman maupun kebangsaan.

Program revitalisasi satuan pendidikan diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui penguatan kebijakan dan tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan global, sejalan dengan agenda prioritas nasional tahun 2026.

Penguatan kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, mulai dari penyempurnaan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik, hingga penguatan sistem evaluasi pendidikan berbasis data. Pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan agar lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pakar pendidikan dari UIN Alauddin Makassar, Eka Damayanti mengapresiasi arah kebijakan pemerintah yang dinilainya semakin menunjukkan keseriusan dalam membangun mutu pendidikan secara menyeluruh.

“Saya melihat ada gebrakan yang cukup kuat dari Kemendikdasmen. Pendidikan bermutu memang tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu program, tetapi harus melalui orkestrasi kebijakan yang saling menopang. Karena itu, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, pemanfaatan teknologi, dan peneguhan pendidikan karakter patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Eka.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang kuat sebagai kunci peningkatan mutu.

“Penguatan tata kelola pendidikan menjadi fondasi penting agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi berbasis data untuk memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan pendidikan nasional.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Dengan langkah ini, pemerintah optimistis sistem pendidikan nasional akan semakin inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak generasi unggul yang berdaya saing global.

Disisi lain Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) terus mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu, relevansi, serta pemerataan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh wilayah NTB.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kelembagaan dan Kurikulum Dikpora NTB, Lalu Yaniwardan menyampaikan bahwa salah satu program utama yang terus dioptimalkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Program BOS merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang ditujukan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia di sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas,” ujarnya.

Yaniwardan menegaskan, optimalisasi seluruh program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Oleh : Ricky Rinaldi

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Di tengah dinamika global yang semakin cepat, kebutuhan akan pendidikan yang bermutu tidak lagi bisa ditunda. Negara tidak hanya dituntut memperluas akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitasnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat menjadi bagian strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Selama beberapa dekade, tantangan pendidikan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keterjangkauan akses, tetapi juga kesenjangan kualitas antarwilayah. Perbedaan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar, hingga infrastruktur yang belum merata masih menjadi persoalan klasik. Wilayah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik dibandingkan daerah terpencil. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas sumber daya manusia jika tidak segera ditangani secara sistematis.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Ia memandang peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang mampu mencetak generasi unggul melalui sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik. Guru memiliki peran sentral sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong program pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi guru agar mampu menghadirkan metode pembelajaran yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Selain peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum juga menjadi langkah strategis. Kurikulum yang adaptif dan fleksibel sangat diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada hafalan, tetapi diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta pemecahan masalah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dalam berbagai situasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pemerataan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya memastikan setiap daerah memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, mulai dari pembangunan sekolah, penyediaan sarana belajar, hingga distribusi tenaga pendidik yang lebih merata. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan utama.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi pendidikan. Digitalisasi memungkinkan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagi daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas fisik, teknologi menjadi solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan. Platform pembelajaran digital, kelas daring, serta penggunaan media interaktif diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar secara signifikan.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Beasiswa, bantuan operasional sekolah, serta berbagai program afirmatif lainnya menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pendidikan bermutu tidak hanya berbicara tentang aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, disiplin, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan harus menjadi bagian integral dalam proses pendidikan. Pemerintah mendorong agar sistem pendidikan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlak baik.

Dalam menghadapi persaingan global, kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul semakin mendesak. Dunia kerja masa depan menuntut individu yang memiliki kemampuan lintas bidang, mampu berpikir inovatif, serta cepat beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus terus disesuaikan agar mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional.

Namun demikian, keberhasilan mewujudkan pendidikan bermutu tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Peran aktif masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, misalnya dalam pengembangan vokasi dan pelatihan kerja, dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan juga menjadi faktor penting. Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan belajar anak. Sinergi antara sekolah dan keluarga akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan, arah pembangunan pendidikan nasional menunjukkan tren yang positif. Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, pendidikan bermutu untuk semua bukan sekadar target kebijakan, melainkan kebutuhan fundamental bagi kemajuan bangsa. Dengan komitmen yang konsisten, kebijakan yang tepat, serta kolaborasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, cita-cita untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan yang baik akan menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya generasi unggul yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab melalui implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pengawasan Platform Digital (PP Tunas). Seiring dengan penguatan regulasi tersebut, dukungan publik terhadap penerapan sanksi tegas bagi platform digital yang melanggar ketentuan kian meningkat pada tahun 2026.

PP Tunas menjadi instrumen penting dalam memastikan platform digital, baik nasional maupun global, menjalankan kewajiban moderasi konten, perlindungan data pengguna, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa kepatuhan platform merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan digital sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi administratif hingga pembatasan akses terhadap platform yang terbukti melanggar ketentuan.

“Penegakan aturan ini bukan semata soal regulasi, tetapi tentang melindungi masyarakat dan memastikan ruang digital kita tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Peningkatan dukungan publik terhadap langkah tegas pemerintah tercermin dari berbagai survei dan respons masyarakat yang menginginkan adanya kepastian hukum di ruang digital. Publik menilai bahwa selama ini masih terdapat platform yang lalai dalam menangani konten berbahaya, seperti disinformasi, eksploitasi, hingga pelanggaran privasi pengguna.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistyo Budi menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform digital akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga.

“Kami memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan terintegrasi, sehingga setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan tepat,” katanya.

Dalam implementasinya, pemerintah mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembinaan terhadap platform digital. Platform diberikan ruang untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan sistem kepatuhan, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan berdaya saing.

Dukungan publik yang semakin kuat menjadi sinyal positif bagi keberhasilan implementasi PP Tunas. Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi antara regulator, platform digital, dan masyarakat, tata kelola ruang digital Indonesia akan semakin baik dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan guna menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat. Dengan penegakan aturan yang konsisten dan dukungan masyarakat yang solid, Indonesia diharapkan mampu menjadi contoh dalam pengelolaan ruang digital yang berdaulat dan berkeadilan.

Jakarta – Pemerintah memperkuat pembangunan ekonomi syariah nasional dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pengembangan sektor riil berbasis masyarakat di tingkat desa. Dalam kerangka ini, koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi menjadi motor pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa arah baru ekonomi syariah harus berpijak pada penguatan koperasi, khususnya di tingkat desa. Menurutnya, pendekatan ini menjadi kunci agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat akar rumput.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.

Ia menilai bahwa selama ini perkembangan ekonomi syariah masih cenderung terkonsentrasi pada sektor keuangan, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Oleh karena itu, pergeseran fokus menuju sektor riil menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih luas.

Menurut Ferry, Koperasi Merah Putih memiliki posisi strategis karena mampu menjangkau masyarakat desa secara langsung, sekaligus menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan penguatan kelembagaan dan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi desa dapat menjadi penghubung antara potensi lokal dengan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya integrasi koperasi desa ke dalam ekosistem ekonomi syariah yang lebih luas. Integrasi ini akan membuka peluang kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari pembiayaan mikro, pengembangan ritel modern, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek berbasis syariah.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah,” tegasnya.

Langkah ini dinilai tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang saling terhubung dan berkelanjutan. Koperasi tidak lagi sekadar menjadi lembaga simpan pinjam, melainkan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah.

Ke depan, penguatan koperasi dalam kerangka ekonomi syariah diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat sektor riil berbasis umat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Koperasi (Menkop) sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional Ferry Juliantono mengungkapkan penguatan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih menjadi kunci arah pengembangan ekonomi syariah.

“Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.

Menurutnya, integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam ekosistem syariah akan membuka ruang kolaborasi bagi usaha pembiayaan mikro, ritel modern, hingga layanan kesehatan seperti klinik dan apotek.

Ia juga mendorong perbankan syariah di Jawa Barat untuk menciptakan model pembiayaan mikro yang dapat digunakan oleh koperasi desa guna mendukung keberlanjutan ekonomi riil.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” ujar Ferry.

Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena Koperasi Merah Putih memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil.

Saat ini Koperasi Merah Putih yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama,” ucap Ferry.

Sementara itu Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat Harry Maksum mengatakan, bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat.

Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

“Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah,” katanya.

Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

Oleh : Abdul Razak)*

Upaya penguatan ekonomi kerakyatan kembali ditunjukkan melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai model baru dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan. Dalam kerangka ini, pendekatan ekonomi syariah yang inklusif mulai diterapkan secara sistematis. Prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan manfaat telah dijadikan landasan utama, sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Langkah konkret dalam mendukung penguatan koperasi tersebut telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone. Kegiatan ini telah diselenggarakan melalui kerja sama antara BPVP Bantaeng dan Pemerintah Kabupaten Bone selama empat hari, mulai 13 hingga 16 April 2026. Sebanyak 160 peserta telah dilibatkan dalam pelatihan yang terbagi ke dalam 10 angkatan, dengan masing-masing angkatan terdiri atas 16 orang.

Melalui pelatihan ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi telah diupayakan secara terstruktur. Kompetensi teknis dan manajerial peserta telah diperkuat agar koperasi yang dikelola dapat berjalan secara profesional dan berdaya saing. Dengan demikian, fondasi ekonomi berbasis komunitas diharapkan dapat dibangun secara lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap program ini telah disampaikan oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, yang menegaskan bahwa keberlanjutan pelatihan perlu diiringi dengan program magang di koperasi unggulan. Kesempatan tersebut bahkan diharapkan dapat diberikan hingga ke luar daerah, sehingga wawasan dan pengalaman peserta dapat diperluas. Dalam pandangan ini, sinergi antarwilayah dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam mempercepat kemajuan koperasi.

Selain itu, pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan juga telah ditekankan. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dipandang sebagai satu kesatuan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dengan pendekatan tersebut, berbagai program pengembangan koperasi diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terintegrasi, tanpa adanya sekat birokrasi yang menghambat.

Di sisi lain, pembangunan fisik koperasi juga telah mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Takalar, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah ditandai melalui kegiatan peletakan batu pertama dalam kunjungan kerja Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko. Kegiatan tersebut telah diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Melalui pembangunan koperasi desa ini, peluang usaha baru diharapkan dapat dibuka secara lebih luas. Kesejahteraan masyarakat pun diharapkan dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih mudah terhadap kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah daerah juga telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program tersebut, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.

Dalam perspektif ekonomi syariah, Koperasi Merah Putih menawarkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif. Prinsip distribusi keuntungan yang merata telah dijadikan sebagai ciri utama yang diusung. Hal ini diperkuat dengan penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menjalankan operasional awal koperasi selama dua tahun ke depan.

Pengelolaan koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara telah dirancang untuk dilakukan secara modern dan profesional. Teknologi digital akan dimanfaatkan secara terbuka guna memastikan transparansi dalam pengelolaan. Di sisi lain, pengurus koperasi desa tetap dilibatkan dalam proses pengawasan, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.

Salah satu aspek yang menonjol dari model ini adalah mekanisme distribusi keuntungan yang berpihak pada masyarakat. Sebesar 97 persen keuntungan koperasi direncanakan untuk dikembalikan ke desa. Dari jumlah tersebut, 82 persen akan didistribusikan kepada warga dalam bentuk kupon belanja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan distributif yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

Melalui mekanisme tersebut, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dicapai secara berkelanjutan.

Penugasan PT Agrinas Pangan Nusantara ini juga telah dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya percepatan operasional koperasi yang telah siap berjalan. Arahan tersebut turut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang mendorong agar koperasi segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Koperasi Merah Putih dapat dipandang sebagai inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif. Melalui penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan profesional berbasis teknologi, koperasi ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Apabila kolaborasi dapat terus dijaga, maka Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi model ekonomi kerakyatan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, terwujudnya ekonomi syariah yang inklusif dapat semakin didekatkan kepada realitas masyarakat.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan, pengembangan ekonomi syariah berbasis sektor riil semakin menunjukkan arah yang progresif. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga mencerminkan desain besar pembangunan ekonomi syariah nasional yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi, sekaligus memperkuat struktur ekonomi dari lapisan paling dasar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam forum Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat pada April 2026 menegaskan bahwa masa depan ekonomi syariah Indonesia harus bertumpu pada sektor riil yang produktif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, menjadi langkah strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat secara langsung. Dalam perspektif ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu memperluas akses usaha, memperkuat distribusi, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Langkah ini mencerminkan pendekatan yang tepat. Selama ini, salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah adalah masih dominannya sektor keuangan dibandingkan sektor riil. Padahal, esensi ekonomi syariah terletak pada aktivitas produktif yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Merah Putih hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Dengan tiga fungsi utama, yakni sebagai distributor kebutuhan pokok termasuk barang subsidi, offtaker produk desa, dan penyalur program strategis pemerintah—koperasi ini memiliki posisi strategis dalam rantai ekonomi nasional. Ia tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai simpul distribusi dan agregasi produksi masyarakat desa.

Lebih jauh, data yang disampaikan pemerintah menunjukkan potensi besar dari program ini. Dengan lebih dari 4.200 unit yang siap beroperasi dan puluhan ribu lainnya dalam tahap pembangunan, Koperasi Merah Putih memiliki skala yang cukup untuk menciptakan dampak sistemik. Jika terintegrasi dengan baik dalam ekosistem ekonomi syariah, koperasi ini berpotensi menjadi tulang punggung distribusi produk halal nasional.

Di sinilah pentingnya sinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Ferry Juliantono secara eksplisit mendorong agar MES, khususnya di Jawa Barat, menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai prioritas dalam pengembangan ekonomi syariah jangka panjang. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek pembiayaan mikro berbasis syariah, tetapi juga penguatan rantai pasok, pengembangan ritel modern, hingga layanan sosial seperti klinik dan apotek.

Dorongan kepada perbankan syariah untuk merancang model pembiayaan mikro yang adaptif terhadap kebutuhan koperasi desa juga merupakan langkah strategis. Selama ini, akses pembiayaan menjadi kendala klasik bagi pelaku usaha mikro di pedesaan. Dengan skema pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan berbasis bagi hasil, koperasi dapat tumbuh lebih berkelanjutan tanpa terbebani risiko bunga tinggi.

Dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, program mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih dipandang sebagai wujud nyata konsep ta’awun (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam. Perspektif ini penting, karena memperkuat legitimasi sosial dan keagamaan dari program pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan MUI melalui penandatanganan MoU juga membuka ruang implementasi yang konkret, mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas manajerial koperasi. Rencana untuk mencetak manajer koperasi modern melalui lembaga pendidikan seperti Ikopin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tata kelola koperasi yang profesional.

Menariknya, diskursus dalam forum MES juga mulai mengarah pada integrasi ekonomi syariah dengan isu ekonomi hijau. Ketua MES Jawa Barat, Harry Maksum, mengusulkan pembentukan komite ekonomi hijau sebagai respons terhadap meningkatnya risiko bencana lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur ekonomi syariah nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan.

Dalam perspektif ekonomi makro, pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dengan mendorong produksi dan konsumsi berbasis lokal, serta memperkuat jaringan distribusi di tingkat desa, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional.

Lebih dari itu, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi katalis bagi transformasi ekonomi desa. Dengan dukungan pembiayaan, akses pasar, dan integrasi dalam ekosistem syariah, produk-produk unggulan desa dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar halal global yang terus berkembang.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kuat melalui kebijakan dan dukungan kelembagaan. Kini, tantangannya adalah memastikan bahwa semangat tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.

Dalam kerangka besar pembangunan nasional, Koperasi Merah Putih bukan hanya program ekonomi, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian ekonomi. Ketika diintegrasikan secara optimal dalam arsitektur ekonomi syariah nasional, koperasi ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi