Jakarta – Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai masih mampu bertahan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik dunia. Kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi yang berada pada level 3,19 persen, serta kembali meningkatnya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Stabilitas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tekanan dari lingkungan global. Ia menjelaskan, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang relatif terkendali.

“Kondisi perekonomian Indonesia masih cukup kuat dan memiliki daya tahan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen, sementara perkembangan inflasi juga tetap terkendali di angka 3,19 persen. Selanjutnya, pemerintah masih menunggu capaian pertumbuhan pada kuartal III,” ujar Suahasil Nazara.

Ketahanan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya kembali aliran modal asing. Akumulasi investasi yang masuk ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp141,6 triliun. Pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), tercatat arus modal asing secara neto sebesar Rp40,8 triliun. Sementara itu, aliran dana pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia mencapai Rp171,6 triliun sejalan dengan penyesuaian penerbitan instrumen tersebut.

Suahasil mengatakan perkembangan tersebut menjadi pijakan pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan perekonomian secara berkelanjutan. “Perkembangan berbagai indikator ekonomi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus menjaga dan mengelola perekonomian nasional ke depan,” katanya.

Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Agustus 2026 juga masih terjaga. Pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65 persen dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pendapatan negara telah mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sementara belanja sebesar Rp2.295 triliun sehingga defisit APBN berada di angka Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Suahasil.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan berada di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada rentang 4,9 sampai 5,7 persen,” ujar Destry.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung program pembangunan prioritas, serta menciptakan ruang bagi investasi produktif. Dalam strategi tersebut, peran APBN dipadukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sektor swasta untuk memperluas sumber penggerak ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN memiliki fungsi strategis sebagai fiscal enabler atau pengungkit aktivitas ekonomi. Karena itu, belanja negara perlu diarahkan pada sektor yang memberikan dampak berkelanjutan, terutama melalui penguatan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor.

“APBN harus ditempatkan pada sektor-sektor penting yang mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian, baik melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, maupun perluasan ekspor,” ujar Suahasil.

Di sisi lain, Danantara memiliki fungsi berbeda dengan APBN. Danantara ditempatkan sebagai katalis investasi yang mendorong pembiayaan proyek strategis dengan orientasi investasi dan keuntungan. Kolaborasi keduanya dinilai menjadi bagian dari pendekatan baru dalam pengelolaan ekonomi nasional.

“Kolaborasi APBN dan Danantara menjadi bagian dari pendekatan baru pengelolaan ekonomi. APBN dapat hadir pada titik-titik penting untuk memberikan dorongan awal, kemudian dampaknya diharapkan menyebar dan memperkuat aktivitas ekonomi secara lebih luas,” kata Suahasil.

Pemerintah juga membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta bersama BUMN dan lembaga negara untuk menjadi penggerak pertumbuhan. Investasi diarahkan pada bidang strategis, seperti hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah, infrastruktur digital, ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi.

Penguatan investasi juga dilakukan Danantara melalui kerja sama dengan Thales Group, perusahaan teknologi dan pertahanan asal Prancis. Kemitraan tersebut mencakup pengembangan kecerdasan buatan, sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber.

Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, mengatakan pengembangan teknologi maju dapat memperkuat fondasi industri nasional.

“Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mempercepat pembangunan industri strategis berbasis teknologi yang akan menjadi bagian penting dari arah perekonomian nasional,” ujar Ricardo.

Menurutnya, investasi jangka panjang Danantara diarahkan untuk mempercepat transfer teknologi, membuka lapangan kerja berkeahlian tinggi, dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

Melalui pembagian peran tersebut, APBN tetap menjadi fondasi kebijakan fiskal, sementara Danantara dan sektor swasta memperkuat sisi investasi. Sinergi ketiganya diharapkan mendukung pembangunan produktif, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.

Oleh: Rizal Maulana

Pemerintah melihat penguatan investasi strategis sebagai salah satu fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis. Pandangan tersebut tercermin dari upaya memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara sebagai instrumen investasi negara yang dapat mempertemukan kekuatan badan usaha milik negara dengan sektor swasta.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa Danantara dirancang bukan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, melainkan sebagai instrumen negara yang bergerak di bidang investasi dengan orientasi keuntungan sekaligus mendukung berbagai program strategis.

Dalam pandangan pemerintah, pembagian peran antara APBN dan Danantara menjadi penting karena APBN tetap menjalankan fungsi sebagai penggerak dan pendukung kebutuhan publik, sedangkan Danantara diharapkan menjadi katalis yang mampu mempercepat investasi dan memperbesar skala proyek strategis.

Gagasan tersebut disampaikan Suahasil dalam forum bisnis di Jakarta yang membahas arah pertumbuhan, daya saing, investasi, ketahanan energi dan pangan, serta transformasi ekonomi Indonesia menuju dekade berikutnya.

Menurut Suahasil, sinergi antara APBN dan Danantara dapat menciptakan ruang pembiayaan yang lebih luas bagi proyek strategis, terutama ketika proyek tersebut membutuhkan skala investasi besar dan keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah sektor yang dipandang memiliki prospek strategis mencakup infrastruktur digital, hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, industri hulu, ketahanan pangan, serta energi terbarukan. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki kebutuhan domestik yang terus berkembang sehingga investasi tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun kapasitas produksi dan memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam kerangka itu, sektor swasta tetap ditempatkan sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan, sementara pemerintah berperan menciptakan kondisi yang memungkinkan investasi strategis berkembang. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat agenda

nasional di bidang ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga industrialisasi.

Optimisme tersebut juga memiliki dasar pada capaian investasi yang telah dicatat pemerintah selama setahun terakhir. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

Memasuki semester pertama 2026, realisasi investasi kembali mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Capaian itu juga setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Selain investasi, pemerintah mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,68 persen, sementara sekitar 1,9 juta lapangan kerja tercipta dalam setahun terakhir. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terus berjalan.

Capaian selama setahun terakhir tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan investasi, hilirisasi, penguatan manufaktur, serta perluasan kesempatan kerja. Pemerintah juga berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi semakin diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi dan investasi bernilai tambah.

Di sisi lain, Danantara mulai memperluas pendekatan investasi menuju sektor teknologi strategis. Danantara Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan pertahanan asal Prancis, Thales Group.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup empat sektor utama, yakni kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, sistem pertahanan, teknologi digital, serta keamanan siber.

Melalui kesepakatan tersebut, kedua pihak menjajaki sejumlah potensi proyek investasi berskala besar. Fokus yang dibahas antara lain manufaktur teknologi pertahanan, fasilitas pemeliharaan dan layanan, peningkatan sistem keamanan bandara, pengembangan aplikasi kecerdasan buatan, pembangunan pusat operasi keamanan siber, hingga teknologi pasca-kuantum.

Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pengembangan industri strategis berbasis teknologi yang dapat membentuk masa depan perekonomian nasional.

Ricardo juga menekankan bahwa posisi Danantara sebagai investor jangka panjang diarahkan untuk mempercepat transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja dengan keahlian tinggi, serta memperkuat industri dalam negeri. Dengan demikian, investasi diharapkan tidak berhenti pada masuknya modal, tetapi menghasilkan peningkatan kemampuan teknologi dan kapasitas industri nasional.

Kerja sama dengan Thales juga memperlihatkan arah investasi yang mulai menyentuh sektor dengan nilai strategis tinggi. Namun, nota kesepahaman tersebut masih menjadi kerangka awal, sehingga realisasi investasi lebih lanjut tetap membutuhkan pembahasan, evaluasi, serta kesepakatan definitif sesuai tata kelola yang berlaku.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berupaya membangun ketahanan ekonomi melalui kombinasi stabilitas fiskal, investasi produktif, penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguasaan teknologi strategis. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam meningkatkan realisasi investasi dan memperluas lapangan kerja menjadi bagian dari modal untuk melanjutkan agenda pembangunan.

Ke depan, konsistensi tata kelola, kualitas investasi, transfer teknologi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi faktor penting agar strategi investasi benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Sinergi pemerintah, Danantara, BUMN, dan sektor swasta diharapkan terus diperkuat sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif, produktif, dan memiliki ketahanan yang semakin kuat menghadapi berbagai tantangan global.

*) Pengamat Ekonomi dan Industri Keuangan

Oleh: Fajar Ramadhan

Ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memastikan roda perekonomian tetap bergerak. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen, inflasi sebesar 3,19 persen, serta mulai menguatnya kembali arus modal ke pasar keuangan domestik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi perekonomian nasional masih cukup baik dan memiliki daya tahan menghadapi tekanan global. Suahasil Nazara menilai capaian pertumbuhan dan inflasi menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan ekonomi selanjutnya. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan karena pertumbuhan tetap berada pada level 5,45 persen, sementara inflasi tercatat 3,19 persen dan pemerintah masih menunggu perkembangan pertumbuhan pada kuartal III 2026.

Dari sisi pasar keuangan, ketahanan tersebut juga terlihat dari akumulasi arus modal yang masuk sebesar Rp141,6 triliun. Aliran modal asing secara neto ke Surat Berharga Negara mencapai Rp40,8 triliun, yang antara lain mencerminkan kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal. Sementara itu, arus masuk pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia tercatat Rp171,6 triliun seiring dengan penyesuaian penerbitan instrumen tersebut oleh Bank Indonesia.

Kinerja fiskal juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Agustus, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi Rp2.295 triliun. Dengan posisi tersebut, defisit anggaran tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menjalankan fungsi fiskal sekaligus menjaga defisit dalam batas yang terukur.

Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga terus mengarahkan kebijakan fiskal agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi menjadi pengungkit kegiatan ekonomi. Berbagai stimulus, percepatan belanja, dukungan terhadap konsumsi, serta penguatan investasi menjadi bagian dari respons terhadap perubahan kondisi global. Upaya menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi tersebut menjadi penting karena tekanan eksternal dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, perdagangan, dan keputusan investasi.

Oleh sebab itu, capaian makroekonomi perlu diikuti dengan penguatan fundamental, peningkatan produktivitas, dan pemerataan manfaat pertumbuhan agar ketahanan ekonomi dapat dirasakan hingga tingkat masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan fiskal tetap prudent sehingga dukungan terhadap perekonomian tidak mengurangi kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks yang lebih luas, kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah selama setahun terakhir dalam mempertahankan aktivitas ekonomi, memperkuat daya beli melalui berbagai stimulus, menjaga keberlanjutan belanja negara, serta menciptakan kondisi yang mendukung investasi dan konsumsi masyarakat. Stabilitas tersebut perlu dipandang sebagai proses yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, bukan sekadar capaian angka dalam satu periode.

Dari sisi kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diprakirakan berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia, terutama ketika ketidakpastian global masih tinggi. Destry Damayanti juga menekankan perlunya memperkuat neraca pembayaran untuk mendukung ketahanan eksternal.

Neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 0,12 miliar dolar AS setelah pada periode sebelumnya mengalami defisit 0,45 miliar dolar AS. Sementara itu, investasi portofolio asing pada kuartal III hingga periode pengamatan mencatat net inflow 0,4 miliar dolar AS, antara lain ditopang penerbitan global bond pemerintah dan arus masuk ke Surat Berharga Negara.

Selain itu, Destry Damayanti melihat konsumsi rumah tangga masih terjaga karena dukungan berbagai stimulus pemerintah serta membaiknya keyakinan dan ekspektasi penghasilan konsumen. Investasi juga tetap tumbuh, terutama melalui investasi pemerintah, meskipun ruang peningkatan investasi swasta masih terbuka. Dari sektor eksternal, ekspor nonmigas menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan meningkatnya permintaan dari sejumlah negara.

Rangkaian indikator tersebut memperlihatkan bahwa menjaga ketahanan ekonomi membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang konsisten. Kebijakan fiskal tidak dapat berjalan sendiri karena stabilitas nilai tukar, likuiditas, investasi, sistem pembayaran, serta kondisi sektor riil saling berkaitan. Karena itu, sinergi pemerintah dan Bank Indonesia menjadi salah satu fondasi penting untuk menghadapi perubahan ekonomi global.

Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya tahan.

Pada akhirnya, capaian pertumbuhan 5,45 persen, inflasi 3,19 persen, arus modal yang kembali masuk, serta pengelolaan APBN yang tetap terukur menjadi modal penting untuk melanjutkan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu mempertahankan koordinasi, meningkatkan kualitas belanja, memperluas sumber pertumbuhan, memperkuat investasi swasta, dan menjaga daya beli masyarakat agar ketahanan ekonomi tidak hanya mampu menghadapi gejolak global, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang konsisten, transparan, dan terkoordinasi, stabilitas keuangan dapat terus dijaga sekaligus menjadi pijakan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Fiskal dan Moneter

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden secara langsung mendengarkan masukan dari para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai persoalan gambut. Menurut Teddy, pandangan ilmiah diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat melihat persoalan dari berbagai aspek.

“Mendengarkan langsung masukan para ahli merupakan bagian penting agar persoalan dapat dipahami secara lebih utuh dari berbagai perspektif,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Teddy menjelaskan, BPGMN tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan melalui riset, pemetaan kawasan, deteksi dini, dan pemantauan titik panas. Pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan operasi darat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat ketika muncul titik api.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap model pencegahan karhutla yang lebih presisi dengan menjadikan desa sebagai salah satu pusat pelaksanaan.

“Hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan adalah arahan Presiden agar pencegahan ke depan dilakukan secara presisi dan berbasis desa,” kata Arif.

Menurut Arif, kedekatan masyarakat dengan kawasan alam di sekitarnya membuat mereka memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan. Karena itu, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) perlu diperkuat agar mampu melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal terhadap potensi kebakaran.

“MPA akan menjadi salah satu kelompok yang diberdayakan dan diperkuat untuk mendukung masyarakat dalam mencegah karhutla,” lanjutnya.

Selain penguatan masyarakat, pembahasan juga mencakup teknologi seperti water injection, pompa tingkat desa, dan bahan alternatif untuk pemadaman. Arif menilai solusi teknologi perlu didukung kelembagaan yang kuat agar penerapannya efektif.

Persoalan ekonomi masyarakat sekitar gambut turut menjadi perhatian karena sekitar 41 juta orang disebut tinggal di kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut sagu dapat menjadi alternatif jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, dan tanaman hortikultura untuk kebutuhan jangka pendek.

“Perhatian Presiden juga mencakup mata pencaharian masyarakat sekitar hutan agar solusi ekonomi dapat disiapkan bersama pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan,” pungkas Arif. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat.

Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan kawasan gambut sekaligus langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam pembahasan mengenai sektor kehutanan dan karhutla. Menurutnya, BPGMN akan lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan dibandingkan menunggu kebakaran terjadi kemudian melakukan penanganan.

“Salah satu keputusan penting dalam pembahasan kehutanan dan persoalan karhutla adalah keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dengan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Komposisi tersebut diharapkan dapat memberikan dasar kajian yang kuat dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.

“Fokus utama badan ini adalah pencegahan, karena langkah antisipasi dinilai lebih penting, efektif dan efisien dibandingkan menunggu persoalan muncul lalu melakukan tindakan reaktif,” katanya.

BPGMN juga akan mendapat dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli menilai pembentukan lembaga tersebut juga memperlihatkan kesediaan Presiden menerima masukan dari kalangan ilmuwan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut BPGMN akan memperkuat riset, pemetaan, deteksi dini serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.

“Badan ini nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional,” kata Teddy.

Selain pencegahan, pemerintah memperkuat respons lapangan melalui Satgas Darat, pompa air, pompa portabel dan pengeboran dangkal. Perangkat desa serta kelompok Masyarakat Peduli Api juga akan dilibatkan.

Teddy menegaskan pengelolaan gambut membutuhkan sinergi berbagai pihak. “Perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan lapangan dan pengalaman masyarakat diharapkan membuat pengelolaan gambut lebih menyeluruh serta mampu mencegah karhutla berulang,” pungkasnya. (*)

Oleh Hanggini Putri )*

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan ketika api sudah membesar. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola gambut, kesiapan masyarakat, teknologi, hingga pilihan ekonomi warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran. Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi langkah yang menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dalam menghadapi karhutla agar tidak terus berulang.

Pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan pandangan para ahli untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persoalan gambut dan karhutla.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa keterlibatan para ahli menjadi penting karena persoalan gambut memiliki banyak aspek yang harus ditangani secara terpadu. Menurut Teddy, BPGMN nantinya akan melibatkan ilmuwan dan profesional untuk memperkuat pencegahan, riset, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu mendeteksi potensi kebakaran sejak awal, mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, dan memastikan petugas dapat bergerak sebelum api berkembang menjadi lebih luas.

Penguatan operasi darat juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons kebakaran secara langsung di lokasi. Pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemadaman, terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Di sisi lain, masyarakat desa memiliki posisi strategis karena mereka berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa Presiden menekankan pendekatan pencegahan karhutla yang presisi dan berbasis desa. Menurut Arif, masyarakat desa memiliki kedekatan dengan sumber daya alam di lingkungannya sehingga dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.

Arif juga menjelaskan bahwa kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan diberdayakan dan diperkuat. Keberadaan MPA dinilai penting karena masyarakat dapat melakukan pengawasan sekaligus memberikan respons awal ketika muncul tanda-tanda kebakaran. Dengan demikian, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau aparat, tetapi juga melibatkan masyarakat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan gambut.

Selain penguatan masyarakat, teknologi juga menjadi bagian dari pembahasan. Arif menyebut sejumlah teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan karhutla, antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman. Pemanfaatan teknologi tentu perlu disertai pelatihan dan kesiapan sumber daya manusia agar peralatan yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Persoalan ekonomi masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan karhutla. Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memikirkan alternatif mata pencaharian agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa meningkatkan risiko kerusakan kawasan gambut.

Arif mencontohkan sagu sebagai salah satu pilihan mata pencaharian jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, dan tanaman hortikultura untuk kebutuhan jangka pendek. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa pencegahan karhutla tidak hanya berbicara mengenai api dan pemadaman, tetapi juga mengenai bagaimana masyarakat dapat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

Upaya tersebut juga sebagai agenda dan capaian pemerintah selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo. Pemerintah sebelumnya menyampaikan sejumlah program dan kebijakan, antara lain pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), perluasan program Makanan Bergizi Gratis, serta berbagai langkah di bidang pertahanan, infrastruktur, reformasi hukum, dan pelayanan sosial. Capaian tersebut menjadi bagian dari konteks kerja pemerintahan yang juga dituntut menghadirkan kebijakan lingkungan yang memiliki dampak nyata sampai tingkat masyarakat.

Dalam pengelolaan gambut, tantangan pemerintah bukan hanya membentuk lembaga baru, tetapi memastikan koordinasi antarlembaga berjalan efektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, perangkat desa, ilmuwan, profesional, dan masyarakat harus memiliki pembagian peran yang jelas. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program pencegahan berpotensi berjalan sendiri-sendiri.

BPGMN juga perlu didukung dengan data yang akurat, pemetaan kawasan rawan, sistem deteksi dini, kesiapan peralatan, serta mekanisme evaluasi yang dapat mengukur hasil kebijakan. Penguatan MPA pun idealnya tidak hanya dilakukan ketika musim kebakaran tiba, tetapi melalui pelatihan, pendampingan, penyediaan sarana, dan sistem pelaporan yang berjalan sepanjang waktu.

Karhutla tidak cukup hanya dipadamkan setelah api muncul. Pencegahan harus dilakukan sejak dari tata kelola kawasan, pemanfaatan teknologi, kesiapan personel, hingga penyediaan alternatif ekonomi masyarakat. Penguatan komando pencegahan dapat menjadi bagian dari upaya membangun sistem yang lebih terintegrasi. Dengan kerja bersama dari pusat hingga desa, menjaga gambut berarti bukan hanya mencegah kebakaran, tetapi juga menjaga lingkungan dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan lingkungan

Oleh Arinindya Rahman )*

Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi persoalan berulang membutuhkan perubahan pendekatan, dari sekadar memadamkan api ketika kebakaran terjadi menjadi memperkuat pencegahan sejak awal. Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menunjukkan perhatian pemerintah pada kawasan gambut sebagai salah satu titik penting dalam pengendalian karhutla.

Keputusan itu muncul setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas persoalan pengelolaan lahan gambut yang selama ini menghadapi ancaman kebakaran dari tahun ke tahun.

Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut. Badan baru ini akan diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Pendekatan tersebut penting karena kawasan gambut memiliki karakteristik tersendiri. Ketika mengalami kekeringan, kebakaran di lahan gambut dapat menjadi lebih sulit ditangani sehingga upaya pencegahan, pemantauan dan deteksi dini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari strategi penanggulangan karhutla.

Raja Juli menjelaskan bahwa BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden serta melibatkan ilmuwan dan profesional. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan gambut tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan teknis kehutanan, tetapi juga membutuhkan dukungan riset, data, teknologi dan keputusan lintas sektor.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Bagi Raja Juli, keputusan tersebut sekaligus menunjukkan ruang bagi masukan akademisi dalam merumuskan kebijakan. Ia menyampaikan bahwa Presiden terbuka terhadap evaluasi dan kritik dari para ilmuwan sehingga kebijakan pengelolaan gambut dapat disusun dengan pertimbangan yang lebih berbasis pengetahuan.

Pandangan tersebut menjadi relevan karena persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pengerahan personel setelah api membesar. Pencegahan membutuhkan pemetaan kawasan rawan, pemantauan kondisi lahan, pengelolaan tata air serta kemampuan membaca potensi kebakaran sebelum menjadi bencana yang lebih luas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menjelaskan bahwa BPGMN akan memperkuat pencegahan melalui riset, pemetaan, sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.

Menurut Teddy, keterlibatan ilmuwan dan profesional diharapkan membuat pengelolaan kawasan gambut lebih komprehensif dan mampu mendukung tindakan pencegahan sejak dini.

Di sisi penanganan lapangan, pemerintah tidak hanya mengandalkan badan baru tersebut. Satgas Darat akan dioptimalkan untuk merespons kebakaran secara langsung, sementara pemanfaatan pompa air, pompa portabel dan pengeboran dangkal juga disiapkan untuk memperkuat kemampuan pemadaman, terutama pada wilayah gambut.

Langkah ini memperlihatkan bahwa strategi pemerintah dirancang dalam dua lapis, yakni mencegah kebakaran sebelum terjadi sekaligus mempercepat respons apabila api tetap muncul.

Peran masyarakat desa juga menjadi bagian penting. Teddy menyebut perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dilibatkan karena warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut berada paling dekat dengan wilayah rawan dan dapat menjadi bagian dari sistem respons awal.

Dengan demikian, pengelolaan gambut tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tetapi menggabungkan pengalaman masyarakat, kemampuan operasional di lapangan, teknologi serta pengetahuan ilmiah.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari agenda pemerintah selama sekitar satu tahun terakhir yang menunjukkan dorongan pada pendekatan berbasis ketahanan dan kemandirian. Salah satu capaian yang disampaikan pemerintah adalah swasembada pangan yang diumumkan tercapai pada 2025, lebih cepat dari target empat tahun.

Produksi beras nasional 2025 dilaporkan mencapai 34,71 juta ton dan stok beras Bulog pada akhir tahun mencapai 3,24 juta ton. Pada 2026, pemerintah juga melaporkan swasembada delapan komoditas pangan serta penurunan harga pupuk sebesar 20 persen setelah penyederhanaan aturan penyaluran pupuk.

Capaian tersebut memang berada pada sektor berbeda, tetapi memperlihatkan pola kebijakan pemerintah yang menekankan intervensi struktural, bukan sekadar penanganan gejala. Pola serupa dapat diuji dalam pengelolaan gambut melalui BPGMN, terutama dalam memastikan kebijakan benar-benar berjalan konsisten di tingkat daerah dan desa.

Tantangan berikutnya adalah memastikan badan tersebut memiliki kewenangan yang jelas, anggaran memadai, data yang terintegrasi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian, pemerintah daerah serta masyarakat. Pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila pelaksanaan di lapangan tidak berjalan secara konsisten.

Oleh karena itu, keberhasilan BPGMN akan dilihat dari kemampuan mengurangi risiko kebakaran, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, dan menjaga ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Fokus terhadap gambut harus dipandang sebagai investasi pencegahan, bukan sekadar respons terhadap bencana. Jika riset, pemetaan, deteksi dini, teknologi, operasi lapangan dan partisipasi masyarakat dapat berjalan dalam satu sistem, peluang mencegah karhutla berulang akan semakin terbuka. Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga momentum ini agar pengelolaan gambut tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan perlindungan lingkungan dan pencegahan kebakaran yang konsisten dari tahun ke tahun.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Satya Wiguna )*

Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Kejelasan status halal membantu masyarakat memperoleh kepastian ketika memilih produk, sementara bagi produsen, pemenuhan standar halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah terus menyiapkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH).

Kepastian menjadi unsur penting dalam hubungan antara konsumen dan produsen. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai produk yang dikonsumsi atau digunakan, sedangkan pelaku usaha memerlukan standar yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksinya. Kondisi ini membuat sertifikasi halal memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, melihat sertifikasi halal sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan di antara konsumen, produsen, dan sektor perdagangan.

Penerapan JPH merupakan amanat undang-undang sekaligus kepentingan bersama yang membutuhkan kerja sama pemerintah, dunia usaha, asosiasi, dan masyarakat. Kolaborasi itu diperlukan untuk memastikan berbagai aspek, mulai dari bahan baku, rantai pasok, hingga pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Gambaran mengenai pentingnya kepercayaan itu kemudian berkaitan langsung dengan bagaimana status halal sebuah produk dapat dipastikan. Konsumen tidak cukup hanya memperoleh informasi mengenai nama atau komposisi produk, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa proses yang menghasilkan produk telah memenuhi ketentuan. Karena itu, sistem sertifikasi halal dibangun melalui mekanisme pemeriksaan yang mencakup berbagai tahapan produksi.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pemastian status halal dilakukan melalui pendekatan ketelusuran atau traceability terhadap keseluruhan rantai proses dan pasok. Setiap tahapan yang berpengaruh terhadap status kehalalan perlu dapat ditelusuri dan dipastikan memenuhi ketentuan JPH. Pendekatan ini membuat pemeriksaan halal tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga proses yang membentuknya.

Aspek bahan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pemastian itu. Produk yang menggunakan bahan yang secara zat halal tetap harus memenuhi ketentuan dalam proses pengolahannya, termasuk cara memperoleh bahan dan proses penyembelihan untuk produk hewani. Pengawasan juga mencakup kemungkinan terjadinya kontaminasi dengan bahan yang diharamkan atau najis selama proses produksi.

Peralatan produksi turut menjadi bagian dari pemastian halal karena penggunaannya dapat memengaruhi status produk. Peralatan untuk mengolah, memasak, menyimpan, dan mencuci perlu diperhatikan agar tidak terjadi kontaminasi dari produk atau bahan nonhalal. Karena itu, penilaian kehalalan tidak cukup dilakukan hanya dengan memeriksa daftar komposisi yang tercantum pada kemasan.

Mekanisme pemeriksaan yang mencakup keseluruhan proses memberikan dasar bagi penggunaan sertifikat dan label halal. Sertifikat menjadi bukti bahwa produk telah melalui mekanisme sertifikasi sesuai ketentuan, sedangkan label membantu masyarakat mengenali produk yang telah memenuhi persyaratan. Kejelasan informasi ini menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan ketika konsumen menentukan pilihan.

Haikal menilai pemenuhan standar halal dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing produk. Sertifikasi tidak semata-mata menjadi instrumen kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi produk di pasar. Produk dengan status halal yang jelas memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan konsumen, terutama pada pasar yang menjadikan aspek halal sebagai pertimbangan pembelian.

Peluang ekonomi itu membuat penerapan JPH perlu berjalan seiring dengan kepentingan perdagangan. Pemerintah tidak hanya dituntut memastikan produk memenuhi standar halal, tetapi juga menjaga agar proses pemenuhannya tidak menimbulkan hambatan baru bagi pelaku usaha dan rantai pasok. Keseimbangan antara kepastian regulasi dan kelancaran kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam persiapan menuju pemberlakuan kewajiban.

Persoalan kesiapan pelaksanaan kemudian menjadi perhatian Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman. Ia menyoroti sejumlah aspek teknis yang perlu diselesaikan, mulai dari ketersediaan lembaga inspeksi, keselarasan kode HS, dokumen pengakuan dan kesesuaian, perlakuan terhadap barang dalam perjalanan, integrasi sistem antarkementerian dan lembaga, hingga penanganan produk pangan asal hewan. Penyelesaian berbagai aspek itu diperlukan agar penerapan kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun perdagangan.

Kesiapan teknis juga membutuhkan keseragaman informasi di lapangan. Dudung menilai mekanisme kendali dan komunikasi publik harus mampu memberikan pedoman yang sama kepada pelaku usaha, petugas lapangan, pemerintah daerah, importir, eksportir, hingga mitra luar negeri. Kesamaan pemahaman akan membantu memastikan ketentuan sertifikasi halal diterapkan secara konsisten.

Kesiapan pelaku usaha menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses itu, khususnya bagi UMK yang memiliki kapasitas berbeda dengan perusahaan berskala besar. Fasilitasi dan pendampingan diperlukan agar pelaku usaha dapat memahami persyaratan serta menyesuaikan proses bisnis tanpa kehilangan keberlanjutan kegiatan usahanya. Dukungan ini sekaligus menjadi cara untuk memastikan penerapan kewajiban halal berlangsung secara inklusif.

Dengan persiapan yang terkoordinasi, sertifikasi halal dapat memberikan manfaat pada dua sisi sekaligus. Konsumen memperoleh kepastian mengenai produk yang dikonsumsi dan digunakan, sedangkan produsen mendapatkan standar yang jelas untuk menjaga proses produksi serta meningkatkan nilai produknya. Hubungan antara kepastian, kepercayaan, dan daya saing menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem halal nasional.

)* Pemerhati Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Oleh: Widya Arsyinta )*

Sertifikasi halal semakin menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan produsen. Kejelasan mengenai status halal memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menentukan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendorong pelaku usaha menjaga proses produksi sesuai standar yang berlaku. Penguatan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) juga menjadi langkah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertata dan memberikan nilai tambah bagi produk dalam negeri.

Kepastian halal tidak hanya ditentukan oleh bahan yang tercantum dalam komposisi produk. Proses memperoleh bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga penyajian turut menentukan status kehalalan produk sebelum sampai kepada konsumen. Karena itu, sistem sertifikasi halal perlu memastikan seluruh rangkaian proses berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pemastian status halal dilakukan melalui pendekatan ketelusuran atau traceability pada keseluruhan rantai proses dan pasok. Mekanisme ini memungkinkan setiap tahapan yang berpengaruh terhadap status halal produk ditelusuri dan diperiksa berdasarkan ketentuan JPH. Pendekatan tersebut membuat sertifikasi halal tidak berhenti pada pemeriksaan produk akhir, tetapi mencakup proses yang membentuk produk secara keseluruhan.

Penerapan prinsip itu terlihat dari proses pengolahan bahan yang secara zat telah dikenal sebagai bahan halal. Daging sapi dan ayam, misalnya, tetap harus dipastikan berasal dari proses penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Proses produksi juga perlu menjaga produk dari kontaminasi najis maupun bahan yang diharamkan, termasuk yang terdapat dalam bumbu dan bahan tambahan.

Perhatian serupa berlaku terhadap peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Peralatan untuk mengolah, memasak, menyimpan, maupun mencuci produk perlu dipastikan tidak menyebabkan kontaminasi dari bahan nonhalal. BPJPH menempatkan aspek peralatan sebagai bagian dari pemeriksaan karena penggunaan peralatan secara bersama dengan produk atau bahan nonhalal dapat memengaruhi status kehalalan produk.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pemeriksaan halal tidak cukup hanya dengan membaca daftar komposisi pada kemasan. Seluruh mata rantai produksi perlu diperhatikan agar status halal dapat dibuktikan secara menyeluruh. Setelah melalui mekanisme pemeriksaan dan sertifikasi, label halal kemudian menjadi penanda bagi masyarakat bahwa produk telah memperoleh sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi konsumen, keberadaan sertifikat dan label halal memberikan informasi yang lebih jelas ketika memilih produk. Masyarakat tidak perlu hanya mengandalkan asumsi mengenai bahan atau proses produksi karena status halal telah melalui mekanisme pemeriksaan. Kepastian informasi pada akhirnya menjadi salah satu unsur penting dalam membangun rasa percaya terhadap produk yang beredar.

Dari sisi produsen, penerapan standar halal memberikan kejelasan mengenai proses yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha. Pemenuhan standar juga dapat menjadi nilai tambah karena menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek bahan, proses produksi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Produk dengan status halal yang jelas memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan konsumen.

Manfaat yang lebih luas juga terlihat dari terbentuknya ekosistem halal nasional. Sistem JPH tidak hanya melibatkan proses sertifikasi, tetapi mencakup pemeriksaan, pengujian, inspeksi, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Rangkaian kegiatan itu membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi baru sekaligus memperkuat tata kelola industri halal di Indonesia.

Penguatan jaminan halal juga berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam, menempatkan jaminan produk halal sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai produk yang dikonsumsi.

Secara hukum, kewajiban tersebut memiliki dasar yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi yang disahkan pada 17 Oktober 2014 itu memberikan masa persiapan sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan. Dalam perkembangannya, penerapan kewajiban mengalami sejumlah penyesuaian seiring dengan kesiapan infrastruktur dan pelaku usaha.

Pemerintah kemudian memberikan relaksasi melalui sejumlah ketentuan lanjutan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Masa penyesuaian itu pada akhirnya mengarah pada pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat S. Burhanudin, mengatakan pelaku usaha, khususnya sektor menengah dan besar, pada dasarnya telah memasuki tahapan kewajiban sertifikasi halal sejak 2024. Relaksasi diberikan agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan proses bisnis dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan yang sama juga perlu menjadi perhatian bagi pelaku UMK yang produk makanannya beredar di Indonesia.

Persiapan menjadi semakin penting karena pemberlakuan kewajiban halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Sistem yang berjalan dengan baik juga menentukan kualitas informasi yang diterima konsumen dan kepastian proses yang dijalankan produsen. Semakin jelas mekanisme sertifikasi dan ketelusuran produk, semakin mudah pula kepercayaan dibangun di antara kedua pihak.

Sertifikasi halal pada akhirnya mempertemukan kebutuhan konsumen akan kepastian dengan kebutuhan produsen terhadap standar usaha yang jelas. Konsumen memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar dalam menentukan pilihan, sedangkan produsen memiliki acuan untuk memastikan proses produksinya memenuhi ketentuan JPH. Penguatan kedua aspek ini menjadikan sertifikasi halal bukan sekadar tanda pada kemasan, melainkan fondasi bagi terbentuknya ekosistem perdagangan yang lebih transparan, terpercaya, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik