JAKARTA — Aspirasi segelintir mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai aspirasi terkait kondisi ekonomi patut dihormati, namun penghentian program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran tanpa mengurangi target utama peningkatan gizi masyarakat.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah sedang membenahi sejumlah persoalan tata kelola, termasuk penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan selama proses penataan berlangsung.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga memperluas fokus program kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Di sektor energi, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, subsidi energi tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia. Stabilitas harga energi dinilai penting untuk menjaga biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Sedang disiapkan. Ya, kalau udah diputus baru dikasih tahu. Laporin presiden juga,” kata Airlangga.

Soal kondisi kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga yang terjadi berapa hari terakhir. Airlangga mengatakan, itu adalah proses stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Pak kenaikan harga pertamax dan BI-Rate naik, suku bunga naik, makin menekan masyarakat kelas menengah gak? Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau kalau dolarnya turun terus protes. dolarnya di rem, ah, protes juga,” ujarnya. *

Jakarta – Ajakan demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai kurang relevan dengan kondisi nasional saat ini. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan, berbagai pihak menilai energi bangsa sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah optimistis berbagai langkah yang ditempuh akan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan tidak dapat dicapai secara instan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai potensi gejolak politik memang selalu ada dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya sebuah gerakan massa besar tidak akan muncul tanpa alasan mendasar yang kuat. Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu ketidakstabilan politik, yakni daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik.

Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali. Karena itu, berbagai seruan aksi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa, termasuk tuntutan penurunan harga BBM serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.

Namun demikian, beragam pandangan yang berkembang diharapkan dapat disalurkan melalui dialog yang konstruktif untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah saat ini tengah berfokus mengawal ketahanan nasional melalui kebijakan fiskal yang terukur dan program penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Langkah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, merupakan keputusan realistis untuk menjaga kesehatan APBN yang sedang menghadapi tekanan defisit berat, sekaligus memastikan alokasi subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai tuntutan untuk membatalkan penyesuaian harga energi nonsubsidi kurang selaras dengan kebutuhan fundamental negara saat ini. Tekanan fiskal dan fluktuasi nilai tukar rupiah menuntut pemerintah mengambil kebijakan yang rasional demi mempertahankan kepercayaan pasar global.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika pemerintah dipaksa membatalkan penyesuaian harga ini, risikonya adalah pembengkakan utang negara.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal dinamika penyampaian pendapat ini secara humanis, sembari mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh elemen mahasiswa untuk menghindari eskalasi jalanan yang kontraproduktif dan beralih ke saluran-saluran komunikasi yang sehat.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Kapolri menyatakan bahwa Polri sangat menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar pergerakan massa tidak mengorbankan ketertiban umum atau hak-hak masyarakat lain yang sedang beraktivitas.

“Kami akan menjaga agar seluruh kegiatan dan aspirasi masyarakat tetap berlangsung secara konstruktif dan terukur,” pungkasnya.

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang diinisiasi BEM UI terkait isu perekonomian nasional perlu disikapi secara bijaksana oleh seluruh pihak. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih relatif kuat dan stabil, berbagai kalangan mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi provokasi serta pihak-pihak yang berusaha menunggangi gerakan mahasiswa untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa dan terus bekerja keras untuk memperkuat perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai langkah perbaikan ekonomi terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian berbagai tantangan ekonomi tidak dapat dicapai secara instan karena membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, dan dukungan seluruh elemen bangsa.

Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar setiap kegiatan penyampaian pendapat dilakukan secara tertib dan konstruktif. “Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi yang mengarah pada kebangkrutan sebagaimana narasi yang berkembang di sebagian ruang publik. Menurutnya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis dalam perekonomian global.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujar Misbakhun.

Selain menjadi pemasok utama berbagai komoditas dunia, Indonesia juga masih mencatat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, menjadi anggota G20, serta membukukan surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Berbagai pihak menilai bahwa yang perlu diwaspadai bukanlah aspirasi mahasiswa itu sendiri, melainkan kemungkinan munculnya provokator dan penunggang kepentingan yang memanfaatkan aksi untuk menyebarkan disinformasi, memperbesar keresahan publik, serta mendorong agenda tertentu yang berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas nasional.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap kritis, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung penyampaian aspirasi yang damai dan bertanggung jawab demi menjaga iklim pembangunan, investasi, dan kesejahteraan yang terus diupayakan bersama.

Oleh: Yuliana Wenda*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan yang menghadirkan harapan besar bagi masyarakat Papua. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, program ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak-anak dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiran MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang luas bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal di seluruh Tanah Papua.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Pemerintah Provinsi Papua yang terus mendorong pemanfaatan produk lokal sebagai sumber utama bahan pangan dalam pelaksanaan MBG. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa kebutuhan pangan program ini harus mengutamakan hasil produksi masyarakat Papua. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat lokal sekaligus menjadi strategi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.

Bagi Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, kebijakan ini menjadi sangat penting. Selama ini, banyak komoditas pangan yang sebenarnya dapat diproduksi oleh masyarakat setempat. Dengan menjadikan MBG sebagai pasar yang menyerap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal, pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat. Kehadiran program ini menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha lokal sehingga mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

Gubernur Matius D. Fakhiri juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang komprehensif. Program ini tidak semata-mata berorientasi pada bantuan sosial, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan roda ekonomi hingga ke tingkat keluarga dan kampung.

Salah satu potensi besar yang kini terus didorong dalam pelaksanaan MBG adalah pemanfaatan hasil perikanan lokal. Papua dikenal memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Karena itu, dorongan agar ikan menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG merupakan langkah yang sangat strategis.

Pemanfaatan ikan dalam menu MBG akan memberikan manfaat ganda. Dari sisi kesehatan, ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak. Dari sisi ekonomi, peningkatan kebutuhan ikan akan memperluas peluang pasar bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal. Dengan demikian, program MBG dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sektor kelautan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Papua.

Upaya membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak usia dini juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Papua. Generasi yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, penguatan konsumsi pangan lokal melalui MBG memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar penyediaan makanan harian di sekolah.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal melalui MBG juga datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kepulauan Yapen, ia menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi perlu memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal. Menurutnya, program ini harus memberikan dampak ganda berupa peningkatan kualitas gizi siswa sekaligus peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa MBG telah menjadi instrumen pembangunan yang mendapatkan dukungan luas karena mampu menghubungkan agenda pembangunan manusia dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, hasil pemantauan yang dilakukan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menunjukkan bahwa MBG telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sejumlah sekolah di Kota Jayapura. Kehadiran program tersebut membantu anak-anak memperoleh asupan makanan bergizi yang mendukung aktivitas belajar mereka setiap hari. Penilaian positif dari berbagai kalangan pendidikan memperlihatkan bahwa MBG telah menjadi salah satu program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Keberhasilan awal yang mulai terlihat di berbagai wilayah Papua menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan. Ketika hasil panen petani, tangkapan nelayan, dan produk peternak lokal terserap oleh program pemerintah, maka manfaat pembangunan akan tersebar lebih luas dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dengan dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, DPR RI, KEPP Otsus Papua, serta berbagai elemen masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tonggak penting pembangunan di Tanah Papua. Melalui pemanfaatan produk lokal, penguatan sektor perikanan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta peningkatan kualitas gizi anak-anak, MBG membuktikan bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, melainkan tentang membangun generasi emas Papua sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat menuju Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Papua

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin diperkuat melalui keterlibatan para ahli gizi dan tenaga kesehatan dalam proses pengambilan kebijakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan berbasis kaidah ilmiah di bidang gizi serta kesehatan anak.

“Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Dewan Pengarah yang didominasi pakar gizi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan dan implementasi Program MBG. Dengan dukungan tenaga profesional, BGN dapat memastikan setiap langkah program didasarkan pada kebutuhan gizi penerima manfaat dan standar kesehatan yang tepat.

Selain memperkuat aspek keilmuan, BGN juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar semakin efektif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium sementara pembukaan dapur baru dan penataan kembali kapasitas dapur yang telah beroperasi.

Saat ini BGN mencatat terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang sedang dievaluasi untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas layanan dan jumlah penerima manfaat. Penataan juga dilakukan guna mengatasi ketimpangan distribusi dapur yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujar Nanik.

BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih diprioritaskan kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ke depan, BGN akan memperkuat pengawasan operasional dapur dan kualitas makanan yang disalurkan agar Program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang optimal.

Keterlibatan ahli gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan berdasarkan standar kesehatan dan kebutuhan gizi yang tepat.

Jakarta – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren positif. Survei terbaru Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 72,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah, menandakan tingginya kepercayaan publik terhadap berbagai program prioritas nasional yang tengah dijalankan.

Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka. Dukungan publik ini juga menjadi indikator kuat bahwa program-program strategis pemerintah mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut berasal dari gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

“Sebanyak 6,2 persen responden menyatakan sangat puas dan 66 persen menyatakan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Masduri dalam pemaparan hasil surveinya.

Menurut Masduri, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu yang paling dominan adalah berbagai program bantuan pemerintah yang dinilai mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Alasan terbesar masyarakat merasa puas adalah karena bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran dengan angka mencapai 14 persen,” katanya.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian dan apresiasi luas dari masyarakat. Program unggulan pemerintah tersebut tercatat memiliki tingkat popularitas sebesar 13,8 persen dan menjadi salah satu alasan utama masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan saat ini.

“Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kepuasan masyarakat dengan tingkat popularitas mencapai 13,8 persen,” ungkap Masduri.

Ia menambahkan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai tegas dan mampu memberikan rasa aman, serta kondisi ekonomi nasional yang tetap stabil di tengah tantangan global, turut memperkuat optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.

Survei Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 responden dari berbagai wilayah Indonesia dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dan keberlanjutan program prioritas seperti MBG masih sangat kuat, sekaligus menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Jakarta – Langkah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penghentian sementara pembangunan dapur baru mendapat respons positif dari DPR.

Kebijakan yang ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) itu dinilai sebagai upaya memperkuat kualitas layanan, menata tata kelola program, serta memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik sejumlah langkah pembenahan yang diumumkan BGN, termasuk moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles.

Menurutnya, keputusan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Selain menahan ekspansi pembangunan dapur baru, BGN juga menata kembali dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Charles menilai arah kebijakan baru ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa lembaganya kini lebih menitikberatkan pada kualitas layanan ketimbang mengejar target jumlah penerima manfaat. “Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” ujar Nanik.

BGN juga memprioritaskan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema pelaksanaan khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

“Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” kata Nanik.

Keberhasilan MBG ke depan tidak semata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuannya menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.*

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan sebanyak 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah selesai dibangun untuk mendukung kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, program MBG terus berjalan dan pemerintah percepat target Pembangunan SPPG, Khususnya di Wilayah 3T untuk Jangkau Seluruh Masyarakat.

Ia mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan beroperasi dalam rangka mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Pada kesempatan yang sama, Dody menuturkan bahwa seluruh bangunan SPPG tersebut telah rampung dibangun dan saat ini tengah memasuki proses serah terima kepada BGN.

“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Namun, secara utuh sudah selesai semua”, ujarnya.

Lebih lanjut, Dody menyebut sebagian SPPG yang dibangun berada di wilayah 3T, termasuk di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PU juga menjelaskan fasilitas SPPG yang dibangun dilengkapi dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, tersedia ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses,” pungkas Dody.

Pembangunan SPPG di kawasan perbatasan tersebut, kata Dody, ditujukan untuk mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi (m2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m2 di Kabupaten Malaka.

Jakarta, Isu mengenai hambatan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan mengklaim adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendapatkan dana Bantuan Pemerintah (Banper) hingga mengaitkannya dengan isu pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi merilis laporan terbaru mengenai realisasi program MBG. Hingga periode akhir Mei 2026, total penyerapan anggaran untuk inisiatif ini telah menyentuh angka Rp88,15 triliun. Artinya, realisasi anggaran MBG ini tetap berjalan dan sudah digelontorkan ke seluruh Tanah Air.

Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program gizi nasional. Meskipun angka totalnya besar, terdapat fluktuasi serapan dana jika ditinjau dari perbandingan bulan ke bulan selama semester pertama tahun ini.

“Dana yang telah digelontorkan tersebut diperuntukkan bagi puluhan juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air,” kata Purbaya dalam agenda Konferensi Pers APBN Kita, Senin (8/6) kemarin.

Ditambahkan Purbaya, jika melihat rincian pengeluaran per bulan, tercatat anggaran MBG sepanjang Mei berada pada angka Rp13,5 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Sebagai perbandingan, penyerapan anggaran pada April 2026 menyentuh Rp19,66 triliun, sedangkan pada Maret 2026 berada di angka Rp16,37 triliun.

“Walaupun secara nominal anggaran di Mei lebih rendah, namun cakupan jumlah penerimanya justru menunjukkan tren yang positif. Realisasi anggaran MBG tetap berjalan ke seluruh Tanah Air,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga mencatatkan adanya kenaikan jumlah individu yang menerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada bulan kelima tersebut. Total penerima meningkat menjadi 63,1 juta orang, naik dari angka 62 juta penerima yang tercatat pada April 2026.

“Peningkatan jangkauan ini menunjukkan perluasan distribusi program di lapangan agar lebih merata. Kemenkeu juga memberikan rincian lebih detail mengenai siapa saja yang menjadi sasaran utama dari penyaluran program ini,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, laporan APBN Kita bulan Mei 2026 memberikan gambaran optimis terhadap pengelolaan anggaran belanja negara untuk sektor sosial. Transparansi data yang dipaparkan oleh Kemenkeu diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.

Keberhasilan realisasi anggaran hingga Rp88,15 triliun ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan terus berjalan stabil dengan pemantauan ketat dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

Sebelumnya, BGN telah memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai kendala penyaluran dana operasional MBG adalah tidak benar. BGN memberikan penegasan bahwa semua proses distribusi dana Banper kepada tiap SPPG telah dirampungkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Dana Banper merupakan sokongan finansial dari pemerintah untuk menyokong operasionalisasi program MBG. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk seluruh rangkaian proses produksi sampai pada tahap distribusi hidangan kaya nutrisi bagi para penerima manfaat, meliputi pelajar sekolah, anak balita, hingga ibu hamil.

Pihak BGN juga menegaskan bahwa proses pencairan dana demi menyukseskan program MBG ini sudah digulirkan secara serentak di tingkat nasional pada periode awal Juni 2026. [*]