Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, serta akuntabilitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya telah menyiapkan portal digital bernama Radar MBG yang dapat digunakan masyarakat untuk memantau berbagai informasi terkait program tersebut.

“Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya orang tua, guru, kemudian kepala sekolah dan kepala daerah, dinas, itu bisa kemudian memonitor,” ujar Sudaryono di Jakarta.

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah yang menerima manfaat MBG, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, dokumentasi menu, hingga asal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan.

Kehadiran Radar MBG diharapkan menjadi sarana yang memudahkan orang tua dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi secara cepat dan terbuka.

“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah di sekolah yang mendapatkan MBG, hari ini menunya apa. Maka kami sudah menyiapkan portal. Di sana bisa dilihat sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dari SPPG mana itu bisa dicek melalui yang kami namakan Radar MBG,” kata Sudaryono.

Selain memperluas akses informasi kepada publik, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap kualitas dapur MBG. BGN menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan demi menjaga mutu makanan dan keselamatan penerima manfaat program.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, BGN telah menutup sebanyak 1.300 SPPG dalam tiga minggu terakhir karena dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Penutupan dilakukan tanpa memandang latar belakang pengelola dapur dan ditujukan untuk melindungi penerima manfaat serta menjaga kredibilitas program MBG.

“Ya kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, pengawasan yang ketat diperlukan agar seluruh SPPG menjalankan proses produksi sesuai standar keamanan dan kualitas pangan.

“Saya nggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa punya siapa, saya nggak lihat, saya lihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” pungkasnya.

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan integrasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual sekaligus mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.

Data Dukcapil diharapkan dapat membantu BGN memperoleh basis data penerima MBG yang lebih akurat, termasuk untuk kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.

Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk menerapkan prinsip “satu orang, satu penerima manfaat”. Dengan prinsip tersebut, pendataan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara jelas dan tidak masuk dalam daftar penerima secara berulang.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola MBG. Data kependudukan yang terus diperbarui dapat digunakan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan kondisi faktual. BGN sebelumnya menemukan adanya data ganda maupun data penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum memperoleh layanan.

“Dukcapil, betul, tadi ditandatangani MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran data termasuk juga kita lihat kemarin kita sudah rapat koordinasi terbatas di Menko Pangan dan kita menemukan ada praktik lama, ada data-data yang double,” kata Mas Dar.

Sudaryono juga membeberkan bahwa pemutakhiran data juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.

Penguatan integrasi data Dukcapil antara BGN dan Kemendagri diharapkan membuat penyaluran MBG semakin akurat, efektif, dan akuntabel. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki dasar data yang lebih kuat dalam menjalankan program.

Sudaryono menegaskan kesiapan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran. Melalui integrasi data Dukcapil, pemerintah berupaya memastikan penerima MBG benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Mas Dar.*

Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) DPR Fraksi PAN DPR RI, Ashabul Kahfi, mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, meski pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar semakin efektif dan efisien.

“Saya mengapresiasi pandangan Bapak Presiden bahwa Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dilanjutkan. MBG merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Tetapi saya juga sepakat bahwa kelanjutannya harus disertai perbaikan dan efisiensi yang serius,” kata Kahfi.

Kahfi menilai keberlanjutan MBG perlu diiringi perubahan orientasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat maupun pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi harus memastikan program memberikan dampak nyata terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat.

“Kita perlu memastikan apakah makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, tepat sasaran, dan pada akhirnya menghasilkan perbaikan status gizi penerima manfaat,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kualitas makanan ataupun kebutuhan gizi penerima manfaat. Efisiensi justru harus diarahkan pada pengurangan pemborosan, perbaikan rantai pasok dan distribusi, penyesuaian penempatan SPPG dengan kebutuhan, serta pencegahan kebocoran anggaran.

“Pengadaan bahan pangan juga sedapat mungkin memberdayakan petani, nelayan, peternak, koperasi dan UMKM lokal,” katanya.

Selain kualitas dan efisiensi, pemerataan layanan juga dinilai penting, khususnya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang memiliki tantangan geografis. Kahfi menilai keberhasilan MBG juga diukur dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas anak-anak Indonesia.

Komitmen Presiden Prabowo untuk meneruskan MBG sebelumnya disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Presiden menegaskan program tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan stunting yang masih dialami sebagian anak Indonesia.

“Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” ujarnya.

Dukungan terhadap keberlanjutan program juga disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf. Ia memastikan PKS akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“PKS insya Allah akan terus mengawal agar implementasi MBG berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran,” kata Almuzzammil.**

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut meningkatkan penyerapan hasil pangan langsung dari petani dan peternak. Program tersebut dinilai membuka kepastian pasar sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem pasokan pangan yang lebih terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG membuat hasil produksi petani dan peternak dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar melalui koperasi.

“Pak Kepala Badan yang baru (Sudaryono) kan sudah memerintahkan ambil dari sisi hulu. Makanya sekarang yang berbahagia itu adalah peternak maupun petani…Kecil-kecil (hasil pertanian/peternakan) bergabunglah menjadi satu kekuatan besar, dibuatlah sebuah ekosistem dalam sebuah koperasi itu,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi secara rutin. Kondisi tersebut juga membuat pergerakan harga komoditas lebih mudah dipantau, sehingga pemerintah dapat menjaga agar fluktuasi harga tidak terlalu tinggi.

Ketut mengatakan ketersediaan pangan nasional saat ini masih cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tambahan permintaan dari MBG.

Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai 16 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.

Penguatan pasokan MBG juga diarahkan agar menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketut mencontohkan wilayah 3T yang memiliki produksi ikan melimpah dapat menggunakan ikan lokal sebagai bagian dari menu MBG.

“Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan daripada makanan lokal. Jangan lupa, kita juga punya konsumsi makanan lokal. Kalau daerah 3T, misalkan dia memiliki banyak ikan, ya gunakan ikan dong. Manfaatkan ikan di situ. Makanan lokal jangan dilupakan,” pungkas Ketut.

Pandangan mengenai dampak ekonomi MBG juga disampaikan Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad.

Ia menilai MBG memiliki peluang besar untuk menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan produksi pertanian dengan kepastian permintaan pangan.

Idham menyoroti besarnya belanja bahan baku dalam program MBG. Menurutnya, peluang tersebut perlu diarahkan agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada pemasok atau perantara, tetapi benar-benar diterima petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen primer.*

Oleh: Bara Winatha*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di berbagai daerah. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperkuat akurasi data, transparansi informasi, serta standar kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari besarnya cakupan program, melainkan juga dari ketepatan sasaran, keamanan pangan, kandungan gizi, dan kemampuan pemerintah memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan tata kelola MBG dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat hingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat integrasi data kependudukan untuk memastikan penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual. Integrasi tersebut diharapkan mewujudkan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sehingga potensi pencatatan ganda dapat diminimalkan.

Penguatan data menjadi semakin penting karena sasaran MBG mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi. Anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok sasaran lainnya membutuhkan intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Karena itu, pemutakhiran data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi fondasi agar kebijakan pemenuhan gizi dapat dirancang berdasarkan kondisi nyata masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Dukcapil dapat membantu BGN melakukan pendataan penerima manfaat secara lebih terperinci. Menurut Tito, pemerintah perlu bergerak dari sekadar mengetahui jumlah penerima menuju kemampuan mengidentifikasi setiap individu yang mendapatkan layanan MBG. Pendekatan tersebut akan membuat perencanaan, distribusi, pengawasan, dan evaluasi program menjadi lebih terukur sekaligus mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran.

Integrasi data juga membuka peluang pengembangan sistem pemantauan penerima manfaat secara lebih komprehensif. Ke depan, data kependudukan dapat dikaitkan dengan informasi sektor kesehatan untuk melihat perkembangan kondisi anak, termasuk indikator pertumbuhan seperti tinggi dan berat badan. Dengan demikian, MBG dapat berkembang dari sekadar program distribusi makanan menjadi instrumen intervensi gizi yang hasilnya dapat dipantau secara berkelanjutan.

Selain persoalan ketepatan sasaran, kualitas layanan menjadi aspek yang tidak kalah penting. BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditentukan. Sebanyak 1.300 SPPG telah kurang dari satu bulan, termasuk dapur yang tidak dapat memperbaiki kekurangan atau dinilai berpotensi membahayakan penerima manfaat, sebagai bentuk penegakan standar tanpa membedakan siapa pihak yang mengelolanya.

Penutupan SPPG dilakukan berdasarkan sistem dan standar yang ditetapkan BGN, bukan berdasarkan kepemilikan atau latar belakang pengelola. Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kualitas makanan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak ingin perluasan program justru mengorbankan standar pelayanan karena makanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan keamanan pangan dan gizi.

Pemerintah juga memperkuat transparansi melalui pengembangan Radar MBG sebagai portal digital yang memungkinkan masyarakat memantau pelaksanaan program. Portal tersebut disiapkan agar orang tua, guru, kepala sekolah, kepala daerah, serta dinas terkait dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan MBG secara lebih mudah. Kehadiran Radar MBG menjadi bagian dari upaya membuka ruang pengawasan publik sekaligus mendorong setiap pelaksana program lebih bertanggung jawab terhadap kualitas layanan.

Keterbukaan informasi tersebut akan didukung dengan pelaporan digital dari seluruh SPPG. Saat ini sebagian besar SPPG telah melakukan pengisian laporan secara digital, sementara BGN terus mendorong agar seluruh dapur MBG menjalankan pelaporan secara konsisten, termasuk dokumentasi proses produksi. Dengan semakin lengkapnya data yang masuk, informasi dalam Radar MBG dapat menjadi instrumen pemantauan yang lebih kuat dan membantu pemerintah menemukan persoalan secara lebih cepat.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf mengatakan pihaknya akan terus mengawal implementasi MBG agar berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran. Yusuf menilai program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia sangat berkaitan dengan kualitas asupan gizi sehingga setiap rupiah anggaran MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.

Yusuf mengatakan berbagai pembenahan tata kelola yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang perlu diapresiasi sekaligus terus diawasi. Pengawasan tersebut penting agar program tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi dan tersedia dengan kualitas yang baik. Dalam perspektif tersebut, dukungan terhadap MBG perlu berjalan beriringan dengan kontrol publik agar program dapat terus diperbaiki berdasarkan persoalan yang ditemukan di lapangan.

Melalui data akurat, informasi terbuka, dan kualitas makanan diawasi secara konsisten, peluang MBG memberikan dampak positif terhadap kualitas gizi masyarakat akan semakin besar. Dengan demikian, langkah pemerintah memperkuat tata kelola dan transparansi MBG menunjukkan keseriusan dalam membangun program yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga akuntabel dan berkualitas.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Alfian Dwi P.*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Ketika kebutuhan pangan untuk jutaan penerima manfaat dipenuhi secara rutin, program tersebut menciptakan permintaan yang relatif stabil terhadap berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat desa untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok MBG.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengatakan MBG telah mendorong peningkatan penyerapan pangan langsung dari petani dan peternak. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan yang besar dan berlangsung secara rutin membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar yang lebih jelas. Kondisi tersebut semakin kuat apabila petani dan peternak mengonsolidasikan produksinya melalui koperasi sehingga hasil produksi dalam skala kecil dapat dikumpulkan menjadi pasokan yang lebih besar dan mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketut menjelaskan bahwa pola tersebut dapat membentuk ekosistem pangan yang menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan kebutuhan konsumsi di tingkat hilir. Kehadiran MBG memberikan kepastian pasar bagi petani dan peternak karena terdapat kebutuhan bahan pangan yang dapat diproyeksikan secara berkala. Dengan adanya permintaan yang lebih terukur, pelaku usaha pangan dapat menyesuaikan volume produksi, menjaga kualitas komoditas, serta merencanakan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan.

Ketersediaan pangan nasional yang relatif kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan MBG. Berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, stok beras pada akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton, yang berasal dari stok awal sekitar 12,4 juta ton dan proyeksi produksi beras 34,7 juta ton setelah memperhitungkan kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Selain beras, ketersediaan telur ayam, daging ayam, bawang merah, dan cabai juga disebut berada dalam kondisi cukup kuat bahkan surplus.

Kekuatan pasokan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki peluang untuk menjadi instrumen yang mempertemukan kepentingan gizi dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Ketut mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dapat mempertimbangkan potensi produksi setempat. Wilayah yang memiliki hasil perikanan melimpah, misalnya, dapat memanfaatkan ikan lokal sebagai salah satu sumber protein dalam menu MBG sehingga kebutuhan program sekaligus menciptakan pasar bagi hasil produksi masyarakat setempat.

Namun, peluang ekonomi tersebut tidak otomatis membuat petani dan peternak menjadi penerima manfaat terbesar dari belanja pangan MBG. Ketua Umum Gerbang Tani dan Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Idham Arsyad, mengatakan keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat dan porsi makanan yang disalurkan, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana belanja pangan tersebut mampu meningkatkan pendapatan produsen pangan di tingkat lokal.

Idham menilai MBG mempunyai peluang menjadi penghubung antara kebijakan pangan dan kebijakan ekonomi perdesaan. Besarnya kebutuhan bahan baku SPPG dapat menciptakan pasar yang lebih pasti dibandingkan kondisi ketika petani harus mencari pembeli setelah masa panen. Kepastian permintaan tersebut dapat memberikan dasar bagi kelompok tani, koperasi, peternak, dan nelayan untuk menyusun perencanaan produksi berdasarkan kebutuhan nyata.

Potensi MBG sebagai penggerak ekonomi lokal juga terlihat di wilayah 3T. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, Bobi Lianto, mengatakan keberadaan dapur MBG di desa-desa dapat menciptakan pasar baru bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kebutuhan bahan baku yang berlangsung secara rutin akan mendorong petani dan peternak di daerah untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan dapur MBG.

Bobi menilai pemenuhan pasokan untuk wilayah terpencil idealnya dilakukan dari lingkungan sekitar apabila komoditas yang dibutuhkan tersedia secara lokal. Pendekatan tersebut dinilai lebih efisien karena dapat mengurangi persoalan logistik dan biaya transportasi yang tinggi. Perputaran uang dari pengadaan bahan pangan dapat tetap berada di wilayah desa sehingga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Pengembangan MBG dengan pendekatan ekonomi lokal juga dapat menciptakan efek berganda. Ketika petani mendapatkan pasar, mereka membutuhkan tenaga kerja, sarana produksi, transportasi, pengemasan, dan layanan pendukung lainnya. Perputaran aktivitas tersebut kemudian membuka peluang pendapatan bagi berbagai kelompok masyarakat yang tidak secara langsung memasok makanan kepada SPPG.

Karena itu, keberhasilan MBG perlu dipahami secara lebih luas sebagai kebijakan yang memiliki dua tujuan penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional. Program tersebut dapat menjadi jembatan antara kebutuhan konsumsi masyarakat dengan kapasitas produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Semakin kuat keterhubungan antara kedua sisi tersebut, semakin besar pula peluang MBG memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan tata kelola menjadi kunci agar MBG tidak berhenti sebagai program konsumsi pangan. Pemerintah terus memastikan data pemasok, asal komoditas, volume pengadaan, harga, serta mekanisme pembayaran dapat dikelola secara transparan dan terukur. MBG dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara ketahanan gizi dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini mampu menghubungkan pemenuhan gizi dengan penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Rangkai Ahmad Yusuf

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebih banyak dibicarakan dari perspektif pemenuhan gizi, kualitas sumber daya manusia, dan besarnya anggaran negara. Perspektif tersebut tentu penting. Namun, ada dimensi lain yang mulai terlihat semakin nyata. MBG berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi daerah melalui penciptaan permintaan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.

Dalam teori kebijakan publik, belanja pemerintah memiliki nilai strategis ketika mampu menghasilkan manfaat berlapis. Satu rupiah yang dibelanjakan negara idealnya tidak berhenti pada satu tujuan administratif, tetapi menciptakan multiplier effect terhadap produksi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lainnya.

MBG mempunyai karakter yang memungkinkan efek pengganda tersebut terjadi. Setiap hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan berbagai bahan pangan lainnya. Kebutuhan yang berlangsung terus-menerus ini pada dasarnya menciptakan sesuatu yang sangat dibutuhkan produsen pangan adalah kepastian pasar.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menangkap dimensi tersebut ketika mengatakan bahwa MBG perlu memastikan petani, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga masyarakat miskin di sekitar lokasi program ikut memperoleh manfaat. Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Pihaknya ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut.

Di sinilah integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi strategis. Persoalan klasik produsen kecil di Indonesia sering kali bukan sekadar kemampuan memproduksi, tetapi akses terhadap pasar yang stabil. Petani dapat menghasilkan sayuran, peternak menghasilkan telur dan ayam, tetapi mereka membutuhkan agregator yang mampu menghubungkan produksi skala kecil dengan permintaan besar secara konsisten.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga melihat MBG sebagai instrumen yang dapat membantu pembangunan daerah. Menurut Tito, manfaatnya bukan hanya menekan stunting dan kemiskinan serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Permintaan pangan dari MBG juga dapat membantu daerah menyerap komoditas masyarakat.

Mekanisme semacam ini menarik karena MBG berpotensi menciptakan automatic demand terhadap komoditas pangan. Ketika produksi telur, ayam, ikan, atau sayuran meningkat sementara pasar melemah, kebutuhan SPPG dapat menjadi salah satu sumber permintaan yang membantu menyerap produksi.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat belanja yang diturunkan melalui program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ikut berkontribusi terhadap kinerja investasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026 tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya.

Angka tersebut menunjukkan belanja sosial tidak selalu identik dengan konsumsi semata. Jika desain kebijakannya tepat, permintaan yang diciptakan pemerintah dapat memicu investasi baru. SPPG membutuhkan bangunan dan peralatan. Distribusi membutuhkan kendaraan. Peternak yang memperoleh kepastian pembeli memiliki insentif memperbesar kapasitas. Pedagang pangan membutuhkan gudang. Koperasi memerlukan fasilitas penyimpanan dan logistik. Dengan kata lain, satu piring MBG sesungguhnya mempunyai rantai ekonomi yang jauh lebih panjang daripada yang terlihat.

Pemerhati isu strategis Safriady menggambarkannya secara tepat dimana uang negara tidak hanya menghasilkan makanan di atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandang ayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal.

Dari perspektif pembangunan, MBG karena itu mempunyai peluang menghasilkan dua dividen sekaligus. Dividen pertama adalah human capital dividend. Anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik memiliki fondasi kesehatan dan kemampuan belajar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, kualitas manusia merupakan salah satu faktor paling menentukan produktivitas sebuah negara.

Dividen kedua adalah local economic dividend. Pengadaan pangan menciptakan permintaan, permintaan mendorong produksi, produksi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sementara pendapatan kembali berputar menjadi konsumsi dan investasi di daerah.

Tentu potensi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah harus memastikan rantai pasok lokal benar-benar kompetitif, transparan dan memenuhi standar keamanan pangan. Jangan sampai semangat membeli produk lokal mengorbankan kualitas, atau sebaliknya, standar pengadaan justru terlalu rumit sehingga petani dan UMKM lokal tidak mampu masuk.

Karena itu, agenda berikutnya bukan sekadar memperluas MBG, tetapi membangun ekosistem ekonomi MBG, memetakan komoditas unggulan setiap daerah, menghubungkan produsen dengan KDKMP dan SPPG, memperkuat kapasitas UMKM pangan, membangun logistik, serta memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan cepat dan transparan.

Ukuran keberhasilan MBG tidak semestinya hanya berapa juta porsi makanan yang dibagikan. Kita juga perlu menghitung berapa banyak telur peternak lokal terserap, berapa ton sayuran petani dibeli, berapa UMKM memperoleh pasar baru, berapa lapangan kerja tercipta, dan berapa besar uang negara yang kembali berputar di desa.
Jika rantai tersebut dapat dibangun secara konsisten, MBG akan memiliki makna pembangunan yang jauh lebih besar. Di hilir, anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Di hulu, petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM memperoleh pasar. Di tengahnya, pekerjaan, investasi, dan aktivitas ekonomi tumbuh. MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi daerah, membangun manusia sekaligus menghidupkan ekonomi dari desa.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Hazel Aisyah S.

Program publik berskala nasional tidak pernah selesai hanya dengan diluncurkan. Semakin besar cakupan sebuah program, semakin penting kemampuan pemerintah mengevaluasi, menemukan kelemahan, lalu memperbaikinya. Dalam perspektif kebijakan publik, justru kapasitas untuk melakukan koreksi merupakan salah satu indikator kematangan tata kelola.

Hal tersebut kini terlihat dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melalui fase perluasan pelayanan, pemerintah mulai memperkuat kualitas implementasi melalui pembenahan data penerima manfaat, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan koordinasi pusat dan daerah, evaluasi sumber daya manusia, hingga penguatan peran sekolah.

Salah satu pembenahan paling fundamental dilakukan pada data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data MBG dengan data kependudukan Dukcapil.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui bukan sekadar jumlah penerima manfaat, melainkan siapa yang menerima. Maka, tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata.

Langkah tersebut sangat penting. Prinsip one person, one beneficiary memungkinkan pemerintah mencegah data ganda sekaligus memperoleh gambaran faktual mengenai jangkauan program.

Kepala BGN Sudaryono sendiri terbuka mengenai ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Respons terhadap temuan tersebut bukan menutupinya, melainkan melakukan pencocokan dan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah. Pihaknya menegaskan BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah.
Keterbukaan mengidentifikasi kekurangan semacam ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan. Program publik yang sehat bukanlah program yang diklaim tidak memiliki persoalan, tetapi program yang memiliki mekanisme untuk menemukan persoalan dan mengoreksinya.

Lebih jauh, integrasi data membuka peluang MBG memasuki pendekatan outcome-based policy. Data penerima dapat dikaitkan dengan perkembangan kesehatan sehingga pemerintah tidak berhenti menghitung jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan berat badan, tinggi badan, dan indikator gizi penerima manfaat.

Pembenahan berikutnya adalah memperpendek jarak antara pengawasan dan penerima manfaat. Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai evaluasi SDM yang dilakukan pimpinan baru BGN merupakan langkah progresif. Namun pembenahan tersebut perlu diteruskan melalui sistem pengawasan berlapis dari pusat, pemerintah daerah, SPPG, hingga sekolah.

Gagasan ini relevan karena sekolah merupakan titik paling dekat dengan pelaksanaan MBG. Guru mengetahui jumlah siswa yang hadir, mengenali anak dengan kebutuhan khusus atau alergi makanan, melihat kualitas makanan ketika tiba, sekaligus mengetahui apakah makanan dikonsumsi atau justru terbuang. Karena itu, keterlibatan sekolah bukan sekadar tambahan administratif. Sekolah dapat menjadi early warning system bagi MBG.

Sudaryono bahkan telah membuka ruang tersebut dengan meminta guru menyampaikan keluhan, temuan, maupun persoalan pelaksanaan melalui kanal khusus BGN. Mekanisme umpan balik langsung seperti ini penting karena pengawasan program sebesar MBG tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada inspeksi dari pusat.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan perspektif yang cukup tepat. Ia mendukung keberlanjutan MBG karena manfaatnya bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi sekaligus meminta tata kelola, SDM, pengawasan, serta anggarannya terus dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto juga mengambil posisi serupa dengan menegaskan, tekad meneruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi.

Perbaikan dan efisiensi justru menjadi penting bagi masa depan MBG. Program dengan cakupan nasional dan anggaran besar membutuhkan disiplin untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang terukur.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pun mendorong proses penataan dilakukan secara cepat karena kebutuhan masyarakat terhadap program tetap berjalan. Artinya, pembenahan tidak harus dilakukan dengan menghentikan pelayanan. Perbaikan dapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan manfaat.

Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh pembenahan tersebut bertemu dalam satu arsitektur tata Kelola, data penerima yang presisi, standar keamanan pangan yang kuat, SDM profesional, pengawasan berlapis, kanal pengaduan yang responsif, digitalisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang transparan. Rantai pasok lokal juga dapat menjadi bagian penting. Ketika kebutuhan bahan pangan SPPG dipertemukan secara sehat dengan petani, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal, MBG tidak hanya menjadi kebijakan gizi, tetapi sekaligus menciptakan permintaan ekonomi yang produktif di daerah.

Pada titik inilah kita seharusnya membaca pembenahan MBG secara lebih utuh. Temuan masalah tidak selalu berarti kegagalan kebijakan. Temuan yang diikuti koreksi justru menunjukkan mekanisme pengendalian mulai bekerja. MBG memang belum sempurna. Program sebesar ini pun tidak realistis dituntut sempurna sejak awal. Namun, komitmen memperbaiki data, memperketat pengawasan, mengevaluasi SDM, melibatkan pemerintah daerah dan sekolah, serta mengukur manfaat secara lebih presisi menunjukkan arah yang semakin matang.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak ekonomi yang semakin luas, tidak hanya melalui pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga melalui pembentukan pasar bagi produk desa, penciptaan aktivitas usaha, hingga mendorong investasi nasional.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan MBG harus dirancang agar petani, UMKM, BUMDes, koperasi, dan masyarakat miskin di sekitar lokasi program memperoleh manfaat ekonomi. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan produk wilayah setempat sebagai sumber pasokan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Konsep MBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut,” ujar Budiman.

Menurut Budiman, MBG tidak cukup dipandang sebatas program pemenuhan gizi. Besarnya kebutuhan pangan program tersebut dapat menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap beras, telur, ayam, ikan, sayuran maupun berbagai komoditas yang diproduksi masyarakat desa.

Karena itu, ia mengingatkan adanya risiko manfaat ekonomi MBG justru mengalir keluar daerah apabila kebutuhan SPPG lebih banyak dipenuhi pelaku usaha dari luar wilayah. KDKMP dapat mengambil posisi strategis sebagai penghubung antara produsen desa dan dapur MBG sehingga petani maupun pelaku usaha kecil memperoleh akses terhadap pasar yang lebih pasti.

“Setelah KDKMP selesai semua dan SPPG berjalan, akan kami komunikasikan agar ada integrasi sehingga rantai pasok tidak terputus,” katanya.

Dampak ekonomi MBG juga mulai terlihat pada indikator investasi nasional. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro menilai belanja yang diturunkan melalui kedua program tersebut ikut berkontribusi terhadap kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026.

“Kalau kita bicara dari sisi investasi, memang masih banyak didukung oleh belanja yang diturunkan dari program pemerintah seperti MBG dan KDMP,” kata Andry.

PMTB tercatat tumbuh 6,67 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan 1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya. Aktivitas investasi antara lain terlihat pada sektor konstruksi dan industri otomotif yang berkaitan dengan kebutuhan belanja modal.

Kinerja investasi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Andry mengingatkan dorongan belanja pemerintah selanjutnya perlu diikuti peningkatan investasi sektor swasta agar momentum pertumbuhan semakin kuat dan berkelanjutan.

“Permintaan atau demand dari investasi itu tetap ada, namun harus semakin didorong oleh demand dari sektor swasta,” ujarnya.

Dengan integrasi MBG dan KDKMP, satu alokasi belanja pemerintah berpotensi menciptakan mata rantai ekonomi yang lebih panjang: makanan bergizi diterima masyarakat, produk petani dan UMKM terserap, koperasi desa memperoleh aktivitas usaha, lapangan kerja tercipta, investasi meningkat, dan uang berputar kembali di daerah.

Skema tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai investasi pembangunan manusia, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi dari tingkat desa.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran data penerima MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Integrasi dengan data kependudukan Dukcapil diharapkan membuat pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah duplikasi data.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Karena itu, pencocokan data diperlukan agar perluasan MBG berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Penguatan basis data juga membuka peluang pemantauan manfaat MBG secara lebih terukur. Integrasi dengan sektor kesehatan dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga manfaat gizinya bagi anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, ia menilai keberlanjutan program harus dibarengi evaluasi terhadap tata kelola, SDM, pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk mencegah makanan tidak termanfaatkan sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan keberlanjutan MBG harus disertai pembenahan.

“Saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi menjadi bagian dari penguatan MBG, bukan penghentian program. Dengan basis data yang semakin akurat, pengawasan yang diperketat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap SPPG, pemerintah mendorong MBG semakin aman, akuntabel, dan efektif sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia.