Oleh: Aditya Wiratama
Penguatan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyebaran paham radikalisme, intoleransi, ekstremisme, hingga separatisme. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter, memperkuat nasionalisme, serta menanamkan nilai persatuan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan keluarga harus terus diperkuat agar sekolah menjadi ruang yang aman sekaligus mampu melahirkan generasi yang tangguh menghadapi berbagai pengaruh negatif.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan di sejumlah wilayah yang rawan gangguan keamanan, Kogabwilhan III juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua dan mama-mama Papua, mengenai pentingnya pendidikan sebagai bekal utama bagi masa depan anak-anak mereka. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik sekaligus menjauhkan generasi muda dari pengaruh kekerasan.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Papua sekaligus memperkuat ketahanan mereka terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan personel Satgas TNI bersama masyarakat mulai memperlihatkan hasil yang positif. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat sehingga semakin banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka sebagai investasi masa depan.

Lucky Avianto menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan berbagai program pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak Papua. Kehadiran Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta perluasan akses pendidikan di berbagai wilayah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendidikan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ia menambahkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut sangat penting agar generasi muda memiliki kemampuan menyaring berbagai informasi serta tidak mudah terpengaruh propaganda yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, maupun separatisme. Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman nonmiliter.

Keberhasilan pendekatan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya prestasi putra-putri Papua. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan 25 siswa asal Papua yang saat ini menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Militer. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan yang semakin terbuka mampu melahirkan generasi muda yang siap mengabdi kepada negara serta berperan menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.

Selain membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan, Kogabwilhan III juga terus memperkuat pengamanan di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan. Langkah tersebut dilakukan agar penyebaran paham radikalisme, terorisme, separatisme, dan ekstremisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda. Pendekatan keamanan yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Di sisi lain, upaya memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pendidikan juga dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui kerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri. Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian menyiapkan program edukasi yang menyasar peserta didik dan orang tua guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, terutama yang berkembang di ruang digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan serta DP3APPKB. Materi akan disampaikan langsung oleh personel Densus 88 Antiteror Polri, termasuk mengenai pentingnya pengawasan penggunaan gawai dan aktivitas digital anak.

Eri Cahyadi juga menekankan bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal. Orang tua didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program prioritas. Program Sekolah Rakyat, perluasan beasiswa, Program Makan Bergizi Gratis, penguatan pendidikan karakter, serta pemerataan pembangunan pendidikan di berbagai daerah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan pada akhirnya harus menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tenaga pendidik, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pendidikan benar-benar menjadi benteng utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus menciptakan masa depan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

*) Pemerhati Pertahanan dan Stabilitas Nasional

Oleh: Nanda Prasetyo
Pencegahan penyebaran paham radikalisme di lingkungan pendidikan terus menjadi perhatian berbagai pihak sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dinilai semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital yang membuka ruang penyebaran informasi tanpa batas. Karena itu, berbagai langkah edukasi, penguatan literasi digital, hingga pembinaan karakter generasi muda terus dioptimalkan agar pelajar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Satuan Tugas Wilayah Maluku Densus 88 Antiteror Polri yang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon melalui audiensi di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi bahwa pencegahan radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. I Wayan Sukarena menjelaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi serta upaya pencegahan sejak dini hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat. Menurutnya, ketahanan masyarakat terhadap masuknya paham radikal harus dibangun melalui edukasi yang berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali sekaligus menolak berbagai bentuk propaganda yang berpotensi memecah persatuan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun, program tersebut masih perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan pelajar dan remaja yang dinilai menjadi sasaran paling rentan terhadap penyebaran paham radikal melalui berbagai platform digital.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan tersebut. Ruang digital kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga berbagai platform daring lainnya. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan literasi digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin bijak dalam menerima, memilah, dan menyebarkan informasi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Ambon untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan Densus 88 Antiteror Polri. Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna menyusun program edukasi digital yang lebih terintegrasi sehingga pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Bodewin Wattimena juga menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, serta seluruh jajaran camat dan lurah akan dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Penguatan literasi digital di sekolah akan menjadi salah satu prioritas agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu menyaring informasi dengan baik, serta tidak mudah terpengaruh hoaks maupun konten yang mengandung unsur radikalisme.

Upaya serupa juga dilakukan Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri melalui kegiatan edukasi kepada sekitar 300 siswa SMA Khusus Olahraga Provinsi Riau dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan yang menjadi bagian dari Program RATAKAN atau Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman pelajar mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Melalui program tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai pola penyebaran paham radikal yang kini semakin banyak memanfaatkan media sosial, permainan daring, maupun platform digital lainnya. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai bentuk ajakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam penyampaian materinya, Brigpol Nella Anggraini menekankan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar menjadi bekal utama agar pelajar tidak mudah terpengaruh propaganda yang menyesatkan. Selain itu, sikap menghargai perbedaan juga harus terus ditanamkan sebagai bagian dari penguatan karakter kebangsaan.

Brigpol Nella Anggraini turut mengingatkan pentingnya keberanian pelajar untuk menolak sekaligus melaporkan berbagai bentuk ajakan yang mengarah pada intoleransi, radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme kepada pihak yang berwenang. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan bebas dari pengaruh paham yang mengancam persatuan nasional.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan berbagai capaian positif dalam memperkuat stabilitas nasional melalui peningkatan kolaborasi antarinstansi, penguatan pendidikan karakter, perluasan literasi digital, percepatan transformasi digital layanan publik, serta dukungan terhadap program pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan generasi muda sebagai prioritas utama. Berbagai langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman, termasuk penyebaran paham radikalisme di ruang fisik maupun digital.

Pada akhirnya, upaya pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan harus menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta penanaman nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebangsaan merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas, kritis, sekaligus berintegritas.

*) Analis Isu Strategis dan Keamanan Dalam Negeri

Jakarta – Pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pendidikan, pembentukan karakter, serta penguatan peran keluarga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan separatisme, sekaligus membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki semangat kebangsaan.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terus mengedepankan pendekatan humanis di Papua melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar menjadikan pendidikan sebagai bekal utama bagi masa depan anak-anak. Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat berkat komunikasi yang dibangun personel Satgas TNI bersama warga.

“Kami melihat semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan merupakan bekal terbaik bagi masa depan anak-anak. Para orang tua, terutama mama-mama Papua, kini semakin yakin bahwa perubahan hidup dapat diraih melalui pendidikan, bukan lewat jalan kekerasan maupun penggunaan senjata,” ujar Lucky.

Ia menjelaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan berbagai program pendidikan, seperti Sekolah Rakyat dan beasiswa, untuk memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah timur Indonesia.

“Saat ini semakin banyak orang tua yang terdorong untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu didukung oleh berbagai program pendidikan yang disiapkan pemerintah, mulai dari Sekolah Rakyat hingga pemberian beasiswa, termasuk bagi anak-anak di wilayah paling timur Indonesia,” katanya.

Menurut Lucky, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, nasionalisme, dan integritas sehingga generasi muda memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk propaganda. Ia juga menyebut keberhasilan pendidikan di Papua tercermin dari 25 putra-putri asli Papua yang kini sedang menempuh pendidikan sebagai taruna Akademi Militer.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya memperkuat upaya pencegahan radikalisme melalui kerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Program tersebut memberikan edukasi kepada peserta didik dan orang tua mengenai bahaya radikalisme, terutama yang berkembang di ruang digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi itu akan diperluas melalui kegiatan edukasi di sekolah dan lingkungan keluarga.

“Kami bersama Densus 88 akan terus memperkuat kolaborasi, terlebih memasuki tahun ajaran baru 2026/2027 sehingga edukasi kepada sekolah, siswa, dan orang tua dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujarnya.

Eri menegaskan bahwa peran orang tua menjadi faktor penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal melalui komunikasi yang terbuka dan pendampingan yang baik di lingkungan keluarga.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dengan menempatkan pelajar sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa di era digital. Langkah tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal, yang kini memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai sarana propaganda dan rekrutmen.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang harus diprioritaskan dalam upaya pencegahan karena merupakan sasaran utama rekrutmen jaringan terorisme di ruang digital.

“Kenapa pesertanya ada dari SMP, SMA, dan Mahasiswa? Karena di era digital sekarang yang menjadi sasaran rekrutmen jaringan terorisme adalah anak-anak dan pemuda. Kita bangun kesiapsiagaan,” ujarnya.

Eddy menjelaskan bahwa ruang digital kini dimanfaatkan jaringan terorisme untuk menjalankan propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting agar pelajar mampu mengenali sekaligus menolak berbagai bentuk penyebaran ideologi kekerasan.

“Ketiga kegiatan ini dilakukan oleh jaringan terorisme di ruang digital, baik media sosial maupun game online,” katanya.

Penguatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menilai pembentukan karakter kebangsaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan generasi muda menghadapi tantangan dunia digital.

“NKRI bukan warisan yang datang dengan sendirinya. NKRI adalah wujud komitmen, keseriusan, dan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang tangguh dari berbagai latar belakang pendidikan, bahasa, hingga agama. Tugas generasi muda adalah merawatnya,” tegas Abdusy.

Menurutnya, kegiatan seperti Kemah Bela Negara menjadi ruang pembelajaran yang efektif karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bela negara dan literasi digital, tetapi juga menanamkan semangat persatuan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan tersebut dinilai mampu membentuk karakter pelajar yang adaptif menghadapi berbagai tantangan sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Aceh melalui sinergi Dinas Pendidikan Aceh bersama Densus 88 Antiteror Polri dalam memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya toleransi sejak dini.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mampu menanamkan nilai toleransi kepada peserta didik sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham intoleransi maupun radikalisme,” pungkas Murthalamuddin.***

Jakarta – Presiden Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat desa melalui kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.

Dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Presiden menjelaskan bahwa KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai layanan penting dalam satu kawasan.

Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat memperoleh akses pembiayaan, distribusi kebutuhan pokok, hingga fasilitas penyimpanan hasil panen dan hasil tangkapan nelayan sehingga nilai ekonomi produk dapat terus meningkat.

“KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Akan ada cold storage ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas cold storage menjadi salah satu prioritas karena dapat mengurangi kerugian akibat hasil panen maupun hasil tangkapan yang cepat rusak.

Presiden juga menegaskan pentingnya menghadirkan akses pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa melalui koperasi.

“Rakyat kita harus bisa mendapat kesempatan pinjam uang dengan bunga yang murah. Jawabannya adalah harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh Republik Indonesia,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan agar seluruh barang subsidi disalurkan melalui jalur resmi koperasi desa sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan,” ucapnya.

Upaya memperkuat kesejahteraan nelayan juga diwujudkan melalui kebijakan harga khusus BBM jenis Solar bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menetapkan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan. Sebelumnya, harga Solar non-subsidi sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter sehingga membebani biaya melaut.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter,” pungkas Airlangga.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat modernisasi armada perikanan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas nelayan lokal, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Program modernisasi kapal ikan dilakukan melalui pengadaan kapal yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta peningkatan standar keselamatan pelayaran. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan Indonesia di pasar domestik maupun internasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa modernisasi kapal perikanan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membangun sektor kelautan yang maju dan berkelanjutan. Menurutnya, penggunaan kapal yang lebih modern akan meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta mendukung praktik penangkapan ikan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

“Modernisasi armada perikanan merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Pemerintah menilai sebagian besar nelayan Indonesia masih menggunakan kapal berukuran kecil dengan teknologi yang terbatas sehingga produktivitas dan jangkauan penangkapan ikan belum optimal. Melalui modernisasi armada, nelayan diharapkan memiliki akses terhadap kapal yang lebih aman, hemat bahan bakar, dilengkapi peralatan navigasi, serta fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang lebih baik. Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya operasional.

Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyatakan bahwa industri galangan kapal nasional siap mendukung program pemerintah melalui pembangunan kapal perikanan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan Indonesia. Menurutnya, keterlibatan industri dalam negeri akan memperkuat kemandirian industri maritim sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.

“PT PAL berkomitmen mendukung penguatan sektor maritim nasional melalui pembangunan kapal yang berkualitas, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional nelayan maupun pemerintah,” katanya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, industri galangan kapal, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha perikanan untuk memperluas program modernisasi armada nelayan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor perikanan nasional menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Modernisasi kapal ikan menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mewujudkan ekonomi biru yang berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya laut. Dengan armada yang semakin modern dan didukung teknologi yang memadai, sektor perikanan nasional diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi pesisir. Kebijakan tersebut tidak sekadar menghadirkan insentif fiskal, tetapi juga menunjukkan pendekatan baru yang lebih berpihak pada produktivitas sektor perikanan nasional.

Pemerintah sebelumnya mencermati bahwa nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Sebaliknya, kelompok nelayan dengan kapal berukuran 30–200 GT masih harus membeli solar dengan harga nonsubsidi yang sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat tajam dan mengurangi daya saing usaha penangkapan ikan. Karena itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kelompok nelayan tersebut memperoleh harga khusus sehingga biaya operasional mereka dapat ditekan secara signifikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyepakati harga Rp15.000 per liter sebagai bentuk perlakuan khusus bagi pengusaha nelayan. Selisih harga dari biaya produksi solar dalam negeri akan didukung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga kebijakan tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bahkan telah menyiapkan kuota sekitar 400.000 ton untuk enam bulan pertama pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dampak berantai yang cukup besar. Penurunan biaya BBM akan meningkatkan efisiensi operasional kapal, memperbesar peluang nelayan untuk tetap melaut, menjaga stabilitas pasokan ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan. Pada akhirnya, efek tersebut juga dapat membantu menjaga stabilitas harga ikan di tingkat konsumen serta memperkuat rantai pasok sektor perikanan nasional.

Respons positif pun datang dari kalangan nelayan. Berbagai komunitas nelayan menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai mampu memberikan ruang napas bagi pelaku usaha yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi tekanan akibat kenaikan harga energi. Mereka menilai biaya operasional yang lebih rendah akan memberikan kepastian usaha sekaligus mendorong aktivitas penangkapan ikan kembali bergairah.

Apresiasi juga disampaikan oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk meringankan beban biaya operasional nelayan karena BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Penurunan harga BBM diharapkan meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat pesisir.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan regulasi teknis sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Menurutnya, harga khusus BBM diharapkan memberikan kepastian biaya operasional bagi pelaku usaha perikanan sehingga aktivitas produksi dapat berlangsung lebih stabil.

Kebijakan ini memperlihatkan perubahan pendekatan pembangunan ekonomi kelautan. Selama ini, perhatian terhadap sektor perikanan sering kali lebih banyak diarahkan pada peningkatan produksi. Kini, pemerintah juga mulai menaruh perhatian terhadap struktur biaya produksi yang secara langsung menentukan tingkat kesejahteraan nelayan.

Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan Indonesia sangat besar sehingga sektor perikanan memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penyediaan lapangan kerja, hingga ketahanan pangan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pelaku utamanya, yakni nelayan, memiliki daya tahan ekonomi yang memadai.

Kebijakan harga khusus BBM juga dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis pesisir. Ketika biaya produksi menurun, nelayan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hasil tangkapan, serta memperluas akses terhadap pasar. Efisiensi biaya juga memungkinkan pelaku usaha melakukan investasi pada perbaikan kapal, alat tangkap yang lebih modern, maupun penerapan teknologi penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.

Langkah pemerintah memberikan harga khusus BBM dapat dipandang sebagai titik awal dari agenda besar pembangunan ekonomi kelautan Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya memperkuat kelompok produktif yang menjadi fondasi ekonomi nasional.

Kekuatan Indonesia sebagai negara maritim tidak hanya ditentukan oleh luasnya lautan, melainkan oleh kemampuan negara memastikan masyarakat pesisir memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang. Ketika nelayan dapat melaut dengan biaya yang lebih efisien, memperoleh kepastian usaha, dan menikmati hasil kerja yang lebih layak, maka pembangunan ekonomi nasional sesungguhnya sedang dimulai dari pesisir. Di situlah jalan baru yang ditempuh Presiden Prabowo menemukan maknanya membangun Indonesia dari sektor yang selama ini menjadi denyut kehidupan jutaan keluarga nelayan sekaligus menjadi penyangga ketahanan pangan dan ekonomi bangsa.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintah terus memperkuat transformasi di sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi biru yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang menjadi perhatian pada 2026 adalah pelaksanaan Program Modernisasi Kapal Perikanan yang diikuti dengan penguatan kompetensi awak kapal melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. Pemerintah memandang bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak cukup dilakukan melalui bantuan alat tangkap semata, tetapi juga membutuhkan armada yang lebih modern, sumber daya manusia yang profesional, serta tata kelola usaha perikanan yang semakin efisien.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mendorong nelayan Indonesia naik kelas, meningkatkan produktivitas penangkapan ikan, sekaligus memperkuat daya saing sektor perikanan nasional di pasar domestik maupun internasional. Upaya ini juga menjadi bagian dari agenda hilirisasi dan optimalisasi potensi sumber daya kelautan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Modernisasi armada perikanan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan sebanyak 1.582 kapal perikanan modern secara bertahap pada periode 2026–2028. Armada tersebut terdiri atas kapal berukuran 30 GT, 200 GT, hingga 500 GT yang dilengkapi dengan teknologi penangkapan yang lebih efisien, aman, dan sesuai dengan karakteristik wilayah penangkapan ikan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan penyelesaian 50 kapal modern sepanjang 2026 sebagai fondasi implementasi program secara nasional. Modernisasi armada ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, mengurangi biaya operasional, sekaligus memperkuat keselamatan nelayan saat melaut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa modernisasi kapal merupakan bagian dari transformasi sektor perikanan tangkap yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar sehingga harus didukung oleh armada yang mampu beroperasi secara lebih efisien, profesional, dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa kapal modern akan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Karena itu, pemerintah tidak hanya membangun kapal baru, tetapi juga menyiapkan sistem pendukung mulai dari infrastruktur pelabuhan, rantai logistik, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia agar transformasi sektor perikanan berjalan secara menyeluruh.

Sejalan dengan pembangunan armada modern, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Pelatihan Awak Kapal Perikanan. KKP memperkirakan modernisasi armada tersebut membutuhkan sekitar 20.094 awak kapal yang terdiri atas nahkoda, kepala kamar mesin, mualim, masinis, hingga anak buah kapal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membuka rekrutmen nasional yang diikuti pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, serta familiarisasi terhadap pengoperasian kapal modern.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa keberhasilan modernisasi armada tidak hanya ditentukan oleh teknologi kapal, tetapi juga kualitas awak yang mengoperasikannya. Menurutnya, pemerintah menyiapkan pembangunan kapal secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan industri galangan nasional, ketersediaan peralatan, serta kemampuan sumber daya manusia. Ia menilai pelatihan awak kapal menjadi investasi jangka panjang karena kapal modern membutuhkan pengoperasian yang lebih profesional agar produktivitas penangkapan ikan dapat meningkat tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun keberlanjutan sumber daya laut. Pemerintah karena itu terus memperkuat sinergi antara sekolah-sekolah perikanan, balai pelatihan, dan masyarakat pesisir dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menambahkan bahwa program penyiapan awak kapal dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional seluruh armada modern yang akan dibangun pemerintah. Menurutnya, kompetensi setiap awak kapal disusun berdasarkan jenjang tugas masing-masing, mulai dari perwira hingga anak buah kapal.

Pemerintah juga mendorong agar masyarakat lokal di kawasan pesisir memperoleh prioritas sebagai tenaga kerja sehingga manfaat ekonomi dari modernisasi armada dapat dirasakan langsung oleh daerah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi sektor perikanan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Program modernisasi kapal juga menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian sumber daya laut. Kapal-kapal baru dirancang menggunakan teknologi yang lebih efisien sehingga mampu meningkatkan hasil tangkapan tanpa mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan. Pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan nelayan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai aset strategis bangsa.

Modernisasi kapal dan pelatihan awak kapal mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sektor perikanan yang lebih maju, profesional, dan berdaya saing. Melalui pembangunan armada modern, peningkatan kompetensi nelayan, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan tata kelola perikanan, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat pesisir akan terus meningkat.

Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri galangan kapal, dan masyarakat nelayan diharapkan mampu melahirkan generasi pelaku perikanan yang semakin kompeten sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri. Dengan langkah tersebut, modernisasi perikanan bukan hanya menjadi investasi pada teknologi, tetapi juga investasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang akan membawa nelayan Indonesia naik kelas dan menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah memperkuat deteksi dini kusta melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di fasilitas kesehatan dasar sebagai bagian dari upaya mempercepat eliminasi kusta di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penemuan kasus secara dini sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan penularan dapat dicegah.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa kusta selama ini sering dikaitkan dengan stigma sosial, padahal penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri dan dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tersedia..

“Kusta ini sering diasosiasikan dengan negara miskin karena sejak ribuan tahun lalu penyakit ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah sehingga muncul berbagai stigma. Padahal sekarang kita sudah tahu penyebabnya adalah bakteri dan obatnya sudah tersedia,” ujarnya.

Menurut Menkes, stigma terhadap kusta masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan penyakit tersebut. Padahal, deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah penularan.

Ia juga menegaskan bahwa meningkatnya temuan kasus menunjukkan sistem deteksi berjalan efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Strateginya jelas: temukan sebanyak-banyaknya, obati sampai selesai, dan berikan pencegahan kepada kontak erat pasien. Dengan cara ini penularan bisa dihentikan,” ujar Menkes Budi.

Untuk mendukung strategi tersebut, Kementerian Kesehatan memperkuat layanan skrining melalui program CKG yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan dasar. Program ini menjadi instrumen penting untuk menemukan kasus lebih awal sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan dan mencegah terjadinya komplikasi maupun penularan lanjutan.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan bahwa penguatan CKG dilakukan berdasarkan pola penyakit yang ditemukan di masyarakat sehingga layanan pemeriksaan dapat semakin tepat sasaran.

“Ada beberapa penambahan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pola penyakit yang ada dan juga temuannya. Karena itu, ada penambahan pemeriksaan untuk scabies, kusta, dan frambusia,” kata Lucia.

Penambahan pemeriksaan tersebut memperkuat layanan kesehatan primer dalam mendeteksi kusta lebih dini sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan penularan dapat dicegah.

Melalui penguatan CKG, perluasan skrining, dan edukasi masyarakat, pemerintah optimistis target eliminasi kusta dapat tercapai. Dukungan masyarakat dalam menghapus stigma dan melakukan pemeriksaan dini menjadi kunci memutus rantai penularan.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat langkah menuju target eliminasi kusta pada 2030 dengan mengintegrasikan skrining kusta ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penemuan kasus secara dini, memperluas akses pengobatan, sekaligus memutus rantai penularan penyakit yang hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di berbagai daerah. Integrasi skrining kusta dalam CKG juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat layanan kesehatan dasar yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan penemuan kasus kusta hingga sekitar 37 ribu kasus sesuai estimasi jumlah penderita yang ada di Indonesia. Menurutnya, masih banyak kasus yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan penyakit kepada masyarakat. “Kita ingin penemuannya, kan sekarang 14 ribu, kita ingin segera dinaikkan ke 37 ribuan karena estimasinya itu 37 ribu. Kalau yang ketemu cuma 14 ribu, sisanya kan nggak ketemu itu masih menularkan,” ujar Budi Gunadi Sadikin. Untuk mendorong pencapaian tersebut, Kementerian Kesehatan juga akan memberikan apresiasi kepada puskesmas yang berhasil menemukan kasus terbanyak melalui program penghargaan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional mendatang.

Menurut Menkes, percepatan deteksi menjadi langkah paling efektif dalam mengakhiri penyebaran kusta karena penyakit tersebut dapat disembuhkan melalui pengobatan antibiotik yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa setelah pasien mulai menjalani terapi sesuai ketentuan, risiko penularan dapat dihentikan sehingga semakin cepat kasus ditemukan maka semakin besar peluang Indonesia mencapai eliminasi kusta pada 2030. Integrasi skrining ke dalam Program CKG dinilai menjadi terobosan penting karena memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara lebih luas bersamaan dengan layanan kesehatan preventif lainnya.

Komitmen pemerintah pusat tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan Benedicta Herlina Rahangiar mengajak masyarakat memanfaatkan Program CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit menular. “Melalui pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin maka penyakit dapat ditemukan lebih awal sehingga pengobatan bisa segera diberikan dan penularan bisa dicegah,” katanya.

Pemerintah juga mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan upaya percepatan eliminasi kusta berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Pertemuan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar pelaksanaan skrining, edukasi masyarakat, penanganan pasien, serta penyediaan layanan kesehatan berlangsung secara terpadu.