Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi dari hulu hingga hilir sebagai strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) diproyeksikan menjadi motor peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah terus mendorong pembangunan rantai industri baterai secara menyeluruh, mulai dari pertambangan nikel, smelter, fasilitas high pressure acid leaching (HPAL), produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Nilai investasi proyek diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt (GW) telah beroperasi sejak 2023 dan akan diperluas dengan tambahan 20 GW.

“Kita ingin proyek ini memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa. Hilirisasi harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat industri strategis di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, rantai industri baterai memberikan dampak besar terhadap ekonomi, bukan hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan daerah dan memperkuat ketahanan energi.

Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Pemerintah menargetkan kepemilikan mayoritas tetap di atas 50 persen, bahkan 60–70 persen.

“Ini implementasi Pasal 33. Kekayaan alam harus dikelola negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyampaikan Indonesia bertekad menjadi pemain kunci dalam transisi energi global melalui pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan.

“Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi juga key player dalam perjalanan transisi energi global,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya hilirisasi mineral kritis untuk kemandirian industri semikonduktor. Dalam AI Impact Summit 2026 di India, ia menjajaki kerja sama dengan pelaku industri global.

“Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan hilirisasi mineral kritis. Pasir silika yang tersedia melimpah harus kita transformasikan menjadi produk bernilai tambah tinggi,” tegas Nezar.

Melalui sinergi hilirisasi mineral, penguatan ekosistem baterai, dan pengembangan semikonduktor, Indonesia menargetkan posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok global industri hijau dan digital.

Jakarta — Pemerintah mengintensifkan langkah antisipatif menghadapi potensi tekanan harga pangan selama Ramadan melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah peningkatan permintaan masyarakat menjelang dan selama Ramadan hingga Idulfitri.

Sinergi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan mampu meredam gejolak harga sejak dini.

Ramadan secara historis mendorong kenaikan konsumsi, terutama pada komoditas strategis seperti beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam ras, telur, bawang, dan cabai. Untuk mengantisipasi lonjakan harga, operasi pasar digelar lebih awal dan diperluas cakupannya di pasar tradisional maupun pasar rakyat.

Perum Bulog bersama BUMN pangan lainnya memperkuat pasokan melalui penyaluran cadangan beras pemerintah dan komoditas penting sesuai kebutuhan daerah.

Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto menjelaskan beberapa komoditas pangan cenderung stabil karena belum melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Alhamdulillah, selama beberapa hari awal Ramadan ini harga masih sesuai harapan dan belum melampaui HET. Jadi masih tergolong stabil untuk saat ini,” kata Budi.

Selain operasi pasar fisik, sistem pemantauan harga berbasis digital dimanfaatkan untuk memantau perkembangan harga secara real time. Data tersebut menjadi dasar penentuan lokasi prioritas intervensi jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara intensif untuk memastikan pasokan dan distribusi tetap lancar.

Penekanan terhadap stabilitas harga pangan juga menjadi bagian dari arahan nasional menjelang Ramadan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman menegaskan stabilitas harga pangan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto menjelang Ramadan.

“Pemerintah tidak ingin terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat, bahkan meminta aparat Polri turut mengawasi praktik perdagangan pangan agar tidak ada pelanggaran harga.” ujar Amran.

Pengawasan distribusi dan praktik perdagangan diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Kelancaran logistik antardaerah juga terus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan yang memicu kenaikan harga di wilayah tertentu.

Melalui operasi pasar intensif, penguatan pasokan, serta pengawasan distribusi yang ketat, pemerintah optimistis tekanan harga selama Ramadan dapat dikendalikan. Stabilitas ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan suasana Ramadan yang tenang dan kondusif tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)Tekanan Harga Ramadan Diantisipasi Lewat Operasi Pasar Intensif

Jakarta – Pemerintah daerah di berbagai wilayah terus menggencarkan operasi pasar selama bulan Ramadan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi agar daya beli tetap terjaga, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah.

Di Jawa Tengah, upaya stabilisasi harga dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar secara masif di seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan stok pangan dan harga tetap terkendali selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

“Untuk memastikan stok dan stabilisasi harga bahan pokok penting tetap terjaga selama Ramadan, serta menjamin keterjangkauan harga bahan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar 308 kali Gerakan Pangan Murah. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan sampai Maret 2026 di seluruh kabupaten/kota,” jelasnya.

Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggelar operasi pasar murah sebagai bentuk intervensi harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan laju inflasi daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama bulan suci Ramadan. Sejak pagi hari, antusiasme warga terlihat tinggi, dengan lokasi operasi pasar dipadati masyarakat yang mayoritas merupakan kaum ibu rumah tangga.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah memberikan subsidi langsung pada paket sembako agar dapat dijangkau masyarakat luas.

“Paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir memiliki harga pasar sekitar Rp120.000. Melalui subsidi dari Pemprov Kalbar, harga tersebut kami turunkan menjadi Rp90.000,” ujarnya.

Ia menambahkan, operasi pasar ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah daerah juga terus memantau distribusi agar pasokan tetap lancar dan tidak terjadi kelangkaan.

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai operasi pasar selama Ramadan merupakan langkah yang cukup efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia pun mendorong agar jumlah titik lokasi diperbanyak dan frekuensi pelaksanaannya ditingkatkan.

“Operasi pasar selama Ramadan cukup baik untuk menjaga daya beli masyarakat. Ke depan, lokasi titiknya perlu diperbanyak dan idealnya dilakukan setiap hari selama Ramadan. Jadi, yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah bawah,” kata Eliza.

Ia menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan operasi pasar oleh pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang tepat dan perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas. (*)

*) Oleh: Andika Hidayatullah

Ramadan selalu menghadirkan dua wajah dalam perekonomian nasional. Di satu sisi, ia menjadi momentum peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorongperputaran ekonomi, memperkuat sektor perdagangan, dan menggerakkan pelakuusaha kecil. Namun di sisi lain, lonjakan permintaan kebutuhan pokok kerapmenimbulkan tekanan harga yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dalam konteks inilah operasi pasar Ramadan tidak sekadar menjadi agenda rutintahunan, melainkan instrumen kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial danekonomi. Pemerintah di berbagai daerah menunjukkan keseriusan menjadikanoperasi pasar sebagai benteng utama perlindungan daya beli rakyat.

Langkah yang dilakukan di Kabupaten Cirebon menjadi contoh konkret bagaimanafungsi pengawasan politik dan kebijakan publik berjalan beriringan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, turun langsung memimpin pengawasan hargakebutuhan pokok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam operasi pasarRamadan di sejumlah pasar tradisional. Kehadiran pimpinan legislatif di lapanganmenegaskan bahwa pengawasan terhadap stabilitas harga bukan sekadar formalitasadministratif, melainkan komitmen nyata terhadap perlindungan masyarakat. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan legislasi, tetapi juga memastikankebijakan pengendalian inflasi daerah benar-benar dirasakan manfaatnya. Inimenunjukkan bahwa stabilitas harga adalah agenda bersama antara eksekutif danlegislatif.

Pengawasan langsung tersebut penting dalam mencegah distorsi pasar yang kerapmuncul menjelang Ramadan. Potensi lonjakan harga akibat spekulasi, penimbunan, atau distribusi yang tersendat dapat ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga Perum Bulogmemperkuat sistem distribusi sehingga pasokan bahan pokok tetap aman dan terjaga. Ketika negara hadir secara aktif di pasar, pelaku usaha cenderung menjagakepatuhan karena ada sinyal tegas bahwa praktik yang merugikan masyarakat tidakakan ditoleransi. Dengan demikian, operasi pasar berfungsi sebagai mekanismestabilisasi sekaligus pencegahan moral hazard.

Komitmen serupa terlihat di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi melalui BUMD pangan, PT Riau Pangan Bertuah, menegaskan kehadiran negara dalampengendalian harga selama bulan suci. Direktur Utama PT Riau Pangan Bertuah, Ade Putra Daulay, mendorong penyediaan sembako dengan harga relatif lebih murahserta pengoperasian mobil sembako keliling agar akses masyarakat terhadap bahanpokok semakin mudah. Operasi pasar Ramadan dilaksanakan di 12 kabupaten dankota, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terukur. Strategi ini memperluasjangkauan intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayahdengan akses distribusi terbatas.

Pendekatan Riau memperlihatkan bahwa stabilisasi harga tidak cukup hanya denganpengawasan, tetapi juga perlu intervensi suplai yang efektif. Dengan memperbanyaktitik distribusi dan menurunkan biaya logistik melalui mobil sembako keliling, tekananharga akibat tingginya permintaan dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokanyang memadai. Keberadaan BUMD pangan menjadi instrumen penting dalammemperpendek rantai distribusi dan meminimalkan biaya perantara. Di tengahdinamika pasar yang sering kali fluktuatif, kebijakan semacam ini memperlihatkanorientasi keberpihakan kepada konsumen tanpa mematikan mekanisme pasar. Pemerintah bertindak sebagai stabilisator, bukan kompetitor.

Hal yang sama juga terlihat di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi menggelar operasipasar murah di Kabupaten Jember sebagai langkah antisipatif menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempatkanpenetrasi pasar sebagai strategi utama menekan laju inflasi sekaligus membantumasyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kenaikan kebutuhanrumah tangga menjelang Ramadan hingga Idul Fitri kerap menciptakanketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Dengan operasi pasar murah, pemerintah daerah berupaya menutup celah ketimpangan tersebut sebelumberkembang menjadi lonjakan harga yang signifikan.

Penetrasi pasar yang dilakukan Jawa Timur menunjukkan pemahaman bahwa inflasipangan bersifat ekspektatif. Jika masyarakat melihat adanya potensi kenaikan hargatanpa intervensi, ekspektasi tersebut dapat mempercepat perilaku pembelianberlebihan yang justru memperburuk kelangkaan. Operasi pasar yang terencana danmasif menjadi sinyal kebijakan bahwa pemerintah siap menjaga stabilitas. Sinyal inipenting untuk menenangkan psikologi pasar dan mencegah panic buying. Dalamkonteks makro, stabilitas harga pangan berkontribusi besar terhadap pengendalianinflasi inti dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara nasional, operasi pasar Ramadan mencerminkan konsistensi kebijakanpemerintah dalam melindungi kelompok rentan dari tekanan harga. Daya belimasyarakat merupakan fondasi stabilitas sosial, terutama di bulan suci ketikakebutuhan konsumsi meningkat. Jika harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi memicuketegangan sosial. Oleh karena itu, intervensi pasar bukanlah bentuk distorsi, melainkan langkah korektif untuk menjaga keseimbangan antara permintaan danpasokan. Negara hadir untuk memastikan mekanisme pasar berjalan adil dan tidakmenimbulkan ketimpangan.

Keberhasilan operasi pasar tentu memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Pemerintahpusat, pemerintah daerah, BUMD pangan, Bulog, hingga aparat penegak hukumharus bergerak dalam satu orkestrasi kebijakan yang terpadu. Transparansi data stok, pemantauan distribusi, serta evaluasi berkala menjadi elemen penting agar kebijakantidak berhenti pada seremonial. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untukmemantau harga secara real time juga dapat memperkuat efektivitas intervensi. Semakin presisi kebijakan yang diambil, semakin besar dampaknya terhadapperlindungan daya beli masyarakat.

*) Aktivis Dialog Lintas Iman.

Oleh : Ricky Rinaldi*

Bulan suci menghadirkan momentum peningkatan aktivitas ekonomi nasional, terutamamelalui naiknya konsumsi masyarakat pada komoditas pangan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur. Dinamika permintaan ini menjadi indikator perputaranekonomi yang positif dan perlu dikelola secara presisi agar stabilitas harga tetap terjaga. Dalam konteks tersebut, strategi operasi pasar menjadi instrumen strategis negara untukmemastikan ketersediaan pasokan, menjaga keseimbangan harga, serta melindungi daya belimasyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terkendali dan berkelanjutan.

Pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata isu ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan ketenteraman masyarakat dalam menjalankan ibadah. Negara memastikan bahwa momentum spiritual tidak terganggu oleh gejolak harga yang tidak terkendali. Operasi pasar menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan bagian dari ketahanan nasional. Lonjakan permintaan di bulan suci harus diantisipasi melalui langkah-langkah terukur, terkoordinasi, dan berbasis data. Pemerintah memastikan bahwa cadangan pangan nasional dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat daerah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dirancang dengan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat.

Strategi operasi pasar dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Intervensi dilakukan dengan menyalurkan komoditas pangan dengan harga terjangkau di titik-titik strategis yang mengalami kenaikan harga signifikan. Langkah ini bertujuan menahan spekulasi, mencegah penimbunan, serta menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Negara bertindak cepat untuk memastikan harga tetap dalam rentang yang wajar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pengawasan distribusi dan stok barang diperketat selama periode bulan suci. Pemerintah melakukan pemantauan intensif terhadap rantai pasok untuk memastikan tidak ada hambatan logistik yang dapat memicu kelangkaan. Selain itu, koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor diperkuat guna menjaga kelancaran arus barang dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional maupun modern.

Operasi pasar juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem informasi harga dan distribusi berbasis digital untuk mendeteksi potensi lonjakan lebih dini. Dengan pendekatan ini, kebijakan dapat dirumuskan secara cepat dan tepat sasaran, sehingga dampak gejolak harga dapat diminimalkan.

Keberhasilan operasi pasar sangat bergantung pada sinergi pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan harga serta menentukan lokasi intervensi yang paling membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan kebijakan tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing wilayah.

Selain intervensi harga, pemerintah juga mendorong partisipasi Badan Usaha Milik Negara dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pasokan. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan bahwa stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Negara bertindak sebagai pengarah dan koordinator agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, operasi pasar di bulan suci mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan produksi, tetapi juga dari kemampuan distribusi dan stabilisasi harga di saat permintaan meningkat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara belajar dari pengalaman sebelumnya dan terus menyempurnakan mekanisme pengendalian pasar.

Langkah pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi juga diperketat. Aparat terkait melakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sepihak. Ketegasan ini menjadi pesan bahwa negara tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat luas.

Pada saat yang sama, pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar intervensi pasar tidak mengganggu mekanisme usaha secara berlebihan. Operasi pasar dilakukan secara proporsional dan terukur, sehingga tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara sehat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dapat dicapai melalui keseimbangan antara regulasi dan dinamika pasar.

Mengelola lonjakan permintaan di bulan suci membutuhkan kesiapan data, koordinasi cepat, serta kepemimpinan yang responsif. Pemerintah menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas demi memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibebani kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Operasi pasar menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi.

Melalui strategi yang terstruktur, terukur, dan kolaboratif, pemerintah menegaskan komitmenkuat dalam menjaga daya beli rakyat serta memastikan stabilitas harga tetap terkendali. Bulan suci diposisikan sebagai momentum kebersamaan, ketenangan, dan penguatan solidaritassosial. Dengan pelaksanaan operasi pasar yang efektif dan tepat sasaran, negara hadir secaranyata untuk menjamin ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, dan menempatkankesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Arif Taufik )*

Pemerintah terus mempercepat hilirisasi sebagai fondasi industrialisasi nasional, dengan menempatkan energi bersih sebagai salah satu pilar utamanya. Strategi inidirancang untuk memastikan transformasi ekonomi tidak hanya bertumpu padaeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan nilai tambah danpembangunan industri berkelanjutan.

Langkah konkret terlihat dari pelaksanaan groundbreaking enam proyek hilirisasi olehBadan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di 13 lokasi dengan total investasimencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari agenda besartransformasi ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Secara keseluruhan, proyek fase pertama ini diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Implementasinya dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk energi, pangan, mineral, dan logam, guna memperkuat struktur industrinasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor secara bertahap.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang hilirisasi sebagai prioritas strategispemerintah yang harus dijalankan secara disiplin dan terukur. Ia menilai tahap awalproyek diharapkan memberikan dampak nyata melalui penciptaan nilai tambah danperluasan kesempatan kerja, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhanekonomi yang lebih berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Penguatan hilirisasi energi bersih juga tercermin dari kolaborasi BUMN dalampengembangan bioetanol. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama Pertaminameresmikan proyek bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 100 kilo liter per hari. Proyek ini dirancang untuk mendukung ketahanan energi sekaligusmemperkuat rantai nilai industri nasional berbasis bahan bakar nabati.

Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino Mauna, berpandangan bahwa proyekbioetanol akan menghadirkan manfaat multipihak. Selain meningkatkan ketahananenergi dan menekan ketergantungan impor, proyek tersebut dinilai mampu mengurangiemisi karbon serta membuka peluang ekonomi baru bagi petani mitra dan masyarakatsekitar.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bukan hanya agenda industri, tetapi juga strategi pembangunan wilayah. Diversifikasi produk berbasis komoditasdomestik memperluas manfaat ekonomi hingga ke tingkat hulu, termasuk petani danpelaku usaha lokal.

Di sisi lain, dukungan terhadap transisi energi juga menguat dari kalangan masyarakatsipil. Foreign Policy Community of Indonesia mendorong percepatan pengembangan100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya sebagai fondasi ketahanan dankemandirian energi. Rekomendasi ini disusun bersama sejumlah organisasi danlembaga riset untuk mendukung target energi terbarukan nasional.

Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menilai pengembangan 100 GW dalam satu dekaderealistis apabila dilaksanakan dengan program yang terstruktur dan konsisten. Iamelihat energi surya bukan hanya sebagai sumber listrik bersih, melainkan jugasebagai basis industrialisasi baru yang mencakup manufaktur panel, penguatan rantaipasok, dan pengembangan sumber daya manusia.

Potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt membuka ruang besarbagi penguatan industri domestik. Dengan kapasitas terpasang yang masih terbatas, percepatan pembangunan PLTS dinilai akan memperluas investasi infrastruktur, menciptakan lapangan kerja hijau, serta meningkatkan produktivitas daerah, termasukwilayah terpencil.

Selain memperkuat sisi produksi, pemerintah juga memastikan bahwa kebijakanhilirisasi energi bersih berjalan selaras dengan reformasi regulasi dan kepastian usaha. Harmonisasi perizinan, penyederhanaan prosedur investasi, serta insentif fiskal menjadiinstrumen penting untuk menarik partisipasi swasta dan mitra strategis internasional. Pendekatan ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industrimanufaktur komponen energi terbarukan di dalam negeri.

Integrasi antara pengembangan bioenergi, baterai kendaraan listrik, dan pembangkitsurya memperlihatkan arah kebijakan yang konsisten menuju industrialisasi hijau. Hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan bahan baku, tetapi diperluas hinggapembentukan rantai nilai lengkap yang menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi. Dengan fondasi tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapijuga membangun basis industri masa depan yang tangguh dan adaptif terhadapperubahan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, investasi BUMN, dan dukungan pemangkukepentingan menunjukkan bahwa hilirisasi energi bersih bergerak dalam kerangka yang terintegrasi. Industrialisasi tidak lagi dipahami sebatas pembangunan pabrik, melainkansebagai ekosistem yang menyatukan pengolahan sumber daya, inovasi teknologi, sertakeberlanjutan lingkungan.

Melalui konsistensi kebijakan dan implementasi yang disiplin, penguatan hilirisasi energibersih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras dengan agenda transisi energi danpembangunan berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini mempertegas arah pembangunan Indonesia menuju struktur industri yang tangguh, berdaya saing global, serta selaras denganagenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan program ini jugamemperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi energi bersih di kawasan, sekaligus memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dirasakan secara luasdan berkeadilan di seluruh wilayah Tanah Air.

*) Analis Ekonomi Politik Energi

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan percepatan pembangunan industri nasional. Kehadiran Danantara menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan investasi yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Danantara dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pentingnya tata kelola dan efisiensi pengelolaan modal sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pada Februari lalu, kami membentuk sovereign wealth fund kami, Danantara Indonesia,” katanya.

Presiden menjelaskan, Danantara akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional dengan pengelolaan aset yang diproyeksikan mencapai 1 triliun dolar AS. Melalui skema sovereign wealth fund, investasi difokuskan pada sektor strategis guna mendorong pertumbuhan yang produktif dan berkelanjutan.

Optimisme serupa disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut Danantara sebagai dana abadi yang membiayai sektor strategis melalui imbal hasil investasi. Simulasi Indef menunjukkan reformasi ini berpotensi mendorong PDB hampir tiga persen di awal dan stabil sekitar dua persen dalam jangka panjang, ditopang peningkatan produktivitas dan akumulasi modal.

“Manfaat Danantara sangat bergantung pada kualitas tata kelola, seleksi proyek, dan disiplin fiskal,” ujar Esther.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pelengkap untuk menjaga dampak distribusional, termasuk program sosial terarah.

“Program sosial seperti MBG berpotensi meredam dampak jangka pendek dan memperkuat legitimasi reform,” katanya.

Di sisi implementasi, Danantara telah memulai enam proyek hilirisasi di 13 lokasi dengan total nilai investasi mencapai 7 miliar dolar AS. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, pangan, mineral, dan logam, serta diperkirakan menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan hilirisasi menjadi fokus utama dalam mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja. Ke depan, proyek-proyek hilirisasi ini diharapkan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” ujar Rosan.

Salah satu proyek strategis dijalankan oleh MIND ID melalui pembangunan fasilitas pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium di Kalimantan Barat guna memperkuat rantai nilai dan mengurangi impor, sejalan dengan peran Danantara sebagai jembatan investasi untuk memperkokoh industri nasional dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

JAKARTA – Prabowo Subianto mengajak investor asing, Amerika Serikat untuk terlibat aktif dalam proyek hilirisasi nasional yang dijalankan melalui sovereign wealth fund Indonesia, Danantara. Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C.

Dalam forum itu, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral melalui penandatanganan perjanjian perdagangan Indonesia–AS yang dijadwalkan berlangsung dalam kunjungan kerjanya. Kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum dan memperkuat akses pasar bagi dunia usaha.

“Saya di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya pikir ini adalah perjanjian yang sangat signifikan bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta bagi kawasan Pasifik yang lebih luas,” ujar Prabowo.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan jangka panjang dalam mendorong modernisasi dan industrialisasi nasional. Indonesia berharap tidak hanya dipandang sebagai pasar, melainkan juga sebagai basis produksi strategis bagi perusahaan global.

“Kita mencari mitra yang serius dan berjangka panjang, mitra yang akan bekerja bersama kita, menumbuhkan ekonomi bersama, dan saling menguntungkan,” katanya.

Prabowo menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi kuat dengan pertumbuhan konsisten di atas 5 persen, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal terjaga. Diakui tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal masih menjadi pekerjaan rumah.

_“Foreign Direct Investment_ sangat baik. Tahun lalu mencapai USD 53 miliar. Ini mencerminkan kepercayaan terhadap ekonomi kita, ukuran pasar kita, potensi pertumbuhan, stabilitas politik, dan arah kebijakan kita,” jelasnya.

Di sektor hilirisasi, Presiden menempatkan Danantara sebagai motor penggerak. “Kami terus maju dengan pengolahan industri hilir. Dan saya pikir Danantara akan menjadi mesin kunci untuk langkah ini. Misalnya, kami baru saja memulai 18 proyek baru, pengolahan hilir pada tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam forum Indonesia Economic Outlook, Chief Executive Officer Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, menyebutkan terdapat 20 proyek hilirisasi dalam pipeline 2026.

“Dari total 20 program hilirisasi ini, 6 hingga 7 sudah dimulai sejak minggu lalu. Total nilainya kurang lebih 26 miliar dolar AS dan akan menciptakan sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan,” tutur Rosan.

Ditambahkannya, pendekatan hilirisasi diperluas ke sektor perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Ia juga menekankan komitmen tata kelola yang kuat, termasuk dalam proyek _waste to energy._

“Kita ingin _capture all the value added_ yang ada di Indonesia. Kita tidak hanya melihat dari sisi energi listriknya, tetapi dampak kesehatan dan lingkungan yang jauh lebih penting,” pungkas Rosan.

(*/rls)

Oleh: Arisya Ramadhani *)

Transformasi ekonomi Indonesia saat ini sedang diarahkan pada penguatan struktur industri yang lebih terintegrasi melalui optimalisasi sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah secara bertahap menggeser paradigma dari eksportir bahan mentah menjadi negara yang mengedepankan pengolahan nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi yang sistematis. Instrumen utama dalam mendukung agenda ini adalah Badan Pengelola Investasi Danantara, yang berfungsi sebagai lembaga strategis untuk mengelola modal sekaligus menggerakkan sektor-sektor industri prioritas. Keberadaan Danantara diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masuknya investasi global yang berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Signifikansi peran Danantara terlihat nyata dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat baru-baru ini. Di hadapan para pelaku usaha dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., ditegaskan bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang kompetitif, stabil, dan menjanjikan. Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas bagi kedua negara. Perjanjian ini bukan sekadar dokumen diplomatik, melainkan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengintegrasikan rantai pasoknya dengan ekonomi global melalui kemitraan yang setara dan saling menguntungkan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa kesepakatan ART tersebut membuka pintu bagi berbagai transaksi strategis, mulai dari sektor penerbangan hingga ketahanan energi. Salah satu poin pentingnya adalah rencana pembelian unit pesawat Boeing serta peningkatan kerja sama impor energi yang diproyeksikan mencapai angka signifikan per tahunnya. Di sini, Danantara hadir untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk tidak hanya berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi ekonomi domestik melalui transfer teknologi dan penguatan infrastruktur industri.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah mereplikasi kesuksesan hilirisasi nikel pada komoditas strategis lainnya, terutama bauksit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam sebuah forum ekonomi mengingatkan bahwa kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan hingga sepuluh kali lipat dalam waktu singkat. Keberhasilan ini menjadi cetak biru bagi pengelolaan bauksit, di mana Indonesia memiliki cadangan yang sangat melimpah secara global. Dengan potensi sumber daya mencapai miliaran ton, pembangunan industri aluminium nasional menjadi keharusan demi kedaulatan ekonomi.

Melalui Danantara dan MIND ID, pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang komprehensif untuk mengintegrasikan rantai pasok bauksit-alumina-aluminium. Pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, merupakan bukti nyata langkah tersebut. Proyek ini dirancang untuk memutus ketergantungan pada impor alumina dan memperkuat basis produksi aluminium dalam negeri. Jika seluruh fase proyek ini beroperasi, Indonesia akan memiliki kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan industri manufaktur nasional secara mandiri. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menekankan bahwa proyek-proyek ini adalah bentuk kontribusi nyata dalam memperkuat kedaulatan negara di sektor mineral.

Dampak ekonomi dari hilirisasi ini sangatlah masif. Secara matematis, pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium mampu meningkatkan nilai tambah hingga 70 kali lipat. Lonjakan nilai ini tidak hanya akan mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga meningkatkan penerimaan negara dan cadangan devisa secara signifikan. Lebih jauh lagi, industri manufaktur nasional akan mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Namun, visi pemerintah tidak berhenti pada mineral konvensional. Danantara kini mulai merambah ke sektor yang lebih canggih, yakni pengembangan unsur tanah jarang atau rare earth elements (REE). Melalui kolaborasi strategis dengan mitra internasional seperti New Energy Metals Holdings Ltd, Indonesia mulai mengevaluasi potensi rantai pasok global yang mencakup sumber daya niobium dan REE. Material-material ini adalah komponen kunci bagi teknologi masa depan, mulai dari kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga industri pertahanan tingkat lanjut.

Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto, menyatakan bahwa kemitraan semacam ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas industri Indonesia. Dengan melibatkan Danantara sebagai platform pembiayaan dan partisipasi investasi, Indonesia bertujuan untuk membangun pusat pemrosesan hilir yang kompetitif di pasar mineral kritis global. Hal ini sejalan dengan misi Presiden untuk menjadikan Danantara sebagai motor penggerak dalam menginisiasi berbagai proyek hilirisasi baru setiap tahunnya, termasuk proyek inovatif seperti pengolahan sampah menjadi energi.

Presiden secara konsisten meyakinkan para investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat sehat, dengan pertumbuhan yang stabil, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal yang terjaga. Dengan mengintegrasikan kekuatan sumber daya alam, stabilitas politik, dan visi industrialisasi yang jelas, Indonesia sedang memosisikan diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Kebijakan hilirisasi yang didukung penuh oleh Danantara akan memastikan bahwa kekayaan alam Nusantara benar-benar dikelola untukkemakmuran rakyat dan kemajuan peradaban masa depan.

*) Peneliti Pusat Studi Ekonomi Strategis dan Kebijakan Publik

Oleh: Asep Syahroni)*

Penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai motor penggerak hilirisasi dan investasi nasional semakin menemukan momentumnya. Dalam forum Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan visi besar Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif, stabil, dan menjanjikan di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga tengah bergerak cepat dalam industrialisasi dan hilirisasi. Transformasi ini diarahkan untuk memastikan setiap komoditas strategis yang dimiliki Indonesia mampu memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri. Dengan cadangan nikel, tembaga, dan bauksit yang besar, Indonesia berada pada posisi strategis dalam mendukung industri kendaraan listrik dan teknologi masa depan. Selain itu, potensi cadangan tanah jarang yang signifikan semakin memperkuat daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan agenda hilirisasi nasional yang terintegrasi. Tahun ini, pemerintah menginisiasi 18 proyek hilirisasi di berbagai sektor prioritas, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi dengan nilai investasi mencapai Rp50,4 triliun atau sekitar USD 3 miliar. Proyek-proyek ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta penguatan struktur industri nasional.

Dalam konteks itulah Danantara diproyeksikan menjadi lokomotif investasi nasional. Sebagai badan pengelola investasi strategis, Danantara berperan dalam memastikan pendanaan proyek berjalan efektif, tata kelola transparan, dan kemitraan global terbangun secara berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang pro-investasi, Danantara diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek hilirisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional.

Presiden juga menegaskan bahwa kepastian hukum dan stabilitas nasional merupakan fondasi utama bagi iklim investasi. Pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang konsisten, sistem perizinan yang efisien, serta stabilitas politik dan ekonomi yang kondusif. Lingkungan usaha yang pasti dan terukur menjadi kunci dalam menarik investasi jangka panjang yang berkualitas.

Sejalan dengan penguatan peran Danantara, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani,mengatakan bahwa adanya pembahasan lanjutan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan perdagangan resiprokal yang baru diteken kedua negara.

Salah satu topik pembahasan adalah rencana pengadaan sekitar 50 unit pesawat dari Boeing. Rencana yang telah diwacanakan sejak tahun lalu ini kini memasuki tahap pembahasan yang semakin mengerucut. Langkah tersebut dinilai strategis dalam memperkuat sektor aviasi nasional sekaligus mempererat kemitraan industri antara kedua negara.

Selain sektor penerbangan, pembicaraan juga mencakup rencana impor komoditas energi dari Amerika Serikat. Pemerintah menjajaki pembelian minyak mentah dan gas dengan nilai mencapai USD 15 miliar per tahun. Kerja sama ini dipandang sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keseimbangan perdagangan bilateral.

Lebih lanjut, peluang investasi Amerika Serikat di sektor energi Indonesia, termasuk oil and gas dan sektor strategis lainnya, juga menjadi bagian dari pembahasan. Minat tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Indonesia. Dengan pasar domestik yang besar serta agenda industrialisasi yang progresif, Indonesia dinilai memiliki potensi besar sebagai basis produksi dan pusat distribusi regional.

Penguatan kemitraan Indonesia–Amerika Serikat ini sekaligus memperlihatkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional semakin terstruktur dan terukur. Kolaborasi perdagangan, investasi, dan transfer teknologi menjadi satu kesatuan strategi yang saling melengkapi. Melalui skema kerja sama yang berimbang, Indonesia tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

Di sisi lain, kehadiran Danantara menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasikan berbagai potensi investasi tersebut agar terintegrasi dengan agenda prioritas nasional. Dengan pendekatan yang profesional dan akuntabel, Danantara dapat memastikan bahwa setiap proyek strategis memberikan dampak ekonomi berganda, baik dalam bentuk peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Momentum global yang bergerak menuju ekonomi hijau, transisi energi, dan digitalisasi industri menjadi peluang besar bagi Indonesia. Dengan fondasi sumber daya yang kuat, dukungan kebijakan yang konsisten, serta peran aktif Danantara sebagai lokomotif investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Upaya ini menegaskan tekad pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok dunia sekaligus pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan dan inklusif.

Ke depan, optimalisasi peran Danantara juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha nasional, dan mitra internasional. Integrasi kebijakan industri, energi, dan perdagangan dalam satu kerangka strategis akan memastikan setiap investasi yang masuk benar-benar mendorong pemerataan pembangunan, memperluas basis industri bernilai tambah, serta memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang disiplin, Danantara dapat menjadi katalis percepatan transformasi struktural ekonomi nasional. Keberhasilan agenda ini akan mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru di kawasan Indo-Pasifik.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Surabaya