JAYAPURA – Pemerintah terus memperkuat sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya petani lokal dan masyarakat adat di Papua.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat yang digelar di Kota Jayapura. Program ini tidak hanya berorientasi pada pembukaan lahan pertanian baru, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di daerah.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program telah memasuki fase konstruksi setelah penandatanganan kontrak pekerjaan pada pertengahan Mei 2026. Menurutnya, keberhasilan program akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

“Hari ini kita sepakat membuat satu komitmen untuk memastikan pekerjaan cetak sawah dilakukan dengan baik dan berkualitas. Harapannya, hasil cetak sawah ini dapat dimanfaatkan, ditanami, dan menghasilkan panen yang memberikan manfaat bagi petani,” ujar Hermanto.

Ia menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama dalam program tersebut. Keterlibatan petani dan kelompok tani dinilai penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

“Kami menegaskan bahwa pelaksanaan program cetak sawah harus melibatkan masyarakat setempat, termasuk petani dan kelompok tani, sehingga mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan program ini,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyatakan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Lebih lanjut, Fakhiri menilai Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sentra produksi pangan baru di Indonesia. Dengan dukungan lahan yang luas dan keterlibatan masyarakat adat, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

“Keterlibatan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua sangat penting. Kami ingin program ini menjadi sesuatu yang baik bagi Tanah Papua dan nantinya bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain,” ujarnya.

Melalui Program Cetak Sawah Rakyat, Papua diharapkan mampu memperkuat produksi pangan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong lahirnya petani-petani mandiri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Tanah Papua.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi program irigasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dilakukan dengan memperluas layanan jaringan irigasi, mempercepat rehabilitasi saluran tersier, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang mendukung produktivitas pertanian.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian.

“Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat,” ujar Dody.

Salah satu implementasi program tersebut dilakukan di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. JIAT dikembangkan sebagai solusi bagi lahan pertanian tadah hujan yang kerap menghadapi keterbatasan air, terutama pada musim tanam kedua.

Dody mengarahkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga dilengkapi jaringan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi lahan sehingga distribusi air menjadi lebih efektif.

Selain itu, Kementerian PU juga mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan panel surya untuk mendukung operasional sistem irigasi di daerah terpencil. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan biaya operasional sekaligus menjaga keberlanjutan layanan irigasi.

Di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, pemerintah telah membangun infrastruktur irigasi air tanah senilai Rp1,5 miliar yang mampu melayani sekitar 10 hektare lahan pertanian.

Keberadaan fasilitas ini dinilai penting karena wilayah tersebut memiliki sekitar 1.395 hektare sawah yang membutuhkan dukungan pasokan air secara berkelanjutan.

Penguatan irigasi juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui percepatan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengatakan langkah tersebut menjadi strategi penting untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya.

“Percepatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan air di tengah tingginya curah hujan serta meningkatkan kesiapan menghadapi musim tanam berikutnya,” kata Hermanto.

Ia menjelaskan bahwa saluran tersier merupakan ujung tombak distribusi air ke lahan pertanian.

Karena itu, Kementan melakukan normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, penguatan talud, dan perbaikan pintu air agar distribusi air lebih merata.

“Karena itu, kami lakukan identifikasi kondisi saluran, normalisasi melalui pengerukan sedimen dan perkuatan talud, serta perbaikan pintu air agar debit dapat dikendalikan dan air terdistribusi merata,” ujarnya.

Oleh: Loa Murib

Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan suatu wilayah dalam membangun kemandirian pangan. Dalam konteks Papua, langkah pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu strategi penting yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian kini ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selama ini, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi Papua lebih banyak berfokus pada sektor pertambangan, infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Padahal, sektor pertanian menyimpan peluang yang tidak kalah strategis untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ketersediaan lahan yang luas, dukungan iklim yang mendukung, serta meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pertanian menjadikan Papua memiliki modal yang cukup kuat untuk berkembang sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia.

Pelaksanaan Program Cetak Sawah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya membuka lahan pertanian baru, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan ekonomi. Keterlibatan petani lokal, kelompok tani, serta masyarakat adat menunjukkan adanya pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif. Model pembangunan seperti ini penting karena mampu menciptakan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sekaligus meningkatkan peluang keberlanjutan hasil pembangunan dalam jangka panjang.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa keberhasilan Program Cetak Sawah Rakyat tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan program. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian modern tidak lagi sekadar berfokus pada pencapaian target fisik, melainkan juga pada pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama sektor pertanian.

Di sisi lain, komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung program tersebut memberikan sinyal positif bagi masa depan pembangunan ekonomi daerah. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menilai Program Cetak Sawah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi rantai pasok pangan dan harga komoditas.
Komitmen Pemerintah Provinsi Papua terhadap penguatan sektor pertanian tercermin dari pandangan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang menempatkan Program Cetak Sawah Rakyat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah dan nasional. Menurutnya, dimulainya pekerjaan konstruksi di lapangan menjadi bukti bahwa program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat benar-benar diwujudkan secara nyata di Papua. Gubernur juga menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat asli Papua dalam pelaksanaan program tersebut agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Selain itu, ia berharap Papua dapat menjadi contoh keberhasilan pengembangan sawah rakyat di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Papua.

Yang tidak kalah penting adalah komitmen pemerintah untuk tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan mengedepankan kearifan lokal dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua. Pengalaman menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan akan lebih efektif apabila dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan. Dengan menghormati nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang telah hidup di tengah masyarakat Papua, program pertanian dapat berjalan lebih harmonis dan memperoleh dukungan yang lebih luas.

Peran pemerintah daerah hingga tingkat kampung juga menjadi faktor penting dalam menyukseskan program tersebut. Sosialisasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa sektor pertanian bukan lagi pekerjaan tradisional yang identik dengan keterbatasan ekonomi, melainkan sektor produktif yang mampu memberikan pendapatan dan kesejahteraan. Perubahan pola pikir masyarakat terhadap pertanian akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mempercepat transformasi ekonomi Papua.

Ke depan, keberhasilan Program Cetak Sawah Rakyat di Papua tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Jika program ini berjalan sesuai harapan, Papua berpotensi menjadi contoh keberhasilan pembangunan pertanian yang menggabungkan produktivitas ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta penghormatan terhadap masyarakat adat. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan para petani lokal, program ketahanan pangan dapat menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Papua yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pada akhirnya, penguatan sektor pertanian bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan pangan, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Papua yang kokoh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh: Krisna Wiguna )*

Modernisasi infrastruktur irigasi menjadi salah satu langkah strategis yang terus dilakukan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik jaringan irigasi, tetapi juga diarahkan pada penerapan pendekatan yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu atau dikenal sebagai pendekatan 3T. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun mampu memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Ketersediaan air yang memadai merupakan faktor utama dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Tanpa sistem pengelolaan air yang baik, lahan pertanian akan menghadapi risiko penurunan produktivitas akibat kekeringan maupun ketidakteraturan distribusi air. Karena itu, modernisasi irigasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda apabila Indonesia ingin mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air di berbagai wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya terpusat di kawasan yang telah maju, tetapi juga menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sarana irigasi.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya air secara optimal. Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut berperan penting dalam menjaga ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

Salah satu implementasi nyata program tersebut terlihat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini menjadi contoh bagaimana pendekatan 3T diterapkan dalam pembangunan infrastruktur pertanian. Pemerintah tidak hanya membangun sumur bor dan pompa air tanah, tetapi juga merancang jaringan saluran tersier yang disesuaikan dengan kondisi lahan sehingga distribusi air dapat berlangsung lebih efektif hingga ke area pertanian.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan irigasi tidak dilakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan perencanaan yang lebih tepat sasaran, manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara langsung oleh petani dan masyarakat sekitar.

Modernisasi irigasi juga diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi yang lebih efisien. Kementerian Pekerjaan Umum mendorong penggunaan panel surya pada sejumlah lokasi yang memungkinkan untuk mendukung operasional sistem irigasi air tanah. Langkah ini menjadi terobosan penting karena mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan keberlanjutan layanan irigasi di daerah terpencil.

Penerapan teknologi energi terbarukan memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pertanian kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek efisiensi dan keberlanjutan. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, petani dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari keberadaan infrastruktur tersebut.

Keberadaan Jaringan Irigasi Air Tanah di Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain, menjadi salah satu contoh keberhasilan program pemerintah. Infrastruktur yang dibangun melalui pendanaan APBN tersebut mampu menyediakan pasokan air bagi lahan pertanian yang sebelumnya sangat bergantung pada curah hujan. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat wilayah tersebut memiliki hamparan sawah yang cukup luas dan membutuhkan dukungan air secara berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam modernisasi irigasi juga terlihat melalui langkah Kementerian Pertanian yang mempercepat rehabilitasi dan pemeliharaan saluran irigasi tersier. Program ini dijalankan untuk memastikan distribusi air ke lahan petani berlangsung lebih optimal, terutama dalam menghadapi tingginya curah hujan dan perubahan pola musim.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menjelaskan bahwa saluran tersier memiliki peran vital sebagai ujung tombak distribusi air. Kerusakan jaringan maupun sedimentasi yang terjadi selama bertahun-tahun dapat menghambat aliran air dan berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melakukan identifikasi jaringan yang membutuhkan perbaikan, normalisasi saluran melalui pengerukan sedimen, penguatan talud, serta perbaikan pintu air. Upaya tersebut bertujuan agar debit air dapat dikendalikan dengan lebih baik dan distribusinya berlangsung merata ke seluruh lahan pertanian.

Selain rehabilitasi fisik, pemerintah juga mulai mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Teknologi drainase terkendali dan sistem panen air hujan menjadi bagian dari strategi modernisasi irigasi yang diterapkan Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 semakin memperkuat arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem irigasi yang modern dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk mengusulkan rehabilitasi irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan pusat serta memperkuat peran Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam menjaga keberlangsungan jaringan irigasi.

Keberhasilan program rehabilitasi irigasi telah terlihat di sejumlah daerah sentra produksi pangan. Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh nyata di mana perbaikan jaringan irigasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan indeks pertanaman padi. Ketersediaan air yang lebih terjamin membuat petani mampu meningkatkan intensitas tanam dan mengoptimalkan produktivitas lahan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai sistem irigasi yang berfungsi optimal menjadi faktor utama dalam meningkatkan frekuensi tanam dan memberikan kepastian pola budidaya. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada curah hujan sehingga aktivitas pertanian dapat direncanakan dengan lebih baik.

Modernisasi infrastruktur irigasi melalui pendekatan 3T pada akhirnya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor pertanian yang lebih kuat, produktif, dan berkelanjutan. Ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran pembangunan, serta ketepatan waktu pelaksanaan program telah menjadi kunci keberhasilan berbagai kebijakan yang dijalankan.

*) Pemerhati Kebijakan Pertanian Berkelanjutan

JAKARTA – Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan nasional sekaligus mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 1 Juni 2026 tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kontribusi ekspor terhadap pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Pada tahap awal, skema ekspor satu pintu diterapkan untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy yang selama ini menjadi penopang penting kinerja ekspor nasional.

“Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang juga merupakan tiga ekspor terbesar kita, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy,” ujar Airlangga.

Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperkuat validitas data perdagangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan ekspor, serta memastikan nilai ekonomi dari komoditas nasional dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perdagangan yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sejumlah asosiasi sektor sumber daya alam menilai penguatan tata kelola ekspor akan memberikan fondasi yang lebih kokoh bagi peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat transparansi perdagangan dan mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional.

“Melalui dialog terbuka dan implementasi yang terukur, kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional,” kata Shinta.

Kehadiran DSI sebagai BUMN ekspor diharapkan menjadi katalisator penguatan sektor perdagangan nasional. Dengan tata kelola yang semakin baik, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan nilai ekspor, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memastikan kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Jakarta – Kebijakan pemerintah menerapkan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diyakini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas sumber daya alam sekaligus menutup kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menghitung potensi tambahan penerimaan negara dari implementasi kebijakan tersebut.

Menurutnya, konsolidasi ekspor komoditas strategis melalui satu pintu berpotensi menghilangkan berbagai praktik kecurangan yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

“Saya malah berharap nanti Pak Dony (Chief Operating Officer Danantara) ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor akan hilang,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dalam beberapa bulan ke depan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Ia optimistis pengawasan yang lebih terintegrasi dapat memperkuat tata kelola ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI). Organisasi mahasiswa tersebut menilai pembentukan DSI sebagai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan memastikan devisa hasil ekspor sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan.

Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan Arif Rahman M.Ikom mengatakan selama ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dalam tata kelola ekspor, mulai dari praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data perdagangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Selama ini Indonesia kerap dirugikan oleh praktik under-invoicing, penyelundupan, hingga manipulasi data ekspor komoditas strategis. Dengan adanya sistem ekspor satu pintu lewat Danantara, negara punya kendali penuh atas volume, harga, dan ke mana kekayaan kita mengalir. Ini adalah kunci utama mencegah kebocoran anggaran dan devisa,” ujar Arif.

Menurut KAMMI, pengawasan yang lebih terpusat akan membantu memastikan seluruh aktivitas ekspor tercatat secara lebih akurat sehingga potensi devisa hasil ekspor yang selama ini tidak terpantau dapat diminimalkan. Selain itu, sistem satu pintu juga diyakini mampu memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis di pasar global.

KAMMI mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mengawal implementasi tata kelola ekspor satu pintu agar kebijakan tersebut benar-benar mampu menekan kebocoran devisa dan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Oleh: Rizky Anshori

Indonesia selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara pengekspor komoditas sumber daya alam terbesar di dunia. Batu bara, minyak kelapa sawit, hingga ferro alloy menjadi tulang punggung perdagangan luar negeri sekaligus penyumbang devisa yang sangat penting bagi perekonomian nasional. Namun, besarnya nilai ekspor tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima negara. Masih terdapat berbagai celah tata kelola yang berpotensi menyebabkan kebocoran devisa dan mengurangi kontribusi ekspor terhadap pembangunan nasional.

Dalam konteks itulah pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis sekaligus memastikan bahwa hasil ekspor benar-benar memberikan manfaat optimal bagi bangsa.

Pemerintah menilai bahwa selama ini terdapat sejumlah praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penguatan tata kelola ekspor dilakukan untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor ke luar negeri. Praktik-praktik tersebut selama ini menjadi perhatian karena dapat menyebabkan nilai transaksi yang tercatat tidak mencerminkan nilai sebenarnya, sehingga manfaat ekonomi yang seharusnya diterima Indonesia menjadi berkurang.

Langkah pembentukan DSI juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengawasan lebih kuat terhadap ekspor komoditas strategis serta optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor. Arahan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya menghasilkan angka ekspor yang besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini tidak lahir tanpa dasar ekonomi yang kuat. Pada tahap awal, pemerintah memfokuskan implementasi terhadap tiga komoditas utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perdagangan nasional. Sepanjang tahun 2025, nilai ekspor ketiganya mencapai sekitar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23,4 persen dari total ekspor Indonesia.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pada tiga komoditas strategis ini dapat memberikan dampak besar terhadap penerimaan devisa negara. Selain menjadi penyumbang devisa utama, sektor tersebut juga berperan penting dalam menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan bulan secara berturut-turut. Dengan kata lain, perbaikan tata kelola ekspor pada sektor ini berpotensi memperkuat fondasi ekonomi nasional secara lebih luas.

Yang menarik, pemerintah memilih pendekatan bertahap dalam menerapkan kebijakan tersebut. Selama masa transisi, eksportir tetap diperbolehkan menggunakan mekanisme ekspor yang berlaku saat ini. Namun, seluruh aktivitas ekspor diwajibkan dilaporkan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta DSI. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata mengejar pengawasan yang ketat, tetapi juga memperhatikan kepastian usaha dan keberlangsungan aktivitas perdagangan.

Airlangga menegaskan bahwa arus barang tetap berjalan normal dan kontrak-kontrak yang telah berlangsung akan tetap dihormati. Pemerintah juga memastikan kepentingan mitra dagang internasional tetap diperhatikan sehingga kepercayaan pasar global terhadap Indonesia dapat terus terjaga. Kebijakan yang disusun secara bertahap seperti ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara reformasi tata kelola dan stabilitas dunia usaha.

Selain aspek pengawasan, kebijakan ekspor satu pintu juga berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas terhadap sistem keuangan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa pembentukan DSI akan membawa dampak positif bagi pasar dan memperkuat likuiditas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh hasil ekspor yang tercatat dalam sistem akan menciptakan transparansi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pencatatan transaksi perdagangan internasional Indonesia.

Keberadaan data yang lebih terintegrasi dan akurat tidak hanya membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan, tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan komoditas strategis. Transparansi yang lebih tinggi akan memperkuat tata kelola korporasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia.

Lebih jauh lagi, pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih baik akan memperbesar ruang bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional. Ketika kebocoran devisa dapat ditekan dan seluruh transaksi tercatat secara transparan, manfaat ekonomi dari ekspor akan lebih banyak kembali ke dalam negeri. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat investasi, memperluas pembiayaan pembangunan, meningkatkan ketahanan sektor keuangan, hingga mendukung penciptaan lapangan kerja.

Pada akhirnya, kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia bukan sekadar perubahan mekanisme administratif perdagangan. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola ekonomi yang bertujuan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan nilai tambah maksimal bagi negara. Dengan pengawasan yang lebih kuat, transparansi yang lebih tinggi, serta pengelolaan devisa yang lebih optimal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menutup berbagai celah kebocoran ekonomi yang selama ini terjadi.

Jika implementasinya berjalan sesuai rencana, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam membangun sistem perdagangan yang lebih akuntabel, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta memastikan bahwa setiap dolar hasil ekspor benar-benar bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

*) Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Oleh : Aditya Rahman )*

Pemerintah kembali menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat tata kelola ekonomi nasional melalui implementasi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis yang akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang mulai memasuki masa transisi pada 1 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia selama ini memperoleh manfaat besar dari ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut tidak hanya menjadi penopang perdagangan luar negeri, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa dan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor menjadi kebutuhan yang semakin penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara maksimal oleh negara dan masyarakat.

Dalam konferensi pers terkait persiapan operasional DSI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor komoditas strategis. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, serta berbagai bentuk pelarian devisa hasil ekspor yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan akuntabilitasnya.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya ketiga komoditas tersebut bagi perekonomian Indonesia. Kontribusinya bahkan menjadi salah satu faktor penting yang menopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama puluhan bulan berturut-turut.

Besarnya nilai ekonomi tersebut tentu harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Melalui mekanisme ekspor satu pintu, pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan berjalan secara tertib dan transparan. Selain itu, kebijakan ini akan memperkuat koordinasi antarinstansi serta meningkatkan kualitas data perdagangan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor tetap memberikan dampak nyata bagi perekonomian domestik. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa kekayaan sumber daya alam harus menjadi modal pembangunan nasional, bukan sekadar komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional.

Yang menarik, pemerintah memilih pendekatan implementasi yang bertahap dan terukur. Pada masa transisi yang dimulai 1 Juni 2026, eksportir tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Kewajiban yang ditambahkan adalah penyampaian dokumen aktivitas ekspor secara elektronik kepada DSI melalui sistem yang telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kepastian berusaha. Arus barang tetap berjalan, kontrak dagang yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan hubungan dengan mitra internasional tetap dijaga. Dengan demikian, reformasi tata kelola dapat dilakukan tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi maupun kepercayaan pelaku usaha.

Menurut Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria, masa transisi yang disiapkan pemerintah menjadi kesempatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Kesiapan tersebut akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi penuh yang ditargetkan berlangsung paling lambat pada 1 Januari 2027.

Kebijakan ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional. Tata kelola ekspor yang semakin baik akan membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai pergerakan komoditas strategis. Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperkuat daya saing industri nasional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari yang melihat penguatan tata kelola ekspor sebagai langkah penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan nasional juga akan semakin meningkat.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan akan memastikan proses transisi berjalan lancar serta mampu menjawab berbagai tantangan yang mungkin muncul di lapangan.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga kepastian hukum, stabilitas iklim usaha, serta kepercayaan mitra dagang internasional selama proses implementasi berlangsung. Komitmen tersebut menjadi sinyal positif bahwa reformasi tata kelola ekspor dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan kepentingan dunia usaha.

Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam menunjukkan visi besar pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Melalui Danantara, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap nilai yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke sejumlah negara sahabat dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi global. Penilaian terhadap diplomasi Presiden tidak hanya dilihat dari frekuensi perjalanan, tetapi dari manfaat strategis dan dampak jangka panjang bagi kepentingan nasional.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyebut kunjungan Presiden ke Prancis, Austria, dan Hungaria merupakan bagian dari strategi diplomasi ofensif untuk mengamankan investasi, transfer teknologi, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.

“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” ujar Sugiat.

Menurutnya, politik luar negeri bebas-aktif di bawah Presiden Prabowo menempatkan Indonesia sebagai negara proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk kerja sama pertahanan dan investasi strategis, melalui kunjungan ke Prancis, Austria, dan Hungaria yang memiliki peran penting di bidang teknologi, manufaktur, dan industri baterai kendaraan listrik.

“Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sugiat menilai langkah cepat Presiden Prabowo dalam membangun kerja sama internasional merupakan respons terhadap dinamika global yang cepat berubah, sekaligus upaya memanfaatkan momentum sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia untuk memperkuat hilirisasi industri, memperluas akses pasar, serta memperkuat kerja sama pertahanan yang dinilai memberi manfaat jangka panjang bagi kedaulatan dan keamanan nasional.

Ia menegaskan bahwa kunjungan kerja Presiden ke berbagai negara merupakan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

“Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging (keseimbangan geopolitik) tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun,” ujarnya.

Sugiat menambahkan bahwa investasi dan transfer teknologi yang dijajaki di Paris, Wina, dan Budapest merupakan fondasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

“Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik Bebas-Aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat,” ungkapnya.

Jakarta – Pemerintah membantah berbagai spekulasi yang beredar mengenai rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Italia dalam rangkaian lawatan ke Eropa. Pemerintah menegaskan bahwa agenda resmi yang telah ditetapkan sejak awal hanya kunjungan kenegaraan ke Prancis sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis kedua negara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi pemerintah terkait agenda Presiden Prabowo ke Italia.

“Terkait dengan isu Presiden ke negara lain selain Prancis. Pertama, sejak awal tidak ada statement pemerintah RI bahwa presiden akan ke Italia,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Wisma Danantara.

Menurut Qodari, pemerintah sejak awal hanya mengumumkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron. Ia menjelaskan bahwa jika terdapat wacana kunjungan ke negara lain, hal tersebut masih sebatas rencana yang belum tentu direalisasikan sebelum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

“Jadwal resmi memang hanya ke Prancis,” kata Qodari.

Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Macron ke Indonesia pada 2025. Informasi mengenai agenda tersebut juga telah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sejak 22 April 2026.

Di tengah berkembangnya isu mengenai kemungkinan kunjungan ke negara Eropa lainnya, pemerintah justru menyoroti berbagai capaian konkret yang berhasil diraih dalam lawatan Presiden Prabowo ke Paris. Qodari mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.

Menurutnya, kunjungan tersebut diarahkan untuk memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor penting, mulai dari pertahanan, pendidikan, energi hingga pengembangan mineral kritis.

“Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujarnya.

Selain sektor pertahanan, pemerintah juga mendorong peningkatan kerja sama pendidikan, khususnya pada bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

“Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi,” kata Qodari.

Pemerintah menilai hasil kunjungan tersebut menunjukkan fokus utama diplomasi Presiden Prabowo adalah menghadirkan manfaat nyata bagi Indonesia melalui investasi, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas nasional, bukan sekadar memperluas agenda perjalanan ke berbagai negara.