Oleh : Nancy Dora )*

Momentum Lebaran selalu menghadirkan arus besar pergerakan manusia di Indonesia. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan peristiwa sosial yang sarat makna kultural, emosional, dan spiritual. Dalam konteks inilah program mudik gratis yang digelar pemerintah pusat dan daerah menemukan relevansinya sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya menyentuh aspek transportasi, tetapi juga memuat pesan kuat tentang keberpihakan pada keselamatan, keterjangkauan, dan pemerataan akses layanan publik.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program mudik gratis kapal laut untuk Lebaran 2026 dengan kuota hingga 66 ribu penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026, dengan periode keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026. Selain kuota gratis, pemerintah juga memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk lebih dari 445 ribu tiket kapal kelas ekonomi pada trayek Public Service Obligation PT Pelni. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam aksi konkret yang terukur. Penyediaan 841 kapal dengan kapasitas sekitar 3,2 juta penumpang selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026 menandakan kesiapan sistemik yang dirancang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas. Pemerintah bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum turut mengatur skema pemisahan pelabuhan di lintasan strategis seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan memecah kepadatan dan mencegah penumpukan di satu titik. Strategi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas sektor demi memastikan perjalanan mudik berlangsung tertib dan aman.

Di tingkat daerah, semangat serupa juga terlihat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan mudik gratis bagi 7.000 warga dengan 20 tujuan kabupaten/kota. Sebanyak 4.000 penumpang diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan bus, sementara 3.000 lainnya melalui jalur laut dengan 12 kali pelayaran. Fasilitas pengangkutan 200 unit sepeda motor secara gratis juga disediakan guna mengurangi risiko kecelakaan akibat perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan roda dua. Program ini dihadirkan agar masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga secara aman dan nyaman tanpa terbebani biaya transportasi.

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh juga patut dicermati. Program Mudik Gratis 2026 dibuka untuk masyarakat dengan pendaftaran secara daring, mencakup berbagai rute strategis dari Banda Aceh menuju sejumlah kabupaten/kota hingga Medan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal menjelaskan bahwa program tersebut merupakan arahan Gubernur Muzakir Manaf sebagai upaya menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau, khususnya pasca bencana hidrometeorologi. Penegasan larangan praktik jual beli tiket serta sanksi tegas bagi pelanggaran menunjukkan komitmen menjaga integritas program agar tepat sasaran.

Jika dicermati secara menyeluruh, program mudik gratis mengandung beberapa makna strategis. Pertama, aspek perlindungan sosial. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, subsidi transportasi menjadi bantalan yang signifikan. Biaya perjalanan yang biasanya melonjak menjelang Lebaran dapat ditekan, sehingga alokasi pengeluaran rumah tangga dapat difokuskan pada kebutuhan lain selama hari raya.

Kedua, aspek keselamatan publik. Pengalihan sepeda motor ke kapal laut, pengaturan buffer zone bagi kendaraan logistik, hingga pemisahan arus di pelabuhan strategis merupakan bentuk mitigasi risiko kecelakaan dan kemacetan ekstrem. Negara mengambil peran preventif, bukan sekadar responsif. Ini memperlihatkan paradigma pelayanan publik yang berbasis perencanaan dan antisipasi.

Ketiga, aspek pemerataan dan konektivitas wilayah. Transportasi laut menjadi tulang punggung bagi wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Dengan memperkuat layanan angkutan laut, pemerintah tidak hanya mengatur arus mudik, tetapi juga mempertegas komitmen terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas inklusif.

Mudik gratis adalah simbol kehadiran negara dalam ruang-ruang emosional warganya. Lebaran adalah momentum mempererat silaturahmi dan merawat ikatan keluarga. Ketika negara memfasilitasi perjalanan tersebut dengan aman dan terjangkau, sesungguhnya negara sedang memperkuat kohesi sosial. Negara tidak berdiri jauh dari warganya, melainkan hadir di titik-titik krusial kehidupan mereka. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan pelaksanaan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap kelaikan armada, ketepatan jadwal, serta ketertiban administrasi harus terus diperkuat. Evaluasi berbasis data pasca-Lebaran perlu dilakukan agar program serupa semakin efektif di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya, mudik gratis bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah refleksi dari filosofi pelayanan publik yang humanis. Di tengah kompleksitas mobilitas jutaan orang, kehadiran negara melalui kebijakan yang terencana dan berpihak menjadi fondasi penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan persatuan bangsa pada momentum suci Lebaran.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh Dianita Yanuar )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kebijakan pemenuhan gizi anak-anak, melainkan sebagai desain besar pembangunan ekonomi yang bekerja dari akar rumput. Di tengah tantangan stagnasi ekonomi lokal di banyak daerah, MBG hadir sebagai instrumen negara yang secara simultan menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi. Skema yang diterapkan menunjukkan bahwa negara mulai menggeser pendekatan pembangunan dari pola sentralistis menuju distribusi langsung yang lebih berani dan progresif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa BGN menerapkan pola baru dalam tata kelola anggaran dengan menyalurkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dikirim langsung ke SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya likuiditas yang digelontorkan negara langsung ke level paling bawah.

Model ini menghadirkan perubahan mendasar dalam cara negara menggerakkan ekonomi daerah. Dana publik tidak lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan langsung bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi riil. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai wilayah diperkirakan mencapai Rp36 triliun. Besarnya perputaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu pengungkit ekonomi paling signifikan dalam waktu singkat, terutama karena distribusinya merata dan tidak terpusat di kota-kota besar. Banyaknya SPPG yang beroperasi di suatu daerah secara langsung menentukan besaran perputaran uang, sehingga daerah dengan basis produksi pangan yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Dampak paling nyata dari kebijakan ini terlihat pada sektor produksi lokal. BGN menjamin penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan daerah untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kepastian pasar yang sebelumnya sulit diperoleh petani kini hadir melalui negara. Fenomena kenaikan harga komoditas, seperti wortel di Nusa Tenggara Timur yang mengalami lonjakan signifikan, menjadi bukti bahwa intervensi negara yang tepat sasaran mampu memperbaiki posisi tawar produsen kecil. Ini bukan sekadar efek sesaat, melainkan perubahan struktur pasar yang memberi harapan baru bagi petani dan nelayan.

Kenaikan serapan produksi tersebut berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP yang kini berada di kisaran 125 menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak lagi hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi mulai membuka ruang investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dadan Hindayana bahkan optimistis NTP dapat terdongkrak hingga 150 seiring berjalannya MBG secara konsisten. Jika target ini tercapai, maka MBG dapat dicatat sebagai salah satu kebijakan negara paling berdampak dalam memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.

Dari perspektif makro, besarnya perputaran dana MBG juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Pada triwulan pertama tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen. Tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diperkirakan mencapai Rp62 triliun. Perbedaan mendasar terletak pada cara dana itu bekerja. MBG tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga mengaktifkan produksi lokal, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga dampak bergandanya jauh lebih luas.

Dimensi ekonomi kreatif dan perdesaan turut ditekankan oleh Teuku Riefky Harsya, yang menilai MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Dorongan agar dapur-dapur SPPG memprioritaskan bahan baku lokal memperkuat rantai pasok dan memastikan uang berputar di wilayah yang sama. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga strategi pembangunan berbasis komunitas.

Dukungan politik terhadap MBG juga menguat. Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada kesehatan, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan dan ekonomi keluarga. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai menunjukkan konsentrasi belajar yang lebih baik dan tingkat kehadiran sekolah yang meningkat, sementara orang tua terbantu karena sebagian beban pengeluaran rumah tangga berkurang.

Lebih jauh, operasional SPPG membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kegiatan memasak, pengemasan, distribusi, hingga pengadaan bahan pangan melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat. Rantai ekonomi yang tercipta dari dapur-dapur MBG ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan visi menyeluruh mampu menciptakan manfaat berlapis.

MBG telah menghadirkan paradigma baru pembangunan nasional. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang hidup di daerah. Dengan perputaran dana yang besar, jaminan pasar bagi produksi lokal, serta dampak positif pada kesehatan dan pendidikan, MBG membuka ruang baru bagi ekonomi daerah untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Apabila konsistensi kebijakan ini terus terjaga, maka MBG akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia yang berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya bukan hanya sebagai instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berdampak luas dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, MBG tidak sekadar menghadirkan makanan sehat bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga membangun rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati menegaskan bahwa MBG memiliki peran strategis di luar aspek pemenuhan gizi. Program MBG bukan sekadar membagi makanan, tetapi dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Hida menambahkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Ketika rantai pasok dibangun dari desa dan dikelola secara berkeadilan, MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus fondasi kedaulatan pangan bangsa.

Penegasan tersebut sejalan dengan desain MBG yang bertumpu pada prinsip pemberdayaan. Bahan pangan yang digunakan diupayakan berasal dari produksi lokal di sekitar wilayah pelaksanaan program. Skema ini menciptakan permintaan yang stabil terhadap komoditas pertanian dan perikanan daerah. Ketika kebutuhan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG meningkat secara konsisten, para produsen lokal memperoleh kepastian pasar.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki dampak yang luas, baik bagi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat.

Dampak berganda dari MBG terlihat pada sektor pertanian. Petani sayur, beras, telur, dan komoditas hortikultura lainnya merasakan adanya lonjakan permintaan rutin yang berbeda dari pola pasar konvensional yang fluktuatif. Dengan adanya kontrak atau kerja sama pasokan, mereka dapat merencanakan musim tanam secara lebih terukur. Pola ini mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas hasil panen agar sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan MBG mengalami akselerasi signifikan. Perkembangan tersebut ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Seluruh SPPG yang berdiri saat ini dibangun melalui pendanaan masyarakat, menjadikan MBG sebagai model kolaborasi sosial berskala nasional. Menurutnya, mekanisme ini bukan hanya mempercepat pemerataan layanan gizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi langsung di daerah. Skema partisipatif tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak berjalan secara top-down, melainkan bertumbuh dari keterlibatan komunitas yang memiliki kepentingan langsung terhadap peningkatan kualitas generasi penerus.

Program ini juga mendorong pertumbuhan UMKM di bidang pengolahan pangan dan jasa katering lokal. Kebutuhan pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap saji dalam jumlah besar membuka lapangan kerja baru, mulai dari tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi. Perempuan di desa-desa banyak terlibat dalam dapur MBG, sehingga program ini turut memperkuat partisipasi ekonomi perempuan.

MBG berkontribusi pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, terutama melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa. Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai agregator pasokan bahan pangan dari petani dan nelayan setempat. Dengan model agregasi, suplai menjadi lebih terkoordinasi dan memenuhi standar volume serta kualitas yang dibutuhkan. Selain itu, koperasi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi harga dan kontrak pasokan. Penguatan kelembagaan ini selaras dengan visi pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta mempertegas arah kedaulatan pangan yang digagas melalui MBG.

Dari sisi fiskal daerah, aktivitas ekonomi yang meningkat berpotensi menambah penerimaan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Walaupun tujuan utama MBG adalah sosial, efek ekonomi yang dihasilkan menciptakan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara merata dan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

Lebih jauh, MBG berkontribusi dalam pengendalian inflasi pangan di daerah apabila dikelola dengan tepat. Dengan memperkuat produksi lokal dan memperpendek rantai distribusi, ketergantungan pada pasokan antardaerah dapat ditekan. Stabilitas pasokan membantu menjaga harga tetap terkendali, terutama untuk komoditas yang sering mengalami gejolak musiman. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai jangkar permintaan yang terencana, sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Ke depan, MBG berpotensi menjadi model pembangunan terpadu yang menggabungkan agenda kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, kualitas pembelajaran meningkat, dan produktivitas generasi muda terjaga. Di saat yang sama, ekonomi lokal tumbuh melalui peningkatan permintaan dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan desain yang inklusif dan berbasis potensi lokal, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, MBG dapat mempercepat perputaran ekonomi di akar rumput. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pekerja informal di sekitarnya. Apabila konsistensi implementasi dapat dijaga dan koordinasi lintas sektor diperkuat, MBG berpeluang menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi domestik sekaligus fondasi kokoh bagi kedaulatan pangan nasional.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok pangan lokal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Program MBG dirancang sebagai investasi sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar soal makanan bergizi untuk anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat usaha kecil di daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk melibatkan tenaga kerja lokal serta menggandeng petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat sebagai pemasok bahan pangan.

“Kita ingin uang negara berputar di daerah, menghidupkan ekonomi desa dan kota, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa operasional SPPG secara bertahap telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari tenaga pengolah makanan, tenaga distribusi, hingga petugas administrasi. Seiring ekspansi program, jumlah tersebut kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.067.000 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional 22.900 SPPG aktif, sementara total 24.320 SPPG telah terverifikasi dan seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

“MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia,” ujar Sony.

Menurutnya, kehadiran MBG menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur dan terencana. Perubahan pola pikir tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi.

Sony juga menekankan bahwa model Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur school meal, tetapi Indonesia 100 persen infrastruktur ini dibangun oleh masyarakat,” jelasnya.

Dengan ekspansi operasional yang masif dan model kolaborasi pemerintah–masyarakat–dunia usaha, MBG diposisikan bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebagai infrastruktur sosial nasional yang menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan dampak positifnya terhadap dinamika ekonomi daerah. Tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, MBG juga terbukti menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan perputaran dana dan penyerapan tenaga kerja.

Implementasi program ini dirancang melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa distribusi, sehingga manfaat ekonominya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

Ketua Umum Seknas Indonesia Maju (IM), Monisyah menjelaskan sejak dijalankan, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal. Hal ini menciptakan efek berganda (multiplier effect), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha daerah sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal.” kata Monisyah

Di berbagai wilayah, keterlibatan dapur umum dan koperasi setempat telah membuka peluang kerja baru. Tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi direkrut dari masyarakat sekitar. Kondisi ini membantu menekan angka pengangguran, terutama di daerah dengan tingkat kesempatan kerja terbatas. Selain itu, peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, dan daging turut memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan lokal.

Dari sisi fiskal daerah, perputaran dana yang meningkat turut mendorong aktivitas ekonomi turunan, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Pasar tradisional menjadi lebih bergairah karena adanya permintaan rutin dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Dengan pola distribusi yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, MBG juga memberikan kepastian pasar bagi produsen kecil, sehingga mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan, MBG memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar optimal dan tepat sasaran.

“Kebijakan MBG memperlihatkan bahwa program berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini,” ujar Dadan Hindayana.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan evaluasi berkala akan menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang MBG. Dengan desain yang inklusif dan berpihak pada potensi lokal, program ini tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis pada masa Lebaran 2026 sebagai upaya membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung dengan aman dan terjangkau. Melalui berbagai skema transportasi darat dan laut, pemerintah menyiapkan ribuan kuota bagi pemudik di sejumlah daerah, sekaligus untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama arus mudik.

Di Jawa Barat, program mudik gratis diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishub Jabar) dengan total kuota mencapai 3.040 kursi. Hingga saat ini, kuota yang masih tersedia tercatat sebanyak 660 kursi sehingga masyarakat diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepala Dishub Jabar, Dhani Gumelar, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya rute perjalanan yang sudah terisi penuh sejak pendaftaran dibuka.

“Mayoritas rute favorit telah habis dipesan, dan kini hanya menyisakan tiga rute perjalanan di wilayah Jawa Barat,” ujar Dhani.

Berdasarkan data Dishub Jabar, sejumlah rute populer yang menghubungkan Jawa Barat dengan wilayah Jawa Tengah telah habis dipesan. Tiket yang sudah tidak tersedia antara lain rute dari Bekasi menuju Tasikmalaya, Purbalingga, dan Bandung.

Program ini terbuka bagi warga yang berdomisili di Jawa Barat yang hendak bepergian keluar provinsi, maupun masyarakat dari luar daerah yang ingin menuju Jawa Barat selama periode Lebaran 2026.

Selain membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat, program mudik gratis juga diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan berkurangnya kendaraan di jalan raya, potensi kemacetan selama periode mudik Lebaran diharapkan dapat diminimalkan.

Di wilayah timur Indonesia, pemerintah juga menghadirkan program serupa melalui moda transportasi laut. Kementerian Perhubungan menetapkan program tiket kapal laut gratis bagi masyarakat Papua selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap usulan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempermudah mobilitas masyarakat saat Lebaran.

“Pelayanan mudik gratis angkutan laut intra Papua telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sesuai permintaan Gubernur Papua, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan selama masa Lebaran,” ujar Wally.

Program mudik gratis melalui jalur laut ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi antarwilayah di Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)

Jakarta – Pemerintah memetakan kebutuhan tenaga pendidik Sekolah Rakyat karena distribusi guru belum merata di berbagai daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penambahan fasilitas dan pengajar terus dilakukan guna mendukung kegiatan belajar siswa dari keluarga prasejahtera.

Ketersediaan guru merupakan hasil pemetaan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri atas ASN dan lulusan PPG, sebagaimana dijelaskan Dirjen Kemensos Agus Zainal Arifin.

“Hasil pemetaan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) terkait kebutuhan guru yaitu ketersediaan ASN dan ketersediaan lulusan PPG saat ini mencapai 10.235. Karena itu, dari jumlah yang 89 ASN ini, jumlah PPG 10.146, ini total jumlahnya 10.235,” ujar Agus

Meski jumlahnya dinilai mencukupi secara nasional, tantangan utama terletak pada distribusi. Agus mengakui, beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan.

“Meskipun jumlahnya sangat banyak, di beberapa daerah kayaknya kesulitan karena ini memang tidak merata distribusinya. Di daerah tertentu berlimpah, di daerah lain kekurangan. Ini sedang dilakukan strategi-strategi berikutnya sebagaimana disampaikan tadi,” kata Agus.

Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah masih mengidentifikasi kebutuhan tambahan guru di sejumlah titik. Koordinasi dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.

“Kita masih bahas kebutuhannya bersama teman-teman BKN. Karena memang di beberapa titik masih ada kekurangan guru,” ujar Saifullah

Saifullah menambahkan, guru yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat oleh Kemendikdasmen bersama BKN dan didampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Para tenaga pendidik tersebut merupakan guru bersertifikat yang telah mengikuti PPG dan mayoritas berusia di bawah 30 tahun.

“Rata-rata guru masih muda dan sudah beradaptasi selama enam bulan terakhir,” katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan, Kemendikdasmen mencatat kebutuhan 63 kepala sekolah, dengan 159 calon kepala sekolah saat ini tengah diseleksi. Sementara itu, kebutuhan guru pengajar mencapai 941 orang. Agus menyebut, meskipun dalam data awal tercatat ketersediaan masih nol untuk formasi tersebut, ribuan guru sebenarnya telah disiapkan untuk penugasan.

“Kemudian guru kebutuhannya 941 orang, ketersediaannya tertulis masih 0. Namun demikian, rapat hari Kamis kemarin Bu Dirjen sudah menyampaikan ada sekian ribu yang sudah siap,” ujar Agus.

Pemerintah optimistis, dengan pemetaan kebutuhan guru yang lebih presisi dan strategi distribusi yang tepat, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan semakin merata dan efektif dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.

“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.

Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.

“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.

“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat telah berlangsung di lebih dari 100 titik rintisan di berbagai provinsi. Setiap lokasi dirancang memiliki ruang kelas representatif, asrama bagi siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, fasilitas olahraga, serta dukungan teknologi pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan setiap unit sekolah mampu menampung ratusan hingga seribu siswa secara bertahap sesuai kapasitas wilayah.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Rekrutmen guru dilakukan dengan memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta guru bersertifikat yang siap ditempatkan di berbagai daerah. Penempatan guru dilakukan secara terencana agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah perkotaan saja.

Dengan penambahan fasilitas yang terus berlangsung dan distribusi tenaga pengajar yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan konsistensi negara dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.

Selama ini, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara optimal. Tidak sedikit anak yang harus menghentikan sekolah karena tekanan ekonomi keluarga, atau karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah tempat tinggal mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih memerlukan berbagai terobosan kebijakan. Negara tidak cukup hanya menyediakan sistem pendidikan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kerangka ini program Sekolah Rakyat menjadi relevan sebagai bagian dari solusi.

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya berangkat dari semangat pemerataan pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Teddy, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Teddy menjelaskan, peserta didik dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga perlindungan jaminan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam satu tahun terakhir, program Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah pun menargetkan pembangunan tambahan 100 unit sekolah baru pada tahun 2026. Target ini menunjukkan bahwa program tersebut dirancang secara bertahap namun berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sekolah Rakyat juga memberikan akses pendidikan yang bermutu sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan.

Menteri PPPA berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh sebagai sekolah yang menciptakan kondisi dimana anak belajar dengan aman dan nyaman. Menteri PPPA menekankan perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kekerasan fisik, tetapi juga memastikan terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan suportif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi psikologis maupun sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih merata. Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, melainkan melengkapi berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan nasional, perluasan akses pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Pendidikan yang merata akan membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga mencerminkan pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang tepat, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berpengetahuan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Sekolah Rakyat lahir dari semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kesenjangan akses pendidikan dan tantangan sosial-ekonomi, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen mobilitas sosial yang mampu membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, keberadaan gedung, kurikulum, dan kebijakan yang baik tidak akan cukup tanpa fondasi utama berupa pengajar yang profesional. Profesionalisme pengajar menjadi faktor penentu kualitas sekaligus keberlanjutan Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat harus mendidik murid-murid dari Sekolah Rakyat dengan baik. Langkah para murid tersebut ke depan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya, orang tua, dan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Pesan ini memperjelas bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi sebagai wahana transformasi sosial. Profesionalisme pengajar menjadi kunci agar harapan tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

Profesionalisme tidak berhenti pada kualifikasi akademik atau sertifikasi formal. Yakni mencakup integritas, kompetensi pedagogik, penguasaan materi, serta komitmen etis dalam menjalankan tugas pendidikan. Pengajar profesional memahami bahwa pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menumbuhkan daya pikir kritis, dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Dalam konteks Sekolah Rakyat yang melayani siswa dari latar belakang beragam, pendekatan empatik dan kontekstual menjadi kebutuhan mutlak.

Di banyak wilayah, Sekolah Rakyat hadir dengan keterbatasan sarana. Kondisi ini menuntut kreativitas dan inovasi pengajar. Profesionalisme tercermin dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, menjadikan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Keterbatasan tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu, melainkan pendorong untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan kepada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik di Sekolah Rakyat untuk menguasai tiga pola pikir (mindset). Ketiga pola pikir tersebut adalah adaptif, berpikir sistemik, serta berorientasi pada dampak nyata.

Selain itu, Menteri Rini juga menyampaikan agar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat memiliki karakter sebagai birokrat masa kini. Pola pikir adaptif mendorong guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi. Berpikir sistemik membantu memahami keterkaitan antara proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan dampaknya bagi masyarakat. Orientasi pada dampak nyata memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti pada rutinitas administratif, tetapi menghasilkan perubahan konkret pada perkembangan siswa.

Pengajar harus mampu memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Di Sekolah Rakyat, siswa mungkin memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda, termasuk mereka yang pernah putus sekolah. Karena itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, asesmen berkelanjutan, serta evaluasi berbasis pengembangan potensi sangat diperlukan. Profesionalisme berarti mampu menempatkan siswa sebagai subjek yang berkembang, bukan sekadar objek penilaian angka.

Penguasaan materi dan literasi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan. Di era transformasi teknologi, guru dituntut tidak hanya menguasai substansi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Sekolah Rakyat yang relevan dengan kebutuhan masa depan harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan sosial. Peran guru bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif.

Budaya kerja dan akuntabilitas turut memperkuat fondasi profesionalisme. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkuat budaya kerja dan integritas profesional guru Sekolah Rakyat lewat pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan laporan kinerja harian. Mensos mengatakan setiap guru membuat laporan harian tentang perkembangan siswa. Tim evaluator akan menilai laporan tersebut secara berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas proses pendidikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus diiringi sistem evaluasi yang terukur, sehingga kualitas pembelajaran dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dimensi etika dan keteladanan juga tidak kalah penting. Guru profesional menjadi panutan dalam sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan secara teoritis, melainkan diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Lingkungan belajar yang aman, adil, dan saling menghormati akan tumbuh ketika guru menunjukkan integritas dalam setiap tindakan.

Hubungan dengan orang tua dan masyarakat turut menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Profesionalisme mencakup kemampuan membangun komunikasi yang efektif serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial. Dukungan komunitas akan memperkuat proses pendidikan dan memperluas dampaknya.

Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dunia pendidikan terus berubah, dan guru perlu terus belajar melalui pelatihan, refleksi, serta komunitas belajar. Profesionalisme adalah proses dinamis yang menuntut adaptasi terus-menerus. Dukungan terhadap kesejahteraan dan perlindungan guru juga penting agar motivasi dan dedikasi tetap terjaga.

Pada akhirnya, profesionalisme pengajar merupakan fondasi utama Sekolah Rakyat. Infrastruktur dapat dibangun, kurikulum dapat disempurnakan, tetapi kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan integritas guru. Dengan pengajar yang profesional, Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang transformasi yang nyata, menciptakan generasi yang mampu mengangkat martabat dirinya dan keluarganya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau