Oleh : Antonius Utomo

Stabilitas moneter Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai berbagai ketidakpastian. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan arah kebijakan suku bunga negara-negara maju, hingga tekanan terhadap pasar keuangan internasional menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara. Namun demikian, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan.

Kondisi tersebut tercermin dari tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional dan terkendalinya berbagai indikator moneter utama. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam asesmen terbarunya menegaskan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang baik serta mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Koordinasi yang erat antarotoritas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang masih berlangsung. (Kementerian Keuangan)

Bank Indonesia juga terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, bank sentral mengambil langkah-langkah kebijakan yang terukur untuk memastikan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah kebijakan suku bunga acuan yang diarahkan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan. Pada pertengahan 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen sebagai bagian dari strategi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga ekspektasi inflasi. Selanjutnya, pada Rapat Dewan Gubernur Juli 2026, BI memutuskan mempertahankan BI-Rate di level 5,75 persen guna menjaga konsistensi kebijakan stabilisasi yang telah berjalan. (Bank Indonesia)

Plt. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan BI tetap berkomitmen menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan menjaga stabilitas moneter tidak hanya terlihat dari kebijakan suku bunga, tetapi juga dari kemampuan Indonesia mempertahankan kepercayaan pelaku pasar. Meskipun terjadi dinamika kepemimpinan di Bank Indonesia pada Juli 2026, berbagai kalangan ekonomi menilai transisi tersebut tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan maupun prospek nilai tukar rupiah. Pelaku usaha dan investor tetap melihat bahwa kerangka kebijakan moneter Indonesia memiliki fondasi yang kuat serta didukung oleh institusi yang kredibel. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi nasional.

Selain itu, independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terus menjadi perhatian utama berbagai pemangku kepentingan. Dukungan terhadap penguatan independensi bank sentral mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas moneter merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai pihak berharap kepemimpinan Bank Indonesia ke depan tetap konsisten dalam menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan memperkuat efektivitas kebijakan moneter nasional.

Di sisi lain, inflasi domestik tetap terkendali berkat koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Penguatan pasokan pangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta optimalisasi distribusi logistik nasional turut membantu menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas harga yang terjaga memberikan ruang bagi dunia usaha untuk terus berkembang dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Ketua Umum PERBANAS, Hery Gunardi menyampaikan Perbankan nasional tetap memiliki keyakinan terhadap kekuatan institusi BI beserta mekanisme tata kelolanya. Pihaknya percaya koordinasi antarotoritas akan tetap berjalan dengan baik sehingga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Ketahanan moneter Indonesia juga diperkuat oleh cadangan devisa yang memadai serta berbagai langkah stabilisasi di pasar valuta asing. Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi yang terukur untuk meredam volatilitas berlebihan dan menjaga mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat. Langkah ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang memiliki aktivitas perdagangan dan investasi internasional.

Prospek ke depan juga menunjukkan arah yang positif. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang semakin solid, serta komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan global. Berbagai lembaga internasional masih menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Bahkan ketika muncul dinamika kebijakan dan pergantian kepemimpinan di sektor ekonomi, lembaga pemeringkat internasional tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan prospek yang stabil.

Pada akhirnya, stabilitas moneter yang tetap terjaga dan terkendali merupakan hasil dari konsistensi kebijakan, penguatan koordinasi antarlembaga, serta kemampuan Indonesia dalam merespons berbagai tantangan global secara adaptif. Kondisi ini menjadi modal strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi yang semakin kokoh dan arah kebijakan yang terukur, Indonesia memiliki optimisme yang kuat untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Di tengah proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia (BI), optimisme stabilitas moneter Indonesia masih tetap terjaga. Keyakinan tersebut didasarkan pada kuatnya fundamental sektor keuangan, tata kelola kelembagaan BI yang kokoh, serta sinergi yang terus terjalin antara pemerintah, otoritas keuangan, dan industri perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ketua Umum PERBANAS, Hery Gunardi, mengatakan bahwa industri perbankan nasional saat ini berada dalam kondisi yang solid dengan dukungan permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta penerapan manajemen risiko yang prudent. Menurutnya, Bank Indonesia memiliki landasan hukum, tata kelola, dan mekanisme kelembagaan yang kuat sehingga seluruh tugas dan mandatnya akan tetap berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perbankan nasional tetap memiliki keyakinan terhadap kekuatan institusi Bank Indonesia beserta mekanisme tata kelolaannya. Kami percaya koordinasi antarotoritas akan tetap berjalan dengan baik, sehingga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional tetap terjaga,” ujarnya.

PERBANAS menghormati keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur BI dan meyakini mekanisme konstitusional akan menghasilkan figur terbaik untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Operasional perbankan pun dipastikan tetap berjalan normal.

“Kepercayaan merupakan aset utama sistem keuangan. Karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan ruang bagi proses kelembagaan yang berlangsung sesuai ketentuan, sambil terus menjaga optimisme terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat,” jelas Hery.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal menilai keberlanjutan fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah akan tetap terpelihara. Ia juga meyakini penunjukan Penjabat Sementara Gubernur BI telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjaga kepercayaan pelaku industri dan masyarakat terhadap kinerja bank sentral.

“Sekarang yang penting dalam proses pergantian GBI (gubernur BI), peran BI dalam menjaga stabilitas kurs dan nilai rupiah juga harus terjaga. Penunjukan Ibu Destry sebagai GBI sementara sudah sesuai UU BI dan saya yakin beliau mampu mengemban tugas tersebut dan meyakinkan semua pelaku industri bahwa BI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” pungkas Hekal.

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya dinamika ekonomi global. Langkah tersebut ditunjukkan melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, sebagai bagian dari upaya memastikan perekonomian nasional tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan eksternal. Berdasarkan hasil rapat tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kepercayaan pasar, stabilitas nilai tukar rupiah, dan ketahanan sektor keuangan.

Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengatakan sinergi antaranggota KSSK akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry.

Menurut Destry, koordinasi tersebut mencakup seluruh anggota KSSK, yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan. Masing-masing institusi akan terus memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan sesuai tugas dan kewenangannya.

“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” kata Destry.

Destry mengatakan bahwa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas kebijakan moneter Bank Indonesia. Untuk itu, bank sentral akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen stabilisasi.

“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” jelas Destry.

Selain menjaga stabilitas pasar keuangan, BI juga melanjutkan kebijakan yang bertujuan menarik aliran modal asing ke Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan insentif melalui penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.

Langkah cepat pemerintah tersebut diharapkan mampu memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan koordinasi yang semakin erat melalui KSSK, stabilitas moneter, ketahanan sistem keuangan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional diyakini dapat terus terjaga sehingga memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.

*) Oleh : Della Amanda

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan moneter di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Gejolak geopolitik, perubahan arah kebijakan suku bunga negara maju, hingga fluktuasi harga komoditas dunia masih menjadi tantangan yang memengaruhi pergerakan nilai tukar dan arus modal internasional. Meski demikian, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat mampu menjaga kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian nasional. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting agar stabilitas ekonomi tetap terpelihara dan aktivitas dunia usaha dapat terus berjalan dengan baik.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas utama bank sentral. Menurutnya, BI terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter melalui pengelolaan suku bunga, stabilisasi nilai tukar, serta pendalaman pasar keuangan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan kecukupan cadangan devisa Indonesia yang berada pada level aman sehingga mampu menopang kebutuhan pembayaran impor maupun kewajiban utang luar negeri pemerintah.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani, menilai koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar. Menurutnya, ketika kebijakan fiskal dan moneter bergerak searah, pelaku usaha memperoleh kepastian terhadap arah kebijakan ekonomi nasional sehingga risiko gejolak di pasar keuangan dapat ditekan. Ia menjelaskan bahwa stabilitas moneter bukan hanya berkaitan dengan nilai tukar rupiah, tetapi juga menyangkut tingkat inflasi, suku bunga, dan kelancaran sistem pembayaran yang berdampak langsung terhadap dunia usaha maupun masyarakat.

Di sisi fiskal, pemerintah terus menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa APBN berfungsi sebagai shock absorber yang mampu meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian domestik. Melalui pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat investasi, serta mendukung berbagai program prioritas nasional tanpa mengabaikan kesinambungan fiskal.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menjelaskan bahwa pelaku pasar pada dasarnya lebih memperhatikan konsistensi kebijakan dibandingkan respons sesaat terhadap gejolak global. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sinyal positif bagi investor karena menunjukkan adanya kesamaan arah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan komunikasi kebijakan yang jelas, ketidakpastian dapat diminimalkan sehingga volatilitas di pasar keuangan cenderung lebih terkendali.

Koordinasi kedua lembaga juga diwujudkan melalui forum-forum resmi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Melalui forum tersebut, berbagai potensi risiko terhadap sektor keuangan dapat dipantau sejak dini sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan apabila muncul tekanan dari dalam maupun luar negeri. Pendekatan yang bersifat preventif ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Stabilitas moneter yang tetap terjaga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Inflasi yang terkendali membantu menjaga daya beli, sementara stabilitas nilai tukar turut menciptakan kepastian bagi pelaku usaha yang bergantung pada perdagangan internasional. Di sisi lain, kondisi pasar keuangan yang relatif stabil turut mendukung penyaluran kredit perbankan kepada sektor produktif sehingga dunia usaha memiliki ruang untuk terus berkembang, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, tantangan global diperkirakan masih akan berlangsung seiring dinamika ekonomi internasional. Namun, soliditas antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dengan koordinasi kebijakan yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta kebijakan moneter yang kredibel, stabilitas ekonomi nasional diyakini tetap terpelihara. Kondisi tersebut menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat, menjaga optimisme dunia usaha, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap gejolak jangka pendek, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan yang konsisten, komunikasi yang transparan kepada pelaku pasar, serta kemampuan menjaga stabilitas moneter dan fiskal memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat menghadapi ketidakpastian global. Dengan stabilitas yang tetap terjaga, iklim investasi menjadi lebih kondusif, aktivitas ekonomi terus bergerak, dan kesejahteraan masyarakat memiliki peluang untuk meningkat seiring terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

*) Oleh: Rudi Maulana

Fenomena El Nino yang diperkirakan berkembang menjadi Super El Nino pada 2026 menjadi pengingat bahwa ancaman perubahan iklim bukan lagi persoalan masa depan, melainkan tantangan nyata yang harus dihadapi saat ini. Sejumlah wilayah di Indonesia diproyeksikan mengalami dampak yang lebih berat, mulai dari musim kemarau yang berkepanjangan, penurunan curah hujan, hingga meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dalam situasi seperti ini, kapasitas negara untuk mengantisipasi bencana akan diuji, terutama dalam menjaga ketahanan pangan, ketersediaan air, dan stabilitas sosial. Karena itu, kesiapsiagaan yang dibangun sejak dini menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Pakar Klimatologi BRIN, Erma Yulihastin, yang menilai El Nino tahun ini berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Menurut Erma, dinamika atmosfer dan lautan masih terus dipantau sehingga intensitas akhirnya akan ditentukan melalui serangkaian analisis klimatologi dalam beberapa bulan mendatang. Kendati demikian, indikasi awal yang muncul cukup untuk menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat langkah mitigasi. Sikap antisipatif menjadi penting karena biaya penanganan bencana hampir selalu lebih besar dibandingkan investasi untuk pencegahan.

Selanjutnya, pengalaman Indonesia dalam menghadapi berbagai fenomena iklim ekstrem menunjukkan bahwa dampaknya tidak pernah berdiri sendiri. Kekeringan yang berkepanjangan dapat memicu penurunan produksi pangan, mengganggu pasokan air bersih, hingga memperbesar risiko inflasi akibat terganggunya distribusi hasil pertanian. Di saat yang sama, ancaman karhutla juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penanganan El Nino harus dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan koordinasi nasional yang kuat.

Dalam konteks tersebut, langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan patut diapresiasi. Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu bencana terjadi, tetapi memilih membangun sistem mitigasi yang lebih proaktif. Tito menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui pelibatan BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah lainnya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan mitigasi bencana sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak secara terpadu.

Sementara itu, daerah-daerah yang mulai merasakan dampak kekeringan telah menunjukkan respons yang cepat. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di NTB telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pemerintah daerah bergerak melalui pemutakhiran data wilayah terdampak, percepatan distribusi air bersih, perlindungan kelompok rentan, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi contoh bahwa kesiapsiagaan daerah merupakan garda terdepan dalam menghadapi ancaman iklim ekstrem.

Selain itu, NTB memperlihatkan pentingnya integrasi antara mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan. Daerah yang memiliki peta kerawanan yang baik cenderung lebih siap dalam menghadapi dampak El Nino dibandingkan wilayah yang mengandalkan respons setelah bencana terjadi. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi kebencanaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta edukasi kepada masyarakat harus menjadi agenda yang terus diperkuat. Ketahanan menghadapi perubahan iklim pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen untuk beradaptasi secara berkelanjutan.

Di sisi lain, potensi Super El Nino juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kebijakan di sektor lingkungan dan sumber daya air. Pemerintah perlu terus mendorong pembangunan embung, rehabilitasi daerah aliran sungai, modernisasi sistem irigasi, serta penguatan cadangan air di berbagai daerah. Investasi pada infrastruktur ketahanan iklim akan memberikan manfaat jangka panjang yang jauh melampaui biaya yang dikeluarkan saat ini. Dengan kata lain, setiap langkah mitigasi yang dilakukan hari ini merupakan investasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.

Tidak kalah penting, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah. Penggunaan air secara bijak, pencegahan pembakaran lahan, serta partisipasi dalam pelaporan potensi kebakaran merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan di tingkat lokal. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat kapasitas bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Semakin tinggi kesadaran kolektif yang dibangun, semakin besar pula kemampuan Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan.

Ancaman Super El Nino memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan yang terencana dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat mitigasi menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah ancaman iklim ekstrem. Dengan sinergi yang semakin solid dan kebijakan yang adaptif, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan ini sekaligus membangun ketahanan nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Publik.

Jakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi menghadapi ancaman fenomena Super El Nino yang diperkirakan berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional. Langkah antisipatif terus dipercepat melalui penguatan cadangan pangan, pengelolaan sumber daya air, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla), guna memastikan stabilitas produksi pertanian tetap terjaga di tengah penurunan curah hujan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah daerah mengoptimalkan program pompanisasi sebagai salah satu strategi menghadapi musim kemarau. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah berkurangnya pasokan air.

“Kemudian pembangunan embung, dan ini dia yang dititipkan oleh Bapak Presiden dan Pak Mendagri, yaitu program pompanisasi. Pompanisasi untuk menyalurkan air dari irigasi yang ada dari waduk, bendungan, dan lain-lain, itu penting sekali,” kata Bima Arya.

Sebagai bentuk langkah konkret, pemerintah meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat upaya mitigasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Langkah tersebut meliputi memastikan ketersediaan cadangan pangan daerah, mempercepat pelaksanaan program pompanisasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, Wandayantolis, mengingatkan bahwa penurunan curah hujan mulai terlihat di sejumlah wilayah sebagai dampak dari aktifnya fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi kering. Dampaknya tidak hanya berupa kekeringan meteorologis, tetapi juga berkurangnya ketersediaan air baku, menurunnya kelembapan tanah, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah mitigasi sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kerugian ekonomi maupun dampak sosial yang dapat ditimbulkan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya.

“Pengelolaan sumber daya air secara bijaksana, peningkatan kesiapsiagaan terhadap karhutla, serta pemanfaatan informasi iklim BMKG dalam perencanaan kegiatan di berbagai sektor menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak musim kemarau,” tukasnya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan berbagai langkah mitigasi dapat berjalan lebih efektif sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga, produktivitas pertanian dapat dipertahankan, dan masyarakat terlindungi dari dampak yang ditimbulkan oleh ancaman Super El Nino. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap potensi ancaman Super El Nino yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional. Presiden menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi melalui penguatan cadangan pangan dan percepatan program pompanisasi guna menjaga produktivitas sektor pertanian.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan Presiden meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino Godzilla guna menjaga produksi pangan nasional.

“Pak Menteri juga titip tadi pagi, ada hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat kabinet terakhir, yaitu antisipasi dari El Nino Godzilla,” katanya.

Menurut Bima Arya, fenomena tersebut mulai menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah Indonesia akibat perubahan iklim sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan stok pangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi melalui penyediaan cadangan pangan, pembangunan embung, serta percepatan program pompanisasi.

“Ini situasi yang sekarang sudah mulai ada indikasi-indikasinya di beberapa daerah. Ini karena pemanasan air permukaan laut, perubahan iklim, ini menimbulkan persoalan-persoalan terkait dengan ketersediaan stok pangan. Hujan menjadi lebih jarang,” ujarnya.

Selain memperkuat langkah mitigasi, Presiden juga memberikan perhatian terhadap optimalisasi program pompanisasi untuk menjaga pasokan air dari waduk, bendungan, dan jaringan irigasi ke lahan pertanian selama musim kering.

“Kemudian pembangunan embung, dan ini dia yang dititipkan oleh Bapak Presiden dan Pak Mendagri, yaitu program pompanisasi. Pompanisasi untuk menyalurkan air dari irigasi yang ada dari waduk, bendungan, dan lain-lain, itu penting sekali,” jelas Bima.

Sementara itu, Profesor Riset Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin, mengatakan El Nino 2026 diperkirakan memiliki intensitas lebih tinggi dibandingkan El Nino 2023 sehingga memerlukan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan.

“Sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023, karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023,” ujar Erma.

Atensi Presiden menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat mitigasi perubahan iklim, sehingga diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tetap terjaga.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang, meningkatkan risiko kekeringan, mengurangi produktivitas pertanian, serta memengaruhi ketersediaan pangan nasional. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada petani sebagai produsen pangan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi potensi Super El Nino menjadi langkah strategis untuk melindungi petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan dasar yang harus dijaga di tengah berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim. Pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya memberikan pelajaran bahwa antisipasi sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika dampaknya telah meluas. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus diperkuat agar sektor pertanian tetap mampu berproduksi meskipun menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Menghadapi potensi fenomena Super El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi musim kemarau di Indonesia, Presiden memanggil jajaran terkait untuk memastikan kesiapan nasional, mulai dari kecukupan cadangan pangan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga langkah-langkah antisipatif bagi petani. Pemerintah menegaskan bahwa kesiapan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup meskipun menghadapi tantangan iklim ekstrem.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat cadangan pangan nasional sebagai bentuk antisipasi menghadapi El Nino. Cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,2 juta ton, ditambah stok yang berada di masyarakat, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah juga terus mendorong percepatan produksi pangan, penguatan distribusi, serta memastikan petani tetap melakukan penanaman di berbagai daerah yang memungkinkan.

Selain menjaga stok pangan, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pertanian sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim. Pembangunan dan optimalisasi bendungan, embung, jaringan irigasi, serta sarana pendukung pertanian menjadi bagian dari strategi nasional agar ketersediaan air tetap terjaga selama musim kemarau. Infrastruktur tersebut tidak hanya membantu menjaga produktivitas lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air sehingga petani memiliki kepastian dalam menjalankan usaha taninya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan terkait dua fokus pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino. Pertama, sumber daya air harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih bagi rumah tangga, termasuk irigasi dalam mengairi sawah-sawah serta menjaga produktivitas pertanian. Kedua, yang menjadi fokus pemerintah adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah, menurutnya akan mengantisipasi agar jangan sampai titik-titik api tidak bisa dikontrol dengan baik.

Petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampak perubahan pola cuaca. Musim tanam yang bergeser, berkurangnya pasokan air irigasi, hingga meningkatnya risiko gagal panen menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong penerapan pola tanam adaptif, penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta optimalisasi mekanisasi pertanian agar produktivitas tetap terjaga. Pendampingan kepada petani melalui penyuluh pertanian juga terus diperkuat agar setiap daerah mampu menyesuaikan strategi budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional tersebut. Melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pengelolaan sumber daya air, serta koordinasi dengan kelompok tani, pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah mitigasi sebelum dampak El Nino semakin meluas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Selain berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah, penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi kekeringan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Informasi cuaca dan iklim yang akurat memungkinkan petani menentukan waktu tanam, memilih komoditas yang sesuai, serta mengantisipasi risiko gagal panen sejak awal. Dengan dukungan data yang semakin presisi, kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara lebih efektif sehingga upaya menjaga ketahanan pangan nasional mampu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan petani dan kepentingan masyarakat luas.

Pada akhirnya, agenda antisipasi Super El Nino yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pentingnya membangun ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Melindungi petani berarti menjaga keberlanjutan produksi pangan, sementara menjaga ketersediaan pangan berarti melindungi seluruh rakyat Indonesia dari risiko gejolak pasokan maupun harga. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memastikan kebutuhan pangan nasional tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

* ) Pengamat Isu Strategis

Papua – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya deteksi dini kesehatan bagi masyarakat Papua. Pemerintah daerah bersama fasilitas pelayanan kesehatan memperluas pelaksanaan program tersebut hingga menjangkau sekolah-sekolah dan puskesmas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya sejak dini sekaligus mencegah risiko penyakit yang lebih berat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis.

“Cek kesehatan gratis sudah berjalan di sekolah-sekolah. Kita sudah mulai dari tahun 2025 di beberapa sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun memang masih ada hal-hal yang perlu disiapkan kembali, termasuk bahan medis habis pakainya. Mudah-mudahan tahun ini pelaksanaannya bisa lebih optimal,” ujarnya.

Selain di lingkungan sekolah, layanan CKG juga tersedia setiap hari di puskesmas. Masyarakat kini dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa harus menunggu momentum tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong semakin banyak warga melakukan pemeriksaan rutin sehingga berbagai faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal dan segera mendapatkan penanganan yang tepat.

Capaian positif juga terlihat di Kabupaten Jayapura. Hingga Juli 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mencatat sebanyak 6.950 warga telah memanfaatkan layanan CKG dari total 7.340 pendaftar. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih tingginya kasus kelebihan berat badan, hipertensi, dan kadar gula darah tinggi, yang menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, drg. Adi Kurniawan, mengatakan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk yang telah mengikuti pemeriksaan masih relatif kecil dibandingkan total populasi.

“Dengan jumlah penduduk Kabupaten Jayapura sekitar 200 ribu jiwa, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini. Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan agar seluruh warga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” katanya.

Perluasan Program Cek Kesehatan Gratis di berbagai wilayah Papua diharapkan mampu menumbuhkan budaya pemeriksaan kesehatan sejak dini sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini, pemerintah optimistis kualitas kesehatan masyarakat Papua akan terus membaik, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses dan merata. (*)

Oleh: Alexander Royce*)

Pembangunan sumber daya manusia terus menjadi prioritas utama pemerintah sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, sehat, dan berdaya saing. Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan peserta didik memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari kesehatan mata, gigi, status gizi, aktivitas fisik, hingga kesehatan mental. Program ini menjadi langkah strategis untuk mendeteksi berbagai potensi masalah kesehatan sejak dini sehingga dapat segera ditangani. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, peserta didik diharapkan mampu belajar secara optimal, meningkatkan prestasi, serta tumbuh menjadi generasi unggul yang siap mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Selama ini, pemeriksaan kesehatan di sekolah sering kali dilakukan secara terbatas dan tidak merata. Padahal, banyak persoalan kesehatan anak berkembang tanpa gejala yang mudah dikenali. Ketika gangguan tersebut terlambat diketahui, dampaknya dapat memengaruhi prestasi belajar, perkembangan psikologis, bahkan kualitas hidup anak di masa depan. Pendekatan promotif dan preventif menjadi jauh lebih efektif dibandingkan menunggu penyakit berkembang menjadi lebih serius.

Program CKG Sekolah menjawab kebutuhan tersebut melalui pemeriksaan kesehatan yang lebih komprehensif. Pemerintah tidak hanya memeriksa kondisi fisik peserta didik, tetapi juga melakukan skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan mata, telinga, gigi, status gizi, aktivitas fisik, hingga deteksi anemia pada remaja putri. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa kesehatan anak dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan, bukan sekadar bebas dari penyakit.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa hingga pertengahan Juli 2026, Program CKG Sekolah telah menjangkau 8.824.185 peserta didik di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten dan kota. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat melalui sekolah sebagai ruang yang paling efektif menjangkau anak-anak. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan langsung oleh tenaga kesehatan dari puskesmas sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar.

Keberadaan basis data kesehatan yang terus diperbarui menjadi nilai tambah yang sangat strategis. Selama bertahun-tahun, penyusunan kebijakan kesehatan anak sering menghadapi keterbatasan data yang bersifat menyeluruh. Kini, melalui CKG Sekolah, pemerintah memiliki gambaran yang jauh lebih akurat mengenai berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi peserta didik di berbagai daerah. Dengan demikian, intervensi kesehatan tidak lagi bersifat umum, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga berulang kali menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan nasional harus mengutamakan upaya pencegahan dibandingkan pengobatan. Menurutnya, deteksi dini merupakan kunci agar berbagai penyakit dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih berat. Ia menilai sekolah merupakan tempat yang paling efektif untuk melakukan skrining kesehatan secara massal karena hampir seluruh anak Indonesia berada dalam sistem pendidikan. Menkes juga mendorong agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses skrining semata, tetapi diikuti tindak lanjut melalui puskesmas, rumah sakit, serta keterlibatan orang tua agar setiap anak memperoleh penanganan yang sesuai. Pendekatan ini sekaligus memperkuat transformasi layanan kesehatan primer yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Temuan di berbagai daerah semakin memperlihatkan mengapa program ini menjadi sangat penting. Di Kabupaten Karangasem, misalnya, hasil pemeriksaan menemukan masih rendahnya aktivitas fisik di kalangan pelajar, meningkatnya kasus tekanan darah tinggi pada sebagian siswa, serta sejumlah persoalan kesehatan lain yang sebelumnya tidak terdeteksi secara sistematis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman kesehatan anak tidak hanya berkaitan dengan penyakit menular, tetapi juga mulai bergeser pada faktor risiko penyakit tidak menular akibat perubahan pola hidup.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Putra Pertama, menilai hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, rendahnya aktivitas fisik di kalangan pelajar perlu segera direspons melalui kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga. Ia juga menekankan bahwa meningkatnya temuan tekanan darah tinggi pada usia sekolah menjadi pengingat bahwa edukasi mengenai pola makan sehat, olahraga rutin, serta pembiasaan hidup sehat harus diperkuat sejak dini. Baginya, CKG bukan sekadar kegiatan pemeriksaan tahunan, melainkan pintu masuk untuk membangun budaya hidup sehat di lingkungan sekolah secara berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi memperluas cakupan pemeriksaan semata, melainkan memastikan seluruh hasil skrining ditindaklanjuti secara cepat dan terintegrasi. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, dan orang tua menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Semakin cepat masalah kesehatan ditemukan, semakin besar peluang anak-anak Indonesia tumbuh sehat, berprestasi, dan mampu menjadi generasi produktif.

Melalui CKG Sekolah, pemerintah telah menunjukkan bahwa investasi pada kesehatan anak merupakan fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Dengan komitmen yang terus diperkuat, pemeriksaan kesehatan yang semakin luas, serta tindak lanjut yang semakin terintegrasi, optimisme untuk melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global semakin nyata.

*) Pengamat Sosial