Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu memiliki tempat penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Di tengah perubahan ekonomi global yang cepat, sektor ini tetap menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi dari tingkat keluarga hingga daerah.

Kekuatan UMKM terletak pada kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Warung kecil, industri rumahan, usaha kuliner, kerajinan, hingga berbagai layanan jasa menjadi bagian dari perputaran ekonomi yang membuat pertumbuhan tidak hanya bergerak di pusat-pusat bisnis besar.

Pemerintah melihat potensi tersebut sebagai kekuatan yang perlu terus diperbesar melalui kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,47 persen pada 2027, bersamaan dengan target peningkatan proporsi usaha kecil dan menengah serta rasio kewirausahaan nasional.

Dengan target tersebut, pemerintah telah menempatkan UMKM sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku usaha kecil diberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga manfaat pertumbuhan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan membuka ruang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Maman juga membawa agenda Prokesra Produktif yang ditujukan untuk mendorong jutaan masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja. Arah kebijakan ini memperlihatkan pentingnya memperluas akses terhadap kegiatan ekonomi produktif agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar sepakat bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Mengingat, sekitar 98 persen usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Menurutnya, kedekatan UMKM dengan konsumen menjadi salah satu kekuatan utama sektor ini. Rantai distribusi yang lebih pendek dapat membuat barang dan jasa lebih cepat menjangkau masyarakat, sekaligus membuka peluang efisiensi melalui pemanfaatan teknologi.

Meski demikian, dominasi jumlah UMKM belum selalu berbanding lurus dengan kekuatan skala ekonominya. Banyak pelaku usaha masih memiliki modal terbatas dan kapasitas produksi yang kecil sehingga lebih rentan menghadapi perubahan harga bahan baku, penurunan permintaan, maupun gejolak ekonomi.

Karena itu, agenda penguatan UMKM perlu bergerak dari mempertahankan jumlah pelaku usaha menuju peningkatan kualitas usaha. Pelaku UMKM perlu dibantu agar mampu meningkatkan produktivitas, memperbaiki tata kelola, mengembangkan inovasi, serta membangun akses pasar yang lebih stabil.

Peran negara menjadi penting dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Dukungan pemerintah dapat diarahkan melalui penyederhanaan regulasi, pelatihan, penguatan akses pasar, pendampingan digital, dan kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Persoalan pembiayaan menjadi salah satu mata rantai penting dalam proses UMKM untuk berkembang. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar likuiditas yang tersedia benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan UMKM.

Bank Indonesia mendorong kebijakan yang lebih terarah melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial agar penyaluran kredit dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian. Arah tersebut penting karena pembiayaan yang efektif dapat membantu UMKM melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka kesempatan kerja.

Penguatan pembiayaan juga perlu berjalan bersama peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal. Kredit akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, mengembangkan teknologi, dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Sinergi lintas lembaga menjadi kebutuhan karena persoalan UMKM tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi. Kementerian, pemerintah daerah, perbankan, Bank Indonesia, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan dunia usaha perlu bergerak dengan arah yang saling mendukung.

Kolaborasi tersebut dapat membantu menghubungkan kebijakan pembiayaan dengan pendampingan dan kebutuhan pasar. UMKM yang memperoleh akses modal sekaligus mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, serta jaringan pemasaran memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara sehat.

Digitalisasi juga perlu terus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi rakyat. Teknologi dapat membantu pelaku UMKM memperluas pasar, mempercepat transaksi, memahami kebutuhan konsumen, dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

UMKM dianggap sebagai jangkar ekonomi rakyat karena kekuatannya bertumpu pada banyaknya masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas produktif. Ketika sektor ini semakin kuat, pertumbuhan ekonomi dapat memiliki basis yang lebih luas dan tidak bergantung pada segelintir pusat kegiatan usaha.

Penguatan UMKM perlu terus dijaga sebagai komitmen bersama antara negara dan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan yang tepat, pembiayaan yang produktif, serta ekosistem usaha yang sehat dapat membantu jutaan pelaku UMKM berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang semakin tangguh.

Dengan langkah yang konsisten, UMKM dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan melalui kerja dan inovasi. Negara yang memperkuat UMKM sesungguhnya sedang memperkuat fondasi ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga daya tahan ekonomi nasional.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang penting ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika perekonomian global. Selain berkontribusi terhadap aktivitas produksi dan konsumsi domestik, sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, menjaga perputaran ekonomi daerah, hingga membantu menjaga stabilitas harga melalui rantai distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Pemerintah pun menempatkan penguatan UMKM sebagai bagian penting dari agenda peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menargetkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,47 persen pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM bersama target proporsi usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan 3,3 persen.

“Target kinerja Kementerian UMKM tahun 2027, yang pertama adalah proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar kurang lebih 3,2 persen. Dan rasio kewirausahaannya sebesar 3,3 persen dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,47 persen,” ujar Maman.

Pemerintah juga menjalankan Prokesra Produktif pada 2026 hingga 2029 dengan target 10 juta masyarakat dapat berusaha dan bekerja. Di saat yang sama, hampir 20 kementerian/lembaga telah dikonsolidasikan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, akses digital, pembiayaan, hingga keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Makan Bergizi Gratis.

“Dan seperti yang sudah pernah kita bahas di rapat sebelumnya, saya tambahkan lagi, kami ada penugasan program yaitu Prokesra Produktif. Yang akan kita realisasikan di tahun 2026 sampai 2029, yaitu dengan target 10 juta masyarakat kita untuk bisa berusaha dan bekerja,” kata Maman.

Pandangan tersebut sejalan dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak., yang menyebut dominasi UMKM membuat sektor ini memiliki posisi strategis dalam menopang ekonomi nasional.

“Jumlah usaha di Indonesia mayoritas, sebanyak 98 persen itu usaha UMKM. Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi pihak yang paling dekat dengan konsumen, keduanya menghidupkan jangkar ekonomi Indonesia,” ujar Abdul.

Penguatan akses pembiayaan turut menjadi perhatian. Pada awal September 2026, penurunan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen mulai diberlakukan, sebuah langkah yang diarahkan untuk mendorong akses modal pelaku usaha ultramikro.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun ekosistem UMKM yang semakin terintegrasi, produktif, dan berdaya saing. Dengan dukungan pembiayaan, digitalisasi, pendampingan, serta perluasan pasar, UMKM diharapkan semakin kuat menjadi jangkar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.***

JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional melalui konsolidasi berbagai program pemberdayaan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,47 persen pada 2027.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, target tersebut menjadi bagian dari sasaran kinerja Kementerian UMKM yang mencakup proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 3,2 persen serta rasio kewirausahaan sebesar 3,3 persen. Target itu disampaikan dalam pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian UMKM 2027 bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Target kinerja Kementerian UMKM tahun 2027, yang pertama adalah proporsi jumlah usaha kecil dan menengah sebesar kurang lebih 3,2 persen. Dan rasio kewirausahaannya sebesar 3,3 persen dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,47 persen,” ujar Maman.

Untuk memperkuat pencapaian tersebut, Kementerian UMKM juga menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat Produktif (Prokesra Produktif) pada 2026–2029 dengan target mendorong 10 juta masyarakat agar dapat berusaha dan bekerja.

“Melalui program Prokesra Produktif, kami menargetkan 10 juta masyarakat kita untuk bisa berusaha dan bekerja,” tambahnya.

Menurut Maman, salah satu tantangan utama pemberdayaan UMKM adalah masih tersebarnya program dan layanan di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan integrasi agar intervensi pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.

“Kami sudah mengonsolidasikan kurang lebih hampir sekitar 20 kementerian/lembaga terkait sinergisitas dan integrasi program ini,” ujarnya.

Konsolidasi tersebut juga mencakup integrasi pelatihan dan pendampingan UMKM yang sebelumnya belum terpadu. Selain itu, pemerintah terus mendorong kemudahan akses terhadap legalitas dan sertifikasi, pemasaran, digitalisasi, serta pembiayaan.

Penguatan UMKM dinilai penting mengingat sektor tersebut memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Abdul Ghofar, mengatakan UMKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja sekaligus menjadi sektor yang dekat dengan konsumen.

“Selain menyerap tenaga kerja, UMKM juga menjadi pihak yang paling dekat dengan konsumen, keduanya menghidupkan jangkar ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan skala usaha, permodalan, dan kapasitas produksi perlu menjadi perhatian agar UMKM semakin tangguh menghadapi gejolak ekonomi. Dengan konsolidasi program pemberdayaan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai langkah memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Setiap warga negara Indonesia harus memiliki rekening bank. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat inklusi keuangan dan memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan secara mudah dan merata,” kata Prabowo.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Rapat membahas sejumlah isu ekonomi, salah satunya penguatan inklusi dan literasi keuangan guna memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada pada angka 63,57 persen.

“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.

Menurutnya, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Meski demikian, perluasan kepemilikan rekening terus didorong agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan dapat semakin inklusif.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Presiden Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

“Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening,” jelasnya.

Perluasan akses perbankan selanjutnya akan diperkuat melalui pemadanan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system.

“Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya” tambah Airlangga.

Berbagai program bantuan akan disalurkan langsung melalui rekening masyarakat. Langkah tersebut diharapkan memperkuat inklusivitas keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal.

JAKARTA — Pemerintah mendorong perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan data kependudukan, perbankan, dan sistem pembayaran digital sehingga akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin luas dan penyaluran berbagai program pemerintah dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri bidang perekonomian dan pimpinan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat. Data kependudukan dari Dukcapil nantinya akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia untuk mendukung integrasi layanan keuangan dan pembayaran.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia mempunyai rekening. Tentu diminta BRI dan Bank Syariah Indonesia untuk mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga seusai rapat.

Menurut Airlangga, rekening tersebut nantinya dapat terhubung dengan sistem pembayaran dan gateway system, termasuk melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penguatan akses ini diharapkan turut mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Pemerintah masih berupaya memperluas akses layanan keuangan formal agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perluasan kepemilikan rekening terutama diarahkan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah mengkaji pemanfaatan data Dukcapil, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mengidentifikasi masyarakat berusia di atas 18 tahun yang belum memiliki rekening.

Salah satu opsi yang dibahas adalah pembukaan rekening secara otomatis bagi warga yang belum memiliki rekening, disertai saldo awal sekitar Rp50.000-Rp80.000 sebagai stimulan. Pemerintah juga mempertimbangkan integrasi penerbitan KTP elektronik dengan pembukaan rekening.

Purbaya menegaskan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah terus mematangkan mekanisme agar perluasan akses perbankan berjalan efektif sekaligus memperkuat ketepatan sasaran berbagai program bantuan pemerintah.

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus mempercepat penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui perluasan kepemilikan rekening bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi penyaluran berbagai program pemerintah secara efektif, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Penguatan akses keuangan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas kondisi kepemilikan rekening masyarakat dengan mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Menurut Airlangga, angka tersebut menggambarkan semakin luasnya keterhubungan masyarakat dengan layanan keuangan formal, meskipun pemerintah masih perlu mendorong peningkatan agar akses dan pemahaman keuangan dapat dirasakan secara lebih merata.

Airlangga menilai capaian inklusi keuangan Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia menyebut pemerintah akan terus meningkatkan capaian tersebut agar akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan tidak hanya semakin luas, tetapi juga diikuti dengan pemahaman yang memadai dalam penggunaannya.

Menurut Airlangga, pemerintah juga melihat pentingnya memastikan setiap penduduk memiliki rekening perbankan. Arahan Presiden Prabowo tersebut akan ditindaklanjuti melalui persiapan penyediaan rekening bagi masyarakat dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Langkah tersebut akan didukung dengan pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama. Airlangga menjelaskan bahwa data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Integrasi data diharapkan dapat membuat proses penyediaan rekening menjadi lebih terarah sekaligus memperkuat akurasi identitas masyarakat yang menerima akses layanan keuangan.

Selain penyediaan rekening, pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Airlangga mengatakan penggunaan QRIS akan menjadi bagian dari penguatan gateway system yang memungkinkan masyarakat semakin mudah melakukan transaksi secara digital.

Penguatan ekosistem tersebut dinilai penting karena inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah masyarakat yang memiliki rekening, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan secara aman, produktif, dan bertanggung jawab. Dengan semakin luasnya penggunaan rekening dan pembayaran digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap transaksi dan pengelolaan keuangan.

Program tersebut juga memiliki relevansi kuat dengan upaya pemerintah di tingkat daerah. Penguatan akses keuangan tidak hanya dilakukan melalui kebijakan nasional, tetapi turut didorong melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan OJK dan industri jasa keuangan. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mempercepat akses layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang belum terlayani secara optimal. Kelompok tersebut mencakup pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja informal, serta masyarakat lainnya yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Akses keuangan yang inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, mengembangkan UMKM dan sektor produktif, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Karena itu, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut juga mendapat dukungan dari OJK Provinsi Banten. Kepala Kantor OJK Provinsi Banten Adi Dharma menegaskan kesiapan OJK untuk membantu percepatan akses keuangan di Kota Cilegon dengan menggerakkan industri jasa keuangan, termasuk bank umum, BPR, dan BPRS. Menurutnya, TPAKD merupakan implementasi kebijakan nasional yang bertujuan mempercepat akses keuangan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Adi berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga keuangan dapat menghasilkan program kerja yang lebih terukur dan realistis sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, agenda menyediakan rekening bagi seluruh warga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan yang semakin inklusif. Integrasi data kependudukan, perluasan rekening, penguatan QRIS, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi fondasi untuk memastikan akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening, tetapi berkembang menjadi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kebijakan ini sekaligus diharapkan memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Kepemilikan rekening yang lebih merata dapat memudahkan masyarakat menerima bantuan, melakukan transaksi, menabung, memperoleh pembiayaan, dan memanfaatkan produk keuangan lainnya. Dengan dukungan literasi yang memadai, perluasan akses tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat pemerataan pembangunan secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Akselerasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan menuntut pemerataan akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, kepemilikan rekening perbankan bukan lagi sekadar pelengkap transaksi administratif, melainkan instrumen paling mendasar dalam membangun ketahanan finansial keluarga dan memberdayakan ekonomi rakyat secara mandiri. Terobosan strategis pemerintah dalam mempermudah dan membuka kepemilikan rekening perbankan bagi seluruh warga negara menjadi bukti konkret kehadiran negara untuk mengikis ketimpangan sosial, mempercepat inklusi keuangan, sekaligus membentengi masyarakat dari jeratan praktik keuangan ilegal yang merugikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional melalui penyediaan pembukaan rekening tabungan massal yang mudah, murah, dan terjangkau hingga ke pelosok pedesaan. Kebijakan ini diintegrasikan langsung dengan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial, subsidi energi, dan pembiayaan usaha rakyat, sehingga setiap warga negara yang terdaftar memiliki identitas keuangan digital yang sah serta terlindungi dalam ekosistem perbankan nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa kepemilikan rekening tabungan menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan usaha formal secara legal. Pemerintah berkolaborasi erat dengan perbankan nasional guna menyederhanakan persyaratan administrasi pembukaan rekening tanpa membebani biaya pengelolaan bulanan yang memberatkan kantong masyarakat. Melalui langkah inklusif ini, kebiasaan menabung masyarakat di tingkat akar rumput dapat ditumbuhkan secara teratur, seraya memperkuat akurasi basis data penerima manfaat program perlindungan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran dan transparan.

Percepatan kepemilikan rekening rakyat bukan sekadar peningkatan angka statistik perbankan di atas kertas, melainkan fondasi penting bagi kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa. Pemerintah memberikan pesan yang sangat tegas kepada publik bahwa hak untuk terhubung dengan sistem keuangan modern adalah hak fundamental seluruh rakyat tanpa terkecuali. Selama ini, keterbatasan akses ke perbankan formal kerap memaksa masyarakat rentan dan pelaku usaha mikro terjerat pinjaman informal dengan bunga mencekik, rentenir liar, hingga jebakan investasi bodong yang mengikis habis tabungan masa depan mereka.

Menurut Airlangga, pembukaan akses kepemilikan rekening harus diimbangi dengan edukasi literasi keuangan yang masif, terencana, dan berkelanjutan di berbagai daerah. Pemerintah mendorong kampanye edukasi terpadu di lingkungan sekolah, pesantren, pasar tradisional, dan komunitas pedesaan agar masyarakat tidak hanya memiliki rekening pasif semata, melainkan mampu mengelola arus kas usaha, memahami risiko keuangan digital, serta memanfaatkan produk asuransi mikro demi melindungi aset keluarga dari risiko kebangkrutan tak terduga.

Komitmen perluasan akses finansial ini dikawal secara ketat oleh otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya terus mewajibkan industri jasa keuangan untuk menghadirkan produk simpanan yang ramah masyarakat, seperti program tabungan tanpa saldo minimum dan bebas biaya administrasi. Menurutnya, kepemilikan rekening yang merata di kalangan pelajar, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat disabilitas merupakan pilar strategis dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang berkeadilan sosial.

Friderica memaparkan bahwa OJK bersama perbankan nasional terus memperluas jaringan agen laku pandai di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal guna mendekatkan layanan transaksi perbankan tanpa harus membangun kantor cabang fisik yang mahal. Di sisi lain, peningkatan literasi keuangan diposisikan sebagai garda terdepan perlindungan konsumen agar masyarakat terhindar dari modus kejahatan siber, pencurian data pribadi, dan penipuan digital. Penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap entitas pinjaman online ilegal terus dilakukan secara konsisten untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat yang baru memasuki sistem keuangan formal.

Ditinjau dari perspektif makroekonomi, meluasnya kepemilikan rekening rakyat memberikan efek pengganda yang sangat kuat terhadap ketahanan sistem moneter nasional. Penghimpunan dana murah dari jutaan rekening baru memperkokoh likuiditas perbankan domestik, menekan biaya dana, dan memperbesar kapasitas penyaluran kredit produktif ke sektor riil. Negara yang ditopang oleh basis tabungan domestik yang besar akan jauh lebih tangguh dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan global dan guncangan eksternal.

Di samping itu, partisipasi aktif pemerintah daerah, asosiasi perbankan, dan tokoh penggerak masyarakat di tingkat tapak menjadi penentu keberhasilan gerakan kepemilikan rekening ini. Sinergi yang harmonis antara regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat memastikan bahwa setiap keluarga di tanah air memiliki akses yang setara untuk menata masa depan finansialnya secara terencana dan bermartabat.

Dengan demikian, percepatan inklusi dan literasi keuangan melalui pembukaan kepemilikan rekening rakyat merupakan ikhtiar nyata negara dalam mengangkat martabat ekonomi rakyat kecil. Penyederhanaan akses perbankan, edukasi literasi yang berkelanjutan, perlindungan konsumen yang ketat, serta penguatan infrastruktur digital adalah rangkaian kebijakan terpadu yang saling menguatkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kemakmuran dan kemajuan pembangunan ekonomi nasional benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di bawah naungan Sang Saka Merah Putih.

*)Pengamat Isu Strategis

JAKARTA — Pemerintah meyakini rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Meski bencana diperkirakan memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah daerah terdampak, pemerintah menilai dampaknya masih dapat dikelola.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bencana alam yang terjadi memang berpotensi memengaruhi laju perekonomian nasional. Namun, dampak tersebut diperkirakan tidak cukup besar untuk mengubah arah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Malah kita genjot di triuwlan tiga dan empat ini,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini. Bahkan, pemerintah disebut memiliki ambisi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pada dua kuartal tersebut guna menjaga momentum pertumbuhan nasional.

Menurut dia, bencana yang terjadi di sejumlah daerah tidak mengubah target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Dari sisi fiskal, Purbaya juga memastikan kondisi anggaran negara tetap aman dan tidak terganggu akibat kebutuhan penanganan bencana. Purbaya memastikan dari sisi anggaran negara sama sekali tidak akan terganggu dengan adanya bencana ini.

Keyakinan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan sektor perbankan yang menilai dampak ekonomi akibat bencana sejauh ini masih bersifat terbatas. Rangkaian bencana memang mulai menjadi perhatian industri perbankan karena berpotensi mengganggu aktivitas usaha masyarakat serta menekan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, perbankan perlu meningkatkan kewaspadaan dengan memetakan eksposur kredit di wilayah yang terdampak bencana. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit apabila aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dalam waktu panjang.

“Namun, dampaknya masih cenderung lokal dan sektoral, belum menjadi risiko sistemik,” kata Trioksa.

Trioksa menjelaskan, dampak bencana terhadap kualitas kredit biasanya tidak langsung tercermin melalui peningkatan rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL). Perbankan masih memiliki ruang untuk melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap debitur yang terdampak.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi nasional tetap bergerak sesuai target. Penanganan dampak bencana akan berjalan beriringan dengan upaya menjaga konsumsi, investasi, serta aktivitas produksi agar momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini tetap terjaga. (*)

JAKARTA — Pemerintah memastikan rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia belum memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif terbatas.

“Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan sedikit. Tapi enggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan,” ujarnya.

Optimisme tersebut diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

“Masih (sesuai target), malah kita genjot triwulan ketiga dan keempat ini,” kata Purbaya.

Ia juga memastikan pemerintah memiliki ruang untuk memberikan dukungan fiskal apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

“Dari kebutuhan anggaran, kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Asal tidak ngarang kebutuhannya. Jadi pasti kalau untuk bencana treatment-nya beda,” tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan dukungan secara maksimal untuk mengurangi beban masyarakat terdampak.

Gangguan ekonomi akibat gempa bumi, erupsi gunung, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai masih dalam batas wajar dan tidak melumpuhkan perekonomian total.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di luar dana siap pakai BNPB yang hampir mencapai Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kesiapan menghadapi potensi El Nino sekaligus memantau dampak erupsi gunung berapi terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi. Langkah tersebut mencakup keberlanjutan bantuan pangan serta pemantauan aktivitas masyarakat dan sektor logistik.

“Tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga mencermati wilayah terdampak erupsi yang berpotensi mengalami penurunan aktivitas ekonomi sementara. Karena itu, penguatan bantuan pangan, kelancaran distribusi, perlindungan masyarakat, serta pemantauan rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah.

Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada aspek tanggap darurat, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Strategi tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi, distribusi barang, serta kegiatan usaha tetap bergerak sehingga dampak bencana terhadap perekonomian nasional tetap terkendali.