Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama perusahaan aplikator transportasi daring memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir pada Idul Fitri 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan aplikator guna membahas mekanisme penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ojol 2026.

Program ini akan menjangkau sekitar 850 ribu mitra pengemudi dan kurir di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk BHR tahun ini mencapai sekitar Rp220 miliar atau dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mendorong agar penyaluran (BHR) dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi langkah strategis agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemerintah berperan dalam memastikan kerangka kebijakan dan koordinasi, sementara perusahaan aplikator bertanggung jawab pada aspek teknis distribusi kepada mitra aktif yang memenuhi kriteria.

Selain BHR bagi ojol dan kurir, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR bagi pekerja sektor swasta. Airlangga menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku.

“Untuk sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan mekanisme perhitungan THR bagi karyawan swasta.

“Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, jumlahnya adalah satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun diberikan secara proporsional,” kata Airlangga.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah tercatat mencapai 26,5 juta pekerja, dengan estimasi total THR sektor swasta mencapai Rp124 triliun.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan baik, pemerintah daerah diminta membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna mengantisipasi keluhan pekerja terkait pembayaran THR.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan platform digital menjadi fondasi penting dalam memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat menjelang Hari Raya.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) pada Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kontribusi ratusan ribu mitra pengemudi dalam menopang ekonomi digital nasional.

Di tengah dinamika global, langkah tersebut dinilai sebagai terobosan progresif yang memperkuat perlindungan sosial berbasis kemitraan. Pemerintah menegaskan bahwa skema ini disusun melalui komunikasi intensif dengan para aplikator guna memastikan mekanisme penyaluran berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan BHR untuk ojol telah melalui pembahasan mendalam bersama perusahaan aplikasi transportasi daring.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp 220 miliar,” kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bentuk keberpihakan pada kesejahteraan mitra.

“Gojek dan Grab itu akan membagikan BHR masing-masing ke 400.000 mitra pengemudi,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang mengungkapkan adanya kenaikan signifikan nilai bonus dibandingkan tahun lalu. BHR tahun ini mencapai dua kali lipat lebih besar sehingga memberikan dampak nyata bagi daya beli mitra menjelang Idul Fitri.

“Nilai ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu, di mana mitra bisa mengantongi bonus hingga ratusan ribu rupiah yang cair mulai H-14 Lebaran,” jelasnya.

Menurutnya, pencairan yang dimulai dua pekan sebelum hari raya memberi ruang bagi para pengemudi untuk merencanakan kebutuhan keluarga secara lebih matang.

“Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi fondasi penguatan jaring pengaman sosial di sektor ekonomi digital,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo, menyampaikan bahwa total alokasi anggaran yang disiapkan perseroan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada 2026, perusahaan mengalokasikan Rp 110 miliar, naik signifikan dari Rp 50 miliar pada 2025,” ungkap Hans.

Ia menjelaskan bahwa untuk kategori nominal terendah, besaran BHR meningkat tiga hingga empat kali lipat. Mitra roda dua akan menerima BHR mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 900.000 sesuai kriteria kinerja.

“BHR merupakan bentuk apresiasi GoTo dalam mendukung Mitra Driver untuk menyambut Lebaran bersama keluarga, berbeda dengan THR untuk pekerja formal,” tambah Hans.

Kebijakan BHR bagi ratusan ribu pengemudi ojol menandai penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku industri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Momentum ini menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap dinamika pekerja berbasis platform yang jumlahnya terus bertambah.

Dengan peningkatan anggaran serta cakupan penerima yang luas, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi domestik sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mitra pengemudi.

Oleh: Alexander Royce*)

Transformasi ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan jutaan pekerja sektor informal berbasis aplikasi atau gig worker. Di antara mereka, pengemudi ojek online (ojol) menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang, terutama di momen-momen krusial seperti Ramadan dan Idulfitri. Tahun ini, kabar mengenai pencairan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojol menjadi angin segar yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Langkah pemerintah memastikan kembali pemberian Bonus Hari Raya bagi pengemudi transportasi daring menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pekerja sektor informal digital. Kebijakan ini relevan dengan situasi terkini, di mana daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi menjelang Lebaran 2026. Dengan lebih dari 850 ribu pengemudi yang dipastikan menerima bonus tahun ini, dampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan bahwa para pengemudi ojol kembali mendapatkan Bonus Hari Raya setelah adanya kesepakatan dengan para operator platform digital. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan di sektor ekonomi digital.

Menurutnya, pemberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pengemudi dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional, terutama saat aktivitas ekonomi meningkat tajam menjelang Lebaran. Ia juga menekankan bahwa dialog antara pemerintah dan aplikator menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan tanpa mengganggu ekosistem usaha.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti dimensi makroekonomi dari kebijakan ini. Ia menyampaikan bahwa sekitar 850 ribu pengemudi ojol dipastikan menerima bonus tahun ini, yang secara langsung akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pandangannya, insentif semacam ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Airlangga menilai, keberpihakan pada pekerja informal digital juga menjadi bukti bahwa pemerintah adaptif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan di era ekonomi berbasis platform.

Dari sisi pelaku industri, Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemberian bonus Lebaran bagi mitra pengemudi. Ia menjelaskan bahwa bonus tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan, kinerja, serta kepatuhan terhadap standar layanan dan keselamatan.

Menurutnya, mitra pengemudi merupakan bagian penting dari ekosistem Grab, sehingga kesejahteraan mereka menjadi prioritas perusahaan. Anthony juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan platform digital untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis.

Kebijakan Bonus Hari Raya ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah juga meluncurkan berbagai stimulus ekonomi Ramadan dan Lebaran, mulai dari diskon transportasi, stabilisasi harga bahan pokok, hingga subsidi pupuk untuk mendukung sektor pertanian. Sinergi kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif: menjaga daya beli masyarakat, mendukung pelaku usaha, dan memastikan distribusi logistik tetap lancar.

Bagi para pengemudi ojol, bonus ini memiliki arti yang sangat konkret. Ramadan dan Lebaran identik dengan peningkatan kebutuhan rumah tangga, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga biaya mudik. Tambahan penghasilan dari Bonus Hari Raya membantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus terbebani utang atau tekanan finansial berlebih. Pada saat yang sama, uang yang beredar di masyarakat akan kembali menggerakkan sektor perdagangan, UMKM, dan jasa.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi gig worker dalam struktur ekonomi modern. Selama ini, pekerja sektor informal digital sering dipandang berada di wilayah abu-abu regulasi. Namun, dengan adanya dialog intensif antara pemerintah dan aplikator, muncul pola hubungan industrial baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Momentum ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak alergi terhadap inovasi, tetapi justru berupaya mengatur dan mengarahkan agar inovasi tersebut membawa manfaat sosial yang lebih luas. Di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan volatilitas harga komoditas, menjaga konsumsi domestik tetap kuat adalah strategi rasional dan terukur. Bonus Hari Raya untuk ojol menjadi salah satu instrumen konkret dalam strategi tersebut.

Tentu, ke depan masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar perlindungan sosial bagi pekerja platform semakin kuat, termasuk akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Namun, langkah yang diambil saat ini sudah menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan inklusif.

Pada akhirnya, Bonus Hari Raya bagi ojol bukan sekadar tambahan pendapatan musiman. Ia adalah simbol hadirnya negara dalam menjawab dinamika ekonomi digital dan memastikan tidak ada kelompok pekerja yang tertinggal. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, kesejahteraan gig worker dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Asep Faturahman)*

Kebijakan Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online tidak hanya menjadi kabar baik menjelang Idulfitri, tetapi juga mencerminkan babak baru dalam evolusi perlindungan pekerja platform di Indonesia. Peningkatan nilai BHR, percepatan waktu pencairan, serta penyusunan regulasi khusus pekerja platform menunjukkan bahwa negara semakin adaptif dalam merespons perubahan lanskap ketenagakerjaan di era digital. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa pekerja berbasis aplikasi kini dipandang sebagai bagian penting dari struktur ekonomi nasional yang memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya mendorong agar BHR bagi mitra pengemudi transportasi daring dicairkan mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri. Langkah ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan riil para pengemudi yang bergantung pada pendapatan harian. Dengan pencairan lebih awal, para mitra memiliki keleluasaan untuk mengatur kebutuhan keluarga sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik selama periode Lebaran.

Dari sisi nominal, total BHR yang disalurkan tahun ini mencapai Rp220 miliar untuk sekitar 850 ribu mitra pengemudi. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang berada di kisaran Rp110 miliar. Kenaikan signifikan ini memperlihatkan adanya penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan aplikator dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja platform.

Dua perusahaan teknologi transportasi, yakni Grab dan GoTo, masing-masing mengalokasikan Rp110 miliar untuk BHR tahun ini. Angka tersebut juga melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp50 miliar per perusahaan. Sekitar 400 ribu mitra di masing-masing platform menjadi penerima manfaat. Fakta ini menandakan bahwa ekosistem platform digital semakin matang dan mampu mendistribusikan nilai ekonomi secara lebih luas.

Namun, BHR bukanlah tujuan akhir. Kebijakan ini menjadi bagian dari proses evolusi perlindungan pekerja platform yang lebih komprehensif. Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden tentang perlindungan pekerja platform digital di sektor transportasi online. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, memperjelas hak dan kewajiban, serta menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang antara aplikator dan pengemudi.

Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Lisa Darti mengatakan penyusunan Perpres tersebut melibatkan sejumlah kementerian. Pendekatan lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kerangka regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika industri digital. Keterlibatan banyak pihak juga diharapkan menghasilkan kebijakan yang implementatif serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Menurut Lisa Darti, pemerintah juga membuka ruang dialog dengan perusahaan aplikator guna memastikan regulasi yang dihasilkan tidak menghambat inovasi, tetapi justru memperkuat keberlanjutan ekosistem. Hubungan harmonis antara regulator dan pelaku usaha dinilai sebagai fondasi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan pertumbuhan industri.

Kehadiran berbagai platform transportasi online, termasuk inDrive, Grab dan GoTo dinilai telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Platform-platform ini menciptakan peluang kerja dan sumber penghasilan bagi jutaan pengemudi di seluruh Indonesia. Dalam konteks inilah, regulasi yang adaptif menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Selain itu, Ketua Tim Angkutan Tidak Dalam Trayek Wilayah Perkotaan Kementerian Perhubungan, Ellena mengatakan pengaturan transportasi online merupakan bagian penting dari strategi pembangunan sektor transportasi nasional. Sinkronisasi antara Perpres yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan teknis Kementerian Perhubungan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem yang terintegrasi.

Kementerian Perhubungan berencana merevisi aturan teknis penyelenggaraan transportasi online. Revisi ini bertujuan meningkatkan transparansi, keadilan, serta kualitas layanan. Dengan pembaruan regulasi, pemerintah ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja platform tidak hanya berbicara soal insentif finansial, tetapi juga mencakup standar operasional dan kepastian usaha.

Aspek keselamatan menjadi elemen penting dalam evolusi tersebut. Data menunjukkan kendaraan roda dua masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas, dengan faktor manusia sebagai penyebab utama. Oleh karena itu, penguatan standar keselamatan, peningkatan disiplin berkendara, dan kepatuhan terhadap etika layanan menjadi prioritas.

Ellena menekankan pentingnya kondisi fisik dan mental pengemudi dalam memberikan layanan yang aman dan profesional. Keselamatan bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas. Dalam konteks pekerja platform, perlindungan tidak hanya berarti jaminan ekonomi, tetapi juga jaminan keamanan dalam menjalankan profesi.

Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa BHR dan evolusi perlindungan pekerja platform merupakan pintu masuk menuju transformasi yang lebih besar. Negara hadir tidak sekadar sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga sebagai penjamin keadilan bagi para pelaku di dalamnya. Ke depan, penguatan regulasi dan konsistensi implementasi akan menjadi kunci agar perlindungan pekerja platform semakin kokoh dan berdaya guna.

Dengan sinergi antara kementerian, dialog konstruktif bersama aplikator, serta komitmen peningkatan kesejahteraan dan keselamatan, arah kebijakan pekerja platform di Indonesia semakin jelas. BHR dan evolusi perlindungan pekerja platform tahun ini menjadi simbol bahwa ekonomi digital dapat tumbuh seiring dengan penguatan perlindungan sosial. Di tengah perubahan model kerja yang semakin fleksibel dan berbasis teknologi, langkah ini menegaskan bahwa inovasi dan keadilan dapat berjalan beriringan dalam membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis terbaru adalah kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri perbankan dan mempercepat laju ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut akan menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat di sektor perbankan. Menurutnya, ketika tenor cicilan rumah subsidi diperpanjang hingga 30 tahun, bank swasta maupun lembaga keuangan lainnya akan terdorong untuk menawarkan skema pembiayaan serupa.

“Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan service yang sama sehingga sekali perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, supaya target kita yang ke arah 8 persen semakin kelihatan,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian. Aktivitas pembangunan rumah akan menggerakkan industri bahan bangunan, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan ini diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, menyebut perpanjangan tenor cicilan sebagai terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional. Ia menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” kata Maruarar.

Menurutnya, kebijakan tersebut melengkapi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian. Insentif itu antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga 2027.

Selain menyasar MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi MBT dengan suku bunga tetap 7 persen selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun. Skema ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan hunian bagi kelompok masyarakat produktif yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program subsidi.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah optimistis sektor perumahan akan tumbuh lebih cepat, daya beli masyarakat meningkat, dan perekonomian nasional bergerak lebih kuat menuju target pertumbuhan yang telah ditetapkan. (*)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional.

“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Ara.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi MBT dengan suku bunga tetap 7% selama 15 tahun dan tenor hingga 30 tahun.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengatakan perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, kebijakan ini akan mendorong perbankan untuk ikut memperluas layanan pembiayaan dengan tenor lebih panjang.

“Kalau cicilan lebih ringan, kemampuan rakyat meningkat, sektor perumahan tumbuh lebih cepat, dan ekonomi ikut terdorong,” tambahnya.

Kebijakan memperpanjang tenor cicilan kredit perumahan juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan iklim persaingan yang lebih dinamis di industri perbankan. Skema tenor hingga 30 tahun tidak hanya memberikan ruang napas lebih panjang bagi debitur melalui cicilan yang lebih ringan, tetapi juga diharapkan mendorong bank-bank lain untuk menghadirkan produk pembiayaan serupa yang lebih kompetitif.

“Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta atau perbankan yang lainnya untuk menawarkan service yang sama sehingga sekali perumahan bisa tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, supaya target kita yang ke arah 8 persen semakin kelihatan,” ujarnya.

Dorongan kompetisi tersebut diyakini akan memperkuat sektor perumahan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi. Industri properti memiliki efek berganda yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja konstruksi, peningkatan permintaan bahan bangunan, termasuk tumbuhnya sektor pendukung seperti transportasi dan jasa, sehingga rantai ekonomi di sektor ini bergerak lebih cepat.

Oleh : Silvi Herlina )*

Pemerintah terus berupaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema pembiayaan. Salah satu strategi terbaru yang mulai banyak dibahas adalah penerapan tenor panjang dengan akses yang lebih luas bagi calon penerima rumah subsidi. Skema ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan klasik sektor perumahan, yakni tingginya harga rumah yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Dengan tenor kredit yang lebih panjang, cicilan per bulan menjadi lebih ringan sehingga lebih terjangkau bagi keluarga muda maupun pekerja sektor informal yang selama ini kesulitan memenuhi syarat pembiayaan konvensional.

Program rumah subsidi sendiri selama ini identik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola pemerintah melalui berbagai bank penyalur. Melalui program ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh kredit dengan bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses fasilitas tersebut karena keterbatasan kemampuan mencicil, riwayat kredit, maupun kendala administratif. Oleh karena itu, kebijakan tenor panjang hingga 25 atau bahkan 30 tahun dipandang sebagai langkah realistis untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

Kebijakan ini adalah terobosan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait tingginya beban cicilan bulanan. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam mengakselerasi penyediaan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sebab pemerintah juga tengah mematangkan skema khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Untuk kategori ini, pemerintah menyiapkan skema suku bunga tetap sebesar 7 persen selama 15 tahun dengan masa tenor yang juga bisa ditarik hingga 30 tahun.

Tenor panjang memiliki dampak langsung terhadap besaran cicilan bulanan. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin kecil cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, selisih cicilan beberapa ratus ribu rupiah dapat menentukan keputusan untuk mengambil rumah atau tetap menyewa. Strategi ini juga memberikan ruang napas bagi debitur dalam mengatur keuangan rumah tangga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Meski total bunga yang dibayarkan menjadi lebih besar dalam jangka panjang, stabilitas tempat tinggal dinilai sebagai investasi sosial yang jauh lebih penting.

Selain memperpanjang tenor, pemerintah juga berupaya memperluas akses melalui penyederhanaan proses administrasi. Digitalisasi pengajuan kredit, integrasi data kependudukan, serta sistem verifikasi yang lebih cepat menjadi bagian dari pembaruan kebijakan pembiayaan rumah subsidi. Langkah ini penting agar masyarakat tidak terhambat oleh prosedur yang rumit. Akses luas bukan hanya soal jumlah unit rumah yang tersedia, tetapi juga tentang kemudahan prosedur dan kepastian waktu proses pengajuan hingga akad kredit.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo menjelaskan pendanaan rumah subsidi herus tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Hal tersebut guna menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar terjaga di level 5,11 persen. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh positif. Sementara, kondisi makroekonomi yang terjaga menjadi fondasi penting bagi sektor properti dan pembiayaan perumahan memasuki 2026. Pihaknya mendukung adanya skema FLPP agar konsumsi serta daya beli masyarakat terhadap properti tetap terjaga.

Dengan adanya strategi baru ini, akan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang. Pemerintah daerah dapat berperan dalam penyediaan lahan dan percepatan perizinan, sementara perbankan memastikan penyaluran kredit berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Di sisi lain, pengembang dituntut menjaga kualitas bangunan agar rumah subsidi tetap layak huni dan memiliki standar yang baik. Sinergi ini penting agar perluasan akses tidak mengorbankan kualitas hunian yang menjadi hak masyarakat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan tenor panjang dan akses luas berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian. Sektor perumahan memiliki keterkaitan dengan banyak industri lain seperti bahan bangunan, transportasi, hingga tenaga kerja konstruksi. Ketika pembiayaan rumah subsidi meningkat, aktivitas ekonomi di sektor riil ikut terdorong. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat daya beli masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan perumahan tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, implementasi strategi ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Tenor panjang harus diimbangi dengan analisis kemampuan bayar yang cermat agar tidak menimbulkan risiko kredit macet di kemudian hari. Pemerintah dan perbankan perlu memastikan bahwa calon debitur benar-benar masuk dalam kategori yang berhak menerima subsidi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Edukasi literasi keuangan juga penting agar masyarakat memahami konsekuensi jangka panjang dari komitmen kredit yang diambil.

Strategi tenor panjang dengan akses luas mencerminkan upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial. Dengan cicilan yang lebih ringan dan proses yang lebih mudah, harapan untuk memiliki rumah sendiri menjadi semakin dekat bagi jutaan keluarga Indonesia. Strategi baru pembiayaan rumah subsidi ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

)* Analis kebijakan publik dan pengamat ekonomi kerakyatan

Oleh : Ricky Rinaldi

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuh keluarga, pusat pendidikan karakter, serta simbol kepastian masa depan. Dalam konteks itulah kebijakan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 30 tahun menjadi lompatan besar yang membuka akses kepemilikan rumah bagi lebih banyak rakyat Indonesia.

Selama ini, tantangan utama masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah terletak pada besarnya cicilan bulanan. Harga rumah yang terus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi membuat sebagian masyarakat sulit menjangkau skema pembiayaan konvensional. Perpanjangan tenor menjadi 30 tahun menghadirkan solusi struktural: cicilan lebih ringan, akses lebih luas, dan kesempatan lebih adil bagi generasi produktif untuk memiliki hunian sendiri.

Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari agenda peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tenor panjang pada rumah subsidi mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Negara memastikan bahwa hak atas hunian layak tidak menjadi privilese segelintir orang, melainkan kesempatan yang terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat.

Tenor 30 tahun memberikan ruang napas finansial bagi keluarga muda, pekerja informal, maupun buruh sektor produktif. Dengan cicilan yang lebih terjangkau, stabilitas keuangan rumah tangga dapat terjaga tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini bukan hanya tentang memperpanjang waktu kredit, tetapi tentang membangun sistem pembiayaan yang lebih inklusif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa reformasi pembiayaan perumahan menjadi kunci dalam menurunkan backlog atau kekurangan pasokan rumah nasional. Skema tenor panjang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap program rumah subsidi yang telah disiapkan pemerintah. Langkah ini memperkuat komitmen negara dalam menyediakan hunian terjangkau secara berkelanjutan.

Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap sektor konstruksi dan industri turunannya. Permintaan rumah yang meningkat mendorong pertumbuhan sektor bahan bangunan, tenaga kerja konstruksi, hingga jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, kebijakan rumah subsidi tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Tenor 30 tahun juga menjadi instrumen stabilisasi pasar perumahan. Dengan daya beli yang diperluas melalui skema pembiayaan ringan, pengembang memiliki kepastian permintaan, sementara masyarakat memperoleh kepastian akses. Keseimbangan antara suplai dan permintaan dapat terjaga melalui kebijakan yang dirancang secara terukur.

Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap memerlukan pengawasan dan tata kelola yang kuat. Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi benar-benar tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Sistem verifikasi dan pengawasan diperkuat agar program tidak disalahgunakan. Transparansi menjadi elemen penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan.

Di sisi lain, perbankan dan lembaga pembiayaan turut berperan dalam memastikan skema tenor panjang tetap sehat secara finansial. Dukungan likuiditas dan skema penjaminan menjadi faktor pendukung agar pembiayaan tetap berkelanjutan tanpa membebani sistem keuangan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan menjadi fondasi keberlanjutan program ini.

Kebijakan tenor panjang juga selaras dengan visi pembangunan kota yang lebih tertata. Hunian yang terjangkau memungkinkan masyarakat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, mengurangi beban transportasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Perencanaan kawasan permukiman yang terintegrasi menjadi langkah lanjutan yang harus terus diperkuat.

Bagi masyarakat, kesempatan memiliki rumah melalui tenor 30 tahun bukan sekadar kemudahan kredit, tetapi simbol kepastian masa depan. Kepemilikan rumah memberikan rasa aman dan stabilitas sosial yang berdampak jangka panjang. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang lebih terjamin, keluarga memiliki ruang berkembang, dan masyarakat membangun ikatan sosial yang lebih kuat.

Tenor 30 tahun adalah lompatan kebijakan yang menunjukkan bahwa negara mampu beradaptasi dengan kebutuhan rakyat. Pendekatan pembiayaan yang fleksibel dan inklusif menjadi jawaban atas tantangan kepemilikan rumah di tengah dinamika ekonomi. Dengan komitmen yang konsisten dan tata kelola yang baik, rumah subsidi tidak lagi menjadi mimpi yang sulit dijangkau.

Selain itu, kebijakan tenor 30 tahun juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Pemerintah tidak semata menghadirkan solusi sesaat, tetapi membangun arsitektur pembiayaan perumahan yang adaptif terhadap dinamika pendapatan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang fluktuatif, skema kredit dengan tenor panjang memberi fleksibilitas yang lebih rasional bagi perencanaan keuangan keluarga. Dengan demikian, kepemilikan rumah tidak lagi menjadi beban yang menekan, melainkan target realistis yang dapat diraih melalui perencanaan yang terukur dan disiplin.

Melalui kebijakan ini, negara menegaskan bahwa hunian layak adalah bagian dari hak dasar warga. Lompatan besar ini membuka jalan bagi jutaan keluarga untuk memiliki tempat tinggal yang aman, terjangkau, dan bermartabat. Rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengambil langkah tegas terhadap temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang ketat dan transparan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas persoalan kualitas makanan yang ditemukan di lapangan.

“SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi,” kata Dadan.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan langkah sepihak, melainkan bagian dari sistem pengawasan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Durasi penghentian berbeda-beda, bergantung pada tingkat pelanggaran atau persoalan yang ditemukan. Jika kasus dinilai berat, masa evaluasi akan berlangsung lebih panjang.

Langkah ini diambil setelah adanya laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan MBG. Pemerintah memastikan setiap laporan diverifikasi secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.

Dadan menegaskan bahwa BGN kini memperkuat sistem pengendalian kualitas, mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan, hingga standar penyajian di setiap SPPG. Selain itu, setiap satuan pelayanan diminta lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait menu makanan, nilai gizi, serta harga komponen bahan.

Ia juga menekankan bahwa bahan pangan dalam program MBG tetap mengutamakan sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, distribusi diminta untuk ditunda daripada memaksakan penyaluran makanan dengan mutu yang diragukan. BGN, lanjutnya, tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa hingga hari ke-9 pelaksanaan Ramadan, sebanyak 47 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya.

“Kami tidak menolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang oleh tim pengawasan wilayah. Evaluasi tidak hanya mencakup produk makanan, tetapi juga manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas.

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.

Langkah tegas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak kompromi terhadap kualitas dan keamanan pangan. Dengan pengawasan yang diperketat, MBG diharapkan tetap menjadi program unggulan yang menjamin kesehatan generasi muda sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola program nasional.

Oleh : Muhammad Nanda Pratama )*

Langkah tegas pemerintah menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga kualitas layanan publik. Kebijakan tersebut bukan sekadar respons administratif atas temuan di lapangan, melainkan cerminan dari upaya menjaga kredibilitas program strategis nasional yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, ketegasan terhadap SPPG bermasalah menjadi fondasi penting agar intervensi gizi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai langkah evaluasi setelah ditemukan persoalan kualitas makanan yang berpotensi memicu gangguan kesehatan penerima manfaat. Penegasan bahwa lamanya penghentian bergantung pada tingkat pelanggaran memperlihatkan pendekatan proporsional dan berbasis tingkat risiko. Artinya, pemerintah tidak bersikap reaktif semata, tetapi menerapkan mekanisme korektif yang terukur demi memastikan standar mutu pangan benar-benar terpenuhi sebelum layanan kembali berjalan.

Data yang disampaikan BGN mengenai puluhan kejadian gangguan kesehatan pada periode sebelumnya menjadi alarm bahwa sistem pengawasan harus diperkuat. Meski angka kejadian menunjukkan tren penurunan setelah dilakukan perbaikan, fakta tersebut tetap menuntut konsistensi pembenahan. Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga standar penyajian merupakan keniscayaan dalam program berskala nasional. Apalagi MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat dan produktif.

Ketegasan serupa juga tampak di daerah. Satuan Tugas MBG Kota Salatiga, di bawah koordinasi pemerintah daerah, menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi kepada SPPG yang bekerja tidak sesuai ketentuan. Ketua Satgas MBG Salatiga, Nina Agustin menyatakan bahwa teguran hingga rekomendasi penindakan kepada BGN akan diberikan apabila dalam masa evaluasi tidak terdapat perbaikan. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan terintegrasi hingga daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Satgas, memang tidak ditemukan persoalan mendasar pada komposisi menu. Namun masih terdapat catatan terkait ketepatan gramasi atau berat porsi makanan yang berkaitan langsung dengan kecukupan gizi. Temuan ini menegaskan bahwa detail teknis memiliki implikasi besar terhadap kualitas intervensi. Standar gizi bukan hanya soal jenis makanan, tetapi juga tentang takaran yang tepat sesuai kebutuhan penerima manfaat. Bahkan kualitas bahan seperti kurma yang digunakan pun menjadi perhatian, karena mutu tidak boleh ditawar dalam program publik yang menyasar kesehatan anak.

Selain persoalan gramasi, aspek pengelolaan limbah di sejumlah SPPG juga menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan tidak hanya berkutat pada produk akhir berupa makanan siap santap, tetapi juga menyentuh tata kelola lingkungan dan kebersihan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, sanitasi dan pengelolaan limbah merupakan bagian integral dari keamanan pangan. Dengan demikian, penindakan terhadap SPPG bermasalah bukanlah bentuk penghukuman semata, melainkan mekanisme perbaikan menyeluruh demi memastikan rantai pelayanan tetap steril dari potensi risiko.

Langkah BGN yang meminta setiap SPPG mencantumkan informasi menu, nilai gizi, dan harga komponen makanan juga patut diapresiasi sebagai wujud transparansi. Keterbukaan informasi memudahkan proses evaluasi dan memperkuat akuntabilitas. Publik dapat mengetahui secara jelas standar yang diterapkan, sementara pengawas memiliki instrumen yang lebih objektif dalam menilai kepatuhan. Transparansi ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MBG.

Dalam dinamika kebijakan publik, selalu ada tantangan pada fase implementasi. Program berskala nasional dengan jangkauan luas hampir pasti menghadapi perbedaan kapasitas pelaksana di lapangan, baik dari sisi manajemen, sumber daya, maupun kepatuhan terhadap standar. Namun, justru pada titik inilah kredibilitas pemerintah diuji secara nyata. Keberanian untuk menghentikan sementara layanan yang tidak memenuhi standar menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan kualitas dan keselamatan penerima manfaat di atas target kuantitatif semata. Sikap ini penting untuk menegaskan bahwa urgensi sosial sebuah program tidak boleh menjadi alasan untuk menoleransi penurunan mutu.

Penindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan harus dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem, bukan sebagai kegagalan program secara keseluruhan. Evaluasi, penghentian sementara, hingga pemberian sanksi justru menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang bekerja dan keseriusan negara dalam menjaga kualitas implementasi. Dalam kerangka kebijakan publik yang sehat, koreksi terhadap pelaksanaan di lapangan adalah langkah yang wajar, bahkan diperlukan, agar program dapat terus diperbaiki dan diperkuat. Dengan demikian, respons tegas terhadap pelanggaran dapat dibaca sebagai upaya pembenahan kelembagaan yang memperkokoh keberlangsungan MBG dalam jangka panjang.

Kredibilitas MBG selain diukur dari seberapa luas jangkauan penerima manfaat, juga dari seberapa terjamin kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Ketegasan BGN dan satgas daerah menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menjaga marwah program sekaligus melindungi kesehatan generasi penerus. Komitmen ini perlu terus diperkuat melalui pengawasan yang semakin ketat, transparansi yang diperluas, serta penerapan sanksi yang konsisten dan adil. MBG berpotensi menjadi model intervensi gizi nasional yang tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga akuntabel, adaptif, dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial