Oleh: Silvi Ayuningtiyas )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besar meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Bali. Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan.

Penanganan jaringan irigasi dilakukan di delapan kabupaten, yakni Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Fokus utama program ini adalah meningkatkan keandalan layanan air bagi lahan pertanian sehingga aktivitas budidaya dapat berlangsung lebih optimal sepanjang tahun.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur irigasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mendukung sektor pertanian, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari program tersebut mulai terlihat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Jembrana, peningkatan kualitas jaringan irigasi berhasil mendorong kenaikan indeks pertanaman dari 150 menjadi 200. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng yang mengalami peningkatan frekuensi tanam hingga dua kali lipat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa akses air yang lebih baik mampu memberikan dampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian.

Ketersediaan air yang terjamin memberikan kepastian bagi petani dalam menentukan jadwal tanam. Risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan, sementara efisiensi usaha tani menjadi lebih baik. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Selain melalui rehabilitasi jaringan irigasi konvensional, pemerintah juga memperkuat strategi pengelolaan air melalui program irigasi perpompaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai program tersebut menjadi salah satu terobosan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di wilayah lahan kering yang selama ini memiliki keterbatasan akses air.

Menurut Amran, pemanfaatan teknologi pompanisasi mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan. Lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun berpotensi ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali musim tanam. Kondisi ini membuka peluang peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan pertanian baru.

Pemerintah pun menyiapkan dukungan anggaran yang besar untuk memperluas implementasi program tersebut. Alokasi dana yang telah disiapkan diharapkan mampu menjangkau lebih banyak lahan kering produktif di berbagai wilayah Indonesia. Dengan cakupan yang semakin luas, peningkatan produksi pangan nasional dapat dicapai secara lebih cepat dan berkelanjutan.

Program irigasi perpompaan juga dijalankan secara terpadu dengan strategi pencetakan sawah baru serta optimalisasi lahan rawa. Kombinasi berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada satu pendekatan, melainkan membangun sistem produksi pangan yang lebih komprehensif dan berdaya tahan tinggi.

Menurut Amran, berbagai langkah tersebut telah memberikan hasil positif terhadap peningkatan produksi nasional. Produktivitas yang meningkat menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pendekatan lain yang terus diperkuat adalah peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT). Melalui strategi ini, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa harus memperluas lahan secara signifikan. Dengan dukungan pengairan yang memadai, lahan yang sama dapat dimanfaatkan untuk beberapa kali musim tanam dalam setahun sehingga menghasilkan produksi yang lebih tinggi.

Dukungan terhadap pembangunan irigasi juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menilai peningkatan produktivitas pertanian menjadi faktor utama dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ditempatkan sebagai salah satu program prioritas daerah.

Menurut Rahmat, peningkatan produktivitas pertanian harus terus didorong melalui berbagai langkah strategis yang saling terintegrasi. Selain pembangunan irigasi, pemerintah daerah juga memperkuat distribusi pupuk, modernisasi alat pertanian, hilirisasi produk pertanian, dan kolaborasi lintas sektor agar hasil yang dicapai semakin optimal.

Rahmat menilai bahwa peningkatan produktivitas akan memberikan manfaat ganda. Selain memperkuat pasokan pangan, peningkatan hasil panen juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani secara signifikan. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Potensi lahan pertanian yang luas menjadi modal penting yang perlu didukung oleh infrastruktur pengairan yang memadai agar produktivitas dapat terus meningkat.

Berbagai langkah yang ditempuh pemerintah pusat dan daerah menunjukkan bahwa pembangunan irigasi bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ketersediaan air yang terjamin akan meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat pasokan pangan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan komitmen yang terus diperkuat, perbaikan irigasi daerah diyakini akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Melalui sinergi pembangunan infrastruktur, inovasi pengelolaan air, dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor pertanian nasional memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat.

*) Pemerhati Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat.

Penguatan infrastruktur irigasi mencakup perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier, normalisasi jaringan yang mengalami sedimentasi, serta pembangunan sarana pendukung pengelolaan sumber daya air. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi air sehingga petani dapat mengoptimalkan musim tanam dan mengurangi risiko gagal panen.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebagai solusi penyediaan air bagi lahan pertanian tadah hujan.

“Melalui JIAT ini, kita ingin memastikan ketersediaan air sehingga produktivitas pertanian meningkat dan ketahanan pangan semakin kuat,” ujar Menteri PU, Dody Hanggodo.

Perbaikan jaringan irigasi di sejumlah sentra produksi pangan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan luas tanam dan indeks pertanaman. Ketersediaan air yang lebih terjamin memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam, sehingga berkontribusi pada peningkatan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura.

Dukungan penguatan irigasi juga dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk memperkuat sistem irigasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga produksi pangan di tengah antisipasi musim kemarau 2026.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi tersebut difokuskan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur irigasi di berbagai daerah sentra produksi.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Amran.

Selain meningkatkan produktivitas pertanian, penguatan jaringan irigasi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Pemerintah terus mendorong sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kelompok tani agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Oleh : Abdul Razak )*

Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi desa tersebut tidak hanya berorientasi pada perluasan unit usaha, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), tata kelola yang profesional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Di tengah antusiasme pembentukan koperasi di berbagai wilayah, berbagai kalangan menilai bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak semata ditentukan oleh jumlah koperasi yang berdiri. Faktor yang jauh lebih penting adalah kesiapan SDM, kualitas manajemen, sistem pengawasan, hingga kemampuan koperasi dalam membangun kemitraan yang sehat dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu hadir di tengah masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Jose Rizal, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan usaha koperasi, khususnya di sektor ritel, perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis kemitraan. Menurut Jose, terdapat berbagai aspek yang harus dipersiapkan secara matang sebelum koperasi dapat bersaing secara langsung dengan jaringan ritel yang telah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan usaha.

Ia menyoroti bahwa keberhasilan bisnis ritel tidak hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi juga oleh kualitas SDM, sistem operasional standar (SOP), teknologi, hingga jaringan pemasok yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Karena itu, pembangunan kapasitas pengelola koperasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan koperasi yang kompetitif. Koperasi yang dikelola secara profesional akan memiliki kemampuan lebih baik dalam menyusun strategi usaha, mengelola keuangan, membangun jaringan bisnis, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Di sisi lain, pelaku ritel modern juga menunjukkan sikap terbuka terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Direktur Corporate Legal dan Compliance PT Midi Utama Indonesia Tbk, Afid Hermeily, menilai keberadaan koperasi tidak akan mengganggu model bisnis perusahaan karena masing-masing memiliki segmentasi pasar yang berbeda.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ruang kolaborasi antara koperasi dan sektor usaha modern masih sangat terbuka. Kehadiran koperasi tidak harus dipandang sebagai kompetitor semata, melainkan sebagai mitra strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah.

Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi seluruh pelaku usaha untuk tumbuh bersama. Dengan dukungan SDM yang berkualitas dan tata kelola yang baik, koperasi dapat mengambil peran sebagai penghubung antara produsen lokal, pelaku UMKM, dan konsumen di tingkat desa.

Kesadaran akan pentingnya profesionalisme pengelolaan juga terlihat dari berbagai program peningkatan kapasitas yang mulai dilaksanakan di daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, misalnya, menggelar Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026.

Melalui kegiatan tersebut, para pengawas koperasi dibekali berbagai pengetahuan mengenai fungsi pengawasan, tata kelola organisasi, administrasi koperasi, serta pengelolaan keuangan yang baik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan yang kuat sebagai bagian dari upaya menciptakan koperasi yang sehat dan akuntabel.

Peran pengawas menjadi sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang profesional akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus mencegah berbagai potensi penyimpangan yang dapat menghambat perkembangan koperasi.

Selain aspek pengawasan, peningkatan kapasitas pengurus koperasi juga dilakukan melalui edukasi terkait administrasi dan kepatuhan perpajakan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba telah menyelenggarakan edukasi perpajakan bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas koperasi, mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Pengurus juga mendapatkan pembekalan terkait pentingnya pencatatan transaksi usaha yang tertib sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya profesional di lingkungan koperasi. Tata kelola yang baik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga kemampuan memenuhi kewajiban administrasi dan regulasi secara benar.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Infrastruktur kelembagaan yang kuat harus diiringi dengan kompetensi pengurus, pengawas, dan anggota yang memadai. Pengembangan SDM menjadi investasi jangka panjang yang akan menentukan daya tahan koperasi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Karena itu, fokus pada pelatihan, pendampingan, penguatan manajemen, pengawasan yang profesional, serta peningkatan literasi keuangan dan perpajakan perlu terus menjadi prioritas. Koperasi yang didukung SDM unggul dan tata kelola modern akan lebih siap menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Program Koperasi Merah Putih pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan lembaga ekonomi baru di desa, melainkan membangun ekosistem ekonomi rakyat yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Dengan penguatan SDM sebagai fokus utama, koperasi diharapkan mampu tumbuh menjadi institusi ekonomi yang terpercaya, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia dari tingkat desa.

)* Analis Kebijakan Publik

Oleh : Ricky Rinaldi )*

Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri besar dan aktivitas ekonomi di perkotaan. Kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada desa sebagai pusat produksi pangan, sumber daya alam, serta tempat tinggal jutaan masyarakat. Karena itu, upaya memperkuat ekonomi desa menjadi salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak sekadar membentuk badan usaha baru, tetapi dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah ingin menghadirkan lembaga ekonomi yang mampu menghubungkan potensi desa dengan akses permodalan, distribusi barang, layanan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran koperasi diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir, tengkulak, maupun pinjaman informal yang selama ini menjadi hambatan bagi perkembangan usaha masyarakat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap aspek profesionalisme pengurus koperasi melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, koperasi harus dikelola dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, manajemen yang modern, serta disiplin keuangan yang kuat agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat.

Pendekatan profesional tersebut menjadi pembeda penting dibandingkan berbagai program koperasi pada masa lalu. Selama ini, banyak koperasi mengalami kesulitan berkembang karena lemahnya tata kelola, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya pengawasan. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan membangun sistem kelembagaan yang lebih kuat sejak awal. Pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi dipersiapkan agar memiliki kemampuan mengelola usaha secara akuntabel sehingga koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain menekankan profesionalisme, pemerintah juga mendorong agar koperasi memiliki model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap desa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan unit usaha koperasi harus disesuaikan dengan potensi lokal. Di wilayah pertanian, koperasi dapat berperan sebagai penyedia sarana produksi, penyerap hasil panen, hingga penghubung dengan pasar yang lebih luas. Di wilayah pesisir, koperasi dapat menjadi pusat distribusi hasil perikanan dan penguatan rantai pasok. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga administrasi, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi desa.

Dukungan pemerintah terhadap program ini juga terlihat dari integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam agenda pembangunan nasional. Program tersebut bahkan telah masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional tahun 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Dengan dukungan kebijakan nasional, koperasi memperoleh kepastian arah pengembangan serta peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan kelembagaan dan pembiayaan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Melalui integrasi Koperasi Merah Putih dalam perencanaan pembangunan, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Kehadiran koperasi menjadi sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga manfaat pembangunan dapat tersebar lebih luas.

Aspek penting lainnya adalah penguatan sinergi antara koperasi dengan berbagai lembaga pendukung. Pemerintah mendorong kerja sama koperasi dengan perbankan, BUMN, lembaga logistik, serta berbagai institusi yang dapat membantu pengembangan usaha masyarakat. Kolaborasi ini memungkinkan koperasi memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan jaringan distribusi. Dengan dukungan tersebut, koperasi tidak lagi bergerak sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih besar dan terintegrasi.

Keberadaan koperasi yang dikelola secara profesional juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di tingkat desa. Pengembangan unit usaha koperasi membutuhkan tenaga pengelola, administrasi, pemasaran, hingga tenaga operasional yang dapat menyerap angkatan kerja lokal. Dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota koperasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru yang memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar.

Lebih jauh lagi, penguatan koperasi menjadi langkah strategis dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. Ketika desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, produktivitas masyarakat meningkat dan daya tahan terhadap gejolak ekonomi juga menjadi lebih baik. Koperasi dapat berfungsi sebagai penyangga ekonomi masyarakat saat menghadapi tantangan, sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan berbagai dukungan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan fokus pada profesionalisme pengelolaan, Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar menjadi motor penggerak ekonomi desa. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Apabila dikelola secara konsisten dan akuntabel, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi juga fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera sebagai bagian dari Indonesia yang semakin maju.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang akan ditempatkan di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi mampu dikelola secara modern, profesional, dan berkelanjutan saat mulai beroperasi secara luas pada Agustus 2026.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih saat ini telah memasuki tahap akhir dan segera dilanjutkan dengan pelatihan sebelum penempatan di lapangan.

“Kami sekarang pada saat yang sama sedang melakukan proses rekrutmen manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena memang menyangkut aspek profesionalitas untuk bisa mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Akhir Juli sudah selesai, sekarang tahap seleksinya sudah selesai dan memasuki tahap persiapan pelatihan,” kata Ferry.

Menurut Ferry, pemerintah merekrut sekitar 35 ribu tenaga pengelola yang terdiri atas 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kehadiran mereka dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan koperasi mampu menjalankan berbagai unit usaha yang telah dirancang pemerintah.

Ferry menjelaskan para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di seluruh koperasi desa dan kelurahan.

“Nanti ini sekarang masuk tahap seleksinya sudah selesai. Sekarang mau memasuki tahap persiapan pelatihan bagi calon manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang insya Allah nanti Agustus akan ditempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menyiapkan skema penempatan para manajer melalui perusahaan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara. Para manajer akan dikontrak selama dua tahun sebelum kemudian menjadi bagian dari pengelolaan koperasi desa.

“Setelah dua tahun di BUMN, mereka akan ikut di koperasi desa Merah Putih,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, pola tersebut diperlukan untuk memastikan proses pembentukan dan penguatan operasional koperasi berjalan optimal sejak tahap awal. Pemerintah juga membuka 35.476 formasi tenaga kerja untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai proyek percontohan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi desa dan kelurahan dapat diluncurkan pada Agustus mendatang dengan kesiapan tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia dan operasionalnya. (*)

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penyiapan ribuan manajer profesional yang akan menjadi motor penggerak pengelolaan koperasi di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan proses rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke pelatihan.

Para calon manajer ditargetkan mulai ditempatkan di koperasi desa pada Agustus 2026 untuk mendukung operasional program tersebut.

“Kami sekarang pada saat yang sama sedang melakukan proses rekrutmen manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena memang menyangkut aspek profesionalitas untuk bisa mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Akhir Juli sudah selesai, sekarang tahap seleksinya sudah selesai dan memasuki tahap persiapan pelatihan,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa pemerintah merekrut sekitar 35 ribu tenaga pengelola koperasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Kita kemarin merekrut sekitar 35 ribu manager Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dibagi 30 ribunya itu untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, 5.000-nya adalah sebagai manager di Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.

Ferry menjelaskan para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di lapangan.

“Nanti ini sekarang masuk tahap seleksinya sudah selesai. Sekarang mau memasuki tahap persiapan pelatihan bagi calon manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang insya Allah nanti Agustus akan ditempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Ferry menyebut kebutuhan manajer profesional menjadi bagian penting dalam tahap operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang kini mulai berjalan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan para peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar dua bulan sebelum resmi menjalankan tugas di lapangan.

Para calon manajer akan dibekali berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan koperasi menjadi lembaga ekonomi yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dengan proses pelatihan yang terstruktur, diharapkan mereka siap menjalankan tugas dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat desa,” pungkasnya.

Oleh: Nabila Khairunnisa )*

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintah tidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angka tersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secara nyata.

Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia memperlihatkan adanya optimisme publik terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Danantara Indonesia sebagai lembaga yang diproyeksikan memperkuat pengelolaan aset dan investasi negara.

Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danantara mencapai 54,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat yang menyatakan tidak percaya. Menurutnya, temuan ini mencerminkan adanya harapan publik terhadap kemampuan Danantara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga yang masih berada dalam tahap penguatan peran. Dukungan masyarakat dibutuhkan agar berbagai langkah transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif. Di saat yang sama, tingginya ekspektasi publik juga menjadi tantangan agar Danantara mampu membuktikan kinerjanya melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian positif yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas menunjukkan bahwa publik mulai melihat arah kerja lembaga tersebut secara optimistis.

Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai berdasarkan rencana atau konsep yang disampaikan pemerintah. Publik mulai melihat potensi kontribusi yang dapat diberikan Danantara dalam memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

Optimisme terhadap program prioritas pemerintah juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memastikan stabilitas tetap menjadi prioritas utama.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara intensif untuk memantau perkembangan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukan agar setiap perubahan situasi global dapat diantisipasi sejak dini.

Menurut Prasetyo, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap pergerakan nilai tukar maupun dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada kondisi yang kuat dan didukung oleh sejumlah indikator yang positif.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang terkendali menjadi faktor penting yang menopang keyakinan tersebut. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul dari luar negeri maupun dalam negeri.

Upaya menjaga stabilitas ekonomi memiliki arti penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga-harga relatif terkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang bagi dunia usaha untuk berkembang akan semakin terbuka. Situasi seperti inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkan tercermin dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah.

Menurut Purbaya, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomi melalui berbagai indikator sekaligus pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas perdagangan yang ramai, tingginya kunjungan ke pusat perbelanjaan, serta pergerakan sektor jasa menunjukkan bahwa roda ekonomi nasional masih bergerak dengan baik.

Di sejumlah kota besar, aktivitas masyarakat tetap tinggi. Pasar tradisional masih ramai dikunjungi, pusat perdagangan beroperasi secara aktif, dan berbagai kegiatan ekonomi berlangsung normal. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

Purbaya juga melihat tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang. Kawasan wisata di berbagai daerah dipadati pengunjung, sementara tingkat hunian hotel dan penginapan menunjukkan tren yang baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.

Berbagai capaian tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kepuasan publik lahir ketika kebijakan yang dirancang mampu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, hasil survei yang menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap Danantara maupun optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional dapat dibaca sebagai refleksi atas upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan. Masyarakat melihat adanya keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mempersiapkan ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.

Tentu masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, tingkat kepercayaan dan kepuasan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintah memperoleh dukungan yang cukup luas. Dukungan tersebut menjadi modal penting untuk memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap manfaat yang dihasilkan. Ketika publik merasakan dampak positif dari kebijakan yang dijalankan, tingkat kepuasan akan tumbuh secara alami.

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Oleh: Surya Putranama )*

Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dirilis Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat optimisme masyarakat yang tetap tinggi terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.

Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik menjadi indikator bahwa masyarakat melihat berbagai langkah yang dijalankan pemerintah sebagai upaya nyata dalam menjawab kebutuhan rakyat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Survei tersebut mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 74,2 persen. Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan berada pada angka 72,2 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap arah kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya terhadap pemerintahan. Menurutnya, tingkat kepercayaan yang berada di atas 70 persen menunjukkan legitimasi publik yang kuat terhadap kepemimpinan nasional saat ini.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat tidak muncul tanpa alasan. Survei memperlihatkan bahwa berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama yang membentuk persepsi positif terhadap pemerintah. Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi alasan terbesar yang mendorong kepuasan publik.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kepemimpinan yang dinilai tegas serta berwibawa juga menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik juga tercermin dari penilaian terhadap berbagai sektor pembangunan. Bidang kesehatan menjadi sektor dengan tingkat kepuasan tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan memperoleh respons positif dari masyarakat.

Selain kesehatan, sektor pertahanan dan keamanan juga mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan. Situasi keamanan yang terjaga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial untuk berkembang secara lebih optimal.

Sektor pendidikan turut memperoleh tingkat kepuasan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat menentukan daya saing bangsa pada masa depan.

Hal yang sama terlihat pada kelompok usia. Mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif merata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan lintas generasi dan memperoleh penerimaan dari berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu program yang paling menonjol dalam survei adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini tercatat sebagai program pemerintah yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, MBG juga menjadi program yang paling dikenal publik dengan tingkat pengenalan yang sangat tinggi.

Tingkat pengenalan yang luas tersebut menunjukkan bahwa program ini berhasil menjadi salah satu kebijakan prioritas yang mendapatkan perhatian masyarakat. Lebih dari sekadar dikenal, program tersebut juga dinilai memiliki manfaat langsung karena berkaitan dengan kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai. Menurut Presiden, masih terdapat tantangan kekurangan gizi di sejumlah daerah yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan kemampuan belajar anak.

Presiden menilai bahwa pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun generasi yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif.

Tingginya tingkat apresiasi terhadap MBG menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya program tersebut dalam mendukung masa depan anak-anak Indonesia. Program ini tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas nasional dalam jangka panjang.

Selain program sosial, optimisme masyarakat juga terlihat terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola investasi nasional melalui Danantara Indonesia. Survei Poltracking mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Danantara mencapai 54,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok yang menyatakan tidak percaya.

Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menilai bahwa tingkat kepercayaan tersebut menunjukkan munculnya optimisme masyarakat terhadap peran Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan investasi negara. Menurutnya, publik mulai melihat potensi Danantara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pengelolaan kekayaan negara secara lebih produktif.

Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini masih berada dalam tahap penguatan peran, masyarakat telah melihat adanya arah positif yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Tingkat kepercayaan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap capaian yang akan dihasilkan Danantara pada masa mendatang. Harapan tersebut menjadi modal sosial yang penting bagi keberhasilan berbagai agenda pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.

*) Analis Kebijakan Publik