Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap terjaga di tengah meningkatnya konflik geopolitik global yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak internasional terjadi akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang membuat harga minyak sempat menembus level US$100 per barel.

Data pasar energi menunjukkan harga minyak Brent sempat melonjak hingga US$111,04 per barel sebelum berada di level US$107,93 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat juga naik hingga menyentuh US$111,24 per barel sebelum berada di kisaran US$107,40 per barel. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif agar gejolak harga energi global tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Menurutnya, pemerintah berkomitmen memastikan stabilitas energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi tekanan dari pasar global.

“Kami memastikan bahwa hingga menjelang hari raya, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap dijaga agar tidak mengalami kenaikan. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat meskipun harga minyak mentah dunia sedang meningkat,” ujar Bahlil Lahadalia.

Selain menjaga stabilitas harga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia memastikan stok BBM nasional masih mencukupi dan distribusi energi tetap berjalan dengan baik.

“Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan kegiatan industri tetap berjalan. Impor energi juga tidak mengalami kendala sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Ia menilai kebijakan menahan harga BBM subsidi di tengah konflik global merupakan langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat serta mencegah lonjakan inflasi.

“Dalam situasi global yang penuh tekanan, keputusan menahan harga BBM dapat memberikan ruang bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Tekanan inflasi dapat ditekan karena biaya logistik tidak langsung meningkat,” ujar Syafruddin Karimi.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan kebijakan tersebut dalam jangka pendek. Namun, menurutnya kebijakan tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang cermat agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

“Secara fiskal pemerintah masih memiliki ruang untuk menahan harga BBM sementara waktu, terutama untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Namun kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati,” kata Ronny.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga energi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak konflik global. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik di tengah dinamika global.

Oleh : Andhika Utama*

Pemerintah secara konsisten memperkuat berbagai kebijakan perumahan agar setiap keluarga memiliki kesempatan memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah program rumah subsidi, yang menghadirkan skema pembiayaan ringan serta harga rumah yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mewujudkan kepemilikan hunian secara lebih mudah. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga menggerakkan sektor konstruksi dan industri pendukung lainnya, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Upaya tersebut semakin terlihat pada kebijakan terbaru pemerintah yang mempertahankan stabilitas harga rumah subsidi hingga tahun 2026. Pemerintah memastikan bahwa harga rumah subsidi tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan harga yang tetap stabil, peluang masyarakat untuk mengakses rumah layak menjadi semakin terbuka.

Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hadirnya program pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP sangat membantu masyarakat dalam memiliki hunian, sekaligus mempercepat penyaluran kredit perumahan.

Rumah subsidi merupakan bagian dari kebijakan perumahan nasional yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal dengan skema pembiayaan ringan. Skema tersebut memberikan berbagai kemudahan, mulai dari bunga rendah, uang muka ringan, hingga tenor cicilan yang panjang sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu keunggulan utama dari program rumah subsidi adalah suku bunga yang sangat rendah dan bersifat tetap. Dalam skema FLPP, bunga kredit ditetapkan sekitar 5 persen per tahun dan berlaku tetap selama masa kredit. Selain itu, uang muka yang dibutuhkan relatif kecil, bahkan dapat dimulai dari sekitar 1 persen dari harga rumah. Dengan tenor kredit hingga puluhan tahun, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan terbatas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya memutuskan memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun. meyakini tenor kredit yang lebih panjang akan membuat harga cicilan rumah menjadi lebih terjangkau sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam membeli rumah.

Jika dilihat dari sisi harga, rumah subsidi di Indonesia memang dirancang agar tetap berada dalam batas yang terjangkau. Hingga tahun 2026, harga maksimal rumah subsidi masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yakni berkisar antara sekitar Rp166 juta hingga Rp240 juta tergantung wilayah. Di wilayah Jawa di luar kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, misalnya, harga maksimal rumah subsidi berada di sekitar Rp166 juta. Penetapan harga ini dimaksudkan agar rumah tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan harga tersebut, cicilan rumah subsidi pun relatif ringan. Simulasi pembiayaan menunjukkan bahwa untuk rumah dengan harga sekitar Rp166 juta dan uang muka 1 persen, cicilan bulanan bisa berada di kisaran sekitar satu juta rupiah per bulan, tergantung tenor dan bank penyalur. Skema ini menjadikan rumah subsidi sebagai salah satu opsi kepemilikan rumah yang paling realistis bagi pekerja muda, keluarga muda, maupun pekerja sektor informal.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Target penyaluran rumah subsidi setiap tahun terus meningkat, bahkan pemerintah menargetkan ratusan ribu unit rumah subsidi dapat disalurkan di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih cukup besar.

Data terbaru menunjukkan bahwa program rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai capaian yang cukup signifikan. Penyaluran pembiayaan perumahan subsidi mencapai ratusan ribu unit rumah dengan nilai puluhan triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program perumahan bersubsidi semakin efektif dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong kualitas pembangunan rumah subsidi. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa rumah subsidi tidak hanya harus terjangkau dari sisi harga, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas bangunan yang layak huni. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah murah, tetapi juga tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk jangka panjang.

Ke depan, kebijakan perumahan bersubsidi diperkirakan akan terus menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dengan kebutuhan hunian yang masih tinggi di berbagai daerah, program ini akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah layak dengan harga terjangkau. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang juga akan menjadi kunci agar penyediaan rumah subsidi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, harapan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri kini semakin realistis. Stabilitas harga, kemudahan pembiayaan, serta peningkatan kuota pembangunan rumah subsidi menunjukkan bahwa negara terus hadir untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian layak. Rumah subsidi pun kini tidak lagi sekadar program bantuan, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

)* Pengamat Publik

Jakarta – Pemerintah menyatakan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan angka stunting pada anak di Indonesia. Program prioritas nasional yang mulai dijalankan secara bertahap sejak 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Program MBG menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin dan terstandar, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak harus menjadi prioritas nasional karena berhubungan langsung dengan kualitas generasi penerus Indonesia.

“Program makan bergizi gratis ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kita ingin memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan memiliki kemampuan belajar yang optimal,” ujar Presiden.

Pemerintah pada tahun 2026 juga telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Anggaran ratusan triliun rupiah dialokasikan melalui APBN guna mendukung penyediaan bahan pangan bergizi, operasional dapur layanan gizi, distribusi makanan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program di seluruh daerah.

Sejak diluncurkan, program MBG terus mengalami perluasan cakupan penerima manfaat. Puluhan juta anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap telah menerima manfaat dari program tersebut. Pemerintah menilai perluasan cakupan ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekaligus mempercepat penurunan angka stunting secara nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program MBG dirancang sebagai intervensi gizi yang sistematis dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan kesehatan lainnya. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi harian anak merupakan faktor kunci dalam mencegah stunting serta meningkatkan kualitas perkembangan fisik dan kognitif anak.

“Program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi memastikan kualitas gizi yang seimbang agar mereka dapat tumbuh optimal. Dengan pendekatan yang terencana dan berskala nasional, kami optimistis program ini akan memberikan dampak besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujar Dadan.

Selain memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak, program MBG juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi di daerah. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan, termasuk petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang menyediakan bahan pangan lokal.

Dengan keterlibatan berbagai sektor tersebut, program MBG tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat daerah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa, program ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang sehat, aman, dan terukur.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan makanan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.

Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, Husni Mubarok, menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan yang sehat, terukur, dan mudah diakses oleh kelompok sasaran,” ujarnya.

Menurut Husni, program MBG sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Perbaikan kualitas gizi sejak usia dini diyakini menjadi fondasi utama bagi pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pelaksanaan program ini juga melibatkan peran aktif pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan aparat desa dan berbagai pemangku kepentingan lokal, distribusi makanan bergizi dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi makanan bergizi sebagai langkah utama dalam menekan angka stunting.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bahkan secara regional, angka stunting Indonesia masih berada pada posisi tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

“Indonesia angka stunting itu berada di urutan kedua, hanya di bawah Bangladesh di kawasan ASEAN,” ungkapnya.

Menurut Ashabul, program MBG menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita. Intervensi gizi yang tepat sejak dini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif anak.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Dengan pemenuhan gizi yang baik sejak dini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik,” tambahnya.

Dengan penguatan program MBG dan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk pemenuhan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, demi mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Oleh : Abdul Razak )*

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mengatasi persoalan stunting melalui berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada pemenuhan gizi anak. Salah satu program utama yang kini menjadi perhatian nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup demi mendukung tumbuh kembang yang optimal. Program ini juga dipandang sebagai langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Implementasi program MBG tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan bimbingan teknis bagi para penjamah makanan yang terlibat dalam program MBG di berbagai daerah.
Sebanyak delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) secara serentak menggelar bimbingan teknis pada 7 hingga 8 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai unsur pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti kepala dapur, mitra pengelola, pengawas gizi, hingga juru masak. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para penjamah makanan sekaligus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional. Makanan bergizi merupakan hak dasar setiap anak Indonesia sehingga kualitas penyajian makanan dalam program MBG harus menjadi prioritas. Peningkatan keterampilan para penjamah makanan sangat penting karena mereka memiliki peran langsung dalam memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Pelatihan ini juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang menjamin dapur produksi makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan.
Perkembangan program MBG sendiri menunjukkan capaian yang signifikan. Data Badan Gizi Nasional mencatat bahwa saat ini telah terdapat lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar unit pelayanan tersebut diinisiasi oleh mitra atau yayasan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.
Dalam pelaksanaannya, BGN juga melakukan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG. Hingga awal Maret 2026, tercatat lebih dari 25 ribu SPPG telah diperiksa dan diinspeksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, beberapa unit diketahui belum memenuhi standar sehingga diberikan peringatan bahkan penghentian operasional sementara. Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG berjalan dengan kualitas yang baik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi dapur, sirkulasi udara, suhu ruangan, hingga sistem pengelolaan limbah.
Selain peningkatan kualitas layanan makanan, pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Pencegahan ini menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan dengan masa depan generasi bangsa. Pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 sehingga generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Meskipun program ini masih terus disempurnakan, dukungan masyarakat sangat diperlukan agar implementasinya berjalan optimal. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai stunting juga sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak.
Dalam kegiatan bedah buku bertema Stunting dan Perkembangan Anak yang diselenggarakan di wilayah Gunungkidul, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi serta cara mencegah stunting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi seperti bedah buku tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Persoalan stunting dinilai masih menjadi salah satu fokus pemerintah daerah sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi yang cukup bagi anak-anak.
Sementara itu, upaya penanganan gizi buruk juga terus dilakukan di wilayah timur Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong peningkatan pelayanan gizi kepada masyarakat, khususnya bagi balita yang mengalami kekurangan gizi. Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa persoalan gizi buruk memiliki keterkaitan erat dengan stunting yang hingga kini masih menjadi isu nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan tersebut.
Masyarakat sebenarnya memiliki banyak sumber pangan lokal seperti ikan, sayur, sagu, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Para tenaga kesehatan diharapkan dapat terus memberikan penyuluhan mengenai pola makan sehat serta pentingnya pemenuhan gizi bagi balita. Edukasi yang berkelanjutan dinilai dapat membantu masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang dalam mendukung tumbuh kembang anak. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan. Program MBG, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat menjadi strategi terpadu untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
)* Penulis merupakan seorang Analis Kebijakan

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya meningkatkan kualitas gizi anak menjadi bagian penting dari pembangunan manusia di Indonesia, dan pendekatan yang semakin komprehensif kini diperkuat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga dirancang sebagai strategi nasional untuk mendorong lahirnya generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Melalui penyediaan makanan bergizi secara terstruktur di lingkungan sekolah, MBG membantu memastikan anak-anak memperoleh asupan nutrisi yang mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar yang optimal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian makanan di sekolah, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemenuhan gizi yang baik akan sangat memengaruhi kemampuan anak dalam belajar, terutama dalam meningkatkan konsentrasi dan menjaga stabilitas kehadiran di sekolah.

Mariana menilai bahwa pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa siswa yang menerima makanan bergizi secara rutin memiliki tingkat fokus belajar yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan. Kondisi tersebut sangat penting karena kualitas gizi yang memadai berhubungan langsung dengan perkembangan kognitif anak. Ketika kebutuhan nutrisi terpenuhi, anak memiliki energi yang cukup untuk mengikuti kegiatan belajar secara optimal.

Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, Mariana juga melihat potensi besar MBG dalam menggerakkan perekonomian lokal. Ia menjelaskan bahwa operasional dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat secara langsung dalam program tersebut. Mulai dari tenaga masak, pengemasan makanan, distribusi, hingga penyedia bahan pangan dapat melibatkan pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, dan pedagang bahan makanan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Muhammad Natsir yang mengatakan bahwa program MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program bantuan makanan. Program tersebut memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketahanan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Natsir menilai bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Tantangan global ke depan akan lebih banyak berbentuk persaingan ideologis dan intelektual yang menuntut generasi muda memiliki kapasitas berpikir yang kuat.

Natsir menambahkan bahwa dampak program MBG juga terlihat pada penguatan ekonomi daerah. Di sejumlah wilayah, bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut berasal dari hasil produksi masyarakat setempat. Kondisi ini memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal. Ketika bahan makanan dipasok oleh petani lokal, program MBG akan menciptakan efek ekonomi berganda. Petani memperoleh pasar yang stabil, pelaku usaha kecil mendapatkan peluang usaha baru, sementara masyarakat merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah mereka.

Sementara itu, berbagai penelitian akademik juga menunjukkan dampak positif dari implementasi program MBG. Ketua LabSosio-LPPSP FISIP Universitas Indonesia, Hari Nugroho mengatakan bahwa hasil kajian menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut tergolong tinggi, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah. Hari menjelaskan bahwa banyak orang tua memberikan penilaian positif karena program ini membantu memastikan anak-anak mereka memperoleh makanan bergizi secara rutin selama berada di sekolah.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga akademik, ditemukan bahwa hampir setengah dari siswa tidak terbiasa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kondisi ini dapat berdampak pada kemampuan belajar karena tubuh kekurangan energi untuk menjalankan aktivitas kognitif. Dengan adanya program MBG, sebagian besar siswa tercatat mengonsumsi makanan yang disediakan di sekolah secara rutin.

Hari juga menjelaskan bahwa perubahan kebiasaan makan anak menjadi salah satu dampak penting dari program tersebut. Banyak orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka menjadi lebih terbiasa mengonsumsi makanan bergizi dan mulai menerima variasi menu yang lebih sehat. Perubahan pola konsumsi tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan generasi muda.

Dalam kerangka pembangunan nasional, program MBG memiliki arti strategis yang jauh melampaui penyediaan makanan bagi siswa. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketika anak-anak memperoleh gizi yang cukup sejak usia dini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik.

Peningkatan kualitas gizi juga berkaitan erat dengan penurunan angka stunting yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, intervensi gizi melalui program seperti MBG menjadi salah satu strategi penting dalam memutus siklus kekurangan gizi antargenerasi. Melalui langkah tersebut, Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dengan sehat, belajar dengan optimal, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Oleh : Wira Nugraha )*
Kebutuhan akan rumah layak huni masih menjadi persoalan besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Di tengah harga tanah dan bangunan yang terus meningkat, banyak keluarga kecil yang kesulitan memiliki tempat tinggal sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya hadir melalui program rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk mempunyai hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Program rumah subsidi merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu tempat tinggal. Melalui berbagai kebijakan pembiayaan dan dukungan regulasi, pemerintah berusaha menekan harga rumah agar dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perumahan. Dengan skema tertentu, masyarakat hanya perlu menyiapkan uang muka yang relatif ringan serta cicilan bulanan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.
Kehadiran program ini juga menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap kesenjangan kepemilikan rumah. Banyak pekerja sektor informal maupun pekerja dengan gaji terbatas yang sebelumnya hampir mustahil membeli rumah secara komersial. Melalui rumah subsidi, mereka diberikan peluang yang lebih adil untuk memiliki tempat tinggal sendiri tanpa harus terbebani biaya yang terlalu tinggi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memutuskan untuk memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun. Keputusan tersebut juga untuk mendorong percepatan terwujudnya Program 3 Juta Rumah. Pihaknya meyakini tenor kredit yang lebih panjang dapat membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau sehingga meringankan beban cicilan rumah bagi masyarakat.
Selain memperpanjang tenor kredit, pemerintah juga menyiapkan berbagai upaya lain untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Rumah subsidi biasanya dibangun oleh pengembang yang bekerja sama dengan pemerintah. Dalam kerja sama ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti dukungan pembiayaan, bantuan subsidi bunga, hingga penetapan harga maksimal rumah. Dengan adanya aturan tersebut, pengembang tetap dapat membangun perumahan, sementara masyarakat memperoleh rumah dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan perumahan komersial pada umumnya.
Penguatan sinergi antar KemenPKP sangat penting dilakukan untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi kepada masyarakat. Percepatan tersebut akan dilakukan melalui beberapa strategi utama, di antaranya penguatan sinergitas stakeholder, inovasi kebijakan pembiayaan, serta promosi yang lebih terarah kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat terus memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kolaborasi tersebut, program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Selain membantu masyarakat memiliki rumah, program ini juga memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi. Pembangunan perumahan mendorong aktivitas industri bahan bangunan, membuka lapangan kerja bagi pekerja konstruksi, serta menggerakkan ekonomi di wilayah sekitar proyek perumahan. Dengan kata lain, rumah subsidi tidak hanya memberikan manfaat bagi pembeli rumah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, pelaksanaan program rumah subsidi tentu masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketersediaan lahan, kualitas pembangunan, hingga lokasi perumahan yang terkadang cukup jauh dari pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pengembang agar program ini tidak hanya menghadirkan rumah, tetapi juga lingkungan hunian yang nyaman dan mendukung kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan perpanjangan tenor kredit merupakan langkah strategis yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk lebih mudah memiliki rumah. Dengan jangka waktu cicilan yang lebih panjang, beban angsuran bulanan dapat menjadi lebih ringan sehingga peluang masyarakat untuk mengakses kredit perumahan semakin terbuka. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat kecil sekaligus mendukung keberlanjutan program hunian terjangkau yang tengah digalakkan pemerintah.
Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek dalam program ini. Upaya peningkatan kualitas bangunan, perbaikan sistem pendataan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap pengembang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program rumah subsidi. Dengan pengawasan yang baik, program ini diharapkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.
Pada akhirnya, rumah subsidi bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketika masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka pun akan meningkat. Dari sinilah harapan akan kehidupan yang lebih sejahtera dapat tumbuh, dimulai dari sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat bernaung bagi keluarga.
)* Analis kebijakan publik dan pengamat ekonomi kerakyatan

Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil meskipun terjadi gejolak harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kepastian ini diberikan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan energi di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, telah memastikan pasokan BBM dan LPG tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.

“Saya mohon kepada saudara-saudara saya tidak perlu panic buying. Insya allah BBM kita LPG kita negara akan hadir,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau kondisi global, terutama dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dunia. Kendati harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pemerintah memastikan kebijakan harga BBM di dalam negeri tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah siap menambah anggaran subsidi energi guna menahan dampak kenaikan harga minyak dunia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, sementara harga minyak global saat ini telah menembus sekitar 100 dolar AS per barel.

“Sekarang kan di APBN kita kan ICP US$ 70 per barel sekarang sudah tembus US$ 100 per barel, kenaikan itu kita masih mampu membiayai jadi masih ditanggung oleh negara,” ujar Bahlil.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Pemerintah masih mempertahankan skema subsidi yang ada untuk menjaga stabilitas harga energi di tingkat konsumen.

“Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian menaikkan harga BBM,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus memastikan harga energi domestik tetap terkendali di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Purbaya menambahkan bahwa kondisi stok energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Selain itu, meskipun harga minyak dunia bergerak fluktuatif, rata-rata harga secara kumulatif masih berada dalam rentang asumsi yang telah diperhitungkan dalam APBN.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai ruang fiskal negara masih cukup kuat untuk menyerap dampak kenaikan harga energi global tanpa harus langsung membebankannya kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM.

Purbaya pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi global. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan harga energi di masa lalu.

“Percaya saja, kita sudah beberapa kali menghadapi harga minyak tinggi dan negara tetap bisa melewatinya karena kebijakannya tepat,” ujarnya.

Melalui kebijakan subsidi yang terukur dan pengawasan yang ketat terhadap kondisi energi nasional, pemerintah optimistis stabilitas harga BBM dapat terus dijaga. Langkah ini diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (*)

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat realisasi program pembangunan dan pembiayaan 3 juta rumah subsidi guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menyesuaikan skema pembiayaan kredit perumahan rakyat agar cicilan lebih terjangkau. Pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan tenor kredit rumah subsidi sehingga beban cicilan bulanan masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi lebih ringan dan peluang memiliki rumah pertama semakin terbuka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan baru berupa perpanjangan masa cicilan rumah subsidi dari sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi hingga 30 tahun.

“Selama puluhan tahun cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun. Sekarang kita naikkan menjadi 30 tahun supaya cicilan rakyat lebih ringan,” ujar Maruarar.

Program tiga juta rumah dirancang untuk menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Selama ini, kebutuhan rumah di Indonesia masih lebih besar dibandingkan jumlah rumah yang tersedia, sehingga banyak masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong pembangunan rumah subsidi secara masif dengan melibatkan pemerintah daerah, pengembang, serta lembaga pembiayaan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kualitas hunian yang dibangun.

Dukungan terhadap rencana perpanjangan tenor kredit juga datang dari sektor keuangan negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan bagi masyarakat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Melalui berbagai kebijakan yang terus diperkuat, termasuk rencana perpanjangan tenor kredit hingga 30 tahun, pemerintah berharap program tiga juta rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Program ini diharapkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Oleh: Fahmi Alfarizi )*
Ketegangan geopolitik global kembali menjadi perhatian dunia ketika konflik di kawasan Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak mentah internasional. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi di banyak negara. Sejarah menunjukkan bahwa setiap eskalasi konflik di wilayah penghasil energi dunia hampir selalu berimbas pada volatilitas harga minyak. Dalam kondisi seperti ini, banyak negara menghadapi tekanan serius terhadap stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat. Namun di tengah dinamika tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat dalam menjaga stabilitas harga energi domestik.
Di tengah dinamika global tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan energi nasional tetap berada pada level yang aman. Cadangan bahan bakar minyak maupun elpiji dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah terus memperkuat sistem distribusi energi agar pasokan tetap merata hingga ke berbagai wilayah. Stabilitas logistik energi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam mengelola sektor strategis ini. Ketika distribusi berjalan lancar dan stok terjaga, potensi gejolak harga di tingkat domestik dapat diminimalkan.
Selain memastikan pasokan tetap stabil, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga harga bahan bakar minyak subsidi agar tetap terkendali. Stabilitas harga BBM subsidi merupakan bagian penting dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Energi memiliki peran strategis dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari transportasi hingga sektor produksi. Jika harga bahan bakar meningkat tajam, dampaknya akan merambat pada berbagai komponen biaya kehidupan. Oleh karena itu, menjaga harga BBM subsidi tetap stabil menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
Sementara itu, mekanisme pasar tetap diberlakukan bagi bahan bakar non-subsidi sebagai bagian dari tata kelola energi yang lebih efisien. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penyesuaian harga sesuai dinamika pasar global tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap anggaran negara. Kebijakan diferensiasi tersebut menunjukkan keseimbangan antara perlindungan sosial dan disiplin fiskal. Subsidi energi tetap diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat ketahanan fiskal negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan bahan bakar minyak nasional tetap berada dalam kondisi aman meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan tajam. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan pasokan energi tetap terjaga dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Lonjakan harga minyak global yang melampaui asumsi dasar dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar per barel memang menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara. Akan tetapi, pemerintah memandang situasi tersebut sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sektor energi nasional. Agenda besar menuju swasembada energi kembali dipertegas sebagai fondasi jangka panjang untuk menghadapi ketidakpastian global.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menaruh perhatian besar pada penguatan bauran energi nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati. Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan implementasi biodiesel dengan tingkat campuran yang semakin tinggi, termasuk program B50 yang menggabungkan bahan bakar nabati hingga 50 persen. Selain biodiesel, pemerintah juga mempersiapkan pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol melalui program E20. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, tetapi juga memperkuat pemanfaatan potensi energi domestik. Transformasi energi tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi nasional.
Harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan meskipun konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak dunia. Penegasan tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap kekuatan fundamental ekonomi nasional. Stabilitas makroekonomi Indonesia dinilai cukup solid untuk menghadapi tekanan eksternal. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan terhadap kekuatan ekonomi domestik menjadi faktor penting dalam menjaga optimisme publik.
Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi nasional. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan konsumsi domestik yang stabil serta sektor produksi yang terus berkembang. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah pengawasan untuk memastikan kebijakan energi berjalan sesuai tujuan, dan penguatan tata kelola distribusi energi juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar domestik.
Gejolak geopolitik global yang dipicu konflik Timur Tengah menjadi ujian bagi ketahanan energi banyak negara. Lonjakan harga minyak dunia dapat memicu tekanan ekonomi jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Indonesia menunjukkan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan cadangan energi, stabilitas distribusi, serta percepatan transformasi menuju kemandirian energi. Komitmen menjaga harga BBM subsidi tetap terkendali menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi ekonomi yang kuat serta arah kebijakan energi yang semakin jelas, Indonesia mampu menghadapi dunia yang bergejolak tanpa kehilangan stabilitas di dalam negeri.
)* Analis Kebijakan Energi Nasional.