Perlindungan Warga Sipil Jadi Komitmen Negara Menjaga Papua Tetap Aman

Oleh: Yohanis Kambuaya*

Peristiwa yang menimpa Abraham Franklin Delano Kambu, seorang pegawai honorer Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrauw, menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak tentang pentingnya menjaga keselamatan warga sipil di Papua. Pemuda berusia 22 tahun tersebut meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Distrik Fef setelah diduga menjadi korban serangan kelompok bersenjata di wilayah Kampung Banfot. Kejadian ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang mengenalnya. Namun di balik peristiwa tersebut, terdapat pesan kuat mengenai pentingnya memperkuat perlindungan terhadap masyarakat serta meneguhkan komitmen negara dalam menjaga keamanan wilayah Papua.

Masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang damai, stabil, dan penuh harapan. Aktivitas sosial, pelayanan pemerintahan, serta kegiatan ekonomi yang berjalan dengan baik merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat di berbagai wilayah. Oleh karena itu, setiap gangguan keamanan yang mengancam keselamatan warga harus ditangani secara serius melalui langkah-langkah yang terukur dan profesional. Perlindungan terhadap masyarakat sipil merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa seluruh warga dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

Kapolres Tambrauw AKBP Praja Gandha Wiratama menyampaikan bahwa pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna mengungkap peristiwa yang terjadi serta memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga. Penegakan hukum yang profesional menjadi langkah penting untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan yang mengancam keselamatan warga tidak akan dibiarkan tanpa proses hukum. Upaya tersebut juga menunjukkan komitmen aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kehadiran negara melalui aparat TNI dan Polri tetap menjadi faktor penting dalam menjaga situasi keamanan. Patroli dan pengawasan terus ditingkatkan di sejumlah wilayah guna memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara produktif.

Dukungan masyarakat terhadap terciptanya situasi yang kondusif juga menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan serta mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Papua dikenal memiliki kekayaan budaya yang menjunjung tinggi solidaritas sosial. Nilai tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

Peristiwa yang menimpa Abraham Franklin Delano Kambu juga memperlihatkan kuatnya solidaritas masyarakat Papua. Kehadiran keluarga, kerabat, dan masyarakat yang menyambut kepulangan jenazah almarhum di Sorong menunjukkan rasa kebersamaan yang sangat kuat. Solidaritas tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Papua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai seperti ini merupakan fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam mempercepat kemajuan daerah. Program-program tersebut diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Papua untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerahnya.

Stabilitas keamanan menjadi faktor penting agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Tanpa kondisi yang aman dan kondusif, berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Komitmen negara untuk melindungi masyarakat Papua terus ditunjukkan melalui berbagai langkah nyata, mulai dari penguatan pengamanan wilayah hingga peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta menjaga stabilitas wilayah menjadi landasan penting dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.

Melalui sinergi yang kuat antara seluruh elemen bangsa, Papua memiliki peluang besar untuk terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Kehidupan masyarakat yang aman, pembangunan yang berkelanjutan, serta persatuan nasional yang kokoh menjadi harapan bersama yang terus diperjuangkan. Dengan komitmen tersebut, Papua dapat terus melangkah maju sebagai bagian penting dari Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Akademisi dan Pemerhati Sosial Papua*

Penguatan Keamanan Papua Diperkuat untuk Melindungi Warga Sipil

PAPUA – Komitmen negara dalam melindungi masyarakat sipil di Papua terus diperkuat melalui sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya tersebut menjadi semakin penting setelah peristiwa yang menimpa Abraham Franklin Delano Kambu, seorang pegawai honorer Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrauw, yang meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Distrik Fef di wilayah Kampung Banfot. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.

Masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan stabil agar dapat menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi secara produktif. Oleh karena itu, berbagai langkah pengamanan terus dilakukan untuk memastikan warga dapat beraktivitas dengan tenang serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari negara.

Kapolres Tambrauw AKBP Praja Gandha Wiratama menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas setiap peristiwa yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum yang profesional merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan peristiwa ini dapat terungkap dengan jelas sekaligus menjaga situasi keamanan masyarakat tetap kondusif,” ujar Praja Gandha Wiratama.

Di sisi lain, langkah tegas aparat keamanan juga terlihat dari keberhasilan Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz dalam menangkap Philip Kobak yang diketahui merupakan komandan Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Kodap XVI Yahukimo. Penangkapan tersebut dinilai sebagai bagian penting dari upaya menjaga keamanan masyarakat serta menegaskan kehadiran negara dalam melindungi warga dari ancaman kelompok bersenjata.

Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa tersangka sempat berusaha melarikan diri ketika mengetahui keberadaan aparat. Namun setelah dilakukan pengejaran dan penyisiran di wilayah Dekai, aparat akhirnya berhasil mengamankan tersangka.

“Saat mengetahui keberadaan aparat, tersangka sempat meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke arah hutan. Setelah dilakukan penyisiran, tersangka akhirnya berhasil diamankan pada,” jelas Yusuf Sutejo.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas Papua.

“Warga sipil yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman,” ujar Noor Azhari.

Melalui kerja sama yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat, stabilitas Papua diharapkan terus terjaga. Kondisi keamanan yang kondusif akan membuka ruang lebih luas bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.

Ketegasan Negara Menindak OPM Demi Menjaga Ketenteraman Masyarakat Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Ketegasan aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan komitmen negara dalam melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan. Penangkapan Philip Kobak yang diketahui merupakan komandan OPM wilayah Kodap XVI Yahukimo oleh Satgas Operasi Damai Cartenz menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara aman. Langkah tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Keberhasilan aparat dalam mengamankan pelaku terjadi setelah tim melakukan deteksi terhadap keberadaan tersangka di wilayah Dekai, Kabupaten Yahukimo. Ketika aparat mendekati lokasi, pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan meninggalkan kendaraan dan masuk ke area hutan. Namun berkat kerja cepat dan koordinasi yang solid, aparat akhirnya berhasil melakukan penangkapan setelah proses penyisiran yang terukur. Operasi tersebut memperlihatkan profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas serta komitmen kuat negara untuk menjaga keamanan masyarakat Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah aparat memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka di kawasan pertigaan Jalan Jhon Banua, Dekai. Ia menyampaikan bahwa aparat segera melakukan pengejaran ketika pelaku mencoba melarikan diri menuju kawasan Gereja Kali Brasa sebelum akhirnya berhasil diamankan pada sore hari setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya aparat dalam menegakkan hukum sekaligus memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa ancaman kekerasan.

Setelah pelaku berhasil diamankan, aparat keamanan melakukan penggeledahan di rumah tersangka serta sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata tersebut. Dari proses tersebut, aparat menemukan berbagai barang bukti yang diduga digunakan dalam berbagai aktivitas kekerasan. Barang bukti yang diamankan antara lain amunisi berbagai kaliber, senjata tajam, serta perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan kegiatan kelompok tersebut.

Dalam keterangannya, Kombes Pol Yusuf Sutejo juga menyampaikan bahwa tersangka diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, termasuk kasus pembacokan terhadap seorang warga pada Januari 2026 serta pembakaran fasilitas pendidikan SMK Negeri 2 Dekai pada Februari 2026. Ia menegaskan bahwa aparat akan terus mengembangkan penyelidikan guna memastikan seluruh jaringan yang terlibat dapat diungkap sehingga keamanan masyarakat dapat semakin terjamin.

Langkah tegas aparat keamanan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap warga sipil. Stabilitas keamanan menjadi faktor penting bagi masyarakat Papua agar dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Ketika keamanan terjaga, masyarakat dapat bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan penuh optimisme.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia, Noor Azhari menilai bahwa tindakan tegas aparat merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ia menyampaikan bahwa warga sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan jaminan keamanan dari negara. Menurutnya, tindakan kekerasan yang menyasar warga sipil tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak secara tegas agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas.

Lebih lanjut, Noor Azhari menegaskan bahwa keberhasilan aparat keamanan dalam menindak pelaku kekerasan menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat Papua. Ia menilai langkah tersebut juga memberikan rasa percaya diri bagi masyarakat bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan masyarakat dapat hidup dengan aman.

Ketegasan pemerintah dalam menindak kelompok bersenjata juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan di Papua. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong berbagai program pembangunan di wilayah tersebut, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Seluruh program tersebut memerlukan situasi keamanan yang stabil agar dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, langkah tegas aparat keamanan terhadap kelompok yang melakukan kekerasan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menciptakan Papua yang aman dan sejahtera. Keamanan yang terjaga akan membuka ruang bagi masyarakat untuk berkembang, memperkuat aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang konsisten juga memperlihatkan bahwa negara memiliki komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan serta melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah melalui aparat keamanan terus bekerja secara profesional dan terukur untuk memastikan bahwa ancaman terhadap masyarakat dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat stabilitas di Papua. Dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah serta memastikan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat serta profesionalitas aparat keamanan, Papua diharapkan terus bergerak menuju masa depan yang aman, damai, dan sejahtera. Ketegasan negara dalam menindak kelompok yang melakukan kekerasan merupakan wujud nyata perlindungan terhadap masyarakat sekaligus bukti bahwa pemerintah hadir untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Masyarakat Dukung Penegakan Hukum Tegas terhadap OPM di Papua

YAHUKIMO – Upaya aparat keamanan dalam menindak kelompok bersenjata di Papua kembali menunjukkan hasil nyata. Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Philip Kobak yang diketahui merupakan komandan Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Kodap XVI Yahukimo dan diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut. Keberhasilan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata.

Penangkapan ini dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga keamanan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen negara untuk melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata.

“Saat mengetahui keberadaan aparat, tersangka sempat meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke arah hutan. Setelah dilakukan penyisiran, tersangka akhirnya berhasil diamankan pada pukul 16.44 WIT,” ujar Kombes Pol Yusuf Sutejo.

Penangkapan tersebut bermula dari deteksi tim Gakkum terhadap keberadaan pelaku di pertigaan Jalan Jhon Banua, Dekai. Aparat kemudian melakukan pengejaran ketika tersangka mencoba melarikan diri menuju kawasan Gereja Kali Brasa.

Setelah berhasil diamankan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka serta beberapa lokasi lain yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok bersenjata di wilayah Yahukimo. Dari hasil penggeledahan tersebut, aparat menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.

Barang bukti yang disita antara lain empat butir amunisi kaliber 5,56 mm, dua butir amunisi kaliber 9 mm, besi runcing, busur dan 31 anak panah, empat parang, tiga kapak, satu sangkur, dua pisau dapur, satu proyektil kaliber 5,56 mm, serta 45 selongsong amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm.

“Tersangka juga diduga terlibat dalam beberapa aksi kekerasan, di antaranya pembacokan terhadap Muhammad Syarif pada 11 Januari 2026 serta pembakaran SMK Negeri 2 Dekai pada 14 Februari 2026,” tegas Kombes Pol Yusuf Sutejo.

Sementara itu, meningkatnya aksi kekerasan yang menyasar warga sipil di Papua turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Serangan terhadap masyarakat sipil dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi sasaran kekerasan, terlebih mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Warga sipil, termasuk para pekerja tambang yang mencari nafkah, tidak boleh menjadi target kekerasan. Mereka bukan bagian dari konflik. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan,” ujar Noor Azhari.

Kekerasan terhadap warga sipil, menurutnya, bukan hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memunculkan ketakutan dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat di wilayah sekitar. Situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.

“Para pekerja tambang adalah masyarakat sipil yang menjalankan aktivitas ekonomi. Kekerasan terhadap mereka hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan dan menambah daftar korban dalam konflik yang berkepanjangan,” tambah Noor Azhari.

Lebih lanjut, Noor menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua. Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara aman dan bermartabat.

Pengawasan Ketat, Harga dan Stok Sembako Jelang Lebaran Dijaga Stabil

JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah kompak menggencarkan pengawasan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok (sembako) selama bulan suci Ramadan 1447 H. Instruksi mengalir dari tingkat tertinggi hingga ke lapangan pasar, demi memastikan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan tegas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait hal ini. Usai pertemuan di Istana Merdeka, beberapa waktu lalu, Menki Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas. Kita harus memastikan stok pangan dimonitor secara ketat. Sembako untuk puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Di tingkat daerah, langkah serupa dilakukan secara masif. Menteri Perdagangan Budi Santoso sempat turun langsung ke Pasar Terong, Makassar. Hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sebagian besar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kita cek langsung harga dan pasokan. Alhamdulillah, rata-rata harga masih terkendali, bahkan sebagian di bawah HET. Telur Rp30.000 per rak, ayam Rp38.000 per kilogram dari HET Rp41.000,” ujarnya.

Untuk mendukung pengawasan yang lebih responsif, Kementerian Perdagangan mengandalkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diperbarui setiap hari. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi secara cepat jika terjadi lonjakan harga di wilayah tertentu.

Di Kota Bandung, pengawasan difokuskan pada pencegahan penimbunan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya bersama kepolisian dan Bulog melakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan.

“Yang paling penting bagi kami adalah memastikan distribusi dan supply chain tidak terputus,” jelasnya.

Langkah preventif juga diambil oleh Polres Lampung Selatan. Kanit Tipidter Satreskrim Polres Lampung Selatan Ipda Deni Ardiansyah mengingatkan para pedagang agar mencatat secara rinci asal barang dan perusahaan pemasok demi memudahkan pengawasan dan pengendalian harga.

“Masih Ramadan, supaya masyarakat tidak terbebani dengan harga yang mahal,” katanya.

Sementara itu, di Palembang, Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim memastikan kondisi pangan terkendali usai turun sidak ke Pasar Lemabang.

“Harga gula, cabai, daging ayam, daging sapi, dan telur masih stabil tanpa kenaikan signifikan. Kami akan terus melakukan pengawasan rutin,” ujarnya.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, menambahkan komitmen serupa.

“Kami akan turun langsung ke pasar dan distributor. Fokus utama kami menjaga harga tetap stabil dan memastikan semua bahan pangan aman dikonsumsi,” tegasnya, seraya mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan HET yang berlaku.

Dengan sinergi lintas instansi dari pusat hingga daerah, pemerintah optimistis stabilitas harga dan stok sembako dapat terjaga sepanjang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Pemerintah Pastikan Sembako Tersedia dan Terjangkau Jelang Lebaran

JAKARTA — Pemerintah bergerak aktif memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan kebutuhan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Berbagai langkah konkret diambil, mulai dari pemantauan lapangan, operasi pasar, hingga koordinasi lintas kementerian dan daerah, demi menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan hingga puncak Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan untuk membahas kesiapan pangan nasional. Usai pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan berjalan dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Menko Pangan juga mengungkapkan langkah konkret yang telah dijalankan di lapangan.

“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan sudah meminta jajarannya untuk berkeliling ke daerah-daerah, menemui bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diberi ruang memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga untuk subsidi transportasi distribusi maupun subsidi harga langsung.

Di tingkat kementerian teknis, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemantauan berjalan intensif di berbagai wilayah.

“Kemendag terus memantau di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan bapok tetap tersedia dan harga terkendali. Kami ingin masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Lebaran dengan tenang karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Kemendag juga memaksimalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga harian secara langsung di 550 pasar pada 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Di daerah, respons serupa ditunjukkan dengan masif. Pemerintah Kota Semarang menargetkan 240 operasi pasar hingga akhir Ramadan melalui Gerakan Pangan Murah Serentak, dengan menyalurkan beras, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras kepada warga dengan harga terjangkau.

Di Sidoarjo, Bupati Subandi turun langsung sidak ke ritel modern bersama Forkopimda.

“Secara umum, ketersediaan bahan pangan di Sidoarjo dalam kondisi aman dan mencukupi. Harga sembako juga terpantau stabil tanpa ada kenaikan signifikan,” ujarnya.

Kemendag juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, karena ketersediaan stok secara nasional dalam kondisi aman. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis Lebaran 1447 H dapat dirayakan masyarakat dengan tenang dan penuh kebahagiaan.

Danantara Bidik Hunian MBR, Percepatan Program 3 Juta Rumah Makin Nyata

Jakarta- Percepatan program 3 juta rumah kian terlihat setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersedia menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan investasi ini memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo Subianto memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat.

Untuk diketahui, hunian vertical (rumah susun) rencananya dibangun di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, seluas 30 hektare. Lahan tersebut merupakan hibah dari Lippo Group kepada pemerintah untuk digunakan membangun hunian murah bagi masyarakat.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan mendukung pembiayaan pembangunan gedung-gedung hunian dan juga melibatkan BUMN karya dalam pengerjaannya. “Pertama dari pembiayaannya kita akan dukung secara full dan juga kita punya kami punya BUMN-BUMN karya yang kita bisa bergerak bekerja sama juga di dalam proyek ini,” ujar Rosan.

Rosan menuturkan, sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, dipastikan bahwa pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang.

Rosan menjelaskan, Danantara akan membangun hunian pada sebagian lahan hibah, yakni sekitar 12,8 hektare. Di lahan itu, nantinya akan dibangun 18 tower dan setiap tower rumah susun terdiri dari 32 lantai.

Rosan memperkirakan, investasi yang perlu dikucurkan oleh Danantara sebesar Rp 14-16 Triliun. “Perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai more less ya kurang lebih range-nya antara Rp 14-16 triliun,” ungkap Rosan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam program pembangunan rumah rakyat. Dukungan Danantara juga dinilai penting dalam memperkuat skema pembiayaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pembangunan rumah susun subsidi tercatat sekitar 140 ribu unit. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan melalui skema baru yang melibatkan berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, serta sektor swasta.

Dia optimis pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. “Ini kerja tim. Tanpa dukungan semua pihak, program ini tidak akan berjalan,” pungkas Ara.

Danantara Kini Garap Rumah Layak untuk Rakyat Kecil

Jakarta — Pemerintah melalui Danantara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara ketersediaan hunian yang terjangkau belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pengelolaan investasi strategis, Danantara diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam langkah awal pengembangan program tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi pembangunan menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan dilakukan untuk melihat potensi pengembangan kawasan serta kesiapan infrastruktur yang mendukung pembangunan perumahan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan.

Keterlibatan Danantara di sektor perumahan dipandang sebagai langkah penting untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Dengan kapasitas pengelolaan investasi yang besar, lembaga ini diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan dalam skala besar sehingga biaya pembangunan dapat ditekan dan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Program pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pengembang perumahan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta ruang publik yang memadai.

Dukungan terhadap pengembangan hunian rakyat juga datang dari kementerian yang menangani sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sekaligus menekan backlog perumahan yang terus meningkat.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.” tegas Sirait.

Dalam jangka panjang, penguatan investasi di sektor perumahan melalui Danantara diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

⁠Masuk Board of Peace, Indonesia Pilih Perjuangan Diplomasi dari Dalam

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan membawa Indonesia resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).

Keputusan strategis tersebut bertujuan untuk mengawal stabilitas serta rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, Palestina, langsung dari meja perundingan internasional.

Melalui keterlibatan aktif di lembaga rintisan Amerika Serikat itu, Indonesia berkomitmen memastikan hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan manifestasi strategi diplomasi proaktif.

“Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within,” katanya.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi.

“Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” tegasnya.

Visi serupa melandasi pandangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Ia menyebut BoP sebagai satu-satunya forum konkret saat ini untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.

“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.

Ia menekankan agar publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menghakimi hasilnya.

“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya.

“Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.

Melengkapi perspektif tersebut, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan itu sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan diplomasi global.

“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addressing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat,” jelas Subhan.

Ia menekankan bahwa keanggotaan tersebut bukanlah aliansi militer yang mengikat kedaulatan negara.

“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” pungkasnya.

Melalui posisi itu, Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina secara langsung di jantung pengambilan keputusan. (*)

Langkah Presiden Prabowo di Board of Peace Buka Peluang Perdamaian Dunia

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss.

Langkah strategis tersebut menandai era baru peran aktif Indonesia dalam mewujudkan stabilitas global, terutama dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui jalur formal internasional.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi mendalam dengan para pemimpin dunia.

Beliau menyebut Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within untuk memperjuangkan keadilan dari dalam sistem.

“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (05/03/2026).

Muhadjir menambahkan bahwa komitmen terhadap solusi dua negara tetap menjadi kompas utama.

“Tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan bahwa pemerintah mengedepankan dialog daripada konfrontasi fisik.

Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, ia meyakini efektivitas diplomasi dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron dengan optimis.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melihat keanggotaan Indonesia di BoP sebagai instrumen vital untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.

Ia menilai posisi Indonesia sangat tawar dalam menekan kekuatan besar agar menghentikan kekerasan.

“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelas Yahya.

Partisipasi Indonesia dalam BoP mencakup kesiapan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta peran sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Mandat tersebut memperkuat fokus pada rekonstruksi Gaza dan penghentian kekerasan secara permanen.

Keterlibatan itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa suara kemanusiaan ke meja perundingan tertinggi dunia demi mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan damai. (*)