Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah. Di tengah masih adanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, gagasan Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya dirancang untuk membuka pintu pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga menghilangkan berbagai hambatan struktural yang selama ini membuat sebagian anak tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Sekolah Rakyat membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan model pendidikan konvensional. Jika selama ini akses pendidikan seringkali bergantung pada kemampuan ekonomi, lokasi geografis, dan prosedur administratif yang tidak sederhana, maka Sekolah Rakyat justru hadir dengan konsep jemput bola. Pemerintah tidak menunggu calon peserta didik mendaftar, melainkan aktif melakukan penjangkauan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran seperti sekolah pada umumnya. Pendekatan yang digunakan adalah penjangkauan langsung kepada masyarakat, terutama kelompok miskin ekstrem dan rentan. Dengan demikian, anak-anak yang selama ini tidak terjangkau sistem pendidikan formal dapat diidentifikasi dan difasilitasi untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pendekatan ini menjadi signifikan karena salah satu persoalan utama dalam pendidikan adalah tidak semua keluarga memiliki informasi, kemampuan, atau kepercayaan diri untuk mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, pekerjaan orang tua, hingga kondisi sosial membuat anak-anak justru tidak tersentuh oleh sistem pendidikan. Oleh karena itu, metode penjangkauan langsung dinilai lebih efektif untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.

Selain itu, Kementerian Sosial juga mulai mempersiapkan penjangkauan siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya sekadar wacana, melainkan sudah memasuki tahap implementasi yang lebih konkret. Proses penjangkauan tersebut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pendamping sosial, untuk memastikan data calon peserta didik benar-benar akurat dan tepat sasaran.

Kementerian Sosial menargetkan percepatan pelaksanaan program ini dengan mulai melakukan identifikasi dan pendataan calon siswa sejak dini. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal sejak awal tahun ajaran. Dengan sistem yang lebih proaktif, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang terlewat dari akses pendidikan.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap Sekolah Rakyat juga mulai menguat. Anggota DPRD Berau, Thamrin, mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis yang patut didukung bersama.

Thamrin juga berpandangan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan di lapangan, mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan. Dengan kolaborasi yang baik, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi ketimpangan pendidikan.

Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi juga kualitas pendidikan. Program ini diharapkan mampu menghadirkan standar pembelajaran yang baik, tenaga pendidik yang kompeten, serta lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga memperoleh pendidikan yang benar-benar bermutu.

Konsep pendidikan tanpa hambatan yang diusung Sekolah Rakyat juga mencakup pengurangan beban biaya bagi keluarga. Selama ini, biaya pendidikan sering menjadi alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya intervensi dari pemerintah, hambatan ini diharapkan dapat diminimalisir, sehingga pendidikan menjadi hak yang benar-benar dapat dinikmati oleh semua anak.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi program ini tetap perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses penjangkauan benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Tanpa sistem pendataan yang akurat dan koordinasi yang baik, program ini berpotensi tidak tepat sasaran. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Di sisi lain, perubahan paradigma juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Oleh karena itu, selain menyediakan akses, pemerintah juga terusmelakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Sekolah Rakyat merupakan langkah progresif dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan proaktif, program ini berpotensi menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik dalam dunia pendidikan, seperti ketimpangan akses dan tingginya angka putus sekolah. Lebih dari itu, Sekolah Rakyat juga mencerminkan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Jika dijalankan dengan konsisten dan didukung oleh semua pihak, Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu tanpa hambatan. Program ini bukan hanya tentang membuka sekolah baru, tetapi tentang membuka harapan baru bagi jutaan anak Indonesia yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan. Dengan demikian, cita-cita menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah keniscayaan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Garvin Reviano )*

Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang selama ini kerap berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil, kelompok pekerja informal, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, sering kali menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara optimal. Dalam konteks inilah, Sekolah Rakyat menjadi jawaban konkret atas kebutuhan akan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

Konsep Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membawa semangat pemerataan kualitas pendidikan. Ia dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit tersentuh oleh layanan pendidikan formal yang ideal. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, Sekolah Rakyat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal untuk mendapatkan pendidikan yang tidak hanya layak, tetapi juga relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan Sekolah Rakyat akan mendapatkan pembelajaran terbaik melalui dukungan guru-guru berkualitas. Para pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu memahami latar belakang sosial dan ekonomi siswa, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi setiap anak secara optimal.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Selama ini, kesenjangan pendidikan masih menjadi tantangan yang nyata, di mana akses terhadap sekolah berkualitas sering kali bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, negara menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ini adalah langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul yang menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Selain aspek akses, Sekolah Rakyat juga menekankan pada kualitas pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan dirancang agar tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, keterampilan hidup, dan literasi dasar yang esensial. Anak-anak diajak untuk belajar secara aktif, kreatif, dan kritis, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga mampu mengolah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini sangat relevan bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang sejak dini sudah akrab dengan dinamika kehidupan yang menuntut kemandirian dan ketangguhan.

Peran guru dalam Sekolah Rakyat juga menjadi kunci keberhasilan. Para pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami latar belakang sosial-ekonomi siswa. Dengan pendekatan yang lebih humanis, guru dapat membangun hubungan yang kuat dengan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Hal ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak, yang sering kali tergerus oleh stigma sosial atau keterbatasan ekonomi yang mereka alami.

Tidak kalah penting, Sekolah Rakyat juga mendorong keterlibatan komunitas. Orang tua, masyarakat sekitar, hingga pelaku usaha lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan ini. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi menjadi gerakan bersama. Bagi keluarga pekerja informal, keterlibatan ini juga memberikan ruang untuk berkontribusi tanpa harus terbebani secara finansial. Mereka dapat berbagi pengalaman, keterampilan, atau bahkan nilai-nilai kehidupan yang justru sangat berharga bagi proses pendidikan anak.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi besar dalam membangun kualitas SDM Indonesia. Dengan kata lain, investasi pada pendidikan melalui Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

Dalam jangka panjang, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Pendidikan yang berkualitas akan membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Ketika anak-anak dari keluarga pekerja informal mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan, maka mobilitas sosial menjadi lebih mungkin terjadi. Ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu, implementasi Sekolah Rakyat memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran, kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan yang efektif agar program ini berjalan sesuai tujuan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyambut dan mendukung keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan keadilan sosial.

Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia membawa harapan bahwa tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. Bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal, Sekolah Rakyat adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah, tempat di mana mimpi dapat tumbuh, potensi dapat berkembang, dan harapan dapat diwujudkan.

)* Pengamat Isu Sosial

Jakarta – Program Sekolah Rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif, tidak hanya pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan budaya literasi bagi siswa.

Pembekalan bela diri diberikan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan kepercayaan diri, sementara perpustakaan 24 jam memperluas akses belajar dan minat baca. Upaya ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang bermutu dan inklusif bagi anak-anak Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan siswa Sekolah Rakyat akan diberikan pembekalan seni bela diri sebagai bagian dari penguatan karakter. Mereka akan dilatih karate secara langsung oleh personel Brimob Polri.

“Tentu ini adalah satu hal yang kita butuhkan, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter di Sekolah Rakyat. Dengan harapan anak-anak memiliki semangat untuk berprestasi, kemudian memperkuat sportivitas, kejujuran, lebih percaya diri,” kata Saifullah.

Lebih lanjut, Saifullah menyampaikan pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi membaca para siswa melalui penyediaan perpustakaan modern di setiap Sekolah Rakyat.

“Perpustakaan ini adalah ujung tombak bagi Sekolah Rakyat. Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita ingin setiap Sekolah Rakyat memiliki perpustakaan modern yang dikelola dengan baik dan dilengkapi buku-buku terverifikasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan bangunan permanen Sekolah Rakyat akan dilengkapi perpustakaan berkonsep modern yang beroperasi selama 24 jam. Fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswa, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum dan pelajar dari sekolah lain dengan pengaturan jadwal tertentu

“Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang alternatif bagi siswa untuk beraktivitas secara positif. Maka itu ke depan perpustakaan ini tidak hanya untuk siswa Sekolah Rakyat, tetapi juga bisa diakses masyarakat umum dan sekolah lain dengan pengaturan yang baik,” jelas Saifullah.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Aminudin Aziz menyampaikan pihaknya telah mendistribusikan buku ke perpustakaan Sekolah Rakyat dengan rincian 1.500 buku untuk jenjang SD, 1.500 buku untuk jenjang SMP dan 1.000 buku untuk tingkat SMA.

“Nanti di sekolah rakyat yang gedung permanen akan kita tingkatkan lagi sesuai dengan kondisi. Intinya adalah pada kebutuhan buku yang sesuai keinginan siswa,” tuturnya.

Dengan berbagai penguatan tersebut, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan budaya literasi yang baik. Sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pengelolaan investasi nasional melalui berbagai program prioritas yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam meredam dampak dinamika global, sekaligus memastikan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang. Salah satu implementasi konkret terlihat melalui penguatan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggelar kunjungan jurnalistik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat publikasi serta memberikan gambaran langsung mengenai pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan.

Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk memastikan transparansi informasi kepada publik.

“Jika pada awal peluncuran masih dalam tahap persiapan, kini Sekolah Rakyat sudah menerima siswa dan menjalankan proses pembelajaran secara aktif. Kami ingin memastikan publik mendapatkan informasi yang komprehensif, termasuk pengalaman langsung dari siswa, guru, hingga orang tua,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi sosial pemerintah yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Sejak diluncurkan pada 14 Juli 2025, program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta pengembangan keterampilan vokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kemkomdigi juga memfasilitasi dialog antara jurnalis dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, guna memperoleh perspektif menyeluruh terkait implementasi program di lapangan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses internet yang menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran digital.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data terpadu.

“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa proses penjangkauan calon siswa harus berjalan transparan dan akuntabel, sehingga bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi kelompok desil terbawah.

Dari sisi kualitas pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq memastikan dukungan penuh terhadap peningkatan mutu pembelajaran.

“Sekolah Rakyat hadir ditopang oleh guru-guru yang berkualitas agar anak-anak mendapat pembelajaran terbaik,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan melalui unit pelaksana teknis di daerah agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

“Kami memastikan program ini berjalan dengan sinergi antar pemerintah yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita,” jelasnya.

Melalui penguatan program seperti Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan investasi nasional tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi semata, tetapi juga pada pembangunan manusia. Upaya ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam menghadapi ketidakpastian global sekaligus mendorong percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

(*/rls)

Jakarta – Komitmen terhadap perlindungan anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mengusung prinsip Kids First, kebijakan ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak.

PP TUNAS menjadi landasan penting dalam memperkuat kewajiban platform digital, mulai dari moderasi konten, perlindungan data pengguna, hingga mitigasi risiko yang dapat berdampak pada anak. Pemerintah menilai kepatuhan platform merupakan kunci dalam menjaga ruang digital dari berbagai ancaman seperti disinformasi, eksploitasi, dan pelanggaran privasi, yang berpotensi merugikan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang mengancam keselamatan anak di ruang digital.

“Penegakan aturan ini menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama, sehingga ruang digital benar-benar aman dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Ia juga menekankan kewajiban seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melaporkan asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu tiga bulan.

“Seluruh platform wajib memenuhi ketentuan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan pengguna, khususnya anak,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, delapan platform digital besar menjadi fokus implementasi kebijakan ini. Pemerintah mencatat sebagian besar platform telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Namun demikian, pemerintah tetap menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang tidak patuh, mulai dari teguran administratif hingga penghentian akses.

“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap platform yang mengabaikan kewajiban atau melanggar hukum,” tegas Meutya Hafid.

Penguatan pengawasan juga dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan bahwa koordinasi terus diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan.

“Kami memastikan setiap pelanggaran dapat ditindak secara cepat dan tepat demi menjaga keamanan ruang digital, khususnya bagi anak-anak,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mengedepankan pembinaan kepada platform digital agar terus meningkatkan sistem perlindungan pengguna. Upaya ini diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat guna membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif.

Dukungan publik terhadap kebijakan Kids First menjadi sinyal positif bagi keberhasilan implementasi PP TUNAS. Pemerintah optimistis bahwa melalui kolaborasi yang kuat antara regulator, platform, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan ruang digital yang berkeadilan, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam melindungi anak di ruang digital melalui penegakan tegas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pendekatan tanpa kompromi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut mendorong percepatan kepatuhan seluruh platform digital terhadap regulasi tersebut. Anggota KPAI, Kawiyan, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan.

“Kepada platform-platform yang saat ini masih dalam kategori belum patuh dan patuh sebagian, KPAI mendorong percepatan langkah konkret untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam PP Tunas. Perlindungan di ranah digital bagi anak-anak Indonesia tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Menurut Kawiyan, komitmen platform perlu diwujudkan melalui penguatan moderasi konten, perlindungan data pribadi anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang cepat, transparan, dan ramah anak. Ia juga menilai bahwa penegakan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan langkah penting untuk memastikan tanggung jawab platform berjalan optimal.

“Penegakan hukum adalah langkah yang tepat dan perlu didukung agar platform digital semakin bertanggung jawab dalam melindungi anak,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemantauan intensif terhadap tingkat kepatuhan berbagai platform digital sejak kebijakan ini diberlakukan. Sejumlah platform global telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan memenuhi ketentuan yang ada, sementara lainnya tengah melakukan penyesuaian secara bertahap sebagai bentuk komitmen terhadap regulasi nasional.

Pendekatan tegas pemerintah mencerminkan keseriusan dalam membangun ruang digital yang aman bagi generasi muda. Penegakan aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya standar baru dalam tata kelola platform digital yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan anak.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan penyelenggara platform digital, upaya ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan anak adalah prioritas bersama yang harus dijaga secara konsisten di era digital.

Oleh: Alexander Royce*)

Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruangsiber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anakpada perundungan siber, pornografi, penipuan digital, hingga adiksi media sosial.

Dalam konteks situasi terkini, kebijakan ini semakin relevan setelah pemerintah mulaimenunjukkan hasil konkret dari implementasinya, termasuk kepatuhan sejumlah platform global terhadap batas usia minimum pengguna. TikTok, misalnya, telah menetapkan usia minimum 16 tahun dan menonaktifkan sekitar 780 ribu akun anak di bawah usia tersebut di Indonesia.

Langkah yang ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menunjukkan wajahnegara yang kuat namun tetap humanis. Semangat utama PP TUNAS bukanlah membatasi anakdari teknologi, melainkan memastikan ruang digital menjadi safe space yang sehat bagi tumbuhkembang mereka. Pemerintah terlihat konsisten menempatkan pelindungan anak sebagaiprioritas, sekaligus mendorong platform digital untuk bertanggung jawab atas ekosistem yang mereka bangun.

Dalam perkembangan terbaru, pendekatan tegas namun kolaboratif yang dipimpin Meutya mulaimembuahkan hasil dengan adanya komitmen kepatuhan dari platform besar. Ini menjadi sinyalpenting bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaga masa depan generasi muda.

Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Kemendukbangga)/BKKBN, Rizky Fauzia melihat PP TUNAS sebagai instrumen yang memperkuat posisi keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Perspektif ini penting, sebab ancaman di ruang digital sering kali masuk melalui celah pengawasan yang lemah di rumah. Rizky menekankan bahwa aturan ini membantu orang tua memastikan anak tetap amandari berbagai kejahatan digital, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengasuhan di era digital tidak cukup hanya dengan membatasi gawai, tetapi juga membangun literasi digital dan kedekatan emosional.

Lebih jauh, penekanan Rizky mengenai tingginya intensitas penggunaan internet anak—yang dalam sejumlah studi mencapai rata-rata tujuh jam per hari—membuat PP TUNAS semakinterasa urgensinya. Waktu yang begitu panjang di ruang digital berpotensi menggeser waktubelajar, istirahat, dan interaksi sosial di dunia nyata. Karena itu, kebijakan pemerintah patutdibaca sebagai bentuk intervensi yang progresif: bukan anti-teknologi, melainkan menata ulangkeseimbangan antara kehidupan digital dan perkembangan psikososial anak. Negara memberipagar, keluarga mengisi nilai, dan platform menjalankan tanggung jawabnya. Kombinasi tigaunsur ini menjadi fondasi penting bagi ekosistem digital nasional yang lebih sehat.

Pandangan dari KPAI melalui Komisioner Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, memberi lapisan penguatan yang tidak kalah strategis. Ia menekankan bahwaimplementasi PP TUNAS harus konsisten, tidak boleh berhenti pada euforia peluncuran regulasiatau kepatuhan simbolik dari platform. Pendapat ini sangat relevan, karena tantangan utamakebijakan digital memang terletak pada pengawasan berkelanjutan. Konsistensi implementasiakan menentukan apakah PP TUNAS benar-benar menjadi instrumen perlindungan atau hanyasekadar norma administratif. Penekanan Kawiyan memperlihatkan bahwa pemerintah telahmeletakkan fondasi yang benar, regulasi yang jelas, pengawasan yang mulai berjalan, sertaketerlibatan lembaga independen untuk memastikan arah kebijakan tetap berada di jalurkepentingan terbaik anak.

Situasi terkini juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan ini mendapat respons positif darimasyarakat luas. Dukungan publik tumbuh karena keresahan orang tua terhadap bahaya media sosial semakin nyata. Dari eksploitasi data pribadi hingga algoritma yang mendorong kontenadiktif, ancaman terhadap anak kini tidak lagi bersifat abstrak. Dalam konteks ini, PP TUNAS adalah bentuk strong state intervention yang justru dibutuhkan untuk menciptakan safe digital citizenship sejak dini. Negara yang kuat bukan negara yang represif, melainkan negara yang mampu memberi rasa aman bagi kelompok paling rentan.

Yang membuat kebijakan ini menarik adalah pemerintah sedang membangun tata kelola digital yang berpusat pada manusia. Di tengah kritik global terhadap platform teknologi yang seringmengabaikan dampak sosial, Indonesia justru mengambil posisi progresif dengan menempatkananak sebagai prioritas utama. Transformasi digital nasional tidak hanya bicara soal ekonomi, kecerdasan buatan, atau infrastruktur, tetapi juga kualitas generasi yang akan hidup di dalamnya.

PP TUNAS memperlihatkan bahwa keberpihakan pemerintah pada masa depan anak tidakberhenti pada slogan. Dengan kepemimpinan yang tegas, dukungan keluarga yang diperkuat, serta pengawasan lembaga perlindungan anak yang konsisten, Indonesia sedang menata ruangdigital yang lebih aman, sehat, dan beradab. Langkah ini layak diapresiasi sebagai wujud nyatapemerintahan yang hadir melindungi generasi penerus bangsa, sekaligus memastikan bahwakemajuan teknologi berjalan seiring dengan misi besar menuju Indonesia Emas 2045.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Muhammad Nanda

Governing the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola PenyelenggaraanSistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandaibabak baru dalam afirmasi otoritas negara di ruang digital. Regulasi ini tidak hanya menjadiinstrumen hukum, tetapi juga refleksi kesadaran negara bahwa ruang digital bukanlah wilayah netral, melainkan arena dengan dinamika kompleks yang dapat memengaruhi tumbuh kembanganak secara signifikan. Dalam konteks ini, negara mengambil posisi strategis sebagai pengatursekaligus pelindung, memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendaliyang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Urgensi PP TUNAS tidak dapat dilepaskan dari fakta tingginya intensitas penggunaan internet oleh anak-anak Indonesia. Data menunjukkan bahwa mayoritas anak mengakses internet setiaphari dengan durasi yang cukup panjang, bahkan mencapai rata-rata tujuh jam per hari. Kondisiini mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak, menggantikan sebagian besar interaksi di dunia nyata. Namun, di balik kemudahan aksestersebut, tersembunyi berbagai risiko serius seperti paparan konten tidak layak, perundungansiber, penipuan daring, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologisdan sosial anak. Dalam situasi ini, intervensi negara melalui regulasi menjadi keniscayaan untukmenyeimbangkan antara hak akses dan kebutuhan perlindungan.

Pandangan Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, memperkuat argumen bahwa PP TUNAS merupakan langkah strategis dalam menunda paparan risiko besar yang belum mampudihadapi anak-anak. Ia menilai bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan yang berada dalam ekosistem digital yang belum ramah bagi mereka. Perspektif ini penting untuk menegaskan bahwa pendekatanregulasi tidak semata-mata represif, tetapi bersifat preventif dan adaptif terhadap tantanganzaman. Dalam hal ini, negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjaganilai-nilai sosial yang berupaya memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam koridorkemanusiaan.

Lebih jauh, implementasi PP TUNAS melalui kebijakan turunan seperti pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan adanya langkah konkret dalammengoperasionalkan regulasi. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengatur ritmeinteraksi anak dengan teknologi, sehingga tidak terjadi eksposur berlebihan yang berpotensimerugikan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan struktural. Tantangan seperti pemalsuan usia, penggunaan akun milik orang lain, hingga migrasi ke platform lain menjadi indikasi bahwa regulasi perlu diimbangi dengan strategikultural dan edukatif.

Dalam konteks ini, peran keluarga menjadi sangat krusial. Pranata Humas Ahli Muda Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RizkyFauzia menegaskan bahwa PP TUNAS harus dipandang sebagai alat bantu bagi orang tua dalammelindungi anak dari berbagai kejahatan digital. Keluarga tidak lagi dapat bersikap pasif dalammenghadapi transformasi digital, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam memberikanpendampingan dan pengawasan. Memberikan akses teknologi tanpa kontrol yang memadai samahalnya dengan membiarkan anak berada di ruang publik tanpa perlindungan. Oleh karena itu, literasi digital keluarga menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan implementasikebijakan ini.

Selain keluarga, institusi pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru. Sekolah tidak dapat lagi bersikap netral terhadap isu digital, melainkan harus aktif membekalianak dengan kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, serta menjaga diri di ruangdigital. Pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanyasebagai pengetahuan tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhanzaman. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga individuyang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan digitalnya.

Di sisi lain, keterlibatan platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ini juga menjadiindikator penting keberhasilan governing the platforms. Kepatuhan platform global terhadap PP TUNAS menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki daya tawar yang signifikan dalammengatur ruang digital. Langkah salah satu platform besar seperti TikTok yang menonaktifkanratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun mencerminkan adanya keseriusan dalammenyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa platform digital tidak dapat lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, khususnya anak-anak.

Pada akhirnya, PP TUNAS merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalammemastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasimasa depan. Regulasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam membangunekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. Otoritas negara di ruang digital anak harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif, implementasi yang konsisten, sertapartisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjaditempat interaksi, tetapi juga ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia menuju visibesar Indonesia Emas 2045.

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air.

Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah buruh merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa. Kehadirannya menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, pembangunan Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk, telah memasuki tahap akhir.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan Pembangunan Museum Ibu Marsinah dan rumah singgah di Desa Nglundo, Kabupaten Nganjuk hampir selesai. Ia melakukan peninjauan langsung bersama Wakapolda Jawa Timur untuk memastikan kesiapan museum dan patung Marsinah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Mei 2026 mendatang.

“Progres pembangunan sudah mendekati 100 persen dan ditargetkan selesai dalam dua minggu ke depan,” ungkap Andi Gani.

Ia juga menyampaikan antusiasme warga menyambut rencana peresmian tersebut.

“Kami bersama Bapak Presiden, bersama Pak Kapolri dan seluruh pimpinan buruh ada sekitar 115 konfederasi dan federasi di seluruh Indonesia hadir ke Nganjuk untuk peresmian Museum Ibu Marsinah,” jelas Andi Gani.

Untuk diketahui, Museum Pahlawan Nasional Ibu Marsinah dibangun sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan Marsinah sebagai simbol perlawanan buruh dan penegakan hak-hak pekerja di Indonesia. Kehadiran museum ini menegaskan pengakuan negara terhadap kontribusi buruh sebagai bagian dari identitas nasional.

Sejalan dengan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menilai pembangunan museum sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai perjuangan yang diwariskan Marsinah kepada kaum buruh.

“Beberapa waktu yang lalu Marsini mengundang saya ke Nganjuk. Alhamdulillah kami bisa hadir dan berziarah ke makam Marsinah, menengok rumah masa kecil Marsinah, dan melaksanakan kegiatan ground breaking,” ujarnya.

Ia berharap semangat perjuangan buruh terus terjaga di seluruh Indonesia.

Selain sebagai simbol penghormatan, museum ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ke depan, Museum Marsinah diharapkan menjadi sarana edukasi dan refleksi yang mampu mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri peringatan May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, yang diperkirakan diikuti sekitar 200.000 buruh dari berbagai daerah. Kehadiran Presiden di tengah para pekerja dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap aspirasi buruh sekaligus penguatan dialog sosial yang konstruktif.

“Presiden Prabowo Subianto akan berada di Monas untuk merayakan May Day bersama 200.000 buruh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kehadiran ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya responsif, tetapi juga partisipatif dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung bagi pekerja.

Usai agenda di Jakarta, Presiden bersama pimpinan serikat buruh nasional akan melanjutkan kegiatan ke Nganjuk untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah. Peresmian ini menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam sistem ketenagakerjaan. Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dan tokoh buruh dalam agenda tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga semangat perjuangan pekerja.

“Kami bersama Bapak Presiden dan seluruh pimpinan buruh akan hadir untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh,” jelasnya.

Museum Marsinah diharapkan tidak hanya menjadi monumen sejarah, tetapi juga pusat edukasi yang menginspirasi generasi pekerja masa kini dan mendatang. Dengan mengangkat nilai keberanian dan keteguhan, museum ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pekerja.

Peringatan May Day 2026 juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan serikat pekerja. Sinergi ini diyakini mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan langkah yang terarah dan kolaboratif, pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian integral dari kemajuan bangsa.