Oleh: Nur Utunissa*

Penguatan tata kelola komoditas nasional kembali menjadi fokus penting dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, pemerintah mulai mendorong sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah penguatan peran Danantara dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional, penguatan devisa, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata niaga komoditas. Sebagai salah satu eksportir utama batu bara, minyak sawit, dan mineral strategis lainnya, Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok global.

Namun, besarnya potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap penerimaan negara maupun penguatan ekonomi domestik. Pemerintah melihat masih adanya celah dalam pengawasan transaksi perdagangan, termasuk persoalan ketidaksesuaian pencatatan nilai ekspor, lemahnya kontrol devisa hasil ekspor, hingga praktik transfer pricing yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam kerangka memperkuat pengawasan tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia guna memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional sekaligus mencegah praktik perdagangan ilegal. Kehadiran perusahaan baru ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kontrol negara terhadap arus perdagangan sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pemerintah juga menunjuk mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Penunjukan figur yang memiliki pengalaman panjang di sektor industri sumber daya alam tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola komoditas yang profesional dan mampu menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Struktur lengkap kepengurusan perusahaan baru ini akan diumumkan setelah penguatan tim internal selesai dilakukan.

Langkah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia menjadi bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun sistem perdagangan nasional yang lebih tertata dan terintegrasi. Jika sebelumnya negara cenderung hanya menjadi regulator, kini pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif dalam memastikan alur perdagangan strategis berjalan sesuai kepentingan nasional. Pendekatan tersebut dianggap penting mengingat komoditas strategis tidak hanya berkaitan dengan perdagangan biasa, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan energi, kekuatan industri nasional, dan posisi tawar Indonesia di tingkat global.

CEO Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembentukan badan usaha ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan kegiatan ekspor sumber daya alam. Pengawasan intensif ini ditujukan untuk menghentikan kerugian negara akibat praktik kurang bayar, pemindahan harga, hingga pelarian devisa ke luar negeri.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, langkah penguatan tata kelola ini juga dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah mendorong agar devisa hasil ekspor dapat lebih banyak tersimpan di dalam negeri sehingga memberi dampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar dan likuiditas nasional. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pemerintah berharap manfaat ekspor dapat lebih terasa bagi pembangunan nasional dan penguatan kapasitas fiskal negara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas mengatakan bahwa posisi PT Danantara Sumberdaya Indonesia berada langsung di bawah kendali induk Danantara yang memiliki kapasitas modal besar. Posisi strategis tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan ini tidak hanya dibentuk sebagai entitas administratif semata, melainkan sebagai bagian penting dalam konsolidasi kekuatan ekonomi nasional yang lebih besar.

Pembentukan mekanisme perdagangan yang lebih terpusat melalui Danantara juga menunjukkan upaya negara dalam membangun posisi tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama berbagai komoditas penting dunia.

Komoditas strategis yang masuk dalam ruang lingkup pengelolaan korporasi ini meliputi minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy. Ketiga komoditas tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan devisa nasional sekaligus memainkan peran penting dalam rantai pasok industri global. Dengan masuknya komoditas utama tersebut ke dalam sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap tata niaga ekspor dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan menguntungkan kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Langkah tersebut sekaligus mencerminkan semangat hilirisasi yang terus diperkuat pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah industri, tetapi juga menyangkut bagaimana negara mampu mengendalikan rantai distribusi dan perdagangan sumber daya alam secara lebih mandiri. Danantara diposisikan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem ekonomi nasional yang tidak lagi bergantung pada pola lama yang cenderung menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dunia.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan penting mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan kekayaan alam nasional. Dengan penguatan sistem pengawasan melalui Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap transaksi perdagangan strategis dapat tercatat secara lebih akurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap kepentingan nasional.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan pembangunan. Salah satu langkah penting tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diperkenalkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Kehadiran Danantara menjadi simbol baru komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau dana kedaulatan negara yang memiliki tugas utama mengonsolidasikan serta mengoptimalkan aset-aset strategis nasional. Melalui lembaga ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan negara dapat dikelola secara lebih efektif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara menunjukkan arah baru pengelolaan ekonomi nasional yang lebih modern dan terintegrasi. Selama ini, berbagai aset strategis negara tersebar di banyak sektor dan lembaga sehingga potensi optimalisasinya belum sepenuhnya maksimal. Dengan adanya Danantara, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pengelolaan investasi yang lebih terpusat, profesional, dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Presiden menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah kekayaan negara merupakan milik rakyat yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Karena itu, Danantara diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan setiap investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Dengan pengelolaan aset negara yang lebih optimal, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan nasional dapat menjadi modal utama dalam membangun masa depan ekonomi bangsa yang lebih kuat dan berdaulat.

Selain memperkuat ketahanan ekonomi, keberadaan Danantara juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Pengelolaan investasi yang profesional diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Dengan demikian, peluang masuknya investasi baru akan semakin terbuka, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme terhadap pembentukan Danantara juga datang dari kalangan ekonom. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai Danantara akan memiliki otoritas yang lebih kuat dalam mengelola dividen, menjalankan restrukturisasi, serta memastikan investasi negara dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang efisien dan akuntabel.

Menurut Aviliani, pengelolaan aset negara yang lebih terkoordinasi akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas modal dan kemampuan ekspansi investasi pemerintah. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memperkuat sinergi antar perusahaan milik negara sehingga mampu mencapai target ekonomi jangka panjang secara lebih efektif.

Ia menilai bahwa langkah pemerintah membentuk Danantara merupakan kelanjutan dari transformasi besar yang selama ini telah dilakukan di lingkungan BUMN. Berbagai kebijakan seperti klasterisasi bisnis, merger, hingga pembentukan holding perusahaan terbukti berhasil meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing perusahaan negara. Kebijakan tersebut juga dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN Indonesia.

Aviliani menyoroti keberhasilan sejumlah BUMN nasional yang kini mampu tampil sebagai perusahaan kelas dunia. Di sektor perbankan misalnya, nama-nama besar seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI dinilai telah menunjukkan daya saing global yang semakin kuat. Ketiga bank tersebut mampu menjaga kinerja dan stabilitasnya bahkan di tengah tekanan ekonomi global dan situasi krisis.

Menurutnya, kekuatan modal dan resiliensi perbankan BUMN menjadi bukti bahwa perusahaan negara Indonesia memiliki kapasitas besar untuk menjalankan berbagai penugasan strategis dari pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat keyakinan bahwa pengelolaan aset negara melalui Danantara memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pembentukan Danantara juga mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional yang menempatkan aset negara sebagai instrumen strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan anggaran jangka pendek, tetapi mulai membangun sistem investasi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat lintas generasi.

Dengan pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi nasional di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, energi, pangan, industri hilirisasi, hingga teknologi. Investasi yang tepat sasaran akan memperkuat struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

Keberadaan Danantara menjadi bukti bahwa pemerintah serius membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi. Melalui optimalisasi aset negara, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi baru di tingkat global. Dengan dukungan tata kelola yang transparan, sinergi antar BUMN, serta pengawasan yang kuat, Danantara diyakini akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Sentimen positif investasi dan kepercayaan investor global menjadi target utama dalam langkah pemulihan ekonomi nasional terbaru. Melalui optimalisasi BPI Danantara, pengelolaan perdagangan komoditas nasional kini disinergikan erat dengan penguatan pasar modal dalam negeri.

Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan badan usaha yang akan menangani ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu segera berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Entitas bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) saat ini tengah menyelesaikan proses administrasi sebelum resmi menjadi BUMN.

“Kebijakan ekspor satu pintu ini bagian dari strategi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kendali negara atas sumber daya alam serta mengoptimalkan penerimaan devisa negara,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional secara lebih terintegrasi dan efisien. Minggu depan statusnya sudah berubah menjadi BUMN.

Rosan juga menilai pasar modal Indonesia masih memiliki prospek jangka panjang yang sangat menjanjikan. Menurutnya, saham-saham BUMN, khususnya sektor perbankan dan mineral, masih menawarkan valuasi yang menarik dengan potensi pertumbuhan yang besar.

“Perbaikan yang dilakukan saat ini merupakan sebuah proses menuju pasar modal yang lebih baik dan lebih dipercaya investor,” ungkap Rosan.

Ia menegaskan, meski pasar saham mengalami dinamika naik turun, fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai tetap kuat dan mampu menjadi daya tarik investasi strategis nasional ke depan.

“Pasar modal pasti mengalami ups and downs, tetapi jika melihat fundamental perusahaan, valuasi, dan potensi pertumbuhan investor, kami yakin bursa Indonesia akan terus bertumbuh,” pungkas Rosan.

Di sisi lain, penguatan peran Danantara juga berjalan seiring dengan upaya memperkuat fundamental pasar modal Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir masih berada dalam kondisi moderat dan lebih dipengaruhi dinamika global.

“Pelemahan IHSG saat ini masih moderat dan merupakan bagian dari penyesuaian pasar yang berbasis fundamental,” kata Friderica.

Pasang surut pasar modal domestik saat ini merupakan proses pendewasaan yang justru memperkuat struktur ekonomi nasional. Melalui reformasi berkelanjutan yang diiringi penguatan peran Danantara, pasar keuangan Indonesia kini bertransformasi menjadi ekosistem yang lebih sehat.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengelolaan aset dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui peran Danantara dan Badan Pengelola (BP) BUMN. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan aset negara dapat memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan tata kelola dilakukan melalui strategi investasi yang lebih disiplin, profesional, dan berbasis mitigasi risiko. Upaya tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil positif melalui optimalisasi aset-aset BUMN dengan pendekatan investasi yang lebih terukur dan inovatif.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria menegaskan bahwa seluruh BUMN harus mampu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola dapat bekerja optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony Oskaria.

Selain fokus pada peningkatan keuntungan, Danantara dan BP BUMN juga mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah agar semakin efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis. Fokus tersebut meliputi pengendalian biaya, optimalisasi aset, kemampuan membaca dinamika pasar global, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan mitigasi risiko investasi.

“Fokus tersebut mencakup pengendalian biaya, optimalisasi aset, kemampuan membaca dinamika pasar global, pemanfaatan teknologi, hingga penguatan mitigasi risiko investasi,” kata Dony.

Pemerintah berharap strategi tersebut mampu meningkatkan kinerja dan profitabilitas BUMN secara berkelanjutan sehingga dapat memperbesar kontribusi dividen negara serta memperkuat nilai aset nasional.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengelola kekayaan negara untuk masa depan bangsa.

“Danantara itu adalah dana kedaulatan kita, singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya artinya energi, kekuatan. Anagata masa depan. Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa untuk anak dan cucu kita seluruhnya,” ujar Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan bahwa aset yang dikelola Danantara memiliki nilai sangat besar, mencakup sekitar 1.040 BUMN dengan total aset hampir mencapai US$ 1 triliun atau sekitar Rp17.000 triliun. Karena itu, pengelolaan dana dan aset negara harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Yang dikelola nggak tanggung-tanggung, ada 1.040 BUMN. Kemudian nilainya ya hampir semuanya itu US$ 1 triliun, itu Rp17.000 triliun. Jadi harus diurus baik-baik ya, Pak Dony sama semua stafnya, jangan bocor, jangan menguap uang itu, uang rakyat itu ya,” tutur Prabowo.

Penguatan tata kelola Danantara diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan aset negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

Oleh : Karina Fitri

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi global yang masih dibayangi perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, serta persaingan investasi antarnegara yang semakin kompetitif. Dalam konteks tersebut, penguatan iklim investasi menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan utama penanaman modal yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa investasi tidak lagi cukup dipandang sekadar sebagai angka statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mampu menciptakan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha tercermin melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi dan percepatan penyelesaian hambatan investasi. Salah satu langkah penting yang kini mendapat perhatian luas adalah penguatan Kanal Debottlenecking melalui Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kehadiran kanal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem penyelesaian masalah investasi yang lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi. Selama ini, berbagai hambatan seperti perizinan yang berbelit, tumpang tindih regulasi, persoalan logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sering menjadi keluhan utama investor. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat realisasi investasi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan nasional.

Melalui pendekatan debottlenecking, pemerintah berupaya membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dengan dunia usaha. Investor diberikan ruang untuk menyampaikan kendala secara langsung sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pemerintah yang tidak lagi bekerja secara administratif semata, tetapi lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha. Dalam persaingan global saat ini, negara yang mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan respons cepat terhadap persoalan investasi akan memiliki daya saing lebih tinggi dibanding negara yang masih terjebak dalam prosedur panjang dan tidak sinkron.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta iklim usaha yang sehat menunjukkan bahwa pemerintah memahami kebutuhan utama investor modern. Dunia usaha membutuhkan jaminan bahwa kebijakan ekonomi tidak berubah secara tiba-tiba dan seluruh proses investasi dapat dijalankan secara transparan. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan arus investasi masuk ke suatu negara. Oleh karena itu, langkah pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tata kelola investasi yang lebih profesional dan kompetitif.

Selain itu, peran diplomasi ekonomi juga menjadi elemen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di mata investor global. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa persaingan investasi internasional kini tidak hanya bergantung pada pemberian insentif, tetapi juga pada tingkat efisiensi, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap institusi negara. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada promosi investasi, tetapi juga membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang memiliki kepastian regulasi dan daya tahan ekonomi yang kuat. Diplomasi ekonomi yang aktif akan memperluas peluang kerja sama strategis sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Di sisi lain, orientasi investasi yang dibangun pemerintahan Presiden Prabowo juga perlu diarahkan pada kepentingan yang lebih luas, yakni penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Pandangan Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan investasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Investasi yang berkualitas adalah investasi yang mampu menyerap tenaga kerja formal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kapasitas industri nasional. Oleh karena itu, fokus pada sektor-sektor padat karya seperti manufaktur berbasis sumber daya lokal, agroindustri, industri pangan, ekonomi kreatif, dan UMKM modern menjadi langkah yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional saat ini.

Pendekatan tersebut sejalan dengan visi transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Indonesia membutuhkan model pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas hingga tingkat daerah. Hilirisasi ekonomi yang selama ini identik dengan sektor mineral perlu diperluas ke sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM agar masyarakat memperoleh nilai tambah dari proses produksi dan pengolahan. Dengan demikian, investasi tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mempercepat pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Era pemerintahan Presiden Prabowo membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Dengan kombinasi reformasi birokrasi, penyelesaian hambatan investasi, penguatan diplomasi ekonomi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menciptakan iklim usaha yang semakin kompetitif. Keberhasilan agenda tersebut akan menjadi penentu penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Oleh : Antonius Utomo

Menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompetitif, langkah pemerintah mempercepat deregulasi dan kemudahan berusaha menjadi sebuah keharusan strategis, bukan lagi sekadar pilihan. Gelombang kebijakan baru yang meluncur beberapa bulan terakhir menandai babak baru dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati demikian, efektivitas dari pemangkasan birokrasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan di tingkat daerah, tempat di mana komitmen investasi tersebut benar-benar diuji di lapangan.

Langkah deregulasi dinilai menjadi strategi krusial karena hambatan investasi di Indonesia tidak pernah tunggal. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar insentif fiskal yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut kompleksitas regulasi dan proses birokrasi yang panjang serta tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah kini dituntut untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh, sekaligus mendukung percepatan realisasi investasi di berbagai sektor strategis secara nyata.

Aksi nyata dari komitmen ini salah satunya ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan melalui penerbitan aturan kembar, yaitu Permendag Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi anyar di bidang ekspor ini sengaja diluncurkan untuk mempercepat deregulasi dan memberikan karpet merah bagi kemudahan berusaha, khususnya pada sejumlah komoditas strategis seperti timah, batu bara, serta minyak dan gas bumi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penerbitan kedua Permendag tersebut merupakan bagian dari upaya masif pemerintah dalam menyederhanakan proses ekspor. Melalui aturan ini, pemerintah melakukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan lama dengan mengurangi dokumen larangan dan pembatasan (lartas), menghapus beberapa kewajiban administratif yang berbelit, serta memangkas hambatan perizinan yang selama ini dikeluhkan memperlambat perputaran roda usaha. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi industri ekspor sekaligus meningkatkan taji pelaku usaha Indonesia di tengah sengitnya dinamika perdagangan global.

Namun, menyederhanakan regulasi di tingkat kementerian saja tentu tidak cukup. Menyadari ego sektoral yang sering kali menjadi batu sandungan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Deregulasi. Pembentukan satgas ini dinilai sangat mendesak untuk menyisir dan memangkas berbagai regulasi serta perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis dan membingungkan investor.

Keberadaan satgas deregulasi ini diyakini dapat menjadi jembatan yang memperbaiki arus investasi nasional, dengan catatan, mereka mampu bertindak tegas menghapus aturan yang tidak efektif dan mempercepat jalur koordinasi horizontal antar-kementerian maupun koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah. Dengan birokrasi yang lebih ramping, investor akan memperoleh kepastian hukum dan kepastian waktu yang jauh lebih baik. Imbas positifnya, minat untuk menanamkan modal di Indonesia akan meningkat secara linear, yang pada gilirannya mampu mendorong percepatan proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi industri, infrastruktur, energi, dan manufaktur.

Kebijakan progresif ini sejauh ini mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Fleksibilitas regulasi dinilai dapat mempercepat arus barang, memangkas biaya logistik yang tinggi, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi dunia usaha untuk berekspansi. Di tengah dinamika geopolitik dan perdagangan internasional yang terus bergejolak, fleksibilitas dan kecepatan adaptasi regulasi adalah modal utama agar Indonesia tidak kehilangan momentum dan mampu memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Optimisme terhadap perbaikan iklim investasi Indonesia ini pun bukan tanpa bukti. Berdasarkan laporan terbaru, realisasi investasi asing pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada sektor prioritas. Investasi asal China, misalnya, tercatat melonjak tajam pada sektor hilirisasi yang memang menjadi tulang punggung fokus pembangunan pemerintah saat ini. Lonjakan angka ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan deregulasi mulai memulihkan kepercayaan para pemodal kakap terhadap prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, tulang punggung dari seluruh proses deregulasi ini adalah transformasi digital dalam pelayanan perizinan. Sistem layanan berbasis elektronik, seperti optimalisasi Online Single Submission (OSS), memungkinkan proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Pelaku usaha kini dapat mengakses berbagai layanan secara daring tanpa harus melewati labirin administratif yang melelahkan. Langkah digitalisasi ini tidak hanya memangkas waktu, tetapi juga menjadi instrumen efektif untuk menutup celah praktik pungutan liar dan birokrasi tidak produktif yang selama ini merusak citra investasi kita.

Ke depan, konsistensi dan nyali untuk menjalankan reformasi birokrasi secara total akan menjadi kunci penentu. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus terus dijaga agar regulasi yang sudah bagus di tingkat pusat tidak layu saat diimplementasikan di daerah. Dengan komitmen politik yang kuat serta dukungan kebijakan yang adaptif, deregulasi dan kemudahan berusaha akan benar-benar menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memerangi birokrasi berbelit yang selama ini dinilai menghambat arus investasi nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8 persen pada 2029.

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan memberikan kepastian bagi para investor. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

“Pemerintah harus memperbaiki seluruh institusi agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Dunia usaha harus diberikan kemudahan sehingga mampu berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses perizinan usaha yang selama ini dianggap masih terlalu panjang. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan jajaran birokrasi melakukan pembenahan agar pelayanan investasi menjadi lebih cepat, efektif, dan transparan.

“Kalau negara lain mampu menyelesaikan izin dalam waktu singkat, Indonesia juga harus mampu bergerak lebih cepat. Jangan sampai birokrasi justru menjadi penghambat masuknya investasi,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan reformasi birokrasi, Presiden Prabowo Subianto juga mendorong perusahaan swasta nasional untuk terus meningkatkan daya saing hingga mampu menembus pasar global. Ia mencontohkan sejumlah produk Indonesia yang telah dikenal luas di mancanegara, seperti kopi Mayora dan mi instan Indomie yang berhasil diterima di pasar internasional.

“Kita harus mendorong perusahaan-perusahaan nasional agar semakin unggul dan mampu bersaing di tingkat global,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas terhadap instansi yang menghambat percepatan investasi. Menurutnya, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendukung kebijakan pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi.

“Kami memiliki kekuatan fiskal untuk memastikan seluruh pihak bergerak selaras dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyederhanaan birokrasi yang terus diperkuat, pemerintah optimistis investasi nasional akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi untuk memangkas berbagai aturan dan perizinan yang dinilai menghambat dunia usaha.

Langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior dan pemerintah daerah, yang menilai reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi Indonesia.

“Gagasan Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan,” ujar Prof. Didik.

Ia menilai selama ini banyak investor menghadapi hambatan akibat tumpang tindih regulasi, proses perizinan yang panjang, hingga koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Karena itu, pembentukan satgas khusus yang bekerja secara terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia,” katanya.

Prof. Didik menambahkan, gagasan pembentukan satgas deregulasi sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah negara maju di Asia Timur. Menurutnya, negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi secara cepat juga menerapkan model “war room” reformasi birokrasi langsung oleh pemimpin politik tertinggi agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat dan efektif.

Dukungan terhadap percepatan reformasi birokrasi juga datang dari daerah. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan pentingnya pembenahan sistem pelayanan publik dan penguatan hilirisasi sektor unggulan untuk meningkatkan kepercayaan investor.

“Investasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan dan keberanian melakukan reformasi birokrasi,” tegas Yulius.

Pemprov Sulawesi Utara telah menetapkan tiga strategi utama dalam memperkuat investasi daerah, yakni monitoring ketat terhadap proyek strategis daerah, percepatan penyelesaian hambatan regulasi dan konflik lahan, serta diversifikasi sektor investasi menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya bernilai tambah tinggi.

Berbagai langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Reformasi birokrasi yang berjalan efektif diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

Oleh : Abdul Razak)*

Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program strategis yang tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat wilayah pesisir memiliki potensi besar dalam menopang ketersediaan pangan nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat nelayan di Indonesia. Karena itu, pengembangan desa nelayan dan penguatan ekonomi pesisir kini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Komitmen tersebut terlihat melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih yang didorong pemerintah di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kelautan yang terintegrasi mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan. Kehadiran program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Di Kabupaten Bengkalis, pemerintah daerah terus melakukan berbagai inovasi pelayanan guna mendukung aktivitas nelayan. Salah satunya melalui penerapan aplikasi X-Star yang mempermudah nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kegiatan melaut. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas nelayan yang selama ini kerap terkendala akses BBM.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir mengatakan aplikasi X-Star telah terhubung dengan sistem BPH Migas sehingga proses pengajuan hingga penerbitan barcode untuk penebusan BBM subsidi menjadi lebih praktis dan cepat. Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar nelayan.

“Alhamdulillah saat ini Dinas Perikanan telah sukses menerbitkan aplikasi X-Star untuk nelayan mendapatkan BBM subsidi baik solar maupun pertalite,” ujar Azmir dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Kamis 21 Mei 2026.

Azmir menjelaskan, nelayan cukup melengkapi persyaratan seperti kartu nelayan atau kartu Kusuka serta dokumen kapal untuk memperoleh barcode penebusan BBM subsidi. Setelah proses verifikasi selesai, nelayan dapat langsung melakukan penebusan BBM di SPBU yang telah ditentukan.

Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat pesisir karena akses BBM menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas melaut. Dengan kemudahan layanan dan dukungan sarana yang lebih baik, produktivitas nelayan diharapkan meningkat sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain Bengkalis, penguatan ekonomi pesisir juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memaparkan sejumlah rencana strategis pengembangan sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta.

Mahyeldi menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan perlu dikelola secara optimal melalui pendekatan ekonomi biru. Menurutnya, pembangunan sektor kelautan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan sumber daya laut.

“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar mengusulkan empat program prioritas, salah satunya pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai penguatan ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir. Program lainnya mencakup pengembangan budidaya perikanan berbasis bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Integrasi program tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan kini memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Produksi ikan yang meningkat tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pembudidaya dan nelayan di daerah.

Pemprov Sumbar juga mendorong pengembangan hatchery udang vaname serta optimalisasi kawasan konservasi perairan menjadi kawasan wisata bahari berbasis konservasi. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi pesisir dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan laut.

Dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sektor pangan dan ekonomi desa juga terus diperkuat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan agar berpihak kepada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk nelayan.

“Pesan Presiden adalah swasembada pangan harus berpihak kepada rakyat,” kata Zulkifli Hasan dalam kuliah umum di Lemhannas RI di Jakarta.

Menurut Zulhas, produksi pangan nasional menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Produksi beras nasional mencapai lebih dari 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton atau naik 6,74 persen dibandingkan 2024. Peningkatan tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan nasional.

Pemerintah juga terus memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mencapai 30 ribu koperasi pada Agustus 2026. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pesisir.

Berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Desa nelayan memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang produksi pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kelautan.

Dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada nelayan, penguatan infrastruktur, kemudahan akses layanan, hingga pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, masyarakat pesisir diharapkan semakin sejahtera. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional yang kuat hanya dapat terwujud apabila kesejahteraan nelayan dan masyarakat desa pesisir terus meningkat secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

Oleh: Segara Budi Wijaya)*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, Indonesia justru memiliki modal besar untuk memperkuat ketahanan pangan melalui potensi laut dan masyarakat pesisirnya. Dalam konteks itulah, program pembangunan 5.000 desa nelayan menjadi langkah strategis yang bukan hanya menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan 5.000 desa nelayan merupakan bagian dari strategi besar penguatan ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tahun ini saja, pemerintah menargetkan lebih dari 1.300 desa nelayan mulai direalisasikan.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan paradigma pembangunan nasional. Laut tidak lagi dipandang sekadar ruang geografis, tetapi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nelayan bukan lagi kelompok marginal, melainkan aktor penting dalam penyediaan protein nasional sekaligus penjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Presiden juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya hanya menginginkan hidup layak sangat relevan dengan kondisi nelayan saat ini. Masyarakat ingin hasil tangkapan yang dihargai secara adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga, serta kepastian ekonomi untuk masa depan anak-anak mereka. Karena itu, pembangunan desa nelayan tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi rakyat kecil.

Program desa nelayan terpadu yang digagas pemerintah memiliki pendekatan yang relatif komprehensif. Setiap kawasan akan dilengkapi dengan pabrik es, cold storage, SPBU nelayan, dermaga, bengkel kapal, hingga akses logistik dan pemasaran. Kehadiran fasilitas tersebut akan memangkas biaya operasional nelayan sekaligus menjaga kualitas ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya inovasi teknologi seperti penggunaan slurry ice. Penggunaan es berbasis air laut dingin ini mampu menjaga kualitas ikan jauh lebih baik dibanding es balok konvensional. Dengan kualitas ikan yang tetap segar hingga beberapa hari, daya saing produk perikanan Indonesia akan meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor.

Transformasi ini sangat penting karena ketahanan pangan modern tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas, distribusi, dan keberlanjutan rantai pasok. Ketika hasil tangkapan nelayan dapat tersimpan dengan baik, distribusi menjadi lebih efisien dan kehilangan hasil perikanan dapat ditekan. Dampaknya tentu sangat besar terhadap stabilitas pasokan protein nasional.

Lebih jauh lagi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi produktif berbasis rakyat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan pola bantuan sesaat atau “bagi-bagi”, melainkan dibangun melalui skema koperasi agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi bersama.

Pendekatan koperasi tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks desa nelayan, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar nelayan, memperluas akses pembiayaan, dan memutus ketergantungan terhadap tengkulak maupun rentenir.

Program Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan desa nelayan juga menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Kehadiran gudang, klinik desa, farmasi murah, layanan pembiayaan mikro, hingga distribusi barang subsidi secara langsung akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih sehat dan produktif.

Selain memperkuat pangan nasional, pembangunan desa nelayan juga memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja. KKP memperkirakan program Kampung Nelayan Merah Putih mampu menghasilkan produksi perikanan hingga 2,82 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp56 triliun. Program ini juga diproyeksikan menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan.

Artinya, sektor kelautan bukan lagi sektor pelengkap, melainkan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika desa pesisir tumbuh, maka konsumsi masyarakat meningkat, aktivitas UMKM bergerak, industri pengolahan berkembang, dan ekonomi daerah ikut terdorong.

Yang menarik, pemerintah juga mulai membangun pendekatan pembangunan yang lebih manusiawi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak boleh menggusur mata pencaharian masyarakat. Karena itu, proses sosialisasi dan penyediaan ruang bagi nelayan untuk tetap melaut menjadi bagian penting dalam implementasi program.

Pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Nelayan harus merasa menjadi bagian utama dari transformasi ekonomi maritim Indonesia.

Ke depan, desa nelayan berpotensi berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis maritim. Apalagi Indonesia memiliki sekitar 12 ribu desa pesisir yang menyimpan potensi besar dalam perikanan tangkap, budidaya laut, hingga industri pengolahan hasil laut. Jika dikelola secara modern dan terintegrasi, sektor ini dapat menjadi kekuatan strategis Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Maritim