Oleh: Surya Darma )*

Transformasi hilirisasi terus menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat fondasi industri nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan kapasitas pengolahan di dalam negeri sehingga komoditas tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Pendekatan tersebut sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya investasi, pengembangan industri lanjutan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa arah hilirisasi nasional semakin beragam. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi hilirisasi bauksit untuk pertama kalinya menjadi yang terbesar di Indonesia pada kuartal II-2026. Realisasi investasi komoditas tersebut mencapai Rp40,1 triliun atau meningkat sekitar 193 persen dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar Rp13,7 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Menurutnya, pembangunan industri berbasis sumber daya alam menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Rosan menilai proyek hilirisasi yang dikembangkan PT Vale Indonesia menjadi contoh bagaimana kolaborasi investasi dapat mendukung kepentingan nasional. Pengembangan industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui pengembangan industri yang bernilai tambah.

Pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi juga dipandang sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Rosan menjelaskan bahwa pembangunan kawasan industri akan memperkuat kemandirian sektor manufaktur sekaligus mempercepat terbentuknya rantai pasok yang lebih lengkap di dalam negeri.

Kawasan penghasil nikel seperti Sulawesi Tengah diperkirakan memperoleh dampak ekonomi yang lebih besar melalui bertambahnya kesempatan kerja, meningkatnya permintaan jasa pendukung, serta tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar kawasan industri.

Penguatan ekosistem kendaraan listrik menjadi salah satu tujuan utama percepatan hilirisasi mineral. Kebutuhan bahan baku baterai yang terus meningkat mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dengan teknologi yang semakin maju. Proses tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik dunia.

Kemajuan pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi milik PT Vale Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu indikator percepatan tersebut. Fasilitas yang merupakan bagian dari Indonesia Growth Project Morowali itu memiliki nilai investasi sekitar 2 miliar dolar AS dan telah memasuki tahapan penting setelah kedatangan komponen utama autoclave. Pembangunan tiga jalur produksi pada proyek tersebut ditargetkan mencapai tahap first mechanical completion pada akhir 2026.

Pengamat tambang dan energi, Ferdy Hasiman, menilai pembangunan fasilitas HPAL kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri nikel. Menurutnya, perusahaan yang mampu mengembangkan teknologi pengolahan mineral akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah atau produk dengan tingkat pengolahan rendah.

Ferdy menjelaskan bahwa belanja modal perusahaan tambang saat ini banyak diarahkan untuk pembangunan fasilitas HPAL karena teknologi tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem kendaraan listrik. Ia menilai langkah MIND ID melalui PT Vale Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempercepat pembangunan proyek hilirisasi berskala besar.

Dukungan pemerintah bersama Danantara Indonesia juga dinilai memperkuat keberlanjutan agenda hilirisasi nasional. Ferdy berpandangan bahwa konsistensi investasi pada proyek-proyek strategis menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah meningkatnya persaingan global dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Keberlanjutan pembangunan fasilitas pengolahan dinilai mampu menjaga momentum investasi sekaligus memperluas peluang pertumbuhan industri nasional.

Dampak ekonomi hilirisasi juga diperkirakan semakin luas karena aktivitas industri akan menciptakan permintaan terhadap berbagai sektor pendukung. Pertumbuhan jasa logistik, konstruksi, transportasi, perdagangan, hingga penyediaan barang dan jasa lokal akan berkembang seiring meningkatnya kegiatan produksi di kawasan industri. Kondisi tersebut memperkuat keterlibatan pelaku usaha domestik dalam rantai pasok nasional.

Keberhasilan transformasi hilirisasi tetap memerlukan penyelesaian berbagai proyek yang masih berjalan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tri Winarno, sebelumnya mengungkapkan masih terdapat tujuh proyek smelter bauksit yang progres pembangunannya berada di bawah 60 persen. Kondisi itu menunjukkan bahwa percepatan penyelesaian proyek masih menjadi pekerjaan penting untuk memperkuat kapasitas pengolahan mineral nasional.

Fasilitas yang masih dalam tahap pembangunan tersebar di sejumlah wilayah, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan smelter milik PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera, PT Sumber Bumi Marau, serta PT Parenggean Makmur Sejahtera. Penyelesaian proyek-proyek itu akan memperbesar kapasitas pengolahan bauksit di dalam negeri sekaligus memperkuat rantai industri aluminium nasional.

Transformasi hilirisasi yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa Indonesia semakin serius membangun industri berbasis nilai tambah. Pergeseran investasi dari dominasi satu komoditas menuju pengembangan berbagai sektor strategis menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem industri yang lebih kuat.

Dukungan investasi, pembangunan teknologi pengolahan, penguatan rantai pasok, serta percepatan penyelesaian proyek strategis diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah penghasil sumber daya alam.
*) Peneliti Ekonomi dan Pembangunan

Jakarta – Ekspansi program hilirisasi terus memperkuat transformasi industri berbasis sumber daya alam di Indonesia. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas mineral, percepatan hilirisasi juga dinilai mampu memperluas peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi hilirisasi bauksit untuk pertama kalinya menjadi yang terbesar di Indonesia pada kuartal II-2026 dengan realisasi mencapai Rp40,1 triliun.

Nilai tersebut melonjak 193 persen dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar Rp13,7 triliun. Posisi berikutnya ditempati investasi hilirisasi nikel sebesar Rp29,4 triliun, disusul tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya senilai Rp4,7 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menilai proyek hilirisasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Menurutnya, proyek hilirisasi yang dikembangkan PT Vale Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan industri berbasis sumber daya alam mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok internasional.

“Proyek hilirisasi Vale menempatkan standar baru dalam kolaborasi internasional yang selaras dengan kepentingan nasional, yakni membangun kedaulatan sumber daya, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah tinggi yang mendukung agenda Net Zero Emissions,” kata Rosan.

Rosan menjelaskan pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi juga menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.

Salah satu proyek yang menjadi penanda percepatan hilirisasi ialah pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi milik PT Vale Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah.

Pengamat tambang dan energi, Ferdy Hasiman, menilai pembangunan fasilitas HPAL kini menjadi kebutuhan strategis seiring meningkatnya permintaan bahan baku baterai kendaraan listrik di pasar global.

“Sebagian besar belanja modal perusahaan tambang saat ini memang diarahkan untuk pembangunan HPAL karena fasilitas ini akan menjadi tulang punggung ekosistem kendaraan listrik. Sejauh ini, MIND ID melalui Vale termasuk yang paling agresif mengembangkan proyek tersebut,” ujar Ferdy.

Namun, di sisi lain, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan masih terdapat tujuh proyek smelter bauksit yang progres pembangunannya berada di bawah 60 persen sehingga memerlukan percepatan penyelesaian agar target hilirisasi nasional dapat tercapai.

Jakarta – Investasi hilirisasi mineral Indonesia memasuki babak baru pada kuartal II-2026. Untuk pertama kalinya, investasi hilirisasi bauksit menjadi yang terbesar dan berhasil melampaui nikel yang selama ini mendominasi sektor pengolahan mineral.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi hilirisasi bauksit mencapai Rp40,1 triliun pada kuartal II-2026 atau melonjak 193 persen dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar Rp13,7 triliun.

Di bawah bauksit, investasi hilirisasi nikel tercatat Rp29,4 triliun, diikuti tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lain seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan total investasi hilirisasi pada kuartal II-2026 mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,7 persen.

Nilai tersebut berkontribusi hampir 30 persen terhadap total realisasi investasi nasional pada periode yang sama.

Menurut Rosan, dominasi bauksit mencerminkan percepatan pembangunan proyek pengolahan yang dikerjakan investor dalam maupun luar negeri.

“Bauksit ini nomor 1, biasanya kita tahu selalu nikel. Nah, ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Rosan.

Rosan menjelaskan nikel masih menjadi contoh ekosistem hilirisasi paling lengkap karena telah mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari bijih nikel hingga baterai kendaraan listrik dan daur ulang baterai.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono, menilai lonjakan investasi bauksit merupakan perkembangan yang wajar seiring dimulainya siklus investasi baru.

“Nilai investasi hilirisasi pada komoditas bauksit yang menyalip komoditas nikel, menurut kami wajar saja,” katanya.

Meski demikian, Sudirman mengingatkan pemerintah agar mengendalikan laju investasi, terutama apabila didominasi investor asing, sehingga tidak menimbulkan kelebihan kapasitas seperti yang pernah terjadi pada industri nikel.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, menilai meningkatnya investasi turut didorong pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik global.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan karena menguasai empat bahan baku utama ekosistem baterai, yakni bauksit, nikel, mangan, dan tembaga.

“Jika bauksit dijual mentah, harganya sangat rendah. Namun, setelah diolah secara tuntas nilai tambahnya bisa melonjak 10 hingga 15 kali lipat,” ujar Ronald.

Oleh: Sintari Dewi )*

Hilirisasi terus menjadi strategi utama pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Perkembangan investasi pada kuartal II-2026 memperlihatkan bahwa agenda hilirisasi kini memasuki fase baru dengan cakupan komoditas yang semakin luas.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan investasi hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun pada kuartal II-2026 atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode sebelumnya. Nilai itu memberikan kontribusi sekitar 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional pada periode yang sama. Besarnya kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa sektor hilirisasi semakin menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perubahan menarik terlihat pada komposisi investasi antarkomoditas. Untuk pertama kalinya, bauksit menjadi sektor dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar di Indonesia. Nilai investasi bauksit mencapai Rp40,1 triliun atau melonjak sekitar 193 persen dibandingkan kuartal I-2026 yang sebesar Rp13,7 triliun. Pencapaian ini menggeser posisi nikel yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung investasi pada sektor pengolahan mineral.

Posisi berikutnya ditempati investasi hilirisasi nikel sebesar Rp29,4 triliun. Sektor tembaga menyumbang Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, sedangkan berbagai komoditas lain seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang membukukan investasi sekitar Rp4,7 triliun. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan industri pengolahan mulai berkembang lebih merata pada berbagai sumber daya strategis.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa perubahan komposisi investasi dipengaruhi percepatan pembangunan proyek pengolahan bauksit yang melibatkan investor dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, peningkatan investasi pada komoditas ini menunjukkan bahwa hilirisasi nasional tidak lagi bertumpu pada satu jenis mineral, melainkan berkembang menuju diversifikasi yang lebih kuat.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan hilirisasi pada berbagai komoditas unggulan lain. Rosan menyampaikan bahwa pengembangan tidak hanya difokuskan pada mineral, tetapi juga diarahkan pada sektor kelapa sawit, karet, kayu, hingga pasir silika. Pendekatan tersebut bertujuan memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia melalui proses pengolahan yang menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.

Komitmen mempercepat pembangunan industri pengolahan juga terlihat dari pembangunan fasilitas smelter. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan bahwa hingga awal 2026 terdapat 14 proyek smelter mineral terintegrasi dengan nilai investasi sekitar US$8,69 miliar. Enam proyek di antaranya merupakan smelter bauksit terintegrasi dengan total investasi mencapai US$2,18 miliar.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono, menilai peningkatan investasi hilirisasi bauksit merupakan perkembangan yang wajar. Menurutnya, kondisi itu tidak mencerminkan melemahnya industri nikel, melainkan menunjukkan bahwa sektor nikel telah memasuki fase kedewasaan setelah berkembang selama enam hingga tujuh tahun sejak kebijakan larangan ekspor bijih mentah diterapkan pemerintah.

Sudirman menjelaskan bahwa proyek hilirisasi bauksit baru memasuki tahap ekspansi berskala besar. Momentum itu ditandai dengan dimulainya pembangunan berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan kawasan pengolahan bauksit, alumina, dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kehadiran proyek tersebut diharapkan mampu memperkuat industri aluminium nasional dari hulu hingga hilir.

Sudirman juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pengembangan investasi. Pengalaman pada industri nikel menunjukkan bahwa pertumbuhan fasilitas pengolahan yang terlalu cepat dapat memunculkan kelebihan kapasitas, menekan harga komoditas, serta menghadirkan tantangan dalam tata kelola industri. Pengembangan hilirisasi bauksit dinilai perlu dilakukan secara terukur agar manfaat ekonominya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian penting. Sudirman menilai pengembangan investasi harus tetap memperhatikan ketahanan cadangan mineral serta kelestarian lingkungan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa manfaat hilirisasi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjaga keberlangsungan industri nasional pada masa mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), Ronald Sulistyanto, menilai meningkatnya investasi hilirisasi bauksit turut dipengaruhi pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik dan manufaktur baterai global. Permintaan terhadap aluminium diperkirakan terus meningkat karena material tersebut menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem energi bersih.

Ronald menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif karena menguasai empat dari enam bahan baku utama dalam ekosistem baterai kendaraan listrik, yaitu nikel, bauksit, mangan, dan tembaga. Keunggulan tersebut memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk membangun rantai pasok industri baterai secara lebih terintegrasi.

Nilai tambah menjadi alasan utama mengapa hilirisasi perlu terus dipercepat. Ronald menilai pengolahan bauksit hingga menjadi aluminium mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas sekitar 10 hingga 15 kali lipat dibandingkan apabila dijual dalam bentuk bahan mentah.

Arah pembangunan hilirisasi yang semakin terintegrasi menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengejar peningkatan investasi, tetapi juga membangun fondasi industri yang lebih kokoh. Diversifikasi komoditas, penguatan rantai pasok, pembangunan smelter, serta pengembangan industri bernilai tambah menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional.

Melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan, hilirisasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai industri global.

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat

JAYAPURA – Penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua terus diarahkan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa. Melalui konsep layanan terpadu, koperasi tidak hanya menjadi tempat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan hingga ke wilayah yang selama ini memiliki tantangan geografis, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dipersiapkan menjadi simpul utama pelayanan masyarakat di desa dengan mengintegrasikan berbagai program strategis pemerintah dalam satu wadah yang mudah dijangkau.

“Koperasi tersebut dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan,” tegas Zulkifli Hasan.

Melalui pola tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendapatkan akses terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah secara lebih cepat dan terorganisasi. Penyaluran bantuan pangan, bantuan tunai, pupuk bersubsidi, LPG tiga kilogram, hingga alat dan mesin pertanian akan dipusatkan melalui koperasi sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan skema pengelolaan alat dan mesin pertanian secara kolektif melalui koperasi. Dengan mekanisme tersebut, pemanfaatan alsintan diharapkan menjadi lebih optimal karena dapat digunakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Untuk mendukung operasionalnya, setiap koperasi juga direncanakan memperoleh kendaraan angkut berupa truk yang akan memperlancar distribusi barang maupun pelayanan hingga ke berbagai kampung.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 26 gerai telah selesai dibangun dari target 75 titik yang ditetapkan pemerintah.

Komandan Kodim 1801/Manokwari Letkol Inf Davit Sutrisno mengatakan bahwa pembangunan terus dipercepat agar seluruh gerai dapat beroperasi sesuai jadwal.

“Saat ini 26 titik sudah tuntas, dan masih tersisa 49 titik yang dalam proses penyelesaian pembangunan fisik. Kami upayakan Agustus sudah selesai semua,” ujar Letkol Inf Davit Sutrisno.

Setelah pembangunan selesai, setiap gerai akan dilengkapi dengan fasilitas toko, kendaraan operasional, serta berbagai sarana pendukung lainnya. Kehadiran koperasi nantinya akan memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok, pupuk bersubsidi, minyak goreng, gas elpiji, hingga layanan kesehatan melalui apotek dan klinik tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota.

“Tujuan utama koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat,” tambah Letkol Inf Davit Sutrisno.

Penguatan koperasi juga didukung melalui pemanfaatan Dana Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Manokwari Aswandi menyampaikan bahwa realisasi Dana Desa untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai Rp50,800 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, serta mendukung kesiapan operasional di tingkat desa.

“Dana Desa yang sudah direalisasikan untuk KDMP di Manokwari sebanyak Rp50,800 miliar. Masih tersisa kurang lebih Rp12,91 miliar, kalau tidak terserap maka dikembalikan ke kas negara,” pungkas Aswandi.

Sinergi antara pembangunan infrastruktur koperasi, penguatan layanan publik, serta dukungan pendanaan menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih di Papua disiapkan sebagai penggerak ekonomi desa yang mampu menghadirkan pelayanan lebih dekat, memperlancar distribusi berbagai program pemerintah, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

*JAKARTA* – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur strategis distribusi pangan dan penggerak ekonomi desa. Penguatan tersebut diwujudkan melalui percepatan penyusunan regulasi operasional serta sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan distribusi bantuan pemerintah, penyerapan hasil produksi masyarakat, dan pengawasan mutu produk berjalan lebih efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan operasional KDKMP. Regulasi tersebut disusun bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa agar koperasi memiliki mekanisme kerja yang jelas sebagai infrastruktur distribusi pemerintah di tingkat desa.

“Dikasih target satu bulan ini selesai, sehingga yang lain-lainnya bisa kita kerjakan dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) KDKMP.

Menurut Zulkifli Hasan, KDKMP akan menjadi pintu utama penyaluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan pangan, minyak goreng, pupuk bersubsidi, hingga gas elpiji. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan bantuan dan subsidi dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran hingga ke tingkat desa.

Selain menjalankan fungsi distribusi, KDKMP juga diproyeksikan menjadi off-taker atau pembeli siaga hasil pertanian dan perikanan. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menyerap hasil panen petani dan nelayan ketika harga pasar mengalami penurunan sehingga dapat menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi pendapatan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan merampungkan aturan untuk melengkapi itu dalam Perpres. Operasionalisasinya bagaimana bantuan-bantuan itu atau barang-barang subsidi itu bisa disatupintukan oleh Kopdes,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan bahwa KDKMP bukanlah supermarket atau toko serba ada, melainkan infrastruktur pemerintah yang menjalankan fungsi distribusi dan penyerapan hasil produksi masyarakat.

“Jangan membayangkan Kopdes itu supermarket seperti toko serba ada, bukan. Sementara dia adalah infrastruktur pemerintah dan juga sebagai off-taker,” tegasnya.

Pemerintah menargetkan sebanyak 35.872 unit KDKMP mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus hingga September 2026. Pengembangan tersebut juga akan diikuti peningkatan kapasitas organisasi serta penempatan tenaga kerja di berbagai daerah.

Penguatan KDKMP turut mendapat dukungan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menegaskan pihaknya siap mempercepat layanan perizinan, melakukan pendampingan pelaku usaha, mengawasi mutu produk, serta memastikan ketersediaan obat bagi operasional apotek desa.

“Salah satu bentuk dukungan kami untuk Koperasi Merah Putih adalah percepatan perizinan obat dan makanan,” ujar Taruna Ikrar.

BPOM juga terus memperkuat pendampingan bagi UMKM agar mampu memenuhi standar produksi dan memperoleh izin edar. “Melalui pendampingan ini kami harapkan UMKM mampu memenuhi persyaratan cara pembuatan produk yang baik hingga akhirnya memperoleh izin edar BPOM,” tutur Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM memastikan percepatan akses masyarakat terhadap obat melalui penguatan sistem registrasi elektronik. “Untuk mempercepat evaluasi registrasi obat, kami melakukan penguatan pemanfaatan sistem registrasi elektronik. Dengan demikian masyarakat, termasuk di wilayah desa, memperoleh akses terhadap obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau lebih cepat,” katanya.

Sinergi pemerintah melalui penguatan KDKMP dan dukungan BPOM diharapkan mampu membangun sistem distribusi pangan yang semakin efisien, memperluas akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani, nelayan, UMKM, dan perekonomian desa secara berkelanjutan.

(*/rls)

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan Papua terus diarahkan agar tidak hanya menghadirkan pemerataan infrastruktur, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini tersebar ke dalam satu pusat pelayanan di tingkat kampung. Melalui pendekatan tersebut, koperasi tidak lagi sekadar menjadi lembaga ekonomi, melainkan berkembang sebagai simpul pelayanan publik yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua.

Selama ini, karakteristik geografis Papua menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat. Jarak antardaerah yang jauh, keterbatasan akses transportasi, serta tingginya biaya distribusi menyebabkan masyarakat di sejumlah wilayah harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh kebutuhan pokok maupun sarana produksi. Pemerintah memahami kondisi tersebut sehingga menghadirkan solusi yang mampu mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih.

Konsep layanan terpadu yang diusung pemerintah menjadi salah satu pembeda utama program ini. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi menjadi pusat distribusi berbagai program strategis pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan model seperti ini, masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan tanpa harus berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai simpul utama berbagai layanan masyarakat di Papua. Menurutnya, koperasi akan mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membangun sistem pelayanan yang lebih efektif sekaligus memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Integrasi berbagai layanan tersebut memberikan manfaat yang sangat besar. Masyarakat tidak lagi menghadapi proses yang berbelit ketika membutuhkan bantuan pemerintah ataupun sarana produksi pertanian. Seluruh layanan dapat diakses melalui satu kelembagaan yang berada dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini juga meningkatkan efisiensi penyaluran program pemerintah sehingga manfaatnya dapat diterima secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kebijakan pemerintah yang menempatkan alat dan mesin pertanian di bawah pengelolaan koperasi juga merupakan langkah yang patut diapresiasi. Selama ini pemanfaatan alsintan sering kali bergantung pada kelompok tani tertentu. Dengan pengelolaan koperasi, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama. Langkah ini akan meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam pengelolaan sarana produksi.

Selain memperkuat layanan pertanian, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik berupa kendaraan operasional bagi setiap koperasi. Kebijakan ini memiliki arti penting bagi Papua yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks. Kehadiran kendaraan operasional akan memperlancar distribusi barang, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu faktor tingginya harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah.

Komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran kebijakan. Di lapangan, pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan. Di Kabupaten Manokwari, pembangunan berlangsung secara bertahap dengan target penyelesaian seluruh gerai dalam waktu yang telah ditetapkan pemerintah.

Komandan Kodim 1801/Manokwari Letkol Inf Davit Sutrisno menjelaskan bahwa puluhan gerai telah selesai dibangun, sementara sisanya terus dipercepat penyelesaiannya agar masyarakat segera memperoleh manfaat dari program tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melengkapi gerai koperasi dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk perlengkapan toko dan kendaraan operasional.

Meskipun distribusi menuju Papua membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan wilayah lain karena kondisi geografis, pemerintah tetap menunjukkan komitmen untuk memastikan seluruh fasilitas dapat segera tersedia. Kesungguhan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan sehingga masyarakat Papua memperoleh pelayanan yang setara dengan masyarakat di daerah lainnya.

Lebih jauh lagi, manfaat Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan pokok. Koperasi juga dipersiapkan untuk menghadirkan layanan pembiayaan dengan bunga rendah, apotek, klinik kesehatan, hingga pusat pemasaran hasil pertanian dan perikanan masyarakat. Kehadiran berbagai layanan dalam satu tempat akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga masyarakat sehingga aktivitas ekonomi menjadi lebih produktif.

Penguatan koperasi juga didukung melalui pemanfaatan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan operasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Manokwari Aswandi menjelaskan bahwa realisasi Dana Desa telah diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik gerai, penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membangun koperasi secara komprehensif sehingga mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui integrasi berbagai program pemerintah dalam satu kelembagaan, masyarakat Papua memperoleh kemudahan mengakses layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai sektor. Dengan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi fondasi baru pembangunan Papua yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama kemajuan Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Agus Pakpahan

Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) sebagai infrastruktur strategis dalam mendukung distribusi pangan nasional. Selain diproyeksikan menjadi simpul penyaluran berbagai bantuan pemerintah, koperasi juga didorong menjadi bagian penting dalam ekosistem pangan melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen petani.

Penguatan peran tersebut dilakukan melalui penyusunan regulasi operasional dan sinergi lintas kementerian serta lembaga agar koperasi memiliki mekanisme kerja yang terintegrasi dalam mendistribusikan bantuan pemerintah, menyalurkan barang bersubsidi, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan operasional Kopdes/Kel Merah Putih. Regulasi tersebut disusun bersama Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa untuk memastikan koperasi mampu menjalankan fungsi sebagai infrastruktur distribusi pemerintah hingga ke tingkat desa.

Menurut Zulkifli, penyelesaian regulasi menjadi prioritas agar seluruh program yang telah dirancang dapat segera diimplementasikan secara optimal. Ia menegaskan koperasi akan menjadi pintu utama penyaluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan pangan, minyak goreng, pupuk bersubsidi, hingga gas elpiji. Dengan pola tersebut, pemerintah berharap distribusi bantuan dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran serta menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.

Selain menjalankan fungsi distribusi, Kopdes/Kel Merah Putih juga dipersiapkan sebagai off-taker hasil pertanian dan perikanan. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menyerap hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan ketika harga pasar mengalami penurunan sehingga stabilitas harga tetap terjaga sekaligus melindungi pendapatan masyarakat.

Zulkifli menegaskan koperasi tidak dirancang sebagai toko serba ada, melainkan sebagai infrastruktur pemerintah yang menjalankan fungsi distribusi program negara sekaligus menjadi pembeli siaga bagi hasil produksi masyarakat. Pemerintah menargetkan sebanyak 35.872 unit Kopdes/Kel Merah Putih mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus hingga September 2026 disertai penguatan kapasitas organisasi dan penempatan tenaga kerja di berbagai daerah.

Peran koperasi dalam ekosistem pangan juga mulai diperkuat oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui penyaluran beras program SPHP. Hingga 19 Juli 2026, realisasi penyaluran beras SPHP secara nasional telah mencapai 493.800 ton atau sekitar 59,6 persen dari target 828.000 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.440 ton telah disalurkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih sebagai bagian dari perluasan jaringan distribusi pangan pemerintah.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan penguatan peran koperasi memiliki landasan hukum melalui Instruksi Presiden Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2026. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan implementasi regulasi tersebut berjalan efektif di lapangan sehingga koperasi benar-benar menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional.

Ia menilai kesamaan pemahaman mengenai mekanisme kerja, pembagian peran, dan tata kelola antarlembaga menjadi faktor penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam arah yang sama. Sarwo juga menyebut perkembangan kelembagaan Kopdes/Kel Merah Putih menunjukkan kesiapan yang semakin baik dalam mendukung distribusi pangan nasional.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 15 Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 79.707 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES, sedangkan 60.779 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperluas peran koperasi sebagai jaringan distribusi pangan hingga ke berbagai daerah.

Dalam skema tersebut, Kopdes/Kel Merah Putih dipersiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan, barang bersubsidi, hingga mendukung pelaksanaan operasi pasar. Pada saat yang sama, koperasi juga akan menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil panen petani sehingga mampu menjaga harga gabah ketika berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Penguatan ekosistem pangan melalui Kopdes/Kel Merah Putih juga didukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan lembaganya siap mempercepat layanan perizinan obat dan makanan, memperkuat pendampingan pelaku UMKM, mengawasi mutu produk, serta memastikan ketersediaan obat bagi operasional apotek desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk yang dipasarkan melalui koperasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu.

Sinergi antara pemerintah, Bapanas, dan BPOM tersebut menunjukkan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya diposisikan sebagai saluran distribusi bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem pangan nasional. Melalui penyaluran beras SPHP, penyerapan hasil panen petani, serta penguatan tata kelola distribusi hingga tingkat desa, koperasi diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani, UMKM, dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Di sisi lain, keterlibatan Kopdes/Kel Merah Putih dalam penyaluran beras SPHP diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga pasokan beras dapat lebih cepat menjangkau masyarakat. Dengan jaringan koperasi yang tersebar hingga tingkat desa, pemerintah memiliki instrumen yang lebih efektif untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan gejolak harga, serta memperkuat pelaksanaan intervensi pasar ketika terjadi kenaikan harga di berbagai wilayah.

Ke depan, optimalisasi peran Kopdes/Kel Merah Putih dipandang menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem distribusi pangan yang lebih terintegrasi. Didukung regulasi yang kuat, kelembagaan koperasi yang semakin matang, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi penyalur program pemerintah, tetapi juga menjadi motor penguatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau, dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

*) Pakar Ekonomi Pertanian

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan menaikkan target program revitalisasi sekolah pada 2026. Melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah sekolah yang akan direvitalisasi bertambah dari 11.744 menjadi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia.

Program ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, tetapi juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi akan melibatkan sekitar 1,1 juta pekerja dengan masa pengerjaan berkisar antara tiga hingga delapan bulan.

“Sebanyak sekitar 1,1 juta orang akan terlibat dalam revitalisasi 71.744 sekolah, dengan waktu pelaksanaan yang diperkirakan berlangsung selama tiga sampai delapan bulan,” ujarnya.

Semula pemerintah hanya menargetkan revitalisasi terhadap 11.744 sekolah dengan anggaran Rp14 triliun. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan di lapangan, pemerintah menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi pada 2026 mencapai 71.744 sekolah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah.

Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi telah berhasil diselesaikan.

Menurutnya, “Bahkan, beberapa di antaranya sudah bisa selesai di bulan Juli atau Agustus, dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027.”

Selain memperbaiki fasilitas sekolah, program ini juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masing-masing satuan pendidikan dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan terus mengawal pelaksanaan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, “Kami akan terus mengawal proses revitalisasi, termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah.”

AHY menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang semakin memadai agar proses belajar mengajar berlangsung lebih nyaman bagi siswa maupun guru.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh sekolah menjadi semakin layak, dengan fasilitas dan dukungan yang terus ditingkatkan sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih baik, para siswa dapat belajar dengan lebih fokus, guru merasa nyaman, dan pada akhirnya menghasilkan lulusan yang berkualitas,” ujarnya.

Menurutnya, revitalisasi akan dilaksanakan melalui sinergi lintas kementerian dengan tetap memperhatikan skala prioritas di setiap daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai target.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekolah negeri dan swasta guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Revitalisasi ditargetkan menjangkau sekitar 71.000 sekolah hingga Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp90 triliun.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai di seluruh Indonesia.

“Ini wujud komitmen kami dari pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan,” kata Fajar.

Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada renovasi bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Fajar menegaskan sekolah swasta memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pemerintah. Berbagai organisasi pendidikan, seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, dan yayasan pendidikan lainnya, dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.

“Institusi nonpemerintah yang menyelenggarakan layanan pendidikan berhak mendapatkan akses yang sama. Itu komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ujarnya.

Ia mengungkapkan sekitar 60 persen sekolah di Indonesia merupakan sekolah swasta, bahkan di Jawa Barat jumlahnya mencapai sekitar 69 persen. Karena itu, pemerintah menilai peningkatan mutu pendidikan nasional tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan sekolah negeri.

“Tanpa bersinergi dengan swasta, berat rasanya kita bisa melakukan perbaikan ekosistem pembelajaran secara nasional,” katanya.

Program revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah terdampak bencana, serta satuan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain memperbaiki gedung sekolah, pemerintah juga akan mendistribusikan berbagai sarana pembelajaran, termasuk papan interaktif digital.

Di sisi lain, Kemendikdasmen menggandeng perguruan tinggi di setiap provinsi untuk mengawasi pembangunan sekolah. Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen Khamim mengatakan fakultas teknik sipil dari berbagai universitas akan mendampingi proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga selesai.

“Di setiap provinsi dan kabupaten/kota kan ada perguruan tinggi yang mempunyai fakultas teknik sipil itulah mereka yang menjadi pendamping,” kata Khamim.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan setiap hari agar pembangunan berjalan sesuai standar dan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Program revitalisasi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mendukung pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.