*) Oleh: Anggun Wiratama

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting, bukan sekadar memperluas cakupan layanan, tetapi memastikan setiap dapur yang menopang program tersebut benar-benar memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 27.485 unit yang diaudit menunjukkan bahwa pengembangan program berjalan bersama proses penertiban data dan kepatuhan. Dari jumlah tersebut, 27.022 SPPG memperoleh surat ketetapan sementara, sedangkan 463 lainnya diminta melengkapi data dan menjalani verifikasi lebih lanjut.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa penangguhan dilakukan setidaknya selama 10 hari terhadap SPPG yang belum melengkapi persyaratan administrasi maupun verifikasi kelayakan teknis. Selama masa tersebut, pengelola diwajibkan melengkapi profil unit pelayanan, dokumentasi kondisi fisik dapur, serta profil sekolah sasaran yang dilayani. Penangguhan menjadi bagian dari pemeriksaan untuk menentukan status unit berdasarkan kelengkapan data dan kondisi yang dapat diverifikasi.

BGN juga tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen yang disampaikan pengelola SPPG. Data mengenai dapur, sekolah sasaran, lokasi pelayanan, dan penerima manfaat diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Pendekatan tersebut menempatkan validasi sebagai bagian penting dari pengelolaan program publik. Informasi mengenai jumlah dapur dan penerima manfaat tidak cukup hanya tercatat secara administratif, tetapi perlu dapat dibuktikan melalui keberadaan layanan yang sesungguhnya.

Penertiban terhadap SPPG harus dipahami sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program. Program sebesar MBG membutuhkan mekanisme yang memungkinkan pemerintah menghentikan sementara unit yang belum memenuhi ketentuan. Penangguhan menjadi instrumen untuk memastikan standar operasional, kelengkapan data, dan persyaratan pelayanan dipenuhi sebelum sebuah unit melanjutkan kegiatan. Pengelola SPPG dengan demikian tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kelayakan operasionalnya melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Perkembangan pengawasan MBG pada September 2026 juga menunjukkan bahwa evaluasi tidak berhenti pada 463 SPPG tersebut. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyampaikan bahwa kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak dapat dipandang hanya sebagai kelengkapan administratif, karena berkaitan langsung dengan standar kebersihan dan sanitasi dalam penyediaan makanan. BGN pada saat yang sama menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS dan mengusulkan 654 SPPG kategori kritis untuk ditutup permanen apabila tidak memenuhi ketentuan.

Ketut juga menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui pemeriksaan langsung terhadap kelayakan dapur dan penerapan standar operasional di SPPG. Penangguhan diposisikan sebagai bagian dari mitigasi risiko sekaligus pembinaan, sehingga unit yang dapat memenuhi seluruh persyaratan tetap memiliki mekanisme untuk kembali beroperasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan pelanggaran, tetapi juga memastikan perbaikan dilakukan sebelum pelayanan dilanjutkan.

Pendekatan terhadap validitas informasi tersebut sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas laporan yang diterima pemerintah. Presiden Prabowo menyoroti budaya laporan yang hanya berorientasi menyenangkan atasan atau dikenal sebagai Asal Bapak Senang (ABS). Ia menilai informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat menghasilkan keputusan yang tidak tepat, sehingga pemerintah harus menerima laporan yang menunjukkan kekurangan maupun persoalan di lapangan.

Dalam pelaksanaan MBG, prinsip tersebut memiliki konsekuensi praktis. Pemerintah tidak cukup hanya memperoleh laporan bahwa dapur telah tersedia, makanan telah disalurkan, dan penerima manfaat telah tercatat. Informasi tersebut perlu diuji melalui kondisi fisik dapur, keberadaan sekolah sasaran, proses distribusi, keamanan makanan, serta penerima manfaat yang benar-benar memperoleh layanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, informasi tersebut menjadi bahan evaluasi dan koreksi agar keputusan berikutnya didasarkan pada kondisi yang lebih akurat.

Pengawasan juga semakin penting karena MBG berkaitan langsung dengan pangan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak sekolah. Oleh karenanya, Sudaryono meminta pihak sekolah ikut memastikan kebersihan dan keamanan makanan sebelum disajikan, termasuk memeriksa informasi batas waktu konsumsi. BGN juga tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap SPPG berdasarkan kebersihan makanan, menu, dan aspek pelayanan lainnya. Langkah tersebut memperluas pengawasan dari internal pengelola menjadi pengawasan yang melibatkan pihak penerima layanan.

Keberhasilan MBG karena itu tidak hanya dilihat dari banyaknya dapur yang beroperasi atau luasnya cakupan penerima manfaat. Program nasional membutuhkan kombinasi antara skala pelayanan, ketepatan sasaran, keamanan pangan, disiplin administrasi, dan efektivitas pengawasan. Pemeriksaan data, verifikasi kondisi dapur, penerapan standar higiene dan sanitasi, serta tindak lanjut terhadap unit yang belum memenuhi ketentuan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

Penguatan mekanisme evaluasi dan koreksi akan menentukan kemampuan MBG untuk berkembang dengan tata kelola yang semakin baik. Verifikasi berkala, pemeriksaan lapangan, keterlibatan sekolah, serta tindak lanjut yang proporsional terhadap ketidaksesuaian dapat membantu memastikan perkembangan program berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan. Dengan mekanisme tersebut, pertumbuhan MBG dapat dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah layanan yang tersedia, tetapi juga dari akurasi data, keamanan pangan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

*) Analis Kebijakan Publik

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan bagi penerima manfaat. Kepala BGN, Sudaryono meminta sekolah menolak makanan MBG yang tidak dilengkapi label pada setiap ompreng serta tidak membagikannya kepada siswa.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono dalam Webinar Literasi Gizi bagi Kepala Sekolah. “Manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dibagikan, ditolak,” ujar Sudaryono.

Ia meminta kepala sekolah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar setiap ompreng diberi label yang memuat informasi penting, termasuk batas waktu konsumsi. Menurutnya, satu label yang mewakili beberapa ompreng tidak memenuhi ketentuan yang diminta. “Kalau tidak di setiap omprengnya atau cuman satu ompreng, 5, 10 ompreng satu label, maka tolak. Nggak mau. Jangan mau,” tegasnya.

Sudaryono menjelaskan, pencantuman batas waktu konsumsi diperlukan untuk mengantisipasi risiko keracunan makanan. Ia menyoroti potensi persoalan apabila waktu konsumsi hanya ditulis satu hingga dua jam setelah makanan diterima sekolah, tanpa mencantumkan batas waktu yang jelas. “Makanan MBG ini makanan fresh, tidak ada pengawetnya, sehingga memang handling-nya harus spesial,” katanya.

Di sisi lain, BGN menangguhkan operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi statusnya.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas dalam pelaksanaan program.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi,” ujar Ketut di Jakarta, Rabu.

BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis apabila tidak memenuhi ketentuan dalam waktu tujuh hari. Pengawasan diperkuat melalui inspeksi langsung serta pengalihan sementara layanan kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan kapasitas memadai.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung memperketat pemantauan terhadap SPPG setelah menemukan sejumlah kekurangan sanitasi di Kecamatan Mandalajati. Kepala Dinkes Kota Bandung, Sony Adam menyebut temuan tersebut meliputi ruang produksi yang belum memenuhi standar, penataan penyimpanan bahan pangan, serta bangkai kecoa di ruang penyimpanan bahan makanan basah.

“Ruang penyimpanan bahan makanan basah juga ditemukan bangkai kecoa. Jadi memang aspek kebersihannya masih perlu diperbaiki,” kata Sony.

Sony memastikan tidak terdapat laporan keracunan atau gangguan kesehatan akibat makanan dari SPPG tersebut. Meski demikian, pengawasan lanjutan dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penghentian sementara atau suspend terhadap 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini menjadi bentuk ketegasan pemerintah untuk memastikan setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum kembali melayani penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kelayakan, sedangkan 8 SPPG lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya. Berdasarkan wilayah, 239 SPPG berada di Wilayah I Sumatera, 927 SPPG di Wilayah II Jawa, dan 110 SPPG di Wilayah III yang mencakup wilayah di luar Sumatera dan Jawa.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana mengatakan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

“Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi,” ujar Ketut.

BGN juga mengusulkan penutupan permanen terhadap 654 SPPG yang masuk kategori kritis apabila tidak memenuhi ketentuan dalam waktu tujuh hari ke depan. Selain itu, pemeriksaan langsung atau on the spot akan dilakukan untuk memastikan kelayakan dapur dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) berjalan sesuai ketentuan.

“Kami juga akan melakukan pengecekan langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar dapur SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan,” tegas Ketut.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengatakan SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG.

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono.

BGN memastikan layanan tetap berjalan melalui pengalihan sementara kepada SPPG terdekat yang telah memiliki SLHS dan kapasitas memadai. Status suspend dapat dicabut setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan SLHS diperoleh.

Oleh : Antonius Utomo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui program ini, jutaan peserta didik di berbagai daerah memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan kemampuan belajar mereka. Namun, besarnya cakupan program tersebut juga menuntut standar pengelolaan yang tinggi, terutama dalam aspek keamanan pangan. Karena itu, langkah tegas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan suspend terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi ketentuan menjadi bukti bahwa kualitas dan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.

Dalam pelaksanaan program berskala nasional, keamanan pangan tidak boleh dipandang sebagai pelengkap administratif semata. Setiap makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat harus melalui proses yang memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengendalian mutu yang ketat. Kesadaran inilah yang menjadi dasar BGN untuk memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia.

BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah dapur yang belum memenuhi kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa suatu fasilitas pengolahan makanan telah memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, SLHS menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan aman dikonsumsi dan diproses dalam lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan dilakukan setelah pemerintah memberikan batas waktu bagi dapur MBG yang telah beroperasi untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Kebijakan suspend bukanlah bentuk hukuman semata, melainkan langkah preventif untuk melindungi masyarakat. Dalam sistem pengelolaan pangan modern, pencegahan merupakan pendekatan yang paling efektif dibandingkan penanganan setelah terjadi masalah. Pemerintah memilih bertindak lebih awal ketika ditemukan ketidaksesuaian standar, sehingga potensi risiko terhadap kesehatan penerima manfaat dapat diminimalkan sejak dini. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait keselamatan anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa keselamatan siswa sebagai penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Karena itu, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

Ketegasan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola program yang akuntabel. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya makanan yang didistribusikan setiap hari, tetapi juga dari kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, setiap penyelenggara program dituntut memenuhi standar yang sama tanpa pengecualian. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengelola dapur untuk melakukan perbaikan. Dapur yang dikenai suspend diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan, memperbaiki fasilitas, meningkatkan standar sanitasi, dan mengikuti proses verifikasi ulang. Setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dapur dapat kembali beroperasi dan melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar memberikan sanksi.

Langkah pengawasan yang konsisten juga terlihat dari penanganan berbagai insiden yang berkaitan dengan keamanan pangan. Ketika terdapat laporan atau indikasi pelanggaran standar operasional, BGN bergerak cepat melakukan investigasi bersama pihak terkait. Tindakan korektif segera diterapkan, mulai dari suspend sementara hingga evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur. Respons cepat tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas program sekaligus memastikan setiap potensi masalah dapat ditangani secara profesional dan transparan.

Penting untuk dipahami bahwa program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan ribuan dapur yang beroperasi di berbagai wilayah, tantangan pengendalian mutu tentu tidak ringan. Namun, justru dalam kondisi seperti inilah ketegasan regulator menjadi faktor penting. Standar yang jelas dan penerapan aturan yang konsisten akan menciptakan budaya kepatuhan serta mendorong seluruh penyelenggara untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka.

Lebih jauh, kebijakan suspend terhadap dapur yang belum memenuhi standar juga memberikan pesan positif bahwa pemerintah tidak mengorbankan kualitas demi kecepatan ekspansi program. Di tengah upaya memperluas cakupan layanan MBG ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan daerah dengan tantangan logistik yang tinggi, aspek keamanan pangan tetap ditempatkan sebagai prioritas yang tidak dapat dikompromikan. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara percepatan pelaksanaan program dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kualitas makanan yang disajikan setiap hari. Ketegasan pemerintah dalam melakukan suspend terhadap dapur yang tidak memenuhi standar merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi. Dengan pengawasan yang kuat, standar yang konsisten, dan komitmen terhadap keamanan pangan, MBG semakin menunjukkan dirinya sebagai program yang tidak hanya berorientasi pada pemerataan gizi, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

)*Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan pembahasan lintas kementerian untuk mengkaji rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai biaya pendidikan negeri hingga jenjang universitas perlu dapat diakses masyarakat tanpa menjadi beban biaya.

Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi negeri.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Prabowo juga menyinggung pengembalian dana hasil korupsi sebagai salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembiayaan pendidikan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan arahan tersebut segera ditindaklanjuti melalui kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN, termasuk opsi skema pembiayaan.

“Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian.

Brian menegaskan hasil kajian akan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait. Saat ini pemerintah juga telah memiliki berbagai instrumen dukungan, antara lain KIP Kuliah dan beasiswa. Sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut.

Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai gagasan pendidikan gratis hingga PTN dapat diwujudkan melalui penataan anggaran pendidikan.

“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” ujar Didik.

Pembahasan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pendidikan tinggi tetap berpihak pada pemerataan kesempatan. Pemerintah perlu menyelaraskan kemampuan fiskal, kebutuhan perguruan tinggi, serta keberlanjutan kualitas layanan akademik nasional.

Ia juga menilai realokasi anggaran dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan. Dengan kajian dan koordinasi lintas kementerian yang mulai disiapkan, pemerintah kini mengarahkan gagasan PTN gratis menjadi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo dalam memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan membangun sumber daya manusia Indonesia. (*)

JAKARTA – Pemerintah mulai mengkaji skema pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sehingga biaya tidak menjadi hambatan bagi anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan.

Presiden Prabowo menegaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri, harus dapat digratiskan. Presiden juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Ia juga menyinggung pentingnya mengembalikan dana hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan masyarakat, termasuk mendukung pembiayaan program pemerintah.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan kementeriannya telah melakukan kajian mengenai kemungkinan pendidikan gratis di PTN, termasuk opsi skema pembiayaan.

“Kami tentu akan menindak lanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian.

Hasil kajian nantinya akan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian menyebut pemerintah selama ini juga telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai skema beasiswa sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema tersebut, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai gagasan pendidikan gratis hingga PTN dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dengan memanfaatkan fondasi pembiayaan pendidikan yang telah tersedia.

“Bukan hal yang mustahil menjalankan pendidikan gratis karena lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu,” kata Didik.

Ia menilai pemerintah dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan memperluas akses pendidikan secara bertahap.

Kebijakan tersebut juga berpotensi memperkuat mobilitas sosial dengan membuka kesempatan lebih luas bagi lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pemerintah kini perlu memastikan skema pembiayaan disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rencana tersebut kini memasuki tahap kajian pembiayaan dan koordinasi lintas kementerian. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis di PTN tidak berhenti pada gagasan, tetapi diarahkan menjadi skema yang dapat dilaksanakan secara terukur. Langkah pemerintah ini menempatkan perluasan akses pendidikan tinggi sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (*)

Oleh : Muhammad Andika*
Pendidikan tinggi merupakan salah satu pintu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan seseorang memperbaiki taraf hidup. Karena itu, gagasan untuk menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri atau PTN menjadi kebijakan yang memiliki arti strategis bagi masa depan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahan agar biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri dapat digratiskan. Arahan tersebut kini mulai ditindaklanjuti melalui kajian mengenai skema pembiayaan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Gagasan tersebut pada dasarnya menempatkan akses pendidikan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Selama ini, biaya pendidikan tinggi masih menjadi salah satu pertimbangan bagi keluarga ketika anak hendak melanjutkan pendidikan setelah sekolah menengah. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai skema bantuan, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan beasiswa, cakupan dukungan tersebut masih perlu terus diperluas. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pada 2025 sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN mendapatkan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Dalam konteks itu, pendidikan PTN gratis dapat menjadi langkah lanjutan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi kekhawatiran keluarga terhadap biaya kuliah sekaligus memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan kemampuan akademik dan profesionalnya. Pendidikan tinggi tidak semestinya hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat. Semakin terbuka akses terhadap perguruan tinggi, semakin besar pula peluang negara mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di berbagai bidang.

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pendidikan gratis juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan yang harus dikerjakan secara serius. Ia mengaitkan kebutuhan tersebut dengan berbagai persoalan lain, mulai dari perbaikan sekolah, pembangunan infrastruktur pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, pendidikan gratis bukan sekadar penghapusan pembayaran kuliah, melainkan bagian dari upaya membangun kualitas manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Namun, gagasan besar tersebut tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Pendidikan tinggi memiliki kebutuhan pembiayaan yang kompleks. Perguruan tinggi tidak hanya membutuhkan biaya untuk proses perkuliahan, tetapi juga untuk membayar dosen dan tenaga kependidikan, menyediakan fasilitas pembelajaran, menjalankan penelitian, membangun laboratorium, mendukung inovasi, serta menjaga kualitas layanan akademik. Karena itu, ketika beban UKT mahasiswa dikurangi atau dihapuskan, negara harus memiliki mekanisme pembiayaan pengganti yang mampu menjaga keberlangsungan seluruh fungsi perguruan tinggi.

Hal inilah yang menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian. Ia menyambut arah kebijakan pendidikan gratis hingga PTN, tetapi menekankan perlunya perhitungan menyeluruh agar kebijakan tersebut tidak mengurangi mutu pendidikan tinggi. Menurutnya, pemerintah harus menghitung kebutuhan anggaran, menentukan mekanisme pembiayaan PTN, serta memastikan operasional kampus, riset, fasilitas, dan kesejahteraan dosen tetap terjamin.

Catatan tersebut penting agar istilah gratis tidak berhenti pada persoalan mahasiswa tidak lagi membayar UKT. Pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat harus memastikan bahwa mahasiswa memperoleh layanan akademik yang berkualitas. Jangan sampai penghapusan biaya pendidikan justru diikuti oleh keterbatasan fasilitas, berkurangnya dukungan penelitian, atau menurunnya kualitas pembelajaran. Gratis dan berkualitas harus berjalan bersamaan.

Persoalan anggaran juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Lalu Hadrian menyebut alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 direncanakan sekitar Rp819,44 triliun, tetapi anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Artinya, besarnya anggaran pendidikan secara keseluruhan tidak otomatis berarti seluruhnya dapat dialihkan untuk membiayai kuliah gratis di PTN. Diperlukan desain fiskal yang jelas agar kebijakan baru tidak mengganggu program pendidikan lain yang juga memiliki kebutuhan penting.

Karena itu, kajian yang sedang dilakukan Kemdiktisaintek menjadi tahap penting sebelum kebijakan diterapkan. Brian Yuliarto menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji berbagai pilihan skema pembiayaan dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Pendekatan berbasis kajian diperlukan agar kebijakan pendidikan gratis memiliki dasar pembiayaan yang kuat, mekanisme yang jelas, serta dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, PTN gratis dapat dipandang sebagai jalan besar untuk memperluas mobilitas sosial dan membuka kesempatan pendidikan bagi lebih banyak anak Indonesia. Akan tetapi, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar biaya yang dihapus dari mahasiswa. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah seberapa luas akses yang terbuka, seberapa kuat kualitas pendidikan yang dipertahankan, dan seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika dirancang secara matang, transparan, dan berkelanjutan, kebijakan PTN gratis bukan hanya mengurangi beban keluarga. Kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen pemerataan kesempatan, sehingga kemampuan ekonomi tidak menjadi penghalang utama bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jalan menuju Indonesia dengan sumber daya manusia unggul membutuhkan akses yang luas sekaligus pendidikan yang bermutu. PTN gratis dapat menjadi salah satu jalan untuk membuka akses tersebut.
*Penulis adalah Pengamat Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel*)

Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa.

Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa.

Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan.

Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa.

Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi.

Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah.

Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional.

Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan.

Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan.

Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah

*) Oleh : David Antoni

Pemerintah terus mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemegang konsesi, hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena kondisi cuaca kering masih meningkatkan risiko muncul dan meluasnya kebakaran di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut September 2026 masih menjadi periode kritis karhutla karena pengaruh El Niño yang sangat kuat dan kondisi atmosfer yang relatif kering.

Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi juga memperkuat pencegahan, pemantauan titik panas, patroli, serta deteksi dini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi hingga tahap pemulihan setelah api berhasil dikendalikan. Menurut dia, personel tidak hanya disiapkan untuk memadamkan api, tetapi juga digerakkan pada fase pencegahan dan deteksi dini. Pendekatan tersebut penting karena api pada lahan gambut, misalnya, dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan sehingga sulit terlihat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan.

Operasi di lapangan juga dilakukan dengan menggabungkan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Di Sumatera Selatan, pemerintah mengerahkan ribuan personel serta sejumlah helikopter untuk mempercepat penanganan titik api. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung untuk memastikan operasi berjalan sesuai kondisi lapangan. Selain pemadaman, petugas melakukan pembasahan dan pendinginan untuk mencegah bara api kembali menyala. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja berkelanjutan karena api yang terlihat padam belum tentu sepenuhnya berhenti, terutama pada wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.

Kepala BNPB, Suharyanto juga menegaskan bahwa koordinasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi karhutla. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pemantauan dan informasi cuaca, pengerahan personel, pemadaman, pengawasan wilayah, hingga penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) agar sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan dalam pengendalian kebakaran di wilayah konsesinya. Dengan pola tersebut, penanganan tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, tetapi menggabungkan seluruh sumber daya yang tersedia di daerah rawan kebakaran.

Dari sisi cuaca, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa kondisi September 2026 masih perlu diwaspadai karena cuaca kering, pengaruh El Niño, dan tingginya jumlah hotspot dapat meningkatkan risiko karhutla. Berdasarkan pemantauan BMKG pada 7–16 September 2026, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi banyak ditemukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan. Kondisi atmosfer yang kering dapat membuat kebakaran lebih mudah berkembang dan asap berpotensi menyebar lebih luas. Karena itu, informasi cuaca dan peringatan dini menjadi bagian penting untuk menentukan lokasi patroli, kesiapan personel, serta strategi pemadaman.

Ancaman karhutla juga terlihat dari laporan BNPB mengenai kejadian kebakaran di sejumlah daerah pada pertengahan September. Di Majene, Sulawesi Barat, petugas gabungan dari BPBD, dinas terkait, TNI, Polri dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran dalam waktu relatif singkat. Hal serupa dilakukan di Luwu, Sulawesi Selatan, sementara di Nabire, Papua Tengah, tim gabungan menghadapi kebakaran pada lahan gambut dengan luas terdampak mencapai 172 hektare. Perbedaan karakter wilayah tersebut menunjukkan bahwa strategi pemadaman tidak dapat disamakan. Kondisi medan, jenis lahan, angin, akses menuju lokasi, dan ketersediaan air menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh petugas.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago dalam peninjauan operasi karhutla di Sumatera Selatan menekankan pentingnya memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif di lapangan. Pemerintah juga terus mendorong pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada memadamkan api, tetapi juga mengurangi kemungkinan kebakaran berulang. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki peran penting dengan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada petugas.

Selain memperkuat operasi pemadaman, pemerintah perlu memastikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas warga ikut ditangani secara cepat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan aparat di lapangan diperlukan untuk memantau kualitas udara, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta menyiapkan layanan kesehatan apabila terjadi peningkatan keluhan akibat paparan asap.

Mobilisasi seluruh kekuatan negara dalam menghadapi karhutla pada akhirnya perlu dipandang sebagai upaya bersama untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Kecepatan laporan dari masyarakat, ketepatan informasi hotspot, kesiapan personel, dukungan peralatan, pemadaman darat dan udara, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu sistem yang terhubung. Selama kondisi kering masih berlangsung, kewaspadaan tidak dapat diturunkan meskipun sejumlah titik api telah berhasil dipadamkan. Pemerintah perlu mempertahankan patroli dan pemantauan secara konsisten agar setiap kemunculan api dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Penguatan dilakukan melalui operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, patroli, pemadaman, pendinginan, serta operasi modifikasi cuaca untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi cuaca kering.

Penanganan dilakukan secara terpadu dengan menyesuaikan pengerahan personel dan sarana berdasarkan kondisi lapangan serta tingkat risiko kebakaran.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilaksanakan secara terpadu melalui operasi pemadaman darat dan udara. Upaya _water bombing_ terus dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit diatasi melalui jalur darat. Selain itu, operasi modifikasi cuaca disiapkan bersama BNPB dan BMKG guna mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

“Seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita semua TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, OIKN, dan masyarakat bahu-membahu agar api jangan sampai masuk ke zona inti IKN,” ujar Menteri Kehutanan.

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn), Djamari Chaniago meminta penanganan karhutla dilakukan secara terukur dengan mengarahkan personel dan peralatan ke wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi.

Pemetaan kawasan rawan serta prediksi lokasi kemunculan titik api diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya berjalan efektif. Di sisi lain, langkah pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas pembakaran juga terus diperkuat.

“Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang bekerja dalam pemadaman dan upaya penanganan yang terus dipercepat,” kata Djamari Chaniago.

Di Riau dan Sumatera Selatan, pemantauan hotspot, patroli, pemadaman darat, serta dukungan operasi udara terus dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama pada kawasan gambut yang memerlukan pendinginan secara menyeluruh.

Di Jambi, BPBD Provinsi Jambi memperkuat penanganan karhutla melalui berbagai strategi di lapangan. Salah satunya dengan mengoptimalkan satgas darat melalui pembuatan sekat bakar dan kegiatan pendinginan secara intensif di kawasan rawan, terutama pada lahan gambut.

“Penambahan personel diperlukan untuk perkuat proses pendinginan, terutama pada area yang sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Selain itu, upaya pencegahan meluasnya kebakaran dilakukan dengan membuat sekat bakar menggunakan alat berat berupa ekskavator,” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah.

Sementara di Kalimantan, pengendalian diperkuat melalui pemantauan hotspot, pemadaman darat, _water bombing,_ dan operasi modifikasi cuaca.

Pemerintah bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan masyarakat terus mengintegrasikan pencegahan, pemadaman, serta mitigasi guna mengendalikan karhutla dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan.