*) Oleh : Gavin Asadit

Ketahanan pangan kembali menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026. Di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika harga komoditas global, dan kebutuhan menjaga stabilitas pangan nasional, pemerintah menempatkan ketersediaan pupuk subsidi sebagai instrumen penting untuk memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga. Pendekatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebijakan bantuan kepada petani, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi pedesaan. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan menjaga pasokan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemampuan petani memperoleh sarana produksi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar sekitar 9,8 juta ton dengan dukungan anggaran mencapai Rp46,87 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan. Dari total tersebut, alokasi untuk sektor pertanian mencapai 9,55 juta ton yang terdiri dari pupuk urea, NPK, NPK kakao, pupuk organik, dan pupuk ZA. Pemerintah juga kembali membuka dukungan pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan sebagai bagian dari penguatan produksi pangan lintas sektor. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pupuk subsidi tidak lagi diposisikan sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat swasembada dan ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk menjadi salah satu kunci agar petani dapat memperoleh pupuk lebih cepat tanpa hambatan administratif yang selama ini sering menjadi kendala. Pemerintah melakukan perubahan alur distribusi agar penyaluran dapat dimulai sejak awal tahun dan lebih responsif terhadap kebutuhan musim tanam.

Dengan pendekatan tersebut, petani tidak lagi harus menunggu proses administratif yang panjang untuk memperoleh haknya. Pemerintah memandang percepatan distribusi akan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kemampuan nasional dalam menjaga ketersediaan pangan.

Implementasi kebijakan tersebut mulai terlihat sejak hari pertama 2026 ketika penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur yang selama ini memiliki tantangan distribusi lebih besar. Pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia memastikan sistem penyaluran sudah aktif sejak pergantian tahun sehingga petani yang telah terdaftar dapat langsung melakukan penebusan.

Kesiapan tersebut didukung oleh stok nasional yang sejak awal tahun tercatat berada di atas satu juta ton dan diperkuat melalui jaringan distribusi yang mencakup gudang, transportasi laut, serta jalur distribusi darat di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menilai kepastian ketersediaan pupuk menjadi faktor penting agar musim tanam dapat berlangsung sesuai jadwal dan tidak menimbulkan risiko penurunan produksi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa keberlanjutan distribusi pupuk subsidi merupakan bagian dari transformasi sektor pertanian yang diarahkan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan distribusi bukan hanya diukur dari jumlah pupuk yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan pupuk sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, penguatan sistem distribusi dilakukan dengan prinsip tujuh tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat waktu. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola subsidi yang semakin transparan dan efektif.

Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan data penerima subsidi melalui integrasi sistem dan penyempurnaan mekanisme penebusan. Petani yang telah terdaftar dalam sistem yang ditetapkan pemerintah dapat memperoleh pupuk melalui titik serah resmi sehingga proses distribusi menjadi lebih tertib dan terukur. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan tidak mengalami kebocoran. Penguatan tata kelola tersebut sekaligus menjadi bagian dari reformasi sektor pertanian yang lebih luas untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Penguatan pupuk subsidi juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memahami bahwa produktivitas pertanian yang terjaga akan membantu menahan tekanan inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dalam beberapa perkembangan terbaru, Kementerian Pertanian menilai pasokan pangan nasional relatif terkendali dan mulai memberikan kontribusi terhadap stabilitas inflasi. Dengan demikian, kebijakan pupuk subsidi dipandang bukan hanya sebagai instrumen sektor pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah tantangan iklim dan ketidakpastian global yang masih berlangsung pada 2026, pemerintah memilih memperkuat sektor produksi daripada sekadar merespons gejolak harga ketika masalah sudah terjadi. Melalui penyediaan pupuk subsidi yang lebih cepat, tata kelola yang semakin sederhana, dan distribusi yang diperkuat hingga tingkat daerah, negara berupaya memastikan petani tetap mampu berproduksi secara optimal. Pemerintahan Presiden Prabowo memandang bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan pangan tersedia hari ini, tetapi juga membangun fondasi kemandirian nasional untuk menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional semakin menunjukkan kemajuan di Tanah Papua. Berbagai program penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mendapat respons positif dari masyarakat lokal, khususnya para petani Orang Asli Papua (OAP) yang kini semakin aktif terlibat dalam pengembangan lahan pertanian produktif.

Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran lahan sawah baru dinilai mampu memperluas produksi pangan, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi petani lokal.

Ketua Kelompok Tani Aimo, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Yovie Sasior, mengatakan masyarakat petani menyambut baik program tersebut karena memberikan harapan baru bagi pengembangan usaha pertanian di daerahnya.

“Jadi untuk kami petani lokal atau petani OAP, kami bersedia untuk kami mau cetak sawah di Kabupaten Sorong,” ujar Yovie usai mengikuti Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta.

Menurutnya, program cetak sawah menjadi solusi yang tepat di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, hasil panen juga berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

Senada dengan itu, Kepala Kampung Tokas sekaligus Ketua Kelompok Tani Rata Jaya di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Markus Homer, menyebut masyarakat sangat antusias terhadap pengembangan sawah baru yang telah membuka sekitar 3.700 hektare lahan produktif di wilayahnya.

“Program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua sangat membantu kehidupan masyarakat ke depan, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan,” kata Markus.

Dukungan serupa juga datang dari Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, Elias R. Semih. Ia menilai program tersebut memberikan peluang nyata bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memberikan perhatian besar terhadap pembangunan pertanian di Papua. Pada periode 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan sektor pertanian di wilayah Papua.

“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua,” ujar Amran.

Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi swasembada pangan yang kuat di Papua. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat lokal, Papua kini tidak hanya dipersiapkan sebagai wilayah yang mandiri pangan, tetapi juga sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional di masa depan.

Jayapura – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri kembali ditunjukkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. Program strategis nasional ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa untuk memperoleh pendidikan berkualitas, termasuk bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Papua.

Melalui Kementerian Sosial RI, pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat di Papua ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026. Lokasi pembangunan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi kesenjangan pendidikan sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua, John Herman Mampioper, mengatakan bahwa seluruh tahapan administrasi pembangunan saat ini sedang diselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Program Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Kami optimistis program ini akan memberikan manfaat besar bagi generasi muda Papua,” ujar John.

Ia menjelaskan, sejumlah Sekolah Rakyat telah beroperasi dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tingginya minat pendaftar menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap hadirnya layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, kapasitas sekolah dapat meningkat hingga ribuan siswa sehingga lebih banyak anak Papua dapat menikmati layanan pendidikan yang layak dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendukung percepatan pembangunan agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” kata Herald.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam membangun Papua melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, pembelajaran berbasis teknologi, serta pembiayaan yang ditanggung negara, program ini diyakini akan menjadi jalan baru bagi lahirnya generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

PAPUA – Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan kebutuhan pangan nasional di masa depan tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan ketersediaan pangan bagi generasi mendatang. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi pangan nasional.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Amran.

Selain memperkuat produksi pangan, program tersebut juga mengedepankan pemanfaatan komoditas lokal seperti sagu dan umbi-umbian yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Papua. Langkah ini dinilai memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.

Amran menepis berbagai tudingan yang menyebut masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dikembangkan merupakan milik masyarakat setempat dan pemerintah hadir untuk meningkatkan produktivitas serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat,” tegasnya.

Sementara itu, Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai informasi mengenai PSN secara objektif dan kritis. Ia menilai pembangunan di Papua Selatan perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan daerah.

“Dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita,” kata Mandagi.

Menurutnya, pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan pengawasan yang baik, keterlibatan masyarakat, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, keduanya dapat berjalan beriringan.

PSN Papua Selatan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam membangun wilayah timur Indonesia. Program ini tidak hanya memperkuat kemandirian pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mendorong kemajuan Papua sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Jakarta- Program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah di Papua terus memperoleh dukungan dari masyarakat lokal. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari antusiasme petani Orang Asli Papua (OAP) terhadap program cetak sawah yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Program ini dinilai tidak hanya mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Ketua Kelompok Tani Aimo, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Yovie Sasior, menyatakan kesiapan petani lokal untuk terlibat aktif dalam program cetak sawah yang tengah dikembangkan pemerintah. Menurutnya, program tersebut telah mendapat sambutan positif dari masyarakat karena memberikan harapan baru bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperoleh tambahan pendapatan.

“Jadi untuk kami petani lokal atau petani OAP, kami bersedia untuk kami mau cetak sawah di Kabupaten Sorong,” ujar Yovie usai mengikuti Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 di Jakarta.

Yovie menjelaskan bahwa program cetak sawah menjadi solusi yang relevan di tengah meningkatnya harga beras. Kehadiran lahan pertanian yang lebih luas memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjual hasil panen untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

“Program ini memang sangat membantu kita karena beras ini juga sudah semakin naik harganya. Terpaksa kami juga mau tanam supaya ada yang kami bisa jual dan ada yang kami makan sendiri,” katanya.

Menurut Yovie, minat masyarakat untuk bertani terus meningkat seiring dengan pendampingan yang dilakukan pemerintah dan petani yang telah lebih dahulu berpengalaman. Selama ini, warga setempat telah mengembangkan berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan tanaman hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Warga lokal jadi ingin bertani,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui dukungan anggaran yang signifikan. Pada 2025 hingga 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk pengembangan pertanian di wilayah Papua.

“Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua. Semua ini atas arahan Bapak Presiden agar Papua, Kalimantan, dan Sumatera semakin mandiri pangan dan mandiri energi ke depan,” kata Amran.

Melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat lokal, program ketahanan pangan di Papua diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

JAYAPURA – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil terus diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. Program strategis nasional yang digagas pemerintah tersebut menjadi langkah konkret dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada Juli 2026. Empat lokasi yang menjadi prioritas pembangunan berada di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan saat ini proses administrasi pembangunan tengah diselesaikan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, pembangunan sekolah dilakukan secara simultan guna mempercepat perluasan akses pendidikan bagi masyarakat Papua.

“Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang,” kata John Herman Mampioper.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan..

Menurut John, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang lebih inklusif. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan, sehingga jumlah peserta didik yang dapat diterima belum maksimal.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” kata Herald.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan semakin luasnya jangkauan program tersebut, diharapkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok dapat terus diperkecil, sekaligus mencetak generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Jakarta- Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan di Papua Selatan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan merupakan kebutuhan strategis yang harus dipersiapkan sejak dini seiring pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

“Kalau tidak ditambah, tidak ada PSN untuk padi, sagu, ubi, sementara penduduk bertambah 3,5 juta sampai 4 juta orang per tahun, pangannya dari mana? Kelaparan tidak? Ini kita bangun untuk keberlanjutan Republik Indonesia karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah,” ujar Amran.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan komoditas padi, tetapi juga mendorong optimalisasi pangan lokal Papua seperti sagu dan berbagai jenis umbi-umbian yang selama ini menjadi sumber pangan masyarakat setempat. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat diversifikasi pangan nasional sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah berkembang di Papua.

Amran juga menepis berbagai narasi yang menyebut masyarakat tidak memperoleh manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang dikembangkan merupakan lahan milik masyarakat setempat dan pemerintah hadir memberikan berbagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

“Enam puluh ribu hektare itu tidak ada yang punya BUMN, tidak ada yang punya negara, tidak ada yang punya swasta. Semuanya punya masyarakat setempat. Itu kejam fitnanya kalau dikatakan masyarakat tidak menikmati manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi turut memberikan pandangan terkait berbagai narasi yang berkembang mengenai PSN Papua Selatan. Ia mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan daya kritis dalam menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta di lapangan.
“Bagi saya film Pesta Babi itu memang betul-betul provokatif. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita,” kata Mandagi.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah informasi yang menggambarkan sikap Keuskupan Agung Merauke terhadap PSN Papua Selatan tidak sesuai dengan kenyataan.

Pelaksanaan PSN pangan di Papua Selatan diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan teknologi pertanian modern, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemanfaatan komoditas unggulan daerah, program tersebut diyakini mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua maupun bagi keberlanjutan pangan Indonesia secara keseluruhan.

JAKARTA – Dukungan terhadap Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) terus mengalir dari berbagai wilayah di Papua. Para petani menilai program tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di tengah perubahan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Di sejumlah daerah, pembukaan lahan sawah baru disambut antusias. Kehadiran areal pertanian produktif dinilai mampu memperluas ketersediaan pangan dan memberikan kepastian usaha bagi petani dalam jangka panjang.

Markus Homer, Kepala Kampung Tokas sekaligus Ketua Kelompok Tani Rata Jaya di Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengatakan masyarakat menyambut baik pengembangan lahan sawah melalui Program Cetak Sawah Rakyat yang telah membuka sekitar 3.700 hektare areal baru di wilayahnya.

“Jadi kami sangat luar biasa antusias dengan program yang diturunkan oleh Presiden kepada kami orang Papua. Kami sangat senang karena pangan ini, bagi kami masyarakat, untuk kehidupan kami masyarakat ke depan,” ujar Markus Homer.

Menurutnya, keberadaan sawah baru menjadi fondasi penting untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan perubahan pola konsumsi yang kini semakin mengandalkan beras sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

“Jadi generasi kami sudah berubah, sudah canggih. Generasi sekarang tidak bisa berada pada makanan-makanan lokal. Mereka sudah adaptasi dengan makanan-makanan yang sudah disiapkan, mungkin nasi,” tambah Markus Homer.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, pengembangan sawah juga dinilai relevan dengan perubahan pola pengelolaan lahan yang kini lebih mengarah pada sistem pertanian menetap.

“Karena sudah perkembangan sekarang, kita berkebun adalah pangan di satu lokasi, satu tempat, kita hanya tinggal olah saja, tidak bisa dipindah-pindah lagi. Maka itu kemarin kami di Sorong Selatan, kami terima 3.700 hektare yang kemarin sudah dikerjakan di tahun 2025. Sudah percetakan sawah, di tahun 2026 kita siap mau tanam,” tegas Markus Homer.

Dukungan serupa disampaikan Elias R. Semih, Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, Papua Barat Daya. Ia menilai program tersebut membawa manfaat besar karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian.

“Program ini diterima, dikelola oleh masyarakat supaya ekonomi mereka itu ada perubahan,” ujar Elias R. Semih.

Sebagai pemilik tanah adat di wilayah pelaksanaan program, Elias berharap pengembangan sawah dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo yang begitu antusias untuk melihat masyarakat ekonomi akar rumput di bawah dan mereka punya hidup. Mudah-mudahan ke depan menjadi baik, menjadi perubahan,” pungkas Elias R. Semih.

Sementara itu, Rizal Beno, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, mengatakan kelompok taninya telah menerima alokasi cetak sawah seluas 50 hektare dan sebagian lahan telah mulai ditanami.

“Yang sudah ada itu untuk pengolahan sawah. Sedangkan untuk panen hasil setelah kita tanam, itu belum ada. Seperti mesin panen, itu kita belum ada. Hanya kita punya mesin untuk olah tanah, terus kita tanam,” jelas Rizal Beno.

Dukungan para petani menunjukkan bahwa Program Cetak Sawah Rakyat dipandang sebagai upaya nyata memperkuat ketahanan pangan Papua. Dengan bertambahnya lahan produktif dan keterlibatan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Tanah Papua.

JAYAPURA – Upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Papua terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini mematangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Program yang merupakan bagian dari strategi nasional tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang memadai.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada Gubernur Papua, termasuk berbagai tahapan persiapan pembangunan sarana pendidikan permanen di sejumlah daerah.

“Kami melaporkan kepada Pak Gubernur terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang menjadi program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Sarmi dan Biak Numfor,” ujar John Herman Mampioper.

Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi fondasi awal dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih inklusif. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur agar kapasitas layanan dapat diperluas secara bertahap.

Menurut John, proses administrasi pembangunan gedung permanen kini memasuki tahap akhir. Setelah seluruh tahapan pengadaan selesai, pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai secara bersamaan di sejumlah wilayah.

“Kami harapkan bulan Juli 2026 pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” tegas John Herman Mampioper.

Selain lokasi yang telah memasuki tahap persiapan pembangunan, pemerintah juga mendorong perluasan program ke sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan semakin banyak anak Papua memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Tingginya minat masyarakat terhadap Program Sekolah Rakyat menjadi indikator besarnya harapan terhadap peningkatan akses pendidikan. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena faktor ketersediaan lahan dan fasilitas.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” tambah John Herman Mampioper.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian seluruh dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” ujar Herald J. Berhitu.

Menurutnya, dampak program tersebut tidak berhenti pada sektor pendidikan. Aktivitas pembangunan dan operasional sekolah diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua,” pungkas Herald J. Berhitu.

Dengan dukungan fasilitas pendidikan, kebutuhan belajar yang ditanggung negara, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jalan baru bagi lahirnya generasi Papua yang lebih unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

*MERAUKE* – Perbincangan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan kembali menjadi sorotan setelah beredarnya sebuah film dokumenter yang menampilkan sejumlah narasi terkait dampak pembangunan di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak menggambarkan kondisi secara utuh dan berimbang.

Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan isu pembangunan dan lingkungan di Papua Selatan. Ia menilai tayangan yang viral tersebut lebih banyak menampilkan sudut pandang tertentu tanpa menghadirkan penjelasan dari berbagai pihak yang terkait langsung dengan persoalan yang dibahas.

Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC menegaskan bahwa narasi yang dibangun dalam film dokumenter tersebut tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang terjadi di lapangan.

“Bagi saya film itu memang bersifat betul-betul provokatif. Tetapi dalam menonton jangan hilang otak kita, daya kritis kita. Apa tujuan dari film itu? Orang yang membuat film ini tidak tinggal di Papua,” ujar Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu sumber informasi. Di tengah berbagai agenda pembangunan yang berlangsung di Papua Selatan, keterbukaan informasi dan verifikasi fakta dinilai menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang objektif.

Lebih lanjut, Uskup Mandagi membantah sejumlah tuduhan yang diarahkan kepada Keuskupan Agung Merauke. Ia menegaskan bahwa berbagai tudingan mengenai dukungan tanpa syarat terhadap PSN maupun tuduhan kerja sama dengan pihak yang disebut merusak lingkungan tidak sesuai dengan kenyataan.

“Dikatakan bahwa Keuskupan Agung Merauke menyetujui, menerima PSN. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup menjual tanah. Keuskupan Agung Merauke, khususnya uskup bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menghancurkan katakanlah hutan Papua Selatan terlebih kelapa sawit, hutan sawit. Ini dan dikatakan juga bukan hanya kerja sama, tapi mendapat dana lagi. Jadi seolah-olah Keuskupan Agung Merauke sudah disuap,” tegas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Ia menilai tuduhan tersebut tidak didukung oleh proses klarifikasi yang memadai. Menurutnya, pembuat dokumenter semestinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang disebutkan agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.

Di sisi lain, Uskup Mandagi mengaku prihatin karena tayangan tersebut berpotensi membentuk persepsi yang tidak tepat mengenai peran gereja yang selama ini aktif mendampingi masyarakat Papua Selatan. Baginya, pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan melalui pengawasan serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga mempertanyakan komposisi narasumber yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut karena dinilai hanya mewakili kelompok yang memiliki pandangan serupa.

“Jadi ada apa-apa, cuma diminta ke orang-orang yang setuju, sealiran dengan sutradara, dan juga sealiran dengan pemberi dana. Barangkali itu cuma isu, pemberi dana,” pungkas Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC.

Klarifikasi tersebut memperkuat pentingnya penyajian informasi yang utuh dalam membahas PSN Papua Selatan. Di tengah berbagai dinamika pembangunan, pendekatan berbasis fakta dan dialog dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berlangsung secara bertanggung jawab sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.