Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis digulirkan guna mendorong para pelaku usaha di sektor produktif ini agar naik kelas sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mengajak seluruh lapisan publik untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif demi kelancaran dan keberlanjutan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), di tengah penyampaian aspirasi masyarakat, berbagai kebijakan tersebut tetap dapat dikawal dan dievaluasi secara terbuka melalui penyampaian pendapat yang damai, tertib, serta berfokus pada kebutuhan konkret masyarakat.

Zulhas mengatakan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dan nelayan perlu berjalan bersamaan dengan penguatan infrastruktur serta perlindungan ekonomi mereka

Lebih lanjut menurut Zulhas sektor perikanan memiliki posisi penting karena sekitar dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut. Pembangunan kampung nelayan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden berpihak kepada nelayan-nelayan Indonesia. Bapak bangun kampung nelayan dan nelayan-nelayan,” ujarnya.

Menurutnya penguatan petani dan nelayan menjadi bagian penting dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.

Keberpihakan Prabowo terhadap petani dan nelayan terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait pupuk dan irigasi. Dia kemudian meminta perwakilan petani yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiri.

Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan perhatian kepada kelompok masyarakat kecil melalui kebijakan di sektor pertanian, pembangunan kampung nelayan, penurunan bunga pembiayaan usaha mikro, serta penurunan potongan aplikator ojol.

“Teman-teman ojol, Pak. Potongan aplikator dari 20 persen, sekarang kepemimpinan Pak Prabowo diturunkan menjadi 8 persen,” ujar Zulhas.

Sinergi yang makin kokoh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para petani nelayan diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Pengawasan ketat dan sistem digital yang terintegrasi memberikan rasa aman bagi mereka untuk fokus meningkatkan hasil produktivitas.

Kepastian alokasi dan transparansi bantuan yang tepat sasaran menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan yang diharapkan bisa menopang kemandirian pangan Indonesia di masa depan.

Oleh: Stefano Listanto *)

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan menunjukkan adanya agenda pembenahan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, ketenagakerjaan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, hingga pembangunan sumber daya manusia dan HAM. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan agar setiap kebijakan semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Presiden menempatkan berbagai kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan nasional dan mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari proses yang harus terus dilanjutkan melalui kerja keras dan evaluasi.

Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan sekaligus melakukan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk. Dalam penyampaian Presiden, pemerintah telah menghapus 145 aturan birokrasi penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Pemerintah juga menyampaikan capaian swasembada pada sejumlah komoditas pangan utama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan pertanian diarahkan bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan posisi petani dan ketahanan pangan nasional.

Perhatian terhadap ekonomi rakyat juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyoroti kebijakan pemerintah yang menyasar petani, nelayan, pelaku usaha mikro, perempuan prasejahtera, dan pengemudi ojek daring. Kebijakan terkait pupuk dan irigasi, pembangunan kampung nelayan, pembiayaan kelompok perempuan, serta dukungan bagi usaha mikro menjadi bagian dari upaya memperkuat kelompok masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung. Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan yang menghubungkan pembangunan nasional dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Di sektor ketenagakerjaan, pembenahan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sekaligus penguatan perlindungan terhadap pekerja. Kehadiran mekanisme penyelesaian persoalan ketenagakerjaan melalui Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi salah satu kanal yang dapat mempertemukan kepentingan pekerja, perusahaan, dan negara. Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara institusional. Dengan semakin banyaknya kanal dialog, persoalan buruh dapat dibicarakan melalui mekanisme yang tersedia tanpa mengurangi hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Agenda penciptaan lapangan kerja juga menjadi perhatian pemerintah. Program Magang Nasional 2026 kembali dibuka dengan target 150 ribu peserta. Program tersebut diarahkan untuk memberikan pengalaman kerja dan memperkuat keterampilan lulusan perguruan tinggi sehingga memiliki bekal yang lebih baik ketika memasuki dunia kerja. Pemerintah juga mengembangkan berbagai program ekonomi yang diharapkan menciptakan aktivitas produktif di daerah.

Pendidikan menjadi sektor lain yang terus mendapatkan penguatan. Presiden Prabowo menyebut pendidikan sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menjalankan program perbaikan sekolah dalam skala besar, dengan 16.167 sekolah diperbaiki pada 2025 dan 71.744 sekolah pada 2026. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan pelatihan bagi berbagai kelompok profesi. Langkah tersebut penting karena pembangunan manusia merupakan fondasi bagi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, dan mobilitas sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pelayanan publik, serta perlindungan hukum. Pemerintah menyatakan bahwa pembangunan manusia menjadi salah satu fokus utama melalui penguatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan kebutuhan dasar. Dengan demikian, pembenahan pembangunan perlu terus ditempatkan dalam kerangka pemenuhan hak masyarakat sekaligus peningkatan kualitas pelayanan negara.

Dalam situasi tersebut, penyampaian aspirasi publik tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, memberikan masukan, dan melakukan unras secara tertib dan damai. Namun, aspirasi akan lebih bermakna ketika disampaikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tuntutan yang jelas, serta tujuan yang konstruktif. Ruang demokrasi akan semakin produktif apabila perbedaan pandangan diarahkan menjadi dialog dan masukan bagi penyempurnaan kebijakan.

Boni Hargens juga mengingatkan pentingnya melihat dinamika politik secara proporsional dan menjaga ketenangan masyarakat. Pandangan tersebut dapat ditempatkan dalam konteks bahwa stabilitas dan kebebasan menyampaikan pendapat tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama ketika pemerintah menyediakan kanal komunikasi dan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan tanggung jawab.

Karena itu, pemerintah perlu terus membuktikan komitmen pembenahan melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Pertanian harus semakin produktif, pekerja memperoleh perlindungan, lapangan kerja semakin terbuka, pendidikan semakin berkualitas, dan penghormatan terhadap HAM terus diperkuat. Di sisi lain, masyarakat dapat menjadi mitra pengawasan yang aktif dengan menyampaikan kritik secara faktual dan damai.

Demokrasi yang matang bukanlah ruang tanpa perbedaan, melainkan ruang yang mampu mengelola perbedaan menjadi solusi. Pemerintah terus bekerja membenahi berbagai persoalan, sedangkan masyarakat memiliki peran menjaga agar aspirasi tetap berada pada jalur yang tertib, damai, dan konstruktif. Dengan demikian, suara publik tetap kuat tanpa harus kehilangan substansi, sementara agenda pembangunan dapat terus bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh Yuliarti )*

Isu ketenagakerjaan tidak pernah sesederhana perdebatan mengenai upah dan kesejahteraan. Di dalamnya terdapat kepentingan pekerja, keberlanjutan dunia usaha, dan kebutuhan pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Karena itu, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan buruh, publik semestinya melihatnya secara utuh, dengan membedakan antara kritik yang membangun dan provokasi yang justru memperkeruh keadaan.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah kebijakan ketenagakerjaan mendapat respons positif dari sebagian organisasi buruh. Salah satu yang paling menonjol adalah kenaikan rata-rata upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Pemerintah ketika itu menjelaskan bahwa penetapan upah minimum ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja, sekaligus tetap mempertimbangkan daya saing dunia usaha. Kebijakan tersebut penting dicermati karena upah bukan hanya persoalan angka, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai arah sejumlah kebijakan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap daya beli buruh. Ia juga menyoroti keputusan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi serta intervensi terhadap harga LNG untuk industri tertentu. Pemerintah pada Juni 2026 menurunkan harga LNG non-HGBT bagi konsumen industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dari sekitar 20,57 dolar AS menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Pemerintah juga menyatakan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan hingga akhir 2026.

Dari perspektif hubungan industrial, kebijakan biaya energi memiliki dampak yang tidak kecil. Ketika biaya produksi dapat dikendalikan, tekanan terhadap perusahaan dapat berkurang sehingga ruang untuk mempertahankan kegiatan produksi dan lapangan kerja menjadi lebih besar.

Said Iqbal juga menempatkan dialog sebagai bagian penting dalam hubungan pemerintah dan kelompok pekerja. Dalam pandangannya, membaiknya komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dapat membantu menjaga ketertiban sekaligus memastikan aspirasi pekerja tetap disampaikan. Dengan demikian, hubungan industrial tidak harus diletakkan dalam pilihan biner antara menerima seluruh kebijakan pemerintah atau melakukan perlawanan. Kritik, negosiasi, perundingan, dan aksi damai dapat tetap berjalan dalam koridor demokrasi, sementara ruang dialog digunakan untuk mencari penyelesaian konkret.

Pandangan serupa disampaikan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno. Ia menempatkan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan investasi sebagai dua kepentingan yang tidak semestinya dipertentangkan. Hubungan industrial yang sehat membutuhkan sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pekerja membutuhkan upah dan perlindungan yang layak, sedangkan dunia usaha membutuhkan kepastian, produktivitas, dan iklim investasi yang sehat agar dapat tumbuh serta menciptakan lapangan pekerjaan.

Prinsip keseimbangan tersebut juga menjadi salah satu pokok penting dalam pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 meminta pengaturan klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja dan dibentuk dalam undang-undang tersendiri. Mahkamah kemudian menegaskan batas waktu pembentukannya hingga 31 Oktober 2026.

Sepanjang 2026, DPR melalui Panja Komisi IX menjalankan rangkaian pembahasan dan penyerapan aspirasi dari unsur pekerja, pengusaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Ketua Panja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari menekankan pentingnya regulasi yang memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada pekerja, sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan perkembangan perekonomian nasional. DPR juga menyatakan ruang aspirasi bagi berbagai pemangku kepentingan tetap dibuka selama proses penyusunan.

Pendekatan tersebut relevan karena regulasi ketenagakerjaan yang terlalu lemah berisiko merugikan pekerja, sementara aturan yang tidak mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dapat menghadirkan persoalan lain bagi investasi dan kesempatan kerja. Tantangan pembentuk undang-undang adalah menemukan keseimbangan yang diterjemahkan ke dalam norma yang jelas mengenai upah, hubungan kerja, perlindungan dari PHK, alih daya, pengawasan, hingga perkembangan pola kerja baru.

Karena itu, publik perlu memahami bahwa perbedaan pendapat dalam proses legislasi merupakan sesuatu yang wajar. Aspirasi buruh, keberatan pengusaha, pandangan akademisi, serta penjelasan pemerintah merupakan bagian dari pembentukan undang-undang. Hingga pertengahan September 2026, Panja Komisi IX bersama pemerintah masih mendalami berbagai substansi setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah. Artinya, prosesnya masih berjalan dan ruang pembahasan belum tertutup.

Di sinilah literasi publik menjadi penting. Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokratis selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum. Namun, masyarakat juga tidak semestinya mudah terseret informasi yang memotong fakta, membesar-besarkan konflik, atau menggambarkan proses legislasi seakan tidak menyediakan ruang partisipasi sama sekali. Sebelum mengambil sikap, publik perlu memeriksa substansi RUU, mengikuti perkembangan pembahasan, serta membandingkan informasi dari pemerintah, DPR, serikat pekerja, pengusaha, dan sumber independen.

Hubungan industrial yang sehat tidak dibangun melalui saling curiga, melainkan melalui keseimbangan kepentingan dan kesediaan berdialog. Kebijakan upah dan perlindungan pekerja semestinya dinilai dari dampaknya secara nyata, sementara RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terus diawasi agar hasil akhirnya menjawab kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha. Dengan literasi yang baik, ruang demokrasi tetap hidup, aspirasi tetap tersalurkan, dan masyarakat tidak mudah dipengaruhi provokasi yang menjauhkan pembahasan dari substansi.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Arief Nugroho*

Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan.

Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur.

Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif.

Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.

Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik.

Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia.

Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki.

Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik antarkelompok. Aspirasi tetap dapat disampaikan secara damai, kritik tetap dapat diberikan secara terbuka, dan pengawasan tetap dapat dilakukan secara aktif. Namun, semuanya akan jauh lebih bermanfaat apabila berorientasi pada penyelesaian. Dengan memperkuat dialog, verifikasi informasi, evaluasi kebijakan, dan kerja sama lintas lembaga, agenda penghormatan HAM dapat terus bergerak menuju perlindungan masyarakat yang lebih baik serta terciptanya kehidupan sosial yang aman, damai, dan bermartabat.

*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Oleh Arga Septian )*

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor pangan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian publik. Bukan semata karena pangan merupakan kebutuhan paling mendasar, tetapi juga karena dalam periode ini pemerintah menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Arah itu terlihat dari kebijakan pupuk bersubsidi, peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pemerintah, penyerapan hasil panen, hingga upaya menghubungkan sektor pertanian dengan program pemenuhan gizi masyarakat.

Presiden Prabowo berkali-kali menekankan bahwa persoalan pangan tidak dapat ditunda. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan dan memastikan petani memperoleh pupuk ketika dibutuhkan. Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan petani dapat berproduksi dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Luas panen padi juga meningkat menjadi sekitar 11,32 juta hektare.

Penguatan produksi tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan cadangan. Perum Bulog mencatat Cadangan Beras Pemerintah sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025, level tertinggi yang pernah dicapai. Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025. Capaian ini menjadi modal penting untuk membangun sistem pangan yang lebih tahan terhadap gejolak harga, gangguan pasokan, kekeringan, El Nino, maupun ketidakpastian global.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pupuk. Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2025 sekitar 9,55 juta ton. Mekanisme penyalurannya juga disederhanakan agar petani dapat memperoleh pupuk lebih cepat dan tepat sasaran.

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, menilai peningkatan produksi dan kuatnya cadangan pangan memberi perlindungan lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Namun, swasembada tidak boleh berhenti pada angka produksi nasional, melainkan harus diterjemahkan menjadi pendapatan yang layak bagi petani, harga yang wajar bagi konsumen, serta rantai distribusi yang efisien.

Kebijakan pangan juga perlu dibaca sebagai satu ekosistem. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan koperasi, produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan penguatan cadangan pangan dapat saling terhubung. MBG, misalnya, tidak hanya dilihat dari makanan yang tersaji, tetapi juga dari rantai ekonomi yang terbentuk di belakangnya. Mulai dari petani dan peternak yang memproduksi bahan pangan, pelaku usaha yang memasok, hingga pihak yang mendistribusikan kebutuhan tersebut. Maka program pemenuhan gizi ini dapat sekaligus membuka pasar yang lebih pasti bagi produsen pangan.

Pandangan mengenai pentingnya keberlanjutan juga disampaikan Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution. Ia menilai berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah dalam penguatan kemandirian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, capaian yang telah diraih perlu terus diikuti evaluasi, pembenahan, serta dukungan masyarakat agar program yang berorientasi pada kepentingan rakyat dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

Semua capaian tersebut tetap perlu dikawal secara kritis. Produksi yang meningkat harus disertai perlindungan harga di tingkat petani. Pupuk bersubsidi harus benar-benar tiba kepada penerima yang berhak. Cadangan beras harus dikelola tanpa menekan harga panen.

Di sinilah literasi publik menjadi penting. Dalam demokrasi, kritik, demonstrasi, dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara. Namun masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang lengkap sebelum menentukan sikap. Kritik yang berbasis data dapat menjadi alat koreksi yang sehat, sedangkan informasi menyesatkan atau provokasi yang mendorong kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat justru dapat menimbulkan kerugian sosial yang lebih luas.

Ketertiban umum dan kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya dipertentangkan. Aspirasi dapat disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab tanpa mengganggu distribusi pangan, aktivitas ekonomi, maupun pelayanan publik. Pada saat yang sama, pemerintah juga membuka ruang dialog dan menanggapi kritik secara substantif. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik, tetapi demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan kebijakan.

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, momentum peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan patut dicatat sebagai perkembangan penting. Dengan pekerjaan besar berikutnya, yaitu menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki distribusi, memperluas akses pupuk, dan memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan dari desa hingga kota.

Swasembada bukan garis akhir. Ia merupakan fondasi menuju tujuan yang lebih besar, yakni petani yang sejahtera, konsumen yang memperoleh pangan dengan harga terjangkau, dan Indonesia yang semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan kekuatan sendiri. Momentum itu perlu dijaga melalui kerja nyata, pengawasan publik, serta partisipasi masyarakat yang dewasa dan bertanggung jawab. Dukungan publik yang disertai sikap kritis dan bebas dari provokasi menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan dapat terus berjalan tanpa gangguan yang berpotensi menghambat kinerja pemerintah.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan tani

MERAUKE – Pembangunan di Tanah Papua terus diperkuat melalui peningkatan konektivitas, pelayanan publik, dan pengembangan berbagai sektor ekonomi. Agar program pembangunan berjalan lancar, masyarakat diajak menjaga keamanan serta tidak mudah terpengaruh provokasi yang dapat memicu keresahan dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan pembangunan sektor transportasi menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan, Salor, Merauke, Senin (17/9).

“Pembangunan bidang transportasi mencakup penyediaan prasarana, sarana transportasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan yang mencakup keamanan, keselamatan dan kenyamanan,” kata Apolo Safanpo.

Menurut Apolo, pembangunan transportasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah dan perlu terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung. Koordinasi diperlukan agar setiap program berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing serta tidak tumpang tindih.

“Koordinasi antarjenjang pemerintahan penting dilakukan agar pembangunan transportasi berjalan terintegrasi dan pelayanan kepada masyarakat semakin aman dan nyaman,” tegas Apolo Safanpo.

Upaya menjaga kondisi wilayah agar tetap aman juga mendapat perhatian dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mimika Rafael Taorekeyau.

Ia mengapresiasi jajaran aparat keamanan bersama kepolisian setempat atas respons dalam proses evakuasi korban sandera di Mimika, Papua Tengah.

“Respons cepat aparat keamanan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menunjukkan komitmen dalam melindungi masyarakat sipil dari tindakan kekerasan dan kejahatan,” ujar Rafael Taorekeyau.

Rafael mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Masyarakat juga diminta bijak dalam menerima, memilah, serta menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu keamanan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Mimika, untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari bijak dalam menerima, memilah, dan menyebarkan informasi,” tambah Rafael Taorekeyau.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan menyampaikan aspirasi secara tertib sesuai ketentuan, sehingga aktivitas masyarakat serta pembangunan dapat terus berlangsung.

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di Tanah Papua. Mari kita jaga Papua tetap damai, masyarakat aman, dan masa depan generasi kita menjadi lebih baik,” tutup Rafael Taorekeyau. (*)

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dinilai terus berjalan melalui berbagai langkah pemulihan terhadap korban. Di tengah berkembangnya wacana September Hitam di ruang digital, masyarakat juga diharapkan tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif agar upaya penyelesaian persoalan HAM dapat berjalan seiring dengan terjaganya keamanan dan ketertiban.

Pengamat politik dari Indeks Data Nasional (IDN) Ayip Tayana mengatakan, kemunculan isu September Hitam dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengingat kembali persoalan HAM masa lalu. Namun, ia mengingatkan agar aktivisme digital tersebut tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun kebencian.

“Fenomena September Hitam ini secara umum bagian dari aktivisme digital yang positif sebagai pengingat kolektif publik. Tetapi jangan sampai berubah menjadi mobilisasi emosi,” kata Ayip kepada awak media, Minggu (13/9).

Menurut Ayip, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, perkembangan penyelesaian HAM membuat tuntutan masyarakat sebaiknya diarahkan pada persoalan yang lebih konkret, khususnya memastikan proses pemulihan korban berjalan efektif dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

“Demonstrasi terkait September Hitam bagian dari demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah demonstrasi hanya satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan, di sini mahasiswa dan masyarakat sipil perlu evaluasi,” ujarnya.

Ayip menilai langkah pemerintah yang telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu dan berkomitmen melakukan pemulihan terhadap korban perlu terus dikawal secara konstruktif. Masyarakat sipil, kata dia, dapat berkontribusi melalui riset, pengawasan, maupun penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

“Mahasiswa jangan cuma jadi kelompok penekan, tetapi juga harus penggerak solusi. Misalnya, melalui riset, bekerja sama dengan kampus atau Kementerian HAM, LPSK, atau organisasi masyarakat lainnya agar menjadi usulan kebijakan terukur untuk penyelesaian pelanggaran HAM ini,” jelasnya.

Sementara itu, analis politik dan isu intelijen Boni Hargens mengingatkan masyarakat agar menyikapi wacana Black September secara proporsional. Menurutnya, kekhawatiran berlebihan justru dapat menciptakan ketegangan sosial yang tidak diperlukan.

“Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi. Percayalah, Polri, TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut.

Dengan demikian, penyampaian aspirasi mengenai HAM diharapkan tetap menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat, sekaligus mendukung terciptanya suasana masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memperlihatkan arah yang lebih jelas, terutama dalam agenda penguatan kemandirian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Capaian pemerintah perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat seluruh elemen bangsa berhenti melakukan evaluasi,” kata Ketum PP HIMMAH Abdul Razak saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, masih terdapat berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan dan kerja bersama.

“Dua tahun Pak Presiden Prabowo dan para menterinya telah bekerja ekstra dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Karena itu, dibutuhkan dukungan semua pihak, terutama rakyat Indonesia,” tuturnya.

“PP HIMMAH mengapresiasi berbagai capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk 121 kebijakan transformatif yang disebut telah dijalankan selama ini,” jelasnya.

Abdul Razak menegaskan mahasiswa tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan menyampaikan kritik terhadap program yang belum maksimal, namun kritik perlu dilakukan secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi tindakan yang memecah persatuan.

“Seluruh elemen masyarakat harus ikut bersama – sama mengawal agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat konkret bagi rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, dalam kebijakan yang terbarunya, Presiden Prabowo Subianto ingin biaya pendidikan SD, SMP, SMA hingga Universitas Negeri digratiskan.

Presiden Prabowo menyampaikan rencana menggelar rapat terbatas untuk membahas pendidikan gratis di sekolah dan universitas negeri. Dia menegaskan biaya pendidikan harus gratis.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” ungkapnya.

Pada kesempatan berbeda, Mendiktisaintek Brian Yuliarto merespons instruksi dari Presiden Prabowo yang mengatakan biaya pendidikan di universitas negeri harus digratiskan. Brian menyebut akan menindaklanjuti arahan presiden tersebut.

“Kami tentu akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Brian.

Brian menyebut kajian itu diantaranya terkait opsi skema pembiayaan. Hasil kajian itu akan dilaporkan ke Prabowo ketika sudah rampung.

“Setelah selesai (kajiannya), tentu kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk dibahas secara menyeluruh bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya,” jelasnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyambut baik rencana tersebut. Namun, Hadrian mengingatkan agar kualitas dan mutu pendidikan tetap harus dijaga.

“Kami tentu menyambut baik dan mendukung komitmen Presiden untuk memperluas akses pendidikan gratis di satuan pendidikan negeri, termasuk sampai perguruan tinggi negeri,” kata Lalu Hadrian

Hadrian menyebutkan pendidikan adalah hak setiap anak negeri setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Prinsipnya, pendidikan adalah hak warga negara dan jangan sampai biaya menjadi hambatan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar dia.

“Untuk PTN, kami berpandangan bahwa skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang,” imbuhnya.

JAYAPURA – Pemerintah mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda, bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah percepatan pembangunan daerah. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpengaruh provokasi yang dapat mengganggu aktivitas pembangunan serta menyampaikan aspirasi melalui ruang dialog dan mekanisme yang tersedia.

Pesan tersebut disampaikan seiring komitmen pemerintah mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan infrastruktur dasar, konektivitas, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah menilai kondisi sosial yang aman menjadi salah satu faktor penting agar berbagai program dapat berjalan secara berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Selain jalan yang tadi sudah saya sampaikan, air bersih, kemudian juga perumahan yang layak, sanitasi, drainase, listrik, dan lain sebagainya. Itu semua diharapkan kalau sudah bisa diperbaiki kondisinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar AHY seusai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua, Jayapura.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Papua, termasuk melalui program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, serta penguatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit.

Pemerintah juga mendorong penguatan konektivitas antarwilayah untuk membuka akses kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi. Peningkatan konektivitas diharapkan mendukung mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

AHY menekankan percepatan pembangunan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menyelesaikan persoalan tata ruang dan status lahan.

“Pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadap-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” tegasnya.

Selain mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, pemerintah memastikan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Papua.

Seiring percepatan pembangunan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Penyampaian aspirasi, termasuk terkait kebijakan pembangunan, diharapkan dilakukan melalui ruang dialog dan mekanisme yang tersedia sehingga dapat dibahas secara konstruktif.

Dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap pembangunan dapat berlangsung konsisten, membuka lapangan kerja, meningkatkan pelayanan publik, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di Tanah Papua.

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI memastikan ruang aspirasi masyarakat tetap terbuka dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat diimbau mencermati perkembangan pembahasan melalui informasi yang terverifikasi dan tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses legislasi yang masih berjalan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah dan DPR RI masih terus menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, buruh, dan serikat pekerja setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Ini kan prosesnya masih berjalan, jadi draf RUU-nya sudah ada. Kami dari pemerintah sudah memberikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), dan teman-teman dari DPR juga sekarang masih terus menggalang aspirasi dari Apindo, dari buruh, serikat pekerja,” kata Yassierli.

Yassierli memastikan pemerintah akan membahas RUU tersebut secara transparan sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangannya dan menyampaikan masukan terhadap substansi yang dinilai penting.

“Jadi, kita sesuai dengan harapan para buruh, kita prosesnya transparan, teman-teman bisa mengikuti, dan nanti kita tentu berharap hasil yang terbaik nanti, maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” katanya.

Yassierli menegaskan pemerintah terus membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat, khususnya kelompok buruh dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia.

“Kalau ada masukan, bisa lewat pemerintah, atau bisa lewat DPR. Ini kan inisiatif dari DPR, sehingga lebih banyak aspirasi itu, teman-teman buruh menyampaikan ke DPR. Tapi nanti ada proses pembahasan bersama,” kata Yassierli.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan pembahasan RUU terus diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menciptakan kepastian bagi dunia usaha.

“Kita ingin semua pekerja masuk dalam sistem pelindungan dan jangan ada yang tertinggal. Pada saat yang sama kita harus memastikan regulasi tidak menghambat dunia usaha untuk tumbuh dan membuka kesempatan kerja,” jelas Netty.

Keterbukaan proses pembahasan menjadi penting agar perbedaan pandangan disalurkan berdasarkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan komunikasi yang terbuka dan konstruktif, berbagai kepentingan dapat dibahas bersama untuk menghasilkan regulasi yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan dunia usaha. (*)