Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan seluruh Izin Usaha Pertambangan yang tidak jelas statusnya di kawasan hutan lindung sebagai wujud nyata penguatan tata kelola sumber daya alam dan kedaulatan negara.

Instruksi tegas , khususnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebagai kebijakan tegas pemerintah dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi ya. Kalau tidak jelas, cabut semua itu IUP-IUP, cabut semua itu,” tekan Presiden Prabowo dalam Taklimat Presiden RI bersama para menteri dan kepala lembaga terkait, Rabu (8/4)

“Negara tidak akan membiarkan aset strategis dikelola secara sembarangan. Kawasan hutan lindung adalah benteng terakhir kita — dan pemerintah akan menjaganya.”

Presiden juga menginstruksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memeriksa ratusan IUP bermasalah, sekaligus mengapresiasi sikap tegas sang menteri yang menahan izin penebangan bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Pemerintah tidak akan menoleransi praktik semacam itu dalam kepemimpinannya. Kebijakan ini sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mengendalikan sepenuhnya aset sumber daya alam strategis yang selama ini rawan disalahgunakan.

“Pemerintah saat ini hanya akan membela kepentingan nasional dan rakyat, bukan kelompok tertentu. Karena itu, evaluasi dan pencabutan IUP di hutan lindung ini dibereskan secepatnya,” katanya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kontrol negara yang kuat atas sumber daya alam bukan pilihan, melainkan keharusan demi mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Evaluasi segera, berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak saja dua minggu, enggak. Satu minggu kita cabut semua IUP, izin-izin yang tidak beres,” tegas Presiden.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditugaskan untuk segera melakukan inventarisasi menyeluruh, verifikasi lapangan, dan proses pencabutan IUP yang dimaksud sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Seluruh proses dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan. [-RWA]

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memimpin taklimat selama empat jam bersama jajaran eksekutif hingga eselon satu sebagai upaya evaluasi dan penguatan kinerja pemerintahan. Presiden memberikan arahan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta mengurangi kebocoran, sekaligus mengapresiasi capaian program pemerintah yang dinilai telah menunjukkan hasil signifikan dalam satu setengah tahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat bertemu awak media di Istana Negara Jakarta Pusat.

Menurut Prasetyo Hadi, dalam rapat kinerja pemerintah yang melibatkan struktural hingga eselon I, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan efisiensi di tubuh pemerintahan saat ini.

“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan, kemudian sampai ke dirjen, sekjen maupun irjen semua kementerian,” ujar Prasetyo usai taklimat.

Prabowo memberikan arahan sekaligus apresiasi atas capaian kinerja pemerintah selama sekitar satu setengah tahun terakhir.

“Nah, hari ini beliau memberikan pengarahan, memberikan panduan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka yang telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan,” tuturnya.

“Meskipun saja belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada,” lanjutnya.

Ditambahkan Prasetyo, momentum taklimat ini dimanfaatkan Presiden untuk mendorong seluruh jajaran agar meningkatkan kinerja, terutama dalam aspek efisiensi dan produktivitas.

“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” jelasnya.

Terkait substansi pembahasan, ia menyebut sejumlah menteri telah memaparkan capaian dan rencana ke depan di berbagai sektor strategis.

“Berkenaan dengan masalah isi atau substansi pertemuan, saya tidak ingin mengulangi karena tadi Pak Menko Ekon, kemudian Menteri Keuangan, kemudian Menteri ESDM, kemudian juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan ini telah menyampaikan paparan-paparan singkat terhadap apa yang sudah kita capai dan rencana-rencana kita ke depan,” pungkas dia.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan seluruh jajaran pemerintah saat ini tengah bekerja maksimal untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, sejalan dengan amanat konstitusi. Dia bahkan menyatakan kesiapan penuh untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar.

“Saya siap untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena saat ini kita semua sedang bekerja untuk rakyat dan negara,” tegas Mardiono.

Menurut Mardiono, komitmen tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberantasan korupsi, serta pengelolaan kekayaan alam agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari elit politik, pengamat, hingga masyarakat luas, untuk bersatu dan memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Sebab, dukungan tersebut sangat dibutuhkan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus bergandeng tangan, bersatu padu. Energi bangsa ini harus difokuskan untuk keberhasilan pembangunan dan kemakmuran rakyat,” tutupnya.

Pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Konstitusionalisme adalah prinsip di mana kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dasar negara.
Pergantian pemerintahan dimungkinkan sepanjang mengikuti mekanisme konstitusi yang baik dan benar. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Kepresidenan Jakarta. (8/4).

Dalam pidatonya, Presiden sempat menyinggung soal pergantian pemerintah yang dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan terkait mekanisme pergantian yang dapat dilakukan melalui pemilu hingga pemakzulan.

“Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai,” kata Prabowo.

Prabowo pun menjelaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan jalur resmi untuk melakukan pergantian pemerintahan, seperti melalui pemilihan umum maupun proses impeachment yang dilakukan sesuai aturan.

Secara lugas Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

“Ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa dengan melalui pemilihan umum tidak ada masalah bisa juga melalui impeachment tidak ada masalah tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah,” tambah Prabowo.

Prabowo juga menyinggung sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara damai, termasuk transisi dari Presiden ke-1 Soekarno atau Bung Karno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Sedangkan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh , Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H. mengaskan Indonesia menganut prinsip constitutional democracy yang mensyaratkan bahwa seluruh dinamika politik, termasuk pergantian kekuasaan, harus tunduk pada norma konstitusi.

Dalam kerangka ini, gagasan “menjatuhkan presiden” tidak dapat dimaknai secara bebas sebagai ekspresi politik, melainkan harus dipahami secara limitatif dalam konteks mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi secara eksplisit menempatkan prosedur pemberhentian presiden sebagai proses hukum yang bersifat berlapis dan ketat, melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian, setiap konstruksi wacana yang memposisikan “penjatuhan presiden” di luar kerangka tersebut merupakan bentuk reduksionisme konstitusional yang berbahaya.

Dr. Hadi Iskandar menilai bahwa problem mendasar dari narasi tersebut adalah terjadinya distorsi antara kritik sebagai praktik demokratis dengan delegitimasi sebagai praktik politik yang potensial inkonstitusional. Kritik seharusnya berfungsi sebagai mekanisme checks and balances, bukan sebagai alat untuk membangun opini yang mengarah pada pengingkaran terhadap legitimasi kekuasaan yang diperoleh secara sah melalui pemilu.

“Dalam perspektif hukum tata negara, kita harus membedakan secara tegas antara kritik terhadap kebijakan dengan upaya mendeligitimasi institusi kepresidenan. Ketika batas ini kabur, maka yang terjadi adalah anomali dalam berpikir konstitusional,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa penggunaan diksi dan framing dalam ruang publik memiliki implikasi serius terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Narasi yang tidak presisi secara konseptual berpotensi menciptakan misleading public reasoning, yaitu kondisi di mana publik membangun pemahaman politik yang tidak sejalan dengan norma konstitusi.

Jakarta – Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya telah menunjukkan kinerja efektif dan andal dengan berbagai capaian nyata dalam waktu relatif singkat. Hal tersebut disampaikan dalam arahan pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam forum yang dihadiri sekitar 800 pejabat negara, mulai dari menteri, pejabat eselon I, pimpinan TNI-Polri, hingga direksi BUMN, Prabowo menilai kinerja pemerintahan selama 1,5 tahun terakhir berhasil menjaga arah pembangunan nasional di tengah tekanan global.

“Tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata, prestasi yang nyata,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terukur secara matematis serta terlihat nyata di lapangan. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa program-program pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak langsung.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional dan mengendalikan arah pembangunan.

“Alhamdulillah pemerintah kita, di mana Saudara-saudara adalah bagian dari pemerintah yang saya pimpin. Sudah satu setengah tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita,” ujarnya.

Menurut Prabowo, kemampuan pemerintah dalam menavigasi berbagai tantangan global menjadi bukti ketangguhan tata kelola pemerintahan. Berbagai risiko eksternal, termasuk dampak konflik internasional terhadap krisis energi, pangan, dan air, dinilai dapat diantisipasi secara terukur.

Ia juga menekankan bahwa posisi Indonesia saat ini relatif lebih kuat dibanding banyak negara lain yang terdampak gejolak global.

“Jadi apa yang kita alami sekarang, krisis yang terjadi di Timur Tengah yang membuat harga energi menjulang, sebenernya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada di kondisi yang jauh lebih baik dibanding bangsa lain,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga dinilai adaptif dalam menghadapi tantangan baru, termasuk perkembangan teknologi yang berpotensi memunculkan disinformasi seperti hoaks dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (AI).

Meski demikian, Presiden tetap menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari penguatan kinerja pemerintahan.

“Ini masalah bagi kita ya, kita waspada, nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai peringatan supaya kita waspada,” ujarnya.

Rapat kerja ini menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus penegasan bahwa pemerintah terus bergerak cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan bangsa di tengah tantangan global. #

Jakarta – Dihadapan para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rangkaian kunjungan dinasnya ke luar negeri bertujuan untuk mengamankan pasokan minyak bagi kebutuhan dalam negeri.

Hal ini disampaikannya dalam taklimat Presiden guna menjawab anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya sekadar perjalanan biasa.

“Prabowo dibilang jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, saya harus ke mana-mana,” tegasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).

Presdien Prabowo juga mengungkapkan akan kembali melakukan perjalanan dinas dalam waktu dekat dengan misi serupa.

“Aku mau berangkat lagi ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan (minyak) juga,” jelasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyiapkan berbagai strategi Indonesia menghadapi dampak eskalasi perang AS-Israel dengan Iran. Presiden Prabowo meminta agar pemerintah bersatu dan tidak boleh ada pemikiran sektoral.

“Kita juga harus menyesuaikan pada saatnya dengan kondisi harga-harga BBM di dunia, tapi yang jelas kepentingan rakyat paling bawah akan kita jaga kemudian langkah-langkah kita untuk amankan BBM yang kita sudah putuskan,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara. Presiden juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

“Saya percaya diri, tidak ada itu bagi saya ‘Indonesia gelap’. Indonesia cerah di saat banyak negara susah,” katanya.

Di sisi lain, langkah diplomasi tersebut, diharapkan stabilitas energi dan ekonomi nasional tetap terjaga.

“Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan ke Jepang dan Republik Korea pada akhir Maret hingga awal April 2026. Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, termasuk sektor energi.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah perlu aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai negara, khususnya untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional. Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri menjadi bagian dari strategi diplomasi energi untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak tetap terjaga. [*]

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sepanjang 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam arahannya dalam Taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah, Presiden Prabowo menekankan bahwa target pembangunan tersebut bersifat terukur dan dapat dievaluasi langsung oleh masyarakat. Ia bahkan mempersilakan publik untuk menyaksikan bukti janji tersebut pada akhir tahun.

“Saya merencanakan akan membangun seribu desa nelayan tahun 2026 ini, Desember 2026 dan kita akan cek saudara nanti bisa nagih ke Prabowo berapa desa nelayan yang sudah selesai,” kata Presiden Prabowo, Rabu (8/4).

Ia juga menegaskan bahwa tugas sebagai kepala negara menuntut kerja keras penuh tanpa mengenal waktu libur, terutama dalam memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran.

“Jangan anggap ini pekerjaan yang enak yang mau jadi presiden selamat bener-bener sih aku udah telanjur jadi aku harus kerja keras-keras, sekarang ini gak ada libur,” ujarnya.

Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri telah menunjukkan progres awal yang signifikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 19 unit telah selesai dibangun dan beroperasi penuh per Januari 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut percepatan pembangunan terus dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat pesisir.

“Dari kita salah satunya bagaimana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bisa menjadi speed up di tahun ini,” ujar Trenggono.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah menargetkan 100 titik pembangunan rampung pada Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 65 unit dalam tahap pertama dan 35 unit dalam tahap kedua.

“Totalnya 100. Semua diperkirakan akhir Mei selesai,” katanya.

Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan agar program berjalan berkelanjutan dan tepat guna.

“Lalu pengawasan kampung nelayan penting juga, itu salah satu yang kita bahas. Kemudian, pengawakan kampung nelayan kan penting juga, itu juga kita bahas dengan presiden,” ungkap Trenggono.

Ke depan, pembangunan KNMP akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi berbasis kelautan. Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan produktivitas, akses pasar, serta penguatan infrastruktur pendukung bagi nelayan.

Dengan target yang jelas, capaian yang terukur, dan keterbukaan kepada publik untuk melakukan evaluasi, pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjadi janji, tetapi komitmen nyata yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan hingga akhir 2026.

Jakarta – Kebijakan menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap terjangkau bagi rakyat kecil menjadi salah satu penegasan penting Prabowo Subianto dalam taklimat Kabinet Merah Putih. Di tengah tekanan global yang memicu lonjakan energi di banyak negara, pemerintah memilih mempertahankan subsidi bagi mayoritas masyarakat sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Dalam rapat kerja di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo memaparkan capaian pemerintahannya yang telah berjalan hampir satu setengah tahun. “Di tahun pertama kita, tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata,” ujarnya.

Ia menilai berbagai tantangan global, termasuk konflik geopolitik dan tekanan ekonomi, berhasil dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Capaian tersebut, kata Prabowo, bukan sekadar klaim, melainkan dapat dihitung secara matematis dan terlihat langsung di lapangan.

Presiden juga mengingatkan tiga ancaman global yang disorot Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pangan, energi, dan air. “Masalah dasar bagi negara adalah tiga hal itu: pangan, energi, dan air,” katanya. Indonesia dinilai memiliki keunggulan sumber daya, meski tetap harus dijaga agar tidak menjadi kerentanan di masa depan.

Dalam konteks energi, Prabowo menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil melalui kebijakan BBM. “Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” ujarnya. Ia menambahkan kelompok mampu akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi. “Lo sudah kaya, minta subsidi lagi, ya enggak lah,” tegasnya.

Berdasarkan laporan ekonomi, kondisi nasional dinilai tetap aman meski dunia bergejolak. “Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya,” kata Kepala Negara. Ia bahkan menyebut Indonesia berada di posisi relatif aman di tengah konflik global.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan taklimat berlangsung sekitar empat jam dengan diikuti jajaran lengkap pemerintah. Presiden, kata dia, mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas. “Kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran,” ujarnya.

Arahan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga daya beli rakyat sekaligus memastikan capaian pembangunan terus berlanjut.*

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan nasional yang berfokus pada penguatan ketahanan menghadapi tiga krisis global utama, yakni pangan, energi, dan air. Penegasan tersebut disampaikan dalam taklimat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026), yang mencerminkan konsistensi visi jangka panjang dalam menjaga stabilitas dan keselamatan bangsa di tengah dinamika global.

Dalam paparannya, Presiden Prabowo menyoroti bahwa ketiga krisis tersebut bukanlah isu baru, melainkan telah diprediksi sejak lama oleh komunitas internasional, termasuk dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang dirumuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Dalam sekian tahun, saya telah meyakini dan saya telah menyebarluaskan hal-hal pokok yang saya yakini adalah dasar keselamatan bangsa. Dan ini dibenarkan oleh PBB, United Nations (UN) membenarkan ini dalam SDG yang mereka umumkan,” ujar Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa arah kebijakan nasional tidak hanya berpijak pada kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan pandangan global mengenai tantangan masa depan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang adaptif dan antisipatif dalam merespons perubahan dunia.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa prediksi terkait krisis pangan, energi, dan air telah lama menjadi perhatian serius dan bahkan dituangkan dalam berbagai pemikiran strategis yang dikembangkan selama bertahun-tahun.

Presiden Prabowo Subianto menambahkan, “Sustainable Development Goals di mana berapa tahun yang lalu PBB sudah meramalkan bahwa krisis dunia yang akan melanda seluruh dunia adalah tiga hal, yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis air,” tambah Presiden Prabowo.

Penegasan tersebut menunjukkan kesinambungan antara gagasan konseptual dengan implementasi kebijakan yang kini dijalankan pemerintah. Upaya konkret pun mulai terlihat melalui program-program prioritas yang mengarah pada kemandirian nasional di sektor strategis.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, “Ini sebagai bukti bahwa sekian puluh tahun pun saya sudah cantumkan hitam di atas putih, bahwa masalah dasar bagi negara adalah tiga hal itu, pangan, energi, air,” tegas Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, “Food, energy, dan water ini sudah dicanangkan oleh PBB dan ini sudah saya perjuangkan di mana-mana bertahun-tahun, belasan tahun,” pungkas Presiden Prabowo.

Dengan pendekatan yang terukur dan berorientasi pada hasil, pemerintah dinilai mampu menunjukkan kapasitas dalam mengelola tantangan strategis secara efektif. Taklimat tersebut sekaligus memperkuat optimisme terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menutup, “Alhamdulillah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita andal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan baik,” tutup Presiden Prabowo.

Melalui langkah-langkah tersebut, arah pembangunan nasional semakin terfokus pada penguatan fondasi utama negara, sekaligus menjawab tantangan global dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekitar Rp2 juta, meskipun terjadi kenaikan tajam harga avtur di pasar global. Kebijakan ini menegaskan keberpihakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Dalam taklimat di Istana Negara, Presiden menegaskan bahwa kenaikan biaya operasional tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Pemerintah, menurutnya, hadir sebagai pelindung rakyat di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

“Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” ujar Presiden.

Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam merespons dinamika global dengan solusi yang berpihak pada kepentingan nasional. Penurunan biaya haji menjadi bukti nyata bahwa negara mampu menjaga keseimbangan antara tantangan ekonomi dan pelayanan publik yang optimal.

Selain fokus pada biaya, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap lamanya antrean haji yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Presiden menargetkan percepatan waktu tunggu secara signifikan melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

“Yang kita kejar juga adalah mempercepat antrean. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama,” tegas Prabowo Subianto.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi kuota, pembenahan sistem pendaftaran, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem haji yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di sektor transportasi, efisiensi menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong kerja sama antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines guna menekan biaya operasional penerbangan.

“Selama ini pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Ini tidak efisien dan harus kita benahi agar lebih hemat,” kata Presiden.

Selain itu, rencana pembangunan kawasan khusus jemaah Indonesia di Mekkah serta terminal haji menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintahan di bawah Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat dalam melindungi rakyat. Penurunan biaya haji tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga representasi nyata kehadiran negara dalam memastikan akses ibadah yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian di sektor energi, pangan, dan air sebagai strategi utama menghadapi potensi krisis global. Dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, ia menggarisbawahi bahwa ketiga sektor tersebut merupakan pilar fundamental yang menentukan ketahanan dan keselamatan bangsa di tengah ketidakpastian dunia yang kian meningkat.

Dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo mengingatkan bahwa potensi krisis di tiga sektor tersebut telah lama menjadi perhatiannya. Ia menyebut pangan, energi, dan air sebagai isu mendasar yang harus menjadi prioritas kebijakan negara. Pandangan tersebut, kata dia, juga sejalan dengan proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

“Saya telah meyakini bahwa daftar keselamatan bangsa mencakup tiga hal utama, dan ini juga dibenarkan oleh PBB dalam SDGs, bahwa dunia akan menghadapi krisis pangan, energi, dan air,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, gagasan tersebut telah dituangkan dalam berbagai pemikiran dan tulisan selama puluhan tahun. Bahkan, jauh sebelum menjadi perhatian global, ia telah menekankan pentingnya ketahanan nasional berbasis tiga sektor tersebut sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis dunia.

Di sisi lain, Prabowo menilai Indonesia memiliki modal kuat, khususnya dalam ketersediaan sumber daya air. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Indonesia timur.

“Di beberapa wilayah memang masih ada kesulitan air, tetapi pada dasarnya kita memiliki sumbernya. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola dan menjaganya dengan baik,” katanya.

Menurut dia, persoalan air lebih banyak disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang belum optimal, termasuk kerusakan hutan yang berdampak pada berkurangnya daya serap air. Namun, ia optimistis masalah tersebut dapat diatasi melalui kebijakan yang tepat dan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengumpulkan seluruh jajaran kabinet hingga pejabat eselon I guna memastikan keselarasan visi dalam menjalankan kebijakan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, mengatakan langkah tersebut bertujuan menyatukan pemahaman seluruh jajaran.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan terus mendorong swasembada pangan, energi, dan air sebagai pilar utama kemandirian nasional agar Indonesia mampu bertahan sekaligus memperkuat posisinya di tengah ancaman krisis global.