Oleh: Dhita Karuniawati )*

Lebaran selalu menjadi momentum istimewa bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri juga menjadi waktu untuk mempererat silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Tradisi mudik pun menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan tersebut. Setiap tahun, jutaan masyarakat melakukan perjalanan lintas kota bahkan lintas pulau demi berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui kebijakan diskon tiket mudik menjadi langkah strategis yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi.

Kebijakan ini bukan sekadar langkah populis, melainkan bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan memberikan potongan harga pada moda transportasi tertentu, pemerintah membantu menekan beban pengeluaran rumah tangga menjelang hari raya. Dampaknya terasa langsung, terutama bagi pekerja yang selama setahun merantau di kota besar dan menantikan momen pulang kampung untuk bertemu keluarga.

Pemerintah memberikan stimulus khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat arus mudik Lebaran. Diskon tiket transportasi massal disiapkan untuk mendorong mobilitas sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat hingga sekitar 17–18 persen, sementara tiket kapal laut dan kereta api didiskon sebesar 30 persen. Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan mudik maupun liburan Lebaran dengan lebih baik.

Selain itu, insentif tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Airlangga menilai Indonesia memiliki karakteristik unik saat periode libur panjang. Ketika mobilitas meningkat, aktivitas belanja masyarakat juga ikut naik sehingga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif jelang musim liburan.

Indeks keyakinan konsumen tercatat meningkat, penjualan barang elektronik mengalami kenaikan, hingga tingkat hunian hotel yang tinggi di berbagai daerah tujuan wisata.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk periode Februari hingga Maret 2026. Stimulus tersebut mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta penyaluran bantuan sosial.

Total anggaran stimulus mencapai Rp 12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 200 miliar dialokasikan untuk diskon transportasi. Anggaran bansos dan stimulus lain mencapai sekitar Rp 12 triliun.

Pada 6 Februari 2026, pemerintah telah resmi menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat pada periode Lebaran 2026 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membuat harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” tulis bagian pertimbangan PMK Nomor 4 Tahun 2026.

Dalam Pasal 2 beleid tersebut, dijelaskan pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat ekonomi untuk penerbangan domestik. Insentif ini diberikan untuk pembelian tiket sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan mulai 14 Maret sampai 29 Maret 2026.

Dari sisi administrasi, badan usaha angkutan udara wajib tetap menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Serta melaporkan PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Maskapai juga diwajibkan menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 31 Mei 2026. Jika kewajiban pelaporan tersebut tidak dipenuhi sesuai batas waktu, fasilitas PPN DTP dinyatakan gugur.

“Badan Usaha Angkutan Udara selaku Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi wajib membuat Faktur Pajak atau Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis Pasal 4 Ayat 1.

Meski demikian, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini tidak berlaku untuk layanan tambahan seperti bagasi tambahan (extra baggage) dan pemilihan kursi (seat selection). Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut kepada penumpang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lebaran selalu menghadirkan harapan baru tentang kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi. Kebijakan diskon tiket mudik menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana negara berupaya hadir di tengah masyarakat, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan ekonomi dan dinamika mobilitas masyarakat, langkah ini menjadi simbol bahwa negara memahami dan merespons kebutuhan warganya.

Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan pulang, melainkan perjalanan yang penuh nilai. Yakni nilai tentang keluarga, tradisi, dan rasa memiliki terhadap tanah kelahiran. Ketika negara turut mempermudah perjalanan tersebut, Lebaran tidak hanya menjadi berkah bagi individu dan keluarga, tetapi juga bagi bangsa secara keseluruhan. Kebijakan diskon tiket mudik pun menjadi cerminan sinergi antara kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dalam satu momentum yang menyatukan Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Alexander Royce*)

Arus mudik Lebaran merupakan momentum sosial dan ekonomi penting yang merefleksikan kuatnya ikatan kekeluargaan dan mobilitas nasional. Pergerakan jutaan masyarakat dari pusat-pusat kota menuju kampung halaman setiap tahunnya menjadi simbol kebersamaan dan dinamika ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan diskon tiket transportasi serta berbagai insentif perjalanan yang digulirkan pemerintah menjelang mudik Lebaran 2026 hadir sebagai langkah strategis yang bernilai sosial tinggi. Kebijakan tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kemudahan, memastikan perjalanan mudik berlangsung terjangkau, aman, dan nyaman, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

Kebijakan diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, serta stimulus transportasi lainnya menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap kebutuhan riil rakyat. Di tengah dinamika ekonomi global, fluktuasi harga energi, dan tekanan biaya hidup, mudik berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Karena itu, intervensi negara melalui kebijakan fiskal dan insentif transportasi menjadi bentuk perlindungan sosial yang relevan dengan situasi terkini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat kebijakan diskon tiket dan tarif transportasi sebagai bagian dari strategi besar menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Dalam pandangannya, kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda pemulihan dan penguatan ekonomi domestik. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya ingin meringankan beban masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi sektor pariwisata, UMKM, logistik, dan konsumsi rumah tangga.

Dengan biaya perjalanan yang lebih terjangkau, perputaran uang di daerah tujuan mudik akan meningkat, pasar-pasar tradisional kembali hidup, sektor jasa bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh secara alami. Pendekatan ini mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak semata makroekonomi, tetapi juga menyentuh denyut kehidupan ekonomi rakyat secara langsung.

Lebih jauh, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan instrumen fiskal dan kebijakan publik secara adaptif. Diskon tiket dan insentif transportasi bukan sekadar subsidi, tetapi bagian dari manajemen ekonomi yang cerdas: menjaga stabilitas konsumsi, mengendalikan inflasi musiman, serta mengurangi tekanan sosial akibat lonjakan biaya mudik. Dalam konteks ini, pemerintah tampil bukan sebagai regulator kaku, tetapi sebagai fasilitator kesejahteraan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memandang kebijakan ini dari perspektif pelayanan publik dan keselamatan transportasi. Ia menekankan bahwa kehadiran negara dalam mudik bukan hanya soal harga tiket, tetapi juga kualitas layanan, keselamatan perjalanan, dan kenyamanan pemudik. Dengan adanya dukungan fiskal seperti penanggungan PPN tiket pesawat dan pengaturan tarif transportasi, pemerintah dapat memastikan bahwa akses transportasi tetap terbuka luas bagi masyarakat tanpa mengorbankan standar keselamatan. Kebijakan ini, dalam kerangka yang lebih besar, mencerminkan transformasi layanan publik yang berorientasi pada pengguna, di mana negara hadir sebagai penyedia ekosistem transportasi yang adil, terjangkau, dan berkualitas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan penguatan sistem transportasi nasional yang kini semakin terintegrasi. Pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, jalan tol, dan transportasi massal dalam beberapa tahun terakhir memberikan fondasi kuat bagi kelancaran mudik. Diskon tiket dan insentif tarif menjadi pelengkap dari investasi jangka panjang tersebut, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menunjukkan kesinambungan kebijakan antara pembangunan fisik dan kebijakan sosial-ekonomi, sesuatu yang jarang berjalan seiring di banyak negara berkembang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat kebijakan diskon tarif sebagai bagian dari pemerataan manfaat pembangunan. Dalam perspektifnya, infrastruktur tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus menjadi alat pemersatu bangsa. Ketika tarif transportasi lebih terjangkau, mobilitas sosial meningkat, interaksi antardaerah menguat, dan kesenjangan akses dapat dipersempit. Kebijakan ini secara tidak langsung memperkuat integrasi nasional, karena masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak, berinteraksi, dan mengakses peluang.

Dimensi sosial inilah yang sering luput dari perhitungan teknokratis. Mudik bukan hanya peristiwa transportasi, tetapi fenomena budaya dan identitas kolektif bangsa. Ketika negara hadir mempermudah proses itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Rakyat merasa diperhatikan, bukan sekadar diatur. Ini adalah modal sosial yang sangat penting bagi stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.

Relevansi kebijakan ini semakin kuat jika dikaitkan dengan situasi terkini, di mana pemerintah juga mendorong efisiensi logistik, stabilisasi harga pangan, dan penguatan konsumsi domestik. Diskon transportasi berkontribusi langsung pada stabilitas inflasi musiman Lebaran, yang selama ini sering dipicu oleh lonjakan biaya distribusi dan mobilitas. Dengan biaya transportasi yang lebih rendah, tekanan harga di tingkat konsumen dapat ditekan, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas, bahkan oleh masyarakat yang tidak mudik sekalipun.

Pada akhirnya, kebijakan diskon tiket dan insentif mudik bukan sekadar kebijakan populis jangka pendek, tetapi refleksi dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia. Negara tidak hanya membangun jalan, bandara, dan pelabuhan, tetapi juga membangun rasa keadilan, aksesibilitas, dan keberpihakan. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh elitis, melainkan harus inklusif dan membumi.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA – Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat jelang arus mudik Lebaran 2026 melalui kebijakan diskon tiket transportasi, khususnya tiket pesawat. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional pada periode mobilitas tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dengan kisaran riil sekitar 17 hingga 18 persen. Diskon tersebut diberikan melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

“Diskon tiket pesawat riil-nya nanti sekitar 17–18 persen. Dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal PPN ditanggung pemerintah 6 persen, tetapi kali ini full,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, selain itu pemerintah tengah menggodok regulasi teknis kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan menargetkan aturan itu rampung dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keberhasilan mobilitas masyarakat pada Desember lalu yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Selain diskon tiket, pemerintah juga menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja atau Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran guna mengurai kepadatan mobilitas,” tambahnya.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp12,83 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk diskon transportasi, termasuk tiket pesawat, sementara sisanya digunakan untuk bantuan sosial dan stimulus lainnya.

“Kita menyiapkan paket stimulus yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita menyiapkan Rp12,83 triliun untuk diskon transportasi selama libur Lebaran, termasuk juga diskon tiket pesawat,” kata Airlangga.

Senada, Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pihaknya mencatat lonjakan penjualan tiket menjelang Angkutan Lebaran 2026. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring masih dibukanya pemesanan tiket dengan skema H-45.

“Hingga 9 Februari 2026, tercatat 37.188 tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 11–26 Maret 2026. Tingginya angka pemesanan menunjukkan masyarakat mulai merencanakan perjalanan mudik lebih awal dengan memanfaatkan layanan kereta api,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi menilai langkah pemerintah memberikan stimulus penurunan harga tiket pesawat mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah pemerintah. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga konektivitas nasional,” ungkap Teguh.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara Richard Ahmad Sugiarto yang mendorong koordinasi lintas kementerian agar kebijakan harga tiket benar-benar berdampak luas bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

“Kebijakan diskon musiman perlu dilengkapi dengan reformasi struktural agar harga tiket pesawat tetap terjangkau sepanjang tahun,” jelasnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih terjangkau, lancar, dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (*/rls)

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui kebijakan subsidi tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2026 dengan potongan harga sebesar 17 hingga 18 persen. Kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung tradisi mudik agar dapat dinikmati oleh lebih banyak masyarakat secara nyaman dan terjangkau. Dengan subsidi tersebut, pemerintah tidak hanya meringankan beban biaya transportasi, tetapi juga memperkuat konektivitas nasional serta memastikan perayaan Lebaran berlangsung penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengungkapkan bahwa diskon tiket pesawat tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang berencana mudik, di mana pemerintah akan menanggung PPN secara penuh.

“Diskon tiket (pesawat) real-nya nanti sekitar 17-18 persen. Dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal, PPN yang ditanggung pemerintah hanya 6 persen, tapi untuk mudik Lebaran kali ini, PPN-nya full,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya.

Menurut Airlangga, regulasi teknis terkait kebijakan ini saat ini masih dalam proses penyusunan dan diperkirakan akan selesai pekan depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang adil dan tepat sasaran.

Ia juga menambahkan bahwa selain diskon tiket pesawat, pemerintah akan memberikan kebijakan fleksibilitas kerja berupa Work From Anywhere (WFA) yang akan berlaku menjelang Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong perekonomian Indonesia.

“Stimulus kita siapkan, dan mungkin menjelang bulan puasa nanti kita akan dorong,” tambahnya.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk periode Februari hingga Maret 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,83 triliun, yang mencakup diskon transportasi, bantuan sosial, serta potongan tarif jalan tol.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga kembali meluncurkan program mudik gratis dengan bus untuk Lebaran 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari suksesnya program mudik gratis pada periode Lebaran dan Natal sebelumnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menjelaskan bahwa ribuan pemudik akan diangkut dengan ratusan bus yang telah disiapkan oleh pemerintah.

“Program mudik gratis tahun ini disiapkan untuk ribuan pemudik. Armada yang disiapkan pun mencapai ratusan bus,” kata Ernita.

Kemenhub juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi mudik, dengan fokus utama pada keselamatan perjalanan. Inspeksi atau rampcheck kendaraan angkutan umum akan dilakukan untuk memastikan semua armada yang digunakan memenuhi standar teknis dan administrasi.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan angkutan umum dapat merasa tenang, aman, dan nyaman selama perjalanan,” ujar Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho.

Selain itu, Kemenhub juga menerapkan sistem digital Terminal on System (TOS) di 115 terminal tipe A untuk memantau status uji kendaraan secara online, sehingga proses rampcheck dapat lebih efektif dan efisien. Pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan ini, perjalanan mudik Lebaran 2026 akan lebih aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya memperkuat ketahanan energi nasional kini semakin diarahkan secara strategis dan terukur, dengan Papua ditempatkan sebagai salah satu pilar utama pengembangan energi masa depan Indonesia. Pemerintah memandang Papua bukan hanya sebagai wilayah kaya sumber daya alam, tetapi sebagai simpul penting dalam arsitektur kemandirian energi nasional. Dengan potensi energi terbarukan dan sumber daya migas yang besar, Papua diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan energi yang tidak hanya menopang kebutuhan regional, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan energi nasional secara menyeluruh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan strategis, baik dari energi baru terbarukan maupun dari sektor minyak dan gas bumi. Potensi tersebut dinilai harus dikelola secara optimal, profesional, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi terpusat di wilayah barat Indonesia, melainkan diperluas secara adil hingga kawasan timur sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.

Penekanan penting dari pemerintah adalah bahwa pembangunan energi di Papua tidak semata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat langsung bagi masyarakat. Energi diposisikan sebagai fondasi kesejahteraan mendorong aktivitas ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, proyek-proyek energi di Papua tidak berdiri sebagai proyek eksklusif industri, melainkan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi daerah.

Pemerintah secara aktif mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil. Selama ini, banyak daerah di Papua masih bergantung pada distribusi BBM dengan biaya logistik tinggi dan pasokan yang tidak selalu stabil. Pengembangan pembangkit berbasis surya dan hidro dinilai lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu menjangkau komunitas yang sulit diakses jaringan energi konvensional. Strategi ini sekaligus menurunkan beban subsidi dan biaya distribusi energi jangka panjang.

Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda besar swasembada energi nasional. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dengan memperluas basis produksi energi domestik, termasuk dari Papua, tekanan terhadap neraca perdagangan dan anggaran negara dapat ditekan secara bertahap. Artinya, pembangunan energi di Papua tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga strategis bagi stabilitas ekonomi nasional.

Selain energi surya dan air, pemerintah juga mengarahkan pengembangan bahan bakar nabati berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini menghubungkan agenda energi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah. Papua dinilai memiliki ruang dan potensi untuk mengembangkan komoditas bahan baku energi nabati yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Integrasi energi dan pangan menjadi bagian dari strategi besar kedaulatan nasional.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian ESDM menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai salah satu sumber energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting dalam produksi bioetanol nasional. Target ini menunjukkan bahwa Papua tidak hanya menjadi lokasi proyek, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri energi bersih nasional.

Pengembangan bioetanol membuka peluang investasi baru, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja berbasis sumber daya lokal. Dengan dukungan teknologi dan kemitraan industri, Papua berpotensi menjadi pusat inovasi energi nabati di kawasan timur Indonesia. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pesan bahwa transisi energi bukan ancaman bagi pertumbuhan, melainkan peluang untuk menciptakan basis ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Dukungan terhadap arah kebijakan ini juga datang dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo yang menetapkan Papua sebagai kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai kabar baik yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh PT PLN (Persero) serta seluruh kementerian dan lembaga terkait agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.

Menurutnya, Papua memiliki spektrum potensi energi yang lengkap mulai dari tenaga air, surya, hingga berbagai sumber energi baru terbarukan lainnya. Jika dimanfaatkan secara optimal, potensi tersebut dapat mendorong kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Harapan besar juga diarahkan pada aspek implementasi. Kebijakan yang kuat di tingkat pusat perlu diterjemahkan menjadi program konkret, terukur, dan berkelanjutan di lapangan. Koordinasi lintas kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proyek tidak berhenti di tahap perencanaan. Pendekatan yang berpihak pada masyarakat daerah, menghormati kearifan lokal, dan membuka partisipasi publik akan memperkuat legitimasi program energi di Papua.

Dengan kombinasi visi nasional, dukungan regulasi, potensi sumber daya, dan keberpihakan pada energi bersih, Papua kini ditempatkan sebagai garda depan ketahanan energi Indonesia. Penguatan produksi dan pengembangan EBT di Papua bukan hanya strategi teknis, melainkan pernyataan arah pembangunan: bahwa masa depan energi Indonesia dibangun secara mandiri, merata, dan berkelanjutan dari seluruh penjuru negeri.

Oleh: Juana Syahril)*

Ketahanan energi kian menjadi isu strategis bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, pemerintah menempuh pendekatan realistis dengan memperkuat produksi energi domestik sekaligus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Keseimbangan antara energi fosil dan energi bersih menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan tanpa mengorbankan agenda transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa ketahanan energi tidak dapat terus bertumpu pada impor. Indonesia harus mampu memproduksi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya energinya sendiri secara optimal. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kilang, penguatan cadangan strategis, serta diversifikasi sumber energi menuju bauran yang lebih hijau.

Tiga prinsip menjadi landasan kebijakan energi nasional, yakni kemandirian, ketahanan, dan swasembada energi. Kemandirian dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan dari sumber domestik, sementara ketahanan menekankan pada pasokan yang andal dan berkelanjutan. Adapun swasembada diarahkan untuk menekan ketergantungan impor secara bertahap melalui peningkatan produksi dan pemanfaatan EBT.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kilang dan cadangan minyak nasional menjadi prioritas pemerintah. Kilang yang lebih modern dan efisien dinilai mampu mengurangi impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi jangka panjang.

Capaian lifting minyak yang melampaui target APBN menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi mulai membuahkan hasil. Pemerintah mendorong optimalisasi teknologi di lapangan eksisting serta mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya tidak beroperasi. Langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis: meningkatkan output tanpa sepenuhnya bergantung pada eksplorasi baru yang berisiko tinggi.

Namun, ketahanan energi tidak cukup hanya ditopang oleh fosil. Transformasi menuju energi terbarukan terus dipercepat, salah satunya melalui implementasi mandatory biodiesel B40. Program ini terbukti memberikan dampak ekonomi, mulai dari penghematan devisa hingga penciptaan jutaan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ekosistem energi berbasis sumber daya domestik. Keberhasilan tersebut menjadi pijakan bagi pengembangan B50 yang kini tengah diuji secara teknis.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa uji coba B50 menunjukkan hasil positif melalui pengujian lapangan, sehingga implementasinya diharapkan dapat berlangsung aman dan terukur.

Selain biodiesel, pemerintah mulai mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Dengan potensi tebu dan biomassa yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak negara seperti Brasil dan Amerika Serikat. Meski demikian, pengembangan ini perlu diiringi peningkatan produksi bahan baku agar tidak memunculkan ketergantungan impor baru.

Gas bumi juga diproyeksikan sebagai energi transisi yang penting. Penguatan jaringan gas kota bagi rumah tangga dan industri menjadi strategi untuk menekan impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas domestik yang relatif lebih bersih dan efisien.

Peran BUMN energi menjadi krusial dalam menopang strategi nasional ini. PT Pertamina (Persero) terus meningkatkan produksi migas sekaligus mempercepat pengembangan energi hijau, terutama panas bumi. Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, menyebut Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 24 GW—sekitar 40 persen cadangan dunia—yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam peta energi geothermal global.

Di sektor kelistrikan, PT PLN (Persero) menunjukkan keberpihakan kuat terhadap transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dari rencana penambahan kapasitas 69,5 GW, sekitar 42,6 GW berasal dari EBT dan 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi. Porsi ini mencerminkan arah kebijakan yang semakin akomodatif terhadap energi hijau tanpa mengabaikan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM melihat tenaga surya sebagai sumber EBT dengan potensi terbesar. Dari total potensi energi terbarukan sekitar 3.700 GW, lebih dari separuhnya berasal dari tenaga surya. Pemerintah pun mendorong hilirisasi industri panel surya agar rantai pasok dapat diproduksi di dalam negeri dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, strategi menggabungkan penguatan produksi migas dengan percepatan EBT menunjukkan bahwa Indonesia tengah menempuh jalur transisi yang realistis. Stabilitas pasokan tetap dijaga, sementara fondasi menuju energi bersih terus dibangun. Pendekatan ini penting agar transisi tidak menimbulkan guncangan ekonomi maupun risiko kekurangan energi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan terletak pada besarnya potensi, melainkan pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan investasi. Tanpa keduanya, transisi energi berisiko terjebak dalam tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Namun jika strategi ini dijalankan secara disiplin dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang bukan hanya mencapai kemandirian energi, tetapi juga tampil sebagai kekuatan regional dalam ekonomi energi masa depan.

)* Penulis adalah Pengamat Energi

Jakarta – Penguatan produksi energi domestik dan percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi fokus strategis pemerintah dalam memperkokoh ketahanan energi nasional. Kebijakan ini mencerminkan visi jangka panjang untuk membangun sistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dengan memastikan pasokan energi yang stabil serta mendorong pemanfaatan sumber energi bersih, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ramah lingkungan dan berorientasi masa depan.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (KESDM), Tri Winarno menyampaikan, dalam rangka ketahanan energi nasional pemerintah sudah menetapkan tiga pilar utama, yaitu kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi sehingga KESDM terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi BBM sekaligus mengurani impor.

“Kemudian pada ketahanan energi kita diharapkan dapat meningkatkan kapasitas cadangan energi nasional melalui peningkatan kapasitas storage minyak di Indonesia. Pada swasembada energi, kita berupaya untuk paling tidak menurunkan impor energi melalui beberapa pendekatan,” jelas Tri.

Tak hanya itu, KESDM juga terus mendorong peningkatan potensi area wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data KESDM, dalam dua tahun terakhir potensi area migas nasional sudah mencapai 110 area.

Pemerintah rencananya akan melelang 110 wilayah kerja migas tersebut. Sejauh ini, ia mencatat sudah ada beberapa tawaran dari investor yang hendak terlibat dalam lelang wilayah kerja migas tersebut.

Selain memperkuat produksi dan cadangan migas, KESDM juga aktif menjalankan program mandatory pencampuran BBM solar dengan minyak sawit sebesar 40% atau B40. Program B40 bahkan dinilai sudah mendongkrak devisa negara hingga Rp 130 triliun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan program tersebut juga sukses membuka lapangan pekerjaan baru yang menjangkau 2 juta pekerja di Indonesia. Sehingga dari suksesnya program B40, pemerintah akan meningkatkan mandatory penggunaan biodiesel menjadi 50% atau B50.

“Uji coba B50 sudah tes lapangan. Sektor otomotif sudah 20.000 kilometer nanti sampai 50.000 km. Selebihnya program lain akan kita dorong,” tegasnya.

Upaya pemerintah dalam memperkuat produksi migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Ia mengapresiasi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional, khususnya melalui peningkatan penggunaan biodiesel program B40.

“Indonesia harus terus melangkah menuju kemandirian energi dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri, salah satunya melalui program B40,” ujar Eddy.

Ia juga mendukung pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif dengan mencontoh keberhasilan Brasil dan Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan bioetanol berbasis tebu secara berkelanjutan.

“Kita punya potensi besar. Dengan penguatan produksi bahan baku di dalam negeri, bioetanol bisa menjadi pilar penting ketahanan energi nasional,” pungkasnya.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan ketimpangan akses listrik yang selama ini masih dirasakan masyarakat Papua.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” kata Rivqy, Senin (9/2).

Rivqy menekankan bahwa pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan upaya pemerataan listrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus menyentuh daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, termasuk Papua.

“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” lanjutnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Papua merupakan salah satu pilar utama dalam strategi kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki sumber daya energi yang sangat baik, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air sebagai solusi berkelanjutan, khususnya bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Selain pengembangan EBT, pemerintah juga mengarahkan produksi energi berbasis sumber daya lokal, termasuk bahan bakar nabati, sebagai bagian dari strategi swasembada energi dan pangan nasional.

Dengan sinergi antara produksi energi, pengembangan EBT, dan pemerataan manfaat, Papua diharapkan menjadi contoh penguatan ketahanan energi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

[w.R]

Oleh : Doni Zulfikar )*

Hilirisasi ayam terintegrasi merupakan salah satu strategi kunci yang relevan dan realistis dalam mewujudkan swasembada protein nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan gizi masyarakat, terutama protein hewani, sektor perunggasan memiliki posisi strategis karena daging ayam dan telur adalah sumber protein paling terjangkau, mudah didistribusikan, serta diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, industri ayam nasional tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan dan ketahanan ekonomi nasional.

Selama ini, sektor perunggasan kerap menghadapi tantangan klasik seperti fluktuasi harga pakan, ketergantungan impor bahan baku, distribusi yang tidak merata, hingga ketimpangan antara peternak kecil dan pelaku industri besar. Hilirisasi ayam terintegrasi hadir sebagai solusi struktural untuk menjawab persoalan tersebut. Integrasi mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, rumah potong unggas (RPU), pengolahan produk, hingga distribusi dan pemasaran. Dengan sistem ini, efisiensi dapat ditingkatkan, biaya ditekan, dan nilai tambah produk ayam dapat dinikmati lebih luas oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi ayam terintegrasi merupakan langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi hulu, penguatan industri pembibitan dan pakan menjadi fondasi utama hilirisasi. Ketergantungan pada impor jagung, bungkil kedelai, dan grand parent stock (GPS) selama ini menjadi titik lemah swasembada protein. Melalui kebijakan hilirisasi terintegrasi, negara dapat mendorong peningkatan produksi jagung lokal, diversifikasi bahan pakan alternatif, serta pengembangan teknologi pembibitan nasional. Langkah ini tidak hanya menekan biaya produksi ayam, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian dan agroindustri, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Pada tahap budidaya, integrasi memungkinkan peningkatan produktivitas peternak rakyat. Dengan pola kemitraan yang adil dan transparan, peternak kecil dapat memperoleh akses terhadap bibit unggul, pakan berkualitas, pendampingan teknis, serta kepastian pasar. Hilirisasi yang dirancang inklusif akan mengurangi praktik tata niaga yang merugikan peternak dan memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok. Ketika peternak rakyat berdaya, maka produksi protein nasional menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Di sisi hilir, pengembangan rumah potong unggas modern dan industri pengolahan menjadi kunci peningkatan nilai tambah. Produk ayam tidak lagi terbatas pada karkas segar, tetapi berkembang menjadi produk olahan bernilai tinggi seperti ayam beku, nugget, sosis, hingga makanan siap saji. Hilirisasi ini penting untuk memperpanjang umur simpan produk, menjaga keamanan pangan, serta memenuhi standar kualitas nasional dan internasional. Dengan demikian, ayam sebagai komoditas protein tidak hanya menopang konsumsi dalam negeri, tetapi juga berpotensi menjadi komoditas ekspor yang kompetitif.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya telah melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026. ​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Hilirisasi ayam terintegrasi juga berperan besar dalam pemerataan akses protein bagi masyarakat. Dengan sistem distribusi yang efisien dan terkontrol, pasokan ayam dan telur dapat menjangkau wilayah terpencil dengan harga yang lebih stabil. Hal ini berdampak langsung pada perbaikan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Swasembada protein bukan sekadar soal produksi, tetapi juga tentang keadilan akses dan keberlanjutan konsumsi.

Dari perspektif ketahanan nasional, kemandirian protein hewani memiliki dimensi strategis. Ketergantungan pada impor pangan berisiko tinggi terhadap gejolak global, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Hilirisasi ayam terintegrasi memperkuat daya tahan sistem pangan nasional dengan mengandalkan sumber daya domestik, teknologi lokal, dan pasar dalam negeri yang besar. Dengan demikian, Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis global dan mampu menjaga stabilitas sosial-ekonomi.

Keberhasilan hilirisasi ayam terintegrasi tentu membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyiapkan regulasi yang berpihak, infrastruktur pendukung, serta insentif investasi. Dunia usaha didorong untuk mengembangkan teknologi, memperluas kapasitas produksi, dan membangun kemitraan yang berkeadilan. Sementara itu, peran riset dan inovasi menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing industri perunggasan nasional.

Hilirisasi ayam terintegrasi bukan hanya agenda ekonomi, melainkan strategi besar menuju swasembada protein nasional yang berdaulat dan berkelanjutan. Dengan memaksimalkan potensi perunggasan dalam negeri, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gizi rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat industri nasional, serta menegaskan kemandirian pangan sebagai pilar penting pembangunan. Inilah jalan nyata menuju Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaulat di bidang protein hewani.

)* Pengamat Gizi Nasional

Oleh: Dewi Lestari Puteri *)

Swasembada protein kini menempati posisi sentral sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional dan menjadi simbol keseriusan negara dalam membangun kemandirian pangan yang berkeadilan. Pemerintah secara tegas mengarahkan agenda pangan nasional tidak hanya berhenti pada kecukupan karbohidrat, tetapi melangkah lebih maju dengan memastikan ketersediaan protein hewani yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Langkah ini mencerminkan visi pembangunan pangan yang utuh, yang menempatkan kualitas gizi masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada protein merupakan kelanjutan strategis dari capaian swasembada beras. Pemerintah memandang sektor pangan sebagai sektor mulia karena menyangkut langsung kehidupan masyarakat luas, khususnya petani, peternak, dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, pembangunan kampung nelayan, pengembangan budidaya bioflok, serta penguatan peternakan nasional dijalankan secara terencana sebagai wujud keberpihakan negara terhadap pelaku pangan rakyat sekaligus upaya memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Narasi swasembada protein juga sejalan dengan agenda besar pembangunan manusia Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menjamin hak dasar rakyat atas pangan bergizi. Dengan sasaran lebih dari 82 juta penerima manfaat, program ini membutuhkan pasokan protein hewani yang kuat dan stabil. Pemerintah memandang kebutuhan tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat produksi dalam negeri, sehingga swasembada protein menjadi instrumen penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Pertanian mendorong percepatan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini dirancang sebagai fondasi swasembada protein yang berkelanjutan dan merata. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menegaskan bahwa pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memastikan pasokan daging ayam dan telur nasional tetap aman, stabil, dan berpihak pada peternak rakyat.

Dukungan konkret negara tercermin dari keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mengalirkan investasi dalam skala besar untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional. CEO Danantara Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa hilirisasi pangan, termasuk peternakan ayam terintegrasi, merupakan prioritas nasional yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Investasi ini diposisikan sebagai pengungkit utama agar Indonesia memiliki industri protein hewani yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mampu menjawab kebutuhan nasional dalam jangka panjang.

Penguatan swasembada protein tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat. Pemerintah membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam jumlah besar bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini mempertegas komitmen negara untuk memberdayakan peternak rakyat agar terintegrasi dalam rantai pasok modern dan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari pembangunan sektor pangan.

Di sisi hilir, peran BUMN pangan menjadi bagian penting dari strategi besar swasembada protein. PT Indonesia Food atau ID Food, dengan Direktur Utama Gimoyo, diberi mandat sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi peternak rakyat. Kehadiran BUMN sebagai penyangga pasar memperkuat stabilitas harga dan memberikan kepastian usaha, sehingga peternak dapat fokus meningkatkan produktivitas tanpa kekhawatiran terhadap fluktuasi pasar. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan peternak ini menjadi gambaran nyata negara hadir secara aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Swasembada protein juga membawa dampak ekonomi dan sosial yang luas. Tambahan produksi daging ayam dan telur dalam skala nasional diproyeksikan menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan peternak secara signifikan. Lebih jauh, kecukupan protein hewani diyakini akan mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan, sehingga kebijakan pangan bertransformasi menjadi kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Selain peternakan ayam, pemerintah juga mendorong diversifikasi sumber protein melalui penguatan sektor perikanan dan budidaya berbasis komunitas. Pembangunan kampung nelayan dan teknologi budidaya seperti bioflok menjadi bagian dari strategi nasional agar swasembada protein tidak bertumpu pada satu komoditas saja. Dengan memaksimalkan potensi maritim dan sumber daya lokal, Indonesia mempertegas jati dirinya sebagai negara agraris dan maritim yang berdaulat atas pangannya sendiri.

Secara keseluruhan, swasembada protein menegaskan arah baru ketahanan pangan nasional yang tidak hanya kuat secara produksi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Konsistensi kebijakan, dukungan investasi strategis, penguatan peran BUMN pangan, serta pelibatan aktif peternak dan nelayan rakyat membentuk satu ekosistem nasional yang solid. Sinergi lintas sektor yang terbangun hari ini menunjukkan bahwa swasembada protein bukan sekadar agenda teknis, melainkan strategi kebangsaan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi, memperkuat ekonomi rakyat, dan menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, unggul, serta berdaya saing di masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pangan