Jakarta – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih semakin menunjukkan peran strategis dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat ekonomi desa. Program yang digagas pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Kopdes Merah Putih Mangga Dua di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan penguatan koperasi desa harus ditopang oleh akses permodalan yang memadai dan tata kelola yang modern. Selain itu, penggunaan sistem digital juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes). Akses pembiayaan perlu diiringi dengan kesiapan administrasi digital,” katanya.

Progres pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut dilaporkan telah mencapai 98 persen dan ditargetkan rampung pada pekan kedua Februari 2026 sebagai percontohan nasional. Salah satu fokus pengembangan Kopdes Merah Putih Mangga Dua adalah komoditas padi. Dana pembiayaan diarahkan untuk pengadaan alat penggilingan padi mandiri agar petani tidak lagi bergantung pada pihak ketiga. Dengan demikian, nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.

Di tempat lain, Kepala Dinas Koperasi Kota Gorontalo, Nurainsyah Kadir mengungkapkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat langsung gerai sembako murah. Pihaknya memastikan harga barang dan bahan pangan di Gerai Koperasi Merah Putih berada di bawah harga pasar modern karena koperasi bekerja sama langsung dengan distributor.

“Harga di Gerai Koperasi Merah Putih ini di bawah harga market modern, karena kami bekerja sama langsung dengan distributor barang dan bahan pangan,” ujarnya.

Nurainsyah menambahkan bahwa kehadiran koperasi tidak dimaksudkan mematikan usaha kecil. Warung-warung lokal justru diarahkan mengambil pasokan dari gerai koperasi agar memperoleh harga lebih kompetitif.

“Pelaku usaha kecil tetap bisa menjalankan usahanya dan memiliki daya saing, sementara koperasi berperan sebagai penunjang distribusi barang,” imbuhnya.

Dengan skema distribusi yang lebih pendek, dukungan pembiayaan lunak, dan sistem digital, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi instrumen efektif menjaga daya beli masyarakat. Program ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan, membuka peluang kerja, dan menempatkan koperasi kembali sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Pemerintah menargetkan pengoperasian 27 ribu Kopdes Merah Putih pada tahap awal April 2026 dan diperluas hingga 80 ribu unit pada akhir tahun. Setiap koperasi disiapkan memiliki tujuh gerai utama, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, gudang berpendingin, serta sarana logistik. Fasilitas cold storage dinilai krusial bagi desa nelayan dan sentra hortikultura untuk menjaga kualitas hasil panen dan stabilitas harga. [*]

Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih merupakan Program yang digagas Pemerintah ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa, salah satunya melalui penyediaan gerai sembako murah yang langsung menyasar kebutuhan harian warga.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan penguatan koperasi desa harus ditopang oleh akses permodalan yang memadai dan tata kelola yang modern. Selain itu, penggunaan sistem digital juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di tingkat desa.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes). Akses pembiayaan perlu diiringi dengan kesiapan administrasi digital,” katanya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan pengelolaan Kopdes Merah Putih di Papua Pegunungan (Papeg) dengan menerapkan kearifan lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) di delapan kabupaten daerah setempat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyampaikan bahwa faktor lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan OAP di delapan kabupaten di Papua Pegunungan dengan pengelolaan Kopdes Merah Putih yang berkearifan lokal.

“Kami ingin pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk terus menghidupkan Kopdes Merah Putih sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di Papua Pegunungan,” katanya.

Lebih lanjut Ribka menekankan kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mendorong perputaran uang di daerah sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.
“Jadi bapak Presiden mau, pemerintah daerah wajib Kopdes Merah Putih harus berdiri di setiap kampung di Papua Pegunungan dan dapat mengurusnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Diharapkan pemerintah daerah terus mendorong pengembangan Kopdes Merah Putih sebagaimana telah diatur mekanismenya dengan perundang-undangan. Kepada kepala daerah Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati untuk terus turut memajukan Kopdes Merah Putih untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi daerah ini dan sekaligus dapat mengeksplor potensi daerah.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif tempat kerja bagi generasi Z dan milenial. Pelaku UMKM dan pemilik merek lokal yang didorong masuk dalam ekosistem koperasi tersebut, berasal dari kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial. Ferry menambahkan, koperasi desa dan kelurahan memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja.

Dengan target pembentukan 80 ribu Kopdes di seluruh Indonesia, setiap koperasi diproyeksikan membutuhkan pengelola dan manajer, sehingga membuka peluang kerja bagi ratusan ribu hingga jutaan orang.

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini dirancang sebagai fondasi baru pengelolaan distribusi pangan, penguatan usaha mikro, serta dukungan konkret terhadap agenda pembangunan nasional berbasis ekonomi rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih terus dikebut dan ditargetkan selesai pada Mei hingga Juni 2026. Target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan infrastruktur ekonomi desa hadir secara merata dan siap menopang aktivitas masyarakat.

“Ini bisa diselesaikan yang 29.000 sudah ada lahan segala macam, tadi sampai Mei–Juni mudah-mudahan bisa diselesaikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Penyelesaian bangunan fisik dipandang sebagai tahapan penting dalam membangun ekosistem koperasi desa yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan setiap koperasi tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pelayanan ekonomi yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Dia harus ada isinya untuk pupuk kalau di desa, kemudian gas 3 kilogram, sembako, dan lain-lain, kendaraan dan seterusnya,” tambah Zulkifli Hasan.

Lebih dari sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Keberadaan koperasi ini diharapkan mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjadi saluran distribusi yang efisien bagi produk-produk unggulan desa.

Dalam kerangka kebijakan nasional, koperasi desa juga akan memiliki peran penting dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Melalui skema tersebut, koperasi diposisikan sebagai pemasok bahan baku sekaligus penghubung antara produksi desa dan kebutuhan program strategis pemerintah.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan men-supply SPPG. Koperasi Desa Merah Putih sendiri nanti akan menampung hasil dari offtaker dari hasil UMKM yang ada di desa. Jadi ini program Bapak Presiden itu satu dengan lain semua terkait,” tegas Zulkifli Hasan.

Dengan konsep tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang saling terintegrasi. Produk pertanian, hasil UMKM, hingga komoditas lokal lainnya akan memiliki pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan melalui koperasi.

Pemerintah menilai langkah ini akan mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif. Sinergi antarprogram nasional yang disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pemerataan kesejahteraan.

Dengan target pembangunan yang masif dan arah kebijakan yang terintegrasi, Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi salah satu warisan kebijakan ekonomi kerakyatan yang berdampak luas dan jangka panjang bagi pembangunan nasional. (“)

Yogyakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai motor ekonomi kerakyatan sekaligus membuka ruang kerja baru bagi generasi muda. Program ini kini diarahkan tidak hanya sebagai pusat layanan ekonomi desa, tetapi juga sebagai tempat kerja, ruang inovasi, dan wadah pengembangan usaha bagi generasi Z dan milenial.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Kopdes Merah Putih dirancang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan angkatan kerja muda yang dinamis, kreatif, serta berbasis inovasi produk. Menurutnya, koperasi harus tampil modern agar mampu menjadi pilihan karier yang menarik bagi anak muda di berbagai daerah.

“Kami akan menjadikan koperasi ini pilihan alternatif tempat mereka bekerja, juga menjadi tempat mengembangkan produk,” ujar Ferry.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas tingginya kebutuhan lapangan kerja baru sekaligus dorongan agar generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta usaha. Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi ekosistem produktif yang menghubungkan wirausaha muda, UMKM lokal, serta jaringan distribusi berbasis desa dan kelurahan.

Untuk memperkuat kualitas ekosistem tersebut, Kementerian Koperasi menjalin kolaborasi dengan Hipmi DIY dalam proses kurasi produk, inkubasi usaha, hingga dukungan pembiayaan. Skema ini ditujukan agar produk UMKM dan merek lokal yang dikembangkan anak muda dapat naik kelas dan memiliki akses pasar yang lebih luas melalui jaringan Kopdes Merah Putih.

Menurut Ferry, pendekatan ini akan mendorong koperasi tampil lebih relevan dengan gaya dan kebutuhan generasi baru. “Kami berharap koperasi ini bisa lebih keren, lebih kekinian, dan lebih nyambung dengan generasi muda,” katanya.

Ia menambahkan, pelaku UMKM dan pemilik merek lokal yang akan diperkuat melalui jaringan koperasi mayoritas berasal dari kalangan Gen Z dan milenial. Pemerintah ingin memastikan kreativitas dan inovasi mereka mendapatkan dukungan sistem, pembiayaan, serta saluran pemasaran yang konkret.

“Kalau mereka ingin menjadi pengusaha, produknya akan kami bantu agar bisa dijual di koperasi desa,” ujar Ferry.

Program Kopdes Merah Putih juga dinilai berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja profesional di tingkat lokal. Dengan target pembentukan 80 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia, setiap unit membutuhkan pengelola, manajer operasional, tenaga administrasi, hingga tim pengembangan usaha.

“Ini artinya kita bisa membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, yang sekarang sangat dibutuhkan oleh kalangan Gen Z dan milenial,” tegas Ferry.

Dengan desain modern, dukungan pembiayaan, dan jejaring pasar yang luas, Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai simpul baru ekonomi desa sekaligus panggung produktif bagi generasi muda untuk berkarya dan membangun kemandirian ekonomi.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diposisikan sebagai pusat layanan ekonomi desa terintegrasi sekaligus hub distribusi nasional untuk memperkuat produk lokal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan nasional inklusif.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa koperasi desa diposisikan sebagai pusat layanan ekonomi yang lengkap dan dekat dengan masyarakat, sehingga sinergi dengan Hipmi Yogyakarta diperlukan untuk memperkuat keberadaan Kopdes Merah Putih.

“Koperasi desa menjadi pusat layanan ekonomi yang lengkap dan dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak Hipmi Yogyakarta bersinergi untuk memperkuat keberadaan Kopdes Merah Putih,” kata Ferry dalam acara Forum Bisnis Daerah 2026 yang diselenggarakan DPD Hipmi DI Yogyakarta.

Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi yang lengkap, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pembiayaan, pergudangan, hingga pengelolaan potensi lokal.

“Bersama Hipmi, kita akan kurasi produk-produk lokal Yogyakarta dan merek-merek lokal lainnya, agar bisa secepatnya mengisi barang-barang di Kopdes Merah Putih,” ujar Menkop Ferry.

Ferry juga menyatakan pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator pengembangan koperasi modern. Kopdes Merah Putih dirancang memotong rantai pasok yang panjang agar nilai tambah ekonomi kembali kepada produsen dan masyarakat desa secara berkelanjutan.

“Dengan menghadirkan Koperasi Hub dan Kopdes Merah Putih sebagai simpul penghubung, distribusi menjadi lebih efisien, harga lebih terjangkau, dan kesejahteraan pelaku usaha rakyat meningkat,” ungkap Ferry.

Ferry juga menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan pelaku usaha muda, UMKM, dan mitra strategis agar Kopdes Merah Putih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi digital.

“Melalui dukungan kebijakan pemerintah dan kolaborasi dengan generasi muda, Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa yang modern, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Ferry.

Penguatan Kopdes Merah Putih, tambah Ferry, diawali pemetaan potensi lokal, optimalisasi menjadi ekonomi produktif, serta berperan sebagai hub yang menyerap produksi, mengelola distribusi, dan menjalankan hilirisasi bernilai tambah bagi masyarakat.

Dengan penguatan peran Kopdes Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi dan hub distribusi nasional, pemerintah optimistis kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara merata, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. [-RWA]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah saat ini mempercepat penyelesaian 30 ribu bangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih pada Mei–Juni sebagai fondasi masuk ke tahap operasional, dengan pengisian komoditas strategis seperti pupuk, sembako, dan LPG 3 kg serta penguatan peran koperasi sebagai offtaker produk UMKM desa. Hal tersebut tentunya guna mendukung agenda pangan dan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi sampai Mei, Juni, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kalau diselesaikan, maka lanjutannya harus ada operasional,” ujar Zulhas ketika dijumpai selepas Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Apabila bangunan fisik sudah tuntas, Zulhas menyampaikan akan mengisi koperasi tersebut dengan barang-barang yang akan diperjualbelikan, seperti pupuk, sembako, hingga LPG 3 kg.

Selain itu, Zulhas juga menyampaikan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi offtaker atau penyerap hasil dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlokasi di desa masing-masing.

“Jadi, program Bapak Presiden itu semua terkait dengan yang tadi kami bahas (dalam rapat),” tutur Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan, jumlah bangunan fisik dari Koperasi Desa Merah Putih yang sudah 100 persen terbangun sebanyak 680 bangunan.

Mayoritas bangunan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah tuntas berlokasi di Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

“Kalau yang di luar Jawa masih rata-rata 10–14 unit,” ujar Joao.

Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa sebanyak 29.424 fisik Koperasi Desa Merah Putih masih dalam proses pembangunan. Joao menargetkan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih tuntas dibangun pada April 2026.

“Saya mau bulan Juli targetnya bisa 60 ribu–80 ribu (unit), yang penting kami dikasih tanah, orang di kampung semua mau bangun,” pungkasnya.

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencapaian pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mencapai sekitar Rp 149 triliun sepanjang tahun 2025, sebagai bagian dari dukungan kuat terhadap percepatan pembangunan ekonomi di level desa dan kelurahan. Realisasi pembiayaan ini sekaligus memperkuat akselerasi program nasional yang bertujuan menciptakan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pencapaian ini diungkapkan oleh Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut merupakan alokasi awal yang ditujukan untuk pembangunan lebih dari 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Dapat kami sampaikan bahwa per Desember tahun 2025 telah disalurkan pembiayaan sebesar Rp 149 triliun sebagai pembiayaan awal untuk pembangunan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia,” ujar Friderica.

Menurut Friderica, dukungan ini merupakan bagian dari sinergi antara sektor jasa keuangan dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa, peningkatan kapasitas usaha lokal, serta penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah. Selain itu, OJK juga terus mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang dipandang sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif beroperasi sepanjang 2026 agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 25 ribu Kopdes Merah Putih sudah beroperasi pada Maret mendatang dari total rencana 81 ribu koperasi secara nasional.

Menurutnya, koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mendorong kebangkitan ekonomi di berbagai sektor.

“Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian nasional akan kembali menguat di seluruh sektor,” tegas Presiden.

Dengan dukungan ini, program Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan akses modal untuk masyarakat desa, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh. (*)

Jakarta — Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih kian diposisikan sebagai pilar penting penguatan ekosistem koperasi nasional yang berbasis komunitas, inklusif, dan relevan dengan generasi muda. Pendekatan koperasi tidak lagi semata soal simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi ruang kolaborasi ekonomi, kreativitas, dan gaya hidup produktif.

Ketua Koperasi Konsumen Kana, Jonathan Danang Wardhana, menilai Kopdes dan Kopkel Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperluas literasi dan model bisnis koperasi modern.

“Kehadiran Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai simpul strategis dalam memperluas literasi, kolaborasi, dan model bisnis koperasi modern melalui pendekatan kegiatan komunitas, gaya hidup sehat, serta ruang temu kreatif yang relevan dengan generasi muda,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci agar koperasi mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi baru dan menarik partisipasi anak muda secara berkelanjutan.

Senada, Direktur PT Kana Indonesia Industri, Iliona Palomitta, menilai Kopdes dan Kopkel Merah Putih membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha, komunitas, dan koperasi.

“Model koperasi yang dikembangkan saat ini tidak hanya memperkuat ekosistem usaha, tetapi juga membangun ruang temu kreatif yang mendorong partisipasi generasi muda dalam aktivitas ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi desa terintegrasi.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi yang lengkap dan dekat dengan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pembiayaan, pergudangan, hingga pengelolaan potensi lokal,” kata Ferry.

Ia menambahkan, koperasi juga diposisikan sebagai hub distribusi yang mampu memotong rantai pasok dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa melalui kolaborasi dengan pelaku usaha muda.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat operasional Kopdes Merah Putih juga ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

“Ini bisa diselesaikan yang 29.000 sudah ada lahan segala macam, tadi sampai Mei–Juni mudah-mudahan bisa diselesaikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, bangunan fisik koperasi akan segera diisi komoditas strategis seperti pupuk, LPG 3 kilogram, dan sembako, sekaligus berfungsi sebagai penyerap produk asli desa dan kelurahan.

Penguatan koperasi juga didukung sektor keuangan. Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa OJK telah menyalurkan pembiayaan besar untuk Kopdes Merah Putih.

“Otoritas Jasa Keuangan menyalurkan pembiayaan hingga Rp148,6 triliun untuk pendanaan awal Koperasi Desa Merah Putih sebagai dukungan konkret sektor jasa keuangan dalam memperkuat akses permodalan koperasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menekankan pentingnya Kopdes Merah Putih sebagai instrumen menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi desa.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diposisikan sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa melalui penyediaan gerai sembako murah, penguatan akses pembiayaan, tata kelola modern berbasis digital, serta pengembangan sektor produktif,” ujarnya.

Dengan keterlibatan aktif komunitas, pelaku usaha muda, serta dukungan lintas sektor, Kopdes dan Kopkel Merah Putih dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan adaptif yang tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga ruang kerja baru dan inkubator bisnis bagi generasi muda di berbagai daerah.

Pangkalpinang – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan tiga dari 393 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut telah mulai beroperasi dan berperan dalam mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk sembako dan LPG tiga kilogram.

“Saat ini sudah ada tiga KDKMP sudah menjual berbagai kebutuhan pokok warga mulai beras, gula pasir, minyak goreng dan LPG tiga kilogram,” kata Fungsional Pengawas Koperasi Diskop dan UKM Provinsi Kepulauan Babel, Yulita.

Ia menjelaskan, tiga KDKMP yang telah beroperasi itu yakni KDKMP Namang di Kabupaten Bangka Tengah, KDKMP Keciput di Kabupaten Belitung, serta KDKMP Seliu di Kabupaten Belitung.

Menurut dia, keberadaan KDKMP menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

“KDKMP menggunakan fasilitas pemerintah desa membuka gerai dalam beroperasi, sehingga dapat memutus mata rantai pendistribusian berbagai kebutuhan pokok warga desa tersebut,” katanya.

Dalam penguatan operasional koperasi, Yulita menyebutkan bahwa KDKMP di tiga desa tersebut juga telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan BUMN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Bulog, ID Food, Pertamina, Pupuk Indonesia, PT Pos Indonesia, PT Timah, dan mitra lainnya.

Kemitraan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan barang, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa melalui jalur distribusi yang lebih efisien.

“Melalui upaya terpadu ini, KDKMP diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah ini,” katanya.

Lebih lanjut, Yulita menargetkan dalam waktu dekat akan ada tambahan 76 KDKMP di Kepulauan Babel yang segera beroperasi mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok. Hal ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat desa menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tahun ini.

“Saat ini sebanyak 76 KDKMP ini sedang membangun gerai dan diharapkan gerai ini cepat selesai untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat desa,” pungkasnya. #

JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus menunjukkan peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dengan melakukan ekspansi unit usaha ke sektor produksi genteng berbahan tanah liat. Langkah ini menjadi bentuk konkret dukungan terhadap program gentengisasi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih siap mengambil peran sebagai ujung tombak produksi genteng, terutama di daerah yang memiliki ketersediaan bahan baku tanah liat dan tradisi kerajinan yang telah berkembang. Menurutnya, ekspansi ini tidak hanya mendukung kebijakan nasional, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

“Iya bisa (produksi genteng), kita pokoknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa, siap bikin genteng, apa susahnya? Ini justru peluang besar bagi koperasi untuk tumbuh dan menyejahterakan anggotanya,” ujar Ferry Juliantono.

Ferry menyampaikan hal tersebut usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang penguatan Kopdes Merah Putih di Jakarta. Ia menilai, produksi genteng dapat menjadi unit usaha unggulan koperasi desa karena berbasis kebutuhan nasional sekaligus memanfaatkan potensi yang sudah ada di daerah.

“Koperasi tidak harus selalu mulai dari nol. Kita bisa bermitra dengan perajin genteng yang sudah ada, lalu koperasi hadir untuk memperbesar skala produksi, memperkuat permodalan, dan memperluas pemasaran,” kata Ferry.

Melalui pola kemitraan tersebut, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi agregator dan distributor, sehingga produk genteng lokal dapat dipasarkan secara lebih luas melalui jaringan koperasi di berbagai wilayah. Strategi ini dinilai efektif dalam memperkuat industri kecil berbasis masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di desa.

Ferry juga menegaskan bahwa produksi genteng bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kopdes Merah Putih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi tersebut sebagai bagian dari transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan. “Genteng itu sudah lama diproduksi di daerah-daerah. Koperasi tinggal mengorganisasi dan memperkuatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan gagasan gentengisasi nasional sebagai gerakan besar untuk menggantikan atap seng dengan genteng tanah liat. Menurut Presiden, selain memperindah wajah Indonesia, penggunaan genteng juga meningkatkan kenyamanan hunian masyarakat.

“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia, dan koperasi desa akan menjadi tulang punggungnya,” ujar Prabowo.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kesiapan Kopdes Merah Putih melakukan ekspansi unit usaha, program gentengisasi nasional diyakini tidak hanya memperkuat sektor perumahan, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan ekonomi desa dan koperasi sebagai pilar utama pembangunan nasional.