Oleh: Nona Azma Zatulini *)

Bulan Ramadan selalu menghadirkan dua wajah bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, ia menjadi momentum spiritual yang penuh keberkahan, di sisi lain, ia menghadirkan tantangan ekonomi, terutama bagi rumah tangga prasejahtera yang harus mengelola pengeluaran lebih besar untuk kebutuhan pangan dan persiapan Idulfitri. Dalam konteks inilah, kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan berbagai stimulus sosial-ekonomi pemerintah menjadi penopang penting bagi ketahanan rumah tangga.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengumumkan alokasi anggaran yang sangat besar, yakni mencapai Rp39,8 triliun khusus untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan pertama tahun ini yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan representasi nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Langkah ini diambil sebagai bentuk stimulus ekonomi nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat di tengah momen hari besar keagamaan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kebijakan ini memiliki dua dimensi strategis. Pertama, dimensi proteksi sosial guna melindungi daya beli masyarakat miskin agar tidak tergerus kenaikan permintaan musiman. Kedua, dimensi pemulihan dan penguatan ekonomi karena setiap rupiah bansos yang dibelanjakan akan berputar di pasar-pasar tradisional, warung sembako, hingga pelaku UMKM pangan.

Komitmen pemerintah untuk mengejar sisa pencairan agar tuntas sebelum Idulfitri tiba menunjukkan sensitivitas terhadap momentum. Keterlambatan penyaluran di masa krusial dapat berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Karena itu, penggunaan dua jalur utama, yakni Bank Himbara melalui Kartu KKS dan PT Pos Indonesia, merupakan strategi distribusi yang mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan inklusi keuangan. Skema ini meminimalkan hambatan geografis sekaligus memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa sasaran penerima ditentukan melalui skala prioritas berdasarkan tingkat kesejahteraan yang mengacu pada data terbaru. Pendekatan berbasis data ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari eksklusi maupun inklusi yang keliru. Dalam praktik kebijakan sosial modern, pembaruan data terpadu menjadi fondasi utama agar program benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, dukungan kebijakan ini diperkuat oleh langkah koordinatif di tingkat pusat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sejumlah stimulus ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kebijakan tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

Stimulus yang disiapkan tidak hanya berupa penyaluran bantuan sosial pangan, tetapi juga diskon tarif transportasi, mulai dari tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, hingga angkutan darat, serta potongan tarif jalan tol guna mendukung kelancaran mobilitas arus mudik dan balik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang ketahanan rumah tangga secara komprehensif, tidak semata pada aspek konsumsi pangan, tetapi juga pada biaya mobilitas dan konektivitas sosial.

Bagi keluarga prasejahtera, penghematan ongkos transportasi dapat berarti tambahan ruang fiskal dalam anggaran rumah tangga. Dana yang semula dialokasikan untuk perjalanan dapat dialihkan untuk kebutuhan gizi anak, persiapan sekolah, atau tabungan darurat. Dalam skala makro, diskon transportasi juga mendorong pergerakan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata domestik, dan meningkatkan omzet pelaku usaha di kampung halaman.

Seiring tren inflasi yang melandai, langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional. Stabilitas harga adalah prasyarat utama ketahanan rumah tangga. Tanpa stabilitas, bantuan sebesar apa pun akan tergerus oleh lonjakan harga. Oleh karena itu, kombinasi antara bansos, pengendalian inflasi, dan stimulus mobilitas menjadi paket kebijakan yang saling melengkapi.

Dalam perspektif sosial, BPNT bukan hanya instrumen distribusi bantuan, tetapi juga sarana memperkuat martabat penerima. Skema non-tunai melalui KKS memungkinkan keluarga penerima memilih bahan pangan sesuai kebutuhan, sehingga lebih adaptif terhadap preferensi dan kondisi lokal. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga kualitas konsumsi sekaligus mengurangi potensi distorsi pasar.

Tentu, tantangan implementasi selalu ada, mulai dari validitas data, kesiapan infrastruktur perbankan di daerah terpencil, hingga literasi keuangan penerima manfaat. Namun, komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem dan mempercepat pencairan menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari besaran anggaran, tetapi juga dari ketepatan dan dampaknya di lapangan.

Ramadan seharusnya menjadi bulan ketenangan, bukan kecemasan ekonomi. Ketika negara hadir melalui BPNT dan berbagai stimulus pendukung, rumah tangga memiliki bantalan yang cukup untuk menjaga stabilitas konsumsi, memperbaiki kualitas gizi, dan tetap produktif. Di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi yang tidak ringan, kebijakan sosial yang adaptif dan responsif seperti ini patut diapresiasi.

Sebagai masyarakat, kita perlu mendukung penuh kebijakan bantuan pangan dan stimulus ekonomi yang telah dicanangkan pemerintah. Dukungan itu dapat diwujudkan dengan memastikan penyaluran berjalan transparan, mengawasi bersama agar tepat sasaran, serta menggunakan bantuan secara bijak untuk kebutuhan prioritas keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, BPNT tidak hanya menjadi program rutin, tetapi menjadi fondasi kokoh bagi ketahanan rumah tangga Indonesia di bulan Ramadan dan seterusnya.

*) Penulis merupakan Koordinator Komunitas Masyarakat Peduli Kesejahteraan Warga

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari strategi menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi tekanan harga kebutuhan pokok saat Ramadan. Penyaluran BPNT disinergikan dengan program sosial lainnya guna memastikan keluarga penerima manfaat mampu memenuhi kebutuhan pangan saat memasuki bulan suci puasa.

BPNT tidak hanya memberikan dukungan berupa saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng di e-warong resmi, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di masa libur panjang dan tradisi konsumsi tinggi. Skema bantuan ini menjadi penting karena konsumsi keluarga secara umum cenderung meningkat selama Ramadan, terutama untuk kebutuhan pokok dan berbuka puasa.

Dalam konteks itu, peran BPNT sebagai program pangan non tunai semakin krusial untuk menjaga stabilitas konsumsi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga, sekaligus meredam dampak inflasi musiman. Dengan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, diharapkan BPNT bisa menjadi benteng perlindungan sosial yang efektif di saat momentum puasa dan hari raya.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan baru yang memfokuskan bantuan pada masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut merupakan kelompok paling rentan secara ekonomi.

Sebelumnya, BPNT dapat diterima oleh masyarakat hingga desil 5, namun mulai Triwulan I 2026, penerima BPNT dibatasi hanya untuk desil 1 hingga 4. Keluarga dari desil 5 yang sebelumnya menerima akan digantikan oleh keluarga dari desil 1-4 yang diusulkan melalui pemerintah desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bantuan tersebut bertujuan memperkuat daya beli masyarakat pada Ramadan dan Idul Fitri 2026. Fokus pemberian bantuan untuk masyarakat desil 1 hingga 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui oleh Kemensos.

Gus Ipul menjelaskan, ada dua jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, yakni bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 17,5 triliun untuk kedua bantuan tersebut yang diperuntukkan bagi 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia juga menekankan tentang pentingnya pemutakhiran data agar bansos dapat diterima secara merata dan tepat sasaran sehingga dampak bantuan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk penyalurannya dilakukan secara bertahap sejak Februari hingga Maret 2026. Sementara itu, mekanisme pencairan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan efektivitas skema bansos pangan dalam bentuk barang dinilai lebih tepat untuk meredam tekanan harga dibanding bantuan tunai. Penyaluran bansos jelang Ramadan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menjaga stabilitas harga pangan selama bulan suci Ramadan. Ia menyebut, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga tetap terkendali.

Berdasarkan hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut penyaluran bansos berupa komoditas fisik dapat membantu menjaga stabilitas harga karena langsung menambah pasokan di pasar dibandingkan dengan pemberian bansos tunai.

Menurutnya, skema tunai berpotensi memicu demand pull inflation lantaran daya beli penerima meningkat tanpa diimbangi tambahan suplai. Meski demikian, Ia Nailul menekankan penyaluran bansos harus berjalan seiring dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Dengan berbagai langkah tersebut, BPNT hadir bukan sekadar sebagai bantuan sosial rutin, melainkan sebagai instrumen strategis menjaga keseimbangan konsumsi masyarakat saat Ramadan. Stabilitas konsumsi rumah tangga menjadi fondasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika harga pangan.

Kebijakan pemfokusan penerima pada desil 1 hingga 4 juga menunjukkan upaya pemerintah memperkuat ketepatan sasaran program. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, sinergi antara pembaruan data DTSEN, pengawasan distribusi, dan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan program. Tanpa akurasi data dan tata kelola yang baik, efektivitas anggaran besar yang digelontorkan tentu tidak akan optimal.

Penyaluran melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia juga mencerminkan komitmen memperluas akses dan mempermudah proses pencairan bantuan. Skema bertahap sejak Februari hingga Maret 2026 memberikan ruang pengendalian agar distribusi berjalan tertib dan tepat waktu menjelang puncak kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri.

Pendekatan bansos pangan dalam bentuk komoditas fisik, sebagaimana disampaikan para pemangku kebijakan dan pengamat, menjadi strategi penting meredam potensi lonjakan harga. Kombinasi antara peningkatan suplai dan penguatan daya beli diharapkan dapat mencegah tekanan inflasi musiman yang kerap terjadi.

Pada akhirnya, Ramadan bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga ujian ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui peran BPNT yang terkelola baik dan tepat sasaran, stabilitas konsumsi keluarga dapat terjaga sehingga semangat kebersamaan dan ketenangan menjalani ibadah tetap terpelihara.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) tahap pertama tahun 2026 bertepatan dengan momentum menjelang bulan suci Ramadan.

Penyaluran ini dilakukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pokok keluarga rentan tetap terpenuhi selama periode awal tahun, khususnya selama Ramadan.

Pencairan BPNT tahap pertama berlangsung sejak Januari 2026 untuk periode Januari–Maret. Bantuan BPNT diberikan sebesar Rp200.000 per bulan dan disalurkan sekaligus setiap tiga bulan, sehingga total yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tahap pertama mencapai Rp600.000.

Dana bansos disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta PT Pos Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan penyaluran bansos tahap awal 2026 dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada data terbaru.

Pemerintah memfokuskan penyaluran pada kelompok masyarakat paling rentan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga menjelang Ramadan.

“Sesuai dengan rapat bersama Pak Menko, fokus utama kita saat ini adalah bantuan bagi mereka yang berada pada Desil 1 dan 2. Namun, jika alokasi anggaran masih mencukupi, jangkauan bantuan akan terus ditingkatkan hingga mencakup Desil 3 dan 4,” ujar Gus Ipul.

Sejumlah KPM telah mengonfirmasi dana bantuan telah masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk memastikan status penerimaan, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Jika bantuan belum cair, pemerintah mengimbau masyarakat memastikan data kependudukan masih aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dapat berkoordinasi dengan pendamping bansos maupun pemerintah kelurahan dan desa setempat.

Di samping itu, Kemensos juga terus memperkuat pendampingan di lapangan agar penyaluran bansos berjalan tepat sasaran.

“Sementara pendamping-pendamping kami, sumber daya yang kami miliki di antaranya adalah pendamping PKH untuk membantu pemutakhiran,” kata Gus Ipul.

Pemerintah berharap penyaluran BPNT tahap pertama 2026 dapat dimanfaatkan optimal oleh KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat prasejahtera. #

Jakarta – Memasuki bulan suci Ramadan, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan senilai Rp600.000 tersebut diberikan secara bertahap guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan puasa.

Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama untuk tahun anggaran 2026 pada Februari. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi fokus utama yang akan diterima oleh sekitar 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa pencairan bansos reguler, termasuk PKH dan BPNT, sudah berjalan sejak Februari 2026. Pernyataan ini sekaligus menepis isu-isu yang menyebutkan adanya keterlambatan atau penghentian bansos pada tahun ini. Penyaluran tahap pertama ini mencakup periode Januari hingga Maret 2026.

“Yang Bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di antaranya adalah PKH dan bantuan sembako,” ujar Gus Ipul.

Untuk program BPNT atau Program Sembako, setiap KPM akan menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan skema pencairan triwulanan, total dana yang diterima KPM untuk tahap pertama ini adalah Rp600.000. Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi tergantung kategori penerima. Ibu hamil atau nifas serta anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tiga bulan. Anak SD mendapat Rp225.000, anak SMP Rp375.000, dan anak SMA Rp500.000. Lansia usia 60 tahun ke atas serta penyandang disabilitas berat juga menerima Rp600.000 per tiga bulan.

Dana bantuan ini disalurkan secara nontunai melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Bagi KPM di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), lansia, atau penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses ATM, penyaluran juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Mekanisme ini memerlukan surat undangan resmi, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) saat pengambilan di kantor pos. Bahkan, layanan antar langsung ke rumah (door-to-door) disediakan bagi penerima yang sakit parah.

Dengan penyaluran BPNT secara bertahap ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani ibadah Ramadan dengan lebih tenang tanpa terbebani persoalan kebutuhan dasar. Program ini sekaligus menjadi wujud komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok rentan, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

*) Oleh : Hifi Wardani )*

Bulan Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Aktivitas belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial berjalan dalam ritme yang menyesuaikan dengan ibadah puasa. Dalam konteks ini, kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikelola dengan pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan umat Muslim. Konsep “MBG Ramah Ramadan” menjadi penting agar program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga wujud kepedulian negara terhadap keseimbangan antara kesehatan dan spiritualitas.

MBG pada dasarnya dirancang untuk memastikan anak-anak dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi seimbang. Namun, selama Ramadan, pola konsumsi masyarakat berubah signifikan. Waktu makan terbatas pada sahur dan berbuka, sementara aktivitas harian tetap berjalan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, perubahan pola ini berpotensi menurunkan asupan energi dan konsentrasi, khususnya bagi pelajar. Karena itu, pendekatan MBG Ramah Ramadan dapat diarahkan pada penyediaan paket gizi yang bisa dikonsumsi saat berbuka atau dibawa pulang untuk sahur, sehingga manfaatnya tetap dirasakan tanpa mengganggu ibadah puasa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa bagi siswa muslim yang menjalankan ibadah puasa, program MBG akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan kering yang bergizi dan mudah dibawa pulang. Menu yang disiapkan antara lain telur rebus, roti, dan kurma, yang merupakan sumber energi dan nutrisi penting untuk menjaga stamina selama berpuasa.

Penyesuaian menu ini bertujuan untuk menghormati kekhusyukan bulan Ramadan dan memastikan siswa muslim tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup tanpa mengganggu ibadah puasa mereka. Makanan kering dipilih karena praktis, tahan lama, dan mudah dikonsumsi saat sahur atau berbuka puasa. Selain itu, kandungan gizi dalam makanan kering tersebut juga telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa selama berpuasa.

Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menjelaskan program MBG selama Ramadan harus disosialisasikan dengan narasi yang menekankan penghormatan terhadap ibadah. Sekolah, orang tua, dan siswa perlu memahami bahwa program ini fleksibel dan tidak memaksa peserta didik untuk makan di siang hari. Transparansi ini akan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bahkan, program ini dapat menjadi sarana edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan selama berpuasa, termasuk anjuran minum cukup air saat sahur dan berbuka serta memilih makanan bergizi seimbang.

Lebih jauh, MBG Ramah Ramadan juga dapat memperkuat nilai gotong royong. Pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan makanan berbuka dapat meningkatkan dampak ekonomi program. Dapur umum atau penyedia katering lokal dapat diberdayakan dengan standar kualitas yang diawasi secara ketat. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang terlibat dalam rantai pasok. Ramadan menjadi momentum berbagi yang berdampak luas secara sosial dan ekonomi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony menjelaskan aspek pengawasan mutu dan keamanan pangan tetap harus menjadi prioritas. Selama Ramadan, suhu dan waktu penyimpanan makanan perlu diperhatikan agar kualitas tetap terjaga hingga waktu berbuka. Standar kebersihan dapur, pengemasan, dan distribusi harus diperketat. Pengawasan berkala terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko keracunan atau penurunan kualitas makanan. Upaya ini penting agar tujuan menjaga gizi tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Tak berhenti di dapur produksi, efek penyerapan kerja juga meluas ke rantai pasok. Sekitar 22.000 pemasok bahan pangan terlibat dalam mendukung operasional SPPG. Masing-masing pemasok setidaknya mempekerjakan tiga orang, sehingga membuka tambahan puluhan ribu peluang kerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan distribusi. Dengan skema tersebut, MBG dinilai menciptakan ekosistem kerja dari hulu hingga hilir, mulai dari petani dan pedagang bahan pokok, tenaga dapur, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.

Dari perspektif pendidikan, MBG Ramah Ramadan juga mendukung konsentrasi belajar siswa. Puasa bukan alasan untuk menurunkan semangat akademik, tetapi memang membutuhkan manajemen energi yang baik. Dengan asupan gizi yang tepat saat berbuka dan sahur, siswa tetap memiliki daya tahan dan fokus dalam mengikuti pelajaran. Bahkan, momentum Ramadan dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengintegrasikan edukasi gizi dalam kegiatan pesantren kilat atau kajian keagamaan, sehingga pemahaman tentang kesehatan dan ibadah berjalan beriringan.

Pada akhirnya, MBG Ramah Ramadan adalah wujud kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Program ini menegaskan bahwa pemenuhan gizi dan penghormatan terhadap ibadah bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dengan desain yang adaptif, komunikasi yang inklusif, serta pengawasan yang ketat, MBG dapat tetap menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahkan di bulan suci. Ramadan pun menjadi ruang pembuktian bahwa kebijakan publik yang sensitif dan humanis akan lebih mudah diterima serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi masa depan.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh : Ricky Rinaldi *)

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Tidak ada negara yang mampu melompat jauh tanpa generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai sejak dini. Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia.

Gizi yang baik adalah syarat mutlak tumbuh kembang optimal anak. Kekurangan gizi pada usia sekolah berdampak langsung terhadap kemampuan belajar, konsentrasi, hingga kesehatan jangka panjang. Pemerintah memandang persoalan gizi sebagai isu fundamental yang harus ditangani secara sistematis. MBG dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan memastikan akses makanan bergizi yang merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan penguatan kualitas generasi muda sebagai prioritas nasional. MBG diposisikan sebagai salah satu instrumen utama dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Negara memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal, tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi keluarga.

Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada kualitas dan standar gizi yang terukur. Menu disusun dengan memperhatikan kebutuhan kalori, protein, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan usia anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis pada data dan standar kesehatan yang jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa intervensi gizi pada usia sekolah memiliki dampak besar dalam mencegah stunting dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya. MBG menjadi bagian dari strategi komprehensif pemerintah dalam memperbaiki status gizi nasional. Upaya ini selaras dengan target peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan produktivitas bangsa.

Selain berdampak pada kesehatan, MBG juga memberikan efek sosial dan ekonomi yang signifikan. Program ini melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM pangan, dan petani sebagai bagian dari rantai pasok. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh siswa penerima, tetapi juga oleh masyarakat luas yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi lokal.

Keberhasilan MBG memerlukan pengawalan bersama. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik menjadi elemen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Partisipasi masyarakat, sekolah, dan orang tua sangat dibutuhkan dalam memastikan distribusi berjalan lancar dan kualitas makanan tetap terjaga. Program besar seperti ini membutuhkan komitmen kolektif agar manfaatnya maksimal.

Sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan MBG. Selain menjadi titik distribusi, sekolah juga dapat memanfaatkan momentum ini untuk memberikan edukasi tentang pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Pendidikan gizi yang terintegrasi akan memperkuat dampak program, sehingga anak-anak tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kesehatan.

Di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim, MBG menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi masa depan generasi muda. Pemerintah memastikan bahwa kondisi eksternal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar anak-anak. Justru dalam situasi penuh ketidakpastian, investasi pada gizi dan kesehatan menjadi semakin penting.

Penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Sinergi yang solid memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Pendekatan kolaboratif ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjalankan kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat.

MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi simbol komitmen negara dalam membangun masa depan bangsa. Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud tanpa anak-anak yang sehat dan cerdas hari ini. Setiap porsi makanan bergizi yang diberikan adalah langkah konkret menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Karena itu, mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tanggung jawab bersama. Dukungan publik, pengawasan yang konstruktif, serta partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat implementasi program ini di lapangan. Dengan semangat gotong royong, setiap elemen bangsa dapat berkontribusi memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, kualitas terjaga, dan manfaat benar-benar dirasakan oleh anak-anak Indonesia.

Melalui MBG, negara menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama dalam agenda nasional. Gizi berkualitas tidak lagi dipandang sebagai privilese kelompok tertentu, melainkan sebagai hak dasar yang dijamin negara. Program ini menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat fondasi kesehatan generasi masa depan.

Dengan komitmen yang konsisten, tata kelola yang transparan, dan pengawalan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, MBG akan menjadi fondasi kokoh bagi lahirnya Generasi Emas Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global. Inilah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan lintas generasi.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian mendapat dukungan luas dari kalangan ekonom dan pengamat pembangunan. Program ini dinilai bukan sekadar intervensi sosial jangka pendek, melainkan strategi besar dalam membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Menurutnya, orientasi utama program ini bukanlah mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat, melainkan menyiapkan generasi yang lebih sehat, terdidik, dan produktif.

“Program MBG tidak didesain untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara instan. Melainkan, ini merupakan investasi dalam modal manusia yang membawa hasil paling optimal saat generasi penerima mencapai usia produktif,” ujar Esther.

Penilaian tersebut didasarkan pada kajian dan simulasi model ekonomi yang dilakukan Indef bersama United Nations Department of Economic and Social Affairs. Melalui Model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN), penelitian itu mengukur dampak alokasi anggaran MBG terhadap berbagai indikator makroekonomi dalam jangka panjang.

Hasilnya menunjukkan bahwa manfaat terbesar program akan dirasakan ketika anak-anak penerima MBG tumbuh menjadi angkatan kerja produktif dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, MBG diproyeksikan berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional dan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Dalam kajian tersebut, Indef menekankan bahwa alokasi anggaran MBG merupakan investasi SDM, bukan belanja konsumtif. Sebagian besar anggaran diarahkan pada sub-fungsi pendidikan dan sebagian lainnya pada sub-fungsi kesehatan. Skema pendanaannya pun dikonstruksi melalui realokasi belanja negara, sehingga tidak menambah total belanja maupun defisit APBN.

Pendekatan ini dinilai mencerminkan kehati-hatian fiskal sekaligus keberpihakan pada pembangunan kualitas manusia. MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi bagian dari strategi besar menyiapkan generasi unggul.

Pandangan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks bonus demografi, kualitas SDM menjadi faktor penentu apakah Indonesia mampu mengubah potensi jumlah penduduk usia produktif menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Dorongan agar MBG terus diperkuat pun semakin menguat. Program ini dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam membangun ketahanan generasi, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing. Dengan investasi yang tepat sejak dini, masa depan Indonesia diyakini akan berdiri di atas fondasi manusia yang kuat dan berkualitas.

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperketat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 H dan periode libur nasional tahun 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam pedoman teknis terbaru yang mengatur komposisi menu, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi selama bulan puasa. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penguatan kualitas program sekaligus memastikan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga.

Dalam ketentuan terbaru, BGN melarang penggunaan produk ultra-processed food (UPF) dalam seluruh menu MBG selama Ramadan. Produk UPF dinilai berisiko karena umumnya mengandung bahan tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, pewarna, serta perasa sintetis yang tidak sejalan dengan prinsip gizi seimbang. Selain itu, menu bercita rasa pedas juga tidak diperkenankan selama periode puasa guna mencegah gangguan lambung dan iritasi pencernaan pada penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan MBG sebelumnya serta mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat selama Ramadan.

“Kami memastikan bahwa standar gizi tetap terpenuhi, namun komposisi menu harus disesuaikan dengan kondisi puasa. UPF dan makanan pedas kami larang demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat,” ujar Dadan.

Pemerintah juga mengatur penyesuaian mekanisme distribusi. Selama Ramadan, sebagian wilayah akan menerapkan sistem paket makanan kering atau bundling yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa. Skema ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kualitas makanan selama distribusi, terutama pada periode libur panjang dan cuti bersama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa Program MBG tetap berjalan penuh selama Ramadan dengan standar pengawasan yang diperketat.

“Program ini tetap berjalan. Yang kami lakukan adalah penyesuaian agar makanan lebih aman, lebih sehat, dan sesuai dengan kebutuhan saat puasa. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas gizi,” tegasnya.

Dalam pedoman tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan segar dan lokal seperti telur, ikan, ayam, daging olahan rumahan, buah, serta kurma sebagai sumber energi alami. Standar gizi tetap disesuaikan berdasarkan kelompok usia penerima manfaat agar kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien tetap terpenuhi.

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan standar ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Dengan penyesuaian menu dan distribusi selama Ramadan 2026, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Oleh : Antonius Googie)*

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan empat SMA Unggul Garuda baru akan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 atau Juni mendatang. Program ini digadang sebagai lompatan strategis dalam membangun ekosistem talenta sains dan teknologi nasional sekaligus memperluas akses pendidikan unggul ke luar Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menyampaikan bahwa pembangunan empat sekolah tersebut tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Ia menjelaskan proses konstruksi melibatkan tiga BUMN karya dan menjadi bagian dari kontrak kerja yang harus dituntaskan tepat waktu. Najib menegaskan bahwa pemerintah optimistis proyek ini selesai sesuai jadwal dan meminta publik tidak meragukan komitmen tersebut.

Empat lokasi perdana Sekolah Garuda berada di Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung), Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), serta Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara). Setiap sekolah berdiri di atas lahan sekitar 20 hektare dengan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas modern, laboratorium sains, asrama siswa, rumah dinas guru, hingga sarana penunjang seperti taman dan lapangan olahraga.

Sekolah Garuda dirancang sebagai SMA berasrama dengan penguatan kurikulum prauniversitas berbasis pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Lulusan sekolah ini diproyeksikan mampu bersaing untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi top dunia, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 20 Sekolah Garuda di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Mempawah, Rejang Lebong, Manokwari, Merauke, dan sejumlah titik di Maluku.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan Sekolah Garuda merupakan realisasi visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membawa anak-anak Indonesia dari seluruh pelosok negeri menuju kampus terbaik dunia. Stella menuturkan bahwa Sekolah Garuda menjadi cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif sekaligus meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di berbagai daerah.

Model pendidikan Sekolah Garuda mengusung empat kurikulum sekaligus. Pertama, kurikulum nasional sebagai fondasi akademik utama. Kedua, kurikulum karakter untuk membangun kepemimpinan dan integritas. Ketiga, kurikulum STEM sebagai penguatan kompetensi sains dan teknologi. Keempat, kurikulum internasional atau global, termasuk International Baccalaureate (IB), untuk memperluas daya saing global peserta didik.

Najib menjelaskan penguatan STEM menjadi alasan utama pendirian Sekolah Garuda. Ia menilai kebutuhan tenaga ahli sains dan teknologi di Indonesia sangat tinggi untuk mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi, sementara lulusan perguruan tinggi nasional belum didominasi bidang STEM. Menurutnya, ekosistem penguatan talenta harus dimulai sejak jenjang SMA agar suplai sumber daya manusia unggul lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Najib memperkenalkan konsep the one percent rule sebagai landasan kebijakan Sekolah Garuda. Ia memaparkan bahwa negara perlu memfasilitasi sekitar 1 persen siswa dengan kemampuan sangat unggul atau jenius yang selama ini belum mendapatkan dukungan optimal. Najib menyebut bahwa ketika berbicara inklusivitas, perhatian sering tertuju pada kelompok rentan dan difabel, padahal ada kelompok kecil anak berbakat dengan potensi besar yang juga membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Konsep ini ditegaskan berbeda dengan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Tim Aspek Akademik SMA Unggul Garuda Kemdiktisaintek, Vira Agustina, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang khusus bagi siswa dengan kemampuan akademik istimewa atau anak gifted, yang secara umum memiliki IQ di atas 130 dan populasi sekitar 2,2 hingga 5 persen dari total global. Vira menuturkan negara berupaya menghadirkan berbagai menu pendidikan sesuai kebutuhan anak, termasuk layanan khusus bagi kelompok kecil siswa berkemampuan istimewa.

Ia menegaskan Sekolah Garuda bukan rebranding RSBI. Menurut Vira, karakteristik, konsep, dan implementasinya berbeda. Sekolah Garuda didanai penuh oleh negara, tersebar di berbagai daerah, serta membuka akses bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah, termasuk lulusan paket B dan homeschooling, selama memenuhi persyaratan akademik.

Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdiktisaintek, Ardi Findyartini, menjelaskan tahapan seleksi meliputi pendaftaran administrasi, tes potensi akademik dan mata pelajaran inti, wawancara, hingga tes kesehatan. Ia menyebutkan hingga pertengahan Februari 2026, sekitar 1.100 calon siswa telah masuk ke sistem pendaftaran dan menyelesaikan proses administrasi.

Dengan pendekatan terintegrasi, pembelajaran berbasis asrama, serta kurikulum nasional dan global yang dikombinasikan, Sekolah Garuda diposisikan sebagai laboratorium kebijakan manajemen talenta nasional. Di tengah tuntutan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, sekolah ini menjadi simbol arah baru pendidikan Indonesia: memadukan pemerataan akses, penguatan karakter, dan akselerasi talenta sains demi daya saing global yang berkelanjutan.

)* Pengamat Pendidikan

Oleh: Bara Winatha*)

Program Sekolah Garuda atau SMA Unggul Garuda Baru menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pemerataan pendidikan unggul di Indonesia. Inisiatif yang digagas sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia ini dirancang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi talenta muda terbaik dari berbagai daerah, termasuk wilayah yang selama ini belum tersentuh fasilitas pendidikan berstandar tinggi. Dengan membangun empat sekolah baru di titik-titik strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa pendidikan unggul tidak lagi terpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau seluruh penjuru negeri secara lebih adil dan merata.

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, mengatakan bahwa empat Sekolah Garuda Baru tengah dipersiapkan dan ditargetkan siap digunakan pada Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa lokasi pembangunan mencakup Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur, Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara, serta Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi tersebut mempertimbangkan aspek pemerataan kawasan sehingga sekolah unggulan tidak hanya hadir di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah timur dan perbatasan Indonesia.

Sekolah Garuda Baru dirancang untuk menampung talenta unggul dari seluruh Indonesia. Setiap sekolah akan menerima 160 siswa per angkatan sehingga total terdapat 640 siswa untuk tahun ajaran 2026–2027. Sekolah ini diproyeksikan menjadi ruang pembinaan generasi muda berprestasi yang memiliki potensi akademik kuat dan daya saing global. Dengan pendekatan ini, Sekolah Garuda tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan menengah atas, melainkan sebagai kawah pembentukan kepemimpinan masa depan bangsa.

Dari sisi strategi pembelajaran dan sistem, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Ardi Findyartini, menekankan bahwa Sekolah Garuda tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas proses pendidikan. Kebijakan ini dirancang agar siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan unggulan.

Ia juga menjelaskan bahwa proses seleksi siswa menerapkan standar akademik yang tinggi. Calon siswa diwajibkan memiliki nilai rapor minimal 85 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, atau memiliki prestasi di bidang STEM yang telah terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Hingga pertengahan masa pendaftaran, lebih dari seribu calon siswa dari berbagai daerah telah melakukan registrasi dalam sistem daring. Hal ini menunjukkan antusiasme nasional terhadap hadirnya sekolah unggulan berbasis pemerataan.

Sekolah Garuda dirancang untuk memfasilitasi siswa agar dapat menembus perguruan tinggi terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Siswa akan mendapatkan pemetaan kemampuan bahasa Inggris serta fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi internasional, termasuk dukungan dalam proses aplikasi untuk memperoleh letter of acceptance. Dengan demikian, sekolah ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan menengah, tetapi juga sebagai jembatan strategis menuju pendidikan tinggi kelas dunia.

Dalam aspek tenaga pendidik, pemerintah tengah melakukan rekrutmen 96 guru dan tenaga kependidikan untuk ditempatkan di empat sekolah tersebut, dengan komposisi 24 orang per sekolah. Seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan guru yang terpilih memiliki kompetensi akademik, karakter kuat, dan kemampuan global. Persyaratan meliputi usia maksimal 32 tahun, kepemilikan sertifikat pendidik melalui Program Pendidikan Profesi Guru, IPK minimal 3,25, kualifikasi magister, serta kemampuan bahasa Inggris dengan skor tertentu pada tes internasional.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh kebijakan Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program ini sebagai langkah penting untuk mengejar ketertinggalan bangsa dalam bidang teknologi dan rekayasa. Menurutnya, negara-negara maju telah lebih dahulu mempersiapkan generasi muda mereka dalam bidang sains dan engineering, sehingga Indonesia perlu melakukan lompatan strategis agar tidak tertinggal dalam kompetisi global.

Abdul menjelaskan bahwa Sekolah Garuda disiapkan sebagai inkubator bagi siswa berbakat agar terhubung langsung dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Orientasi pendidikan dipandang perlu bergeser ke penguasaan teknologi terapan dan penguatan kompetensi STEM. Dalam kerangka ini, Sekolah Garuda menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia yang memiliki potensi unggul memperoleh pembinaan maksimal.

Masyarakat diharapkan melihat program ini sebagai bagian dari strategi besar pengembangan sumber daya manusia nasional. Menurutnya, penguatan sektor pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Dukungan terhadap Sekolah Garuda dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

Melalui sinergi antara perencanaan strategis, dukungan anggaran, seleksi siswa berbasis merit, serta rekrutmen guru berkualitas, Sekolah Garuda diharapkan menjadi model penguatan pendidikan unggul nasional. Pemerataan menjadi kata kunci dalam program ini. Dengan lokasi yang tersebar di berbagai wilayah luar pusat pertumbuhan tradisional, sekolah ini membawa pesan bahwa talenta unggul dapat lahir dari mana saja. Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan unggul yang inklusif, kompetitif, dan merata bagi seluruh anak bangsa.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan