Jakarta – Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter sebagai fondasi masa depan bangsa. Dalam konteks ini, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis negara untuk memperkuat pendidikan karakter bagi anak-anak dari keluarga rentan secara sosial dan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan keputusan besar negara demi masa depan generasi muda. Program sekolah berasrama ini dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi dan sosial. “Sekolah berasrama ini ditujukan bagi anak-anak yang mungkin selama ini tidak memiliki harapan, agar mereka kembali percaya pada masa depan,” ujar Presiden Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang belajar alternatif yang menekankan nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, dan semangat kebersamaan. Anak-anak dari keluarga prasejahtera kerap menghadapi tantangan berlapis, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, tekanan ekonomi, hingga minimnya pendampingan sosial. Tanpa intervensi sistematis, kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan karakter dan kepercayaan diri anak.

Melalui pendekatan yang humanis dan inklusif, Sekolah Rakyat tidak hanya memperkuat literasi dan numerasi dasar, tetapi juga membangun karakter melalui pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, kerja keras, saling menghormati, dan kepedulian sosial ditanamkan secara konsisten melalui metode pembelajaran kontekstual dan partisipatif. Anak-anak didorong untuk mengenali potensi diri, berani bermimpi, serta memiliki orientasi masa depan yang lebih baik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kurikulum adaptif, skema guru, dan sistem pembelajaran berkelanjutan. “Secara akademik, Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai kurikulum nasional dan memberikan manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Selain fokus pada peserta didik, Sekolah Rakyat juga melibatkan orang tua dan komunitas sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kolaborasi ini penting agar nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah dapat terus diterapkan di rumah dan lingkungan sekitar. Menurutnya, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pusat pembelajaran sekaligus penguatan ketahanan sosial keluarga rentan.

Keberadaan Sekolah Rakyat sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan karakter sejak dini diyakini mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mencetak generasi muda yang tangguh, berintegritas, serta berdaya saing sebagai calon pemimpin masa depan bangsa.****

Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto telah mencuri perhatian publik sebagai langkah besar untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Diluncurkan dengan tujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menanggulangi ketertinggalan di sektor SDM, terutama di daerah-daerah yang selama ini terabaikan.

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pendirian Sekolah Rakyat adalah sebuah keberanian negara dalam mengambil langkah besar demi masa depan generasi muda.

“Sekolah berasrama ini untuk anak-anak yang mungkin selama ini tidak punya harapan, mereka yang berasal dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan dukungannya terhadap program ini, khususnya dalam aspek akademik.

Menurutnya, Kemendikdasmen mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat dengan penyediaan kurikulum yang sesuai, pelatihan untuk guru, serta penguatan tata kelola pembelajaran agar Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal.

“Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri,” ungkap Abdul Mu’ti.

Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pendidikan formal karena keterbatasan sosial dan ekonomi.

Dengan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengakomodasi beragam latar belakang dan kebutuhan belajar peserta didik.

Selain itu, pelatihan khusus bagi guru juga memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya adaptif tetapi juga berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar.Program ini bukan hanya sekadar soal pendidikan, tetapi juga penguatan keadilan sosial.

Sebagai bagian dari sinergi antar kementerian, Kemendikdasmen bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memperkuat kapasitas sekolah dan guru-guru yang terlibat dalam program ini.

Ke depan, diharapkan Sekolah Rakyat akan terus berkembang dengan memperhatikan prioritas wilayah, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi inisiatif ini dan mendorong agar pendirian Sekolah Rakyat didahulukan di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Menurut Hidayat, dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak dari keluarga miskin, program ini dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

“Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap berkompetisi di kancah global,” ungkapnya.

Melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan SDM Indonesia dan mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Oleh: Nadira Putri Rahman *)

Pendidikan menempati posisi strategis sebagai fondasi utama kemajuan bangsa dan penentu kualitas generasi masa depan. Dalam kerangka pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif melalui Program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi wujud nyata pelaksanaan Asta Cita yang menempatkan perlindungan sosial dan pemenuhan hak pendidikan sebagai prioritas utama negara. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai pilar utama Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Filosofi di balik Sekolah Rakyat berakar pada kesadaran bahwa keadilan sosial harus dimulai dari akses intelektual. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendirian sekolah berasrama ini merupakan keputusan strategis negara demi menjamin masa depan generasi muda yang sempat kehilangan harapan. Melalui konsep asrama, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia ruang kelas, tetapi juga sebagai pelindung yang menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan karakter. Kehadiran fasilitas ini ditujukan khusus bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari ekosistem pendidikan formal akibat tekanan ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi titik balik bagi anak-anak tersebut untuk kembali memupuk kepercayaan diri dan meyakini bahwa negara tidak meninggalkan mereka dalam keterbatasan.

Implementasi program ini mendapatkan dukungan penuh dari kementerian teknis, terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan aspek akademik dan tata kelola pembelajaran yang spesifik. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kurikulum yang diterapkan telah disesuaikan agar berjalan selaras dengan standar nasional, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk menjawab kebutuhan peserta didik. Hal ini menjadi krusial karena anak-anak dari kelompok rentan seringkali memiliki hambatan kognitif atau sosial yang berbeda. Oleh karena itu, penyiapan kurikulum yang adaptif dan inklusif menjadi kunci utama agar manfaat program ini dapat dirasakan secara nyata.

Salah satu inovasi penting dalam Sekolah Rakyat adalah penerapan pendekatan kurikulum multi-entry dan multi-exit. Abdul Mu’ti memaparkan bahwa model ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman latar belakang siswa yang sangat dinamis. Tidak semua anak memulai perjalanan pendidikannya dari titik yang sama, dan sistem ini memungkinkan mereka masuk serta lulus dengan pengakuan kompetensi yang jelas sesuai dengan progres individu. Guru-guru yang bertugas menjalani pelatihan khusus agar memiliki perspektif yang empatik dan kontekstual. Mereka dibekali kemampuan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter serta kompetensi dasar, sehingga sekolah menjadi ruang tumbuh yang aman bagi pengembangan potensi diri.

Keberhasilan sebuah institusi pendidikan juga sangat bergantung pada integritas manajemen dan kualitas lulusannya. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus mampu membuktikan dirinya sebagai pusat keunggulan. Saifullah Yusuf berpandangan bahwa meski siswa berasal dari latar belakang yang penuh keterbatasan, standar mutu yang diterapkan tidak boleh berkompromi. Setiap kepala Sekolah Rakyat harus membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan. Target utamanya adalah agar lulusan Sekolah Rakyat dikenal karena daya saing dan karakter unggul yang mereka miliki setelah melewati proses pembinaan yang intensif.

Transformasi sosial yang dicita-citakan melalui program ini adalah lahirnya agen perubahan dari kalangan akar rumput. Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa negara memiliki ambisi besar agar lulusan Sekolah Rakyat dapat menjadi motor penggerak bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dengan memberikan pendidikan berkualitas, negara melakukan investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika seorang anak dari keluarga rentan berhasil menyelesaikan pendidikan dengan kompetensi yang diakui, ia memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mengangkat derajat ekonomi keluarganya secara mandiri.

Secara statistik, progres pembangunan menunjukkan keseriusan pemerintah yang luar biasa. Hingga awal tahun 2026, telah tercatat sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang beroperasi di 34 provinsi Indonesia. Kehadiran lebih dari 15.000 siswa yang dibimbing oleh ribuan tenaga kependidikan merupakan bukti nyata bahwa program ini telah berjalan di jalur yang tepat. Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur dengan membangun sekolah permanen di berbagai wilayah strategis. Langkah percepatan ini menjadi sinyal bahwa negara ingin memastikan tidak ada lagi anak di pelosok negeri yang terpaksa berhenti sekolah hanya karena masalah biaya atau jarak geografis.

Sekolah Rakyat adalah instrumen strategis untuk meneguhkan kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial. Ini adalah jawaban konkret atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses pendidikan merata tanpa memandang status sosial. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan kurikulum yang adaptif, program ini diharapkan mampu mencetak generasi baru yang tangguh dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, melainkan laboratorium harapan di mana janji Asta Cita dirajut demi masa depan yang lebih cerah bagi setiap anak Indonesia.

*) Analis Pembangunan SDM dan Inovasi Pendidikan

Oleh: Nur Utunissa

Sekolah Rakyat bukan sekadar alternatif pendidikan, melainkan representasi keberanian negara dalam menjadikan pendidikan sebagai alat perubahan nasib. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud keberanian negara dalam mengubah nasib anak bangsa. Sekolah ini dipandang sebagai ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan ditempatkan sebagai hak dasar sekaligus jalan pembebasan bagi anak-anak yang selama ini sulit menjangkau layanan pendidikan formal.

Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi semakin relevan di tengah realitas kesenjangan pendidikan antara wilayah dan kelompok sosial. Masih banyak anak yang terancam putus sekolah atau tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak akibat faktor kemiskinan, jarak, dan keterbatasan fasilitas. Sekolah Rakyat menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan inklusif dan adaptif yang menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pendidikan menjadi lebih dekat, terjangkau, dan bermakna.

Dalam praktiknya, Sekolah Rakyat mengedepankan pembelajaran yang kontekstual dan membumi. Kurikulum dirancang agar selaras dengan realitas kehidupan peserta didik, sehingga proses belajar tidak terlepas dari lingkungan sosial mereka. Anak-anak diajak mengenali potensi diri, memahami lingkungan sekitar, serta mengembangkan keterampilan hidup yang relevan. Pendekatan ini mendorong peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar penerima materi.

Dari sisi akademik, Sekolah Rakyat tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti memastikan bahwa Sekolah Rakyat telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan pemerintah. Kurikulum tersebut dirancang fleksibel untuk mengakomodasi keberagaman latar belakang peserta didik, termasuk perbedaan usia, kemampuan, dan pengalaman belajar sebelumnya, sehingga proses pendidikan tetap terarah namun tidak kaku.

Dukungan terhadap tenaga pendidik menjadi aspek penting dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen mendukung penyiapan dan pemenuhan guru Sekolah Rakyat melalui pelatihan khusus. Para guru dibekali pemahaman mengenai kurikulum multi-entry dan multi-exit yang memungkinkan peserta didik masuk dan keluar dari sistem pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan siswa yang beragam secara lebih adil dan efektif.

Lebih dari sekadar penguatan akademik, Sekolah Rakyat berperan besar dalam pembentukan karakter dan ketahanan mental anak. Ketangguhan anak bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh nilai-nilai seperti disiplin, empati, kerja sama, dan daya juang. Lingkungan belajar yang humanis dan partisipatif memungkinkan anak-anak tumbuh dengan rasa percaya diri serta keberanian menghadapi tantangan hidup.

Pendidikan karakter menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Nilai kebangsaan, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial ditanamkan secara konsisten dalam kegiatan belajar maupun aktivitas keseharian. Anak-anak diajak memahami jati dirinya sebagai bagian dari bangsa yang majemuk, sehingga tumbuh kesadaran untuk menjaga persatuan dan memperkuat kohesi sosial sejak dini.

Selain itu, Sekolah Rakyat juga menaruh perhatian pada penguatan keterampilan dasar yang relevan dengan masa depan. Literasi, numerasi, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi fokus utama. Anak-anak dilatih untuk memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam tim. Keterampilan ini menjadi bekal penting dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Ketangguhan anak bangsa juga berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental. Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendekatan kesejahteraan dalam proses pendidikannya melalui penciptaan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar secara optimal tanpa tekanan berlebihan, sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi secara utuh.

Dalam perspektif yang lebih luas, Sekolah Rakyat memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk intervensi sosial yang terintegrasi. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi sarana awal bagi pelaksanaan intervensi sosial yang lebih komprehensif. Melalui sekolah ini, pemerintah memiliki ruang untuk menyinergikan layanan kesehatan, penyaluran bantuan sosial, serta program pemberdayaan keluarga secara lebih terkoordinasi.

Pendekatan lintas sektor tersebut memperkuat peran Sekolah Rakyat dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika pendidikan berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh keluarga dan komunitas di sekitarnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat merupakan fondasi strategis dalam membangun ketangguhan anak bangsa. Melalui pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan terintegrasi dengan intervensi sosial, Sekolah Rakyat membuka jalan bagi lahirnya generasi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Investasi pada Sekolah Rakyat adalah investasi pada masa depan Indonesia, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Papua – Pemerintah terus mempercepat agenda ketahanan energi di Papua sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Ketahanan energi di Papua diposisikan sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Papua dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan kebijakan energi yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah memastikan bahwa penyediaan energi tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pertumbuhan, tetapi menjangkau seluruh wilayah hingga daerah terpencil. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.

Salah satu langkah strategis yang terus diperkuat adalah pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal Papua. Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan energi nabati melalui komoditas pertanian seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Dari sisi perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melihat Papua sebagai bagian penting dari agenda bioenergi nasional. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa Papua diproyeksikan memiliki kontribusi strategis ke depan. “Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Eniya.

Ia menegaskan bahwa pengembangan yang dilakukan secara bertahap merupakan fondasi awal menuju sistem energi terbarukan yang berkelanjutan dan selaras dengan kondisi lingkungan setempat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penguatan energi konvensional tetap berjalan optimal. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur energi di Papua. “Peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur menjadi langkah antisipatif untuk menjaga keandalan pasokan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi dan kondisi cuaca,” kata Erika.

Komitmen pemerintah tersebut didukung oleh peran aktif BUMN energi. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi. “Pengelolaan stok BBM dan avtur dilakukan secara terukur dan berlapis agar ketersediaan energi di Papua tetap aman dan terjaga,” ujarnya.

Melalui sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, regulator, dan BUMN, ketahanan energi Papua terus dipercepat. Upaya ini menegaskan bahwa ketahanan energi bukan sekadar soal pasokan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam membangun Papua sebagai bagian integral dari kemandirian energi dan masa depan Indonesia yang berdaulat.

Jakarta — Program ketahanan energi nasional terus dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari strategi mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Politisi Partai Golkar sekaligus putra asli Papua, Yance Mote, menyampaikan bahwa kebijakan ketahanan energi yang digagas pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal yang utama diperhatikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, masyarakat Papua harus diberi kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri yang memberi hasil positif bagi warga di sana, bukan diberikan kepada kelompok kapitalis dari luar,” ujar Yance.

Ia menilai Pemerintah Pusat telah menunjukkan keberpihakan melalui peran fasilitasi dan supervisi dalam mendorong kemandirian masyarakat.

“Pemerintah Pusat cukup mensupervisi saja dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk mengolah tanahnya,” kata Yance.

Yance juga menyambut baik pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional yang diketuai oleh Bahlil Lahadalia. Menurutnya, penguatan kelembagaan energi nasional menjadi fondasi penting untuk memastikan arah kebijakan ketahanan energi berjalan terintegrasi hingga ke daerah.

Dukungan terhadap program ketahanan energi juga datang dari masyarakat Papua, seiring dengan dorongan untuk meningkatkan kapasitas dan peran ekonomi rakyat dalam pembangunan daerah.

“Bagi kami, sudah saatnya masyarakat Papua naik kelas. Dari yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, ketahanan energi di Papua dapat diimplementasikan melalui pengembangan komoditas berbasis sumber daya lokal seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi nasional.

“Nanti hasil panennya akan dijual kembali kepada pemerintah, bisa dilakukan hilirisasi maupun untuk keperluan ekspor,” urainya.

Skema ini dinilai mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan ekonomi daerah.

Selain itu, Yance menilai keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan lahan akan memperkuat perlindungan lingkungan serta menjaga keberlanjutan tanah adat.

“Selain itu, masyarakat tentu akan berjuang sungguh-sungguh mengelola lahannya karena akan mendapat hasil. Dengan kata lain, rakyat akan naik kelas dengan terlibat langsung dengan program ketahanan energi,” pungkasnya. #

Oleh: Lua Murib

Swasembada energi semakin menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan nasional, dan Papua memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bentang geografis yang mendukung energi terbarukan, serta posisi geopolitik yang penting di kawasan timur Indonesia, Papua dapat melangkah naik kelas dari sekadar wilayah kaya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis energi. Gagasan swasembada energi di Papua bukan hanya soal penyediaan listrik atau bahan bakar, tetapi menyangkut transformasi ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kedaulatan nasional di bidang energi.

Arah kebijakan pemerintah yang mendorong Papua mencapai swasembada energi sejalan dengan visi besar pembangunan berbasis potensi lokal. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Papua tidak cukup hanya swasembada pangan, tetapi juga perlu mandiri dalam energi agar setiap daerah mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Pandangan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik, baik energi konvensional maupun terbarukan, dan hasil produksinya harus dapat dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga telah merancang skema agar daerah-daerah di Papua menjadi bagian utama dari rantai produksi dan pemanfaatan energi di wilayahnya.

Pemanfaatan energi surya dan tenaga air menjadi solusi rasional untuk menjawab tantangan geografis Papua yang luas dan banyak memiliki wilayah terpencil. Teknologi energi terbarukan yang semakin terjangkau membuka peluang elektrifikasi yang lebih merata tanpa harus bergantung pada distribusi BBM yang mahal dan kompleks. Dengan pendekatan ini, desa-desa di pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dapat memperoleh akses energi yang stabil, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi lokal seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro. Energi yang hadir secara konsisten akan memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di luar kota-kota besar.

Dorongan swasembada energi juga berkaitan erat dengan upaya mengurangi beban impor BBM nasional yang nilainya ratusan triliun rupiah. Ketika ketergantungan impor dapat ditekan secara bertahap, ruang fiskal negara menjadi lebih longgar untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Presiden memandang bahwa penghematan dari pemangkasan impor energi dapat berdampak besar hingga ke tingkat kabupaten. Dalam konteks Papua, hal ini berarti peluang percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Namun, swasembada energi di Papua tidak boleh hanya dimaknai sebagai proyek teknokratis dari pusat. Dimensi sosial dan kultural Papua harus menjadi pertimbangan utama. Di sinilah pentingnya menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Politisi muda Papua Yance Mote menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua harus menjadi prioritas, dan masyarakat perlu diberi kesempatan mengolah tanahnya sendiri dengan dukungan pemerintah. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa swasembada energi akan berhasil jika berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bukan semata investasi besar dari luar.

Konsep menjadikan masyarakat sebagai subjek berarti membuka ruang kepemilikan, partisipasi, dan manfaat ekonomi langsung bagi warga. Usulan pengembangan komoditas seperti kopi, tebu, cokelat, cengkeh, dan pala menunjukkan bahwa swasembada energi dapat diintegrasikan dengan penguatan sektor perkebunan rakyat. Tanaman-tanaman tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat menjadi bahan baku industri hilir, termasuk bioenergi. Ketika setiap keluarga diberi akses bibit dan pendampingan, tercipta fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus menjaga hak atas tanah adat.

Pendekatan berbasis masyarakat juga berpotensi menekan konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Jika masyarakat menjadi pelaku utama, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kelestarian hutan dan tanah ulayat. Skema kerja sama yang adil antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat dalam pengolahan komoditas energi seperti kelapa sawit dapat diarahkan pada model plasma rakyat, bukan konsesi besar yang meminggirkan warga lokal. Dengan demikian, pembangunan energi tidak bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Lebih jauh, swasembada energi dapat menjadi pintu masuk industrialisasi Papua. Ketersediaan energi yang cukup dan murah merupakan prasyarat utama tumbuhnya industri pengolahan. Papua tidak harus selamanya mengekspor bahan mentah. Dengan energi yang memadai, hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan tambang dapat dilakukan di dalam wilayah Papua, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah. Ini sejalan dengan agenda nasional hilirisasi yang bertujuan mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Papua yang mandiri energi juga memiliki dampak psikologis dan politik yang penting. Kemandirian memberi rasa percaya diri daerah bahwa pembangunan tidak selalu bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini memperkuat integrasi nasional karena masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara. Otonomi khusus Papua menemukan makna konkretnya ketika diterjemahkan dalam kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan riil.

Pada akhirnya, swasembada energi di Papua adalah jalan strategis untuk membawa Papua naik kelas. Naik kelas dalam arti ekonomi yang lebih produktif, masyarakat yang lebih sejahtera, dan daerah yang lebih mandiri. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antara visi besar pemerintah pusat, perencanaan teknis yang matang, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Jika dikelola dengan tepat, Papua tidak hanya menjadi lumbung energi bagi dirinya sendiri, tetapi juga pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus contoh pembangunan inklusif berbasis potensi daerah.

*penulis adalah mahasiswa Papua di Jawa Timur

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Ketahanan energi Papua terus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Papua memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah pegunungan, kepulauan, hingga keterbatasan infrastruktur, sehingga penyediaan energi tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Pemerintah memahami bahwa tanpa energi yang andal dan terjangkau, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua akan sulit terwujud. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis ditempuh secara terintegrasi untuk memastikan energi hadir secara merata hingga ke wilayah paling timur Indonesia.

Salah satu upaya penting pemerintah adalah mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis potensi lokal Papua. Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai wilayah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan komoditas pertanian yang dapat diolah menjadi energi nabati. Tanaman seperti kelapa sawit, singkong, dan tebu dipandang tidak hanya mampu mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang mengaitkan ketahanan energi dengan kemandirian pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Langkah tersebut diperkuat oleh perencanaan teknis yang disiapkan pemerintah pusat. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, memandang Papua sebagai salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol. Meski saat ini pengembangan masih berada pada tahap pembibitan dan perluasan tanaman, proses ini dinilai sebagai fondasi awal yang krusial. Pemerintah secara sadar memilih pendekatan jangka panjang agar pengembangan energi terbarukan di Papua tidak bersifat eksploitatif, melainkan berkelanjutan dan selaras dengan kondisi sosial serta lingkungan setempat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketahanan energi Papua tetap terjaga melalui penguatan energi konvensional. Penyediaan bahan bakar minyak dan avtur tetap menjadi kebutuhan utama, terutama untuk mendukung transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyimpanan BBM dan avtur di Papua sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan distribusi dan kondisi cuaca yang kerap berubah. Dengan wilayah yang kini terbagi menjadi beberapa provinsi, kebutuhan energi meningkat dan memerlukan manajemen stok yang lebih kuat.

Penguatan infrastruktur penyimpanan dipandang sebagai kunci untuk menjaga keberlanjutan pasokan, khususnya pada periode dengan tingkat konsumsi tinggi. Pemerintah memahami bahwa keterlambatan distribusi akibat cuaca atau hambatan geografis dapat berdampak langsung pada aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penambahan tangki timbun menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan energi selalu tersedia, sekaligus menekan biaya distribusi agar lebih efisien.

Upaya regulator tersebut berjalan seiring dengan komitmen badan usaha milik negara di sektor energi. Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan BBM dan avtur di Papua. Dengan tingkat konsumsi yang cenderung meningkat, pengelolaan stok dilakukan secara terukur dan berlapis. Pemerintah melalui BUMN memastikan bahwa ketersediaan energi tidak hanya cukup dari sisi jumlah, tetapi juga terjaga secara berkelanjutan melalui distribusi rutin.

Selain menjamin pasokan, pemerintah juga memberi perhatian besar pada aspek kualitas dan tata kelola distribusi energi. Pengawasan mutu BBM dilakukan secara konsisten dengan melibatkan lembaga teknis guna memastikan masyarakat Papua memperoleh energi yang sesuai standar. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan energi nasional.

Kunjungan dan pemantauan langsung terhadap infrastruktur kelistrikan di Papua juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah. Sistem kelistrikan yang andal dipandang sebagai elemen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, serta kehidupan sosial masyarakat. Dengan memastikan pembangkit, gardu induk, dan jaringan distribusi berfungsi optimal, pemerintah memperlihatkan keseriusan dalam membangun ketahanan energi yang tidak parsial, melainkan menyentuh seluruh rantai pasok.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah mewujudkan ketahanan energi Papua menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Energi terbarukan dikembangkan sebagai solusi masa depan, sementara energi konvensional diperkuat untuk menjawab kebutuhan saat ini. Sinergi antara pemerintah pusat, regulator, dan BUMN menjadi bukti bahwa Papua ditempatkan sebagai bagian strategis dari agenda besar kemandirian energi nasional. Ketahanan energi Papua bukan hanya tentang pasokan, tetapi tentang kehadiran negara, keadilan pembangunan, dan masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaulat.

Pemerintah juga memandang ketahanan energi Papua sebagai instrumen strategis untuk memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi kawasan. Ketersediaan energi yang andal diyakini mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dalam kerangka tersebut, kebijakan energi di Papua tidak diposisikan sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan terpadu yang saling menguatkan dengan program infrastruktur, pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Jakarta – Pemerintah mempercepat agenda swasembada energi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menekan impor BBM. Langkah ini ditegaskan sebagai strategi memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Ketua Harian DEN sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo memerintahkan DEN segera menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

“Ada empat fokus Bapak Presiden, yang pertama itu adalah kedaulatan energi, itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Yang kedua itu adalah tentang ketahanan energi. Kita tahu ketahanan energi kita hanya 21 hari, dan ini kita akan up (tingkatkan) menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo juga menginstruksikan DEN agar menyusun strategi untuk memperkuat kemandirian energi, dan menyusun peta jalan menuju swasembada energi.

“Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin, dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuan pada akhirnya itu adalah swasembada,” jelasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pembentukan DEN bertujuan mempercepat pencapaian swasembada energi nasional. Dengan adanya DEN, perlahan Indonesia mengurangi impor dan ketergantungannya terhadap negara lain.

“Harapannya dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional hari ini, proses persiapan untuk mengejar sejumlah program prioritas dapat semakin dipercepat,” pungkas Prasetyo.

Ke depan, percepatan swasembada energi akan terus diarahkan untuk menekan ketergantungan impor secara bertahap dan berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak pasokan global.

Selain penguatan kebijakan, pemerintah juga mendorong optimalisasi sumber energi domestik melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur pendukung. Upaya tersebut dipandang penting untuk memastikan ketersediaan energi dalam jangka panjang sekaligus mengurangi tekanan fiskal akibat tingginya belanja impor BBM. Pemerintah menilai langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan energi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan swasembada energi nasional yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah konkret terbaru ditandai dengan pelantikan 15 anggota Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Presiden di Istana Negara, yang diharapkan mampu mempercepat proses menuju kemandirian energi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan dan penguatan peran DEN menjadi bagian penting dalam mengorkestrasi berbagai kebijakan lintas sektor di bidang energi. Menurutnya, secara teknis sejumlah program menuju swasembada energi telah dijalankan oleh kementerian terkait, namun kehadiran DEN diharapkan mampu mempercepat proses persiapan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Secara teknis, beberapa program untuk mencapai swasembada energi sudah dilakukan kementerian. Dengan dilantiknya Dewan Energi Nasional diharap bisa mempercepat proses-proses persiapan menuju swasembada energi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, sejumlah program prioritas telah disiapkan pemerintah, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi hingga pengalihan sumber daya energi ke energi baru dan terbarukan, seperti biofuel dan tenaga surya.

“Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa arah kebijakan energi Presiden Prabowo berfokus pada kedaulatan energi, ketahanan energi, dan swasembada energi. Salah satu instrumen utama untuk mencapai target tersebut adalah penyusunan roadmap kebijakan energi nasional yang dibangun bersama Dewan Energi Nasional. Menurutnya, DEN telah bekerja mempersiapkan berbagai tahapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan serta pengembangan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Untuk kemandirian energi, pemanfaatan B50 akan mengurangi impor BBM. Saat ini impor kita masih sekitar 30 juta kiloliter,” kata Bahlil.

Dukungan terhadap agenda swasembada energi juga datang dari sektor hulu migas. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai capaian produksi minyak PGN SAKA di Wilayah Kerja Pangkah sepanjang 2025 yang melampaui target APBN sebagai kontribusi nyata dalam menjaga pasokan energi nasional. Ia menegaskan arahan Presiden agar tidak ada kebocoran sumber daya alam dan capaian tersebut terus ditingkatkan demi swasembada energi yang berkelanjutan.

Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Dari unsur pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Ketua Harian DEN, dengan anggota antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, hingga Menteri PPN/Bappenas. Sementara dari unsur pemangku kepentingan, DEN melibatkan perwakilan akademisi, industri, teknologi, lingkungan hidup, serta konsumen, guna memastikan kebijakan energi disusun secara komprehensif dan inklusif.