Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan Koperasi Merah Putih melalui proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kelembagaan ekonomi rakyat yang kuat, profesional, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan setiap program pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada hasil.

“Koperasi harus menjadi instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi dari bawah,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa evaluasi berkala diperlukan agar setiap tantangan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Menurutnya, penguatan koperasi harus dilakukan secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

“Perbaikan yang berkelanjutan akan membuat koperasi semakin kuat dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Ia menyebut hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyempurnakan tata kelola, sistem operasional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan koperasi.

“Evaluasi dilakukan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai tujuan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Zulkifli Hasan menambahkan bahwa penguatan koperasi tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan akses pembiayaan, distribusi, dan pengembangan usaha produktif. Menurutnya, pendekatan tersebut akan membantu koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

“Kami ingin koperasi tumbuh sehat, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ungkapnya.

Selain evaluasi rutin, pemerintah juga mendorong peningkatan pendampingan dan pengawasan agar setiap koperasi memiliki standar pengelolaan yang baik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Penguatan sistem digital, transparansi pengelolaan, dan peningkatan kompetensi pengurus juga menjadi perhatian pemerintah dalam proses penyempurnaan koperasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, koperasi diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi serta memperluas manfaatnya bagi anggota dan masyarakat sekitar.

Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah optimistis Koperasi Merah Putih akan semakin kuat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global yang memengaruhi stabilitas ekonomi, penguatan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks tersebut, kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya bertujuan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun sistem usaha yang sehat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Koperasi sejak lama dikenal sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan yang menjadi landasan koperasi sangat sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya manajemen, keterbatasan akses permodalan, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia sering kali menghambat perkembangan koperasi. Oleh karena itu, inisiatif Koperasi Merah Putih hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan model pengelolaan yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar koperasi.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Merah Putih disiapkan sebagai instrumen utama penguatan ekonomi rakyat melalui pengembangan pusat ekonomi produktif yang bertumpu pada potensi dan produk lokal di masing-masing daerah. Selain itu, Koperasi Merah Putih dirancang tidak hanya sebagai wadah usaha masyarakat desa, tetapi juga menghadirkan pusat ekonomi produktif langsung dari tingkat desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih adalah penerapan tata kelola yang sehat. Tata kelola yang baik menjadi fondasi agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperoleh kepercayaan dari anggota maupun mitra usaha. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, pelaporan yang rutin, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif anggota menjadi elemen penting yang harus dijaga. Ketika anggota mengetahui dengan jelas bagaimana koperasi dikelola dan bagaimana keuntungan didistribusikan, maka kepercayaan akan tumbuh dan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam setiap aktivitas koperasi.

Selain itu, tata kelola yang sehat juga berperan dalam meningkatkan daya saing koperasi di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi telah membuka peluang yang luas bagi koperasi untuk memperluas jangkauan usaha. Digitalisasi administrasi, sistem pembayaran elektronik, pemasaran melalui platform digital, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas koperasi. Koperasi Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi motor transformasi ekonomi desa dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperkuat layanan dan mempercepat pertumbuhan usaha.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Koperasi yang dikelola oleh pengurus yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan bisnis. Oleh karena itu, pelatihan manajemen, literasi keuangan, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi perlu terus diperluas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat desa.

Lebih jauh, Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. Ketika aktivitas ekonomi desa berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Hal ini dapat mengurangi urbanisasi yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan. Generasi muda desa akan memiliki lebih banyak peluang untuk berkarya dan mengembangkan usaha di daerahnya sendiri. Dengan demikian, desa tidak lagi hanya menjadi pemasok tenaga kerja ke kota, tetapi mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan dinamis.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Merah Putih dibangun untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kepada masyarakat desa sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pihaknya menyebut koperasi harus menjadi pusat layanan ekonomi terpadu yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga menjadi solusi konkret dalam memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak, rentenir, maupun akses pasar yang tidak adil. Pihaknya menilai selama ini petani, nelayan, dan pelaku UMKM kerap menghadapi persoalan distribusi dan pembiayaan yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Koperasi Merah Putih. Pemerintah dapat memberikan pendampingan, regulasi yang kondusif, serta akses pembiayaan. Dunia usaha dapat membuka kemitraan yang saling menguntungkan, sementara lembaga keuangan dapat memperluas akses modal bagi koperasi yang memiliki tata kelola yang baik. Sinergi berbagai pihak tersebut akan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan koperasi secara berkelanjutan.

Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, melainkan gerakan bersama untuk membangun kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh dan berdaya saing. Ketika desa-desa mampu tumbuh melalui kekuatan ekonomi kolektif yang dikelola dengan baik, maka fondasi pembangunan nasional akan semakin kokoh. Koperasi Merah Putih menjadi simbol optimisme bahwa masa depan ekonomi Indonesia dapat dibangun dari desa, oleh masyarakat, dan untuk kesejahteraan bersama.

)* Pemerhati Masalah Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan merupakan salah satu cita-cita besar bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dalam perjalanan pembangunan nasional, desa selalu menjadi fondasi penting yang menopang ketahanan ekonomi bangsa. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai Ekonomi Pancasila.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan pilar utama transformasi Ekonomi Pancasila yang sedang dibangun pemerintah. Menurutnya, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen strategis untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Dalam pandangan Presiden, koperasi harus kembali ditempatkan sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana amanat konstitusi.

Presiden Prabowo juga menilai bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Melalui sistem yang berbasis gotong royong dan kebersamaan, koperasi dapat memperluas akses ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus mengurangi kesenjangan yang selama ini masih terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kehadiran koperasi juga diyakini mampu menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan gagasan Bung Karno tentang kemandirian bangsa atau berdikari. Semangat berdikari menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar sebagai objek pembangunan. Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi wadah yang memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Koperasi Merah Putih dipandang memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa. Mulai dari keterbatasan akses modal, lemahnya posisi tawar petani dan nelayan, hingga panjangnya rantai distribusi yang sering kali mengurangi nilai ekonomi hasil produksi masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui koperasi terlihat dari berbagai kebijakan yang terus dijalankan. Transformasi pembangunan saat ini diarahkan agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pendekatan tersebut menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi dan ekonomi desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia menyatakan kesiapan penuh jajaran Kementerian Koperasi untuk mewujudkan cita-cita Ekonomi Pancasila melalui penguatan sektor ekonomi kerakyatan. Salah satu fokus utama yang dijalankan adalah optimalisasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai fondasi pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurut Ferry, penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari akar rumput. Oleh karena itu, KDKMP dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi desa sekaligus menjadikan koperasi sebagai benteng utama ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan dukungan berbagai program pemerintah, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Program KDKMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif. Melalui koperasi, masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pemasaran, penyimpanan hasil produksi, hingga berbagai layanan ekonomi lainnya yang selama ini sulit dijangkau secara mandiri.

Pandangan yang sama disampaikan Ketua DPD Projo Jawa Timur, Muhammad Soleh. Menurutnya, tujuan utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Soleh mengapresiasi perkembangan program Koperasi Merah Putih yang dinilai semakin menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menjadi “rumah besar” bagi masyarakat desa untuk mengelola berbagai aktivitas ekonomi secara bersama-sama. Kehadiran koperasi membuka peluang yang lebih luas bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Koperasi dinilai berperan sebagai alternatif penyimpanan hasil panen petani pada saat musim panen raya. Selama ini, banyak petani terpaksa menjual hasil panennya dengan harga rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Melalui koperasi, gabah dapat disimpan dengan baik hingga harga pasar lebih menguntungkan. Bahkan, fasilitas mesin penggilingan juga disediakan agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.

Berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih bukan hanya menjadi lembaga ekonomi biasa, melainkan pusat layanan ekonomi masyarakat yang terintegrasi. Koperasi hadir untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan dukungan penuh pemerintah, sinergi berbagai pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini akan menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi desa. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa: membangun Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera melalui kekuatan ekonomi rakyat yang tumbuh dari desa.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai masukan, kritik, hingga laporan dari masyarakat dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan program yang menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi kerakyatan tersebut.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Langkah ini sekaligus menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa setiap laporan, unggahan, maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, pengawasan publik merupakan elemen penting untuk memastikan koperasi berkembang sesuai tujuan awal pembentukannya.

“Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan program di lapangan. Dengan keterlibatan publik yang aktif, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus memastikan manfaat koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa dan kelurahan.

Komitmen pengawasan juga ditunjukkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Deddy Yudistira, bersama tim melakukan pemantauan langsung terhadap Koperasi Merah Putih di Kelurahan Jeliti, Kecamatan Sungailiat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari instruksi pusat untuk memastikan kesiapan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Pemantauan yang kita lakukan ini baru pertama kali. Kami melihat kondisi fisik bangunan ini lumayan baik dan dari lokasi Kopdes ini juga masih menjanjikan. Tinggal tergantung pengurus koperasi nantinya bagaimana memajukan koperasi ini dengan fasilitas yang sudah tersedia jangan sampai terbengkalai,” kata Deddy.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai evaluasi berkala menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Koperasi Merah Putih. Menurutnya, sinergi antara Dekopinda, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna mengatasi berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Perlu evaluasi berbagai kendala yang dihadapi agar KDMP dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Berbagai langkah evaluasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa Program Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, serta partisipasi publik yang semakin luas, program ini diharapkan mampu menjadi fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Jakarta – Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui langkah-langkah pengendalian inflasi yang terukur dan responsif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, strategi pengendalian harga pangan, penguatan distribusi kebutuhan pokok, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tetap berada dalam kondisi terkendali. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan baik di berbagai wilayah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa kondisi inflasi nasional masih berada pada jalur yang sehat dan sesuai sasaran pemerintah.

“Inflasi masih terkendali dan Bank Indonesia meyakini akan tetap berada dalam sasaran inflasi hingga akhir 2026 melalui sinergi kebijakan moneter serta koordinasi pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Ramdan.

Menurutnya, Bank Indonesia juga terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Bank Indonesia akan terus memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah terus memperkuat distribusi kebutuhan pokok, terutama di wilayah yang memiliki tantangan logistik tinggi.

“Dari Bulog kami minta untuk penyaluran minyak gorengnya dipercepat, diperbanyak, dan Indonesia timur ya, khususnya Papua, agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.

Selain menjaga harga kebutuhan pokok, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap keberlanjutan sektor peternakan nasional. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, menegaskan bahwa pengawasan harga ayam hidup terus diperkuat.

“Upaya ini dilakukan untuk melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional,” katanya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga dapat terus terjaga, daya beli masyarakat tetap kuat, dan pertumbuhan ekonomi nasional berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian inflasi ini sekaligus menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.***

Jakarta – Stabilitas inflasi yang tetap terjaga pada Mei 2026 menjadi fondasi penting bagi upaya pemerintah dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (mtm) dan 3,08 persen secara tahunan (yoy). Meski lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang mencapai 2,42 persen (yoy), pemerintah menilai kondisi tersebut masih berada dalam batas yang terkendali.

Kepala Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Endang Larasati, mengatakan pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama untuk menjaga keterjangkauan pangan masyarakat serta mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global.

“Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan momentum liburan sekolah, Pemerintah juga menyiapkan berbagai program stimulus ekonomi berupa diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat pada masa libur sekolah, di samping terus memastikan harga BBM subsidi tetap terjangkau,” kata Endang.

Kenaikan inflasi pada Mei dipengaruhi terutama oleh kelompok volatile food yang mengalami inflasi 6,24 persen (yoy). Peningkatan harga cabai merah, bawang merah, tomat, dan beras terjadi akibat penurunan produksi yang dipicu cuaca ekstrem serta berakhirnya musim panen raya. Meski demikian, sejumlah komoditas seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang putih mengalami penurunan harga karena pasokan yang melimpah.

Menurut Endang, ketahanan ekonomi nasional tetap terlihat dari berbagai indikator makroekonomi yang positif.

“Perekonomian Indonesia pada Mei 2026 tetap resilien. Resiliensi ekonomi nasional tercermin dari inflasi yang tetap terkendali,” ujarnya.

Kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan. Indeks PMI Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026 dari 49,1 pada bulan sebelumnya, menandakan aktivitas industri kembali memasuki zona ekspansi.

“Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa momentum pertumbuhan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi,” tegas Endang.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan inflasi masih berada dalam sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

“BI dan pemerintah juga memperkuat implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional,” ujar Ramdan.

Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali pada 2026 dan 2027 melalui sinergi kebijakan moneter serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Oleh: Ainul Ramdhani )*

Keberhasilan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali menjadi salah satu pencapaian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, mulai dari fluktuasi harga energi hingga gangguan pasokan akibat perubahan cuaca, Indonesia mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten telah memberikan hasil nyata bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Stabilitas harga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ketika inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat, masyarakat memiliki kepastian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan produksi dan investasi dengan lebih baik.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia. Kondisi ini menjadi indikator bahwa tekanan harga masih dapat dikelola dengan baik melalui berbagai kebijakan yang telah dijalankan.

Kepala Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Endang Larasati, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok serta mengantisipasi dampak gejolak ekonomi global. Menurutnya, berbagai langkah dilakukan secara terpadu agar tekanan inflasi tidak mengganggu daya beli masyarakat.

Pemerintah terus mendorong stabilitas harga melalui operasi pasar, intervensi pada komoditas tertentu, serta pengawasan distribusi barang. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Langkah ini menjadi penting karena sektor pangan merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional.

Selain menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah juga berupaya memperkuat daya beli masyarakat melalui berbagai program stimulus ekonomi. Insentif transportasi, termasuk potongan harga tiket pesawat pada masa liburan sekolah, disiapkan untuk menjaga pergerakan ekonomi domestik. Pemerintah juga tetap mempertahankan keterjangkauan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna mengurangi tekanan terhadap biaya hidup masyarakat.

Tantangan inflasi pada Mei 2026 terutama berasal dari kelompok volatile food. Kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tomat, dan beras dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan akibat cuaca ekstrem serta berakhirnya musim panen raya. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah karena komoditas pangan memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran rumah tangga.

Harga beras tercatat mengalami kenaikan pada tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran. Namun kenaikan tersebut tidak menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah berhasil menjaga agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.

Di sisi lain, sejumlah komoditas justru menunjukkan tren penurunan harga. Daging ayam, telur ayam, dan bawang putih mengalami penurunan seiring melimpahnya pasokan di pasar. Kondisi ini membantu menahan laju inflasi sehingga tetap berada dalam tingkat yang terkendali meskipun terdapat tekanan pada beberapa komoditas pangan lainnya.

Bank Indonesia turut menegaskan bahwa inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Ramdan, sinergi yang terbangun melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Kerja sama tersebut memungkinkan berbagai langkah pengendalian dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Bank Indonesia bersama pemerintah juga terus memperkuat implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pasokan pangan sehingga risiko inflasi akibat gangguan produksi maupun distribusi dapat diminimalkan.

Selain itu, penguatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera terus dilakukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan sektor pangan secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap pengendalian inflasi juga datang dari Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menilai bahwa inflasi yang terjaga merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Menurutnya, harga barang dan jasa yang stabil akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Tito juga menekankan bahwa biaya hidup merupakan salah satu persoalan yang paling diperhatikan masyarakat. Karena itu, keberhasilan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah menjadi pencapaian yang sangat penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kondisi ekonomi nasional.

Keberhasilan pengendalian inflasi selama ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berjalan efektif. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu menciptakan kebijakan yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas ekonomi.

*) Pengamat Ekonomi Nasional

Oleh: Yusri Mahendra )*

Keberhasilan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global menjadi salah satu indikator penting yang memperkuat optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia. Di saat banyak negara masih menghadapi tekanan harga akibat gejolak geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya harga energi dunia, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas harga dalam rentang yang aman sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi aktivitas ekonomi untuk terus tumbuh.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan dan 3,08 persen secara tahunan. Meskipun terjadi kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Bagian Komunikasi, Layanan Informasi, dan Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Endang Larasati, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mengantisipasi dampak rambatan dari ketidakpastian ekonomi global.

Langkah pengendalian inflasi yang konsisten menjadi penting karena stabilitas harga berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Ketika inflasi dapat dijaga pada tingkat yang sehat, masyarakat memiliki kepastian dalam melakukan konsumsi, sementara pelaku usaha memperoleh ruang yang lebih baik untuk merencanakan investasi dan ekspansi usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan produktif.

Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program stimulus yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat. Dalam menghadapi periode liburan sekolah misalnya, pemerintah menyiapkan berbagai insentif seperti diskon transportasi dan tiket pesawat serta tetap menjaga keterjangkauan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang berkaitan dengan mobilitas dan konsumsi domestik.

Keberhasilan tersebut terlihat dari masih terkendalinya inflasi secara keseluruhan meskipun beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Selain itu, sejumlah komoditas lain seperti daging ayam, telur ayam, dan bawang putih justru mengalami penurunan harga karena pasokan yang mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang dijalankan pemerintah mampu menjaga keseimbangan pasar dan mencegah gejolak harga yang berlebihan.

Endang menilai resiliensi perekonomian Indonesia tetap terjaga. Stabilitas inflasi menjadi salah satu cerminan bahwa fundamental ekonomi nasional masih kuat meskipun menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Keberhasilan tersebut semakin penting karena inflasi yang terkendali merupakan salah satu syarat utama untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Optimisme terhadap ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknya aktivitas sektor manufaktur. Pada Mei 2026, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kembali memasuki zona ekspansi dengan mencapai level 50,0 setelah sebelumnya berada di bawah angka tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas produksi yang didorong oleh meningkatnya permintaan domestik.

Permintaan dalam negeri yang kuat menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Kondisi tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bergantung pada belanja pemerintah. Aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi motor utama yang menopang perekonomian nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, melampaui rata-rata negara-negara G20 maupun ASEAN. Menurutnya, capaian tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat serta dukungan kebijakan fiskal yang efektif dalam menjaga momentum ekonomi.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,52 persen menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat tetap berada dalam kondisi baik. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang tumbuh signifikan berfungsi sebagai akselerator untuk memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Kombinasi keduanya menghasilkan struktur pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurut Purbaya, koordinasi yang semakin erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan likuiditas sistem keuangan dan dukungan terhadap penyaluran kredit ke sektor riil.

Bank Indonesia turut menegaskan bahwa inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran sasaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta kuatnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah.

Selain itu, penguatan Program Ketahanan Pangan Nasional dan implementasi berbagai program pengendalian inflasi pangan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pada masa mendatang. Langkah ini menjadi penting mengingat kelompok pangan masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi inflasi nasional.

Keberhasilan menjaga inflasi tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi juga menunjukkan kuatnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan. Stabilitas harga yang terjaga memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

*) Pengamar Kebijakan Publik dan Ekonomi Nasional

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional melalui berbagai strategi mitigasi menghadapi musim kemarau 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas penerapan teknologi pertanian adaptif melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) guna memastikan produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim dan potensi keterbatasan ketersediaan air.

Melalui jaringan BRMP Provinsi di seluruh Indonesia, Kementan mendorong pemanfaatan varietas unggul adaptif, teknologi hemat air, serta penerapan pola budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan kering. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesiapan petani dalam menghadapi musim kemarau.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa antisipasi harus dilakukan sejak dini melalui percepatan tanam, penguatan pengelolaan air, dan penggunaan varietas yang mampu beradaptasi dengan kondisi kekeringan.

“Petani perlu memanfaatkan varietas genjah dan tahan kekeringan seperti Inpago 4–13, Inpari 38–46, Situbagendit, Situpatenggang, Padjadjaran, Cakrabuana, maupun varietas sejenis lainnya guna menjaga stabilitas produksi selama musim kemarau,” ujar Amran.

Sejak awal tahun 2026, BRMP di berbagai daerah telah memperkuat diseminasi inovasi pertanian melalui penyediaan benih unggul, pendampingan budidaya hemat air, serta penerapan pola tanam yang sesuai dengan kondisi wilayah. Di Kepulauan Riau, BRMP mendiseminasikan varietas unggul tahan kekeringan seperti Cakrabuana Agritan dan Inpari 38 Tadah Hujan Agritan.

Sementara itu, BRMP Bali turut mendorong pemanfaatan benih jagung varietas Jakarin yang adaptif pada lahan dengan ketersediaan air terbatas.

Selain pengembangan varietas unggul, Kementan juga terus memperluas penerapan teknologi Alternate Wetting and Drying (AWD) atau pengairan berselang yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air tanpa mengurangi produktivitas tanaman. Pengembangan teknologi Larikan Gogo Super (Largo Super) juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan kering secara berkelanjutan.

Kepala BRMP Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. menegaskan bahwa inovasi teknologi spesifik lokasi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“BRMP terus mendorong penerapan inovasi teknologi pertanian sesuai karakteristik wilayah, mulai dari penggunaan varietas adaptif, pengelolaan air yang efisien, hingga pola budidaya spesifik lahan kering agar produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah dinamika iklim,” kata Fadjry.

Melalui penguatan diseminasi inovasi, pemanfaatan teknologi hemat air, dan penggunaan varietas unggul adaptif, Kementerian Pertanian optimistis sektor pertanian Indonesia akan semakin tangguh, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi musim kemarau serta dinamika iklim yang terus berkembang.

Oleh Tania Yuliarahmi )*

Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman musim kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemarau berkepanjangan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas sektor pertanian. Oleh karena itu, langkah mitigasi kemarau harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi potensi kemarau tahun 2026 melalui berbagai langkah antisipatif. Kementerian Pertanian melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) memperkuat penerapan teknologi pertanian adaptif yang dirancang untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah keterbatasan sumber daya air. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan varietas unggul tahan kekeringan, penerapan teknologi hemat air, serta pengembangan pola budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan kering di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian mencerminkan pendekatan yang semakin modern dalam menghadapi tantangan sektor pertanian. Ketika perubahan iklim menyebabkan pola cuaca menjadi semakin sulit diprediksi, kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya melakukan antisipasi sejak dini melalui percepatan masa tanam, penguatan pengelolaan air, serta penggunaan varietas tanaman yang adaptif terhadap kondisi kekeringan.

Di Jawa Tengah, perhatian terhadap ancaman kemarau panjang juga menjadi fokus utama. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini agar dampak kemarau terhadap sektor pertanian, ketersediaan air bersih, serta potensi kebakaran dapat diminimalkan. Pandangan tersebut relevan mengingat prediksi BMKG yang memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan mengalami musim kemarau dengan durasi yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kesiapsiagaan daerah menjadi sangat penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda. Pemetaan daerah rawan kekeringan harus dilakukan secara komprehensif agar langkah-langkah antisipasi dapat diterapkan secara tepat sasaran. Penguatan sistem irigasi, pengelolaan cadangan air, serta pendampingan teknis kepada petani menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Produktivitas pertanian harus tetap dijaga agar ancaman penurunan produksi pangan akibat kekurangan air dapat dihindari.

Selain itu, penyediaan akses air bersih bagi masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi mitigasi kemarau. Ketersediaan air yang memadai tidak hanya penting bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, dan berbagai instansi terkait terus diperkuat guna memastikan distribusi air bersih cepat dan efektif.

Mitigasi kemarau juga harus memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Risiko kebakaran hutan dan lahan cenderung meningkat selama musim kemarau berlangsung. Karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kebakaran dan penggunaan air secara bijaksana perlu menjadi bagian dari agenda bersama. Kesadaran masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan berbagai program mitigasi yang telah disiapkan pemerintah. Upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan memberikan hasil yang lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi.

Pembangunan infrastruktur air harus menjadi prioritas jangka panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan. Pandangan Mohammad Saleh mengenai pentingnya pembangunan embung, revitalisasi saluran irigasi, dan penghijauan kawasan resapan air menunjukkan bahwa mitigasi kemarau membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyimpan dan mengelola sumber daya air sehingga ketergantungan terhadap curah hujan dapat dikurangi.

Komitmen tersebut juga terlihat dari langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membangun lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu bentuk investasi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur air menjadi prioritas utama melalui berbagai program seperti irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, pembangunan bangunan konservasi air, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Langkah tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan daya tahan terhadap berbagai risiko iklim. Infrastruktur air yang memadai akan memungkinkan peningkatan indeks pertanaman sekaligus menekan risiko gagal panen saat musim kemarau panjang.

Mitigasi kemarau perlu dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan ketahanan pangan Indonesia. Keberhasilan menjaga produksi pangan ditentukan oleh kesiapan seluruh pihak dalam mengantisipasi berbagai risiko yang muncul akibat perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dunia akademik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan langkah mitigasi yang terencana, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan pangan