Oleh : Aulia Rachma*

Memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Indonesia sudah bergerak cepat memastikan ketersediaan dan pengelolaan pangan nasional berjalan optimal. Antisipasi ini menjadi sangat penting karena Ramadan bukan hanya momen spiritual tetapi juga fase di mana permintaan kebutuhan pokok meningkat signifikan di masyarakat. Pemerintah bersama berbagai pemangku kebijakan padu dalam menyusun strategi agar stok pangan aman, harga terjangkau, dan kualitas pangan terjaga sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dan tradisi halal bihalal dengan tenang.

Dari data proyeksi neraca pangan nasional yang dirilis pemerintah, terlihat bahwa ketersediaan berbagai komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur, bawang merah dan putih, minyak goreng, gula konsumsi, serta cabai berada dalam kondisi aman hingga menjelang akhir Maret 2026. Bahkan sebagian komoditas menunjukkan surplus yang cukup besar dibanding kebutuhan konsumsi selama periode Ramadan dan Idulfitri. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada jumlah stok, tetapi juga distribusi yang merata dan pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir.

Kesiapan stok pangan ini juga ditegaskan oleh pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menegaskan bahwa harga dan pasokan bahan pokok umumnya stabil menjelang Ramadan. Dalam kunjungannya ke pasar tradisional di Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menyampaikan bahwa harga gula, ayam, telur, hingga minyak goreng berada di bawah atau sesuai batas harga acuan, dengan pasokan yang memadai bagi konsumen yang mulai menyiapkan kebutuhan Ramadan. Namun meskipun kondisinya mayoritas stabil, beberapa komoditas seperti beras medium dan cabai merah masih memerlukan perhatian dalam hal harga agar tetap terjangkau oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam konteks yang sama, langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan tidak hanya datang dari pemerintah pusat. Holding BUMN pangan seperti ID FOOD juga memainkan peran kunci dengan menyiapkan persediaan sejumlah komoditas strategis yang tersebar dari Aceh hingga Papua. ID FOOD telah menyiapkan ribuan ton gula, minyak goreng, daging ayam, serta stok daging ruminansia dan telur ayam sebagai buffer stock guna menjaga agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun permintaan meningkat selama Ramadan dan Idulfitri. Pendekatan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara korporasi pangan milik negara dengan kebijakan pemerintah dalam pengendalian ketersediaan pasokan pangan secara nasional.

Tak kalah pentingnya adalah peran aparat keamanan dalam mendukung pengelolaan pangan yang baik. Satgas Pangan Polres Tanjungperak memastikan bahwa stok bahan pokok aman menjelang Ramadan, sambil memantau dan mencegah potensi tindakan spekulatif atau penimbunan yang bisa berdampak pada kenaikan harga mendadak di pasar lokal. Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjungperak, Iptu Suroto mengatakan praktik pengawasan seperti ini membantu menjaga stabilitas pasar tradisional yang menjadi pusat transaksi pangan sehari-hari bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

Berbagai daerah di Indonesia memberikan kabar positif terkait stok pangan. Di Sumatera Utara, misalnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif memastikan bahwa stok berbagai bahan pokok telah surplus menjelang Ramadan dan Idulfitri, menciptakan rasa aman bagi warga setempat atas kebutuhan dasar mereka selama bulan suci. Sementara itu, di Jawa Tengah, pemerintah provinsi menyatakan bahwa stok pangan tetap aman meskipun sempat terdampak banjir dan longsor di beberapa wilayah, menunjukkan ketangguhan sistem distribusi dan manajemen stok di tengah tantangan alam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun untuk mendukung kebutuhan masyarakat jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Hal ini guna memperluas daya beli masyarakat sekaligus memperkuat permintaan, pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan.

Berita lainnya memperkuat narasi bahwa pemerintah pusat juga terus memantau pasokan pangan secara nasional melalui berbagai kajian dan evaluasi lapangan yang intensif. Kepastian ini menjadi landasan bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan diri tanpa kekhawatiran akan kekurangan atau lonjakan drastis harga pangan pokok dalam bulan Ramadan, sehingga umat dapat fokus pada pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan yang khas selama bulan suci.

Namun kenyataan di pasar juga mengingatkan bahwa stabilnya stok dan harga bukan berarti tanpa tantangan. Kenaikan harga di beberapa pasar tradisional menjadi sinyal bahwa koordinasi antara produksi, distribusi, dan pengawasan pasar harus tetap dijaga. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai pola belanja cerdas serta peran aktif pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan. Semua elemen ini berkontribusi terhadap terciptanya suasana Ramadan yang khusyuk tanpa terganggu oleh kekhawatiran kebutuhan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa dukungan terhadap pengelolaan pangan yang baik bukan sekadar tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dari produsen, distributor, aparat keamanan, hingga konsumen itu sendiri. Kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang responsif menjadi kunci agar Ramadan tahun ini dijalankan dalam suasana penuh ketenangan, keimanan, dan kebersamaan. Ketika pangan dikelola dengan baik, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa, berbuka bersama keluarga dan tetangga, serta menyambut hari kemenangan tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.

)*Pengamat Publik

Oleh : Ravisya Darasya )*

Menjelang bulan suci Ramadan, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok kembali menjadi perhatian utama pemerintah. Setiap tahun, momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) kerap diikuti lonjakan permintaan yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi gejolak pangan, pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dan pengawasan dari pusat hingga daerah.

Stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) menjadi atensi khusus Polri menjelang Ramadan. Setiap mendekati bulan Ramadan selalu ada kecenderungan potensi kenaikan harga sehingga hal tersebut menjadi pembahasan serius di internal Polri, dan Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi.

Polri sudah menggerakan Satgas Pangan Polri untuk segera melakukan intervensi guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Selama bulan Ramadan, seoptimal mungkin harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, harus dijaga agar tetap stabil dan terjangkau.

Pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan tersebut. Satgas Pangan Polri diminta meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memetakan jalur distribusi serta mengidentifikasi titik-titik rawan kelangkaan. Stabilitas pangan, menurutnya, tidak hanya berdampak pada ketenangan sosial, tetapi juga pada stabilitas ekonomi makro dan daya beli masyarakat. Penanganan bapokting ini pun menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026 yang dikawal penuh oleh jajaran Bhayangkara.

Sinyal kuat penguatan ekosistem pangan nasional juga terlihat dari kehadiran sejumlah menteri dalam Rapim Polri 2026, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sinergi ini menunjukkan bahwa pengendalian harga dan stok pangan bukan hanya isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional. Langkah konkret juga dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga daging sapi, salah satu komoditas yang permintaannya meningkat tajam menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Kementerian Pertanian (Mentan) menegaskan bahwa seluruh Rumah Potong Hewan (RPH) tidak boleh menaikkan harga daging. Pemerintah ingin memastikan harga sapi dan daging tetap stabil, terutama menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026. Kenaikan harga yang tidak wajar tidak akan ditoleransi, terlebih jika memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah memperketat pengawasan setelah adanya indikasi penjualan sapi hidup di atas harga acuan maksimal yang ditetapkan di tingkat RPH.

Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan yang terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Polri, serta dinas perdagangan daerah telah melakukan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung. Dari hasil penelusuran, terindikasi adanya over faktur harga penjualan sapi hidup di tingkat RPH sebesar Rp56.500 per kilogram bobot hidup.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada malam yang sama langsung melakukan penelusuran dan memastikan bahwa tiga feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya sebenarnya telah menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp55.000 per kilogram berat hidup, bahkan ada yang Rp55.500. Ia menegaskan bahwa harga Rp56.500 tersebut bukan berasal dari feedloter, melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor.

Harga di RPH tetap harus mengacu pada kesepakatan Rp56.000 per kilogram bobot hidup. Disiplin ini penting untuk menjaga harga daging sapi di pasar tetap berada di bawah atau paling tidak di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, di mana harga daging sapi paha depan maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000.

Sementara itu, Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), berkomitmen mengikuti surat Dirjen terkait harga tersebut. Seluruh anggota Gapuspindo akan mengomunikasikan kepada semua pelanggan bahwa harga di RPH adalah Rp56.000, dan jika distributor melanjutkan ke pihak lain, harga tetap harus mengacu pada angka tersebut. Perwakilan Satgas Pangan Polri juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait guna menjamin stabilisasi harga pokok pangan, termasuk daging sapi.

Dengan pengawasan aktif, respons cepat terhadap indikasi pelanggaran, serta komitmen pelaku usaha dan aparat, stabilitas harga dan ketersediaan pangan diharapkan tetap terjaga. Ramadan pun dapat dijalani dengan lebih tenang, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Yogyakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan tetap terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah terpadu lintas lembaga dilakukan melalui pemantauan harga, penguatan stok, hingga operasi pasar untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menyampaikan bahwa hasil pemantauan terhadap 14 komoditas pangan utama menunjukkan kondisi yang stabil dan masih berada dalam rentang ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta Harga Acuan Penjualan (HAP). Pemerintah secara rutin melakukan monitoring untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

“Alhamdulillah dari pantauan terhadap 14 komoditas, secara keseluruhan masih sesuai dengan HET dan HAP,” ujar Nita.

Sebagai langkah penguatan, pemerintah juga akan menggencarkan program Gerakan Pangan Murah menjelang hingga selama bulan Ramadan. Program ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pasokan di pasar sekaligus memberikan alternatif belanja pangan dengan harga lebih rendah bagi masyarakat.

“Masyarakat Provinsi DIY tidak usah khawatir karena ada gerakan pangan murah yang dilakukan jelang dan sampai dengan bulan Ramadan. Ada sekitar tujuh kali yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan juga oleh Bulog bersama pemerintah,” ujarnya.

Upaya menjaga stabilitas tidak hanya difokuskan pada pasokan, tetapi juga pada pengawasan distribusi dan praktik perdagangan. Ketua Pelaksana Satgas Saber DIY, Komisaris Besar Kayuswan Tri Panungko, menegaskan pihaknya memperkuat pengawasan serta edukasi kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik curang seperti penimbunan dan permainan harga.

“Kami memberikan peringatan pada para spekulan, produsen, maupun distributor agar tidak memainkan harga maupun melakukan penimbunan terhadap komoditas-komoditas pangan prioritas,” ujar Kayuswan.

Dari sisi cadangan, Perum Bulog memastikan stok beras di wilayah DIY dalam kondisi sangat aman. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Yogyakarta, Dedi Aprilyadi, menyebut penguasaan stok saat ini mencapai puluhan ribu ton dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga periode Lebaran.

“Untuk beras, kondisinya sangat aman. Stok yang kami kuasai saat ini mencapai 39.000 ton sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ucap Dedi. ***

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa setiap praktik kecurangan pangan menjelang dan selama Ramadan akan dikenakan sanksi pidana, seiring upaya menjaga ketersediaan, keamanan, dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat. Penegasan ini disertai langkah pengawasan lapangan yang lebih intensif, koordinasi pusat dan daerah yang solid, serta keterlibatan seluruh pelaku rantai pasok.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengatakan pihaknya akan pengecekan harga kebutuhan pokok pada pekan depan di sejumlah pasar. Selain peninjauan lapangan, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan peran Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di lima wilayah sebagai mata dan telinga pemerintah di daerah.

“Kami mulai bergerak mengecek pasar-pasar, memanfaatkan perwakilan kami di daerah melalui BPTN untuk terus memantau perkembangan harga dan pasokan,” ujar Budi.

Pemantauan juga diperkuat melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi lonjakan harga. Jika ditemukan kenaikan tidak wajar, kementerian akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, distributor, dan pemasok guna mengambil langkah korektif.

“Sejauh ini kondisi harga relatif terjaga, dan kami optimistis stabilitas ini dapat bertahan hingga Ramadan dan Idul Fitri” katanya.

Komitmen serupa muncul dalam koordinasi nasional bersama seluruh dinas perdagangan daerah dan distributor pangan. Para pemangku kepentingan menyatakan kesiapannya menjaga kelancaran pasokan dan stabilitas harga sepanjang Ramadan hingga Lebaran.

“Semua dinas dan distributor berjanji menjaga pasokan serta kestabilan harga bagi masyarakat,” kata Budi.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku penimbunan, kartel, atau manipulasi harga akan dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum. Di sisi lain, pendekatan preventif juga diperkuat melalui edukasi kepada pedagang, pendampingan kepatuhan regulasi, serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan SP2KP agar setiap temuan lapangan dapat ditangani cepat, transparan, dan akuntabel.

Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah mengaktifkan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026. Satgas ini berperan mencegah penimbunan, permainan harga, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar.

Ketua Pelaksana Satgas Saber, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa Satgas dibentuk guna memastikan kepatuhan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) di seluruh tingkat distribusi.

“Pengawasan dilakukan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, mencakup produsen, distributor, pedagang eceran, hingga ritel modern, demi menjamin keamanan dan mutu pangan sesuai aturan,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengawasan berbasis teknologi, kehadiran lapangan, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah optimistis Ramadan tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Oleh: Saipul Bahri *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanda nyata bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Diluncurkan awal 2025 dan dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari mandat pemenuhan gizi nasional, MBG dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jaminan asupan gizi yang tepat, terutama bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Kebijakan ini memposisikan gizi sebagai pondasi strategis pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan, aspirasi yang tampak selaras dengan target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Perhatian terhadap keberlanjutan MBG selama bulan suci Ramadan menjadi cermin kedalaman komitmen tersebut. Kebijakan adaptif yang disusun pemerintah bukan sekadar respons terhadap perubahan pola konsumsi di bulan puasa, tetapi bentuk keberpihakan pada hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh gizi seimbang sepanjang tahun, tanpa diskriminasi.

Pemerintah memastikan MBG tetap aktif selama Ramadan 1447 Hijriah, melalui perubahan mekanisme layanan yang mempertimbangkan ibadah puasa mayoritas umat Islam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa tujuan utama penyesuaian ini adalah memastikan layanan tidak terganggu dan tetap tepat sasaran bagi penerima manfaat yang berpuasa. Dalam konteks ini, negara menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang pragmatis, tidak menghentikan layanan, tetapi menyesuaikan pola distribusi agar kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bisa dibaca sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sosial sekaligus tanggung jawab negara terhadap kesehatan publik.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, secara konsisten memberi arah teknis yang jelas untuk penerapan kebijakan ini. Penyesuaian menu MBG dengan menghadirkan makanan yang tahan lama dan mudah dibawa pulang, seperti kurma, telur rebus, buah, susu, serta penganan lokal tradisional, menunjukkan bahwa perancangan program tidak kehilangan fokus pada kualitas gizi. Strategi seperti ini relevan terutama untuk kelompok anak sekolah mayoritas Muslim, karena memberi mereka asupan bernutrisi tepat waktu tanpa menginterupsi ibadah atau kegiatan belajar. Ini juga mencerminkan kreativitas birokrasi dalam mengorganisasi layanan publik yang sensitif terhadap kondisi sosial budaya.

Penyesuaian ini sekaligus memberi ruang agar MBG tidak diartikan sebagai mekanisme “memberi sesuatu saja” tetapi sebagai proses layanan yang adaptif dan berpihak. Pemerintah dengan jelas memisahkan mekanisme layanan antara wilayah mayoritas berpuasa dan wilayah yang tidak mayoritas berpuasa, sehingga kelangsungan asupan gizi untuk semua kelompok tetap terjaga. Pembagian MBG di sekolah non-puasa berjalan seperti biasa, dan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita juga menerima layanan tanpa perubahan jadwal.

Jika diukur dari dampaknya dalam jangka panjang, keberlanjutan MBG sepanjang Ramadan dapat dipandang sekaligus sebagai mekanisme mitigasi risiko gizi buruk yang rentan meningkat saat pola makan berubah drastis. Dalam perspektif ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, asupan yang teratur dan terpola berperan penting dalam menjaga stabilitas energi, fungsi kognitif, dan kekebalan tubuh, terutama bagi anak sekolah yang tetap terlibat dalam aktivitas akademik meskipun berpuasa. Keberlanjutan gizi anak penting untuk mencegah hipoglikemia, menurunkan produktivitas belajar, dan menjaga kesehatan secara umum di bulan puasa.

Pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG adalah dimensi lain yang membuat program ini bukan sekadar bantuan konsumtif. Dengan memberi ruang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rantai pasokan makanan MBG, kebijakan ini turut memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini sejalan dengan niat pemerintah agar distribusi pangan bergizi tidak mengabaikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Keterlibatan UMKM juga berimplikasi pada penguatan ketahanan pangan lokal, menghubungkan aspek produksi dan konsumsi secara berkelanjutan.

Keberlanjutan MBG selama bulan puasa merefleksikan perhatian pemerintah terhadap isu strategis yang lebih besar, yaitu mengatasi ketimpangan kesehatan dan menghapus gap gizi yang lahir dari kesenjangan sosial ekonomi. Hasil awal implementasi menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di banyak provinsi. Ini bukan hanya soal jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi tentang jaminan hak asasi pangan kepada seluruh anak bangsa.

Kritik terhadap rincian teknis menu atau mekanisme layanan adalah bagian wajar dari dinamika kebijakan publik. Namun secara prinsip, penyesuaian MBG untuk Ramadan yang dirancang pemerintah harus dilihat sebagai respons cerdas terhadap realitas sosial yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan gizi harian, tetapi juga menghormati ritme budaya dan agama yang menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa.

Apa yang ditampilkan melalui keberlanjutan MBG di bulan puasa adalah keberanian pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan publik terkait gizi tidak berhenti pada tanggal kalender tertentu, tetapi mengalir sepanjang kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, Indonesia menegaskan kembali komitmen dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan kompetitif di masa depan.

*) Ahli Gizi/Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Nur Utunissa

Bulan Ramadan merupakan periode penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Di tengah perubahan pola aktivitas harian akibat ibadah puasa, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak menjadi isu yang tidak boleh terabaikan. Anak-anak, terutama usia sekolah, berada pada fase pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan fisik, kognitif, dan daya tahan tubuh.

Dalam konteks inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam menjaga kualitas gizi anak selama Ramadan, sekaligus memastikan bahwa perubahan waktu makan tidak berdampak negatif terhadap kesehatan dan proses belajar mereka. Puasa Ramadan membawa perubahan signifikan terhadap pola makan keluarga. Waktu konsumsi makanan yang sebelumnya tersebar sepanjang hari menjadi lebih terbatas pada waktu sahur dan berbuka.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas dan kuantitas asupan gizi anak apabila tidak dikelola dengan baik. Pada sebagian keluarga, sahur sering kali dilakukan secara sederhana dengan menu terbatas, sementara berbuka cenderung didominasi makanan tinggi gula dan lemak. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan anak kekurangan zat gizi penting seperti protein, zat besi, kalsium, serta vitamin dan mineral lainnya yang sangat dibutuhkan selama masa pertumbuhan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan dengan pendekatan yang adaptif. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap dibagikan selama bulan Ramadan dengan empat skema pembagian. Skema tersebut disesuaikan dengan kondisi peserta didik di sekolah hingga lingkungan pesantren agar program tetap berjalan optimal.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pertama diterapkan di sekolah pada daerah dengan mayoritas siswa berpuasa. Dalam skema ini, makanan tetap dikirim ke sekolah, namun dalam bentuk menu yang lebih tahan lama dan dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka. Pendekatan ini dirancang agar anak tetap memperoleh asupan gizi yang memadai tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa, sekaligus meminimalkan potensi pemborosan makanan.

Mekanisme kedua diterapkan di sekolah pada daerah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa. Pada kondisi ini, layanan MBG tetap berjalan normal tanpa perubahan skema distribusi. Sementara itu, mekanisme ketiga memastikan bahwa program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa selama bulan Ramadan. Kelompok ini tetap menjadi prioritas karena kebutuhan gizinya bersifat khusus dan berkelanjutan. Adapun mekanisme keempat diterapkan secara khusus di lingkungan pesantren dengan menyesuaikan sistem pendidikan serta pola konsumsi santri.

Dari sisi komposisi, MBG selama Ramadan tetap diarahkan pada prinsip gizi seimbang. Protein berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, sementara karbohidrat kompleks menjadi sumber energi yang lebih stabil selama berpuasa. Lemak sehat berfungsi sebagai cadangan energi, sedangkan vitamin dan mineral berperan menjaga daya tahan tubuh di tengah perubahan pola tidur dan aktivitas selama bulan puasa.

Dokter medis sekaligus edukator kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Muhammad Fajri Adda’i menegaskan bahwa MBG selama Ramadan tidak semata soal pembagian makanan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi nutrisi bagi anak. Ia menilai bahwa pemenuhan gizi tetap krusial untuk menjaga kondisi fisik dan mental anak selama menjalani ibadah puasa.

Manfaat MBG selama Ramadan tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesiapan belajar anak. Anak dengan asupan gizi yang baik cenderung memiliki konsentrasi lebih stabil, tidak mudah lelah, dan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan optimal meskipun sedang berpuasa. Hal ini menjadi relevan mengingat kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian waktu.

Selain itu, MBG juga berperan dalam menjaga pemerataan sosial. Ramadan sering kali memperlihatkan perbedaan kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi. Melalui MBG, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, tetap memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Prinsip ini sejalan dengan nilai kepedulian dan solidaritas sosial yang menjadi esensi bulan Ramadan.

Komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan MBG selama Ramadan juga ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di bulan Ramadan dan distribusinya akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi di lapangan. Ia juga menjelaskan bahwa MBG yang dibagikan kepada siswa beragama Islam disediakan dalam bentuk menu makanan kering yang dapat dibawa pulang.

Selain itu, koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan kebijakan yang adaptif dan pelaksanaan yang terukur seperti MBG, bulan suci ini justru dapat menjadi momentum penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya gizi seimbang dan tanggung jawab bersama dalam menjaga tumbuh kembang anak. Program Makan Bergizi Gratis di bulan Ramadan menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat berjalan seiring dengan nilai keagamaan demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Penulis adalah Pegiat Literasi pada Narasi Nusa Institute

Jakarta – Selama bulan suci Ramadan, mekanisme penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami sejumlah penyesuaian guna memastikan manfaatnya tetap tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Adaptasi ini dilakukan tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni meningkatkan asupan gizi kelompok penerima manfaat, khususnya anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan, MBG tetap berjalan dengan penyesuaian mekanisme penyaluran pada Ramadan nanti. Penyesuaian disiapkan agar layanan tetap menjangkau seluruh penerima manfaat tanpa mengganggu pelaksanaan ibadah puasa.

“Untuk Ramadan, MBG akan tetap berlanjut. Jadi, ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan. Penyesuaian penyaluran MBG selama Ramadan difokuskan pada waktu, jenis, serta pola distribusi makanan,” ujarnya

Jika pada hari biasa makanan dikonsumsi pada pagi atau siang hari, selama bulan puasa penyaluran dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Makanan dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa atau sahur, sehingga tetap memberikan nilai gizi optimal bagi penerima manfaat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan selama bulan puasa, menu MBG disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Komposisi makanan dirancang agar memiliki daya simpan yang baik, bergizi seimbang, dan praktis dikonsumsi di luar jam sekolah.

“Menu MBG disesuaikan dengan kebutuhan selama berpuasa. Kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral tetap menjadi perhatian utama, sehingga manfaat program tidak berkurang meskipun waktu konsumsinya berubah,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa bulan puasa tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program strategis nasional seperti MBG. Ramadan justru menjadi momentum untuk menunjukkan fleksibilitas kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan efektivitas program.

Selain itu, koordinasi dengan pihak sekolah, tenaga pendidik, serta mitra penyedia makanan diperkuat selama Ramadan. Hal ini penting untuk memastikan distribusi berjalan tertib, higienis, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Sosialisasi kepada orang tua dan siswa juga dilakukan agar mekanisme penyaluran yang telah disesuaikan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, diharapkan program MBG tetap mampu mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan kelompok rentan selama Ramadan. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta – Pemerintah membuka peluang penyesuaian penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren selama Ramadan 1447 Hijriah, termasuk kemungkinan distribusi untuk sahur, guna memastikan program tetap berjalan tanpa mengganggu ibadah puasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penyesuaian teknis tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan,” ujar Zulkifli Hasan. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian mekanisme dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Penyesuaian lebih spesifik diterapkan di lingkungan pesantren. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan empat mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.

“Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan,” kata Dadan

Ia menjelaskan, mekanisme pertama diterapkan di sekolah di daerah yang mayoritas siswanya berpuasa, di mana makanan tetap dikirim ke sekolah namun dalam bentuk yang lebih tahan lama.

“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka,” ujarnya.

Mekanisme kedua diterapkan di sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa.

“Kemudian, untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal,” kata Dadan.

Sementara itu, mekanisme ketiga memastikan layanan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa.

“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal,” tambahnya.

Adapun mekanisme keempat diterapkan khusus di pesantren. Menurut Dadan, karena penerima manfaat dan dapur layanan gizi berada di dalam kawasan pesantren, waktu konsumsi MBG dapat digeser menyesuaikan aktivitas santri selama Ramadan.

“Untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah membuka ruang fleksibilitas pengaturan waktu konsumsi MBG di pesantren, termasuk peluang penyaluran untuk sahur, sepanjang tetap memenuhi standar kecukupan gizi dan efektivitas layanan. Penyesuaian ini dinilai relevan dengan pola kegiatan santri yang lebih intensif pada malam hingga dini hari selama Ramadan.***

Oleh : Ricky Rinaldi*

Ketahanan energi nasional kini semakin ditopang oleh kemampuan Indonesia membangun sistem energi bersih, berkelanjutan, dan kompetitif. Pemerintah secara strategis menempatkan pengembangan biorefinery dan bioetanol sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional, sekaligus fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi hijau jangka panjang.

Energi terbarukan dipandang sebagai pilar utama pembangunan energi masa depan. Pengembangan biorefinery dan bioetanol menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan industri, serta mendorong pengurangan emisi karbon secara progresif. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah dalam membangun sistem energi nasional yang modern, ramah lingkungan, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transisi energi harus menjadi agenda nasional yang berorientasi pada kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi bersih tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi hari ini, tetapi juga menjaga hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan sumber daya yang lestari.

Pengembangan biorefinery dan bioethanol membuka ruang transformasi struktural dalam sektor energi. Biorefinery memungkinkan pengolahan bahan baku hayati menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari bahan bakar nabati, bahan kimia hijau, hingga produk turunan industri lainnya. Sementara itu, bioethanol berperan sebagai substitusi bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memperluas portofolio energi nasional berbasis sumber daya terbarukan.

Peran strategis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi penguat arah kebijakan negara dalam mempercepat pengembangan energi hijau. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas biorefinery dan peningkatan kapasitas produksi bioethanol sebagai bagian dari upaya sistematis untuk membangun kemandirian energi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa transisi energi tidak bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan terukur.

Pengembangan biorefinery dan bioethanol juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sektor ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat basis industri nasional. Pemerintah memandang bahwa transformasi energi hijau harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi domestik, sehingga manfaat transisi energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah penghasil bahan baku hayati.

Selain itu, kebijakan ini memperkuat peran petani dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok energi nasional. Bahan baku bioethanol dan biorefinery yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan memberikan nilai tambah bagi sektor primer, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Negara memastikan bahwa transisi energi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, tetapi justru menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam konteks global, pengembangan biorefinery dan bioethanol memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang bahwa kemandirian energi berbasis sumber daya terbarukan akan meningkatkan daya tawar Indonesia di forum internasional, sekaligus memperkuat reputasi negara sebagai mitra strategis dalam upaya global menurunkan emisi karbon.

Pemerintah juga menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip utama dalam pengembangan energi hijau. Pengelolaan bahan baku dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, menghindari deforestasi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pembangunan biorefinery dan bioethanol tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengembangan energi hijau nasional. Pemerintah memperkuat regulasi, insentif, serta kerangka pembiayaan untuk mendorong percepatan investasi di sektor biorefinery dan bioethanol. Pola kolaboratif ini memastikan bahwa transisi energi berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.

Kebijakan pengembangan biorefinery dan bioethanol juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi volatilitas pasar energi global. Dengan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pemerintah mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan pasokan energi internasional. Langkah ini mempertegas bahwa kedaulatan energi merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional.

Secara keseluruhan, pengembangan biorefinery dan bioethanol bukan sekadar proyek sektoral, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam membangun ketahanan energi hijau yang berkelanjutan. Negara hadir sebagai pengarah, penggerak, dan penjamin transisi energi yang adil, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Melalui kebijakan yang terstruktur, progresif, dan berkelanjutan, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan biorefinery dan bioethanol merupakan pilar utama dalam menopang ketahanan energi hijau nasional. Dengan arah kebijakan ini, negara memastikan bahwa energi bersih menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan masa depan Indonesia yang berdaulat serta berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Ahmad Rizal Wardhana )*

Papua selama ini kerap diposisikan sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pengelolaan sumber daya tersebut. Paradigma lama yang menempatkan Papua sekadar sebagai lumbung bahan mentah kini mulai bergeser. Pemerintah mendorong arah baru kebijakan yang menempatkan Papua sebagai episentrum swasembada energi berkeadilan. Di tengah tekanan global terhadap ketahanan energi dan fluktuasi harga minyak dunia, langkah ini bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan keputusan strategis jangka panjang. Papua tidak lagi dipandang sebagai pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur kedaulatan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi. Penegasan tersebut menandai komitmen bahwa transformasi energi tidak boleh timpang secara geografis. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Potensi ini bukan sekadar wacana, melainkan peluang konkret untuk menghasilkan bahan bakar minyak nabati dan etanol. Dengan pendekatan yang tepat, Papua dapat menjadi simpul produksi energi bersih yang menopang kebutuhan nasional.

Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut mampu mendorong kemandirian daerah dalam jangka menengah. Artinya, energi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar wilayah atau bahkan impor. Ketika bahan baku tersedia di tanah sendiri dan dikelola oleh putra-putri daerah, rantai nilai ekonomi menjadi lebih inklusif. Kemandirian energi pada level daerah akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional secara keseluruhan. Di sinilah konsep swasembada energi menemukan makna yang lebih substantif, bukan hanya slogan, tetapi strategi pembangunan yang terukur.

Presiden telah memerintahkan penyusunan strategi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan secara sporadis, melainkan berbasis perencanaan yang matang. Fokus Presiden pada empat pilar utama: kedaulatan energi, ketahanan energi, penguatan kemandirian energi, dan swasembada energi. Keempatnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa kedaulatan, ketahanan menjadi rapuh; tanpa kemandirian, swasembada hanya ilusi.

Optimalisasi komoditas lokal yang didukung energi surya dan tenaga air akan menghasilkan efisiensi luar biasa. Menurutnya, apabila bisa menanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, maka negara bisa menghemat ratusan triliun tiap tahun. Pernyataan ini menegaskan bahwa swasembada energi bukan hanya soal kebanggaan nasional, tetapi juga rasionalitas fiskal. Penghematan impor BBM akan memperluas ruang fiskal pemerintah untuk belanja produktif lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, kebijakan energi di Papua memiliki implikasi ekonomi makro yang signifikan.

Pendekatan terintegrasi antara pengembangan komoditas dan energi terbarukan juga mencerminkan strategi hilirisasi yang lebih matang. Papua tidak hanya didorong menanam, tetapi juga mengolah dan memproduksi energi di wilayahnya sendiri. Skema ini membuka peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Jika dikelola secara transparan dan akuntabel, dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Transformasi energi pun berjalan seiring dengan transformasi ekonomi daerah.

Arah kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Perspektif ini penting, sebab pembangunan yang berkeadilan tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat. Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal utama yang diperhatikan Pemerintah Pusat. Penegasan tersebut memberi pesan bahwa agenda swasembada energi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda keadilan sosial.

Sudah saatnya masyarakat Papua “naik kelas” dalam struktur ekonomi nasional. Naik kelas berarti tidak lagi menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam rantai produksi dan distribusi energi. Pengembangan komoditas lokal yang terintegrasi dengan hilirisasi nasional diyakini mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, swasembada energi di Papua tidak hanya menyasar aspek suplai energi, tetapi juga mobilitas sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inilah dimensi berkeadilan yang menjadi roh kebijakan tersebut.

Tentu, tantangan implementasi tidak bisa diabaikan begitu saja. Infrastruktur dasar, kepastian lahan, tata kelola investasi, serta pengawasan lingkungan harus dirancang dengan standar tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi komoditas tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis Papua yang sangat sensitif. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Kebijakan besar memerlukan eksekusi yang presisi dan pengawasan publik yang konstruktif.

Namun demikian, arah kebijakan ini patut diapresiasi sebagai lompatan strategis. Di tengah dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global, Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam ketergantungan impor. Papua menawarkan kombinasi potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang jarang dimiliki wilayah lain. Dengan desain kebijakan yang tepat, Papua dapat menjadi model pengembangan energi berkeadilan bagi daerah-daerah lain.

)*I Pengamat Ekonomi Energi.