Oleh: Arga Wibisana
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia mulai menunjukkan peran strategisnya dalam mendorong investasi nasional yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi. Di tengah tantangan global dan kebutuhan percepatan transformasi ekonomi, Danantara hadir sebagai instrumen penting untuk memperkuat sektor prioritas, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Peran ini tidak hanya dilihat dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari arah kebijakan yang menekankan inovasi, hilirisasi, serta pembangunan yang merata.

Pada tahun 2026, Danantara Indonesia bersiap menanamkan investasi pada empat proyek prioritas dengan total nilai mencapai Rp202,4 triliun. Keempat proyek tersebut adalah Proyek Wamena, Proyek Cordova, Proyek Fukuoka, dan Proyek Johor. Rencana ini disampaikan oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta. Menurut Rosan Roeslani, investasi tersebut tidak hanya mencakup proyek hilirisasi, tetapi juga merambah sektor pengolahan sampah menjadi energi, penguatan industri kimia, pengembangan data center, hingga platform kerja sama global operator serta investasi luar negeri seperti di Australia.

Proyek Wamena menjadi salah satu yang terbesar dengan fokus pada pengembangan fasilitas Waste to Energy yang tersebar di 33 kota. Proyek ini membutuhkan investasi Rp84 triliun dan ditargetkan menciptakan multiplier effect hingga sepuluh kali lipat. Langkah ini dianggap strategis karena dapat menjawab persoalan lingkungan sekaligus menghasilkan energi baru yang bernilai ekonomi. Selain itu, proyek ini diperkirakan mampu menghidupkan sektor pendukung di berbagai daerah.

Selanjutnya, Proyek Cordova difokuskan pada pengembangan fasilitas caustic soda dengan nilai investasi Rp13,4 triliun. Proyek ini diarahkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional dan ditargetkan menghasilkan multiplier effect lima kali lipat. Keberadaan fasilitas ini diharapkan memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku kimia yang selama ini menjadi kebutuhan penting sektor manufaktur.

Sektor digital juga menjadi perhatian melalui Proyek Fukuoka yang mengembangkan Data Center Platform bersama global operator. Proyek ini membutuhkan investasi Rp21 triliun dengan target multiplier effect enam kali lipat. Di era ekonomi digital, pembangunan data center menjadi kebutuhan mendesak karena menjadi fondasi infrastruktur teknologi informasi, mendukung keamanan data, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional.

Sementara itu, Proyek Johor menyasar bidang agrikultur dengan nilai investasi Rp84 triliun dan target multiplier effect dua kali lipat. Investasi ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas penting dalam menjaga ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi rakyat. Dengan dukungan investasi besar, sektor agrikultur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mendorong kesejahteraan petani.

Selain empat proyek tersebut, Danantara Indonesia juga telah memulai langkah konkret melalui peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi fase pertama pada 6 Februari 2026. Total investasi proyek ini mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp110 triliun yang tersebar di 13 daerah. Rosan Roeslani menilai proyek-proyek hilirisasi ini akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa investasi tersebut bukan hanya soal pembangunan industri, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Proyek hilirisasi fase pertama meliputi pembangunan dua proyek hilirisasi bauksit dengan nilai sekitar 3 miliar dolar AS, pengembangan bioavtur, bioetanol, industri garam, serta integrated poultry atau peternakan ayam terpadu. Proyek-proyek ini dipandang mampu mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan industri dan mendorong nilai tambah produk dalam negeri.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat sejumlah keberhasilan penting yang memperkuat iklim investasi nasional. Stabilitas ekonomi makro relatif terjaga, pembangunan infrastruktur strategis terus berjalan, serta berbagai kebijakan penguatan hilirisasi mulai menunjukkan hasil. Upaya menjaga inflasi dan meningkatkan realisasi investasi menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi.

Peran Danantara juga tampak pada sektor sosial dan pemulihan daerah terdampak bencana. Danantara memulai pembangunan hunian tetap di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Groundbreaking dilakukan sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana dan mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat setempat. Pembangunan hunian tetap tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga diharapkan menjadi simbol pemulihan sosial dan ekonomi.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap memiliki makna luas. Ia menyebut hunian tersebut sebagai simbol kebangkitan mental dan ekonomi, mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di kisaran 3,5 persen dengan inflasi mencapai 6 persen. Menurut Dony Oskaria, situasi ini harus ditangani cepat agar tidak memicu persoalan sosial yang lebih besar.

Danantara juga mendorong penguatan pendidikan melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan menampung sekitar 3.000 siswa dengan pendidikan gratis dan berkualitas, mulai SD hingga SMA lengkap dengan asrama. Hunian tetap ditargetkan rampung dalam tiga hingga empat bulan agar segera dapat dihuni.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh dengan menyiapkan lahan 1,8 hektare serta cadangan 4 hektare untuk pengembangan. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pemberdayaan ekonomi seperti pembentukan kelompok tani dan penyediaan mesin jahit untuk mendukung usaha warga.

Melalui investasi besar di sektor prioritas dan dukungan pemulihan daerah, Danantara semakin menegaskan posisinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, Danantara, dan berbagai pihak, investasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperluas kesejahteraan, serta membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing.

*) Peneliti Ekonomi Pembangunan

Oleh: Yoga Pranata

Langkah pemerintah melalui penguatan hilirisasi kembali menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang menempatkan nilai tambah sebagai prioritas utama, seiring dimulainya pembangunan sejumlah proyek strategis Danantara yang diyakini akan mengubah struktur industri nasional dari berbasis komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi dan berdaya saing global.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie menilai peletakan batu pertama enam proyek hilirisasi tahap awal dari total 18 proyek Danantara merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia serius mengakselerasi transformasi ekonomi. Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan instrumen nyata untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan pengolahan di dalam negeri, sumber daya alam tidak lagi dilepas dalam bentuk mentah, tetapi diubah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang memberi manfaat berlipat bagi perekonomian nasional.

Anindya Bakrie menegaskan bahwa selama ini ekspor Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas primer seperti crude palm oil dan batu bara. Pola ini membuat nilai ekonomi yang dinikmati di dalam negeri relatif terbatas. Melalui hilirisasi, Indonesia didorong untuk mengekspor produk turunan yang lebih kompleks, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pasar luar negeri, tetapi juga mengalir ke sektor industri, tenaga kerja, dan pelaku usaha nasional. Ia memandang pergeseran struktur ekspor sebagai keniscayaan agar Indonesia tidak terjebak sebagai pemasok bahan baku semata.

Lebih jauh, Anindya Bakrie menyoroti peran penguasaan teknologi sebagai fondasi keberhasilan hilirisasi. Ia mencontohkan potensi pengolahan silika menjadi wafer silikon yang dibutuhkan industri semikonduktor. Jika mampu menguasai rantai produksi tersebut, Indonesia berpeluang naik kelas dalam rantai nilai global dan tidak lagi berada di posisi bawah. Hilirisasi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar manfaatnya berkelanjutan.

Optimisme terhadap hilirisasi Danantara juga tercermin dari ragam proyek yang mulai digarap. Proyek bauksit menjadi alumina dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan nilai investasi besar, diproyeksikan memperkuat industri logam nasional sekaligus mendukung peningkatan kapasitas produksi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Di sektor energi terbarukan, proyek bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, serta proyek biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, menjadi penanda keseriusan pemerintah mendorong energi berbasis sumber daya domestik. Sementara itu, pembangunan fasilitas integrated poultry di berbagai daerah dan pabrik garam dengan teknologi mechanical vapor recompression menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya menyasar industri berat, tetapi juga sektor pangan strategis.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan turut menegaskan bahwa hilirisasi merupakan pilar penting pembangunan ekonomi ke depan. Dalam forum bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, D.C., Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat melalui perjanjian perdagangan yang memberikan kepastian bagi investor. Ia mengajak pelaku usaha Amerika untuk menjalin kemitraan jangka panjang dan melihat Indonesia bukan sekadar sebagai pasar, tetapi sebagai basis produksi yang menjanjikan. Dalam konteks ini, Danantara diposisikan sebagai mesin utama yang akan menggerakkan proyek-proyek hilirisasi dan menjadi mitra strategis investor global.

Prabowo Subianto menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang solid. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas lima persen, inflasi yang terkendali, serta disiplin fiskal yang terjaga menjadi modal penting dalam menarik investasi asing. Capaian investasi langsung asing yang tinggi mencerminkan kepercayaan dunia usaha terhadap stabilitas politik dan arah kebijakan pemerintah. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan seperti korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal yang masih harus diberantas secara tegas demi menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dari sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa hilirisasi peternakan unggas yang dijalankan Danantara memiliki tujuan strategis menjaga stabilitas harga. Menurutnya, fluktuasi harga ayam dan telur kerap bersumber dari persoalan di sektor hulu, mulai dari pakan, vaksin, hingga bibit ayam. Dengan melibatkan BUMN untuk bergerak langsung di hulu, pemerintah berupaya menjamin pasokan yang berkelanjutan dan melindungi peternak kecil. Ia menilai langkah ini penting agar kepentingan produsen dan konsumen dapat dijembatani secara adil.

Dalam setahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan yang memperkuat fondasi kebijakan hilirisasi, mulai dari pengendalian inflasi pangan, peningkatan realisasi investasi, hingga penguatan ketahanan energi dan pangan. Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global menjadi bukti bahwa arah kebijakan yang ditempuh berada di jalur yang tepat dan memberi ruang bagi implementasi proyek-proyek strategis seperti Danantara.

Pada akhirnya, hilirisasi yang diperkuat melalui Danantara bukan hanya soal membangun pabrik atau menambah kapasitas produksi, tetapi tentang keberanian mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Dengan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan investor, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah dan melangkah menuju industri bernilai tambah tinggi. Tantangan tentu masih ada, namun dengan konsistensi kebijakan dan pengawasan yang kuat, hilirisasi dapat menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

*) Analis Transformasi Ekonomi Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus memperkuat program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi sebagai langkah strategis guna menjaga kestabilan harga komoditas unggas di Indonesia. Program ini tidak hanya diarahkan untuk menekan fluktuasi harga, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat pasokan daging ayam dan telur, sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa hilirisasi sektor peternakan unggas memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak maupun konsumen. Menurutnya, upaya stabilisasi tidak dapat hanya dilakukan pada sektor hilir atau distribusi, melainkan harus dimulai dari penguatan sektor hulu.

“Prioritas utama kami adalah memastikan harga tetap terkendali, baik untuk DOC, telur, maupun ayam,” kata Amran.

Ia menjelaskan bahwa kestabilan harga sangat bergantung pada pengendalian komponen produksi utama, mulai dari pakan, vaksin, hingga bibit ayam atau DOC. Pemerintah menilai intervensi dari sisi hulu merupakan cara paling efektif untuk meredam gejolak harga yang kerap terjadi dalam industri perunggasan.

“Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah harus turun langsung di sektor hulu, seperti pakan, vaksin, dan DOC. Jika itu tidak dikendalikan, maka stabilitas harga sulit tercapai,” ujarnya.

Amran juga menyoroti kondisi industri unggas nasional yang sejatinya telah mencapai swasembada. Namun demikian, ketidakseimbangan harga masih menimbulkan keluhan dari berbagai pihak, baik peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kita sebenarnya sudah swasembada telur dan ayam. Tetapi kenyataannya, peternak mengeluh dan konsumen juga mengeluh. Dua-duanya sama-sama merasa dirugikan,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan program hilirisasi ini, Danantara melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat rantai pasok unggas dari hulu hingga hilir. Amran menegaskan keterlibatan BUMN akan diawasi secara ketat agar tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari target pemerintah.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk mendukung program hilirisasi peternakan ayam tersebut. Ia menekankan bahwa proyek hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang terus didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Hilirisasi merupakan program yang selalu menjadi perhatian utama Presiden. Karena itu, percepatan terus dilakukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat dan berdampak pada perekonomian,” ujar Rosan.

Pemerintah memproyeksikan program hilirisasi peternakan ayam terintegrasi ini mampu meningkatkan produksi hingga 1,5 juta ton daging ayam serta 1 juta ton telur per tahun. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan dapat membuka sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru. Pada tahap awal, pengembangan proyek akan difokuskan di enam wilayah, yakni Malang, Bone, Gorontalo Utara, Paser, Sumbawa, dan Lampung Selatan.

Jakarta – Peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) kian menguat dalam proses restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyusul dikembalikannya status Persero kepada PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dan ditegaskan tidak memengaruhi operasional maupun kinerja keuangan kedua perusahaan tambang tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan amanat regulasi terbaru yang mengatur kepemilikan saham negara pada BUMN.

“Kalau melihat Undang-Undang BUMN yang baru, di situ diatur adanya kepemilikan 1 persen saham oleh negara untuk perusahaan-perusahaan besar. Karena itu statusnya menjadi BUMN,” ujar Dony.

Menurut Dony, penyesuaian ini berkaitan dengan pengaturan hak istimewa Saham Seri A Dwiwarna yang dipegang negara melalui Badan Pengaturan (BP) BUMN. Meski kembali menyandang status Persero, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk tetap berada di bawah holding pertambangan MIND ID.

“Tetap di bawah MIND ID,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya keterkaitan antara perubahan status tersebut dengan pendirian PT Perusahaan Mineral Nasional (Persero) atau Perminas.

“Tidak ada hubungan sama sekali dengan Perminas. Ini murni karena ketentuan dalam undang-undang. Jadi tidak ada kaitannya,” katanya.

Disisi lain, Corporate Secretary Division Head Antam, Wisnu Danandi Haryanto, menyatakan perubahan nama perusahaan merupakan penyesuaian aturan.

“Terhitung sejak 13 Februari 2026, nama perusahaan resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Corporate Secretary Division Head PTBA, Eko Prayitno.

“Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sejak 13 Februari 2026 nama perseroan efektif menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk atau disingkat PT Bukit Asam (Persero) Tbk,” jelasnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada 18 Februari 2026, perubahan anggaran dasar resmi berlaku sejak 13 Januari 2026. MIND ID tetap menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 65 persen di Antam dan 65,93 persen di PTBA. Manajemen memastikan perubahan ini tidak berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, maupun keberlanjutan operasional perusahaan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), terhitung sejak awal kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pada fase ini pertumbuhan otak berlangsung sangat cepat, fondasi sistem imun dibangun, serta perkembangan fisik dan kognitif mengalami lompatan signifikan. Kekurangan gizi pada periode ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang sulit diperbaiki, mulai dari stunting, gangguan belajar, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa.

Di tengah tantangan tersebut, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan konsep 3B yakni Bumil (Ibu Hamil), Bayi, dan Balita, program ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam memastikan generasi masa depan tumbuh sehat dan optimal.

Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini dikeluarkan guna meluruskan pemahaman di lapangan, di mana sejumlah mitra SPPG kedapatan langsung menyasar sekolah saat dapur baru mulai beroperasi, padahal kelompok rentan harus menjadi sasaran utama.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan bahwa kelompok 3B harus menjadi prioritas utama saat dapur MBG mulai beroperasi. Seharusnya, ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menurut Sony, program MBG di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan 77 negara lain yang hanya menjalankan school meal atau makan gratis di sekolah. Indonesia menjadi pionir dengan menghadirkan inovasi “School Meal Plus”, yakni mengantarkan makanan bergizi langsung ke rumah kelompok 3B melalui bantuan kader posyandu demi mengawal 1.000 hari pertama kehidupan.

Sony menilai program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini tercermin dari mulai berubahnya pola pikir masyarakat, di mana anak-anak dari Aceh hingga Papua kini mulai memahami pentingnya unsur lengkap dalam makanan, yakni karbohidrat, protein, serat, dan vitamin.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD dipastikan terdiri atas makanan siap santap dan paket sehat. Skema distribusi dan frekuensi pengiriman MBG 3B telah diatur rinci dalam petunjuk teknis yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, mengatakan pengiriman dilakukan terjadwal agar manfaat gizi diterima optimal oleh sasaran. Distribusi MBG siap santap setiap Senin dan Kamis. Pengiriman MBG siap santap dilakukan pada Senin, sambil kader pendamping membawa MBG paket sehat untuk Selasa dan Rabu, demikian juga pada Kamis.

Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, MBG siap santap disusun sebagai makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan lemak sesuai angka kecukupan gizi (AKG) yang telah ditetapkan ahli gizi. Sementara itu, paket MBG sehat mencakup minuman khusus ibu hamil atau menyusui yang dilengkapi telur dan buah sebagai penunjang asupan harian.

Adapun bagi balita non-PAUD usia 0–2 tahun, MBG siap santap juga berupa makanan lengkap sesuai AKG. Sedangkan paket MBG sehat untuk kelompok ini terdiri atas makanan pendamping ASI (MPASI) dan buah dengan tekstur yang disesuaikan kebutuhan bayi di bawah dua tahun (baduta).

Ermia mengatakan, seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus aktif melakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan berkoordinasi bersama puskesmas, posyandu, serta kelurahan.

Untuk wilayah terpencil, BGN telah merancang skema distribusi khusus yang di sejumlah SPPG sudah dijalankan. Selain memastikan distribusi tepat sasaran, kader juga memegang peran penting dalam memberikan edukasi gizi kepada penerima manfaat 3B.

Keberhasilan program MBG berbasis 3B akan memberikan efek domino yang luas. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi cukup cenderung memiliki performa akademik lebih baik, daya tahan tubuh kuat, dan produktivitas tinggi di masa dewasa. Dalam jangka panjang, ini berarti peningkatan kualitas tenaga kerja nasional.

Secara ekonomi, investasi gizi pada 1.000 HPK terbukti memberikan return yang tinggi. Berbagai studi global menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk perbaikan gizi anak dapat menghasilkan manfaat ekonomi berlipat ganda melalui peningkatan produktivitas dan penurunan biaya kesehatan.

1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah periode emas yang tidak dapat diulang. Kekeliruan atau kelalaian dalam pemenuhan gizi pada masa ini dapat berdampak seumur hidup. Oleh sebab itu, kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menekankan pendekatan 3B yakni Bumil, Bayi, dan Balita, memiliki urgensi yang sangat tinggi.

Lebih dari sekadar program bantuan sosial, MBG 3B adalah investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Jika dijalankan secara konsisten, terukur, dan tepat sasaran, program ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing di masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan arah kebijakan yang semakin matang dan terukur sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun fondasi generasi sehat Indonesia. Di tengah tantangan ketahanan pangan, inflasi harga bahan pokok, serta persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian masyarakat, kebijakan MBG dengan fokus pada kelompok 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—menjadi langkah strategis yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan visioner. Pemerintah tidak sekadar membagikan makanan, tetapi sedang membangun ekosistem kesehatan publik yang berkelanjutan, berbasis pencegahan, dan berdampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Anggota DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan bahwa kebijakan MBG 2026 yang memprioritaskan kelompok 3B merupakan pilihan yang sangat rasional dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Menurutnya, fase awal kehidupan manusia adalah periode paling krusial dalam menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Dengan memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang cukup, negara sedang melakukan investasi sosial yang sangat fundamental.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar manfaat program ini tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi kerakyatan. Pola ini menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri sebagai program sosial, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang memperkuat basis produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah secara simultan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, yang menegaskan bahwa kelompok 3B memang menjadi sasaran utama MBG karena memiliki tingkat kerentanan gizi paling tinggi. Pendekatan yang diambil pemerintah melalui BGN menunjukkan adanya pergeseran paradigma kebijakan publik, dari pola reaktif menuju pendekatan preventif dan promotif. Negara tidak lagi menunggu masyarakat jatuh dalam kondisi gizi buruk atau stunting, tetapi hadir lebih awal untuk memutus mata rantai masalah kesehatan sejak hulu.

Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan kualitas SDM yang berkelanjutan. Ketika generasi muda tumbuh sehat, produktif, dan cerdas, maka daya saing bangsa juga meningkat. Inilah logika pembangunan jangka panjang yang sedang dibangun pemerintah: menyiapkan manusia Indonesia unggul sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Dari sisi implementasi daerah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, mencatat ribuan warga kelompok 3B telah menerima layanan MBG. Fakta ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pelayanan publik. Implementasi di daerah menjadi bukti bahwa koordinasi pusat dan daerah berjalan efektif, serta menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam memastikan program prioritas nasional sampai ke tingkat akar rumput. Keberhasilan distribusi layanan MBG juga mencerminkan penguatan sistem pelayanan kesehatan primer yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, capaian ini memperlihatkan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara konkret melalui tata kelola daerah yang baik dan kolaboratif.

Kebijakan MBG 3B juga relevan dengan agenda nasional penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pemerintah secara konsisten mendorong sinergi lintas sektor antara kesehatan, pangan, pendidikan, dan ekonomi untuk memastikan dampak kebijakan bersifat holistik. Program ini tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan berbagai kebijakan strategis lainnya seperti penguatan pangan lokal, stabilisasi harga bahan pokok, serta pemberdayaan UMKM. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pendekatan terintegrasi seperti ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Lebih jauh, MBG 3B mencerminkan wajah negara yang hadir secara konkret dalam kehidupan rakyat. Negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi melalui layanan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat merasakan langsung manfaat kebijakan. Kepercayaan publik inilah yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat kohesi sosial. Dalam perspektif pembangunan, stabilitas sosial yang dibangun melalui kebijakan kesejahteraan adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan desain kebijakan yang terarah, implementasi yang nyata, serta dukungan lintas sektor, MBG 3B bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Pemerintah sedang membangun fondasi generasi sehat yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa depan. Investasi pada gizi ibu dan anak hari ini adalah investasi pada daya saing bangsa esok hari. Dengan langkah-langkah strategis ini, arah pembangunan nasional semakin menunjukkan keberpihakan yang kuat pada kualitas manusia sebagai pusat pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun infrastruktur manusia, yang menjadi kunci utama menuju Indonesia yang maju, kuat, dan berdaya saing global.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui pendekatan 3B sebagai strategi percepatan pemenuhan gizi pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode ini dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase krusial dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Ermia Sofiyessi menjelaskan pihaknya terus memperluas sasaran penerima program MBG untuk usia 6-59 bulan sesuai petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program tersebut.

“Batasan usia kelompok anak balita juga sudah ditambah. Kalau mengikuti Perpres 115 Tahun 2025, anak 6-59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena itu usia yang cukup kritis bagi anak-anak untuk menerima makanan,” katanya.

Pendekatan MBG 3B menitikberatkan pada prinsip Bergizi, Beragam, dan Berimbang. Skema ini dirancang untuk memastikan asupan nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita terpenuhi secara optimal, baik dari sisi protein, energi, vitamin, maupun mineral esensial.

“Dengan intervensi yang tepat pada fase awal kehidupan, risiko stunting, wasting, dan gangguan perkembangan kognitif dapat ditekan secara signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, Prof Sitti Aida Adha Taridala mengatakan masalah kekurangan gizi pada anak masih menjadi tantangan nasional. Penguatan MBG 3B tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga edukasi gizi, pengawasan kualitas bahan pangan, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kekurangan gizi pada anak masih menjadi tantangan nasional. Karena itu, perlu sinergi lintas sektor agar tercipta intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan” ujarnya.

Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM pangan dan pemanfaatan bahan baku domestik. Strategi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

“MBG 3B menjadi instrumen kebijakan yang berdampak ganda yaitu meningkatkan kesehatan generasi mendatang sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah,” jelasnya.

Dengan komitmen bersama dan pengawasan yang berkelanjutan, MBG 3B diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pembangunan SDM Indonesia sejak awal kehidupan.

Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memprioritaskan kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non‑PAUD sebagai sasaran utama sebelum memperluas cakupan ke sekolah atau peserta didik lainnya.

Prioritas ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda sejak masa seribu hari pertama kehidupan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan pentingnya fokus awal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta

“Harus saya tekankan di sini karena ada perbedaan pemahaman. Pada saat SPPG baru dibangun, bahkan ada mitra yang aktif langsung membuat kerja sama dengan sekolah. Seharusnya, ketika dapur baru dibangun oleh mitra, yang pertama dicari adalah kelompok rentan ini (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Ini yang diutamakan,” ujarnya.

Menurut Sony, kebijakan tersebut membedakan Indonesia dari praktik di banyak negara lain yang hanya mengimplementasikan program makan sekolah (school meal).

“Indonesia bukan sekadar school meal, tetapi school meal plus karena memikirkan yang 3B,” tambahnya.

Pemerintah juga melakukan adaptasi pelaksanaan di berbagai daerah sesuai kondisi lokal. Di Bali, misalnya, Koordinator BGN Provinsi Menegaskan bahwa meskipun masa libur panjang berlangsung, distribusi MBG tetap fokus pada penerima manfaat 3B.

“Untuk MBG itu tetap berjalan, tapi berfokus pada penerima manfaat 3B bumil, busui, dan balita saat libur panjang kemarin sampai saat ini,” kata Koordinator BGN Bali, Risca Christina saat ditemui di Jakarta.

Kebijakan prioritas ini juga selaras dengan upaya lintas lembaga pemerintah untuk memperkuat pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Menurut data terbaru, MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat sejak peluncurannya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di berbagai wilayah Indonesia.

Program MBG bagi kelompok 3B bukan sekadar pemberian makanan bergizi, tetapi merupakan investasi strategis dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mendukung Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan implementasi kebijakan agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran, aman, dan efektif.

Oleh Aulia Rahmah )*

Menjaga stabilitas inflasi di tengah momentum Ramadan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ramadan dan Idul Fitri selalu identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat, terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, konsistensi kebijakan dan koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar lonjakan permintaan tidak berujung pada kenaikan harga yang membebani daya beli masyarakat. Komitmen pemerintah dan otoritas moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali menjadi fondasi penting bagi ketenangan sosial dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi kebijakan moneter, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman menegaskan bahwa inflasi sepanjang 2026 diproyeksikan tetap terjaga dan bahkan berada di bawah level 3 persen. Optimisme ini mencerminkan keyakinan bahwa fundamental ekonomi nasional masih solid. Meski demikian, terdapat faktor teknis yang perlu dicermati, yakni efek basis dari kebijakan diskon tarif listrik pada Januari dan Februari 2025 yang berdampak pada perhitungan inflasi tahunan di awal 2026. Dampak tersebut membuat inflasi Januari berada sedikit di atas sasaran, namun sifatnya sementara dan tidak mencerminkan tekanan permintaan yang berlebihan.

Pemahaman terhadap efek basis ini penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan angka inflasi jangka pendek. Kenaikan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor administered prices, bukan karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter tetap berada pada jalur yang hati-hati dan terukur, dengan fokus menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali. Di bulan Ramadan, stabilitas ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat luas.

Dari sisi pasokan, kondisi pangan nasional relatif mendukung upaya pengendalian inflasi. Sejumlah komoditas hortikultura strategis seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit tengah memasuki masa panen. Situasi ini membantu menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus meredam potensi lonjakan harga. Bank Indonesia juga secara aktif melakukan pemantauan harga mingguan untuk memastikan pergerakan harga tetap berada dalam kisaran proyeksi. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang proaktif, bukan sekadar reaktif, dalam menjaga stabilitas harga selama periode sensitif seperti Ramadan.

Penguatan koordinasi juga menjadi elemen penting dalam strategi pengendalian inflasi. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama kementerian serta pemerintah daerah. Selain itu, peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera menjadi bukti keseriusan dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama dari sisi peningkatan pasokan dan kelancaran distribusi. Implementasi program ini di berbagai daerah diharapkan mampu menutup celah distribusi yang kerap menjadi pemicu kenaikan harga di momen tertentu.

Di tingkat daerah, komitmen menjaga inflasi juga terlihat jelas. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kalimantan Selatan, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa inflasi di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi terkendali. Komoditas strategis seperti bawang merah, cabai rawit, ayam, dan daging sapi dinilai relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan. Pemerintah daerah terus menyiapkan langkah antisipatif selama Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Upaya ini penting agar daya beli masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang tidak perlu.

Pengendalian inflasi di daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Operasi pasar, pengawasan distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika kebijakan pusat dan daerah berjalan seiring, potensi gejolak harga dapat ditekan secara lebih efektif. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dalam menjamin kebutuhan dasar mereka.

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, peningkatan konsumsi saat Ramadan merupakan pola yang berulang setiap tahun, sehingga negara harus hadir lebih awal dengan instrumen kebijakan yang tepat. Sebab, stabilitas harga menyangkut ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan menyambut hari raya.

Stabilitas inflasi juga memiliki implikasi luas terhadap perputaran ekonomi daerah. Ketika harga terkendali, aktivitas usaha dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pedagang, petani, dan pelaku usaha kecil menengah dapat merencanakan kegiatan usahanya dengan lebih pasti. Pada akhirnya, kondisi ini menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan inklusif, di mana manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, komitmen menjaga inflasi di tengah Ramadan menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi nasional berjalan dengan perencanaan yang matang. Tantangan memang selalu ada, namun melalui koordinasi yang kuat, kebijakan yang antisipatif, dan komunikasi yang jelas kepada publik, stabilitas harga dapat terus dijaga. Ramadan harus menjadi momentum penguatan solidaritas sosial dan ketenangan batin, bukan kekhawatiran akan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Inflasi yang terkendali pada bulan Ramadan menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ramadan identik dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama pada komoditas pangan, sandang, serta kebutuhan penunjang ibadah dan tradisi sosial. Dalam kondisi normal, lonjakan permintaan tersebut berpotensi memicu tekanan harga. Namun ketika inflasi tetap berada dalam rentang yang terjaga, hal itu mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan, kelancaran distribusi, serta kesiapan pasokan di berbagai daerah.

Stabilitas harga selama Ramadan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan membentuk persepsi kolektif mengenai ketahanan ekonomi nasional. Inflasi yang terkendali memberi ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah dengan tenang tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap lonjakan harga bahan pokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen pengendalian harga berjalan optimal, mulai dari penguatan cadangan pangan, operasi pasar, hingga pengawasan distribusi di sentra perdagangan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengatakan inflasi pada periode Ramadan dan Lebaran tetap terkendali. Aida menegaskan pengendalian inflasi akan terus diperkuat melalui koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, serta kementerian terkait di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Pernyataan ini menegaskan bahwa stabilitas harga merupakan hasil kerja terpadu lintas lembaga, bukan sekadar faktor musiman.

Ramadan dan periode menjelang Idulfitri secara historis menjadi fase krusial bagi stabilitas harga. Permintaan terhadap beras, gula, minyak goreng, daging, telur, dan komoditas hortikultura meningkat signifikan. Sektor transportasi dan pariwisata pun mengalami kenaikan aktivitas seiring mobilitas masyarakat. Ketika lonjakan permintaan ini mampu diantisipasi melalui manajemen pasokan dan distribusi yang baik, tekanan inflasi dapat ditekan. Keberhasilan menjaga stabilitas dalam periode sensitif ini menunjukkan kesiapan kebijakan yang terukur.

Kepercayaan publik menjadi variabel penting dalam dinamika ekonomi. Inflasi yang terkendali berkontribusi pada ekspektasi positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menyusun strategi produksi dan distribusi, sementara konsumen lebih percaya diri dalam membelanjakan pendapatannya. Siklus kepercayaan ini memperkuat konsumsi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional secara year on year pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen, melampaui batas atas target pemerintah. Namun ia menegaskan bahwa lonjakan tersebut tidak disebabkan oleh kenaikan harga pangan. Inflasi perlu dipandang secara seimbang karena Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara konsumen, tetapi juga produsen. Perspektif ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan sektor produksi.

Di daerah, pengendalian inflasi dilakukan melalui langkah-langkah konkret. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, Ucok Siagian mengatakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan kondisi inflasi daerah masih terkendali menjelang Ramadan 2026. Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Upaya ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi merupakan hasil kolaborasi pusat dan daerah dalam memantau distribusi serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan.

Stabilitas inflasi juga memberi dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selama Ramadan, UMKM di sektor kuliner, busana muslim, dan jasa transportasi mengalami peningkatan permintaan. Ketika harga bahan baku stabil, pelaku usaha dapat mempertahankan harga jual yang wajar tanpa mengorbankan margin usaha. Hal ini mendorong keberlanjutan bisnis sekaligus membuka peluang kerja musiman menjelang Idulfitri.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan menjaga inflasi tetap terkendali mencerminkan ketahanan ekonomi nasional. Fluktuasi harga energi dan pangan dunia sering kali memengaruhi harga domestik. Namun melalui kebijakan mitigasi yang tepat, dampak eksternal dapat diredam sehingga tidak sepenuhnya membebani konsumen. Ketahanan ini memperkuat persepsi positif terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.

Kepercayaan publik yang menguat selama bulan suci tercermin dari meningkatnya optimisme konsumen. Masyarakat cenderung menyusun rencana belanja secara lebih terukur ketika harga relatif stabil. Aktivitas ekonomi di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan modern pun bergerak lebih sehat. Stabilitas ekspektasi mencegah kepanikan belanja dan praktik spekulasi yang dapat memperburuk tekanan harga.

Penguatan koordinasi antarwilayah juga berperan dalam mengurangi disparitas harga. Distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi harus berjalan lancar agar tidak terjadi kesenjangan pasokan. Infrastruktur logistik yang semakin baik membantu menjaga stabilitas di berbagai wilayah, sehingga manfaat pengendalian inflasi dirasakan secara merata.

Momentum Ramadan memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Harga yang terjangkau dan pasokan yang cukup menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial. Ketika masyarakat merasakan langsung manfaat stabilitas harga, tingkat kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi meningkat.

Dengan inflasi yang tetap terkendali, bulan suci menjadi momentum penguatan solidaritas sosial sekaligus refleksi atas ketahanan ekonomi nasional. Stabilitas harga tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Dalam suasana ekonomi yang terjaga, kepercayaan publik terus menguat dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau