JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan strategi diplomasi nasional di tengah dinamika geopolitik global, sekaligus menilai klaim yang digemborkan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) tidak sejalan dengan realitas arah kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten berbasis kepentingan nasional. Pendekatan politik luar negeri bebas aktif terus diperkuat sebagai strategi untuk menjaga posisi Indonesia tetap adaptif, mandiri, dan berdaulat dalam percaturan internasional.

Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Hendra Oktavianus, menekankan pentingnya memahami perkembangan geopolitik secara berkelanjutan, termasuk dalam membaca arah kebijakan diplomasi Indonesia.

“Secara terus menerus mempahamikan dinamika geopolitik. Bagaimana kebijakan Indonesia itu harus selalu dilihat dari segi kepentingan Indonesia,” ujar Hendra.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi global yang dinamis, setiap langkah diplomasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi utama, yakni kepentingan nasional. Hal ini menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global.

Hendra juga menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kita punya kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Dimana apapun kebijakan yang kita lakukan, diplomasi yang kita laksanakan itu selalu berdasarkan kepentingan Indonesia,” kata Hendra.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai berbagai narasi yang mendorong pembentukan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dalam isu-isu kebijakan luar negeri tidak mencerminkan realitas diplomasi Indonesia yang bersifat independen dan strategis.

Dalam konteks domestik, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dinilai masih kuat. Peneliti Poltracking Indonesia, Muhammad Aditya Pradana, menyebut dukungan publik tetap tinggi meski di tengah tekanan global.

“Di tengah tekanan ekonomi global, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, tingginya tingkat kepuasan tersebut tidak terlepas dari persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang menekankan stabilitas.

“Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas,” ujarnya.

Pendekatan diplomasi Indonesia selama ini justru menempatkan negara pada posisi yang fleksibel, tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, serta mampu menjembatani berbagai kepentingan global secara konstruktif.

Konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting di tingkat internasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat reformasi sistemik pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas lembaga, salah satunya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis sistem, sekaligus menjawab berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI).

Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut BOI sebagai kelompok oposisi non-parlemen yang aktif mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, kritik tersebut dinilai sebagian kalangan tidak didukung data kuat dan cenderung membentuk opini negatif terhadap kinerja pemerintah.

Di sisi lain, penguatan pencegahan korupsi terus berjalan. Hal ini tercermin dalam pertemuan antara KPK dan ANRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang membahas penguatan kerja sama di bidang tata kelola kearsipan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa pengelolaan arsip di lembaganya menunjukkan peningkatan signifikan. “Kedepannya kami sedang mengupayakan automasi dan digitalisasi dokumen-dokumen arsip secara bertahap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, capaian Indeks Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan tahun 2025 mencapai skor 90,98 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Meski demikian, Setyo mengakui masih terdapat tantangan dalam proses digitalisasi, terutama kebutuhan dokumen fisik dalam proses penegakan hukum.

“Kami tetap harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan digitalisasi dan keperluan pembuktian hukum yang masih memerlukan dokumen fisik,” katanya.

Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menyoroti capaian Indeks NHP Kearsipan Nasional yang berada di angka 72,24 pada 2025, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan indeks ini menjadi perhatian, karena berkorelasi dengan kualitas tata kelola pengawasan dan potensi risiko korupsi,” ujarnya.

Menurut Mego, penguatan sistem pengawasan perlu dilakukan melalui intervensi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) di delapan area strategis. Transformasi MCSP juga tengah dilakukan KPK agar tidak sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi mampu mendorong integrasi data dan interoperabilitas sistem, termasuk melalui aplikasi SRIKANDI.

Kedua lembaga sepakat menindaklanjuti kerja sama ini secara teknis, mulai dari pemetaan kebutuhan, peningkatan kapasitas SDM, hingga kemungkinan pertukaran pegawai.

Kolaborasi ini menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Upaya sistemik tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang berkembang, dengan menunjukkan bahwa reformasi antikorupsi berjalan berbasis data, sistem, dan kerja sama lintas institusi.

Jakarta – Klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) soal pelemahan ekonomi tak sejalan dengan data resmi, yang justru memperlihatkan fundamental ekonomi nasional tetap solid di tengah tekanan global.

Sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi nasional tetap solid, mulai dari inflasi yang terkendali di kisaran 3,5 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, hingga rasio utang terhadap PDB yang masih di bawah 40 persen. Di saat yang sama, konsumsi domestik yang mencapai sekitar 90 persen turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi kuat dan kredibel di tengah dinamika global.

“Saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik, malah orang-orang sana pada kagum tuh,” ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta.

Ia juga memastikan likuiditas tetap terjaga melalui strategi pengelolaan kas yang proaktif, termasuk penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendorong aktivitas ekonomi.

“Cash management kita sudah baik. Yang Rp300 triliun kita masukin ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas, supaya ekonomi bisa berjalan. Jadi nggak usah takut dengan APBN, pemerintah masih cukup dan uang kita masih banyak,” katanya.

Pemerintah juga menjaga daya beli melalui kebijakan subsidi tepat sasaran, dengan fokus pada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan.

Sementara itu, Chief Economist IQI Global Shan Saeed menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan global.

“Kalau bicara Indonesia, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, defisit anggaran di bawah 3%, inflasi juga terkendali. Bank Indonesia juga melakukan pekerjaan yang bagus menjaga inflasi di bawah 3,5%,” ujarnya.

“Indonesia sejauh ini cukup solid. Dan saya tetap optimistis terhadap Indonesia karena empat hal utama: stabilitas makroekonomi, stabilitas pertumbuhan, disiplin fiskal, dan eksekusi kebijakan,” imbuh Shan Saeed.

Sebagai informasi, gambaran positif ekonomi Indonesia juga tercermin dari realisasi investasi pada Triwulan I-2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 18,93 persen.

Dengan berbagai indikator tersebut, kondisi ekonomi nasional dinilai tetap stabil. Data yang ada menunjukkan daya beli masyarakat terjaga, sekaligus menepis klaim pelemahan ekonomi yang disampaikan BOI.*

JAKARTA – Pemerintah mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai langkah konkret menuju kemandirian dan kedaulatan energi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis pada 29 April 2026, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai. Proyek ini ditargetkan mampu menekan impor bensin nasional hingga 10 persen sekaligus memperkuat struktur industri energi domestik.

Langkah tersebut merupakan bagian dari groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi nasional yang kini memasuki fase implementasi. Proyek kilang gasoline yang dibangun diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun, menandai peningkatan kapasitas produksi dalam negeri secara signifikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa percepatan ini membuktikan efektivitas kerja Satuan Tugas Hilirisasi yang langsung diwujudkan dalam proyek konkret.

“Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil Lahadalia.

Penegasan tersebut sekaligus menjawab klaim Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai kebijakan hilirisasi belum berdampak nyata. Pemerintah menilai tuduhan tersebut tidak berdasar karena proyek-proyek strategis telah memasuki tahap konstruksi dan implementasi yang terukur di berbagai daerah.
Tuduhan yersebut juga dinilai mengabaikan fakta bahwa hilirisasi telah berjalan sebagai kebijakan konkret lintas sektor. Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai diarahkan untuk menekan impor energi, sementara proyek Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim diproyeksikan menggantikan ketergantungan terhadap LPG impor yang masih tinggi.

Selain itu, kritik tersebut tidak mencerminkan pendekatan terintegrasi yang dijalankan pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan penerimaan negara. Proyek di Morowali, Gresik, dan Sei Mangkei menunjukkan bahwa manfaat kebijakan ini telah menjangkau berbagai wilayah.

Pemerintah juga memperluas infrastruktur energi melalui pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Di sektor energi alternatif, proyek DME menjadi prioritas sebagai substitusi impor LPG yang masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

Menurut Bahlil Lahadalia, keseluruhan proyek ini mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi.

“Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Bahlil Lahadalia.

Percepatan hilirisasi ini memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Penunjukan Muhamad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kepemimpinan yang berakar pada pengalaman lapangan dan nilai-nilai aktivisme. Langkah ini dinilai memperkuat pendekatan kebijakan lingkungan yang tidak hanya berbasis teknis, tetapi juga responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

Keputusan Presiden Prabowo tersebut mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum DPP KNPI yang juga Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham. Ia menilai bahwa latar belakang aktivisme menjadi faktor penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang matang.

“Yang paling pokok itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi bagaimana seseorang lahir dari proses perjuangan panjang sebagai aktivis,” ujar Idrus.

Menurutnya, pengalaman panjang dalam dunia pergerakan membentuk pemimpin yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ciri karakter itu lebih sensitif, lebih responsif, lebih peka, dan lebih mobile, bahkan dalam sikap kepemimpinannya akan diinspirasi oleh nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang kuat. Ini yang dibutuhkan dalam menangani persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Ia turut mengajak publik untuk melihat secara objektif dan tidak terjebak pada narasi yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, keterlibatan figur aktivis dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ruang partisipasi tetap terbuka, termasuk bagi mereka yang sebelumnya berada di luar lingkar kekuasaan.

“Kita harus dukung. Justru dengan pengalaman panjang itu, dia punya bekal untuk menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Pegiat Sosial Politik dan Eksponen Angkatan Reformasi 1998 Guntur Siregar. Ia menilai masuknya aktivis ke dalam kabinet sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan.

“Saya mendukung banyaknya aktivis yang biasanya beroposisi masuk ke dalam pemeritantahan. Apalagi sosok Jumhur Hidayat yang sudah kenyang makan asam garam dunia pergerakan, pasti cepat beradaptasi di lingkungan jabatan barunya,” ujarnya.

Di tengah munculnya kritik dari sejumlah pihak, termasuk yang disuarakan kelompok Barisan Oposisi Indonesia (BOI) terkait isu kriminalisasi aktivis, keterlibatan tokoh dengan latar belakang gerakan sosial dalam kabinet dinilai menunjukkan bahwa ruang partisipasi dalam sistem demokrasi tetap terbuka.

Penunjukan Jumhur Hidayat menjadi salah satu contoh bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi figur yang memiliki rekam jejak kritis untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. #

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Presiden menargetkan pendirian 80.000+ unit untuk menggerakkan ekonomi desa, hal tersebut memastikan penyerapan hasil tani/nelayan, dan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 25.000+ unit ditargetkan beroperasi secara fisik pada 2026.

“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih. Kemungkinan dua atau tiga minggu lagi. Sesudahnya kita akan meresmikan 25.000 koperasi” kata Presiden Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap.

Presiden Prabowo Subianto menekankan koperasi ini memiliki wujud fisik (bukan fiktif), dilengkapi gudang, cold storage (pendingin), gerai, kendaraan operasional, dan alat pengering.

Koperasi yang dibangun merupakan fisik yang memiliki sarana pendukung lengkap untuk operasional. Ia menyebutkan setiap koperasi dilengkapi dengan gudang, alat pendingin, kendaraan operasional untuk distribusi barang.

“Coba dibuka dalam sejarah, saya minta dibuka dalam sejarah dunia, ada nggak 25 ribu atau 30 ribu bisa dibangun dalam satu tahun” ungkap Presiden.

Kehadiran koperasi dirancang sebagai agregator utama ekonomi pedesaan dengan tata kelola niaga melalui sistem digitalisasi.

Fokus utama Koperasi Merah Putih adalah memotong rantai distribusi yang panjang agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Sebelumnya program Kopdes Merah Putih mendapat kritik tajam yang dinilai rawan penyelewengan dan tumpang tindih dengan BUMDes serta melemahkan otonomi desa karena alokasi anggaran yang dinilai dipaksakan.

Kritik tajam salah satunya muncul dari Barisan Oposisi Indonesia yang menyoroti berbagai program pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun fakta dilapangan bicara lain, keberhasilan pemerintah dalam mengelola pertumbuhan Kopdes Merah Putih menjadi bukti sahih bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih, seperti halnya di daerah Jawa Timur.

Provinsi ini dinobatkan sebagai Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam ajang National Governance Awards (NGA) 2026. Provinsi paling timur Pulau Jawa itu dinilai berkontribusi besar dalam mendukung realisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kontribusi terbesar Jatim dalam pertumbuhan ekonomi berasal dari industri pengolahan dan manufaktur. Kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih ini diharap bisa membuat industri sektor lain semakin menggeliat.

“Kita terus berikhtiar. Kontribusi paling besar adalah dari industri pengolahan (manufaktur). Hilirisasi di Jawa Timur sudah cukup maju, dan kini kita ingin memperkuat sektor agro, hortikultura, serta peternakan agar memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat,” ujar Khofifah.

JAKARTA, Dalam agenda Kick Off PINISI di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menegaskan bahwa kekhawatiran pelaku usaha terkait kondisi fiskal dinilai berlebihan. Juda memastikan, fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika global.

“Yang sering ditanyakan dunia usaha, kondisi fiskal kita kuat atau tidak, jebol atau tidak. Ini perlu saya jelaskan, baseline APBN 2026 sudah dirancang dengan berbagai asumsi,” katanya.

Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$` 70 per barel dengan target defisit 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, sejak awal Maret terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak meningkat.

Juda mengungkapkan, harga ICP sempat berada di kisaran US$ 100 per barel. Secara rata-rata, periode Januari hingga awal April mencapai sekitar US$ 77,8 per barel dan kini berada di kisaran US`$ 79–US$ 80 per barel. Kenaikan ini melampaui asumsi APBN dan berpotensi menekan fiskal, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi. Meski demikian, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat.

“Kalau harga tetap sementara harga keekonomian naik, tentu subsidinya membengkak. Kalau didiamkan, defisit bisa di atas 3%,” ujar Juda.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah melakukan langkah penyesuaian melalui refocusing atau penajaman belanja negara. Langkah ini bukan sekadar efisiensi, melainkan upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran.

“Kita tetap menjalankan program prioritas, tapi dengan lebih tajam dan berkualitas,” jelasnya.

Salah satu contoh refocusing dilakukan pada program makan bergizi gratis (MBG), antara lain dengan menghapus pemberian pada hari Sabtu dan masa libur. Kebijakan ini dinilai lebih rasional sekaligus dapat menghemat anggaran dalam jumlah signifikan. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk terhadap penyedia layanan yang tidak memenuhi standar.

Sementara dari sisi penerimaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendapatan negara, termasuk memanfaatkan windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO). Upaya ini diharapkan dapat menahan pelebaran defisit.

“Berbagai langkah dilakukan, baik pengendalian belanja maupun optimalisasi pendapatan, untuk menjaga defisit tetap terkendali,” pungkas Juda.

Pernyataan tegas Wamenkeu bahwa fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga, meskipun menghadapi dinamika global. Hal ini disampaikannya guna membantah tuduhan Barisan Oposisi Indonesia (BOI), yang menyoroti adanya krisis fiskal dan permasalahan ekonomi, serta mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) [*]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hal Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra membantah tudingan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai pemerintah anti kritik dan tidak membuka ruang untuk pemikiran kritis ataupun sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Menurutnya semakin tajamnya kritik akademisi kepada pemerintah maka pemerintah semakin senang dan dapat mengkaji ulang maupun mempelajari kembali kebijakan yang dikeluarkan termasuk dengan kondisi dewasa ini terkait dengan isu demokrasi, pelanggaran HAM, hingga korupsi.

“Jadi pemerintah enggak pernah melihat orang yang mengkritik sebagai musuh termasuk juga pandangan kritis akademisi yang masuk dalam Barisan Oposisi Indonesia (BOI),” ujar Menko Kumham Imipas.

Yusril mengungkapkan hal yang sama juga disampaikan Presiden Prabowo. Menurut dia Presiden Prabowo sangat mempersilahkan pemikiran kritis maupun kritik terhadap pemerintah. Maka dari itu sambungnya, pada prinsipnya akademisi termasuk yang tergabung dalam BOI bebas untuk menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan tidak setuju dengan anggapan BOI terkait demokrasi era Prabowo melemah termasuk dengan pemberantasan korupsi.

Iwan Setiawan mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, lanskap politik Indonesia menunjukkan kestabilan meski tetap dinamis. Berbagai kebijakan dan sikap Presiden dalam dua tahun terakhir menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kokoh dengan penghormatan yang disiplin terhadap prosedur demokratis.

“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” tutur Iwan Setiawan

Iwan menyebutkan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi pada pemerintahan Presiden Prabowo adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.

“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” ujar Iwan.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

“Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN,” jelasnya.

Data dan fakta tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan stabil dan tidak pernah menolak pemikiran kritis. Sekaligus juga menggugurkan tudingan BOI terhadap pemerintahan Prabowo selama ini.

JAKARTA — Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto terus menunjukkan peran strategis sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan riil di pedesaan, program ini dirancang untuk menghadirkan dampak langsung dan terukur bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan pembangunan sekitar 81 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia akan mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja. Perhitungan tersebut didasarkan pada kebutuhan operasional masing-masing koperasi yang diperkirakan mempekerjakan sedikitnya 18 orang tenaga kerja tetap.

“Satu koperasi mempekerjakan 18 orang, 80 ribu kali 18, Anda hitung sendiri, satu juta sekian juga lebih,” ujar Presiden.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur pendukung yang konkret. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan fasilitas seperti gudang, gerai, kendaraan logistik, serta unit pendukung seperti cold storage dan mesin pengering hasil pertanian. Kehadiran fasilitas ini menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi mampu beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

“Koperasi bukan di atas kertas. Ada gudang, ada cold storage pendingin, ada gerai-gerai, ada kendaraan,” tegas Presiden menekankan aspek operasional riil dari program tersebut.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan meresmikan 1.000 unit Kopdes Merah Putih untuk segera menggerakkan ekonomi desa. Selanjutnya, sekitar 25 ribu koperasi tambahan dijadwalkan menyusul dalam waktu dekat sebagai bagian dari percepatan implementasi program secara nasional.

Penyerapan tenaga kerja dalam program ini akan difokuskan pada berbagai sektor operasional, mulai dari pengelolaan gudang, distribusi barang melalui gerai, hingga pengoperasian fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian, Kopdes tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat rantai pasok ekonomi desa.

Di tengah implementasi yang terukur tersebut, narasi yang berkembang dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dinilai tidak sejalan dengan fakta program yang tengah berjalan. Kritik yang muncul cenderung mengabaikan proyeksi berbasis data serta kesiapan infrastruktur yang telah dirancang untuk mendukung operasional koperasi secara nyata.

Secara keseluruhan, Kopdes Merah Putih mencerminkan upaya serius dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan skala pembangunan yang masif dan dukungan fasilitas yang memadai, program ini diharapkan mampu menekan pengangguran di desa sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berada dalam proses evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan guna memastikan kualitas serta ketepatan sasaran.

Di tengah berbagai kritik yang muncul, pemerintah memandang masukan publik sebagai bagian konstruktif. Namun, narasi yang disampaikan oleh Barisan Oposisi Indonesia (BOI) dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan serta mengabaikan berbagai langkah perbaikan yang sedang berjalan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik, justru menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

“Setiap kritik atas program ini dipastikan didengar oleh pemerintah,” tegasnya.

Sebagai bukti komitmen terhadap kualitas, pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara operasional sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi standar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek teknis di lapangan demi menjamin keamanan pangan.

Pemerintah juga menilai bahwa sejumlah klaim BOI cenderung bersifat generalisasi dan tidak didukung data yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat terhadap program yang masih terus disempurnakan.

Selain itu, pemerintah mendorong keterlibatan publik melalui pembukaan kanal pengaduan dan ajakan untuk ikut mengawasi pelaksanaan program, termasuk melalui media sosial. Langkah ini memperkuat transparansi sekaligus memastikan pengawasan berjalan lebih luas.

Dari kalangan pelaku usaha, dukungan terhadap langkah evaluatif pemerintah juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras. Ia menilai evaluasi sebagai bagian penting untuk menjaga arah program tetap sesuai tujuan.

“Evaluasi serta penyempurnaan tata kelola penting agar implementasinya tetap tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis yang tidak bisa dipandang secara sempit.

“Keberhasilan MBG tidak cukup ditopang pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan aktif seluruh elemen bangsa,” tambahnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat pengawasan.

“Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Dengan berbagai langkah evaluasi yang terus dilakukan serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dan memberikan dampak nyata. Dalam konteks ini, kritik yang konstruktif dinilai sebagai bagian dari solusi, sementara narasi yang tidak berbasis fakta utuh berpotensi mengaburkan upaya perbaikan yang sedang berjalan.