Oleh: Alexander Royce*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategispemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan mendasar pembangunansumber daya manusia Indonesia. Di tengah bonus demografi dan masih adanyapersoalan gizi, stunting, serta ketimpangan akses pangan, MBG hadir bukan sekadarsebagai program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitasgenerasi masa depan. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam mengevaluasipelaksanaan MBG patut diapresiasi dan didukung secara konstruktif oleh seluruhpemangku kepentingan.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan program yang berjalan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar manfaatnyatepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar berdampak. Menteri Koordinator BidangPangan Zulkifli Hasan, misalnya, menekankan pentingnya evaluasi berbasis data akuratuntuk memastikan bahwa penerima manfaat MBG benar-benar mereka yang membutuhkan. Menurutnya, ketepatan data penerima menjadi fondasi utamakeberhasilan program, karena kesalahan sasaran akan berujung pada inefisiensianggaran dan melemahnya kepercayaan publik. Penekanan pada akurasi data inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin MBG sekadar terlihat besar dari sisianggaran, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola.

Pendekatan berbasis data tersebut relevan dengan kondisi terkini, di mana pemerintahterus melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sertasinkronisasi dengan data sektoral lainnya. Dengan cara ini, MBG diharapkan mampumenjangkau kelompok rentan, termasuk anak sekolah dan keluarga berpenghasilanrendah, secara lebih presisi. Keseriusan ini mencerminkan pola pikir pemerintah yang adaptif dan terbuka terhadap perbaikan, bukan defensif terhadap kritik.

Di sisi lain, aspek kesehatan dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menggarisbawahi bahwakeberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapijuga dari kualitas, keamanan, dan higienitasnya. Ia mengingatkan bahwa layanan giziyang belum memenuhi standar higienitas berpotensi menimbulkan risiko kesehatanbaru, sehingga sertifikasi dan pengawasan unit layanan gizi menjadi hal yang tidak bisaditawar. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadaptantangan di lapangan, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untukperbaikan berkelanjutan.

Penekanan pada standar kesehatan tersebut sejalan dengan meningkatnya kesadaranpublik terhadap keamanan pangan. Dalam konteks ini, evaluasi MBG menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa tujuan mulia program tidak justru berbalik menjadimasalah kesehatan. Upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi, peningkatankapasitas pengelola, serta pengawasan lintas sektor menunjukkan komitmen bahwaMBG harus memenuhi standar nasional, bahkan internasional, dalam layanan gizi.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan gizi nasional, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menempatkan MBG sebagai bagian integral dari strategi besarpeningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia memandang bahwa evaluasi diperlukan untukmengukur dampak nyata program terhadap status gizi penerima, bukan hanya output administratif. Dengan kata lain, keberhasilan MBG harus tercermin pada perbaikanindikator gizi, penurunan stunting, serta meningkatnya kesehatan anak dan remaja. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa evaluasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan mekanisme pembelajaran kebijakan.

Dalam perkembangan terbaru, sejumlah laporan media menunjukkan bahwapemerintah juga mulai melibatkan akademisi dan lembaga independen dalam proses evaluasi. Langkah ini penting untuk menjaga objektivitas serta memperkaya perspektifdalam menilai efektivitas MBG. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah terusdiperkuat agar pelaksanaan di lapangan selaras dengan kebijakan pusat. Pendekatankolaboratif ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsifterhadap dinamika sosial.

Dukungan publik terhadap evaluasi MBG juga menjadi faktor penentu. Kritik yang konstruktif, masukan dari masyarakat, serta pengawasan media justru dapatmemperkuat program ini. Pemerintah telah menunjukkan keterbukaan terhadapmasukan tersebut, sebagaimana tercermin dari penyesuaian kebijakan dan perbaikanteknis yang terus dilakukan. Dalam konteks demokrasi, sikap ini patut diapresiasikarena menunjukkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap evaluasi, melainkanmenjadikannya sebagai bagian dari proses pembangunan.

Pada akhirnya, MBG adalah program besar dengan tujuan besar. Tantangan dalampelaksanaannya adalah hal yang wajar, mengingat skala dan kompleksitasnya. Yang terpenting adalah adanya komitmen kuat untuk terus memperbaiki, sebagaimanaditunjukkan oleh pernyataan dan langkah para pemangku kebijakan. Evaluasi berbasisdata, peningkatan standar kesehatan, serta pengukuran dampak gizi yang nyatamenjadi bukti bahwa pemerintah serius memastikan MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan terus mendukung keseriusan evaluasi Program MBG, publik turut berkontribusidalam menjaga arah kebijakan tetap berada pada rel yang benar. Pemerintah telahmenunjukkan itikad baik dan kerja nyata dalam mengawal program ini, dan dengansinergi semua pihak, MBG berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkangenerasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis negara dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Di tengah persoalan gizi, stunting, ketimpangan akses pangan, serta kualitas kesehatan anak dan generasi muda, kehadiran MBG tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, negara menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sejak awal perancangannya, MBG dirumuskan dengan pendekatan komprehensif. Program ini tidak semata-mata menyalurkan makanan, tetapi memastikan bahwa setiap porsi yang diberikan memenuhi standar gizi seimbang sesuai kebutuhan usia dan kondisi penerima manfaat. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kualitas, bukan sekadar kuantitas distribusi. Komitmen ini yang menjadi landasan utama negara dalam mengawal implementasi program di berbagai daerah.

Komitmen negara dalam menjaga kualitas MBG tercermin melalui penguatan tata kelola program. Pemerintah membangun sistem pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, sekolah, serta masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan MBG. Negara berupaya menutup celah penyimpangan, baik dalam pengadaan bahan pangan maupun dalam proses distribusi. Dengan tata kelola yang kuat, MBG diharapkan dapat terhindar dari persoalan klasik program bantuan, seperti penurunan mutu, keterlambatan penyaluran, atau ketidaktepatan sasaran.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk mendukung Program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan pokok berupa beras.

Rizal mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden, Bulog ditugaskan untuk menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dalam Inpres tersebut juga diatur bahwa Badan Gizi Nasional menyerap beras dari Bulog. Bulog siap menyuplai beras berkualitas untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Rizal memastikan bahwa beras yang disiapkan Bulog untuk mendukung Program MBG memenuhi standar kualitas yang ketat, mulai dari aspek kebersihan, mutu, hingga kelayakan konsumsi.

Perum Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Komitmen menjaga kualitas program MBG juga dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah. Salah satunya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam struktur pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kalteng tergabung dalam Satuan Tugas MBG dan dipercaya sebagai Wakil Ketua II.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Reza Prabowo mengatakan pengawasan MBG dilakukan rutin setiap hari melalui aplikasi Pena Kalteng yang memungkinkan pemantauan pelaksanaan secara real time di sekolah. Melalui platform digital ini, sekolah melaporkan menu harian, waktu makanan tiba, hingga waktu penyajian. Seluruh proses tercatat dan dapat dipantau setiap hari.

Menurut Reza, pengawasan digital ini sejalan dengan arahan BGN guna menjamin kualitas gizi, ketepatan distribusi, serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Reza mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap MBG juga tercermin dari keterlibatan aktif Forkopimda dalam berbagai kunjungan Gubernur ke sekolah-sekolah penerima program. Kehadiran Forkopimda dalam setiap kunjungan menunjukkan keseriusan bersama untuk memastikan program MBG berjalan lancar dan tepat sasaran, termasuk di wilayah dengan tantangan geografis.

Reza menjelaskan respons peserta didik terhadap Program MBG sangat positif. Selain membantu pemenuhan gizi, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga. Sebelumnya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha menekankan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah.

Program MBG memiliki multiplier effect (dampak ganda), mulai dari pemberdayaan UMKM, petani, peternak, sektor katering, hingga logistik, serta membuka lapangan kerja dan memperkuat sistem pangan lokal.

Dalam menjaga kualitas MBG, negara juga memberi ruang bagi pelibatan daerah dan pemanfaatan kearifan lokal. Menu makanan dapat disesuaikan dengan potensi pangan setempat tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kualitas asupan gizi, tetapi juga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program.

Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai mampu menjaga kesegaran bahan, menekan biaya logistik, serta mendukung perekonomian daerah. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal, MBG menjadi program yang berdampak ganda: memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Keberhasilan MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Negara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kualitas program agar tujuan besar MBG dapat tercapai.

Dengan komitmen kuat, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang konsisten, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Negara, melalui MBG, menunjukkan keberpihakannya pada masa depan bangsa dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak dasar atas gizi yang berkualitas.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah memperkuat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan gizi nasional berjalan lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran. Fokus utama evaluasi diarahkan pada ketepatan data penerima manfaat serta pengukuran dampak program dalam jangka menengah hingga panjang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, evaluasi MBG akan dilakukan dengan membandingkan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah program berjalan. Evaluasi tersebut menjadi dasar penilaian efektivitas program yang menyasar puluhan juta masyarakat.

“Nanti setelah satu tahun MBG kita ukur. Kalau sebelum makan bergizi bagaimana (perbandingannya),” ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, evaluasi tidak hanya menyoroti aspek konsumsi makanan, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan fisik penerima manfaat. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan pengukuran dampak yang lebih luas, termasuk perkembangan fungsi otak dan kualitas sumber daya manusia.

“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” katanya.

Untuk mendukung evaluasi yang komprehensif, pemerintah akan melakukan pencocokan dan perapihan data lintas kementerian dan lembaga. Proses ini melibatkan pejabat eselon I dari sejumlah instansi, seperti Kementerian Agama, BKKBN, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Langkah tersebut dinilai krusial agar basis data penerima manfaat MBG benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengukuran dampak kebijakan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan pentingnya independensi dalam pengukuran hasil program MBG. Ia menyatakan, pengukuran output program sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen agar hasilnya objektif.

“Nanti yang mengukur harus lembaga independen,” tegas Dadan.

Dadan mencontohkan pengalaman Jepang, di mana program makan bergizi menunjukkan dampak nyata terhadap perubahan indikator fisik masyarakat dalam jangka panjang. Menurutnya, kualitas gizi yang berkelanjutan berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Jadi bukan hanya potensi genetik, tapi juga kualitas gizi. Nah, Indonesia akan seperti itu,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per akhir Januari 2026, terdapat 22.091 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi, dengan jumlah penerima manfaat MBG menembus lebih dari 60 juta orang.

Pemerintah menegaskan, penguatan akurasi data dan evaluasi berbasis dampak akan menjadi fondasi utama agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa pengawasan ketat. Mulai 2026, evaluasi menyeluruh dan berlapis akan diperkuat guna memastikan program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal dan merata bagi masyarakat.

Penegasan ini sekaligus menjawab ekspektasi publik agar MBG dijalankan dengan standar tinggi, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas.

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa MBG harus dilaksanakan dengan prinsip zero defect atau tanpa cacat, meskipun program ini merupakan operasi kemanusiaan berskala besar dengan kompleksitas tinggi.

“Tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi,” kata Prabowo.

Ia menegaskan pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi memastikan pemerataan penerima manfaat secara sempurna.

Presiden juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan ragu melakukan penyesuaian kebijakan berbasis temuan faktual agar tujuan besar MBG benar-benar tercapai.

Di tingkat daerah, dukungan terhadap penguatan evaluasi MBG juga disuarakan oleh Bupati Buol, Palu, H. Risharyudi Triwibowo. Ia menilai perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prosedur serta standar pelaksanaan merupakan kunci keberhasilan program.

“MBG adalah program strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, sehingga aspek kualitas, keamanan pangan, dan tata kelola harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Buol bersama Satuan Tugas MBG, lanjut Risharyudi, aktif memberikan masukan, saran, dan solusi teknis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Selain aspek gizi dan mutu makanan, perhatian serius juga diarahkan pada pengelolaan limbah.

“Seluruh SPPG agar mengelola sisa makanan dan sampah organik dengan baik. Hal ini penting mengingat operasional dapur MBG berpotensi menjadi salah satu penyumbang sampah organik dalam jumlah besar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan evaluasi dampak MBG secara komprehensif. Evaluasi tersebut menitikberatkan pada ketepatan data penerima manfaat sebagai dasar pengukuran hasil program.

Menurut dia, evaluasi akan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah MBG dilaksanakan, khususnya pada aspek pertumbuhan fisik.

“Fisiknya, pertumbuhannya, termasuk tentu pertumbuhan otak. Nanti setelah setahun-setahun bagaimana? Dua tahun bagaimana? Tiga tahun seperti apa,” ujar Zulkifli Hasan.

Dengan pengawasan yang diperketat, evaluasi berbasis data, serta keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah, MBG ditegaskan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah optimistis program ini akan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

Oleh: Sjaichul Anwari )*

Papua memiliki peran strategis dalam peta ketahanan energi nasional, terutama melalui potensi sektor hulu minyak dan gas bumi yang masih besar. Pengelolaan yang tepat menjadi kunci agar potensi tersebut dapat mendukung kemandirian energi sekaligus pembangunan wilayah timur Indonesia.

Di tengah dinamika geopolitik energi global dan fluktuasi harga migas, penguatan sektor hulu di Papua menjadi langkah antisipatif yang relevan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan produksi energi, tetapi juga dengan menjaga stabilitas pasokan dan kepastian investasi jangka panjang.

Lebih dari sekadar isu ekonomi, ketahanan energi di Papua berkaitan erat dengan keadilan pembangunan dan pemerataan akses energi. Melalui penguatan sektor hulu migas yang berkelanjutan, Papua diharapkan mampu menjadi penopang ketahanan energi nasional sekaligus motor pertumbuhan daerah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah menuju kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu pilar utama pengembangan ketahanan energi.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Papua memiliki sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga telah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ia menekankan pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.

Komitmen pemerintah pusat tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut positif rencana investor sektor hulu migas oleh RH Petrogas Companies in Indonesia yang dinilai mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Diharapkan aktivitas usaha hulu migas Petrogas dapat berjalan optimal dan memberikat manfaat bagi daerah. Jika produksi berjalan optimal, tentu akan berdampak pada penerimaan negara maupun daerah melalui skema hasil migas, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional. Hal ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya.

Dukungan dalam mewujudkan ketahanan energi di Papua juga hadir dari pihak legislatif. Komisi VI DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Papua sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan energi berkelanjutan nasional. Kebijakan ini merupakan kabar baik yang harus ditindaklanjuti secara serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.

Papua juga dinilai memiliki potensi energi yang besar dan strategis, mulai dari energi air, tenaga surya, migas, hingga sumber energi baru dan terbarukan lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi memastikan implementasi yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah.

Penguatan sektor hulu migas di Papua pada akhirnya mencerminkan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya strategis secara bertanggung jawab. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kekayaan energi Papua tidak hanya menopang kebutuhan nasional, tetapi juga memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Dengan kepastian regulasi dan sinergi pusat-daerah, sektor hulu migas di Papua diharapkan tumbuh optimal tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Lebih jauh, penguatan hulu migas menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur energi yang merata. Akses listrik dan energi yang lebih luas akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.

Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan agenda ketahanan energi ini. Pendekatan kolaboratif tersebut menegaskan bahwa pembangunan energi di Papua tidak berjalan sepihak, melainkan berbasis kepentingan bersama.

Dengan langkah yang terarah dan komitmen yang konsisten, Papua berpotensi menjadi simbol keberhasilan pembangunan energi yang inklusif dan berkeadilan. Penguatan sektor hulu migas bukan hanya strategi energi nasional, tetapi juga jalan menuju kemandirian dan kemajuan Papua dalam bingkai NKRI.

)* Pengamat Energi Terbarukan

Oleh : Andhika Rachma*

Ketahanan energi nasional menjadi salah satu agenda strategis utama Pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan inisiatif untuk memperkuat kemandirian energi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi hingga diversifikasi sumber energi, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam dalam rangka menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) di sektor hilir energi dipandang sebagai fondasi fundamental yang tidak hanya menjamin keberlangsungan produksi dan distribusi energi, tetapi juga menciptakan sumber daya yang kompeten dalam menghadapi dinamika teknologi dan pasar global. Hal ini menjadi semakin penting di tengah transformasi industri energi yang terus mengalami percepatan, termasuk digitalisasi, transisi energi bersih, dan kebutuhan untuk menurunkan ketergantungan kepada impor energi.

Peran SDM hilir dalam strategi ketahanan energi nasional terdiri dari kemampuan untuk mengelola proses pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk energi di dalam negeri dengan mengedepankan efisiensi, inovasi, serta adaptasi terhadap teknologi baru. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) secara eksplisit menegaskan pentingnya penguatan kompetensi SDM sektor hilir migas sebagai salah satu langkah strategis menuju swasembada energi nasional.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan bahwa SDM bukan sekadar aset tetap, melainkan penggerak utama yang mampu memimpin Indonesia mencapai kedaulatan energi. Upaya ini terealisasi melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi seperti kerja sama antara BPH Migas dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja terampil dan berpengetahuan luas sesuai kebutuhan industri hilir.

Selain itu, konteks ketahanan energi nasional juga mendorong restrukturisasi dan penataan ulang di sektor energi untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, sebagai bagian dari upaya Pemerintah. Misalnya, langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang telah menggabungkan tiga anak usaha hilirPatra Niaga, Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan Pertamina International Shipping (PIS) menjadi satu subholding hilir.

Restrukturisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional melalui integrasi yang lebih baik dari proses hilir, mulai dari pengolahan hingga distribusi energi dalam negeri. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari transformasi korporat yang selaras dengan tujuan nasional.

Pemerintah juga menjalankan kebijakan jangka panjang melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang diatur dalam keputusan presiden. Satgas ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan dan program lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan hambatan administrasi mampu diatasi secara terkoordinasi.

Dalam era transformasi energi dan digitalisasi, SDM hilir dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis dasar, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap tren teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan energi modern. Upaya peningkatan kapasitas SDM perlu difokuskan pada kecakapan digital, pemahaman terhadap rantai nilai energi terbarukan, serta manajemen operasional yang adaptif dalam menghadapi perubahan pasar energi global. Hal ini karena ketahanan energi tidak semata-mata tentang ketersediaan sumber energi, tetapi juga bagaimana sumber itu diolah, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk kebutuhan nasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Direktur SDM dan Penunjangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Rachmat Hutama mengatakan Transformasi SDM bukan sekedar mengikuti tren, melainkan langkahstrategis untuk memastikan Indonesia tetap berdaulat secara energi ditengah perubahan zaman.

Pentingnya SDM hilir juga diperkuat dengan munculnya dorongan dari pemangku kepentingan sektor energi untuk mengembangkan energi alternatif seperti biomassa. Anggota DPR mendorong pengembangan biomassa sebagai pilar ketahanan energi nasional, terutama karena sumber biomassa berasal dari limbah pertanian dan perkebunan yang berlimpah di Indonesia. Keberhasilan dalam pengembangan alternatif energi yang dikelola secara lokal akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi merupakan kunci utama. Industri energi diharapkan tidak hanya menjadi pemberi kerja, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menyediakan pelatihan, magang, dan jalur pembelajaran yang relevan untuk lulusan perguruan tinggi maupun tenaga kerja yang sudah berpengalaman.

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian yang gencar memperkuat kolaborasi dengan akademisi untuk menyempurnakan strategi industrialisasi nasional. Keterlibatan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan kurikulum dan riset yang relevan akan memastikan bahwa tenaga kerja masa depan siap menghadapi tantangan industri hilir yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, penguatan SDM hilir tidak bisa dipandang terpisah dari upaya strategis memperkokoh ketahanan energi nasional. Melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, kolaborasi sektor publik dan swasta, serta kebijakan yang mendorong integrasi teknologi dan inovasi, Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan energi hari ini dan di masa depan.

Ketahanan energi yang sejati bukan hanya soal pasokan fisik energi, tetapi juga tentang kesiapan manusia yang mengelola dan mengembangkan energi sebagai modal utama kemajuan nasional di tengah persaingan global yang semakin kompleks.

)* Pengamat Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan energi nasional dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor hilir minyak dan gas bumi sebagai prioritas strategis. Langkah ini dinilai menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi, peningkatan kualitas layanan, serta percepatan menuju kedaulatan energi nasional di tengah dinamika transisi energi global.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmennya dalam membangun kompetensi SDM hilir migas secara terintegrasi melalui kolaborasi antara regulator, badan usaha, dan institusi pendidikan. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan bahwa SDM memegang peran sentral sebagai penggerak utama sektor energi nasional.

“SDM bukan sekadar aset tetap, melainkan penggerak utama yang mampu memimpin Indonesia mencapai kedaulatan energi,” ujar Wahyudi dalam keterangan pers di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya kesiapan generasi muda untuk terlibat aktif di sektor hilir migas melalui penguatan kapasitas akademik dan keterampilan praktis. “Sangat penting menjadi generasi muda yang secara akademik cukup dan layak untuk mengembangkan diri dan berkontribusi di lingkungan kerja, termasuk di hilir migas,” lanjutnya.

Menurut Wahyudi, pengembangan SDM perlu ditopang kurikulum berbasis kebutuhan riil di lapangan, dengan pendekatan studi kasus dan pemanfaatan teknologi informasi. Ia juga mendorong badan usaha hilir migas berperan aktif melalui program magang, beasiswa, serta penyerapan lulusan secara lebih luas dan terstruktur.

Sejalan dengan itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Rachmat Hutama menyoroti bahwa sektor migas saat ini menghadapi tantangan besar, mulai dari transisi energi ramah lingkungan, pemeliharaan fasilitas lama, hingga disrupsi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT).

Karena itu, ia menilai kompetensi SDM hilir harus diperluas, tidak hanya pada aspek teknis operasional, tetapi juga kemampuan adaptasi regulasi, literasi digital, dan kepemimpinan.

“Transformasi SDM bukan sekadar mengikuti tren, melainkan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berdaulat secara energi di tengah perubahan zaman,” kata Rachmat.

Dari sisi pendidikan vokasi, Direktur PEM Akamigas Erdilla Indriani menegaskan komitmen lembaganya dalam menyiapkan lulusan siap industri melalui kurikulum berbasis capstone project dan sertifikasi kompetensi. Pihaknya juga membuka ruang besar bagi dosen praktisi dari industri untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

“Kami membutuhkan dosen praktisi untuk berbagi pengetahuan, baik secara daring maupun luring. Kami ingin mahasiswa belajar dari mereka yang berkecimpung langsung di industri migas,” ujarnya.

Penguatan SDM hilir ini menjadi bagian penting strategi nasional, agar sektor energi tidak hanya kuat dari sisi infrastruktur, tetapi juga unggul dalam kapasitas manusia pengelolanya.

Jakarta — Ketahanan energi di Papua terus digenjot sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Salah satu fokus utama yang kini diperkuat adalah pengembangan sumber daya manusia di sektor hilir energi.

Langkah ini dipandang strategis mengingat Papua memiliki potensi energi yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan distribusi energi secara berkelanjutan. Penguatan SDM hilir energi menjadi fondasi penting agar ketahanan energi Papua tidak hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga pada kapasitas manusia yang mengelolanya.

Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar daerah masih menjadi tantangan, terutama bagi wilayah terpencil. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, penguatan SDM Papua dipandang sebagai investasi jangka panjang yang harus diperjuangkan secara kolektif. Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, menekankan pentingnya menempatkan manusia Papua sebagai pusat pembangunan.

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” ujar Arnoldus Sedik.

Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan sektor hilir energi yang menuntut penguasaan keterampilan teknis dan manajerial secara berkelanjutan.

Pengembangan SDM hilir energi diarahkan melalui pendekatan terintegrasi antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguasaan teknologi. SDM yang terlatih diharapkan mampu mengelola proses pengolahan, distribusi, serta pemeliharaan infrastruktur energi, sehingga potensi energi Papua dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Selain kompetensi teknis, penguatan SDM juga menekankan pembentukan karakter dan mentalitas generasi muda. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Dr. Ir. Elroy Koyari, menyoroti pentingnya tanggung jawab moral generasi muda Papua di tengah tantangan zaman.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM Papua harus dibarengi dengan etos kerja, disiplin, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.” ungkap Elroy.

Nilai-nilai tersebut dinilai krusial agar SDM Papua mampu bersaing sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Ketahanan energi Papua juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur hilir dan transisi menuju energi baru terbarukan. Penguatan SDM lokal menjadi kunci agar infrastruktur dan teknologi energi dapat dioperasikan secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan menempatkan pengembangan manusia sebagai prioritas, Papua diarahkan tidak hanya sebagai wilayah penghasil energi, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan energi yang berdaya saing dan inklusif. ****

Oleh : Ravisya Darasya )*

Indonesia kembali menorehkan sejarah penting dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Untuk pertama kalinya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan izin kepada Indonesia untuk memiliki lahan dan properti di Kota Suci Makkah. Langkah bersejarah ini menjadi tonggak kuat kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, kenyamanan, dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah asal Tanah Air melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung kabar monumental tersebut saat menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka peringatan Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang memperoleh kehormatan memiliki lahan di Makkah setelah Pemerintah Arab Saudi melakukan penyesuaian regulasi khusus. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini merupakan bentuk penghormatan dan kepercayaan luar biasa dari Arab Saudi kepada Indonesia, sekaligus menandai babak baru hubungan strategis kedua negara.

Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan hunian khusus bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan pembangunan proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga tahun. Pada tahap awal, akan dibangun sekitar seribu kamar dengan standar hunian yang layak dan nyaman, kemudian dikembangkan secara bertahap hingga mampu menampung puluhan ribu jemaah. Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan terbaik serta hunian yang manusiawi, sekaligus menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Presiden juga menjelaskan bahwa langkah Indonesia ini telah memicu ketertarikan negara-negara lain untuk mengikuti jejak serupa. Namun demikian, Indonesia akan menjadi pelopor dengan Kampung Haji pertama yang berdiri di Makkah. Inisiatif ini bukan hanya simbol prestasi diplomatik, tetapi juga wujud nyata keberpihakan negara terhadap kebutuhan umat Islam Indonesia yang setiap tahun mengirimkan jemaah haji terbesar di dunia.

Acara Mujahadah Kubro sendiri berlangsung pada 7–8 Februari 2026 dan menjadi puncak rangkaian peringatan Harlah Satu Abad NU yang diselenggarakan PWNU Jawa Timur. Kegiatan akbar tersebut dihadiri sekitar 105 ribu orang, terdiri dari puluhan ribu pengurus NU se-Jawa Timur dan warga Muslimat NU. Ribuan kendaraan dari berbagai daerah memadati Kota Malang, sementara jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, kiai, serta pengurus besar NU turut hadir. Momentum keagamaan dan kebangsaan ini memperkuat pesan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan hasil sinergi nilai keislaman, kebangsaan, dan diplomasi negara.

Dari sisi teknis dan investasi, Pemerintah Indonesia telah melangkah lebih jauh. Danantara melaporkan bahwa pemerintah telah mengakuisisi satu hotel di kawasan Tahrir, Makkah, dengan total 1.461 kamar yang tersebar di tiga tower. Hotel tersebut memiliki kapasitas sekitar 4.383 jemaah dan menjadi bagian awal dari kawasan Kampung Haji Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membeli lahan seluas sekitar 4,4 hingga lima hektare di depan hotel tersebut untuk pengembangan lanjutan.

Di atas lahan tersebut akan dibangun sekitar 13 tower tambahan serta satu pusat perbelanjaan yang diperuntukkan khusus bagi jemaah haji dan umrah Indonesia. Jika seluruh pembangunan rampung, total kapasitas kamar diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 kamar dengan daya tampung di atas 23.000 jemaah. Kawasan ini berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram dan akan semakin mudah diakses dengan pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang ditargetkan selesai pada 2026, sehingga memangkas jarak tempuh jemaah secara signifikan.

Sementara itu, pembangunan fisik Kampung Haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada kuartal IV tahun 2026. Proyek ini dikelola secara profesional untuk memastikan keberlanjutan manfaat jangka panjang bagi jemaah Indonesia. Kehadiran Kampung Haji Indonesia diharapkan mampu menjawab sebagian kebutuhan akomodasi sekitar 200.000 jemaah haji Indonesia setiap tahunnya, sekaligus meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan kualitas pelayanan ibadah.

Kesempatan kepemilikan properti di Makkah dan Madinah merupakan keistimewaan yang belum pernah diberikan Arab Saudi kepada negara lain. Hal ini tidak terlepas dari hubungan erat antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Pemerintah Saudi juga telah menerbitkan keputusan resmi yang memungkinkan kepemilikan asing atas properti di kota suci, khusus bagi Indonesia. Bahkan, ke depan Indonesia diproyeksikan memiliki kawasan yang jauh lebih luas dengan dukungan infrastruktur penghubung langsung ke Masjidil Haram.

Sementara itu, laporan dari BPI Danantara menginformasikan bahwa Indonesia telah memenangkan proses bidding (lelang/penawaran) dan resmi memiliki hotel sendiri di Makkah. Langkah ini dinilai sebagai capaian luar biasa, mengingat untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi mengubah aturan demi memberikan kesempatan kepada sebuah negara untuk memiliki aset strategis di Tanah Suci.

Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, pencapaian ini menjadi simbol kuat kehadiran negara di Makkah. Kampung Haji Indonesia bukan sekadar proyek fisik, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam melindungi dan melayani warganya di Tanah Suci. Dengan langkah bersejarah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor, sekaligus memperkuat martabat bangsa di mata dunia Islam.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Bara Winatha*)

Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah menandai babak baru dalam sejarah pelayanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia di panggung internasional, tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam menghadirkan layanan yang lebih bermartabat, terintegrasi, dan berkelanjutan bagi jutaan warganya yang setiap tahun menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kepemilikan aset properti di Makkah, yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada negara lain, menjadi simbol kepercayaan Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia sekaligus kehormatan besar bagi bangsa.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diberikan kesempatan untuk membeli properti di dua kota suci Islam, yakni Makkah dan Madinah, dalam rangka pembangunan Kampung Haji. Menurutnya, hingga saat ini belum ada negara lain yang memperoleh perlakuan serupa, sehingga posisi Indonesia dalam konteks ini sangat istimewa. Kesempatan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya kedekatan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.

Nasaruddin menambahkan bahwa Kampung Haji Indonesia di Makkah direncanakan dibangun di atas lahan yang cukup luas dan berlokasi strategis, dengan jarak yang relatif dekat dari Masjidil Haram. Bahkan, kawasan tersebut direncanakan akan terhubung langsung dengan Masjidil Haram melalui infrastruktur pendukung seperti terowongan. Dengan skema tersebut, jemaah haji Indonesia diharapkan dapat memperoleh kemudahan akses, kenyamanan, serta kepastian akomodasi selama menjalankan ibadah. Langkah ini merupakan lompatan besar dalam peningkatan kualitas pelayanan haji yang selama ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait jarak pemondokan, kepadatan, dan biaya.

Lebih jauh, pembangunan Kampung Haji menjadi bagian dari transformasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Dengan memiliki kawasan sendiri di Tanah Suci, Indonesia dapat merancang standar layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan jemaahnya, mulai dari akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga bimbingan ibadah. Hal ini sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan yang lebih profesional, terukur, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

Dari perspektif politik dan diplomasi, peneliti Indikator Politik Indonesia,Bawono Kumoro mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia memiliki aset properti di Makkah merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan bilateral Indonesia–Arab Saudi. Capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih aktif dan ofensif dalam diplomasi internasional. Menurutnya, di era kepemimpinan Prabowo, Indonesia menunjukkan kehadiran yang lebih kuat dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral, sehingga meningkatkan posisi tawar dan penghormatan dari negara-negara mitra.

Kampung Haji di Makkah dapat dipandang sebagai kado diplomatik bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Muslim. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa diplomasi tidak hanya berbicara tentang politik dan keamanan, tetapi juga dapat memberikan manfaat langsung bagi kepentingan rakyat. Ia menilai, upaya pemerintah membangun Kampung Haji sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yang selama ini menjadi perhatian publik.

Pengakuan dan keistimewaan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara dengan stabilitas politik dan peran strategis di dunia Islam. Kepemilikan properti di Makkah bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga simbol pengakuan atas posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap tata kelola ibadah haji.

Dalam konteks pelayanan jemaah, Kampung Haji berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik penyelenggaraan haji, seperti keterbatasan akomodasi, jarak yang jauh dari Masjidil Haram, serta fluktuasi biaya sewa hotel. Dengan memiliki aset sendiri, Indonesia dinilai memiliki ruang lebih besar untuk mengendalikan biaya dan memastikan standar layanan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi dan manajemen, ManagingDirector Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan bahwa hadirnya Kampung Haji Indonesia di Makkah berpotensi meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah secara signifikan. Ia menilai, ketika seluruh layanan akomodasi berada dalam satu kompleks yang dikelola oleh Indonesia, maka tanggung jawab pelayanan dapat dijalankan secara lebih terintegrasi dan terkontrol.

Selain aspek layanan, Kampung Haji juga berpotensi mendorong berkembangnya ekosistem ekonomi penunjang kegiatan haji. Industri katering, layanan kesehatan, transportasi, hingga sektor pariwisata religi yang terkait dengan jemaah Indonesia dapat tumbuh lebih optimal. Dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan di Arab Saudi, tetapi juga dapat memberikan efek lanjutan bagi perekonomian Indonesia melalui keterlibatan BUMN, swasta, dan tenaga kerja nasional.

Secara keseluruhan, pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah merepresentasikan arah baru pelayanan jemaah yang lebih terencana dan berdaulat. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan martabat pelayanan haji sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Bagi jutaan jemaah Indonesia, kehadiran Kampung Haji bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga simbol kehadiran negara yang lebih dekat, peduli, dan bertanggung jawab dalam melayani kebutuhan spiritual warganya.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.