*) Oleh : Gavin Asadit

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda pemerataan pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang pada 2026 menjadi salah satu prioritas utama pembangunan sumber daya manusia nasional. Pemerintah memandang pendidikan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus dapat diakses seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai langkah strategis negara untuk membuka akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat paling rentan di berbagai daerah. Program ini dinilai menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

Pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk membangun 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 mendatang. Pemerintah menilai pembangunan pendidikan harus bergerak lebih cepat agar kesenjangan sosial akibat ketimpangan akses pendidikan dapat ditekan secara bertahap. Melalui konsep sekolah berbasis asrama, pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan mendukung perkembangan akademik maupun pembentukan karakter secara optimal. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas generasi muda Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Program Sekolah Rakyat difokuskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil satu dan dua dalam Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN). Hingga awal 2026, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti pendidikan melalui program tersebut dan jumlahnya ditargetkan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah menilai pendidikan merupakan instrumen paling penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik diyakini akan semakin terbuka. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui sektor pendidikan. Pemerintah menilai pendekatan konvensional tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial yang telah berlangsung lama. Karena itu, dibutuhkan langkah yang lebih progresif agar negara benar-benar hadir membantu masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Menurut pemerintah, pembangunan sekolah berbasis asrama memungkinkan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih stabil sekaligus membantu mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, siswa dapat lebih fokus menempuh pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya dan keterbatasan fasilitas.

Selain menyediakan pendidikan gratis, pemerintah juga menyiapkan dukungan fasilitas penunjang yang lebih lengkap dibandingkan sekolah umum di banyak daerah tertinggal. Siswa mendapatkan asrama, makan bergizi, perlengkapan sekolah, hingga pembinaan karakter dan kedisiplinan. Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan pendidikan masyarakat miskin sering kali tidak hanya berkaitan dengan biaya sekolah, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan, gizi, dan kondisi sosial keluarga. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dapat belajar dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh. Dengan fasilitas yang lebih memadai, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan suasana pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menilai kehadiran Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen negara dalam memastikan pendidikan menjadi hak seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah memandang kesetaraan pendidikan menjadi syarat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya saing. Karena itu, pembangunan sekolah bagi kelompok masyarakat miskin tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial, tetapi juga bagian dari investasi besar negara dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih kuat. Pemerintah optimistis bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan produktivitas nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Program Sekolah Rakyat juga berjalan beriringan dengan berbagai program prioritas pemerintah lainnya seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah menilai pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnya benar-benar berdampak jangka panjang. Jika MBG membantu pemenuhan kebutuhan gizi siswa dan CKG memastikan kondisi kesehatan mereka tetap terpantau, maka Sekolah Rakyat menjadi ruang utama untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Integrasi antarprogram tersebut dinilai penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045 yang lebih maju, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, pemerintah menyadari kualitas pendidikan akan menentukan kekuatan Indonesia di masa depan. Karena itu, agenda pemerataan pendidikan ditempatkan sebagai prioritas penting dalam strategi pembangunan nasional. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memperoleh pendidikan layak, dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan dapat diperkecil sekaligus membuka jalan menuju kesetaraan sosial yang lebih kuat di Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat realisasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat saat ini terus dilakukan di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai rata-rata 59 persen dan ditargetkan selesai menjelang tahun ajaran baru pada Juli 2026.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas fasilitas pendidikan yang akan digunakan generasi mendatang.

“Paling penting, kualitas bukan sesuatu yang boleh dikorbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, apa pun yang terjadi, bangunan Sekolah Rakyat ini harus bertahan lama,” kata Dody.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses masyarakat luas sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai pendidikan harus menjadi sarana untuk mengembangkan potensi terbaik setiap anak sekaligus membentuk karakter yang kuat.

“Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkembangkan potensi terbaik manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti pendidikan adalah memuliakan,” tegas Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dan daerah bersinergi menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, melainkan juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menciptakan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan selalu disebut sebagai jalan paling realistis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun masalah terbesar Indonesia selama ini bukan sekadar kurangnya sekolah, melainkan ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Di beberapa daerah, anak putus sekolah masih menjadi kenyataan yang terus berulang. Sebagian harus bekerja membantu orang tua, sebagian lain tertinggal karena keterbatasan biaya, lingkungan, hingga rendahnya dukungan sosial. Dalam konteks itu, program Sekolah Rakyat hadir membawa misi yang jauh lebih besar dibanding sekadar membangun gedung sekolah baru.

Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini tidak hanya menyasar aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, pengasuhan, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin ekstrem. Karena itu, Sekolah Rakyat sebenarnya bukan proyek pendidikan biasa, melainkan proyek sosial nasional yang taruhannya sangat besar: apakah negara benar-benar mampu menghadirkan pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat diprioritaskan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Dalam peninjauan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Surabaya, ia memastikan sekolah tersebut dirancang mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya menjadi salah satu contoh keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Sekolah tersebut dibangun di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, dengan konsep kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi asrama, perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, ruang ibadah, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah menargetkan pembangunan selesai pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru.

Pendekatan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya. Program ini tidak membuka pendaftaran bebas. Pemerintah justru melakukan penjangkauan langsung berbasis data sosial untuk memastikan sasaran program benar-benar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Strategi ini penting karena selama ini banyak anak miskin justru tidak mampu mengakses layanan pendidikan akibat lemahnya informasi, keterbatasan biaya transportasi, atau tekanan ekonomi keluarga.

Di sini letak keberanian sekaligus tantangan terbesar program tersebut. Negara tidak lagi menunggu masyarakat datang ke sekolah, tetapi negara aktif mencari anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan. Pendekatan seperti ini membutuhkan ketelitian data, koordinasi lintas lembaga, serta kesiapan sumber daya manusia yang tidak sedikit.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono juga mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Presiden menginginkan pemutusan transmisi kemiskinan dimulai sejak usia sekolah dasar melalui jalur pendidikan.

Menurut Agus Jabo, masih terdapat jutaan anak yang tidak bersekolah di Indonesia. Kondisi ekonomi keluarga sering memaksa anak ikut bekerja sehingga pendidikan menjadi terabaikan. Karena itu, pemerintah mendorong setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas besar agar mampu menjangkau lebih banyak anak dari kelompok rentan.

Namun ada satu hal yang perlu disadari yakni membangun gedung sekolah jauh lebih mudah dibanding membangun kualitas pendidikan. Banyak program pendidikan di Indonesia gagal bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena lemahnya konsistensi pengelolaan, kualitas tenaga pengajar, dan keberlanjutan sistem pendampingan siswa. Jika Sekolah Rakyat hanya berhenti pada pembangunan fisik, maka program ini akan kehilangan makna strategisnya.

Tantangan berikutnya adalah kualitas guru dan pola pengasuhan. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem umumnya menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar keterbatasan akademik. Sebagian mengalami tekanan psikologis, lingkungan keluarga yang tidak stabil, hingga rendahnya kepercayaan diri. Artinya, guru di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya mampu mengajar, tetapi juga harus mampu menjadi pendamping sosial dan pembimbing karakter.

Gus Ipul mengatakan bahwa terdapat siswa tingkat SMA yang belum mampu membaca sehingga membutuhkan pendampingan intensif dari guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia jauh lebih serius daripada yang sering terlihat di permukaan.

Karena itu, keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem pendidikannya. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masa depan, fasilitas harus benar-benar mendukung proses belajar, dan sistem pengasuhan harus mampu membentuk disiplin serta mentalitas mandiri. Jika tidak, sekolah hanya akan menjadi tempat penampungan sosial tanpa transformasi nyata.

Selain itu, pemerintah daerah juga memegang peran krusial. Program sebesar ini tidak mungkin berjalan hanya mengandalkan pemerintah pusat. Daerah harus serius menyiapkan lahan, infrastruktur pendukung, hingga pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena program ini menyangkut masa depan generasi kurang mampu di Indonesia.

Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen mobilitas sosial bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendidikan berkualitas mampu membuka akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan literasi, membangun kepercayaan diri, sekaligus memperluas kesempatan hidup anak-anak kurang mampu.

Agus Jabo mengatakan banyak potensi anak mulai terlihat setelah mengikuti Sekolah Rakyat, mulai dari kemampuan bahasa hingga keterampilan lain yang sebelumnya tidak pernah terfasilitasi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali bukan soal rendahnya kemampuan, melainkan minimnya kesempatan.

Misi besar Sekolah Rakyat bukan sekadar mencetak lulusan, tetapi menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Negara sedang diuji, apakah benar mampu memberikan kualitas pendidikan terbaik bukan hanya bagi mereka yang mampu, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari keluarga paling miskin.

Karena ukuran keberhasilan bangsa bukan dinilai dari seberapa megah sekolah elite dibangun, melainkan dari seberapa serius negara memastikan anak miskin memiliki peluang hidup yang setara.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Sebanyak 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II ditargetkan selesai dibangun pada 20 Juni 2026 demi menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027. Pemerintah mengintegrasikan langkah pengerjaan di lapangan guna menjamin percepatan fasilitas pendidikan ini selesai tepat waktu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat langsung memutus rantai ketimpangan akses pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan di berbagai wilayah

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,

“Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” ujar Kuswara.

Kuswara menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu. Ia menyebut Menteri PU juga turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026,” katanya.

Sementara itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang selama ini telah berjalan, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan di sejumlah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan rapat koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, program tersebut bukan hanya pembangunan infrastruktur pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

“Program Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi kuat dan eksekusi disiplin, target 20 Juni 2026 sangat mungkin tercapai,” tegasnya.

Untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai jadwal, Kementerian PU juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi di lingkungan kementerian. Selain itu, sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dengan sistem kerja tiga shift guna mempercepat penyelesaian proyek di seluruh daerah.

Jakarta – Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan transparansi, optimalisasi devisa hasil ekspor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global komoditas strategis.

CEO Danantara, Rosan P. Roeslani mengungkapkan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia diarahkan untuk memperkuat transparansi transaksi dan penyempurnaan tata kelola ekspor nasional.

“Dan kebijakan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama, serta pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha. Intinya, melalui badan yang dibentuk ini, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, kami ingin mencapai satu hal, yakni transparansi transaksi,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola ekspor, terutama untuk mengurangi potensi distorsi data yang selama ini dinilai masih terjadi.

Menurut dia, perbaikan tata kelola diperlukan untuk mengurangi praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai dapat memengaruhi penerimaan negara.

“Keberadaan kami nantinya justru ingin lebih menyempurnakan tata kelola, terutama untuk mengurangi distorsi data ekspor yang mungkin selama ini terjadi. Tentunya dengan adanya praktik _under-invoicing_ maupun _transfer pricing,_ hal tersebut berdampak terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak, royalti, devisa, maupun aspek lainnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan pihaknya mendukung komitmen Presiden Prabowo membenahi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dengan membentuk badan pengelola ekspor.

“Langkah penataan ekspor komoditas ini penting untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat. Selama ini ada persoalan _under-invoicing_ dan _transfer pricing_ yang menyebabkan pendapatan negara dari ekspor SDA berada di bawah nilai sebenarnya,” ujarnya.

Menurut Eddy, selama ini negara menghadapi persoalan serius dalam tata niaga ekspor SDA, khususnya praktik _under-invoicing_ dan _transfer pricing_ yang dilakukan oknum pelaku usaha.

Praktik tersebut menyebabkan nilai ekspor yang tercatat tidak mencerminkan nilai sesungguhnya sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara dan devisa hasil ekspor.

“Kami berharap mekanisme baru yang disiapkan pemerintah dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas, sekaligus memaksimalkan penerimaan devisa negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai badan usaha yang akan mengelola ekspor komoditas strategis secara lebih terintegrasi dan terpusat. Langkah tersebut dinilai menjadi upaya strategis untuk menutup kebocoran devisa negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap praktik ekspor yang selama ini dinilai belum optimal.

Kebijakan ini muncul di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan komoditas unggulan nasional seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan fero alloy. Pemerintah menilai pengelolaan ekspor yang lebih terkontrol akan memperkuat penerimaan negara dari sektor pajak, bea keluar, serta devisa hasil ekspor.

Dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan regulasi baru untuk memperkuat tata kelola ekspor SDA nasional.

“Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam,” kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan berbagai praktik yang merugikan negara, termasuk under invoicing dan kebocoran devisa dari perdagangan komoditas strategis. Pemerintah menilai selama ini masih terdapat celah pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah besar.

Melalui skema baru ini, penjualan komoditas SDA strategis akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global sekaligus memastikan seluruh transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan penguatan tata kelola ekspor akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, kontrol terhadap devisa hasil ekspor akan memperkuat cadangan devisa negara dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan menjadi transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar dan menghilangkan praktik ilegal,” ujar Airlangga.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia sendiri dibentuk oleh Danantara Indonesia sebagai bagian dari penguatan pengelolaan aset dan perdagangan strategis nasional. Entitas tersebut memperoleh pengesahan resmi Kementerian Hukum melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026 dan diproyeksikan menjadi instrumen utama pemerintah dalam pengawasan perdagangan komoditas ekspor nasional.

Penguatan peran negara dalam pengelolaan ekspor SDA juga dinilai sebagai implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri strategis agar lebih berdaulat, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan langkah strategis untuk memastikan kekayaan sumber daya alam nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, persoalan under invoicing, transfer pricing, hingga kebocoran devisa hasil ekspor menjadi tantangan serius yang menggerus potensi penerimaan negara. Dalam konteks itulah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan membentuk BUMN khusus ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan transformasi paradigma pengelolaan sumber daya alam Indonesia menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bernilai tambah tinggi.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas nasional. Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin membiarkan potensi kebocoran ekonomi terus terjadi dalam rantai perdagangan komoditas strategis Indonesia.

Selama ini, berbagai data pemerintah maupun lembaga internasional menunjukkan masih tingginya praktik manipulasi harga ekspor pada sejumlah komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloys. Akibatnya, negara kehilangan potensi pajak, royalti, serta devisa dalam jumlah besar. Bahkan, validitas data perdagangan nasional ikut terganggu sehingga menyulitkan pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Pembentukan DSI menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Pemerintah kini memiliki instrumen yang dapat memantau volume ekspor, harga transaksi, hingga mekanisme pengiriman komoditas secara lebih komprehensif. Dalam tahap awal, mulai Juni hingga Desember 2026, seluruh eksportir diwajibkan melaporkan rincian transaksi kepada DSI agar pemerintah dapat memastikan harga ekspor sesuai dengan indeks pasar global dan prinsip kewajaran.

Langkah ini penting karena selama ini disparitas harga ekspor kerap terjadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengungkapkan adanya perbedaan harga signifikan antara harga jual komoditas Indonesia ke Singapura dibandingkan harga di pasar Amerika Serikat. Situasi semacam itu menunjukkan adanya ruang besar bagi praktik manipulasi harga yang merugikan negara.

Karena itu, kehadiran DSI harus dipahami bukan sebagai hambatan perdagangan, melainkan upaya modernisasi tata kelola ekspor nasional. Pemerintah justru ingin menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, terbuka, dan terpercaya bagi seluruh pelaku usaha. Transparansi pada akhirnya akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar internasional.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa DSI akan memperkuat sistem pelaporan perdagangan serta memastikan seluruh transaksi dilakukan secara akuntabel dan sesuai harga pasar. Selain itu, DSI juga akan mendukung pengelolaan devisa negara secara optimal melalui konsolidasi data dan tata kelola yang lebih efisien.

Kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pengawasan ekspor. DSI berpotensi menjadi instrumen penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Ketika transaksi ekspor dapat dimonitor secara menyeluruh, maka devisa hasil ekspor akan lebih mudah dikendalikan dan dipastikan kembali ke dalam negeri. Hal ini sangat penting di tengah tekanan global terhadap nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Apalagi saat ini ekonomi dunia sedang menghadapi ketidakpastian akibat fluktuasi harga energi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Dalam situasi seperti itu, negara-negara penghasil komoditas dituntut memiliki sistem perdagangan yang efisien sekaligus mampu menjaga kepentingan nasional.

Lebih jauh, pembentukan DSI juga dapat mempercepat agenda hilirisasi nasional. Dengan tata kelola ekspor yang lebih tertata, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam. Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloys tidak lagi hanya dipandang sebagai barang ekspor mentah, tetapi sebagai basis pembangunan industri bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, dukungan dunia usaha terhadap kebijakan ini juga menunjukkan optimisme bahwa reformasi tata kelola akan berdampak positif bagi iklim bisnis. Direktur Utama PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, Julius Aslan, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dan meyakini kebijakan tersebut akan memperbaiki dunia usaha secara keseluruhan.

Dukungan sektor swasta menjadi penting karena reformasi tata kelola hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pelaku usaha berjalan dalam arah yang sama. Pemerintah telah memberikan masa transisi dan evaluasi bertahap agar implementasi kebijakan tidak mengganggu aktivitas ekspor nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mengedepankan stabilitas ekonomi dan kepastian usaha.

Mulai Januari 2027, pemerintah akan menerapkan platform digital terpadu yang disiapkan Danantara untuk mengelola transaksi ekspor komoditas strategis. Digitalisasi ini menjadi langkah maju dalam membangun sistem perdagangan nasional yang modern, efisien, dan terintegrasi. Dengan teknologi digital, pengawasan transaksi dapat dilakukan secara real time sehingga meminimalkan celah manipulasi data maupun praktik perdagangan ilegal.

Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia harus dipandang sebagai bagian dari transformasi besar ekonomi Indonesia menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih berdaulat. Transparansi bukan sekadar slogan administratif, melainkan fondasi untuk menciptakan nilai tambah nasional yang lebih besar.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Abdul Razak)*

Langkah pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengubah status PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN (Persero) menandai babak baru reformasi tata niaga ekspor nasional. Kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan kelembagaan, melainkan bagian dari agenda besar negara untuk memperkuat pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam strategis agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

PT DSI dibentuk sebagai instrumen ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas utama Indonesia seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferro alloy. Penandatanganan perubahan status menjadi BUMN dilakukan langsung oleh CEO Danantara Rosan P. Roeslani bersama CIO Danantara Pandu Sjahrir dan COO Danantara Dony Oskaria. Momentum tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem tata niaga ekspor yang lebih tertata di tengah tantangan global dan kebutuhan peningkatan penerimaan negara.

Selama bertahun-tahun, sektor ekspor sumber daya alam kerap menghadapi persoalan klasik berupa praktik under-invoicing dan transfer pricing. Kedua praktik tersebut menyebabkan potensi penerimaan negara tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian harga maupun volume ekspor yang dilaporkan. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut praktik under-invoicing selama lebih dari tiga dekade telah menimbulkan potensi kehilangan negara hingga sekitar 908 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp15.400 triliun.

Dalam konteks itulah kehadiran DSI menjadi sangat strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui mekanisme sentralisasi penjualan ekspor, negara memiliki instrumen pengawasan yang lebih kuat terhadap kewajaran harga dan volume komoditas yang diekspor.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk merugikan pelaku usaha. Menurutnya, eksportir tetap dapat menjual komoditas dengan harga yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kini melalui mekanisme pemantauan negara untuk memastikan kewajaran transaksi. Dony menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan harga ekspor benar-benar sesuai dengan nilai yang semestinya sehingga penerimaan negara dapat terjaga.

Dony menambahkan bahwa pengawasan terhadap kewajaran harga sangat penting karena berkaitan langsung dengan pajak dan pendapatan negara yang nantinya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan nasional. Ia juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan pemantauan hingga Desember 2026 sebelum mekanisme sentralisasi diterapkan sepenuhnya. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan karena pemerintah melihat adanya kekhawatiran terhadap praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam.

Selain Dony Oskaria, CEO Danantara Indonesia sekaligus Pembina Danantara Indonesia Trust, Rosan Roeslani turut menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan dalam setiap langkah transformasi yang dilakukan Danantara. Menurut Rosan, pengelolaan sumber daya negara harus memberikan dampak ekonomi sekaligus sosial secara berkelanjutan.

Rosan menyampaikan bahwa Danantara menargetkan pengalokasian minimal satu persen dari total dividen BUMN setiap tahun untuk mendukung berbagai program sosial nasional. Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen jangka panjang Danantara dalam memperbesar dampak pembangunan kepada masyarakat.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa agenda reformasi Danantara tidak hanya berorientasi pada penguatan tata niaga ekspor, tetapi juga pembangunan sosial masyarakat. Melalui Danantara Indonesia Trust, dana filantropi akan diarahkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, hingga program air bersih dan sanitasi.

Rosan juga menekankan pentingnya membangun lembaga filantropi yang memiliki kredibilitas tinggi dan tata kelola yang kuat. Untuk memperkuat fondasi kelembagaan, Danantara menggandeng Gates Foundation dalam pengembangan sistem governance filantropi nasional agar lembaga tersebut dapat berjalan secara profesional dan transparan.

Sementara itu, Ketua Danantara Indonesia Trust, Nuraini Razak mengatakan pihaknya tengah membangun sistem tata kelola, struktur organisasi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi guna memastikan efektivitas program berjalan optimal. Menurut Nuraini, mandat jangka panjang Danantara Trust hanya dapat dijalankan secara kredibel apabila dibangun dengan tata kelola yang baik sejak awal.

Transformasi Danantara juga mulai terlihat dalam pengembangan infrastruktur hijau nasional. PT Ananta Energi Asia resmi masuk sebagai mitra lokal dalam konsorsium proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bersama Zhejiang Weiming Environment Protection untuk proyek di Denpasar Raya dan Bogor Raya.

Direktur Utama PT Solusi Environment Asia Tbk, Denny Rizal menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan lokal dalam proyek tersebut merupakan bagian dari ketentuan Danantara guna mendorong transfer teknologi dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Menurut Denny, langkah itu menjadi pencapaian penting dalam membangun platform investasi infrastruktur hijau di Indonesia. Ia juga menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik akan membuka peluang arus kas jangka panjang sekaligus memperkuat pengembangan energi berkelanjutan nasional.

Keseluruhan langkah tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan DSI bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional yang menempatkan negara sebagai pengawas sekaligus penggerak utama dalam memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara optimal, transparan, dan berkeadilan.

Reformasi tata niaga ekspor melalui DSI pada akhirnya menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem yang selama ini dinilai rentan terhadap kebocoran. Jika dijalankan secara konsisten dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola profesional, kebijakan ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, meningkatkan kepercayaan investor, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan

JAKARTA — Sistem interkoneksi kelistrikan Sumatra kembali beroperasi normal setelah sempat mengalami gangguan. PT PLN (Persero) menyatakan terus melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus mempercepat penguatan sistem kelistrikan di Sumatra, terutama pada aspek jaringan transmisi dan keandalan antar subsistem.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan sistem kelistrikan Sumatra semakin andal, kuat, dan mampu merespons potensi gangguan dengan lebih cepat. Menurut dia, PLN juga menjalankan pengembangan berkelanjutan sesuai arah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025–2034.

Greg menjelaskan, strategi PLN berfokus pada pengembangan tulang punggung atau backbone sistem kelistrikan Sumatra melalui penguatan jaringan transmisi 150 kilovolt, 275 kilovolt, hingga 500 kilovolt. Pengembangan ini diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat pembangkit besar di berbagai provinsi ke dalam satu sistem interkoneksi Sumatra yang lebih solid dan fleksibel.

“Dengan sistem interkoneksi yang semakin terhubung, maka kemampuan transfer daya antarwilayah akan meningkat dan masing-masing subsistem di tiap provinsi dapat saling menopang ketika terjadi gangguan,” kata Greg.

Ia menegaskan, infrastruktur transmisi strategis tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem kelistrikan Sumatra. “PLN memastikan infrastruktur strategis ini tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan backbone kelistrikan Sumatra guna mendukung peningkatan keandalan sistem interkoneksi Sumatra secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain memperkuat sistem regional, jaringan transmisi juga dikembangkan untuk mendukung sistem kelistrikan lokal. Langkah tersebut mencakup program dedieselisasi, integrasi pembangkit baru skala kecil dan menengah, pengurangan bottleneck penyaluran, perbaikan kualitas tegangan, serta peningkatan fleksibilitas operasi di wilayah tersebar. PLN juga akan menerapkan jaringan tenaga listrik cerdas atau smart grid secara bertahap sesuai roadmap RUPTL 2025–2034.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai gangguan listrik di Sumatra menjadi pengingat pentingnya percepatan pembangunan transmisi. Menurut dia, sistem interkoneksi Sumatra yang membentang lintasprovinsi membutuhkan jaringan transmisi yang andal agar gangguan tidak meluas.

“Blackout di Sumatra harus menjadi momentum bersama untuk mempercepat penguatan jaringan transmisi. Tanpa percepatan pembangunan transmisi, risiko gangguan sistem akan terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi di Sumatra,” ujar Agus.

Dengan kembali normalnya sistem interkoneksi, PLN memastikan proses evaluasi dan penguatan infrastruktur tetap berlanjut untuk menjaga keandalan pasokan listrik masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatra. (*)

Jakarta — Pemerintah memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Sumatra telah pulih total setelah sebelumnya terjadi gangguan yang menyebabkan pemadaman meluas di sejumlah daerah. Pemulihan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unit operasional ketenagalistrikan guna memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan listrik secara normal dan stabil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Sumatra telah kembali pulih total setelah insiden pemadaman total _(blackout)_ yang terjadi pada Jumat (22/5/2026). Gangguan pada sistem interkoneksi Sumatra tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Sejak awal gangguan terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh sumber daya teknis untuk mempercepat proses pemulihan dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah menurunkan tim khusus ke lokasi untuk mendampingi proses pemulihan teknis yang berjalan.

“Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam, dan itu kita lakukan. Kami dari Kementerian SDM menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek. Alhamdulillah dalam jangka waktu ini sesuai dengan apa yang kita koordinasikan dengan PLN, bisa fully 100%,” katanya.

Pemerintah memastikan fasilitas vital seperti rumah sakit, pusat transportasi, jaringan komunikasi, fasilitas air bersih, dan pusat pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama selama proses penanganan berlangsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno menyampaikan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses pemulihan guna memastikan pasokan tenaga listrik kembali andal dan aman bagi masyarakat.

“Pada tahap awal pasca padam meluas kami telah menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan ke lapangan dan akan diperkuat tim berikutnya untuk melakukan investigasi lebih intensif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Tri.

Sebagai mitigasi, pemerintah telah mengarahkan PLN untuk melakukan audit teknis dan perbaikan pada titik-titik rawan gangguan, termasuk penguatan sistem pembumian atau pemasangan arde tambahan guna melindungi aset transmisi dari cuaca ekstrem.

Adapun, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan yang terjadi.

“Sejak kejadian terjadi, seluruh personel kami langsung bergerak melakukan asesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, serta menyalakan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi,” ujar Darmawan.