Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Akselerasi pembangunan ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat belajar dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung prestasi.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) saat ini mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 yang dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Menurutnya, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menteri PU.

Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp1,165 triliun termasuk PPN dan dilaksanakan oleh Waskita–CAG KSO. Kawasan pendidikan ini dirancang terpadu—bukan hanya ruang belajar, tetapi juga hunian dan fasilitas pendukung yang lengkap.

Sarana yang dibangun mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra-putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan gedung ibadah, lapangan olahraga dan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga sistem pengolahan air limbah (IPAL).

Kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 28 November 2025 dan ditargetkan rampung akhir Juni 2026, sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026–2027.

Dukungan lintas kementerian juga terlihat dari kunjungan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) rintisan 78 Sragen, Jawa Tengah, Rabu (11/2/2026), sekaligus mengecek progres pembangunan permanen. Di hadapan siswa, Agus Jabo menegaskan keberpihakan program ini.

“Pak Presiden membuat Sekolah Rakyat memang untuk kalian, supaya kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian. Semangat ya. Jangan rendah diri,” ujarnya memberi motivasi.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berlangsung di 104 lokasi pada 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar.

Melalui percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen, pemerintah memperkuat pondasi pembangunan SDM yang berkelanjutan agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, punya kesempatan yang sama untuk maju.

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai strategi konkret memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini menjadi bagian dari agenda besar penguatan sumber daya manusia nasional yang diposisikan sebagai kunci utama keluar dari jebakan kemiskinan struktural.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat didesain sebagai model pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Percepatan pembangunan kini memasuki fase krusial dengan cakupan nasional yang semakin luas.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Ia menyebut, kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Dipastikan fasilitas Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan,” ujar Dody.

Ditambahkannya, percepatan pembangunan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek yang terukur dan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh mengorbankan standar mutu, mengingat sekolah merupakan ruang tumbuh generasi masa depan.

“Melalui percepatan pembangunan ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemerataan pendidikan sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” katanya.

Dari sisi kebijakan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang tumbuh yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Ia menekankan bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan wahana pembentukan karakter dan kepemimpinan.

“Sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat. Investasi pada infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui satu generasi,” ujarnya.

Dengan pendekatan komprehensif tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil belajar. Kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta dukungan fasilitas penunjang dirancang agar memenuhi standar nasional pendidikan.

“Melalui penguatan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta peningkatan mutu pembelajaran, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyinergikan program Sekolah Rakyat dengan agenda prioritas Presiden Prabowo dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.

“Implementasi Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan progresif dan memberi dampak nyata. Saat ini di Jatim telah beroperasi 26 Sekolah Rakyat dan menjadi jumlah terbanyak nasional,” jelasnya.

“Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.

Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi serta 102 kabupaten dan kota. Program ini ditargetkan mampu menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.

Dengan percepatan yang terukur dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalis transformasi sosial di berbagai daerah. Pemerintah optimistis, melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, kualitas hidup masyarakat Indonesia akan meningkat secara berkelanjutan.

Oleh: Juana Syahril)*

Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui jalur pendidikan. Program ini tidak sekadar membuka akses belajar, tetapi dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh aspek karakter, kedisiplinan, hingga pemberdayaan keluarga. Dengan pendekatan terintegrasi, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya negara memutus rantai kemiskinan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, terutama pada aspek penguatan kedisiplinan siswa. Dukungan di lapangan bersama TNI dinilai memberikan dampak positif terhadap proses pembentukan karakter peserta didik. Sinergi lintas sektor ini memperkuat fondasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan tanggung jawab.

Penguatan kedisiplinan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas hidup siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa disiplin merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk membentuk karakter dan kemandirian. Dalam enam bulan pelaksanaan program, perubahan signifikan mulai terlihat. Anak-anak yang sebelumnya belum terbiasa dengan jadwal terstruktur dan aktivitas belajar yang padat, kini mampu beradaptasi dan mengikuti kegiatan dengan lebih tertib dan nyaman. Transformasi ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membentuk kebiasaan positif yang berdampak jangka panjang.

Kualitas hidup tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola waktu, tanggung jawab, serta membangun cita-cita. Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Dengan sistem pembelajaran yang terjadwal dan pembinaan yang konsisten, siswa dibiasakan hidup teratur, fokus pada tujuan, dan memiliki semangat untuk berkembang. Perubahan perilaku ini menjadi modal sosial yang penting dalam meningkatkan taraf hidup di masa depan.

Program Sekolah Rakyat menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kelompok ini selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan layanan sosial. Presiden menyebut mereka sebagai The Invisible People, yaitu warga yang belum sepenuhnya tersentuh pembangunan. Melalui Sekolah Rakyat, negara berupaya memastikan bahwa anak-anak dari kelompok tersebut memperoleh pendidikan yang layak sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat hampir empat juta anak usia sekolah berada dalam kondisi tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kualitas hidup generasi mendatang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pendidikan dipandang sebagai solusi fundamental untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan mobilitas sosial.

Keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada integrasi program pendidikan dengan pemberdayaan keluarga. Anak memperoleh pendidikan gratis hingga lulus, sementara keluarganya mendapatkan akses pada berbagai program pendukung seperti bantuan sosial, perbaikan rumah, kepesertaan PBI-JK, serta keanggotaan Kopdes Merah-Putih. Pendekatan ini dirancang agar peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan individu siswa, tetapi juga seluruh anggota keluarga.

Dengan skema tersebut, Sekolah Rakyat mendorong keluarga penerima manfaat untuk naik kelas secara sosial dan ekonomi. Pendidikan anak menjadi titik awal perubahan, sementara intervensi sosial memastikan keberlanjutan dampak. Strategi ini mencerminkan paradigma pembangunan yang menyeluruh, di mana pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berjalan secara simultan.

Dalam rangka mempersiapkan masa depan siswa, Sekolah Rakyat juga mengembangkan hilirisasi lulusan melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan artifisial. Pemetaan minat dan bakat dilakukan untuk membantu siswa menentukan jalur pendidikan lanjutan atau pilihan karier yang sesuai. Langkah ini memperkuat kualitas hidup jangka panjang dengan memastikan setiap lulusan memiliki arah pengembangan diri yang jelas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kesiapan untuk berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung kebijakan pemerintah tahun 2026, termasuk program Sekolah Rakyat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen negara.

Keterlibatan Polri hingga tingkat akar rumput melalui jejaring Bhabinkamtibmas memperkuat identifikasi dan pendampingan keluarga sasaran. Dengan sinergi yang solid, pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup membutuhkan kerja bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata upaya meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang inklusif dan terintegrasi. Program ini tidak hanya membuka ruang belajar, tetapi juga membangun karakter, memperkuat kedisiplinan, serta memberdayakan keluarga secara menyeluruh. Dengan dukungan lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi tangguh menuju Indonesia Emas, sekaligus memastikan bahwa tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dari arus pembangunan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh Indra Kusnandar )*

Pembangunan kualitas hidup masyarakat merupakan agenda fundamental dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kesejahteraan yang berkeadilan. Salah satu instrumen paling strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan yang inklusif, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebabnya percepatan Sekolah Rakyat menjadi relevan dan mendesak. Program ini tidak sekadar menjawab kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga dirancang sebagai solusi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat kurang mampu.

Sekolah Rakyat diposisikan sebagai manifestasi kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan layak akibat faktor ekonomi, geografis, maupun sosial. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan fungsi pendidikan, hunian, dan pembinaan karakter, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup peserta didik dan keluarganya secara berkelanjutan.

Komitmen kuat pemerintah pusat terhadap percepatan Sekolah Rakyat tercermin dari pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial siap mendukung percepatan program ini di daerah dan menempatkannya sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan program simbolik, melainkan agenda strategis nasional yang memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas wilayah. Gus Ipul juga menekankan pentingnya kecepatan pemerintah daerah dalam merespons agar percepatan pembangunan dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.

Di sisi lain, Gus Ipul mengingatkan bahwa percepatan harus dibarengi dengan kehati-hatian. Kepastian status lahan menjadi prasyarat utama dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan yang digunakan harus benar-benar bersih dari persoalan hukum, aman dari potensi konflik, serta tidak berada di wilayah rawan bencana. Penekanan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan dan bebas dari risiko yang dapat merugikan negara maupun masyarakat di kemudian hari.

Peran Kementerian Pekerjaan Umum juga menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Sekolah Rakyat secara nyata. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur pendidikan yang memadai dipandang sebagai fondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang memiliki daya saing. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan berkualitas agar fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 menjadi contoh konkret dari sinergi tersebut. Proyek ini dilaksanakan di lima lokasi, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Penyebaran lokasi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda. Jawa Timur dipilih sebagai salah satu wilayah percontohan karena memiliki keragaman tantangan pendidikan yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.

Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang hidup bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Fasilitas yang dibangun meliputi gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga instalasi pengolahan air limbah. Kelengkapan fasilitas ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan pendidikan yang memperhatikan aspek akademik, sosial, spiritual, dan kesehatan lingkungan.

Dukungan terhadap percepatan Sekolah Rakyat juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Ia menilai kebutuhan akan Sekolah Rakyat di NTB sangat mendesak mengingat masih banyak masyarakat yang menantikan akses pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Mori menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi agar proses administrasi dapat segera dipenuhi dan pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat dimulai tanpa hambatan.

Pandangan Mori Hanafi mencerminkan suara masyarakat daerah yang berharap besar pada kehadiran Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas kesenjangan pendidikan. Di wilayah seperti NTB, Sekolah Rakyat bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga simbol harapan baru bagi keluarga kurang mampu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan anak-anak mereka. Kehadiran sekolah ini diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pada akhirnya, percepatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Program ini menggabungkan visi pembangunan manusia, keadilan sosial, dan pemerataan pembangunan dalam satu kebijakan strategis. Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi tonggak penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pendidikan yang inklusif dan bermutu bukan hanya mencerdaskan individu, tetapi juga memperkuat fondasi bangsa menuju masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mAenegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan dan akan diperluas jangkauannya hingga menjangkau 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” kata Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga menekankan perluasan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang luas di daerah. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia dan membentuk ekosistem usaha lokal.

Saat ini, MBG telah mengoperasikan 22.275 unit dapur SPPG, di luar 13.829 unit yang masih dalam proses pengajuan dan penilaian. Dengan jumlah tersebut, program MBG dinilai berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” ujar Presiden.

Menanggapi keraguan publik terkait risiko pelaksanaan MBG dalam skala nasional, Presiden menegaskan bahwa data menunjukkan tingkat keberhasilan program yang sangat tinggi.

“Statistiknya 0,008… Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Prabowo.

Ia menambahkan bahwa MBG telah memproduksi sekitar 3,7 miliar porsi makanan sejak diluncurkan dan terus diawasi secara ketat. Presiden juga menyebut bahwa program ini mendapat perhatian internasional.

“White House mempelajari MBG kita,” ucapnya.

Ke depan, pemerintah memastikan perluasan jangkauan MBG akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan tetap mengedepankan standar keamanan pangan serta keberlanjutan program.

MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. #

Grobogan – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI resmi memulai perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi nasional yang berlangsung di Gedung Serbaguna Dewi Sri, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan ditetapkan sebagai daerah percontohan kick off karena dinilai memiliki kesiapan kelembagaan, dukungan pemerintah daerah yang kuat, serta potensi kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan rantai pangan lokal.

Dalam arahannya, pemerintah menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Presiden menilai MBG telah membentuk ekosistem usaha baru yang melibatkan petani, peternak, koperasi, hingga BUMDes sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi terbesar bangsa adalah pada manusia, bukan hanya pada sumber daya alam. Menurutnya, jika Indonesia hanya bergantung pada kekayaan alam, suatu saat sumber daya tersebut akan menipis. Oleh karena itu, pilihan paling strategis adalah membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Presiden juga menegaskan bahwa MBG dirancang secara inklusif untuk menjangkau anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyatakan bahwa stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Melalui BGN, Presiden ingin negara hadir secara nyata dengan menyediakan makanan bergizi gratis bagi kelompok prioritas. Ini bukan janji, tetapi kerja terukur untuk generasi masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Grobogan, Sugeng Prasetyo, menyambut positif penunjukan daerahnya sebagai lokasi kick off. Menurutnya, MBG akan memperkuat ekonomi desa karena bahan baku pangan banyak diserap dari petani lokal dan BUMDes.

“Implementasi program BGN mutlak kami dukung. Pemerintah daerah terus mengingatkan pengelola dapur SPPG agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama kepala SPPG dan ahli gizi, demi menjamin keamanan dan kualitas layanan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tonggak penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMDes.

“MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi kebijakan pembangunan manusia jangka panjang yang berorientasi pada keadilan sosial, pemerataan wilayah, dan penguatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan,” jelasnya.

Gunalan menambahkan bahwa banyak negara telah berhasil menerapkan program serupa. Program ini harus berjalan sekarang demi mewujudkan Generasi Emas 2045.

Melalui sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan BUMDes, MBG diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga menghidupkan rantai pangan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

*) Oleh: Zulfikar Alamsyah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas generasi masa depan. Melalui penguatan ekosistem MBG, pemerintah memastikan program ini berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Keseriusan tersebut tercermin dari tata kelola yang semakin solid dan kolaboratif, sehingga MBG mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas generasi penerus sekaligus wujud nyata kehadiran negara dalam menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berkeadilan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak Indonesia tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, intervensi gizi harus ditempatkan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. Pendekatan berbasis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikembangkan BGN menjadi fondasi penting dalam pelayanan terpusat bagi ribuan penerima manfaat. Model ini memungkinkan standar gizi, kualitas layanan, dan efisiensi distribusi dijaga secara konsisten. Namun, skala besar program MBG secara otomatis menuntut sinergi yang lebih kuat antarsektor.

Kesadaran akan kompleksitas tersebut mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden terbaru yang mengatur pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam skema ini, BGN berfokus pada intervensi dan pembangunan SPPG, sementara pengawasan mutu dan keamanan pangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan serta BPOM. Rantai pasok bahan pangan ditangani Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan intervensi untuk balita serta ibu hamil dan menyusui melibatkan kementerian terkait kependudukan dan perlindungan perempuan. Pembagian peran ini menandai pendekatan negara yang semakin matang dan sistemik. MBG tidak lagi berdiri sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai ekosistem kebijakan publik.

Ketergantungan MBG pada sektor pertanian dan perikanan domestik semakin menegaskan nilai strategis kolaborasi lintas sektor tersebut. Kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar membuka ruang serapan hasil produksi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir. Rantai pasok yang terintegrasi menciptakan kepastian permintaan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan produsen pangan. Inilah efek berganda yang menjadikan MBG relevan tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga bagi ketahanan ekonomi nasional.

Peran organisasi masyarakat sipil dalam ekosistem MBG juga tidak dapat diabaikan. Koordinator Nasional Makan Bergizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menyampaikan bahwa Muhammadiyah terus mengintensifkan kerja sama dengan BGN dalam pelaksanaan MBG. Bagi Muhammadiyah, program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. MBG dinilai memiliki nilai tambah strategis karena mampu memadukan misi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keterlibatan ormas besar seperti Muhammadiyah memperkuat legitimasi sosial dan jangkauan program di akar rumput.

Dalam implementasinya, Yamin menekankan pentingnya pembangunan ekosistem MBG yang berkelanjutan dan profesional. Muhammadiyah menitikberatkan tata kelola program pada tiga pilar utama, yakni keamanan pangan, pengelolaan yang amanah dan profesional, serta keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan negara untuk memastikan MBG berjalan akuntabel dan berdampak jangka panjang. Ke depan, Muhammadiyah berharap kerja sama dengan BGN tidak hanya diperluas dari sisi jangkauan layanan, tetapi juga pada penguatan literasi dan edukasi gizi. Riset dan inovasi gizi pun dipandang penting agar program terus adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa ekosistem MBG kian berkembang dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Program ini terbukti membuka lapangan kerja dalam skala besar, bahkan mencapai sekitar 1 juta tenaga kerja hanya dari satu program prioritas. Hingga saat ini, tercatat 22.275 SPPG telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Angka tersebut mencerminkan bahwa MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan motor ekonomi baru yang menyentuh sektor riil. Ekosistem MBG menjadi ruang pertemuan antara kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi.

Presiden juga menargetkan perluasan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta orang paling lambat Desember 2026. Target ambisius ini diiringi dengan peningkatan kapasitas layanan melalui pendirian SPPG di berbagai daerah. Saat ini, terdapat lebih dari 13 ribu pengajuan pendirian SPPG yang masih dalam proses penilaian, di luar ribuan dapur MBG yang sudah beroperasi. Artinya, potensi penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal masih sangat besar. Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi salah satu program sosial paling berdampak dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.

Keberhasilan MBG pada akhirnya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kualitas tata kelola, dan dukungan publik. Ekosistem yang sehat tidak hanya dibangun dari regulasi dan anggaran, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial. Transparansi, pengawasan, serta komitmen terhadap mutu gizi harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur. MBG adalah investasi jangka panjang, sehingga manfaatnya mungkin tidak selalu instan, tetapi dampaknya akan terasa dalam kualitas generasi mendatang. Di sinilah kedewasaan publik diuji untuk melihat MBG sebagai agenda bersama.

*) Analis Gizi Program MBG.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan populis, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga atas gizi yang layak. Di tengah tantangan stunting, ketimpangan akses pangan, dan kualitas sumber daya manusia, MBG menjadi fondasi penting pembangunan jangka panjang bangsa.

Pemenuhan gizi yang merata adalah investasi sosial yang dampaknya melampaui sektor kesehatan, menyentuh pendidikan, produktivitas, hingga daya saing nasional. Karena itu, MBG patut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Pemerataan dalam penerimaan manfaat program MBG dibuktikan dengan masifnya jumlah penerima. Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, mengungkapkan capaian besar program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat per Februari 2026.

Presiden Prabowo juga menargetkan penerima manfaat akan meningkat signifikan menjadi 82 juta penerima pada Desember 2026. Dengan jumlah tersebut ia optimistis kualitas gizi anak bangsa semakin membaik.

Selain berdampak pada peningkatan status gizi masyarakat, MBG memberikan efek berganda terhadap perekonomian, khususnya di tingkat desa. Prabowo menambahkan, dari program MBG sudah dibuka sebanyak 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setiap SPPG mempekerjakan 50 orang, maka telah terbuka lebih dari 1 juta lapangan kerjaan baru di Indonesia.

Apabila target 82 juta penerima tercapai di akhir tahun, program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja. Presiden Prabowo menegaskan, kebutuhan rakyat menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Besarnya skala program MBG justru menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan gizi secara sistemik dan menyeluruh. Dengan perencanaan bertahap serta penguatan tata kelola yang terus dievaluasi, pemerintah menegaskan komitmennya agar program ini berjalan efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai kebijakan strategis nasional, MBG juga mencerminkan keberanian pemerintah mengambil langkah besar yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.

Pamor MBG tak hanya moncer di tingkat nasional. Negeri Paman Sam pun diklaim Presiden Prabowo mempelajari program tersebut melalui Rockefeller Institute. Ia mengatakan, Rockefeller Institute menilai MBG sebagai investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara.

Presiden Prabowo juga terkejut ketika Menteri Kesehatan Amerika Serikat (AS) Robert F. Kennedy Jr ingin bertemu dengannya untuk berdiskusi tentang keberhasilan MBG. Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi berlipat ganda.

Tak hanya fokus menambah jumlah penerima, pemerintah juga melakukan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi agar kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran tetap terjaga di seluruh wilayah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meskipun target capaian terus dikejar.

Untuk meningkatkan mutu layanan, BGN akan segera membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun 2026. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki standar kualifikasi yang baik dan aman.

BGN juga akan melakukan sistem gradasi terhadap SPPG berdasarkan kualitas layanan, mulai dari kategori unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Selain itu, terdapat kemungkinan sejumlah SPPG perlu melakukan perbaikan serius agar dapat terus melanjutkan kegiatannya.

BGN menargetkan sepanjang tahun 2026 fokus utama program gizi nasional adalah peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, serta penguatan literasi gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain peningkatan kualitas layanan, program MBG ke depan juga akan diperkuat dengan edukasi gizi kepada penerima manfaat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman dalam memilih makanan sehat, sehingga intervensi tidak hanya bersifat pemenuhan gizi jangka pendek.
Keberhasilan MBG sejauh ini juga didukung oleh sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha lokal. Tanpa kolaborasi yang solid, potensi besar program ini sulit dimaksimalkan secara merata di seluruh wilayah.
Lebih dari sekadar program bantuan, MBG perlu diposisikan sebagai strategi pembangunan manusia yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Dengan pendekatan tersebut, negara tidak hanya memberi makan, tetapi juga membangun kesadaran gizi yang berjangka panjang.
Tantangan implementasi tentu tidak ringan, mulai dari distribusi, pengawasan mutu, hingga adaptasi di wilayah terpencil. Namun, tantangan itu justru menjadi ujian komitmen negara dalam menjamin hak dasar rakyatnya secara adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, MBG adalah cerminan tanggung jawab negara dalam menyiapkan masa depan bangsa yang lebih sehat dan berdaya saing. Ketika gizi ditempatkan sebagai prioritas nasional, maka investasi terbesar sesungguhnya sedang diarahkan pada kualitas manusia Indonesia itu sendiri.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah menuju swasembada energi sebagai upaya memperluas akses listrik hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah jumlah target program bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk 2026, dari 250 ribu rumah tangga menjadi 500 ribu rumah tangga.

“Itu pemasangan baru listriknya, sekarang 250 ribu untuk 2026 dinaikkan menjadi 500 ribu,” kata Bahlil.

Adapun target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pada akhir 2029, seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik, dan hal itu mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Bahlil mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas program-program Kementerian ESDM.

“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan kepada saya untuk membuat program lebih,” ucap Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa telah mencatatkan progres signifikan sepanjang tahun 2025. Sebanyak 77.616 pelanggan yang tersebar di 1.516 titik lokasi kini telah menikmati aliran listrik resmi dari negara. Adapun hingga 31 Desember 2025 program bantuan pasang baru listrik (BPBL) telah terpasang bagi 205.968 rumah tangga.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa inisiatif ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah telah memetakan rencana perluasan infrastruktur energi untuk tahun anggaran 2026.

“Program ini akan berlanjut di 2026 dan ditargetkan menjangkau 22.187 rumah tangga di 372 lokasi. Sementara BPBL diharapkan bisa terus bertambah di tahun ini adalah 250 ribu rumah tangga,” ujar Tri Winarno.

Program BPBL secara khusus dirancang untuk membantu warga kurang mampu dalam menanggung biaya instalasi awal. Seringkali, kendala utama masyarakat di pelosok bukan ketersediaan jaringan, melainkan biaya pemasangan instalasi rumah dan sertifikasi laik operasi yang dianggap membebani.

Dengan target 250 ribu rumah tangga penerima manfaat pada tahun 2026, pemerintah optimis rasio elektrifikasi di Indonesia akan semakin mendekati angka sempurna. Langkah ini menjadi bukti komitmen negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Dengan listrik yang merata, desa diharapkan mampu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional dari tingkat paling dasar.

Jakarta — Pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu pondasi stabilitas ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengembangan energi di wilayah Papua menjadi prioritas utama pemerintah dalam strategi transisi energi berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan penguatan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Papua merupakan salah satu wilayah yang diproyeksikan berkontribusi signifikan terhadap target nasional produksi bioetanol,” ujar Presiden.

Pemerintah mengakselerasi berbagai kebijakan strategis yang termuat dalam RAPBN 2026 dan program-program sektoral yang mendukung pemerataan energi, percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), serta penguatan infrastruktur energi di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) termasuk Papua.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk ketahanan energi yang mencakup insentif fiskal, dukungan investasi EBT, serta program listrik desa yang menjembatani ketimpangan akses energi antarwilayah.

Mendukung arah kebijakan ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan bahwa langkah pemerintah menetapkan Papua sebagai prioritas pengembangan energi berkelanjutan merupakan hal strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan listrik di wilayah tersebut.

“Masih banyak wilayah di Papua yang belum menikmati akses listrik yang layak, padahal daerah ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Rivqy menambahkan bahwa transisi energi harus berjalan bersama pemerataan listrik dari kota besar hingga wilayah terpencil di Indonesia.

“Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” tambah Rivqy.

Selain itu, penguatan ketahanan energi Papua tidak hanya terpaku pada produksi dan bauran energi, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak pengelolaan energi di tahap hilir.

Hal ini disorot oleh Ketua Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatra (KOMPASS), Arnoldus Sedik, yang menekankan pentingnya investasi kepada manusia Papua sebagai fondasi pembangunan energi yang berkelanjutan.

“SDM Papua adalah kekuatan utama masa depan Papua. Jika kita ingin Papua maju dan bermartabat, maka investasi terbesar harus dimulai dari manusia Papua itu sendiri baik pendidikan, karakter, dan kepemimpinan,” tegas Arnoldus.

Upaya pemerataan akses dan pengembangan energi di Papua juga mendapat dorongan dari inisiatif pelaku usaha dan BUMN. PT PLN misalnya terus mempercepat pembangunan pembangkit EBT seperti PLTS, PLTMH, PLTM, dan PLTBm di berbagai bagian Tanah Papua untuk memperkuat listrik berkeadilan dengan memanfaatkan potensi energi lokal. Selain itu, adopsi komoditas lokal untuk bahan bakar nabati, termasuk bioetanol dari tebu dan bahan baku lainnya yang potensial di Papua, mencerminkan sinergi antara kebijakan energi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketahanan energi yang semakin kuat di Papua dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang pertumbuhan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh pemerintah dan stakeholder nasional, Papua diharapkan bukan hanya menjadi pusat energi baru terbarukan, tetapi juga contoh kesuksesan pembangunan berkelanjutan yang memperkuat Indonesia dari ujung barat hingga timur.*