Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik.

“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,” ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk pemborosan dan manipulasi agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebang-kitan. Ia optimistis melalui kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, Indone-sia bisa menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan.

“Negara yang sejahtera adalah negara yang rakyatnya menikmati kesejahteraan secara merata,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fitra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa proyek infrastruktur BUMN selama ini rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur demi efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi model Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang dinilainya menjadikan perusahaan negara tidak efisien. Ia menyebut banyak BUMN terlalu bergantung pada suntikan dana pemerintah dan tidak memiliki dorongan untuk beroperasi layaknya perusahaan profesional.

Di sisi lain, DPR RI melalui Komisi XII menilai restrukturisasi manajemen BUMN sebagai langkah positif. Anggota Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyebut pergantian direksi PT Aneka Tambang (Antam) sebagai momentum strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya kepemimpi-nan yang berintegritas, serta sinergi antara direksi dan komisaris untuk mencegah prak-tik rente dan konflik kepentingan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.

Dengan penataan manajemen yang profesional serta sinergi antara direksi dan komisa-ris, diharapkan BUMN ke depan mampu bersaing secara global dan berpihak pada kepentingan nasional. Transformasi ini diyakini sebagai pondasi menuju kemandirian ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.****

[edRW]

Oleh: Damar Saputra)*

Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Masyarakat kini mulai melihat perubahan yang tidak hanya menyentuh struktur internal perusahaan negara, namun juga dirasakan melalui peningkatan mutu layanan secara langsung.

Dukungan penuh diberikan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong efisiensi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi di tubuh BUMN. Melalui berbagai langkah perbaikan, sistem pelaporan dan evaluasi kinerja telah diperketat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Sistem digitalisasi dan keterbukaan data juga telah mulai diterapkan secara luas guna mengurangi potensi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam pembagian dividen oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), patut diapresiasi sebagai sikap konsisten lembaga pengawas terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Pernyataan ini muncul dalam rangka memperjelas kebijakan pemerintah terkait optimalisasi dividen BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang saat ini menjadi bagian dari arsitektur investasi strategis nasional.

Dalam konteks ini, penegasan bahwa tata kelola yang baik dan transparansi harus menjadi bagian dari setiap langkah pembagian dividen merupakan pengingat penting bagi semua pihak, bahwa kepentingan pemangku kepentingan, termasuk publik sebagai pemilik tidak langsung BUMN, tidak boleh dikesampingkan. Penempatan dividen BUMN ke BPI Danantara tentu merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memperkuat pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan nasional. Namun, proses dan tujuannya tetap harus dikomunikasikan secara terbuka, agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tetap terjaga.

Pelayanan yang sebelumnya dirasa lambat dan tidak efisien, kini telah mulai mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai perusahaan BUMN mulai diarahkan untuk lebih berfokus pada kebutuhan pelanggan serta bersaing secara sehat di pasar. Inovasi serta pemanfaatan teknologi telah difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diterima oleh masyarakat bersifat cepat, akurat, dan mudah diakses.

Perubahan ini tentu tidak hanya dilakukan demi kepentingan internal perusahaan, namun juga sebagai tanggung jawab sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dengan terbentuknya ekosistem BUMN yang bersih dan profesional, diharapkan dana publik yang dikelola dapat memberikan hasil yang optimal dan digunakan untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas, seperti penyediaan infrastruktur, layanan transportasi, energi, serta program kesejahteraan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan groundbreaking Rumah Sakit UPT Vertikal Riau dan menegaskan bahwa kualitas layanan menjadi inti dari pembangunan fasilitas kesehatan, bukan sekadar bangunan fisik atau perangkat medis. Ketika layanan menjadi tolok ukur utama keberhasilan rumah sakit, maka pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Riau di Riau bukan hanya soal proyek konstruksi, tetapi juga investasi besar dalam kemanusiaan dan masa depan kesehatan bangsa.

Kehadiran PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan rumah sakit ini memperkuat peran strategis BUMN sebagai mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan agenda-agenda prioritas nasional. Sebagai perusahaan konstruksi dan investasi milik negara, PT PP tidak hanya menjalankan tanggung jawab bisnisnya, tetapi juga mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan fundamental masyarakat—dalam hal ini kesenjangan layanan kesehatan.

Langkah strategis ini turut memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional yang tidak hanya mengejar profit, namun juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, proses rekrutmen, promosi jabatan, hingga pengadaan barang dan jasa telah diarahkan agar dilakukan secara terbuka dan berdasarkan merit, bukan atas dasar hubungan pribadi atau politik.

Kepercayaan masyarakat terhadap BUMN kini tengah dipulihkan secara bertahap. Kinerja sejumlah perusahaan BUMN yang menunjukkan perbaikan telah menjadi bukti bahwa langkah reformasi ini berjalan di jalur yang benar. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk auditor independen dan masyarakat, juga telah diakomodasi dalam kerangka kerja baru yang lebih terbuka.

Pernyataan Corporate Secretary TASPEN, Henra, tentang jaminan kemudahan akses bagi seluruh peserta pensiun, baik di kota besar maupun pelosok desa, menggambarkan semangat inklusivitas yang patut diapresiasi. Melalui kerja sama dengan 44 mitra bayar, TASPEN telah menunjukkan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam hal kesejahteraan aparatur negara, tidak boleh mengenal batas geografis atau keterbatasan fisik.

Selama ini, tantangan dalam distribusi manfaat pensiun sering kali ditemukan di wilayah terpencil atau pada kelompok lansia yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas. Upaya TASPEN menjawab tantangan ini dengan memperluas jaringan mitra bayar menjadi langkah konkret yang mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tidak boleh ada pensiunan yang tertinggal hanya karena tinggal jauh dari pusat layanan atau mengalami keterbatasan dalam beraktivitas.

Dukungan penuh dari masyarakat sangat dibutuhkan agar arah baru BUMN ini dapat terus dijaga dan diperkuat. Pemerintah telah memberikan fondasi dan kebijakan yang jelas untuk memastikan perubahan ini berkelanjutan. Oleh karena itu, peran semua pihak termasuk pengguna layanan, pekerja BUMN, dan komunitas sipil perlu digerakkan agar transformasi ini tidak berhenti di tengah jalan.

Dengan arah baru ini, BUMN akan terus dikembangkan menjadi institusi yang melayani rakyat secara maksimal, transparan dalam setiap langkahnya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong BUMN agar tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjalankan peran sosial secara optimal sebagai perpanjangan tangan negara dalam melayani masyarakat.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan arahan kepada seluruh BUMN agar tidak melakukan perubahan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dalam proses transformasi bisnis dan tata kelola BUMN yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa arahan tersebut bersandar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Danantara Indonesia saat ini menargetkan konsolidasi menyeluruh terhadap struktur BUMN yang saat ini berjumlah 888 perusahaan. Target tersebut akan diarahkan menuju struktur yang lebih ramping, dengan jumlah perusahaan di bawah 200 entitas, yang memiliki skala besar dan daya saing global. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi administratif, tetapi juga untuk memperkuat posisi strategis BUMN dalam menghadapi tantangan kompetitif nasional dan internasional.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan bahwa proses konsolidasi dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama berupa peninjauan menyeluruh terhadap fondasi bisnis BUMN, yang diharapkan rampung pada kuartal keempat tahun 2025. Tahap kedua adalah konsolidasi bisnis melalui merger dan akuisisi yang akan mencakup lebih dari 350 aksi korporasi dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya BUMN yang lebih fokus, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Dalam prosesnya, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga menjadi katalis bagi perubahan struktur dan budaya organisasi di lingkungan BUMN. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, tetapi juga dari perspektif efisiensi proses, tata kelola internal, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi.

Langkah-langkah strategis pemerintah mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan analis dan pengamat bisnis. Salah satunya adalah lembaga riset dan komunikasi strategis The Iconomics yang secara konsisten memantau dinamika kinerja BUMN dalam berbagai aspek. Melalui kajian yang dilakukan oleh timnya, The Iconomics menilai bahwa peran BUMN dalam pembangunan nasional sangat strategis, terutama dalam mendorong stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Founder dan CEO The Iconomics, Bram S. Putro, mengatakan bahwa penguatan tata kelola BUMN sangat penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas institusi negara di mata publik. Ia menilai bahwa keempat dimensi reputasi BUMN—yakni popularitas merek, reputasi komersial, reputasi sumber daya manusia, dan reputasi sosial—harus ditingkatkan secara simultan untuk menciptakan institusi yang berdaya saing dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa dengan hadirnya Danantara, BUMN diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, menarik investasi global, dan menciptakan kemakmuran secara luas.

Penguatan tata kelola BUMN juga akan menjadi fokus utama dalam agenda 7th BUMN Award 2025 yang diselenggarakan oleh The Iconomics. Acara ini menghadirkan forum diskusi terbuka bertajuk BUMN Forum. Dalam forum tersebut, para pemimpin BUMN, investor, regulator, dan akademisi akan berdiskusi mengenai arah baru kepemimpinan dan kebijakan investasi di lingkungan BUMN. Bram mengatakan bahwa perubahan dalam kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun dalam struktur BUMN, akan memengaruhi cara BUMN beroperasi, berinovasi, dan memberikan kontribusi jangka panjang.

Lebih jauh lagi, agenda reformasi BUMN juga mencakup sektor-sektor strategis seperti asuransi, energi, transportasi, dan teknologi. Pemerintah tengah memfinalisasi rencana perampingan 16 perusahaan asuransi pelat merah menjadi tiga entitas besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama holding asuransi IFG sedang memfinalisasi langkah-langkah teknis untuk implementasi konsolidasi tersebut. Konsolidasi di sektor ini dianggap penting untuk menciptakan struktur industri yang lebih efisien, tangguh, dan mampu memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat secara luas.

Pemerintah terus mendorong BUMN untuk menjalankan fungsi sosial secara optimal. Melalui peran sebagai penyedia layanan publik, BUMN dituntut untuk tetap adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip bisnis yang sehat. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi yang dilakukan harus tetap berpijak pada prinsip inklusivitas dan keberlanjutan sosial.

Transformasi tata kelola BUMN yang saat ini sedang berlangsung merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk menata ulang fondasi ekonomi nasional. Dengan struktur BUMN yang lebih ramping, transparan, dan kompetitif, diharapkan BUMN akan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan penjaga stabilitas nasional.

Tata kerja teknokratis Danantara Indonesia, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, menjadi fondasi kuat bagi terciptanya ekosistem BUMN yang sehat dan modern. Masyarakat Indonesia pun dapat berharap bahwa BUMN ke depan bukan hanya sebagai aset negara secara nominal, tetapi juga sebagai institusi yang menjawab kebutuhan rakyat dan menjadi teladan tata kelola di tingkat regional maupun global.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bertransformasi menjadi korporasi yang modern, transparan, dan bersih. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya efisiensi kerja serta pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap aktivitas korpo-rasi negara.

“Indonesia saat ini sedang berada pada momentum kebangkitan. Kita berada dalam sua-sana penuh optimisme dan bekerja keras. Maka dari itu, saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, mem-beri pelayanan dengan manajemen yang terbaik, transparan, bersih,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa pejabat dan pegawai BUMN memiliki tanggung jawab be-sar untuk mengelola sumber daya negara secara optimal dan efisien. Ia mengingatkan bahwa BUMN bukan semata-mata korporasi bisnis, tetapi juga agen pembangunan yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia.

Dorongan Presiden ini sekaligus menjadi pengingat agar BUMN tidak terjebak pada praktik-praktik manajemen yang tidak akuntabel. Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan di lingkungan BUMN.

Menanggapi arahan Presiden, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyatakan bahwa sinergi antara direksi dan komisaris merupakan faktor kunci dalam mendorong BUMN menjadi entitas yang akuntabel dan berdaya saing global. Ia mengingatkan agar setiap langkah kebijakan dan proyek yang dijalankan tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang negara.

“BUMN jangan hanya mengejar keuntungan bisnis sesaat. Perlu ada visi yang kokoh dan berkelanjutan agar kiprah BUMN membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa dalam jangka panjang,” ujar Jalal.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Industri Pertambangan MIND ID, Maroef Sjam-soeddin, menegaskan bahwa perusahaannya telah menanamkan prinsip-prinsip tata kel-ola pertambangan yang baik (Good Mining Practice/GMP) sebagai landasan operasional. Menurutnya, keberlanjutan merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“MIND ID berupaya memastikan operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk dari sisi sosial dan lingkungan,” jelas Maroef.

Ia juga menyampaikan bahwa MIND ID sebagai penggerak hilirisasi sumber daya min-eral nasional, tidak hanya berfokus pada keuntungan korporasi, melainkan juga pada peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Transformasi BUMN ke arah korporasi yang bersih, modern, dan berdaya saing global memang menjadi agenda penting pemerintah ke depan. Dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan sumber daya yang optimal, BUMN diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. [-red]

[edRW]

Oleh: Arbhy Putranama )*

Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 20.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan mengikuti pembelajaran di 200 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah berasrama yang terintegrasi dengan teknologi digital. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak dari kelompok rentan tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, pelatihan keterampilan, dan literasi digital dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana utama program dengan dukungan lintas kementerian dan sektor swasta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persiapan 100 titik awal dan sedang memfinalisasi 100 titik tambahan sesuai instruksi Presiden. Dari seluruh lokasi ini, diperkirakan lebih dari 20.000 siswa akan memulai pembelajaran secara serentak mulai Juli 2025. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Robben juga menekankan bahwa setiap titik Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan koneksi internet cepat sebagai bagian dari desain sekolah cerdas berbasis digital. Ia menyebutkan bahwa kecepatan akses menjadi salah satu faktor krusial, karena pembelajaran akan menggunakan sistem manajemen digital yang menuntut kelancaran teknologi sebagai medium utama.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menghadirkan akses internet berkecepatan 200 Mbps di seluruh lokasi Sekolah Rakyat. Menurutnya, kecepatan ini tidak hanya akan menunjang proses pembelajaran di dalam sekolah, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan jaringan yang sama. Meutya menambahkan bahwa tugas Kementerian Komunikasi dan Digital tidak sebatas menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan transparansi informasi dan komunikasi publik mengenai keberadaan program.

Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa semua sarana pendukung telah disiapkan secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ke depan akan memiliki kualitas fasilitas yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Pemerintah bahkan telah merencanakan pembangunan sekolah dengan kapasitas besar yang mampu menampung seribu siswa di satu lokasi, lengkap dengan asrama, ruang belajar modern, dan area pengembangan bakat.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat dirancang untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan potensi anak. Sistem pembelajaran yang digunakan tidak bersifat seragam, melainkan fleksibel, memungkinkan siswa untuk masuk dan berkembang sesuai kesiapan mereka masing-masing. Ia menekankan pentingnya memfasilitasi setiap anak agar dapat tumbuh optimal berdasarkan kekuatan dan minat yang dimilikinya, baik dalam akademik, keterampilan, seni, maupun profesi lainnya.

Pendekatan multi-entry dan multi-exit yang diterapkan di Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak yang sebelumnya tidak pernah bersekolah atau sempat putus sekolah. Dengan sistem ini, pendidikan tidak lagi menjadi beban yang memaksa, melainkan menjadi ruang bertumbuh yang inklusif. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kendala waktu dan ekonomi.

Salah satu kekuatan utama dari Sekolah Rakyat adalah keberpihakan yang menyeluruh terhadap keluarga miskin. Pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga membina lingkungan keluarganya. Data dari sistem terpadu kesejahteraan sosial digunakan untuk menyeleksi siswa dan menyertakan keluarganya dalam program pemberdayaan. Rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki, sementara orang tua mereka dilibatkan dalam program peningkatan ekonomi.

Selain itu, sektor swasta turut diajak berkolaborasi melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah membuka ruang bagi kontribusi dunia usaha dalam pembangunan fasilitas, penguatan program, maupun dukungan sosial di sekitar lokasi Sekolah Rakyat. Partisipasi bersama menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan program ini ke depan.

Dengan kesiapan infrastruktur, sistem pembelajaran, jaringan internet cepat, dan kurikulum yang adaptif, Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling rentan. Program ini bukan hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membuka jalan perubahan sosial yang menyeluruh.

Sebanyak 20.000 anak yang akan mulai belajar di Sekolah Rakyat merupakan simbol dari awal transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas bukan hak segelintir, melainkan hak setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Dengan pendekatan yang kolaboratif, digital, dan inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi emas Indonesia menjelang 2045.

)* Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah meresmikan 100 titik Sekolah Rakyat (SR) serentak di seluruh Indonesia untuk tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi langsung untuk menambah 100 titik baru Sekolah Rakyat, sehingga totalnya menjadi 200 lokasi.

“Penambahan ini akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Robben.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang harus didukung oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah. “Konsepnya mirip dengan SMA Taruna Nusantara. Di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN,” lanjutnya.

Untuk tahap awal, pemerintah menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun, yang kemudian akan dikembalikan dalam kondisi layak guna.

Robben menambahkan bahwa program ini tak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, literasi digital, dan pelatihan keterampilan. “Anak-anak ini disiapkan untuk menjadi generasi emas pada 2045. Bahkan orang tua mereka juga diberdayakan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni,” tegasnya.

Lalu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memastikan bahwa 100 titik pertama Sekolah Rakyat siap beroperasi mulai 14 Juli 2025. “Para kepala sekolah dan guru telah mengikuti pelatihan intensif hingga akhir Juni. Insha Allah semuanya sudah siap,” kata Gus Ipul.

Ia menyebutkan, masing-masing sekolah memiliki daya tampung yang berbeda. Di Sentra Handayani Jakarta, misalnya, akan menampung 75 siswa untuk jenjang SMP. “Secara keseluruhan, kami targetkan lebih dari 20 ribu siswa dapat mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tahun ini,” jelasnya.

Gus Ipul juga menambahkan bahwa 100 titik tambahan sedang dalam proses. “Kami sedang matangkan kerja sama dengan Kemenaker. Gedung-gedung BLK cukup memadai dan siap difungsikan,” ujarnya. Ia menekankan, seluruh kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, asrama, hingga alat belajar akan ditanggung negara.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, peresmian Sekolah Rakyat ini merupakan implementasi konkret dari komitmen Presiden dalam menjawab persoalan ketimpangan akses pendidikan. “Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas,” ujarnya

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka Program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru Juli 2025.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas tantangan kemiskinan ekstrem.

“Setiap anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah titipan negara. Mereka tidak hanya perlu dididik, tapi juga dirawat dan didampingi untuk memutus rantai kemiskinan,” ujar Agus.

Menurutnya, para kepala sekolah bukan sekadar pimpinan institusi, melainkan agen perubahan sosial. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah ruang pemberdayaan menyeluruh yang juga melibatkan orang tua siswa dan perbaikan tempat tinggal mereka.

“Kami berangkat dari data keluarga miskin. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya dibenahi. Hidupnya kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Kemensos telah menyiapkan 100 titik awal Sekolah Rakyat yang akan beroperasi mulai 14 Juli 2025, dengan jumlah siswa mencapai 9.755 anak. “Rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk menyiapkan 100 titik tambahan,” katanya.

Gus Ipul menambahkan, kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencakup penggunaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi sekolah dan penyusunan kurikulum berbasis keterampilan.

“Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keahlian yang siap pakai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut positif ajakan pemerintah untuk berkolaborasi. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam program ini sangat penting untuk memperkuat dampak sosial.

“Program seperti ini tidak bisa berjalan sendiri. Peran swasta melalui CSR sangat dibutuhkan agar dampaknya terasa luas,” ujarnya saat audiensi dengan Kemensos.

Dengan target lebih dari 20 ribu siswa dan dukungan lebih dari 6.000 tenaga pengajar dan kependidikan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi sarana pendidikan yang mampu menjangkau kelompok paling rentan dan mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh : Naura Astika )*

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai program stimulus ekonomi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi nasional.

Program ini bukan semata-mata solusi jangka pendek, tetapi merupakan bentuk intervensi fiskal yang dirancang untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dalam berbagai kondisi, termasuk di tengah gejolak harga komoditas dunia, tekanan inflasi, hingga dampak ketidakpastian geopolitik internasional.

Dalam praktiknya, stimulus ekonomi telah terbukti menjadi instrumen vital dalam mempertahankan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan stimulus dan berbagai percepatan program pemerintah dikeluarkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap bisa mendekati lima persen. Pemerintah memastikan penyaluran paket stimulus ekonomi triwulan dua tahun 2025 tetap berjalan sesuai rencana.

Salah satu bentuk stimulus yang paling nyata dirasakan masyarakat adalah bantuan sosial dan subsidi yang diberikan langsung kepada kelompok rentan. Bantuan ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga subsidi energi seperti listrik dan bahan bakar.

Kehadiran bantuan semacam ini mampu menjaga daya beli kelompok bawah yang kerap menjadi yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi. Dengan tetap terjaganya konsumsi rumah tangga dari kelompok ini, roda ekonomi tetap berputar, terutama di sektor informal dan UMKM yang sangat bergantung pada pengeluaran harian masyarakat.

Tidak hanya itu, program stimulus juga menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah melalui berbagai skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, restrukturisasi pinjaman, serta insentif pajak, berupaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

Langkah ini penting, mengingat UMKM tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ketika UMKM mendapatkan akses pembiayaan dan keringanan, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berpotensi tumbuh dan membuka lapangan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono mengatakan stimulus ini sebagai langkah tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah. Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi triwulan II kembali ke kisaran 5 persen melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat.

Selain stimulus dalam bentuk langsung, pemerintah juga mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif seperti percepatan belanja negara, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur padat karya. Proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, selain meningkatkan kualitas infrastruktur, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini memberikan efek ganda: masyarakat mendapatkan penghasilan, sementara infrastruktur yang dibangun mendorong konektivitas ekonomi jangka panjang. Ketika masyarakat memiliki penghasilan, daya beli pun meningkat, dan konsumsi pun kembali menjadi penggerak ekonomi nasional.

Penting untuk disadari bahwa daya beli masyarakat memiliki korelasi erat dengan tingkat inflasi dan stabilitas harga. Oleh karena itu, selain menyalurkan bantuan dan insentif, pemerintah juga terus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok melalui berbagai kebijakan, termasuk operasi pasar, penguatan distribusi logistik, serta pengendalian harga melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketika harga kebutuhan pokok terkendali, masyarakat memiliki kepastian dalam mengatur pengeluarannya, yang kemudian memperkuat kepercayaan mereka untuk tetap berbelanja dan beraktivitas secara normal.

Efektivitas stimulus ekonomi juga sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam banyak kasus, keberhasilan implementasi program stimulus sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mendata sasaran secara tepat, menyalurkan bantuan secara efisien, dan memastikan tidak adanya tumpang tindih kebijakan.

Digitalisasi juga menjadi komponen krusial dalam mengefisienkan penyaluran stimulus. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memanfaatkan sistem digital seperti penggunaan rekening bank, aplikasi bantuan sosial, dan platform e-commerce lokal untuk menjangkau penerima manfaat. Hal ini tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga sekaligus memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Namun pemerintah terus menghadapi dinamika pelaksanaan yang secara bertahap terus diatasi melalui berbagai langkah strategis. Pemerintah terus merancang skema stimulus yang mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang, melainkan mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk membangun daya saing ekonominya. Oleh sebab itu, program stimulus yang berkelanjutan idealnya dikombinasikan dengan program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibantu dari sisi konsumsi, tetapi juga diberdayakan dari sisi produksi dan inovasi.

Secara keseluruhan, program stimulus ekonomi telah menjadi jangkar penting bagi kestabilan sosial dan ekonomi nasional, terutama dalam masa-masa sulit. Dengan mempertahankan daya beli masyarakat dan memastikan perputaran uang di berbagai lapisan masyarakat tetap berjalan, pemerintah tidak hanya mencegah perlambatan ekonomi, tetapi juga menyiapkan fondasi yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang selama ini berlangsung secara transparan, adaptif, dan berfokus pada pemberdayaan, stimulus ini terus menjadi alat vital, maka ia akan terus menjadi alat vital dalam memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

)* Pengamat Isu Strategis

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu, stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun resmi digelontorkan sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan, meredam risiko, dan memperkuat daya tahan masyarakat. Bukan sekadar angka, stimulus ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjamin ekonomi tetap tumbuh sekaligus memastikan masyarakat kecil tak menjadi korban guncangan global.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan cepat dengan merilis lima paket stimulus dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, 2 Juni 2025. Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa program ini bukan hanya kebijakan teknis fiskal, melainkan komitmen politik dan moral pemerintah untuk hadir melindungi rakyat dan mempertahankan momentum pertumbuhan nasional di tengah perlambatan global.

Langkah Presiden diperkuat oleh penjelasan teknis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan bahwa proyeksi ekonomi dunia tahun ini telah menurun dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global menjadi alasan kuat di balik keputusan ini. Pemerintah tidak tinggal diam, tetapi justru mengambil inisiatif untuk menjaga roda ekonomi tetap bergerak.

Lima stimulus utama yang digulirkan menyasar kebutuhan konkret masyarakat. Pertama, diskon tarif transportasi di masa libur sekolah menjadi angin segar bagi jutaan keluarga. Diskon 30 persen untuk kereta api, subsidi PPN untuk tiket pesawat, dan potongan 50 persen untuk angkutan laut menyasar langsung daya beli publik sekaligus mendorong pergerakan sektor pariwisata dan UMKM lokal. Alokasi anggaran sebesar Rp 0,94 triliun diarahkan untuk menjangkau lebih dari 3 juta penumpang selama Juni–Juli 2025.

Kedua, stimulus untuk diskon tarif tol sebesar 20 persen akan dinikmati sekitar 110 juta pengguna. Kebijakan ini dilakukan lewat kerja sama antara Kementerian PUPR dan BUJT, tanpa membebani APBN lewat skema non-PPN. Ini mencerminkan sinergi antara negara dan dunia usaha dalam menciptakan kebijakan berbasis gotong royong demi rakyat.

Ketiga, penebalan program bantuan sosial. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima kartu sembako akan mendapat tambahan uang tunai Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan, ditambah bantuan beras 10 kilogram per bulan. Dengan total anggaran Rp 11,93 triliun, langkah ini memastikan masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar meski harga pangan global naik.

Keempat, subsidi upah atau BSU diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, serta 565 ribu guru honorer dari lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Bantuan Rp 600 ribu untuk dua bulan ini akan langsung meningkatkan daya beli dan menjaga konsumsi domestik tetap kuat. Pemerintah juga memperpanjang potongan iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk 2,7 juta pekerja industri padat karya.

Kelima, diskon iuran JKK sebesar 50 persen juga diberikan bagi pekerja berupah rendah sebagai perlindungan lanjutan. Ini bukan hanya soal angka, tapi bentuk nyata empati pemerintah terhadap buruh dan tenaga kerja yang paling rentan.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dari total Rp 24,44 triliun stimulus ini, sebesar Rp 23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp 0,85 triliun didukung sektor swasta. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang sehat dan kolaboratif—bukan reaktif, tetapi strategis.

Selain paket stimulus ini, pemerintah juga melanjutkan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan rumah rakyat. Kebijakan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang ini berjalan beriringan, memperlihatkan arah pembangunan yang konsisten, inklusif, dan terstruktur.

Pemerintah optimistis bahwa dengan langkah-langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi kuartal II dapat mendekati 5 persen, dan angka pengangguran serta kemiskinan dapat ditekan lebih cepat. Dengan pendekatan yang berpihak dan terukur ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah krisis global, negara tidak hanya bertahan—tetapi terus melangkah maju.

Melalui kebijakan ini, masyarakat mendapat sinyal kuat bahwa negara hadir, peduli, dan bekerja nyata. Stimulus Rp 24,44 triliun bukan hanya kebijakan fiskal, tetapi bentuk kehadiran negara di tengah rakyat. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian, Indonesia menjawab dengan keberanian, kecepatan, dan kepercayaan diri.

Keberhasilan kebijakan ini juga membuka ruang bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi digital, penguatan sektor logistik, dan peningkatan konsumsi domestik. Dengan daya beli yang terjaga dan aktivitas transportasi yang meningkat, pelaku usaha kecil hingga menengah diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan, menciptakan efek domino positif terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

Tak hanya itu, langkah ini turut memperkuat kepercayaan pelaku pasar terhadap keberlanjutan arah kebijakan fiskal Indonesia. Stabilitas dan kepastian regulasi, yang dibarengi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan, menjadi fondasi penting dalam menjaga iklim investasi nasional tetap kondusif di tengah tekanan eksternal.

Stimulus ini adalah gambaran nyata wajah baru pemerintahan yang tidak ragu bertindak cepat, berpihak pada rakyat, dan menjadikan kebijakan sebagai alat keberlanjutan sosial dan ekonomi. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia justru memperkuat komitmen untuk tumbuh bersama rakyatnya, menuju negara yang tangguh, sejahtera, dan berdaulat secara ekonomi.

*)Pengamat Isu Strategis