Jakarta – Pemerintah berupaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak-anak hingga ibu hamil akan mendapatkan program ini pada tahun 2025, menjadikannya salah satu program makan bergizi terbesar di dunia.

“Insya Allah rencana akhir tahun ini, semua anak-anak Indonesia dan ibu hamil akan mendapat makan setiap hari. Ini adalah salah satu program terbesar di dunia,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Program ini telah menjangkau lebih dari 3 juta anak-anak. Pemerintah menargetkan percepatan distribusi agar semua penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita, dapat segera menikmati program ini.

“Perkembangannya sangat baik, sudah lebih dari 3 juta anak menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tetapi harus bertahap dengan pengelolaan yang baik, karena ini uang rakyat yang harus dikelola dengan baik,” tambahnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti bahwa Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program serupa kepada seluruh anak-anaknya. Namun, ia optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target distribusi nasional dalam waktu satu tahun.

“Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun hingga seluruh anak-anak mereka menerima manfaat. Kita mulai Januari 2025 dan dalam satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), memastikan program MBG akan didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program ini berkolaborasi dengan ahli gizi, masyarakat, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kualitas gizi yang seimbang bagi anak-anak.

“Pemerintah mencanangkan makan bergizi gratis bagi 82 juta anak di Indonesia, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi,” jelas Ibas

Ibas juga meminta masyarakat yang belum menerima program ini untuk bersabar dan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan distribusi MBG di seluruh daerah.

“Bersabar, program ini berkelanjutan,” kata Ibas.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, pemerintah optimis program MBG dapat membawa dampak signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kecerdasan generasi mendatang

Oleh: Kania Dewi )*

Keberhasilan aparat keamanan (Apkam) dalam memastikan stabilitas keamanan selama puncak arus mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata dari kesiapan dan koordinasi yang matang antara berbagai instansi terkait. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan lalu lintas yang efisien, perjalanan pemudik dari berbagai daerah dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik. Berdasarkan hasil pemantauan di Gerbang Tol Cikampek Utama Kilometer 70, puncak arus mudik terjadi pada malam hingga dini hari, menuntut kesiapan penuh dari seluruh personel. Dengan tingginya jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Timur, kepolisian terus melakukan langkah antisipatif guna menghindari kepadatan yang berlebihan.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah rekayasa lalu lintas secara bertahap, khususnya dalam penerapan skema one way dan contraflow. Tahun ini, penerapan one way dilakukan menyesuaikan volume kendaraan yang melintas, bukan langsung dari satu titik ke titik lainnya seperti tahun sebelumnya. Hasilnya, terjadi peningkatan efisiensi perjalanan dengan waktu tempuh dari Jakarta ke Jawa Tengah yang hanya mencapai 5 jam 12 menit, jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Selain itu, kecepatan rata-rata kendaraan meningkat dari 70,74 km/jam menjadi 82,94 km/jam, menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan.

Tidak hanya meningkatkan kelancaran arus mudik, keberhasilan rekayasa lalu lintas juga berdampak pada penurunan angka kecelakaan secara signifikan. Berdasarkan data yang dirilis kepolisian, jumlah kecelakaan selama arus mudik 2025 mengalami penurunan sebesar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Korban luka juga berkurang 17 persen, sementara angka kematian menurun drastis hingga 75 persen. Hal ini menjadi indikator keberhasilan Apkam dalam menjaga keselamatan pemudik selama perjalanan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi pengelolaan arus mudik 2025. Dari hasil pemantauan, arus kendaraan di jalur utama, seperti Tol Jakarta-Cikampek, terpantau lancar berkat langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh Korlantas Polri. Penerapan skema contraflow dan one way di titik-titik strategis terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan serta memastikan distribusi kendaraan yang lebih merata.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang mudik. Penerapan contraflow di Tol Jakarta-Cikampek serta skema one way di Tol Trans Jawa dilakukan pada waktu-waktu tertentu guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Selain itu, penerapan ganjil-genap di beberapa ruas tol juga berkontribusi dalam mengatur arus kendaraan secara lebih efektif.

Selain pengelolaan lalu lintas, aspek cuaca juga menjadi perhatian dalam memastikan kelancaran arus mudik. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BMKG melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi potensi hujan lebat yang dapat menghambat perjalanan pemudik. Operasi ini dilaksanakan di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi, termasuk Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, hingga Cirebon. Dengan langkah antisipatif ini, risiko gangguan akibat cuaca dapat diminimalisir.

Keberhasilan pengamanan arus mudik Lebaran 2025 mencerminkan sinergi yang kuat antara berbagai instansi, termasuk kepolisian, Kementerian Perhubungan, BNPB, serta pemerintah daerah. Langkah-langkah strategis yang diterapkan telah membuahkan hasil positif, tidak hanya dalam kelancaran arus mudik tetapi juga dalam menekan angka kecelakaan dan korban jiwa.

Masyarakat diharapkan dapat mendukung seluruh kebijakan pemerintah terkait mudik, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil-genap. Dukungan masyarakat dalam menaati aturan yang telah ditetapkan akan berkontribusi besar dalam menciptakan perjalanan yang lebih lancar dan aman. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, arus mudik tidak lagi menjadi momok bagi pemudik, melainkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman.

Dengan koordinasi yang semakin baik serta penerapan teknologi dalam pengaturan lalu lintas, arus mudik dapat semakin aman dan efisien. Masyarakat juga diimbau untuk terus mematuhi peraturan lalu lintas serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan keselamatan bersama. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, arus mudik tidak lagi menjadi momok bagi pemudik, melainkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terkejut melihat data yang menunjukkan efek ekonomi dari program ini.

Luhut menjelaskan bahwa MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja, menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, serta memperkuat ekosistem ekonomi dari petani, peternak, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

“Program ini tidak hanya membantu anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi,” ujar Luhut.

Senada, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa pihaknya mencatat bahwa hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp710,5 miliar untuk program MBG.

“Anggaran tersebut telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, yang terdiri dari anak-anak di tingkat pra-SD hingga SMA, santri di pondok pesantren, serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” katanya.

Sementara itu, Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, juga menegaskan bahwa MBG memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Program ini sangat progresif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kita harus memastikan implementasinya berjalan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” kata Arief.

Arief menekankan bahwa program ini tidak hanya bersifat pro-rakyat tetapi juga pro-job, dengan kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan hingga 5,8%. Namun, untuk memastikan implementasi yang efektif, diperlukan pengawasan ketat, termasuk audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta keterlibatan masyarakat dalam pengawalan program.

“Kita harus menjaga rantai pasok agar tidak ada kebocoran dan ketergantungan pada impor yang tidak perlu,” tambahnya.

Selain itu, penting untuk menjaga rantai pasok bahan pangan agar tidak terjadi ketergantungan pada impor yang tidak perlu. Dengan strategi ini, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program MBG diyakini lebih efektif dibandingkan bantuan sosial konvensional. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Jakarta – Penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2025 mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak atas kelancaran dan minimnya kendala yang terjadi selama arus mudik maupun arus balik. Pemerintah, bersama dengan berbagai lembaga terkait, telah berhasil mengelola mobilitas jutaan pemudik dengan strategi yang matang, sistematis, dan inovatif.

Salah satu faktor utama dalam kesuksesan penyelenggaraan mudik 2025 adalah kesiapan pada sisi keamanan, yakni antara aparat kepolisian dan TNI bekerja sama dengan dinas perhubungan serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik.

Momentum mudik ini tentu merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan pengelolaan arus transportasi secara optimal. Korlantas Polri berkomitmen untuk memastikan kelancaran mudik agar masyarakat dapat bersilaturahmi dengan aman dan nyaman.

“Operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan, dan yang paling terpenting adalah selamat. Dan bahkan dalam Operasi Ketupat tagline Pak Kapolri adalah mudik aman, keluarga nyaman, selamat sampai tujuan,” ujar Kepala Korlantas, Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya Korlantas Polri, atas peran strategisnya dalam memastikan kelancaran arus mudik 2025.  Menurutnya, Korlantas Polri memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan layanan mudik, di mana pelayanan publik yang responsif, cepat, dan terkoordinasi menjadi prioritas utama selama periode tersebut.

“Kementerian PANRB menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polri atas kesiapan dan kinerja luar biasa dalam menjaga ketertiban serta kelancaran arus mudik tahun ini,” ujar Rini

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan layanan publik berjalan dengan aman dan nyaman.

Pada momentum lebaran kali ini, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan mudik agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan lebih nyaman. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, penyelenggaraan mudik dapat dilakukan dengan lebih efisien dan minim kendala.

[edRW]

Oleh : Ricky Rinaldi

Mendukung petani dan nelayan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Pemerintah, melalui kerja sama dengan MBG, terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menghadirkan program pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi petani dan nelayan untuk berkembang lebih mandiri. Dengan akses pasar yang lebih luas, pendampingan teknis, serta pelatihan yang diberikan, pemerintah dan MBG berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri. Tidak hanya perusahaan yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat luas, terutama mereka yang menggantungkan hidup di sektor pertanian dan perikanan.

Program MBG memudahkan petani menjual hasil panennya dengan harga yang layak, berkat dukungan pemerintah melalui kerja sama dengan MBG. Dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, mereka diberikan fasilitas dan teknologi pertanian modern seperti pupuk organik, sistem irigasi yang lebih efisien, serta teknik bercocok tanam yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha tani dalam jangka panjang.

Tak hanya petani, nelayan pun merasakan manfaatnya. Melalui program ini, MBG dan pemerintah memberikan alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan. Nelayan juga dilatih mengenai teknik perikanan berkelanjutan agar stok ikan tetap terjaga. Dengan peralatan yang lebih baik dan wawasan yang lebih luas, mereka kini dapat meningkatkan hasil tangkapannya tanpa harus merusak ekosistem laut. Langkah ini memastikan bahwa mereka tetap dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa merugikan lingkungan sekitar.

Selain memberikan akses pasar, pemerintah melalui Program MBG juga menekankan pentingnya edukasi bagi petani dan nelayan. Mereka dibekali dengan keterampilan baru, mulai dari teknik bercocok tanam yang lebih baik, metode penangkapan ikan yang berkelanjutan, hingga cara mengelola keuangan usaha mereka. Tak hanya itu, pelatihan digital juga diberikan agar mereka bisa memanfaatkan teknologi untuk pemasaran dan distribusi hasil panen mereka. Dengan pengetahuan yang lebih luas, mereka kini lebih siap menghadapi tantangan industri dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri.

Program ini terbukti membawa dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Pendapatan petani dan nelayan meningkat seiring dengan hasil panen dan tangkapan yang lebih baik, serta akses pasar yang lebih luas. Harga produk pun menjadi lebih stabil karena distribusi yang lebih efisien, sehingga fluktuasi harga dapat ditekan dan petani serta nelayan mendapatkan harga yang lebih layak. Selain itu, edukasi yang diberikan semakin meningkatkan kemandirian mereka dalam mengelola usaha mereka sendiri. Pemerintah juga memastikan bahwa prinsip pertanian dan perikanan berkelanjutan tetap diterapkan agar sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Menurut Ranny Fahd Arafiq, Anggota Komisi IX DPR RI, program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, peternak, dan nelayan dalam penyediaan bahan baku makanan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan usaha kecil dalam program ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan.

Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, juga menyoroti manfaat ganda program ini. Selain meningkatkan gizi anak-anak, program MBG juga membantu membangkitkan perekonomian daerah dengan menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menekankan bahwa melalui kolaborasi dengan UMKM, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

Kurniasih Mufidayati, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, menambahkan bahwa program MBG memiliki dampak besar dalam mendukung perekonomian lokal dengan memanfaatkan sumber daya setempat seperti hasil pertanian dan peternakan. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani dan nelayan kecil agar mereka terus berkembang.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan harapannya agar program MBG dapat memperkuat perekonomian daerah dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan komunitas desa dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Ia mengapresiasi langkah MBG yang tidak hanya membantu meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pedesaan.

Ke depan, pemerintah dan MBG berencana memperluas program ini ke lebih banyak daerah di Indonesia. Dengan semakin banyak petani dan nelayan yang mendapatkan manfaat, ketahanan ekonomi lokal pun diharapkan semakin kuat. Pemerintah juga akan terus berinovasi dalam memberikan solusi yang lebih efektif bagi pelaku usaha kecil di sektor pertanian dan perikanan. Langkah ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga berkomitmen untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perusahaan, petani, dan nelayan, program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang luas bagi masyarakat. Pemerintah dan MBG juga berencana mengembangkan strategi pemasaran yang lebih inovatif agar produk hasil pertanian dan perikanan dari petani serta nelayan lokal semakin dikenal di pasar nasional maupun internasional. Dengan demikian, daya saing mereka dalam industri semakin meningkat, membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi lokal.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Kesuksesan pelaksanaan mudik Lebaran 2025 menjadi bukti nyata keberhasilan sinergitas yang terjalin antara berbagai pihak, termasuk Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan stakeholder terkait. Keberhasilan ini terlihat jelas dari lancarnya arus mudik yang dapat meminimalisir kemacetan dan kecelakaan.

“Rekayasa lalu lintas one way yang diterapkan secara bertahap telah berhasil membuat arus mudik Lebaran 2025 berjalan lancar,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini disampaikan usai Jenderal Sigit meninjau langsung arus mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) KM 70 dan Gerbang Tol Kalikangkung KM 414.

“Alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar,” pungkas Jenderal Sigit.

“Tentunya saya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan apabila memang sudah lelah ada rest area, ada tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak,” tegasnya.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa strategi pengelolaan arus mudik Lebaran 2025 yang diterapkan Korlantas Polri terbukti efektif.

Menhub Dudy menerangkan bahwa hingga H-4 Lebaran, arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek terpantau lancar, dan hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang serta koordinasi antara berbagai pihak berjalan dengan baik.

“Penanganan kepadatan arus lalu lintas selama mudik Lebaran 2025 sangat baik,” tegas Menhub.

“Polri bersama stakeholder terkait telah menerapkan rekayasa lalu lintas dengan perhitungan matang, termasuk contraflow dan one way di Tol Trans Jawa, yang terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan,” tambahnya.

Perencanaan yang matang dan strategi yang tepat sasaran terbukti mampu menciptakan arus mudik yang lancar dan aman bagi para pemudik. Sinergi ini menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang efektif bagi mobilitas masyarakat.

Oleh: Feronika Moyasinta)*

Di tengah dunia yang semakin peduli dengan kesehatan ibu dan anak, Indonesia meluncurkan sebuah program yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Program yang dikenal dengan nama MBG (Makanan Bergizi) bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang optimal bagi ibu hamil dan anak-anak, terutama yang berada di daerah dengan tingkat gizi rendah. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, program ini berhasil memperbaiki kualitas kesehatan generasi penerus bangsa.

Kegiatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini, merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia, terutama di Kabupaten Bekasi. Inisiatif ini mengangkat isu kesehatan yang sering kali terabaikan, terutama terkait dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak, dua kelompok yang sangat rentan terhadap kekurangan gizi. Dengan program ini, diharapkan terjadi penurunan angka gizi buruk secara bertahap, yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terbelenggu oleh masalah kekurangan gizi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari, yang bekerja sama dengan BGN, menunjukkan komitmen tinggi terhadap masalah ini. Menurutnya, program MBG ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi gizi buruk melalui distribusi makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini adalah langkah konkret yang sangat diperlukan, mengingat masih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas, yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Bahkan, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, ketimpangan dalam distribusi gizi sering kali menjadi masalah besar.

Dalam implementasinya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta organisasi non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap isu kesehatan ibu dan anak. Para ahli gizi turut berperan dalam merancang menu makanan yang tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga mudah diakses oleh keluarga yang membutuhkan. Menu-menu yang disediakan beragam, mulai dari bahan makanan lokal hingga produk yang telah difortifikasi untuk memastikan kecukupan gizi yang tepat.

Salah satu hal yang sangat krusial dalam konteks gizi adalah bagaimana gizi yang tepat dan seimbang dapat mendukung perkembangan fisik dan mental anak-anak serta mendukung kesehatan ibu hamil selama kehamilan. Program MBG, yang fokus pada pemberian makanan bergizi secara gratis kepada kelompok yang paling rentan ini, adalah solusi yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kekurangan gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi.

anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap kesehatan gizi anak-anak dan ibu hamil, yang memang menjadi prioritas utama dalam memastikan perkembangan yang sehat dan optimal. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang yang dapat berimbas pada kualitas hidup mereka di masa depan. Begitu pula dengan ibu hamil, yang memerlukan asupan gizi yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan janin dan memastikan kelahiran yang sehat. Keterlambatan dalam memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi kelompok ini dapat berujung pada masalah serius, seperti stunting, rendahnya kualitas pendidikan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi ibu dan anak.

Hasil dari program ini pun cukup menggembirakan. Angka kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak-anak di beberapa daerah mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, para ibu yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan bergizi kini merasa terbantu dengan adanya distribusi pangan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Tak hanya di Indonesia, kesuksesan program MBG juga menarik perhatian dunia. Berbagai organisasi internasional dan negara lain mempelajari program ini sebagai model yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan ibu dan anak di negara-negara berkembang. Program ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak, masalah kekurangan gizi pada ibu hamil dan anak-anak dapat diatasi secara efektif.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang membandingkan pelaksanaan program makan gratis di Brasil dengan rencana program serupa di Indonesia memberikan gambaran yang menarik mengenai tantangan besar dalam menghadirkan perubahan sosial yang nyata. Program makan bergizi untuk anak-anak yang dimulai pada 2011 di Brasil dan memakan waktu hingga 11 tahun untuk menjangkau seluruh anak-anak di negara tersebut memang menunjukkan betapa besar usaha dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah gizi pada skala nasional.

Brasil, dengan populasi sekitar 26 juta anak, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memastikan setiap anak dapat menerima manfaat dari program makan gratis tersebut. Program ini dimulai dengan niat mulia untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi yang dihadapi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski telah berjalan selama lebih dari satu dekade, keberhasilan program ini tetap menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sosial sebesar itu memerlukan waktu, konsistensi, dan koordinasi yang luar biasa di tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Dengan pencapaian yang luar biasa ini, program MBG memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak Indonesia. Lebih dari sekadar memberikan makanan, program ini membuka jalan bagi terciptanya generasi yang sehat, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

)*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Nasional PT Linkjaknas [edRW]

JAKARTA –Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak akan menghidupkan kembali konsep Dwifungsi ABRI.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan bahwa DPR dan pemerintah berkomitmen menjaga supremasi sipil serta memastikan TNI tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai alat pertahanan negara. Ia menepis anggapan bahwa revisi UU TNI akan membawa kembali peran ganda militer dalam politik dan institusi sipil.

“Kami tetap menjaga semangat reformasi. Supremasi sipil adalah komitmen utama kami. Tidak ada keinginan dari DPR untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI. Kami ingin TNI tetap profesional dan fokus pada tugas pertahanan negara,” ujar Saan.

Terkait berbagai kritik yang muncul, Saan menyatakan bahwa DPR menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan melalui mekanisme hukum.

“Bagi pihak yang menolak atau tidak puas dengan revisi ini, tersedia jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tambahnya.

Meskipun DPR dan pemerintah telah memastikan tidak ada upaya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, gelombang penolakan terhadap revisi UU TNI tetap bermunculan di berbagai daerah. Massa khawatir UU ini melemahkan supremasi sipil dan memberi ruang bagi militer di ranah politik.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q. Iswara, menyebut bahwa gelombang protes muncul akibat informasi yang tidak utuh yang diterima oleh masyarakat.

“Undang-undang ini bukan bertujuan mengembalikan masa lalu, apalagi membahas Dwifungsi ABRI. Justru revisi ini memperjelas dan membatasi keberadaan TNI di ranah sipil,” ujar Iswara.

Lebih lanjut, Iswara menjelaskan bahwa perubahan dalam revisi UU TNI hanya menambah jumlah instansi yang dapat ditempati oleh prajurit TNI dari 10 menjadi 14.

“Di luar itu, prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri dari dinas militer,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung dari kebijakan militerisme di masa Orde Baru, Rachmat menyatakan dirinya akan menentang jika revisi tersebut membuka peluang kembalinya peran ganda militer dalam pemerintahan sipil.

“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Jika revisi UU TNI membuka jalan bagi militerisme di ranah sipil, saya yang pertama akan berdiri menentangnya,” ungkap Rachmat.

Sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) revisi UU TNI, Rachmat menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR memiliki komitmen yang sama untuk menutup celah kembalinya Dwifungsi ABRI. Ia juga memastikan bahwa semangat reformasi tetap menjadi landasan utama dalam revisi tersebut.

“Revisi UU TNI memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tidak akan kembali. Supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” pungkasnya.

Dengan adanya penegasan dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR berharap revisi UU TNI dapat dipahami dengan lebih objektif serta tetap berada dalam koridor reformasi dan supremasi sipil.

(/rls)