Arsip Bulanan: Juni 2025

Jakarta,- Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sinergi antara pemerintah dan dunia usaha terus diperkuat. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil langkah nyata melalui pembangunan ribuan titik dapur layanan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah.

“Tadi kami update, kami melaporkan perkembangan Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin, antusiasmenya luar biasa. Tadi kami bicara bahwa Kadin berniat untuk ikutan 1.000 titik SPPG, dan kami akan mulai dengan pilot project,” ujar Anindya.

Ia juga menekankan bahwa langkah BGN dalam membangun puluhan ribu dapur merupakan terobosan besar yang harus didukung bersama.

“Tugasnya itu untuk mencapai 30.000 titik SPPG bukan hal yang kecil dan kelihatannya bisa on target,” lanjutnya.

Salah satu realisasi dari program tersebut terlihat di Kota Malang, di mana pembangunan dapur SPPG mendapat pengawasan langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Anto Mukti Putranto dari KSP menegaskan bahwa dapur yang telah dibangun harus memenuhi standar kelayakan sebelum beroperasi secara penuh.
“Ini sepertinya jadi dapur SPPG kesekian yang dibangun. Ada beberapa koreksi yang memang perlu disempurnakan,” ucapnya.

Anto juga menyoroti pentingnya aspek kebersihan dan efisiensi dalam operasional dapur. “Kebersihan dan higienitas dapur SPPG harus menjadi prioritas utama, terlepas dari jenis menu yang disiapkan. Tata letak keluar masuk bahan dan makanan juga harus tertata rapi untuk memastikan efisiensi dan kebersihan,” tegasnya.

Ia memberikan arahan agar dapur SPPG tidak hanya menjadi tempat produksi makanan, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan.

“Saya perintahkan digunakan untuk menyirami tanaman, bahan baku dan sayuran, sehingga multifungsi dan tidak membuang air limbah gitu saja,” jelas Anto.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa potensi kesalahan manusia harus diantisipasi secara serius.

“Kami ingatkan agar ada skema antisipasi terhadap kekurangan atau keterlambatan. Ini penting karena program MBG akan beroperasi selama jam sekolah, dan makanan harus sampai tepat waktu kepada siswa untuk dinikmati saat istirahat,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, dapur-dapur SPPG diyakini mampu menjadi tulang punggung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh penjuru negeri.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi pilar utama dalam pembangunan bangsa. Di tengah tantangan ketimpangan gizi dan akses pangan sehat, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Program ini bukan sekadar bantuan sosial atau kebijakan populis semata, melainkan investasi gizi yang sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif bagi anak-anak Indonesia.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam membangun sumber daya manusia unggul melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini, menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Program MBG akan diterapkan secara bertahap, mencakup seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat di berbagai kabupaten/kota.

Menu makanan yang disiapkan dalam program MBG dirancang oleh ahli gizi, mencakup komponen karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah. Tujuannya adalah memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan dan kegiatan belajar mereka. Selain itu, penyediaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar higienis dan kualitas bahan pangan lokal.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa sampai dengan 21 Mei 2025, program MBG telah menjangkau 3.977.514 orang penerima manfaat yang terdiri atas anak sekolah berbagai level SD, SMP, SLTA dan sederajat juga ibu hamil. Program MBG tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan lainnya demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai pelaksana utama program MBG. Sasaran utama terbagi ke dalam empat kelompok kritis.
Pertama, peserta didik dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga menengah, baik pendidikan umum, keagamaan, kejuruan, khusus, maupun pesantren. Gizi yang cukup bagi anak sekolah sangat penting untuk mendukung konsentrasi, pertumbuhan, dan perkembangan kognitif.

Kedua, anak usia di bawah lima tahun (balita), yang berada pada fase emas pertumbuhan. Pada periode ini, kekurangan gizi bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak bisa dipulihkan.
Ketiga, ibu hamil. Asupan gizi yang baik selama masa kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi, memastikan kehamilan sehat, serta menurunkan risiko kelahiran prematur dan stunting pada bayi.

Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup membantu produksi ASI yang berkualitas, yang krusial untuk perkembangan optimal bayi sejak lahir. Adapun target MBG hingga akhir 2025 adalah menjangkau setidaknya 17,9 juta individu dari empat kelompok tersebut.

Sementara itu, Staf Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Suparngadi mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen terhadap kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Teguh menegaskan peran dan dukungan BGN untuk membangun desa dari bawah sebagai langkah peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program MBG dapat meningkatkan asupan gizi juga memperluas pengetahuan gizi yang tepat.

Menyediakan makan bergizi secara gratis bukan hanya tentang mengenyangkan perut anak-anak setiap hari. Lebih dari itu, program ini adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Dalam jangka panjang, generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi tenaga kerja yang kompeten, sehat secara jasmani dan mental, serta berpotensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Selain manfaat langsung kepada anak-anak, Program MBG juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan menggandeng petani lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan bahan pangan, program ini mendorong roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Petani sayur, peternak ayam dan sapi, nelayan, hingga ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam koperasi dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui keterlibatan mereka dalam rantai pasok makanan MBG. Dengan begitu, program ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah.

Di sisi lain, program ini juga mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung pola hidup sehat anak-anak mereka. Edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan MBG.

Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada dukungan semua pihak. Masyarakat, guru, tenaga kesehatan, tokoh agama, dan media memiliki peran penting dalam mengawal dan memastikan bahwa program ini benar-benar sampai pada sasaran yang tepat.
Dengan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, program ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara, serta menciptakan kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk membangun SDM Indonesia unggul.

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program makan siang di sekolah. Ia adalah fondasi masa depan Indonesia. Dengan menanamkan investasi gizi sejak dini, negara sedang menyiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi tantangan global.
Jika Indonesia ingin memetik hasil dari bonus demografi, maka menyiapkan anak-anak yang bergizi baik dan sehat adalah langkah paling strategis. Melalui program MBG, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak bangsa, karena anak yang sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, memiliki akses terhadap gizi seimbang.

Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang per Mei 2025.

Keberhasilan awal ini menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Menurutnya, seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam hal pendanaan, alokasi anggaran mencapai Rp100 triliun telah disiapkan melalui APBN. Meski realisasi diperkirakan sekitar Rp50 triliun, skema pencairan anggaran disusun secara fleksibel dan bertahap untuk menjamin efektivitas penggunaan dana serta akuntabilitas publik.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.

Selain memperbaiki status gizi nasional, program MBG juga memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah memposisikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai mitra utama dalam rantai pasok bahan pangan. 85% dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, yang 95%-nya berasal dari produk pertanian lokal.

Strategi ini menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dadan Hindayana menyampaikan bahwa SPPG kini berfungsi sebagai offtaker produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekonomi komunitas melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro.

Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber-sumber yang memberdayakan masyarakat secara langsung.

Keberlanjutan program menjadi perhatian utama dengan memastikan bahwa MBG akan terus mendapatkan alokasi pendanaan dalam tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari delapan misi prioritas nasional yang diusung Presiden.

Program ini mengedepankan lima pilar utama yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah penyediaan makanan bergizi sesuai standar gizi seimbang, disalurkan ke sekolah, posyandu, atau rumah tangga sasaran. Kedua, edukasi gizi yang terus digencarkan untuk membangun pemahaman masyarakat.

Pilar ketiga mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui pengukuran indikator kesehatan yang relevan seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini penting untuk memastikan hasil program sejalan dengan target perbaikan gizi nasional.

Pilar keempat, sinergi lintas sektor, memastikan bahwa seluruh instansi yang terlibat bekerja dalam satu visi. BGN, Kementerian Kesehatan, Sosial, BPOM, dan pemda berperan aktif mendukung implementasi di lapangan.

Pilar kelima adalah pemberdayaan UMKM. Pemerintah menjadikan UMKM sebagai ujung tombak distribusi makanan segar dan berkualitas. Upaya ini memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Program MBG menunjukkan bahwa akses terhadap makanan bergizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Dampak program terlihat tidak hanya pada indikator kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada daya saing global generasi muda Indonesia.

Sebagai pembanding, negara-negara seperti India dan Amerika Serikat telah lama menjalankan program serupa dan terbukti sukses meningkatkan partisipasi pendidikan serta kesehatan siswa. Indonesia kini mengambil langkah serupa, namun dengan model yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Penerapan program MBG mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat, termasuk pondok pesantren dan kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 17,9 juta penerima dari empat kelompok kritis tersebut sebelum akhir 2025. Capaian ini menjadi tonggak penting menuju target utama 82,9 juta orang dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan.

Pelaksanaan Program MBG menunjukkan bahwa Indonesia serius menyiapkan generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pelibatan semua pemangku kepentingan dan strategi menyeluruh, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

St. Petersburg — Indonesia dan Rusia menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan empat kerja sama strategis lintas sektor. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Kamis (19/6), bertepatan dengan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025.

Empat bidang kerja sama itu meliputi pendidikan tinggi, transportasi lintas negara, komunikasi digital, serta investasi strategis. Di bidang pendidikan, kolaborasi antar perguruan tinggi akan mendorong pertukaran pelajar dan pengembangan akademik. Pada sektor transportasi, Indonesia dan Rusia menyepakati pembukaan rute penerbangan Moskow–Bali sebanyak 3–4 kali per minggu untuk mendukung konektivitas dan pariwisata.

Nota kesepahaman lain ditandatangani antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Kementerian Pengembangan Digital Rusia, mencakup pengembangan teknologi 5G, IoT, smart city, keamanan siber, hingga konten media. Sementara itu, kerja sama investasi senilai 2 miliar euro antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) akan difokuskan pada sektor energi, teknologi, dan nuklir untuk tujuan damai.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan bilateralnya dengan Presiden Putin berlangsung produktif dan strategis.

“Pertemuan saya dengan Presiden Putin berlangsung sangat hangat dan produktif. Kesepakatan ini menjadi tonggak baru hubungan Indonesia–Rusia yang saling menguntungkan,” ujar Prabowo.

Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra penting Rusia di kawasan Asia-Pasifik dan menyoroti peningkatan perdagangan bilateral.

“Indonesia adalah mitra kunci Rusia di Asia-Pasifik. Dalam empat bulan pertama tahun ini saja, perdagangan kami meningkat 40 persen dibandingkan tahun lalu,” tegas Putin.

Keduanya juga menandatangani Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia sebagai pijakan jangka panjang hubungan kedua negara.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Amelia Anggraini, menyebut kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut sebagai momen strategis yang menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam percaturan global.

“Kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu utama dalam SPIEF 2025 mencerminkan meningkatnya posisi tawar Indonesia dalam percaturan global, terutama pasca keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Apresiasi mendalam atas langkah diplomasi aktif yang dilakukan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Amelia juga menekankan bahwa kerja sama ini membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam bidang pertahanan, energi, dan ketahanan pangan dalam kerangka kerja multipolar yang inklusif.

Melalui langkah konkret ini, Indonesia dan Rusia menegaskan keseriusannya dalam membangun kemitraan yang kokoh, berkelanjutan, dan saling menguntungkan demi masa depan kawasan dan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. [-red]

St. Petersburg, Indonesia dan Rusia resmi menegaskan arah baru kemitraan strategis melalui pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg. Pertukaran ini menjadi simbol konkret dari penguatan hubungan kedua negara di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi, transportasi, pengembangan digital, media massa, hingga investasi.

Dalam pernyataan bersama, Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia-Pasifik. Putin menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara dibangun di atas dasar kepercayaan dan persahabatan yang telah terjalin selama 75 tahun. Ditambahkan bahwa Rusia siap bekerja sama dalam pengembangan teknologi canggih, seperti eksplorasi luar angkasa, kota pintar, dan kecerdasan buatan.

“Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan merealisasikan proyek nuklir untuk tujuan damai, termasuk di bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf,” ujar Putin.

Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap peran historis Rusia yang telah membantu Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia mengingatkan bahwa Uni Soviet pernah memberikan bantuan besar kepada Indonesia saat masih dalam kondisi miskin, tanpa tuntutan pembayaran yang memberatkan.

“Sampai hari ini rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Banyak infrastruktur penting di Indonesia dibangun berkat dukungan Rusia,” ungkapnya.

Pertemuan kedua pemimpin juga menghasilkan Deklarasi Kemitraan Strategis sebagai pijakan baru hubungan bilateral yang lebih luas dan multidimensional. Selain kerja sama bilateral, kedua negara juga menandai penyelesaian substantif Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–Eurasian Economic Union (I–EAEU FTA), yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025.

Airlangga menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut membuka peluang besar bagi perluasan akses pasar, peningkatan logistik, dan arus investasi antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU, seperti Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

“Saya berharap kedua pihak dapat segera menindaklanjuti dengan menyelesaikan semua tahapan proses yang diperlukan sehingga perjanjian ini dapat ditandatangani pada 2025,” ujar Airlangga.

Kerja sama strategis Indonesia–Rusia yang terus berkembang ini menjadi penanda penting bahwa di tengah dinamika global, hubungan bilateral dapat bertransformasi menjadi kemitraan yang kuat, saling menguntungkan, dan berorientasi jangka panjang bagi kepentingan rakyat kedua negara.

Oleh : Naura Astika

Dalam momentum kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada 18–19 Juni 2025, kedua negara menegaskan niatan memperluas kerja sama strategis, terutama dalam sektor nuklir dan migas. Presiden Vladimir Putin secara terbuka menyatakan kesiapan Rusia untuk mendukung Indonesia membangun infrastruktur nuklir damai, serta memperkuat kolaborasi migas melalui proyek-proyek kilang dan pasokan energi. Ini bukan sekadar janji diplomatik, sinyal realistis diuji lewat kunjungan ke St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), serta pernyataan keras dari legislator dan pejabat pemerintahan kedua negara.

Dukungan dari parlemen Indonesia juga sangat terbuka. Anggota Komisi XII DPR, Syarifuddin (PKB), menyampaikan apresiasi penuh terhadap rencana tersebut, sepanjang semua proyek nuklir berjalan untuk tujuan damai dan didukung standar keselamatan tinggi. DPR siap mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan BUMN untuk memastikan transfer ilmu dan karyawan bersertifikasi.

Di sisi negara, Rusia memberi penawaran komprehensif. Putin memastikan Rosatom beserta perusahaan migas Rusia seperti Zarubezneft, Rosneft, dan Gazprom siap mendukung pembangunan kilang baru—termasuk Tuban dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Selain itu, Rusia juga berkomitmen untuk menambah pasokan LNG dan minyak ke Indonesia, termasuk kerja sama optimalisasi lapangan-lapangan tua dan modernisasi infrastruktur hulu migas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam RUPTL (2025–2034) Indonesia menjaga opsi membangun PLTN 500 MW berbasis SMR (Small Modular Reactor). Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan, namun pertemuan kedua pemimpin telah memperkuat arah kebijakan tersebut. Teknologi nuklir modular berdaya kecil memang ideal bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yang membutuhkan sumber energi terdesentralisasi dan berbiaya efisien di wilayah terpencil.

Strategi ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk capai net‑zero emissions tahun 2060. Perkembangan ini menorehkan kemajuan nyata dalam diversifikasi energi: dari dominasi batu bara menuju sumber baru yang lebih bersih. Presiden Prabowo menyatakan bahwa rencana pembangunan PLTN adalah bagian penting dari transformasi energi nasional dan sudah masuk dalam RUPTL.

Dari sudut geopolitik, kolaborasi ini memperkaya posisi tawar Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif dan penuh keseimbangan. Keterlibatan Rusia di sektor energi strategis memberikan pilihan alternatif, sekaligus memperkuat mitigasi risiko pasokan—apabila terjadi ketegangan global. Diperkaya dukungan penuh dari parlemen dan kesiapan teknis dari Rusia, proyek ini dapat dijalankan dengan landasan solid.

Namun, jalan ke depan tetap menantang. Pertama, aspek keselamatan dan penerimaan publik terhadap nuklir perlu dipastikan melalui edukasi, sosialisasi, dan transparansi regulasi. Kedua, semua skema kontrak, pendanaan, serta teknologi harus dipastikan bebas dari tekanan sanksi internasional yang mungkin membayangi proyek Rusia. Indonesia perlu studi cermat terhadap risiko geopolitik dan membangun mekanisme mitigasi.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengatakan Kerja sama Indonesia Rusia di sektor migas merupakan langkah positif dalam menjawab tantangan energi global, Kita perlu membuka ruang yang lebih luas untuk investasi dan pertukaran teknologi agar sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pihaknya optimis bahwa pemanfaatan energi nuklir, asalkan dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi dan pengawasan ketat, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang bersih dan berkelanjutan.

Rusia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi nuklir sipil, sehingga Indonesia dapat banyak belajar dari negara tersebut. Kerja sama nuklir dan migas juga dapat menjadi medium penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi dapat mencakup pelatihan SDM melalui beasiswa, pertukaran riset dengan institusi seperti Rosatom, pengiriman teknisi, dan peningkatan kapasitas domestik melalui pendirian pusat riset gabungan. Legislator mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan BUMN agar muncul multiplier effect bagi kapabilitas nasional.

Secara ekonomi, kesempatan ini dapat memperluas investasi sektor energi. Setelah masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS—yang mendapat apresiasi Rusia—perluasan kerja sama energi dapat menjadi fondasi iklim investasi antara ASEAN–Eurasia. Pembicaraan FTA antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang tengah berlangsung akan memperkuat pijakan investasi ini.

Arah ke depan idealnya terbagi dalam beberapa fase: dimulai dengan studi kelayakan dan perencanaan nuklir modular 500 MW pada 2025–2027; melanjutkan dengan pembangunan pilot PLTN dan proyek kilang Tuban hingga 2030; dan diintegrasikan ke jaringan energi nasional menuju 2032 dan seterusnya. Pada saat bersamaan, program pelatihan dan kemajuan teknis harus berjalan paralel.

Dengan landasan politik kuat, dukungan legislatif, peluang finansial, dan teknologi yang ditawarkan Rusia, kerja sama nuklir dan migas antara Indonesia dan Rusia kini berada pada titik awal yang menjanjikan. Jika dikelola dengan hati-hati dan transparan, kolaborasi ini dapat menjadi tonggak baharu dalam diversifikasi energi, penguatan ekonomi, dan peningkatan kapabilitas nasional—mengantarkan Indonesia ke era energi bersih dan mandiri di tengah kompleksitas geopolitik global.

)* Pengamat Isu Strategis

Oleh : Ricky Rinaldi

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan Juni 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah baru diplomasi Indonesia. Di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, kehadiran Presiden Prabowo membawa pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran strategis, tidak hanya dalam membangun kerja sama bilateral, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Langkah ini disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk oleh Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang. Ia menilai kunjungan tersebut sebagai upaya cerdas yang dapat membuka ruang diplomasi dalam konflik Iran–Israel yang semakin memanas. Ia meyakini, Indonesia dapat menggunakan kedekatan hubungannya dengan Rusia untuk mendorong peran mediasi, sekaligus menurunkan eskalasi konflik yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi ancaman perang dunia. Menurutnya, posisi Indonesia yang dikenal sebagai negara nonblok dan netral memberikan kepercayaan lebih dalam membangun komunikasi antar kekuatan global.

Presiden Prabowo dinilai memiliki ketegasan dan visi yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berperan aktif dalam membentuk arah perdamaian dunia. Ia tidak hanya hadir sebagai kepala negara yang membawa misi bilateral, tetapi juga sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan global. Keberaniannya membuka komunikasi dengan negara besar seperti Rusia di saat situasi global sangat dinamis memperlihatkan pendekatan diplomasi yang taktis dan terukur.

Namun, agenda kunjungan ini tak hanya berhenti pada urusan geopolitik. Di balik pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin, terjalin pula kesepakatan konkret yang menyentuh kebutuhan vital dalam negeri—yakni penguatan sektor ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI membahas berbagai peluang kerja sama strategis bersama Federasi Rusia, mulai dari investasi di sektor gula, peningkatan ekspor minyak sawit mentah (CPO), hingga rencana pembangunan industri pupuk bersama dan riset pertanian berbasis teknologi.

Apresiasi terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari kalangan dunia usaha. Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kemitraan Indonesia–Rusia yang fokus pada sektor pangan dan pertanian. Ia menilai, kolaborasi ini sangat penting bagi upaya swasembada dan hilirisasi produk pertanian dalam negeri. Anne meyakini bahwa melalui kerja sama riset, teknologi, dan industri berbasis potash, Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan ketahanan pangan jangka panjang.

Menurut Anne, pelibatan sektor swasta dalam skema kerja sama ini akan mempercepat implementasi program dan memberi dampak langsung terhadap produktivitas nasional. Ia juga berharap kerja sama ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas, terutama dalam komoditas unggulan seperti CPO dan produk pertanian bernilai tambah tinggi, sambil tetap melibatkan pengusaha dalam negeri secara aktif dalam proses industrinya. Ia menyebutkan bahwa para pelaku usaha akan sangat diuntungkan apabila pemerintah terus mendorong skema kerja sama yang bersifat partisipatif dan inklusif.

Kunjungan ini juga menjadi pemicu percepatan penyelesaian Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EAEU), yang mencakup Rusia, Belarus, Kazakstan, Armenia, dan Kirgistan. Andina Thresia Narang menyampaikan optimisme bahwa FTA ini akan memperluas akses pasar produk Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan nilai ekspor nasional. Ia juga menegaskan pentingnya memastikan setiap kerja sama luar negeri membawa dampak langsung terhadap pembangunan nasional, dan berkomitmen bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius.

Pemerintah pun menunjukkan keseriusannya. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dijadwalkan melakukan kunjungan lanjutan ke Rusia pada Oktober 2025, sebagai upaya tindak lanjut dari pertemuan bilateral. Langkah ini menjadi bukti bahwa diplomasi yang dijalankan bukan sekadar simbolik, melainkan terstruktur dan diarahkan pada implementasi konkret di sektor-sektor strategis. Pemerintah ingin memastikan bahwa komitmen yang telah dibangun di atas meja perundingan dapat segera diwujudkan dalam bentuk proyek nyata yang menguntungkan kedua negara.

Kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah yang jelas: Indonesia tidak hanya ingin dihormati karena jumlah penduduk atau sumber daya alamnya, tetapi karena kemampuannya menjalin aliansi strategis, mendorong perdamaian, dan membangun kekuatan domestik secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan global, melainkan aktif menciptakan ruang dialog dan kerja sama di tengah konflik dunia.

Sinergi antara pemerintah, parlemen, dan dunia usaha menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kerja sama internasional yang berdampak nyata. Apindo menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha domestik dalam proyek-proyek bersama dengan Rusia akan mempercepat transformasi industri nasional, baik dalam sektor pangan, energi, maupun perdagangan. Inilah wujud diplomasi yang berpijak pada realitas ekonomi, dan menjawab kebutuhan dalam negeri.

Dengan latar belakang itulah, kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia menjadi lebih dari sekadar kunjungan kenegaraan. Ini adalah langkah nyata menuju kemitraan strategis yang dibangun di atas dasar saling percaya dan kepentingan bersama. Indonesia hadir sebagai bangsa yang percaya diri, siap membangun masa depan melalui kerja sama yang setara, dan berkontribusi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Melalui pendekatan diplomasi yang visioner dan kerja sama yang konkret, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa masa depan dapat dibentuk bukan dengan konflik, melainkan dengan kolaborasi.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menyatakan komitmennya untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah melalui alokasi dana sebesar Rp130 triliun.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari DPR RI sebagai bentuk nyata sinergi antara sektor investasi dan program kerakyatan.

Anggota Komisi V DPR, Mori Hanafi, menilai kebijakan Danantara sebagai langkah strategis dalam mendorong akses perumahan yang lebih merata dan terjangkau.

“Kami menyambut positif langkah strategis BPI Danantara yang mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ini adalah bentuk konkret kolaborasi sektor investasi dengan program kerakyatan,” ujarnya.

Program yang akan berjalan sepanjang 2025 ini juga melibatkan sejumlah bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia.

Diketahui, skema pembiayaan nantinya dirancang melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang diharapkan dapat disalurkan dalam enam bulan ke depan.

Lebih lanjut, Mori menegaskan komitmen Komisi V DPR untuk mengawal program ini.

“Komisi V DPR akan mengawal agar dana ini benar-benar tersalur tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal,” katanya.

Mori pun berharap keberadaan Danantara dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan skema KUR ini tidak menambah beban masyarakat, tapi justru menjadi jembatan kepemilikan rumah yang layak,” imbuhnya.

Ia pun mendorong agar seluruh pemangku kepentingan menjaga sinergi agar tidak terjadi hambatan birokrasi.

“Kami mendorong sinergi erat antara Kementerian PKP, perbankan penyalur KUR, dan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi dalam penyaluran” tuturnya.

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani sebelumnya menyatakan bahwa Danantara telah menyiapkan skema pembiayaan secara matang bersama perbankan nasional.

Dukungan ini, menurutnya, menjadi langkah awal untuk membuka akses kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat luas.*

Jakarta – BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) menjalin kemitraan strategis untuk membangun pabrik chlor alkali–ethylene dichloride (CA-EDC) dengan nilai investasi mencapai 800 juta dolar AS atau setara Rp13 triliun.

Kolaborasi ini diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan industri nasional, menurunkan ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia hulu, serta mempercepat agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.

Presiden Direktur Chandra Asri Group, Erwin Ciputra menilai proyek ini sebagai tonggak penting bagi pihaknya dalam mendukung kemandirian industri nasional.

“Melalui kolaborasi ini kami membangun fondasi yang kuat untuk mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya di Jakarta.

Produksi ethylene dichloride dari pabrik ini ditargetkan untuk ekspor dan berpotensi menghasilkan devisa hingga Rp5 triliun per tahun. Di sisi lain, pengoperasian pabrik juga diperkirakan mampu mengurangi impor soda kaustik dengan efisiensi hingga Rp4,9 triliun setiap tahun.

Pabrik ini akan dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak perusahaan Chandra Asri Group. Fase pertama proyek mencakup kapasitas produksi 400.000 ton soda kaustik padat (setara 827.000 ton cair) dan 500.000 ton ethylene dichloride. Tahap selanjutnya akan fokus pada peningkatan kapasitas Chlor-Alkali dan produk turunan klorin.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir meyakini bahwa investasi yang sedang digarap akan meningkatkan ketahanan nasional.

“Investasi ini memperkuat ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor produk penting seperti soda kaustik dan ethylene dichloride. Di Danantara Indonesia, kami menyambut baik kemitraan global yang memiliki visi yang sama untuk membangun ekosistem industri yang tangguh dan bernilai tinggi di tengah dinamika ekonomi Asia,” terangnya.

Sementara itu, CEO INA Ridha Wirakusumah menambahkan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan mandat investasi jangka panjang pihaknya.

“Kolaborasi ini memperkuat daya saing dan ketahanan Indonesia di kancah ekonomi global,” ujarnya.**

Oleh : Raditya Rahman )*

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin percaya diri dalam membiayai pembangunan strategis dengan mengandalkan kekuatan domestik. Salah satu langkah nyata adalah komitmen Danantara untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait di Gedung Parlemen Singapura, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyuntikkan dana pembiayaan senilai Rp130 triliun guna mendukung Program 3 Juta Rumah sepanjang tahun 2025.
Dukungan ini tidak datang sendiri. Lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dalam mengalirkan pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi proyek besar ini. Ini menandai terbentuknya aliansi strategis antara lembaga pengelola investasi negara dengan sektor perbankan nasional dalam rangka menggerakkan sektor perumahan secara masif.
Rosan mengungkapkan bahwa pihak perbankan menyambut antusias inisiatif ini karena skemanya telah dirancang dengan matang. Skema tersebut memberikan jaminan melalui properti yang dibiayai, menawarkan bunga subsidi yang ringan, dan proses yang akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Tim Danantara pun telah melakukan komunikasi intensif dengan tim teknis Kementerian PKP untuk mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan secara efisien dan terarah. Dengan perhitungan yang solid dan keterlibatan perbankan yang luas, inisiatif ini sangat berpeluang menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Menanggapi dukungan Danantara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan komitmen Rosan Roeslani. Ia langsung menugaskan jajaran kementeriannya, termasuk Sekjen Didyk dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, untuk segera menjalin koordinasi teknis dengan tim Danantara. Dengan komunikasi yang terjalin sejak jauh hari dan diskusi yang intens, kolaborasi ini bukan dimulai dari nol, tetapi sudah berada pada tahap konkret menuju realisasi.
Tak hanya sekadar pembiayaan, keterlibatan Danantara dalam program perumahan rakyat adalah wujud keberanian Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor pembangunan. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menekankan pentingnya kemandirian dalam pembiayaan, termasuk dalam sektor hunian. Dengan kekuatan lembaga seperti Danantara, Indonesia tidak perlu selalu bergantung pada modal asing. Meskipun investasi dari luar tetap diapresiasi, kekuatan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pembangunan nasional.
Sinyal positif ini juga tidak luput dari sorotan dunia. Kepercayaan internasional terhadap Danantara terus meningkat, ditandai dengan minat negara-negara sahabat, seperti Qatar, yang siap menjalin kemitraan strategis. Ini membuktikan bahwa Danantara telah diakui sebagai lembaga investasi yang kredibel dan menjanjikan di mata global, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia adalah pemain utama yang layak diperhitungkan dalam arena ekonomi global.
Namun tantangan ke depan tentu tidak ringan. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah mencapai Rp300 triliun per tahun. Artinya, peran APBN tidak akan mencukupi dan diperlukan sinergi kuat dari berbagai sumber non-APBN.
Dalam forum diskusi infrastruktur beberapa waktu lalu, Fahri menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas seperti renovasi kawasan perdesaan dan penataan wilayah pesisir. Renovasi 2 juta rumah desa, misalnya, membutuhkan lebih dari Rp43 triliun, sementara pengembangan 1.200 kawasan pesisir diperkirakan menyerap Rp26 triliun. Selebihnya, pembiayaan harus datang dari sumber lain yang kredibel, fleksibel, dan cepat, dan di sinilah peran Danantara menjadi sangat krusial.
Dengan struktur organisasi yang efisien, fleksibilitas dalam mengelola investasi, dan jaringan pendanaan yang luas, Danantara mampu menjawab tantangan itu. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana, lembaga ini juga berperan dalam merancang skema pembiayaan yang menguntungkan masyarakat, tanpa membebani keuangan negara. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi, Danantara tidak hanya mendanai proyek, tetapi juga membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah strategis Danantara juga memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak atas hunian yang layak. Di tengah kebutuhan akan rumah yang terus meningkat, kehadiran lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan rakyat dengan dukungan keuangan yang memadai menjadi sangat penting. Danantara bukan hanya soal angka dan investasi, melainkan tentang kehadiran negara dalam bentuk yang nyata di tengah masyarakat.
Kehadiran Danantara merupakan wujud baru dari investasi negara yang progresif. Dengan didukung tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan kerja sama lintas sektor, lembaga ini menjadi motor penggerak pembangunan berbasis nilai tambah. Dukungan terhadap sektor perumahan melalui Program 3 Juta Rumah menjadi gambaran awal bahwa Danantara tidak bekerja dalam bayang-bayang, tetapi melangkah dengan visi yang kuat dan agenda yang terukur.
Ke depan, Danantara tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga diperkuat. Dukungan politik, regulasi yang adaptif, serta pengawasan yang sehat dari parlemen dan masyarakat akan menjadi fondasi yang menjaga agar Danantara tetap berada di jalur yang benar.
Karena pada akhirnya, lembaga ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang membangun harapan. Danantara adalah jembatan antara kebijakan pemerintah yang visioner dan realitas kebutuhan rakyat yang mendesak. Dan di sanalah, letak nilai strategis dan urgensi keberadaannya.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik