Monthly Archives: Agustus 2025

Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8/2025). Pertemuan berlangsung tiga jam, membahas tantangan kebangsaan sekaligus menjaga situasi tetap damai dan kondusif di tengah memanasnya keadaan.

Sejumlah tokoh hadir, antara lain Ketua Umum PBNU KH Yahya Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir, serta perwakilan dari MUI, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, al-Irsyad, Persis, hingga PB PII. Sementara itu, Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. Herindra, Ketua MPR Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Ketum PBNU KH Yahya Staquf menyebut dialog dengan Presiden berlangsung hangat dan terbuka membahas untuk mengajak masyarakat tenang.

“Kami berdialog dari hati ke hati. Bersepakat untuk bahu-membahu mengajak masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya, sapaannya, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Gus Yahya menegaskan, seluruh ormas yang hadir berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ke depan.

“Insyaallah bersama Presiden Prabowo Subianto, di bawah pemerintahan beliau, dengan dukungan para pemimpin umat, kita bisa mengatasi apa pun tantangan yang dihadapi,” ujarnya.

Gus Yahya juga menyebut akan ada pertemuan lanjutan di Istana Negara guna memperkuat kesepakatan bersama antara pemerintah dan ormas Islam.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 16 organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu membahas berbagai persoalan bangsa dan upaya mencari solusi bersama.

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan pentingnya persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika politik.

“Demokrasi dan aspirasi harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, jangan sampai terkontaminasi kekerasan yang bisa meruntuhkan persatuan Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB PII Nasrullah Larada menilai langkah Prabowo tepat di saat situasi memanas. Ia juga mendorong aparat menuntaskan kasus insiden kendaraan taktis Brimob yang menewaskan pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, secara profesional dan transparan.

“Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antar elemen bangsa harus kita perkuat. PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah Larada dalam keterangannya, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Dalam dialog yang dihadiri para ketua umum dan sekjen ormas, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, dan sejumlah menteri kabinet.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tensi politik akibat gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah. Dalam forum itu, Kepala Negara menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen bangsa untuk menjaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif di tengah dinamika demokrasi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada menjelaskan, dialog ini membahas berbagai tantangan kebangsaan sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk meredakan ketegangan. Ia menilai undangan Presiden Prabowo patut diapresiasi karena menunjukkan upaya serius pemerintah memperkuat komunikasi dengan masyarakat, khususnya melalui ormas Islam. Menurutnya, pertemuan ini menjadi sinyal positif bahwa bangsa Indonesia memiliki ruang dialog yang terbuka ketika situasi memanas.

“Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujar Nasrullah dalam keterangan resminya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh ormas Islam untuk berperan aktif menjaga ketertiban, menghindari eskalasi konflik, serta mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. PII turut menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut dengan mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat luas untuk menahan diri dari aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Sementara itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya agar aksi massa tidak lagi disertai tindak kekerasan.

“Semua pihak seharusnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, karena itulah fondasi sekaligus modal utama dalam membangun Indonesia,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Muhammadiyah.

Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk merumuskan langkah konkret pengendalian situasi.

Undangan Presiden ini sekaligus menjadi ajakan moral kepada seluruh masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi yang dapat memicu kerusuhan maupun aksi vandalisme. Pemerintah menegaskan bahwa aspirasi rakyat harus disalurkan melalui jalur konstitusional, bukan dengan tindakan yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

Pesan yang ditegaskan dalam pertemuan di Hambalang adalah jelas: menjaga Indonesia tetap damai dan kondusif membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan dialog, solidaritas, dan kewaspadaan terhadap provokasi, bangsa ini diyakini dapat melewati ujian demokrasi tanpa harus mengorbankan rasa aman dan persaudaraan.

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengajak semua pihak untuk tetap kondusifitas dan menyikapi dengan bijak perkembangan situasi dinamika saat ini. Mari bersatu bahu membahu menjaga situasi tetap tenang.

“Kami berdialog dari hati ke hati memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini dan kami bersepakat untuk bersama-sama, bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya.

Pentingnya semua pihak mencari jalan yang terbaik damai dan konstruktif. Kondisi bangsa yang kondusif merupakan modal yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa Indonesia ini.
Selayaknya kita terus berpikir untuk kepentingan bangsa ditengah keadaan ini untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. “Kita harus survive bertahan bersama demi kepentingan kita bersama” ujar Gus Yahya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di wilayahnya.

Hal ini disampaikan seiring dengan adanya aksi demontrasi yang mengakibatkan tiga mobil terbakar dan kerusakan sejumlah fasilitas di lingkungan kantor Setda Provinsi Jateng pada Jumat, 29 Agustus 2025 malam.

“Kita jaga bersama-sama Jateng yang selama ini sudah baik dan kondusif,” tegas Luthfi usai meninjau sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan.

Jakarta – Situasi nasional sempat memanas akibat gelombang demonstrasi pasca meninggalnya driver ojek online, Affan Kurniawan, menjadi perhatian sejumlah tokoh nasional dan daerah. Masyarakat diminta untuk menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi anarkis, karena tindakan tersebut hanya akan membawa kerugian dan perpecahan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun, demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak disertai perusakan. Kepada penyuluh agama, penceramah, kyai, ustadz, hingga pimpinan perguruan tinggi keagamaan, agar selalu menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap kesempatan.

“Saya mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang menjernihkan dan menyejukkan demi terus terjaganya kohesivitas sosial. Pesan yang menenangkan agar umat tidak terprovokasi,” ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi mengungkapkan aksi demo yang menimbulkan kerusuhan akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat menengah ke bawah yang masih harus mencari nafkah.

“Bagi masyarakat bawah, mencari nafkah itu penting, jadi demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan, itu imbauan dari MUI,” kata Masduki.

Sementara itu , Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar minta masyarakat menahan diri, tak mudah terpancing kabar provokatif. Jangan sampai ada lagi korban nyawa dan jaga persaudaraan.

“Mari jaga diri, jangan mudah terprovokasi. Jaga persatuan, tidak terjebak dalam isu yang bisa memecah belah bangsa,” ujarnya.

Di tempat lain, Ketua DPD KNPI Kota Kediri, Munjidul Ibad, mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terprovokasi dalam menghadapi dinamika politik nasional.

“Mari kita sikapi dengan fikiran jernih dan dingin. Jangan mudah terpengaruh dengan ajakan yang bisa menjadikan stabilitas dan kondusifitas terganggu,” ucap Munjidul.

Ketua Forum Masyarakat Cintai Damai Kota Kediri Akson Nul Huda menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar menjadi aman serta kondusif terlepas dari musibah mau pun tragedi.

“Semua elemen ikut berpartisipasi memberikan sosialisasi keamanan dan kenyamanan juga mendukung pergerakan untuk keadilan dan sistem yang dituntut oleh seluruh lapisan masyarakat bukan hanya ojek online saja,” tuturnya.

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi keagamaan ke kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk berdialog terkait situasi kebangsaan terkini. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri para ketua umum, sekjen, sejumlah menteri, hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Diskusi berjalan terbuka dan hangat, menandai upaya bersama menjaga kondusivitas bangsa di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah seremonial belaka, melainkan percakapan mendalam mengenai kondisi bangsa.

“Pertemuan ini adalah percakapan hati ke hati untuk memahami secara utuh persoalan bangsa,” ujar KH Yahya Cholil Staquf.

Dialog itu menghasilkan kesepahaman tentang pentingnya kebersamaan pemerintah dan tokoh agama dalam menghadapi tantangan bangsa. Presiden Prabowo menyambut positif semangat kolaborasi tersebut. Para pemimpin ormas pun menyerukan masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan lebih mengedepankan penyelesaian damai dibandingkan aksi jalanan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Nada senada disampaikan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Ia mengingatkan agar setiap pihak menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, tetapi hak tersebut tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang mengundang benturan,” tegas KH Miftachul Akhyar.

Ia menambahkan bahwa aparat keamanan perlu bertindak sabar dan tidak mudah terpancing dalam menghadapi massa. Menurutnya, perbedaan pendapat sebaiknya disalurkan melalui cara yang damai dan bermartabat. Rais Aam juga meminta warga NU di berbagai tingkatan berperan sebagai peneduh di tengah masyarakat, mengingat NU memiliki basis jamaah yang sangat luas dan berpengaruh.

Sementara itu, Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan perlunya ketenangan nasional. Mereka menegaskan bahwa kejadian terakhir harus menjadi pelajaran berharga untuk mengutamakan kepentingan bangsa.

“Insiden ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mengutamakan kepentingan nasional dan menghentikan kekerasan,” pungkas Haedar Nashir.

Muhammadiyah juga mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berkomitmen mengusut tuntas peristiwa secara adil dan transparan demi memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, Muhammadiyah mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar bebas di media sosial. Klarifikasi kepada pihak berwenang dan tokoh panutan dinilai sebagai cara terbaik mencegah hoaks dan provokasi.

Seruan damai dari NU dan Muhammadiyah memperlihatkan wajah Islam Indonesia yang menekankan persatuan serta kemaslahatan bangsa. Pesan itu mewakili jutaan umat yang mendambakan kedamaian dan stabilitas. Ketika dua ormas terbesar di Indonesia berdiri bersama pemerintah, bangsa ini menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Presiden Prabowo Subianto juga telah memberi teladan dengan membuka ruang dialog luas bersama ormas keagamaan. Kehadiran para tokoh agama di sisi pemerintah menghadirkan legitimasi moral sekaligus energi persatuan yang sangat dibutuhkan.

Dengan sinergi pemerintah, tokoh agama, aparat, dan masyarakat, jalan persatuan bangsa akan semakin kuat. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi untuk menjaga ketenangan nasional dan membangun Indonesia yang lebih aman serta kondusif.

Jakarta – Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyampaikan seruan damai menyusul memanasnya aksi demo di banyak wilayah di Indonesia.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, menyampaikan agar perbedaan pendapat disalurkan dengan cara damai dan bermartabat.

“Jangan sampai aksi menyuarakan aspirasi justru melahirkan korban jiwa dan merugikan bangsa dan negara,” katanya.

Ia menegaskan, warga NU di semua tingkatan diminta menjadi peneduh dalam masyarakat.

“Mari kita jaga persaudaraan, keamanan, dan ketertiban. PBNU mengajak seluruh warga NU untuk menjadi peneduh di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Seruan damai pun disampaikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, agar demonstrasi tidak berujung ricuh.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua pihak diminta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.

“Mari kita bersama-sama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah disertai sikap keseksamaan yang tinggi,” ujarnya.

Haedar juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Dia mewanti-wanti masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu yang destruktif.

“Semua harus menahan diri dan bersikap bijak, jangan terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya,” tutur Haedar.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lampung Selatan, Ahmad Hadi Hafidi, juga menyampaikan bahwa aksi demo yang anarkis hanya dapat membuat kegaduhan dan memperkeruh suasana.

“Sebagai bagian dari bangsa yang besar yang sedang mengalami ujian, mari semuanya melihat persoalan ini secara jernih, kawan-kawan Mahasiswa, Polri, tokoh politik, tokoh buruh, agama dan elemen lain, mari secara bersama-sama menahan diri. Jangan mempertaruhkan daya emosional kita untuk kemajuan bangsa ke depan,” ucapnya.

Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengajak seluruh lapisan bangsa menjaga soliditas dan persatuan, terlebih di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Jakarta – Enam majelis agama dan organisasi keagamaan di DKI Jakarta bersatu menyampaikan sikap tegas terkait tragedi unjuk rasa yang berujung ricuh pada 28 Agustus 2025 lalu. Mereka sepakat untuk serukan agar masyarakat dapat tenang dan tidak terhasut dengan kabar – kabar yang tidak benar.

Pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (30/8/2025) itu ditandatangani pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGIW), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Walubi, dan Matakin.

Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Selain itu, para pemimpin lintas agama menyerukan agar seluruh umat beragama di Jakarta menahan diri, tetap tenang, dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyampaian aspirasi, kata mereka, hendaknya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kasih sayang, baik di ruang publik maupun di media sosial.

“Segala bentuk penyampaian pendapat atau penyaluran kekecewaan secara anarkis hanya mencederai ajaran agama dan semangat persaudaraan yang rukun dan damai,” tulis pernyataan bersama tersebut.

Para tokoh lintas agama berharap momentum ini bisa dijadikan kesempatan oleh pimpinan republik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat lewat pelayanan yang tulus, adil, dan bijaksana.

“Rakyat tidak boleh merasa dikhianati. Kepemimpinan harus menghadirkan keadilan, kerukunan, serta kesejahteraan bersama,” tegas mereka.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh enam tokoh lintas agama, antara lain KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun (MUI DKI), KH. Achmad Abubakar (Muhammadiyah DKI), Pdt. Ariyanus Larosa (PGIW), I Nengah Darma (PHDI), Mulyadi (Walubi), dan Ws. Liem Liliany Lontoh (Matakin).

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Masduki Baidlowi. Ia mengajak masyarakat menghentikan aksi demo yang bersifat anarkis hingga menimbulkan kerusakan dan kerusuhan bagi publik.

“Demo adalah hak warga negara, tetapi ketika sudah menimbulkan kerusakan, keresahan, dan kesulitan bagi publik, saya kira itu harus dihentikan”, kata Masduki Baidlowi.

Menurutnya, demo yang menimbulkan kerusuhan juga akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari masyarakat, utamanya bagi masyarakat menengah ke bawah yang masih harus mencari nafkah.

“Dan itu saya kira penting kan bagi masyarakat (mencari nafkah), terutama masyarakat di bawah, sehingga dengan demikian demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan-kerusakan, itu imbauan dari MUI,” ucapnya.

Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat di sejumlah wilayah menyuarakan pesan damai di tengah riuhnya provokasi aksi demo yang kian dinilai makin berlarut.

Sejumlah masyarakat di Kota Kediri yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cinta Damai menyuarakan imbauan agar situasi tetap kondusif menyusul dinamika aksi belakangan ini. Forum yang terdiri dari Pagar Nusa, PSHT, Gerakan Aksi Silat Muslim Indonesia, Ikatan Pemuda Kediri, Pemuda Pancasila, hingga KNPI itu menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan menolak aksi anarkis.

Pernyataan sikap dibacakan oleh Ketua Forum, Akson Nul Huda, di kediaman Gus Bidin, salah satu keluarga pendiri Pagar Nusa, Sabtu (30/8/2025).

“Kami menyampaikan doa dan rasa duka kepada Almarhum Affan Kurniawan beserta keluarganya. Namun yang lebih penting, mari kita bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota. Semangat persaudaraan dan perdamaian harus terus terjaga,” tegas Akson.

Gus Bidin turut mengingatkan agar masyarakat tetap mengutamakan persatuan.

“Harus tetap aman dan kondusif, terlepas dari musibah maupun tragedi. Semua elemen punya tanggung jawab yang sama untuk mengajak warga menjaga keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.

Aksi di Senayan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025), juga diwarnai kehadiran figur publik. Aktor Denny Sumargo meminta massa tidak terprovokasi.

“Jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, nanti aspirasinya malah tidak tersampaikan,” ucapnya.

Sementara selebritas Lucinta Luna yang hadir mengenakan helm ojol menekankan solidaritas damai.

“Saya hadir untuk memberi dukungan, tapi kita semua harus tetap tertib,” katanya sambil membantu membagikan air minum kepada peserta aksi.

Dari Kalimantan, Koordinator Wilayah Organda se-Kalsel, Edi Sucipto, mengingatkan pentingnya aksi damai agar tidak merugikan masyarakat luas.

“Boleh demo, tapi dengan kedamaian. Jangan sampai mengganggu jalan, karena jalur transportasi barang adalah urat nadi perekonomian. Kalau terganggu, rakyat sendiri yang terkena dampaknya,” tegasnya.

Edi menambahkan, aparat dan pejabat yang menerima massa memang perlu bersikap ramah agar tensi di lapangan tidak meningkat.

“Demo seharusnya jadi momentum mencari solusi, bukan menambah masalah baru,” ujarnya.

Edi Sucipto menutup dengan pesan menyejukkan.

“Kalau demo berjalan damai, bisa memberi contoh baik bagi daerah lain. Mari kita jaga Banua, jaga Indonesia, agar aspirasi didengar tanpa menambah luka,” pungkasnya.

Suara senada datang dari ulama nasional. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menekankan pentingnya unjuk rasa yang tertib.

“MUI mengimbau agar yang akan berunjuk rasa tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara damai,” ujarnya.

Sebagai penegas arah, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 16 organisasi Islam ke kediamannya di Hambalang. Pertemuan itu dihadiri pimpinan PBNU, Muhammadiyah, hingga sejumlah tokoh besar umat.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan, dialog berlangsung hangat.

“Kami berdialog dari hati ke hati, memahami lengkap permasalahan bangsa. Disepakati, kami bersama Presiden Prabowo mengajak rakyat untuk lebih tenang. Insya Allah kita bisa mengatasi apapun tantangan bersama,” ujarnya. []

Oleh : Deka Prasetya )*

Tragedi yang menimpa Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, yang berujung pada demo anarkis menjadi pengingat untuk bahwa demo anarkis tidak menghasilkan apa-apa selain kerusakan. Karenanya, sudah sepatutnya kita menyudahi aksi-aksi anarkis dan mempercayakan proses hukum kepada pihak-pihak terkait.

Insiden yang menewaskan Affan Kurniawan saat pengamanan demonstrasi pada Kamis malam lalu bukan sekadar berita tragis, tetapi cermin penting bagi cara negara menangani aksi massa. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di rumah duka untuk memberikan penghormatan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum secara transparan dan tegas. Kehadiran Presiden beserta sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara memberikan pesan kuat: negara hadir untuk warga, bukan hanya sebagai pengawas aparat, tetapi juga sebagai pelindung keselamatan publik.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa bila ditemukan aparat yang bertindak di luar ketentuan, pemerintah akan menindak sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus adil, tidak memihak, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ayah almarhum, Zulkifli, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat dan meminta agar tidak ada pihak lain yang menjadi korban serupa. Pesan sederhana ini seharusnya menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan percaya pada proses hukum.

Dari sisi penegak hukum, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Polisi Abdul Karim, menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan cepat dan transparan. Semua pihak dilibatkan, mulai dari Propam Mabes Polri, Korps Brimob, hingga Kompolnas, untuk memastikan akuntabilitas penuh. Sinergi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa negara serius memberikan kepastian hukum dan memastikan hak korban terpenuhi. Publik berhak menerima penanganan yang jelas, sekaligus menegaskan bahwa tragedi seperti ini tidak boleh terulang.

Lebih luas, kasus ini menyiratkan pelajaran penting bagi pengelolaan demonstrasi di Indonesia. Aparat perlu dilatih mengedepankan pendekatan persuasif, bukan represif. Penggunaan peralatan taktis harus selalu mempertimbangkan risiko terhadap warga sipil. Keadilan bagi korban harus ditegakkan, tetapi yang lebih penting adalah mencegah tragedi berikutnya. Demonstrasi yang bermuatan emosi atau anarkis bukan hanya membahayakan peserta, tetapi juga masyarakat yang tidak terlibat. Setiap kerusakan atau korban jiwa akan menimbulkan trauma sosial dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat.

Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya memperlihatkan komitmen tegas: mengawal proses hukum hingga tuntas dan menegakkan prinsip transparansi. Langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir sebagai pengendali aksi massa, tetapi sebagai pelindung hak hidup warganya. Koordinasi antara Istana, Polri, dan Kompolnas menandai keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Dengan langkah ini, masyarakat dapat diyakinkan bahwa penegakan hukum berjalan adil, korban memperoleh haknya, dan tragedi serupa dapat dicegah.

Jika janji transparansi ini benar-benar dijalankan, kasus Affan Kurniawan bisa menjadi tonggak reformasi pengamanan demonstrasi di Indonesia. Bukan sekadar pencarian keadilan individu, tetapi juga upaya menjaga stabilitas sosial, melindungi warga sipil, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Demonstrasi seharusnya menjadi sarana aspirasi yang konstruktif, bukan pintu masuk bagi kekerasan atau kekacauan.

Masyarakat juga memiliki peran penting. Tenang dan percaya pada proses hukum adalah bentuk tanggung jawab sosial yang mencegah eskalasi anarkis. Mengedepankan dialog dan jalur hukum adalah jalan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi, tanpa mengorbankan keselamatan orang lain. Setiap tindakan anarkis akan menimbulkan korban, kerugian, dan konflik baru yang justru merugikan tujuan yang ingin dicapai.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas utama negara. Pemerintah menunjukkan bahwa langkah hukum dan transparansi bukan sekadar retorika, tetapi langkah nyata. Dalam konteks yang lebih luas, setiap demonstrasi seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat demokrasi, bukan membahayakan masyarakat. Demonstrasi damai, tertib, dan akuntabel adalah wujud nyata dari kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

Dengan pesan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan demonstrasi anarkis dan menyerahkan semua urusan hukum kepada aparat yang berwenang. Keadilan dan kepastian hukum bisa tercapai, namun hanya jika masyarakat menahan diri dan menaruh kepercayaan pada proses yang berjalan. Tenang dan mempercayai hukum adalah cara paling efektif untuk mencegah tragedi baru.

Tragedi Affan Kurniawan menjadi pengingat keras: demonstrasi anarkis merugikan semua pihak, bukan hanya aparat atau peserta demonstrasi, tetapi juga warga sipil yang tidak bersalah. Negara hadir untuk menegakkan keadilan, dan masyarakat hadir untuk memastikan agar aspirasi disampaikan tanpa kekerasan. Sinergi ini akan memperkuat rasa aman, menjaga harmoni sosial, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Indonesia membutuhkan demonstrasi yang aman, tertib, dan konstruktif. Insiden ini harus menjadi momentum refleksi bersama: mengekspresikan aspirasi memang hak setiap warga, tetapi keselamatan orang lain tidak boleh dikorbankan. Negara hadir, hukum ditegakkan, dan masyarakat dipanggil untuk tetap tenang. Hanya dengan itu, tragedi serupa dapat dicegah, dan keadilan bagi korban benar-benar terwujud.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik