Monthly Archives: Agustus 2025

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ‘Gate AI’, karya inovatif mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir situs judi daring secara otomatis.

“Gate AI adalah solusi canggih yang mampu mendeteksi keberadaan situs judi daring secara cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi seperti ini, kita bisa lebih efektif dalam memberantas peredaran judi ilegal dan melindungi generasi muda,” ujar Junaidi.

Alumni Magister Manajemen Universitas Lampung itu menilai sistem ini menjadi terobosan penting dalam memerangi judi daring yang semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dengan pendekatan kecerdasan buatan serta algoritma machine learning, Gate AI dapat memantau aktivitas daring dan mengidentifikasi situs yang mencurigakan secara real-time.

“Setelah terdeteksi, situs tersebut dapat langsung diblokir secara otomatis, sehingga meminimalisasi penyebaran judi daring di masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Junaidi yang merupakan putra daerah asli Lampung itu menaruh harapan besar agar inovasi mahasiswa ini dapat segera diimplementasikan secara luas. Menurutnya, aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya bisa memanfaatkan teknologi ini sebagai langkah preventif maupun represif.

“Kami bangga dengan karya mahasiswa kami yang mampu memberikan solusi nyata terhadap masalah sosial dan kriminal di masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, lima mahasiswa Universitas Lampung (Unila) berhasil mengembangkan Gate AI yang berfungsi mendeteksi situs judi daring secara cepat dan akurat. Mereka adalah Aulia Rafly Lubis sebagai ketua tim, Mohamad Ghinau Thofadilah, Eka Arinda, Belia Nabila Putri, dan Zaka Kurnia Rahman.

Kelima mahasiswa tersebut tergabung dalam Tim PKM Video Gagasan Konstruktif (PKM-VGK) Universitas Lampung. Inovasi mereka yang diberi nama Gambling Activity Tracing Engine (GATE) sukses meloloskan pendanaan dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) delapan bidang tahun 2025 dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

GATE dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan membantu memblokir aktivitas judi daring dengan pendekatan SSR (Screen, Secure, Report). Artinya, sistem ini mampu melakukan penyaringan situs secara otomatis, mengamankan data aktivitas pengguna yang mencurigakan, serta melaporkannya ke instansi berwenang.

Zaka Kurnia Rahman, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis.

“Melalui pendekatan AI, GATE tidak hanya fokus pada pemblokiran, tetapi juga pencegahan secara sistematis melalui analisis data dan pola aktvitas,” paparnya.

Oleh: Bara Winatha*)

Fenomena judi daring (judol) di Indonesia kini menjadi persoalan serius yang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Korban dari praktik ini tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga terjerat dalam lingkaran pinjaman online ilegal, tekanan psikologis, hingga kehancuran rumah tangga. Menyadari ancaman besar yang ditimbulkan, pemerintah bersama lembaga terkait, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil bergerak serentak dengan strategi lintas sektor.

Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, mengatakan bahwa secara hukum Bank Indonesia memegang kewenangan mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Dalam konteks pemberantasan judi daring, pengawasan yang ketat terhadap kanal pembayaran ritel seperti dompet digital, kode respons cepat (QRIS), dan nomor rekening virtual sangat krusial. Kanal-kanal ini sering dimanfaatkan sindikat sebagai jalur penyamaran setoran. Menurutnya, Aturan yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2024 sudah memperkuat standar kepatuhan bagi penyedia jasa pembayaran non-bank, namun efektivitasnya sangat bergantung pada disiplin implementasi oleh seluruh penyelenggara.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sindikat judi daring kerap berpindah jalur ketika bank memperketat rekening nasabah. Mereka menggunakan pedagang ‘boneka’ untuk mengumpulkan setoran melalui QRIS atau rekening virtual, lalu menyalurkannya ke rekening pengepul. Karena transaksi ritel berjalan dalam hitungan detik, tanpa sistem analitik anomali yang proaktif, penjahat dapat dengan mudah memecah setoran kecil lalu menggabungkannya kembali dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Bank Indonesia memastikan seluruh penyelenggara menerapkan fitur manajemen risiko proaktif, termasuk kemampuan menolak transaksi yang terindikasi ganjil secara otomatis.

Selain penguatan sistem pembayaran, upaya pemberantasan judi daring juga difokuskan pada literasi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan menjadi korban. Kepala Bagian Pengawasan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) dan Literasi Manajemen Satgas (LMS) OJK Kepri, Muhammad Lutfi, mengatakan bahwa mahasiswa adalah agen perubahan yang harus dibekali literasi keuangan agar tidak mudah terjebak janji keuntungan instan. Dalam dua tahun terakhir, ratusan laporan terkait pinjaman online ilegal, penipuan investasi, hingga judi daring masuk ke Satgas PASTI OJK Kepri melalui Indonesia Anti Scam Center. Sebagian besar korbannya adalah mahasiswa dan pelajar yang awalnya hanya mencoba-coba, tetapi akhirnya kecanduan hingga rela berutang lewat pinjol untuk terus bermain judi daring.

Lutfi menegaskan bahwa risiko dari fenomena ini bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial. Banyak anak muda yang akhirnya harus menanggung beban berat akibat terlilit utang, kehilangan kepercayaan diri, hingga depresi. Karena itu, OJK menginisiasi program edukasi di kampus-kampus untuk melahirkan ‘duta kata’, yakni mahasiswa yang dapat mengedukasi lingkungannya mengenai penggunaan layanan keuangan yang legal dan logis. Menurutnya, pendekatan kampus adalah langkah strategis karena mahasiswa memiliki daya pengaruh besar terhadap masyarakat luas.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) juga mengambil peran penting dalam mengoordinasikan langkah pemerintah di tingkat nasional. Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa pemberantasan judi daring menjadi salah satu fokus utama desk di Kemenko Polkam dengan laporan evaluasi mingguan langsung kepada Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memperkuat teknologi pemblokiran konten ilegal serta menyusun regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang kerap digunakan masyarakat untuk mengakses situs terlarang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejauh ini telah melakukan pemblokiran 5.000 hingga 9.000 konten ilegal setiap pekan. Namun, tantangan muncul karena situs-situs baru kerap bermunculan kembali, sehingga upaya pemblokiran terasa seperti pemadam kebakaran. Oleh sebab itu, Kemenko Polkam menilai diperlukan sistem pemblokiran yang lebih efektif dan aturan yang jelas mengenai penggunaan VPN. Tanpa regulasi, VPN tetap akan menjadi celah bagi masyarakat untuk mengakses konten judi daring maupun pornografi.

Kolaborasi lintas otoritas juga menjadi hal yang krusial karena masalah judi daring bersifat multidimensi. Bank Indonesia berwenang mengatur sistem pembayaran, Otoritas Jasa Keuangan mengawasi perbankan, sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertugas mendeteksi aliran dana mencurigakan. Sementara itu, Kemenko Polkam dan Komdigi bergerak di ranah regulasi serta teknologi pemblokiran konten. Aliran dana perjudian harus benar-benar padam, pengawasan antar-otoritas ini harus berjalan bersamaan dan data dari PPATK harus mengalir secara waktu nyata ke Bank Indonesia maupun OJK.

Berbagai langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Melalui kerangka hukum yang sudah ada, Bank Indonesia memiliki semua instrumen untuk memastikan kanal pembayaran ritel tidak lagi menjadi jalan tol bagi aliran uang perjudian. Pentingnya membangun literasi keuangan yang kuat di kalangan generasi muda menjadi hal yang tak kalah penting agar mereka tidak menjadi korban berikutnya. Sedangkan di sektor teknologi, regulasi VPN menjadi langkah yang strategis untuk menutup celah yang dimanfaatkan sindikat.

Dengan kombinasi strategi pengawasan sistem pembayaran, edukasi masyarakat, serta pemblokiran konten digital, pemerintah optimis dapat menekan praktik judi daring yang meresahkan. Keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari jeratan judi daring yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan langkah strategis untuk mendorong investasi di berbagai bidang strategis sekaligus membuka jutaan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat Indonesia.

“Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, demi membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR telah membentuk Danantara,” kata Presiden dalam pidatonya.

Menurut Kepala Negara, Danantara didesain sebagai lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan lebih dari USD 1 triliun. Melalui optimalisasi pengelolaan aset tersebut, pemerintah menargetkan percepatan penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor hilirisasi yang selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional.

“Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa langkah ini diambil di tengah situasi global yang penuh gejolak. Namun, justru di saat tantangan global meningkat, Indonesia berhasil mencatatkan capaian membanggakan. Realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekaligus memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN 2025. Investasi sebesar itu, jelas Prabowo, mampu menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan berkomitmen penuh menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat investasi strategis. Menurutnya, hilirisasi SDA bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi merupakan wujud perjuangan modern bangsa Indonesia.

“Bersama Danantara, kita wujudkan kemerdekaan yang nyata melalui investasi berkualitas, membuka peluang, mencetak inovasi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, investasi akan menjadi mesin penggerak yang mendorong pembangunan sosial-ekonomi, memperkuat industri strategis, membuka lapangan kerja, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

“Inilah jalan kita meneguhkan kedaulatan, memastikan pemerataan, dan mentransformasi Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, berdaya saing global, dan sejahtera,” tegasnya.

Dengan hadirnya Danantara, pemerintah menunjukkan keseriusan membangun fondasi ekonomi baru yang tidak hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi pada pengolahan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kedaulatan ekonomi sekaligus membuka ruang luas bagi kesejahteraan rakyat.-

[ed]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan aset mencapai Rp14.000 triliun atau hampir setara 1 triliun dolar AS, Danantara optimistis mampu mendorong laju ekonomi hingga 7 persen.
Chief Economist Danantara Indonesia, Reza Yamora Siregar, mengatakan nilai aset yang dikelola Danantara mencakup sekitar 80 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia menekankan bahwa lembaga ini telah memiliki peta jalan bisnis jangka panjang untuk mendorong pencapaian target ambisius tersebut.
“Kalau kita kelola itu dengan baik, Insyaallah kita bisa mendorong target 2045 kita,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Dalam rangka mewujudkan visi itu, Danantara akan menyasar investasi di sektor-sektor strategis seperti mineral dan sumber daya alam (SDA), energi, ketahanan pangan, kesehatan, asuransi, hingga dana pensiun. Reza juga menyampaikan bahwa Danantara telah menjadi magnet bagi banyak investor asing.
“Indonesia ini banyak kedatangan investor potensial, dari China, Jepang, dan Uni Eropa banyak yang ingin masuk ke industri kita. Dari sisi investasi, menurut saya, kita punya potensi yang sangat baik sekali,” tuturnya.
Ia optimistis dorongan yang dilakukan dapat membuat pertumbuhan ekonomi di kisaran 6–7 persen tercapai.
“Saya percaya diri 6–7% itu tidak sulit,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai percepatan investasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis yang dilakukan Danantara akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi nasional.
“Danantara dapat berperan sebagai motor penggerak investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki ruang gerak luas dalam mendorong hilirisasi sekaligus memperkuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai indikator utama investasi nasional.
Sementara itu, CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyoroti pentingnya peran pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ekosistem pasar modal yang kuat dapat menciptakan pembiayaan berkelanjutan bagi sektor-sektor strategis
“Danantara Indonesia percaya ekosistem pasar modal yang kuat dan inklusif adalah kunci menuju ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya
Rosan menambahkan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam penguatan pasar modal demi menciptakan nilai jangka panjang yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Momentum ini menjadi saat yang tepat untuk memperkuat sinergi antara pelaku pasar, regulator, dan pemerintah,” jelasnya.
Dengan mandat besar dan kapasitas yang dimiliki, Danantara Indonesia diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat reformasi struktural, serta membangun ekosistem investasi yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira)*

Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan ancaman disrupsi teknologi yang kian nyata, Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membuka lapangan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Salah satu langkah konkret yang layak mendapat perhatian adalah melalui Danantara, sebuah inisiatif strategis nasional yang bertujuan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan sektor digital, industri kreatif, dan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan program kolaboratif yang secara langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menyiapkan Indonesia menghadapi era transformasi ekonomi berbasis digital. Program ini tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja agar melek teknologi, tetapi juga menciptakan ruang-ruang baru bagi generasi muda untuk berwirausaha dan berkembang.

Langkah ini sangat tepat mengingat Indonesia sedang memasuki bonus demografi, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Pemerintah melalui Danantara memaksimalkan momentum ini untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satunya adalah dengan mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pertengahan 2025, program Danantara telah berkontribusi pada penciptaan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari digital marketing, konten kreatif, teknologi finansial, hingga pengembangan pariwisata lokal berbasis komunitas. Angka ini diyakini akan terus bertambah seiring dengan masifnya pelatihan dan dukungan inkubasi usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Program Danantara merupakan salah satu bentuk jawaban pemerintah atas kebutuhan zaman, dapat dilihat bahwa pendekatan program yang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga partisipatif dan lokal, menjadi kunci keberhasilannya. Pemerintah menegerti bahwa lapangan kerja tidak bisa diciptakan hanya dengan proyek-proyek besar. Harus ada pendekatan yang menyentuh masyarakat akar rumput, dan Danantara dinilai berhasil melakukannya. Ini merupakan tindak lanjut atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebutkan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (Danantara) merupakan langkah strategis untuk mempercepat investasi hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Semua program pemerintah tujuan nomor satu itu adalah penciptaan lapangan kerja. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama melalui berbagai program strategis. Pernyataan tersebut juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, salah satu keberhasilan nyata dari program dapat dilihat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, di mana ratusan pemuda yang sebelumnya menganggur kini aktif dalam komunitas digital kreatif binaan Danantara. Mereka dilatih membuat konten digital, mengelola toko daring, hingga membangun aplikasi sederhana berbasis kebutuhan lokal. Hasilnya yakni pendapatan mereka meningkat, ketergantungan terhadap pekerjaan formal berkurang, dan semangat kewirausahaan tumbuh subur.

Sementara itu, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya menyatakan bahwa Danantara merupakan simbol keseriusan pemerintah dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia yang berdaya saing global. Pihaknya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor konvensional. Dunia berubah, dan harus menyiapkan SDM yang adaptif dan kreatif. Danantara adalah bukti nyata dari visi Presiden bahwa digitalisasi harus menjadi pintu pembuka kesejahteraan rakyat.

Namun, yang paling menarik dari Danantara adalah komitmennya terhadap inklusivitas. Program ini tidak hanya menyasar daerah-daerah urban, tetapi justru menjadikan desa sebagai titik awal transformasi. Lewat kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Danantara hadir dalam bentuk pelatihan digitalisasi untuk pengelolaan BUMDes, pemasaran produk lokal secara daring, hingga pelatihan literasi keuangan digital. Dengan cara ini, desa tidak lagi menjadi daerah tertinggal, tetapi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tak hanya membuka lapangan kerja, Danantara juga membentuk ekosistem yang mendukung lahirnya inovasi. Pemerintah menyediakan pendampingan, akses modal, serta platform digital agar pelaku usaha dan kreator lokal dapat berkembang dengan cepat. Upaya ini terintegrasi dengan program Digital Talent Scholarship dan Startup Studio Indonesia, yang semuanya diarahkan untuk mempercepat inklusi ekonomi digital.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, bukan hal yang berlebihan jika kita menyebut Danantara sebagai salah satu langkah strategis terbaik yang diambil pemerintahan saat ini dalam mengatasi tantangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Bukan hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Tentu, keberhasilan Danantara harus terus diikuti dengan evaluasi dan penguatan kelembagaan. Tetapi sejauh ini, program ini telah menunjukkan hasil yang konkret dan membawa harapan baru, terutama bagi generasi muda. Dukungan masyarakat dan sektor swasta pun menjadi kunci agar semangat pemberdayaan yang dibawa Danantara tidak hanya menjadi proyek, tetapi gerakan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah telah mengambil langkah yang tepat. Kini, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu mendukung dan mengawal keberhasilan program ini. Demi terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing.

*) Penulis merupakan pengamat ekonomi

Oleh: Rahman Prawira)*

Program hilirisasi andalan Danantara hadir sebagai sebuah terobosan strategis dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Program ini bukan sekadar kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada nilai tambah produk, tetapi juga merupakan simbol komitmen kuat untuk melepaskan bangsa dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mendorong transformasi struktural melalui industrialisasi dan penguatan sektor hilir, Danantara menempatkan hilirisasi sebagai jantung dari upaya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara tidak hanya difokuskan pada kota besar, tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, investasi strategis diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang diperhatikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Danantara sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesempatan kerja di seluruh wilayah. Presiden menyimpulkan bahwa Danantara merupakan langkah nyata dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah tegas pemerintah melalui Danantara ini disambut baik oleh berbagai pihak. Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong menyampaikan bahwa Danantara memegang peran penting dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja secara lebih produktif dan terstruktur. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan tidak cukup jika hanya mengandalkan pengembangan usaha mikro dan sektor informal, melainkan perlu difokuskan pada penguatan skala usaha serta peningkatan produktivitas secara mendalam.

Upaya pembangunan program hilirisasi ini berbanding lurus dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, yang menitikberatkan tak hanya kuantitas pekerjaan, namun juga kualitas pekerjaan. Anthony menekankan pentingnya mendorong lebih banyak masyarakat untuk bekerja di sektor formal, khususnya di perusahaan yang memiliki akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar yang luas. Ia meyakini bahwa Danantara dapat menjadi motor penggerak menuju tujuan tersebut.

Selain itu, Danantara memiliki potensi besar sebagai wadah bagi tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia. Inisiatif ini akan semakin kuat jika didukung oleh kebijakan yang berpihak, kerja sama strategis dengan BUMN dan BUMD, serta sistem pembiayaan yang menjangkau berbagai kalangan. Kemudian program ini bukan sekadar instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam menciptakan masa depan yang lebih setara dan berkelanjutan. Di bawah naungan HIPMI, Danantara dijalankan dengan komitmen tinggi dan arah kebijakan yang terstruktur, maka program ini berpotensi menjadi katalis dalam pembentukan kelas menengah baru yang kuat di tanah air.

Dengan adanya pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada sisi ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemerataan peluang, Danantara dapat menjadi model pembangunan ekonomi inklusif di masa depan. Anthony pun menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolaboratif dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, Danantara diharapkan menjadi tonggak penting dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui wirausaha yang progresif, kolaboratif, dan berbasis potensi lokal. Jika diterapkan secara konsisten, inisiatif ini diyakini dapat membawa dampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperluas partisipasi ekonomi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem ekonomi formal.

Selain Anthony, Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Ia menyebutkan bahwa dari total 18 proyek yang direncanakan, diperkirakan akan tercipta lebih dari 270.000 lapangan kerja, karena salah satu tujuan utama pihaknya adalah memastikan bahwa setiap investasi menghasilkan peluang kerja yang layak. Ia juga merinci bahwa sektor minerba diperkirakan akan menyerap 104.974 tenaga kerja, sektor pertanian sebanyak 23.950 tenaga kerja, kelautan dan perikanan sejumlah 67.100 tenaga kerja, transisi energi sejumlah 29.652 tenaga kerja, dan ketahanan energi sebanyak 50.960 tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Satgas Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah rapat terbatas. Ia menyampaikan bahwa meskipun studi yang dilakukan masih dalam tahap pra-FS, penyempurnaan akan dilanjutkan oleh Danantara, mengingat lembaga tersebut memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kajian tersebut.

Kebijakan pemerintah melalui Danantara merupakan langkah progresif dan krusial dalam mendukung program hilirisasi. Upaya positif ini tak hanya menambah nilai sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang kerja berkualitas bagi banyak orang. Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA – Anggota KPU Papua, Yohannes Fajar Kambon, menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berhasil terselenggara dengan aman, damai, dan kondusif.

“Pelaksanaan PSU kali ini tercatat sebagai yang paling damai sepanjang sejarah pilkada di Tanah Papua. Situasi ini mencerminkan kedewasaan masyarakat Papua dalam berdemokrasi,” katanya.

Senada, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, menyampaikan apresiasi atas penilaian positif tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat.

“Papua mampu membuktikan kepada Indonesia dan dunia bahwa proses demokrasi dapat berlangsung aman, bermartabat, dan penuh kebersamaan,” jelasnya.

Dirinya mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu hasil resmi yang akan diumumkan KPU. Fatoni juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta meminta warga menjaga citra positif Papua, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, pelaksanaan PSU di Papua juga mendapat dukungan penuh dari Majelis Rakyat Papua. Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, mengajak seluruh pendukung pasangan calon untuk tetap menjaga perdamaian pasca PSU.

“Semua proses tahapan sudah memiliki aturan dan mekanisme, sehingga seluruh pihak diminta untuk mempercayakan hasil kepada penyelenggara,” pinta Nerlince.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, turut mengingatkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh proses penghitungan suara berlangsung.

“Situasi kondusif merupakan syarat utama agar hasil PSU diterima semua pihak tanpa gejolak,” ujar Cahyo.

Selain di Papua, PSU Pilkada juga berlangsung di Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan) dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah). Pelaksanaan ini sekaligus menandai dipenuhinya putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu. Dengan lancarnya proses pemungutan suara ulang di tiga daerah tersebut, tahapan demokrasi berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.

Dengan terlaksananya PSU secara aman, demokrasi Indonesia kembali menunjukkan kedewasaan politiknya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa persatuan bangsa dan stabilitas politik dapat dijaga melalui komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. (*/rls)

JAKARTA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah di Papua dan sejumlah daerah lain berlangsung dengan aman, damai, dan transparan, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menilai PSU kali ini sebagai salah satu yang paling damai sepanjang sejarah pilkada di Tanah Papua, mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, menyampaikan bahwa dari 8 kabupaten dan 1 kota yang menjadi wilayah penghitungan suara PSU, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi di empat kabupaten tersebut. Pihaknya mengapresiasi sinergi seluruh pihak, yang mampu memastikan demokrasi berjalan bermartabat.

“Kami memberikan apresiasi atas sinergi seluruh pihak, mulai dari Forkopimda, TNI, Polri, Bawaslu, tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat, yang mampu memastikan demokrasi berjalan bermartabat,” kata Diana.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai penerapan metode hitung cepat (quick count) dalam PSU kali ini semakin memperkuat transparansi, meredam potensi spekulasi politik, dan memperkokoh legitimasi hasil resmi nantinya.

“Quick count dalam PSU kali ini berhasil menekan potensi spekulasi politik, dan memperkuat legitimasi hasil resmi. Ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keterbukaan informasi demi mencegah munculnya ketegangan sosial,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakaopsda Operasi Mantap Praja Cartenz 2024, Kombes Pol. Dede Alamsyah, S.I.K, menegaskan Polri terus melakukan pengamanan dan memetakan potensi kerawanan secara tepat. Dalam pengamanan ini, Polda Papua mengerahkan 167 personel yang terdiri dari tujuh Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024.

“Waspadai potensi konflik, gangguan keamanan, maupun tindakan provokatif. Segera laporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang,” ungkapnya.

Dengan suksesnya pelaksanaan PSU secara aman dan kondusif, demokrasi Indonesia kembali menunjukkan kedewasaan politiknya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pemerintah bersama seluruh elemen bangsa berkomitmen menjaga persatuan, stabilitas politik, dan martabat demokrasi Indonesia.

Kesuksesan pelaksanaan PSU di Papua dan sejumlah daerah lain menjadi cerminan nyata bahwa demokrasi Indonesia terus tumbuh dewasa dengan semangat persatuan dan keterbukaan. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta partisipasi aktif warga mampu menciptakan proses demokrasi yang aman, damai, dan bermartabat.

Oleh: Robby Purnomo )*
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 bukan hanya sekadar prosedur teknis untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi di tahap sebelumnya. Lebih dari itu, PSU menjadi cerminan komitmen negara dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar dihormati. Kehadiran negara dalam setiap tahapan PSU menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia berorientasi pada keterbukaan dan keadilan. Melalui mekanisme ini, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa suara mereka tetap dijaga, dihargai, dan diakui sebagai bagian penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Dengan demikian, PSU hadir bukan sebagai beban, melainkan sebagai ruang koreksi yang memperkuat legitimasi politik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), August Mellaz menegaskan bahwa pelaksanaan PSU secara terbuka dan sesuai regulasi merupakan wujud nyata dari komitmen penyelenggara pemilu untuk menjamin integritas hasil pemilihan. Setiap suara rakyat tidak hanya dihitung secara administratif, tetapi juga memiliki nilai moral yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Menurutnya, PSU tidak boleh dipandang sebagai hambatan tambahan, melainkan sebagai instrumen demokrasi untuk menegakkan keadilan. Penegasan ini penting agar publik memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang kemenangan kandidat, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses yang melahirkan kemenangan itu berlangsung jujur, adil, dan transparan.

August menambahkan bahwa keberhasilan PSU menjadi tolok ukur bagi KPU dalam menjalankan perannya sebagai wasit demokrasi. Proses ini menegaskan bahwa pemilu bukan hanya urusan teknis administratif, tetapi juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi aspek penting dalam menjaga martabat demokrasi. Dengan begitu, pelaksanaan PSU bukan hanya menjawab tuntutan hukum, melainkan juga menjawab kebutuhan moral masyarakat akan pemilu yang benar-benar mencerminkan suara rakyat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia terus mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu.

Dari perspektif pemerintah, pelaksanaan PSU juga menjadi prioritas dalam menjaga stabilitas politik nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Kehadiran pemerintah bukan hanya sebagai penjamin keamanan, tetapi juga sebagai pengawal legitimasi demokrasi. Negara melalui aparat keamanan dan lembaga terkait memberikan perlindungan penuh terhadap hak pilih warga negara. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi intervensi yang bisa merusak integritas demokrasi, termasuk upaya-upaya manipulasi, intimidasi, ataupun penyebaran disinformasi.

Budi Gunawan juga menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam mengawal PSU adalah bukti bahwa negara tidak boleh abai terhadap hak rakyat. Demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika masyarakat merasa aman dan bebas dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pelibatan aparat negara di setiap tahapan PSU menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengawal transisi kepemimpinan di daerah. Pemerintah melihat PSU bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Selain aspek teknis dan keamanan, PSU juga memberikan dampak positif dari perspektif akademis dan sosial. Guru besar Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Bachruddin Ali Akhmad menilai bahwa PSU menghadirkan legitimasi ganda bagi kepala daerah terpilih. Legalitas diperoleh melalui pemenuhan syarat formal pemilu, sementara legitimasi sosial tumbuh dari penerimaan masyarakat atas proses yang berlangsung transparan. Hal ini membuat kepala daerah hasil PSU memiliki pijakan politik yang lebih kokoh, karena mereka terpilih melalui proses demokrasi yang lebih ketat dan terbuka. Dengan legitimasi tersebut, kepala daerah mampu menjalankan pemerintahan daerah dengan lebih percaya diri dan memiliki otoritas moral yang kuat di mata publik.

Bachruddin juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat yang tetap tinggi dalam PSU membuktikan kematangan berdemokrasi rakyat Indonesia. Di tengah berbagai upaya provokasi yang berpotensi menimbulkan gesekan, publik justru menunjukkan kedewasaan dengan tetap berpartisipasi secara aktif. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang merusak, baik berupa hoaks maupun provokasi politik. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar pula legitimasi yang diperoleh oleh kepala daerah terpilih. Dengan demikian, PSU menjadi momentum penting yang menegaskan kedewasaan politik rakyat sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

Penyelenggaraan PSU memang membutuhkan sumber daya tambahan, namun hal ini merupakan wujud keseriusan negara memastikan kualitas demokrasi. Namun, jika ditilik lebih jauh, semua itu merupakan investasi bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang kredibel membutuhkan mekanisme koreksi agar setiap kekeliruan dapat diperbaiki secara terbuka dan sah. Melalui PSU, rakyat melihat bahwa penyelenggara pemilu dan pemerintah berani mengambil langkah tegas untuk menegakkan aturan meskipun memerlukan pengorbanan. Langkah ini sekaligus menepis keraguan publik terhadap kemungkinan adanya kompromi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu. Karena itu, PSU justru memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak rapuh, melainkan cukup kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Lebih jauh, pelaksanaan PSU juga memberikan pesan penting bagi para kandidat dan partai politik. Mereka diingatkan bahwa kemenangan politik tidak dapat dicapai dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum. Proses demokrasi mengharuskan semua pihak tunduk pada regulasi dan mekanisme yang ada. Dengan demikian, PSU meneguhkan prinsip bahwa kedaulatan rakyat adalah nilai tertinggi yang tidak boleh dicederai oleh ambisi politik sesaat. Dalam jangka panjang, kesadaran ini akan membangun tradisi politik yang lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata-mata perebutan kekuasaan.

)* Penulis merupakan Pengamat Politik.

Oleh : Yesa Andika Fitri )*

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dirancang untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Kehadiran PSU seringkali dipandang sebagai ujian kedewasaan politik baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Namun, di balik itu, PSU juga memperlihatkan semakin matangnya demokrasi Indonesia yang mampu menyelesaikan potensi masalah tanpa menimbulkan gangguan berarti.

Contoh nyata terlihat dari pelaksanaan PSU di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai pelaksanaan PSU di daerah tersebut berjalan dengan damai, tertib, dan tanpa gangguan berarti. Ia mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu yang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, serta peran aktif masyarakat yang tetap menjaga suasana kondusif. Lebih dari sekadar proses teknis, keberhasilan ini menandai adanya kedewasaan politik masyarakat dan para kandidat yang bersikap legowo menerima hasil apapun dari proses demokrasi.

Kematangan demokrasi juga ditunjukkan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat yang tidak hanya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilih, tetapi juga turut menjaga agar PSU berlangsung damai. Hal ini memperlihatkan kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan wadah untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu membawa pembangunan ke arah lebih baik. Kesadaran ini sangat penting, karena tanpa dukungan masyarakat, regulasi yang kuat akan semakin efektif dengan dukungan masyarakat.

Selain di Barito Utara, pelaksanaan PSU di Kabupaten Biak Numfor, Papua, juga menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih matang. Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan PSU yang digelar pada 6 Agustus 2025. Ia mengatakan bahwa satu suara rakyat sangat menentukan arah kepemimpinan Papua lima tahun ke depan. Ajakan tersebut menjadi refleksi bahwa pemerintah daerah memahami arti penting partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Fatoni menekankan bahwa PSU di Biak Numfor harus menjadi contoh demokrasi yang baik, di mana masyarakat menyalurkan hak pilih dengan bebas, tanpa tekanan, dan sesuai hati nurani. Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor serta kesiapan KPU dan Bawaslu menjadi faktor penting yang memastikan jalannya PSU secara aman, lancar, dan kondusif. Data jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 100 ribu orang tersebar di ratusan TPS menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap proses demokrasi yang bermartabat.

Pelaksanaan PSU di Papua tidak hanya mengandalkan kesiapan teknis semata. Keamanan juga menjadi faktor krusial yang mendapat perhatian serius. Polda Papua menegaskan komitmennya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam mengawal setiap tahapan PSU. Dengan pengerahan ratusan personel dalam Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024, kepolisian memastikan seluruh proses berjalan tanpa gangguan. Kehadiran aparat keamanan yang netral dan profesional menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi hak demokratis rakyat.

Fenomena PSU di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah melewati masa transisi dan kini semakin kokoh. Justru, demokrasi semakin matang dengan adanya kemampuan semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara elegan melalui mekanisme yang sudah diatur. Kematangan ini tercermin dari sikap masyarakat yang partisipatif, peserta pemilu yang bersikap dewasa, penyelenggara yang profesional, serta aparat keamanan yang netral.

Lebih jauh, keberhasilan PSU juga membuktikan bahwa Indonesia telah belajar banyak dari pengalaman demokrasi sebelumnya. Setiap tantangan yang muncul tidak dihadapi dengan emosi, tetapi dengan komitmen menjaga persatuan dan stabilitas politik. Dengan demikian, PSU bukan hanya prosedur administratif, melainkan simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang berlaku.

Harapan besar ke depan adalah agar seluruh hasil PSU akan diterima secara dewasa dan penuh tanggung jawab oleh masyarakat. Baik kandidat yang menang maupun yang belum berkesempatan memimpin, keduanya memiliki tanggung jawab moral menjaga kondusivitas masyarakat. Seperti yang disampaikan Purdiono, sikap legowo para kandidat sangat penting untuk mencegah potensi konflik horizontal yang bisa merugikan masyarakat luas.

Selain itu, masyarakat juga perlu terus menjaga semangat partisipasi aktif dalam setiap momentum demokrasi. PSU memberikan pelajaran berharga bahwa demokrasi akan semakin kuat dengan keterlibatan publik. Kesadaran bahwa suara setiap warga memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan adalah kunci keberhasilan berdemokrasi.

Pada akhirnya, PSU Pilkada menjadi bukti konkret bahwa demokrasi Indonesia makin matang. Proses yang berjalan damai di Barito Utara, persiapan matang di Biak Numfor, serta pengawalan ketat namun netral dari aparat di Papua menunjukkan kesungguhan seluruh elemen bangsa menjaga kualitas demokrasi. Dengan kedewasaan politik yang semakin mengakar, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan demokrasi di masa depan.

PSU bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan sistem demokrasi Indonesia yang mampu mengoreksi diri dan memastikan suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah kepemimpinan. Dari Barito Utara hingga Papua, semangat demokrasi yang damai, inklusif, dan partisipatif terus bergema, membawa harapan bahwa masa depan demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan berintegritas.

)* Penulis adalah seorang Pengamat Politik