Arsip Bulanan: September 2025

Oleh : Lukas Murib )*

Menjelang satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka, Pemerintah telah menorehkan jejak penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Dari berbagai program yang dicanangkan, rumah subsidi menjadi salah satu kebijakan paling nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Apa yang dulu hanya dianggap sebatas angka dalam laporan kini benar-benar menjelma menjadi kenyataan, ketika rakyat bisa memegang kunci rumahnya sendiri melalui hunian layak.

Senin (29/9/2025) menjadi momentum bersejarah ketika Presiden Prabowo hadir langsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, beliau menyaksikan akad massal 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta melakukan serah terima kunci kepada masyarakat.

Dengan penuh rasa kagum, Presiden menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal yang dijanjikan kepadanya. Semula, ia mendapat laporan hanya 25.000 unit yang akan diakadkan, namun hasil akhirnya menjadi 26.000 unit. Menurutnya, ini merupakan sebuah “anomali” yang justru membawa kegembiraan, karena rakyat mendapatkan lebih banyak manfaat dari yang direncanakan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, atas keberhasilan menyelenggarakan acara berskala besar ini. Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak menaikkan bunga KPR subsidi. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menyediakan tiga juta rumah untuk masyarakat.

Ia menambahkan, keberadaan negara dalam memberikan rumah layak huni adalah simbol bahwa pemerintah hadir mengurus kebutuhan mendasar rakyatnya.

Program rumah subsidi tahun ini memang mencatat pencapaian luar biasa. Dari target 350.000 unit rumah, per 25 September 2025 telah tersalurkan 182 ribu unit atau 52 persen dari total. Angka ini menunjukkan optimisme bahwa target tahunan akan tercapai.

Lebih jauh, percepatan pembangunan juga ditopang kebijakan strategis berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semua langkah ini diambil demi memastikan rumah subsidi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan rakyat kecil.

Namun, di balik angka dan kebijakan, yang paling penting adalah suara masyarakat yang merasakan langsung manfaat program ini. Andi, seorang pekerja konstruksi berusia 31 tahun di proyek Pesona Kahuripan 10, menceritakan bahwa kualitas rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa jika dulu banyak menggunakan batako, kini sudah beralih ke bata ringan yang lebih kokoh dan rapi. Menurutnya, pembangunan pun berlangsung lebih cepat karena didukung peralatan berat yang lengkap. Dengan begitu, pekerjaan bisa dipastikan sesuai target dan hasil bangunan lebih terjamin.

Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memberi manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi para pekerja. Ia mengaku banyak rekannya kini mendapat kesempatan bekerja berkat proyek ini ujarnya penuh rasa syukur. Ia menilai bahwa program Rumah Subsidi jelas membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil.

Sementara itu, Wardoyo, seorang buruh gali dan fondasi di lokasi yang sama, menyampaikan rasa senangnya atas keberadaan program rumah subsidi. Ia mengisahkan bahwa awalnya hanya sepuluh orang yang bekerja di timnya, namun seiring bertambahnya pembangunan rumah, jumlah pekerja pun semakin banyak.

Menurutnya, ini memberi dampak positif karena banyak teman-temannya yang semula menganggur kini bisa bekerja. Ia berharap pembangunan rumah subsidi semakin ditingkatkan agar lapangan pekerjaan makin terbuka luas, terutama bagi para buruh harian.

Wardoyo juga menegaskan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Baginya, program tiga juta rumah bukan hanya memberi kesempatan rakyat kecil memiliki hunian, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi para pekerja di sektor konstruksi. Ia mengungkapkan bahwa berkat kebijakan Presiden, ia kini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Testimoni sederhana ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan rakyat memang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah rakyat saat penyerahan rumah subsidi menjadi bukti bahwa pemimpin tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi hadir bersama rakyat untuk menyaksikan dampak kebijakan yang dijalankan. Dalam program ini, negara benar-benar hadir dengan segala keberpihakannya. Rakyat bukan hanya menerima kunci rumah, melainkan juga kunci harapan baru dalam kehidupannya.

Di era ketika harga tanah dan rumah terus melambung, rumah subsidi menjadi oase yang memberi keadilan. Ia membuktikan bahwa negara bisa menciptakan solusi agar rakyat kecil tetap memiliki hak untuk hidup layak. Presiden Prabowo telah mengubah rumah subsidi dari sekadar program administratif menjadi gerakan besar yang mengangkat martabat bangsa.

Kini, Andi, Wardoyo, dan ribuan rakyat lain bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Mereka memiliki hunian sendiri, pekerjaan yang lebih terjamin, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rumah subsidi tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan simbol keadilan sosial dan kepedulian negara.

Sudah selayaknya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan Presiden Prabowo dalam melanjutkan program rumah subsidi ini. Di bawah kepemimpinannya, rumah subsidi menjelma sebagai bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah meninggalkan rakyat kecil. Rumah yang dulu hanya menjadi mimpi kini benar-benar hadir, menjadi tempat berteduh, berkeluarga, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Lukas Murib )*

Menjelang satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka, Pemerintah telah menorehkan jejak penting dalam menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat kecil. Dari berbagai program yang dicanangkan, rumah subsidi menjadi salah satu kebijakan paling nyata yang langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Apa yang dulu hanya dianggap sebatas angka dalam laporan kini benar-benar menjelma menjadi kenyataan, ketika rakyat bisa memegang kunci rumahnya sendiri melalui hunian layak.

Senin (29/9/2025) menjadi momentum bersejarah ketika Presiden Prabowo hadir langsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, beliau menyaksikan akad massal 26.000 unit Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) serta melakukan serah terima kunci kepada masyarakat.

Dengan penuh rasa kagum, Presiden menyampaikan bahwa jumlah tersebut melampaui target awal yang dijanjikan kepadanya. Semula, ia mendapat laporan hanya 25.000 unit yang akan diakadkan, namun hasil akhirnya menjadi 26.000 unit. Menurutnya, ini merupakan sebuah “anomali” yang justru membawa kegembiraan, karena rakyat mendapatkan lebih banyak manfaat dari yang direncanakan.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, atas keberhasilan menyelenggarakan acara berskala besar ini. Menteri Ara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen tidak menaikkan bunga KPR subsidi. Menurutnya, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya menyediakan tiga juta rumah untuk masyarakat.

Ia menambahkan, keberadaan negara dalam memberikan rumah layak huni adalah simbol bahwa pemerintah hadir mengurus kebutuhan mendasar rakyatnya.

Program rumah subsidi tahun ini memang mencatat pencapaian luar biasa. Dari target 350.000 unit rumah, per 25 September 2025 telah tersalurkan 182 ribu unit atau 52 persen dari total. Angka ini menunjukkan optimisme bahwa target tahunan akan tercapai.

Lebih jauh, percepatan pembangunan juga ditopang kebijakan strategis berupa pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Semua langkah ini diambil demi memastikan rumah subsidi bisa dijangkau oleh seluruh kalangan rakyat kecil.

Namun, di balik angka dan kebijakan, yang paling penting adalah suara masyarakat yang merasakan langsung manfaat program ini. Andi, seorang pekerja konstruksi berusia 31 tahun di proyek Pesona Kahuripan 10, menceritakan bahwa kualitas rumah subsidi kini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa jika dulu banyak menggunakan batako, kini sudah beralih ke bata ringan yang lebih kokoh dan rapi. Menurutnya, pembangunan pun berlangsung lebih cepat karena didukung peralatan berat yang lengkap. Dengan begitu, pekerjaan bisa dipastikan sesuai target dan hasil bangunan lebih terjamin.

Andi menambahkan bahwa program rumah subsidi tidak hanya memberi manfaat bagi penerima rumah, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi para pekerja. Ia mengaku banyak rekannya kini mendapat kesempatan bekerja berkat proyek ini ujarnya penuh rasa syukur. Ia menilai bahwa program Rumah Subsidi jelas membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil.

Sementara itu, Wardoyo, seorang buruh gali dan fondasi di lokasi yang sama, menyampaikan rasa senangnya atas keberadaan program rumah subsidi. Ia mengisahkan bahwa awalnya hanya sepuluh orang yang bekerja di timnya, namun seiring bertambahnya pembangunan rumah, jumlah pekerja pun semakin banyak.

Menurutnya, ini memberi dampak positif karena banyak teman-temannya yang semula menganggur kini bisa bekerja. Ia berharap pembangunan rumah subsidi semakin ditingkatkan agar lapangan pekerjaan makin terbuka luas, terutama bagi para buruh harian.

Wardoyo juga menegaskan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Baginya, program tiga juta rumah bukan hanya memberi kesempatan rakyat kecil memiliki hunian, tetapi juga membuka pintu rezeki bagi para pekerja di sektor konstruksi. Ia mengungkapkan bahwa berkat kebijakan Presiden, ia kini bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Testimoni sederhana ini menunjukkan bahwa kebijakan perumahan rakyat memang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat bawah.

Kehadiran Presiden Prabowo di tengah rakyat saat penyerahan rumah subsidi menjadi bukti bahwa pemimpin tidak hanya memberi perintah dari balik meja, tetapi hadir bersama rakyat untuk menyaksikan dampak kebijakan yang dijalankan. Dalam program ini, negara benar-benar hadir dengan segala keberpihakannya. Rakyat bukan hanya menerima kunci rumah, melainkan juga kunci harapan baru dalam kehidupannya.

Di era ketika harga tanah dan rumah terus melambung, rumah subsidi menjadi oase yang memberi keadilan. Ia membuktikan bahwa negara bisa menciptakan solusi agar rakyat kecil tetap memiliki hak untuk hidup layak. Presiden Prabowo telah mengubah rumah subsidi dari sekadar program administratif menjadi gerakan besar yang mengangkat martabat bangsa.

Kini, Andi, Wardoyo, dan ribuan rakyat lain bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri. Mereka memiliki hunian sendiri, pekerjaan yang lebih terjamin, serta harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rumah subsidi tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan simbol keadilan sosial dan kepedulian negara.

Sudah selayaknya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap keberhasilan Presiden Prabowo dalam melanjutkan program rumah subsidi ini. Di bawah kepemimpinannya, rumah subsidi menjelma sebagai bukti nyata bahwa pemerintah tidak pernah meninggalkan rakyat kecil. Rumah yang dulu hanya menjadi mimpi kini benar-benar hadir, menjadi tempat berteduh, berkeluarga, dan membangun masa depan yang lebih cerah.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Bogor – Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah menandai capaian penting dengan menyerahkan 26.000 rumah subsidi secara serentak di 33 provinsi. Momen bersejarah ini menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Acara yang dipusatkan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, yang memastikan keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Dengan akad massal KPR FLPP di 100 titik dan prosesi serah terima kunci, target awal bukan hanya tercapai, tetapi berhasil terlampaui.

Presiden Prabowo mengungkapkan kebahagiaannya atas pencapaian yang melebihi target. “Alhamdulillah akhirnya saya hadir dan walaupun tidak sesuai dengan janji, janjinya 25.000, ternyata yang dihasilkan 26.000,” ujarnya dengan nada gembira. Ia menilai keberhasilan melampaui target ini menjadi tanda perubahan positif dalam mentalitas pejabat dan pelaksana program. “Untuk budaya bangsa Indonesia agak anomali. Biasanya janji setinggi langit, hasilnya tak sampai. Kali ini dibalik, janji 25.000, hasilnya lebih dari yang dijanjikan,” tegas Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi khusus kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memimpin pelaksanaan program tersebut. “Terima kasih Menteri Maruarar. Beliau bekerja keras dan selalu ingin memberi hasil terbaik untuk rakyat,” kata Prabowo. Ia menilai keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi juga bukti nyata transformasi cara kerja pemerintah dalam melayani rakyat.

Pemerintah melalui Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, penyerahan 26.000 unit rumah subsidi ini memang diprioritaskan untuk MBR yang tersebar di seluruh Indonesia. “Yang membuat kita bangga, penerima rumah ini adalah wajah-wajah pejuang kehidupan sehari-hari, tukang becak, asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, saudara-saudara kita yang tunanetra, satpam, sopir, dan pekerja imigran,” ungkapnya. Menurut Ara, MBR adalah tulang punggung bangsa, dan kehadiran negara hari ini menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah.

Akad massal ini dilakukan secara luring dan daring, melibatkan 39 bank penyalur di 90 titik lokasi. Sebanyak 200 keluarga hadir langsung untuk menerima kunci, sementara 24.800 keluarga lainnya mengikuti proses akad secara daring. Program ini menjadi bagian dari target besar pembangunan 3 juta rumah di era kepemimpinan Presiden Prabowo, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.

Jakarta — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus mendapat sorotan positif seiring dengan pencapaian baru di sektor pertanian. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam tiga tahun ke depan, Indonesia akan mencapai kemajuan besar menuju swasembada pangan.

“Pangan, perut, kita amankan makan, pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa lagi kita tergantung impor,” ujar Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa Indonesia telah keluar dari ketergantungan impor beras. Ia menyebut produksi beras nasional kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah dengan proyeksi surplus mencapai 3,5 juta ton hingga akhir 2025. Menurutnya, langkah berikutnya adalah memperkuat infrastruktur penyimpanan agar cadangan pangan lebih terjamin.

“Sekarang masalahnya kita harus bangun gudang yang cukup untuk menampung beras-beras itu. Jagung kita juga produksinya sangat luar biasa,” tambah Prabowo Subianto.

Tidak hanya beras, ia menargetkan peningkatan produksi protein, telur, susu, daging, dan ikan dalam waktu dua hingga tiga tahun mendatang. Menurutnya, capaian itu akan menandai kesuksesan lebih besar dalam memastikan kemandirian pangan nasional.

Sinyal positif juga datang dari Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan stok cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Data per 4 Mei 2025 mencatat cadangan beras Bulog sebesar 3.502.895 ton, yang semuanya berasal dari produksi lokal.

“Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Ia menambahkan, lonjakan cadangan beras yang sangat cepat pada tahun ini menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang berpihak pada petani. Kenaikan signifikan itu dicapai hanya dalam empat bulan tanpa impor, sebuah pencapaian yang jarang terjadi sepanjang sejarah.

“Kita patut bersyukur dan bangga. Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” pungkas Andi Amran Sulaiman.

Apresiasi juga datang dari daerah. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menilai semangat petani lokal merupakan faktor penting yang sejalan dengan program pemerintah pusat. Ia hadir langsung dalam panen raya padi di Desa Bukit Terap, Kecamatan Tukak Sadai, Bangka Selatan, yang mencatat hasil 3,5 ton per hektar.

“Kita apresiasi semangat para petani yang mendukung penuh program Asta Cita ketahanan pangan Presiden Prabowo. Meski dengan keterbatasan pupuk dan SDM, mereka bisa menghasilkan panen yang luar biasa,” tegas Hidayat Arsani.

Menurutnya, dengan dukungan tambahan seperti alat pertanian modern dan lumbung pupuk, hasil panen dapat meningkat hingga 5 ton per hektar. Ia memastikan pemerintah daerah siap berkolaborasi untuk mewujudkan target tersebut.

Keberhasilan Indonesia dalam memperkuat produksi pangan kini menjadi tonggak penting yang tidak hanya menjamin ketersediaan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang sebagai pemasok bagi negara lain. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, optimisme swasembada pangan semakin nyata.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Panen raya jagung yang digelar di berbagai daerah Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menegaskan bahwa panen raya ini bukan hanya simbol keberhasilan petani, tetapi juga bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita bersama.

Jagung adalah salah satu komoditas strategis setelah padi yang memiliki peran vital dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, bahan baku industri, hingga pakan ternak. Oleh karena itu, panen raya yang berlangsung pada tahun ini dipandang sebagai hasil kerja keras dari sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan nasional.

Pemerintah menargetkan jagung tidak hanya menjadi produk konsumsi dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor ke berbagai negara. Dengan produksi jagung yang terus meningkat, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian pangan.

Jajaran Polri menggelar panen raya tanaman jagung kuartal III pada lahan seluas 1.788,26 hektare yang tersebar di sejumlah daerah di seluruh Indonesia dengan estimasi hasil produksi sebanyak 7.153,04 ton. Panen raya jagung itu digelar serentak di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah, termasuk dalam menciptakan swasembada pangan nasional.

Kapolri menjelaskan total luas lahan yang dikelola Polri sampai saat ini untuk program ketahanan pangan tercatat ada 819.080 hektare lahan, dengan 483.822 di antaranya telah ditanami.

Program penanaman Polri tersebut telah terasa hasilnya, dimana pada Kuartal I dan II tahun 2025, panen jagung berhasil dilakukan di lahan seluas 360.019 Ha dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung. Sementara pada Kuartal III, Panen Raya sedang berlangsung secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan luasan 166.512,04 hektare dengan estimasi produksi sebesar 751.442,96 ton.

Puncaknya, pada 27 September 2025, Panen Raya digelar di seluruh Indonesia dengan luasan 1.788,26 hektare dengan estimasi hasil produksi sebesar 7.153,04 ton yang terpusatkan di Kabupaten OKU Timur.

Panen Raya ini sekaligus menjadi bukti bahwa program Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan bangsa. Dengan capaian yang terus meningkat, program ini akan semakin memperkuat ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa panen raya jagung menjadi momentum penting dalam mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Dimyati menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian agar tetap produktif, sekaligus mendorong peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya terkait konsumsi, tetapi juga menyangkut kestabilan ekonomi.

Dimyati mengatakan panen raya jagung di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang,menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah, kepolisian, dan petani dalam menjaga ketahanan pangan. Panen ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga kebersamaan. Pemerintah, kepolisian, dan petani bersatu demi swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat.

Panen raya jagung tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga memberikan efek domino bagi perekonomian nasional. Harga jagung yang stabil dapat membantu menjaga biaya produksi sektor peternakan, terutama ayam dan sapi, yang sangat bergantung pada jagung sebagai bahan pakan.

Dengan meningkatnya pasokan jagung dalam negeri, industri pakan ternak dapat mengurangi ketergantungan pada jagung impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Hal ini tentu membantu menjaga stabilitas harga daging dan telur di pasar domestik, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, panen raya juga menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri pengolahan jagung. Mulai dari tenaga kerja di lahan pertanian, pekerja di fasilitas penyimpanan, hingga buruh di pabrik pengolahan jagung. Semua ini memberikan multiplier effect yang positif bagi perekonomian nasional, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi basis produksi jagung.

Panen raya jagung bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi masa depan pertanian Indonesia. Dalam konteks global, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang sangat diperhatikan, terutama menghadapi tantangan perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakstabilan geopolitik dunia.

Dengan panen raya ini, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak dengan mengandalkan kekuatan sendiri dalam mencukupi kebutuhan pangan. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal kemandirian, tetapi juga soal kedaulatan dan martabat bangsa.

Keberhasilan panen raya jagung diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus terjun ke sektor pertanian. Dengan semangat inovasi dan modernisasi, pertanian Indonesia diyakini akan semakin maju, produktif, dan berdaya saing.

Panen raya jagung tahun ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Dengan dukungan penuh kepada petani, strategi jangka panjang yang jelas, serta sinergi antar pihak, cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri pangan semakin nyata. Jagung bukan hanya simbol hasil bumi, tetapi juga representasi kemandirian bangsa dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah dinamika global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Panen raya jagung serentak yang digelar di berbagai daerah Indonesia, menjadibukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat tercapainya swasembadapangan. Dalam acara panen yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, hingga anggota DPR, terlihat jelas bahwa pemerintah tengahmengoptimalkan sektor pertanian, khususnya jagung, sebagai bagian dari program besar untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa panen rayajagung ini merupakan momentum penting dalam mewujudkan swasembada pangandi Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberhasilan panen serentak ini membuktikanbahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan.

Produksi jagung nasional meningkat sebanyak 2,7 juta ton dengan tambahan nilaisekitar Rp15 triliun yang langsung dinikmati petani. Peningkatan tersebut menjadiindikasi bahwa kebijakan pemerintah selama ini berhasil mendukung sektorpertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan ini, menurutnya, juga tidak lepas dari kebijakan penyederhanaan regulasi yang mempermudah petanidalam mengakses sarana produksi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).

Penyederhanaan regulasi, pengadaan sarana produksi yang dipermudah, dan bantuan alsintan yang terus diberikan menjadi salah satu faktor utama kesuksesanpanen raya jagung ini. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen untuk melakukansegala cara demi kesejahteraan petani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahsangat serius dalam mencapainya, dan semakin optimis bahwa swasembadapangan dapat tercapai lebih cepat dari yang diperkirakan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga memberikan apresiasi terhadapkeberhasilan panen raya jagung kali ini. Ia menekankan bahwa panen raya bukansekadar acara seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikanketahanan pangan nasional. Capaian ini, menurutnya, akan membantu menjagakestabilan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketersediaanpangan terjaga dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan tenang, sementarapetani akan semakin sejahtera.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri siap mendukungpenuh program swasembada pangan dengan memperkuat infrastrukturpenyimpanan hasil panen. Polri telah membangun 18 gudang di 12 provinsi dengankapasitas total 800.000 ton, yang diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapanjagung oleh Bulog dan menjaga harga tetap stabil sesuai dengan harga acuan. Polriberperan aktif dalam memperkuat ekosistem pertanian jagung dengan mendukungpembentukan koperasi yang dapat menghubungkan petani langsung dengan pasar, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan harga tetap stabil.

Lebih lanjut, Polri telah mencanangkan program koperasi merah putih yang tersebardi seluruh wilayah Indonesia untuk memfasilitasi petani. Dalam sistem ini, koperasiberfungsi untuk memotong rantai tengkulak yang seringkali merugikan petani. Dengan koperasi, diharapkan petani dapat mendapatkan harga yang lebih baik dan stabil, serta meningkatkan akses mereka terhadap pasar yang lebih luas.

Data dari Kementan menunjukkan bahwa produksi jagung nasional sepanjangJanuari hingga Agustus 2025 telah mencapai 11,18 juta ton, yang menjadi sinyalpositif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain jagung, sektor padi juga mengalamipeningkatan dengan surplus diperkirakan mencapai empat juta ton yang bernilailebih dari Rp113 triliun. Dengan hasil yang menggembirakan ini, pemerintah semakinyakin bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan swasembadapangan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain itu, panen raya jagung serentak ini juga menyoroti potensi besar yang dimilikioleh Kalimantan Barat dalam sektor pertanian jagung. Kalbar memiliki produktivitasyang sangat tinggi, dengan hasil jagung yang bisa mencapai 7–8 ton per hektare. Dengan potensi sebesar ini, Kalbar dipastikan akan menjadi salah satu daerahunggulan nasional dalam produksi jagung, sesuai arahan pemerintah. Denganrealisasi penanaman 374.000 hektare yang terus dipacu pemerintah, pendapatanpetani Kalbar akan mencapai Rp10,2 triliun. Pemerintah memastikan Kalbar akanmenjadi daerah terdepan dalam ekspor jagung, membawa kesejahteraan besar bagipetani, yang tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan petani di sana.

Keberhasilan panen raya jagung serentak ini, merupakan langkah konkret dalammewujudkan swasembada pangan. Penyederhanaan regulasi dan dukunganpemerintah terhadap sektor pertanian menjadi kunci sukses dalam mencapainya. Melalui kebijakan yang berpihak pada petani, penguatan ekosistem pertanian, sertapembangunan infrastruktur yang mendukung, Indonesia semakin berada di jaluryang tepat untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengankomitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk Polri, pemerintah, dan masyarakat, Indonesia kini semakin dekat untuk mewujudkan cita-cita besar menjadi lumbung pangan dunia.

Momentum panen raya jagung ini bukan hanya sekadar pencapaian sektorpertanian, melainkan juga sinyal positif bagi masa depan ketahanan panganIndonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di kancah internasional. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antarapemerintah, petani, dan berbagai pihak, Indonesia dapat menciptakan sistempertanian yang lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dengan terus memperkuat sektor pertanian dan memperhatikan kesejahteraanpetani, Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam pasar pangan global.

.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Jakarta — Keberhasilan Indonesia mencatatkan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Capaian tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyampaikan kebanggaannya atas capaian tersebut. “Sangat membanggakan, tahun ini Indonesia mampu swasembada beras. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan bentuk nyata keberpihakan Presiden terhadap petani dan kekuatan pangan nasional,” ujar Endang.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi kebijakan Presiden Prabowo yang sejak awal menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan. Endang menekankan bahwa program subsidi pupuk, perluasan lahan produktif, serta investasi teknologi modern memberi dampak signifikan bagi petani. “Sejak awal, Presiden Prabowo selalu menempatkan petani sebagai garda depan pembangunan. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi benar-benar dijalankan dalam kebijakan nyata,” tegasnya.

Lebih jauh, Endang menyoroti langkah Presiden yang menegaskan kesiapan Indonesia menyalurkan bantuan beras untuk rakyat Palestina saat berpidato di Sidang Umum PBB di New York. “Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pangan Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga hadir untuk kemanusiaan global. Ini membanggakan,” imbuhnya.

Endang memastikan Komisi IV DPR RI terus bersinergi dengan pemerintah. Ia juga menegaskan peran Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto yang aktif mendukung langkah-langkah konkret di lapangan. “Kami di Komisi IV DPR RI, di bawah pimpinan Ibu Titiek Soeharto, terus turun ke lapangan memastikan kesiapan petani dan dukungan pemerintah berjalan sejalan. Kami ingin Indonesia menjadi macan Asia dalam sektor pangan,” tutup Endang.

Apresiasi terhadap capaian pemerintah juga datang dari akar rumput. Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Tani Merdeka Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Irfan, SE, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. “Program ini memudahkan petani dalam mengakses alat mesin pertanian, pupuk, pestisida, hingga penetapan harga komoditi. Contohnya padi yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram, membuat petani merasa senang dan tersenyum,” ujarnya.

Irfan memberikan penghargaan kepada Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Pembina Tani Merdeka Indonesia, atas konsistensi membina petani di berbagai daerah. Ia juga menilai kiprah Don Muzakir, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, sangat inspiratif. “Kiprah Pak Don Muzakir menjadi motivasi besar bagi kami di daerah, karena beliau membuktikan komitmen membangun sektor pertanian secara nasional,” tambahnya.

Oleh: Syaifullah Fahrurrozi *)

Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat merupakan pondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen negara untuk menjamin hak setiap warga dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Di tengah situasi sosial dan politik yang dinamis, kerja sama tiga elemen ini menjadi bukti bahwa kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan stabilitas nasional.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan berkomitmen mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap harus dijaga, namun pelaksanaannya perlu memperhatikan ketertiban dan tidak merugikan kepentingan umum. Pernyataan ini memperlihatkan keseriusan Polri dalam menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang perlu dilindungi sekaligus dikawal dalam koridor hukum.

Pandangan serupa diungkapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menekankan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada persatuan. Ia menyampaikan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dalam batas hukum agar tidak menimbulkan perpecahan. Pesan ini mencerminkan konsistensi TNI menjaga aspirasi rakyat agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian. Dengan persatuan sebagai modal utama, demokrasi Indonesia dapat terus tumbuh di atas fondasi yang kokoh.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi mitra strategis aparat, menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri, melainkan tugas bersama. Pernyataan ini menggarisbawahi pendekatan baru yang lebih humanis dan partisipatif dalam mengelola dinamika demokrasi.

Di lapangan, sinergitas TNI dan Polri tampak melalui berbagai aktivitas bersama yang mendekatkan aparat dengan masyarakat. Patroli gabungan, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga dialog langsung di lingkungan warga merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan aspirasi rakyat tersampaikan tanpa gesekan. Kehadiran aparat bukan sekadar untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk membangun kedekatan emosional yang memudahkan komunikasi, menyerap aspirasi, serta menumbuhkan rasa saling percaya.

Di era digital, tantangan baru juga muncul berupa derasnya arus informasi yang kerap diiringi provokasi dan hoaks. Aparat keamanan terus mengingatkan masyarakat agar bijak dan selektif dalam menyebarkan informasi. Kesadaran bersama untuk “menyaring sebelum membagikan” informasi menjadi kunci agar ruang publik digital tidak berubah menjadi sumber konflik. Dengan literasi digital yang lebih baik, masyarakat dapat mencegah upaya provokasi dan memperkuat ketahanan sosial.

Partisipasi masyarakat sendiri menunjukkan kemajuan signifikan. Unjuk rasa, diskusi publik, hingga gerakan sosial kini lebih sering berlangsung tertib dan berorientasi pada substansi aspirasi ketimbang provokasi. Kematangan ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia mulai memasuki tahap yang lebih dewasa, di mana kebebasan berekspresi diiringi tanggung jawab moral dan kesadaran hukum. Aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai dan argumentatif justru memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah serta membantu negara menemukan solusi yang lebih tepat.

Namun, tantangan tidak serta-merta hilang. Dalam praktiknya, jika aspirasi masyarakat mendapat tanggapan secara cepat, kepercayaan publik semakin meningkat dan potensi gesekan dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya negara yang sudah membuka ruang dialog luas untuk terus diperkuat sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan secara konstruktif. Penyampaian pendapat tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi di jalan; forum konsultasi publik, dengar pendapat, dan kanal pengaduan digital adalah alternatif yang lebih terstruktur dan produktif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan mekanisme yang responsif, sementara masyarakat perlu memanfaatkannya secara konstruktif.

Peran para pemimpin aksi, aktivis, mahasiswa, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam menjaga agar gerakan tidak ditunggangi kepentingan tertentu atau disusupi provokasi. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan aspirasi tetap pada jalurnya. Di era disinformasi, kemampuan memilah fakta dari hoaks sangat menentukan keberhasilan menjaga suasana kondusif. Dengan kesadaran kolektif dan literasi digital yang lebih tinggi, masyarakat dapat menangkis narasi menyesatkan yang merugikan bangsa.

Media massa juga memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan atmosfer kondusif. Pemberitaan yang edukatif dan menyejukkan dapat meredam potensi konflik serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyampaikan aspirasi secara damai. Media perlu menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam mengedepankan edukasi publik bahwa kebebasan berekspresi adalah kekuatan moral, bukan sarana destruktif.

Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar kebebasan, tetapi juga tanggung jawab. TNI dan Polri hadir bukan sebagai lawan masyarakat, melainkan sebagai mitra strategis untuk memastikan demokrasi tetap hidup dan berkembang secara sehat. Dengan semangat gotong royong, rasa saling percaya, dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi contoh bagaimana kebebasan berekspresi dapat berjalan selaras dengan stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum. Sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat yang terus diperkuat akan menjadi fondasi kokoh bagi iklim demokrasi Indonesia yang lebih matang, beradab, dan berdaya saing.

*) Aktivis Literasi Demokrasi dan Kebangsaan

Jakarta, Soliditas antara TNI dan Polri kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Kedua institusi negara ini menekankan pentingnya sinergi dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, khususnya terkait maraknya narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Kehadiran TNI dan Polri di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi benteng dalam mencegah penyebaran isu-isu yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam jebakan informasi palsu. Ia mengingatkan, hoaks kerap digunakan sebagai alat provokasi untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan memicu kerusuhan.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tegasnya.

Wakapolres Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin mengatakan seiring dengan perkembangan teknologi informasi, ruang digital menjadi arena yang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Aparat kepolisian berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan patroli siber dengan mengedepankan pendekatan yang humanis sekaligus tegas. Diharapkan dapat memperkuat daya tahan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia meminta masyarakat agar waspada atas penyebaran disinformasi hingga hoaks pasca-kericuhan usai demo. Ia juga mengajak masyarakat melawan narasi provokatif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih teliti dalam menerima dan menyebarkan informasi. Mari kita kembangkan sikap ‘saring sebelum sharing’ agar tidak menjadi bagian dari penyebaran kabar bohong,” ucapnya

TNI dan Polri kembali menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat persatuan bangsa.

Dengan soliditas aparat dan dukungan rakyat, Indonesia diyakini mampu menghadapi segala tantangan, termasuk ancaman provokasi yang mencoba melemahkan sendi-sendi persaudaraan nasional.

Jakarta — Sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat kembali menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan serta memastikan demokrasi berjalan aman dan damai. Persatuan ketiga elemen bangsa ini terbukti mampu meredam berbagai isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, masyarakat jangan mudah terjebak dalam hasutan kelompok tertentu. “Ada pihak yang sengaja mendorong aksi anarkis demi menciptakan kekacauan. Jangan mau diadu domba, dan jangan mudah mengikuti hasutan. Kalau ada masalah, selesaikan lewat jalur hukum, musyawarah, dan aturan yang berlaku,” ujarnya di Jakarta.

Ia menambahkan, TNI siap bekerja sama penuh dengan Polri untuk menjaga keamanan nasional. “Ini bukan sekadar soal stabilitas, tapi juga soal harga diri bangsa,” tegas Agus.

Soliditas TNI-Polri ditunjukkan melalui operasi gabungan di berbagai daerah. Patroli bersama, strategi komunikasi publik, hingga pendekatan dialogis dengan masyarakat membuat warga merasa aman. Kehadiran aparat yang kompak menjadi pesan kuat agar publik tidak terpengaruh isu liar, khususnya yang beredar di media sosial.

Polri juga memperketat pengawasan di ruang digital. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkapkan pihaknya telah menindak tegas penyebar provokasi. “Kami sudah menetapkan satu tersangka pemilik akun yang aktif menyebarkan konten hasutan. Hingga kini ada 592 akun dan konten provokatif yang telah kami blokir. Patroli siber akan terus digencarkan untuk mendeteksi akun-akun baru,” jelas Himawan.

Aparat menegaskan peran mereka semakin kuat dengan dukungan publik. Warga diharapkan bijak dalam menyikapi informasi. “Masyarakat punya tanggung jawab moral untuk tidak mudah terpancing isu provokatif serta menjaga lingkungannya dari potensi kericuhan,” kata Agus.

Dukungan nyata datang dari masyarakat sipil. Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario, menegaskan isu keretakan hubungan TNI-Polri hanyalah propaganda pihak tertentu.

“Isu itu provokasi belaka. Tanpa TNI-Polri, mustahil bangsa ini bisa menjaga kedaulatan dan keamanan. Kami rakyat Indonesia berada di belakang TNI-Polri,” ujar Mario dalam aksi damai ARPN di Jakarta.

Dengan soliditas TNI-Polri yang mendapat dukungan rakyat, Indonesia diyakini memiliki modal besar untuk menghadapi tantangan global maupun dinamika politik domestik. Stabilitas yang terjaga membuka ruang bagi pembangunan, investasi, dan kesejahteraan rakyat.