Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dirinya meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki prosedur dan pola pengolahan makanan.

Hal tersebut ditegaskan Kepala BGN saat meninjau langsung Posko Penanganan dugaan keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.

“Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir, kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” ungkap Dadan.

Dadan juga menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.

“Jangan lupa bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan mengalami trauma. Jadi, salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa BPOM berkomitmen memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak bukan hanya bernilai gizi, tetapi juga terjamin keamanannya.

“Generasi yang sehat dan cerdas. Kami di BPOM akan terus memastikan makanan yang mereka terima tidak hanya bergizi, tapi juga aman. Ini adalah investasi kita untuk masa depan Indonesia,” tutur Taruna Ikrar.

Disisi lain, Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan bahwa PKB melalui Fraksi di DPR akan mengawal agar pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan tepat sasaran.

Cak Imin meminta BGN menuntaskan seluruh masalah program MBG yang bermunculan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terus berulang. Karena itu, peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program

“Peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program,” tegas Muhaimin. [-RWA]

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan pemerintah belum berencana menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) meski terdapat isu teknis di lapangan. Pemerintah akan mengevaluasi Program MBG di seluruh Indonesia agar masyarakat semakin merasa terjamin dan merasakan manfaat dari program tersebut.

“Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar,” kata Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PKB itu berharap kasus keracunan ini menjadi bahan evaluasi program tersebut ke depan agar masyarakat semakin merasa terjamin manfaat dari MBG itu sendiri.

“Tentu akan ada evaluasi untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang ada sehingga masyarakat akan semakin merasa terjamin manfaatnya,” ucap Cak Imin.

Sementara itu pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak setuju jika Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan buntut temuan kasus keracunan di berbagai wilayah. Said menilai harus ada deteksi yang mendalam dari pemerintah.

“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu, itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Said mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini pada makanan yang disajikan. Ia menyoroti proses dan waktu makanan dimasak yang menjadi salah satu faktor keracunan di MBG.

“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena distribusi dan penyajian membutuhkan waktu panjang. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Ashabul Kahfi. Pihaknya tidak sepakat dengan usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan karena ada kasus keracunan. Ashabul menilai tujuan program ini mulia.

“Kalau ada yang bilang program MBG harus dihentikan karena ada kasus keracunan atau menu yang kurang terjaga mutunya, menurut saya itu keliru. Program ini punya tujuan mulia, yakni memastikan masyarakat…,” kata Ashabul kepada wartawan di Jakarta.

“Khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan, mendapat makanan sehat dan bergizi. Kalau ada masalah, yang dibenahi adalah sistemnya, bukan programnya dihentikan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ashabul memberikan lima saran dalam membenahi masalah tersebut. Pertama, harus memperketat standar kualitas dan pengawasan. Artinya mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, penyimpanan, sampai distribusi, semua harus diawasi secara ketat oleh Dinas Kesehatan dan BPOM.

Kemudian, melakukan perbaikan rantai distribusi dan penyimpanan. Sebab, dia menilai banyak kasus terjadi karena makanan basi dalam perjalanan.

“Maka perlu sistem rantai dingin (cold chain) yang terjamin, dan waktu distribusi harus diawasi dengan baik,” ucapnya.

Dia juga menyinggung peningkatan kapasitas penyedia makanan, terutama UMKM atau katering yang terlibat. Menurut dia, perlu pelatihan tentang higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan, sehingga kualitasnya seragam di seluruh daerah.

“Lakukan edukasi masyarakat. Orang tua, guru, bahkan siswa, harus paham bagaimana mengenali makanan yang tidak layak konsumsi, sehingga pengawasan tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari lingkungan sekitar,” kata dia.

Dia juga mengatakan perlu penegakan hukum yang tegas. Kalau ada penyedia yang lalai sampai menyebabkan keracunan maka harus bertanggung jawab secara hukum.

“Jadi solusinya bukan menghentikan MBG. Justru dengan pembenahan bertahap ini, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar menjadi instrumen negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas,” ujarnya.

Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan seluruh peralatan, bahan baku, hingga menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terjamin kehalalannya. Pernyataan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar terkait hasil uji laboratorium di Weipu, Cina, yang menyebut wadah makan atau ompreng MBG positif mengandung minyak babi.

“Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, bukan hanya food tray, tetapi juga menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami. Kami menjamin halal,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta, Rabu (24/9).

Haikal menegaskan, bukan hanya bahan dan peralatan dapur yang dijaga, tetapi juga para pengelola dapur MBG telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai standar halal sekaligus gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terkonfirmasi. “Mari bangsa Indonesia bersikap dewasa, mempercayakan ini pada program pemerintah, bukan pada media-media. Percayakanlah pada media resmi,” ujarnya.

Selain menjamin aspek halal, Haikal menekankan manfaat luas program MBG. Menurut dia, program tersebut bukan hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga menyejahterakan petani, nelayan, dan peternak lokal. “Berapa banyak petani yang sudah termakmurkan, nelayan yang ikannya kita beli, telur-telur kita borong semua. Program ini untuk menghilangkan stunting dan membuat bangsa Indonesia berkelas di dunia internasional,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana turut meluruskan isu tersebut. Menurut dia, sebagian besar ompreng MBG diproduksi dalam negeri dengan bahan berbasis minyak nabati, sementara yang diimpor sudah dikoordinasikan bersama BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal.

“Artinya dari tumbuhan, dan kami akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan BPJPH agar food tray yang diimpor sudah distempel halal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, minyak yang disebut dalam isu tersebut bukanlah bahan dasar ompreng, melainkan hanya digunakan dalam proses pencetakan agar logam tidak mudah panas dan rusak, kemudian dibersihkan hingga steril.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah menegaskan program MBG tetap aman, halal, dan terus berjalan demi masa depan generasi emas Indonesia.****

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sempat terjadi insiden di beberapa daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf pemerintah sekaligus menekankan bahwa evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Tentu saja ini bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan pula kesengajaan,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, dua langkah utama segera ditempuh pemerintah. Pertama, memastikan seluruh siswa terdampak mendapat penanganan medis secepat mungkin. Kedua, melaksanakan evaluasi dan mitigasi secara ketat agar standar pelaksanaan program semakin kuat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa lembaganya telah memperkuat pengawasan berlapis, melakukan pelatihan rutin bagi penjamah makanan, serta menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. BGN kini juga memiliki tiga wakil kepala, salah satunya khusus menangani investigasi kasus keracunan. “Kalau ada keracunan, dia akan turun langsung ke lokasi dan mencari penyebabnya. Apakah karena kelalaian petugas atau faktor lain,” kata Dadan.

Selain pengawasan, Dadan mengungkapkan dampak besar program MBG bagi perekonomian rakyat. Hingga kini, MBG telah menciptakan sekitar 600 ribu lapangan kerja, mulai dari pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan baku, hingga petani. “Hanya untuk SPPG saja pekerja yang sudah terserap lebih dari 300 ribu orang. Belum termasuk supplier dan petani yang juga ikut bergerak,” jelasnya.

Dukungan penuh juga datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan pihaknya terus memastikan dapur MBG memenuhi standar mutu dan distribusi makanan ke sekolah berjalan dengan baik. “Ini program prioritas Bapak Presiden, dan kami akan mendukung secara maksimal agar pelayanan MBG semakin berkualitas,” tegas Taruna.

Ia menambahkan, setiap kejadian yang tidak diinginkan justru menjadi pembelajaran berharga untuk memperbaiki standar layanan. “Ada insiden, kita jadikan momentum perbaikan. Standar harus makin ketat agar anak-anak kita tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya.

Dengan langkah evaluasi menyeluruh, pemerintah memastikan Program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utamanya: menghadirkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas sekaligus membuka peluang kerja luas bagi masyarakat.****

JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam meningkatkan kualitas gizi dan keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari proses penyediaan bahan makanan hingga distribusi ke masyarakat.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya tetap mendukung penuh keberlanjutan program MBG dengan memperketat pengawasan di lapangan.

“Mengalami kejadian yang belum sesuai dengan harapan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri,” ujarnya di Jakarta.

Taruna menegaskan BPOM akan memastikan seluruh dapur dan proses distribusi makanan dalam program MBG mengikuti standar keamanan yang telah ditetapkan. Menurutnya, insiden keracunan menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat sistem pengawasan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, BPOM melalui balai dan loka di daerah bekerja sama erat dengan BGN untuk menelusuri penyebab keracunan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penyediaan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami bertanggung jawab mendampingi program ini, pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan menjadi prioritas,” tegas Taruna.

Sebelumnya, BGN juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang menimpa sejumlah peserta MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menekankan pentingnya komunikasi dan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kepercayaan publik.

“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” katanya.

Data pemerintah mencatat sepanjang Januari–September 2025 terdapat kasus keracunan di 17 provinsi, termasuk di Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Garut dan Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Bau Bau (Sulawesi Tenggara). Menanggapi hal ini, BGN telah menurunkan tim ke lokasi terdampak untuk memastikan seluruh korban mendapat penanganan maksimal.

Pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan evaluasi menyeluruh tengah dilakukan bersama BPOM dan BGN.

“Seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dengan pengawasan lebih ketat dan sinergi antar lembaga, pemerintah optimistis Program MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas.**

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak perlu dihentikan meskipun terdapat sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Sejumlah pimpinan DPR RI menegaskan, program prioritas Presiden itu cukup dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan MBG merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak.

“Program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Jika di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” katanya.

Menurut Said, kasus keracunan yang sempat disebut mencapai 5.300 hingga 5.800 orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menyetop program.

“Kesannya sekarang, kalau dari sisi pemberitaan sampai Kepala KSP yang menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita semua kan wajib prihatin. Tapi tidak berarti ada konklusi harus disetop, jangan!” tegasnya.

Ia menyoroti efektivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini melayani hingga 3.000 porsi per hari. Menurutnya, jumlah itu terlalu besar dan berisiko pada kualitas makanan. “Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek? Satu SPPG cukup 1.500, sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menurunkan angka stunting.

“Angka stunting saat ini sudah berada pada level 14,5 persen. Kita tidak boleh berhenti di situ. Dengan adanya program MBG ini harapannya dapat menuju angka nol stunting,” katanya.

Felly menambahkan, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, terutama petani dan pedagang kecil.

Sebelumnya, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kasus keracunan. Ia memastikan pemerintah telah melakukan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah.

“Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dengan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah bersama DPR meyakini MBG dapat terus berjalan demi masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan cerdas. ****

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan menimpa ribuan anak. Tim ini berfungsi memberikan second opinion sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga pemerintah memiliki pijakan ilmiah awal untuk mengambil langkah perbaikan yang cepat dan tepat.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan tim khusus dibutuhkan agar publik segera memperoleh penjelasan sementara yang bertanggung jawab tanpa menggantikan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pendekatan ini diharapkan meredam spekulasi dan memberi kepastian arah penanganan di lapangan.

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” kata Dadan.

Terkait hal ini, Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah telah bergerak dan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi untuk menginvestigasi akar masalah tersebut.

“Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi,” jelasnya di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM.

Senada, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang memberikan penjelasan terkait kasus keracunan paket MBG di Garut yang disebut mencapai 500-an pelajar. Nanik menyebutkan, berdasarkan hasil pengecekan dan data dari pihak kepolisian serta rumah sakit, total yang keracunan MBG di Garut mencapai 150 pelajar.

“Ditulis 400-500 sekian gitu, ternyata sudah saya cek benar dan saya sudah dapat data dari polisi, dari rumah sakit, 150 (pelajar). Sebanyak 120 dari 150 pelajar itu sudah dapat dipulangkan,” ujar Nanik.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan massal yang diduga terjadi akibat konsumsi MBG di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Insiden tersebut menyebabkan ratusan siswa harus menjalani perawatan medis.

“Kami minta maaf dan turut prihatin atas kejadian ini. BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini,” ucapnya.

Untuk diketahui, anggota tim investigasi terdiri dari ahli kimia, farmasi, dan profesional kesehatan yang berpengalaman dalam investigasi keamanan pangan. Diharapkan tim mampu mengurai rantai kemungkinan penyebab, mulai dari kontaminan biologis hingga kimiawi, serta menguji hipotesis klinis seperti reaksi alergi atau faktor non-keracunan lain yang bisa meniru gejala serupa pada anak. [*]

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden terus mendapat perhatian luas publik. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa MBG merupakan program penting yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Ia meminta semua pihak untuk mendukung pelaksanaan program ini, sekaligus mendorong adanya perbaikan teknis agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang.

“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada yang seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah,” ujar Said.

Menurutnya, langkah yang lebih bijak adalah melakukan deteksi dini terhadap akar permasalahan, bukan menghentikan program. Ia mencontohkan perlunya pola baru dalam pengelolaan dapur MBG agar makanan yang disajikan tetap segar dan sesuai standar kesehatan.

“Lebih baik mari kita deteksi dini, di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 siang itu kan sudah 14 jam tersendiri. Jadi perlu pola baru. Atau setiap sekolah ada satu SPPG sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Ketua Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman, Romy Arief, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung kesuksesan program MBG. Yayasan yang dikelolanya turut mendirikan dapur MBG sebagai bentuk nyata kontribusi untuk menyukseskan program pemerintah.

“Pendirian dapur MBG ini adalah bentuk niat baik kami untuk memberdayakan program pemerintah pusat sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami berusaha semaksimal mungkin menyediakan makanan yang bergizi dan terbaik dengan melibatkan chef profesional yang memahami standar pengolahan sesuai petunjuk teknis,” kata Romy.

Romy menambahkan bahwa pengelolaan dapur MBG tidak hanya sebatas menyediakan makanan, melainkan menjadi upaya serius dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui penyediaan nutrisi yang tepat. Menurutnya, keberadaan dapur MBG dengan standar yang jelas akan semakin memperkuat keberlangsungan program sekaligus menjawab keraguan masyarakat.

Pemerintah sendiri telah memastikan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan, mulai dari rantai distribusi bahan makanan, standar dapur, hingga pengawasan langsung di lapangan.

Tujuannya agar kualitas makanan tetap terjaga, higienis, serta memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang menjadi sasaran utama. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait, termasuk sekolah, yayasan, dan lembaga pengelola dapur, terus bekerja sama dalam memastikan standar kebersihan, cara memasak, hingga waktu distribusi makanan benar-benar sesuai ketentuan.

Dengan demikian, program MBG tetap bisa berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi generasi muda Indonesia, tanpa harus dihentikan hanya karena insiden teknis. Dukungan masyarakat dan komitmen bersama diharapkan mampu membuat program ini semakin baik ke depan dan memberikan manfaat luas bagi seluruh anak bangsa. (*)

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih baik, pasca-kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah penerima manfaat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan peristiwa tersebut dijadikan pelajaran penting.

“Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, semua hal itu harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu hasilnya,” ujar Muhaimin di Jakarta.

Ia menegaskan tidak ada rencana penghentian program.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar.” tegasnya.

PKB, melalui Fraksinya di DPR, akan mengawal penuh agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan tepat sasaran.

“Intinya kami mendukung perbaikan cepat atas semua problem yang ada,” kata Muhaimin.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, mengakui saat ini regulasi teknis MBG masih menunggu penandatanganan Peraturan Presiden.

“Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Insya Allah akan ditandatangani,” jelasnya.

Dengan payung hukum yang lebih jelas, diharapkan tata kelola MBG akan semakin kuat dan transparan.

Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah langkah konkrit. Presiden Prabowo Subianto meminta agar menu sederhana namun bernutrisi tinggi, seperti telur rebus atau telur ceplok, menjadi bagian utama program.

“Beliau sangat tidak ingin telur itu di orek-orek atau didadar. Karena kalau diceplok itu sudah pasti kelihatan telurnya. Jadi bukan sekadar bagi makanan, tetapi memastikan kualitas dan porsinya adil untuk setiap anak,” tutur Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Alasan penekanan pada telur sederhana: pertama, kandungan gizinya sangat tinggi, mulai protein, kolin, hingga vitamin penting untuk mencegah stunting. Kedua, ketersediaannya melimpah di seluruh Indonesia, sehingga distribusi lebih mudah dan merata.

Selain itu, Presiden juga berencana berdialog langsung dengan mitra pelaksana MBG.

“Pak Presiden ingin mendengar langsung pelaksanaannya,” ujar Dadan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mendengar masukan dari bawah agar setiap perbaikan bisa lebih tepat sasaran.

Sejak awal, MBG dirancang bukan hanya untuk memberi makan gratis, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi yang luas.

Jakarta – Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia bergerak cepat melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik, sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi tetap aman dikonsumsi para siswa.

Di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Wakil Wali Kota Agus Haris turun langsung meninjau dapur MBG yang tersebar di beberapa wilayah. Pemeriksaan difokuskan pada kualitas bahan baku, penyimpanan, hingga standar kebersihan alat makan. Ia menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan bersama seluruh kepala dapur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kepala sekolah penerima manfaat.

“Langkah ini penting, untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan layak konsumsi. Sudah satu bulan berjalan, jadi saatnya kita mendengar laporan langsung dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Agus Haris.

Keseriusan pengawasan juga terlihat di Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Wali Kota Muhammad Sinen meninjau dapur MBG di SPN Polda Maluku Utara sekaligus mendistribusikan makanan ke sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga kandungan gizi, kebersihan, hingga ketepatan waktu distribusi.

“Terlepas dari kesiapan makanannya harus betul-betul memerhatikan kandungan gizi yang baik serta waktu distribusi harus dijaga agar tidak terlambat. Program MBG ini harus berlanjut, karena sangat membantu masyarakat dan dunia pendidikan,” ujarnya.

Di Surabaya, komitmen mutu ditunjukkan Dapur Nikmat Barokah, mitra utama SPPG. Setiap hari hampir 4.000 porsi makanan bergizi diproduksi dengan standar kebersihan tinggi dan distribusi yang dijadwalkan agar tetap segar ketika sampai ke sekolah.

Owner Dapur Nikmat Barokah, Yayuk Eko Agustin, menegaskan kualitas adalah prioritas utama.

“Kami tidak akan pernah berkompromi soal kualitas bahan makanan untuk program MBG ini. Standar operasional kami di atas rata-rata, demi memastikan setiap hidangan aman dan bergizi untuk anak-anak,” ungkapnya.

Langkah-langkah evaluasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG tidak hanya ditangani di tingkat pusat, tetapi juga diawasi langsung oleh pemerintah daerah. Dengan keterlibatan kepala daerah, satgas MBG, hingga mitra penyedia makanan, program ini dipastikan terus berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat.

Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan.

“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujarnya.

Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa, sekaligus meringankan beban orang tua.

Meski diwarnai kendala teknis di beberapa wilayah, berbagai daerah kini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan agar setiap siswa mendapat manfaat maksimal dari program nasional ini.