Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi supremasi sipil dengan merespons aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam 17+8 tuntutan rakyat. Aspirasi yang muncul pasca aksi demonstrasi ini dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana rakyat menyuarakan pendapatnya secara terbuka dan pemerintah serta aparat negara menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik maupun masukan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi salah satu institusi yang turut merespons langsung tiga tuntutan yang ditujukan kepada mereka. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Freddy Ardianzah menyatakan bahwa TNI menghormati sekaligus mengapresiasi tuntutan tersebut.

“TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” kata Freddy.

Ia menegaskan, TNI sejak awal berdiri senantiasa menempatkan supremasi sipil sebagai landasan, sehingga apa pun kebijakan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan.

“Apa pun kebijakan yang diberikan kepada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan,” tambahnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa TNI siap beradaptasi dan menjaga sinergi dengan rakyat serta pemerintah dalam menjaga demokrasi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menyampaikan bahwa Polri tidak pernah menutup diri dari kritik. Ia menekankan, Polri dalam proses transformasi menuju organisasi modern justru menjadikan kritik sebagai sarana untuk memperbaiki diri.

“Terkait apa yang menjadi tuntutan dalam era demokrasi, tentu Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern,” ujar Trunoyudo.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa modernisasi Polri salah satunya diwujudkan dengan sikap terbuka terhadap kritik.

“Polri tidak antikritik. Namun, konteks untuk hal ini kami menyerahkan dalam tuntutan tersebut dan pada prinsipnya Kapolri juga menyampaikan tidak antikritik,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa aspirasi rakyat tidak akan diabaikan. Menurutnya, 17+8 tuntutan tersebut dipandang sebagai amanat rakyat yang perlu ditindaklanjuti secara bijak.

“Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” jelas Yusril.

Ia menambahkan, respons positif pemerintah terhadap aspirasi tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus membangun demokrasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Adanya sikap terbuka dari seluruh pihak, aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif dan berlandaskan supremasi sipil,” pungkasnya.

Oleh: Alfian Wahyudi )*

Gelombang aspirasi yang dikenal dengan sebutan 17+8 Tuntutan Rakyat telahmenggema sejak akhir Agustus 2025 dan terus menjadi perbincangan publik. Tuntutanmahasiswa dan masyarakat dipahami pemerintah sebagai dorongan untuk memperkuatdemokrasi dan memastikan prinsip supremasi sipil dijalankan secara konsisten dalamkehidupan bernegara. Bagi pemerintah, suara itu bukan sekadar ekspresi kekecewaan, melainkan amanat rakyat yang wajib dihormati dan dijalankan dengan serius.

Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM SI Kerakyatan, kelompok Cipayung Plus, sertasejumlah organisasi kampus lainnya, telah menyampaikan aspirasi mereka secaralangsung kepada jajaran eksekutif di Istana Kepresidenan. Ketua BEM UPNVJ, Kaleb Otniel Aritonang, menekankan pentingnya supremasi sipil, sejalan dengan komitmenpemerintah untuk menjaga peran militer tetap pada fungsi pertahanan.

Pesan yang disampaikan mahasiswa ejalan dengan semangat reformasi yang terusdijaga, dengan memastikan militer fokus pada fungsi pertahanan dan lembaga sipilmenjadi pengendali utama demokrasi. Pemerintah merespons hal itu denganketerbukaan, memberikan sinyal bahwa tuntutan masyarakat tidak diabaikan. Langkah ini menjadi cerminan bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan ruangdialog yang sehat antara pemerintah dan rakyat.

Dari sisi pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil posisi yang jelasdalam merespons desakan publik. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tiga poin tuntutan yang ditujukan langsung kepada TNI.

Freddy menekankan bahwa institusi militer sangat menghormati aspirasi masyarakatdan menegaskan komitmennya terhadap supremasi sipil. Menurutnya, setiap kebijakanyang diberikan pemerintah akan dijalankan dengan penuh kehormatan dan sesuaikerangka hukum yang berlaku.

Sikap TNI ini penting karena menunjukkan adanya konsistensi terhadap prinsipdemokrasi yang telah menjadi fondasi sejak reformasi 1998. Dengan menegaskanbahwa TNI tunduk pada supremasi sipil, publik mendapat kepastian bahwa lembagapertahanan negara tidak akan keluar dari fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal inisekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi kembalinya militerdalam ranah sipil.

Selain isu militer dan sipil, aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pencegahan pemutusan hubungan kerja massal merupakanprioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah disiapkanuntuk menjawab keresahan publik. Deregulasi di sejumlah sektor industri, khususnya di Jawa, diproyeksikan mampu menyerap lebih dari seratus ribu tenaga kerja baru.

Airlangga menambahkan bahwa pekerja kontrak tetap mendapat perlindungan melaluiskema kontrak satu tahun yang lebih adaptif. Ia juga menekankan pentingnya dialog bersama serikat buruh untuk membahas isu upah minimum dan praktik outsourcing. Dengan membuka ruang komunikasi, pemerintah berupaya memastikan agar kebijakanketenagakerjaan tidak hanya berpihak pada investor, tetapi juga melindungi pekerja.

Dalam penjelasannya, Airlangga menggarisbawahi bahwa meski terjadi gejolak politik, kondisi ekonomi nasional tetap stabil. Pasar saham yang sempat melemah segerapulih, sementara rupiah berada pada posisi stabil. Inflasi juga terkendali di kisaran 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi. Situasi ini memberi peluang bagi perbankanuntuk menurunkan suku bunga, yang pada akhirnya mendorong kredit lebih murah bagisektor riil. Dengan begitu, aktivitas ekonomi tetap terjaga dan peluang kerja tetapterbuka.

Untuk memperkuat daya tahan masyarakat, pemerintah menyiapkan program stimulus yang lebih besar di semester kedua tahun ini. Stimulus tersebut mencakup insentifpajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta, program padat karya di berbagai sektor, subsidi kredit usaha rakyat, hingga program renovasi rumah. Bantuansosial yang telah berjalan juga ditingkatkan untuk memastikan masyarakat lapisanbawah tidak semakin tertekan oleh kondisi ekonomi global.

Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar menanggapituntutan di permukaan, melainkan benar-benar mengintegrasikan aspirasi publik dalamkebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan prinsipsupremasi sipil dan perlindungan ekonomi, pemerintah berusaha menjagakeseimbangan antara stabilitas politik dan kesejahteraan rakyat.

Respons ini juga memberi sinyal kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip demokrasi, meski dihadapkan pada dinamika politik yang tidak mudah. Supremasi sipil dijadikan sebagai garis merah yang tidak boleh dilanggar, sementara kebijakan ekonomi diarahkan untuk melindungi rakyat kecil sekaligusmenjaga kepercayaan investor. Dengan cara ini, pemerintah menunjukkan bahwademokrasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring.

Keseluruhan rangkaian peristiwa ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanyamendengarkan, tetapi juga merespons secara substantif. Aspirasi masyarakatdiperlakukan sebagai bagian integral dari kebijakan, bukan sebagai ancaman. Denganmenegakkan supremasi sipil, menjaga stabilitas ekonomi, dan membuka ruang dialog, pemerintah berupaya memberikan kepastian kepada rakyat bahwa negara tetap berdiridi atas kepentingan mereka.

Tuntutan 17+8 pada akhirnya menjadi momentum penting untuk memperkuat kembalikomitmen demokrasi Indonesia. Pemerintah menempatkan supremasi sipil sebagaiprinsip tak tergoyahkan, sekaligus memperlihatkan langkah konkret dalam bidangekonomi dan perlindungan sosial. Dari sini, publik dapat melihat adanya keseriusannegara dalam merespons amanat rakyat.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan menegakkan supremasi sipil sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara. Komitmen ini menjadi jawaban atas berbagai aspirasi masyarakat sipil, termasuk yang disuarakan kelompok 17+8, yang mendorong pembaruan institusi, akuntabilitas aparat, dan penguatan demokrasi.

“Itu salah satu poin yang kami sampaikan, bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” ujar Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Pernyataan itu memperlihatkan sikap tegas Presiden bahwa jalannya pemerintahan tetap berada di bawah kerangka negara hukum yang demokratis, dengan sipil sebagai pengendali utama. Pemerintah menegaskan, agenda menjaga supremasi sipil tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan melalui tindak lanjut aspirasi 17+8.

Sejumlah langkah yang dibahas antara lain pembentukan komisi reformasi Polri, evaluasi keterlibatan aparat keamanan di ruang sipil, serta investigasi independen atas rangkaian kerusuhan Agustus 2025.

Dukungan atas komitmen supremasi sipil juga datang dari kalangan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa buruh secara konsisten berada di garis depan dalam memperjuangkan prinsip ini.

“Kami berada di garis terdepan dalam upaya mendukung supremasi sipil,” kata Andi Gani di Gedung DPR RI.

Menurutnya, menjaga agar hukum dan aturan sipil tetap menjadi dasar pengambilan kebijakan adalah tanggung jawab bersama.

KSPSI menilai, pengalaman dari aksi anarkisme pada akhir Agustus 2025 menjadi pelajaran penting bahwa aspirasi masyarakat harus disalurkan secara damai dan dalam koridor hukum. Buruh menegaskan bahwa mereka sejatinya adalah pendukung utama supremasi sipil dan demokrasi.

Dukungan dari kelompok pekerja memperkuat langkah tindak lanjut aspirasi 17+8. Keselarasan antara masyarakat sipil, buruh, dan pemerintah menjadi modal penting untuk membangun negara yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

Komitmen Presiden Prabowo atas supremasi sipil juga menjadi sinyal politik bahwa pemerintah menutup ruang bagi dominasi kekuasaan di luar jalur konstitusi. Dengan menempatkan sipil sebagai pemegang kendali, negara menjamin demokrasi tetap terjaga serta hak-hak masyarakat terlindungi.

Jika langkah ini konsisten dijalankan, komitmen pemerintah terhadap supremasi sipil tidak hanya akan menjadi janji politik, melainkan fondasi kuat bagi tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia.

Oleh: Algae Winarno )*

Memasuki satu tahun pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), jejaknya makin nyata. Puluhan juta anak dan ibu hamil kini rutin menerima asupan bergizi setiap hari, ekonomi lokal ikut bergerak, dan standar keamanan pangan terus ditingkatkan. Presiden menegaskan capaian awal ini belum alasan untuk puas, arahnya tetap “zero accident” melalui SOP dapur SPPG yang kian ketat, kewajiban test kit sebelum distribusi, serta audit berjenjang. Di sisi hulu-hilir, kolaborasi lintas profesi juga menguat; lima organisasi kesehatan (IDI, PPNI, IBI, IAI, PERSAGI) menyatakan siap bantu quality control di 514 kabupaten/kota. Tahun pertama menjadi bukti skala bisa dicapai dengan terus berupaya keras menjaga mutu.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar jatah makan. MBG adalah infrastruktur kesehatan publik yang menurunkan risiko gizi buruk, meningkatkan kehadiran sekolah, dan menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah sudah menaruh standar tinggi, dan komunitas tenaga kesehatan siap menguncinya agar berjalan aman, higienis, dan akuntabel di setiap dapur produksi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian cepat MBG tidak boleh membuat kita abai pada mutu. Ia menyampaikan bahwa dari hampir 30 juta penerima manfaat harian—anak sekolah dan ibu hamil—terdapat angka kesalahan sekitar 0,00017 persen dari total distribusi, namun pemerintah tidak puas dan menempatkan target pada nol insiden. Ia juga membandingkan percepatan Indonesia dengan program sejenis di Brasil yang memerlukan waktu sebelas tahun untuk menyentuh 40 juta penerima manfaat, sementara Indonesia menapak ke 30 juta dalam sebelas bulan. Menurutnya, manfaatnya sangat besar, tetapi percepatan tidak boleh memaksa sehingga justru menambah risiko; oleh karena itu laju perlu dikawal sambil memperketat mutu. Di level operasional, ia menerangkan bahwa SOP dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi diperketat, peralatan diwajibkan dicuci dengan perangkat modern, dan setiap dapur dibekali alat uji sehingga makanan dites dulu sebelum didistribusikan. Intinya, ia mengarahkan agar MBG tumbuh hati-hati menuju target 82 juta penerima dengan keselamatan sebagai mandat utama.

Dukungan ekosistem kesehatan publik kian nyata. Lima organisasi profesi—Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)—menyatakan mendukung penuh MBG dan siap membantu quality control di 514 kabupaten/kota. Mereka menilai program ini sejalan dengan agenda membangun generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh, khususnya karena menyasar kelompok rentan seperti anak, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pimpinan IDI, Dr. Slamet Budiarto, menyampaikan bahwa tujuan MBG meningkatkan status gizi masyarakat dan karenanya perlu jaminan kendali mutu serta pencegahan kejadian luar biasa keracunan. Aliansi ini mendorong perluasan cakupan sekaligus memperkuat pencegahan insiden melalui pengawasan yang sistematis, dan mereka menyatakan kesiapan untuk dilibatkan pemerintah dalam fungsi tersebut.

Kehendak Quality Control bukan jargon, artinya menyusun rantai kendali mutu end-to-end:audit pemasok bahan baku; penerapan higienitas personal dan sanitasi alat; kontrol waktu-suhu (time–temperature control) pada tahap memasak, pendinginan, dan distribusi; serta verifikasi laboratorium sederhana dengan test kit yang kini diwajibkan pemerintah di setiap dapur. Itu juga berarti pelatihan ulang berkala untuk juru masak dan penjamah makanan, simulasi recall menu bila ada deviasi, hingga penguatan dokumentasi batch agar setiap boks makan bisa ditelusuri sumbernya dalam hitungan menit. Pendeknya, kita bergerak dari “niat baik” ke “prosedur baik”.

Kualitas bergantung pada tata kelola dapur. Arahan Presiden tentang SOP perlengkapan dan test kit dapat diterjemahkan menjadi check-list harian yang sederhana namun ketat: suhu inti masak minimal 74°C untuk lauk berprotein; suhu penyimpanan panas di atas 60°C dan dingin di bawah 5°C; titik kritis sanitasi untuk talenan, pisau, dan wadah; serta frekuensi kalibrasi termometer dan logbook pembersihan. Farmasis (IAI) membantu standardisasi bahan tambahan pangan yang legal dan aman, sementara ahli gizi (PERSAGI) memastikan komposisi sesuai kebutuhan usia serta pantang alergi. Perawat (PPNI) dan bidan (IBI) memperkuat edukasi pada ibu hamil dan menyusui tentang keamanan pangan rumah tangga yang konsisten dengan menu MBG sekolah, sehingga keseluruhan ekosistem gizi anak terjaga dari dapur publik hingga dapur keluarga.

Dukungan lima organisasi profesi yang menyatakan siap membantu quality control juga membuka kesempatan menginstitusikan pengawasan kolaboratif. Seperti dalam jadwal supervisi terintegrasi triwulanan oleh tim lintas profesi; simulasi penarikan menu (menu recall drill) dua kali setahun; dan publikasi ringkasan audit agar orang tua dan sekolah ikut merasa memiliki.

Pada akhirnya, MBG adalah cermin kapasitas negara merawat yang paling kecil di antara kita. Pemerintah telah menempatkan standar tinggi: cepat namun hati-hati, luas namun terukur. Presiden menegaskan bahwa manfaatnya besar, tetapi mutu tidak boleh dinegosiasikan; SOP diperketat dan setiap dapur wajib menguji makanan sebelum dibagikan. Sementara itu, IDI, PPNI, IBI, IAI, dan PERSAGI telah menyatakan fokus pada pencegahan kejadian yang tidak diharapkan dan perlindungan kelompok rentan.

Seluruh pemangku kepentingan menghidupkan semangat yang sama: “Siap Bantu QualityControl”. Saat SOP tegak, pengujian konsisten, dan jejaring profesi bergandengan, nol insiden bukan utopia; ia menjadi konsekuensi dari sistem yang bekerja. Dan ketika itu terjadi, setiap kotak makan bukan hanya mengenyangkan, melainkan juga menenteramkan—bagi anak, orang tua, dan bangsa.

)* pemerhati kesehatan

Oleh : Rahmat Aditya )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah menjadi salah satu agenda prioritas dalam kerangka Astacita. Sejak diluncurkan, program ini berhasil menjangkau puluhan juta penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan tujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Meski diwarnai sejumlah insiden keracunan di beberapa daerah, pemerintah dengan sigap mengambil langkah evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya semakin baik, aman, dan tepat sasaran. Sikap Presiden yang langsung merespons dengan cepat patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan pemerintah menjaga keberlangsungan program strategis ini.

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan menilai langkah evaluasi Presiden Prabowo mencerminkan komitmen menjaga masa depan generasi bangsa. Menurutnya, evaluasi bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan dalam memastikan program tetap berjalan sehat dan bermanfaat. Pemuda Muhammadiyah, kata Affandi, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden yang berani melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menekankan bahwa apabila ditemukan kelalaian ataupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan dapur MBG, maka aparat penegak hukum perlu bertindak tegas demi keadilan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, program tidak hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga menumbuhkan rasa aman di kalangan penerima manfaat.

Lebih jauh, Affandi menyatakan evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kualitas sistem dan menjaga integritas program. Menurutnya, MBG adalah amanah besar yang harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. Pemuda Muhammadiyah menegaskan kesediaannya berdiri bersama pemerintah dalam memastikan keberlangsungan program ini demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Apresiasi serupa juga datang dari kalangan industri dalam negeri. Eman Suryaman, Pembina Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (APMAKI), menyampaikan rasa bangganya karena produk wadah makan lokal ditetapkan sebagai standar dalam program MBG. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menjamin kualitas dan keamanan pangan, tetapi juga memperlihatkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri. APMAKI berkomitmen menyediakan wadah makan yang sehat, bersih, berkualitas, serta bersertifikat halal sesuai standar keamanan pangan. Eman menegaskan bahwa kehadiran APMAKI dalam program MBG menjadi bagian dari kontribusi nyata membangun generasi unggul dan berintegritas.

Pihaknya juga menyoroti dampak positif kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya kewajiban penggunaan produk lokal, maka UMKM dan produsen dalam negeri berkesempatan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Kolaborasi ini diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik sebagai produsen maupun penerima manfaat program MBG.

Dari sisi regulasi, Nanik Deyan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menegaskan bahwa setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) baru wajib menggunakan wadah makanan produksi dalam negeri. Persyaratan itu mencakup kualitas material agar tahan lama, memenuhi standar keamanan pangan, hingga sertifikasi halal. Aturan tersebut bukan hanya soal teknis, melainkan strategi besar untuk memberdayakan industri nasional sekaligus memastikan produk yang dipakai memenuhi standar higienis.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan target ambisius MBG dengan konsep zero accident. Meski tingkat kesalahan distribusi hanya 0,00017 persen dari total 30 juta penerima manfaat, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh puas. Baginya, sekecil apa pun insiden tetap harus menjadi perhatian serius. Dalam pidatonya, Prabowo membandingkan pencapaian Indonesia dengan Brasil, yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat, sementara Indonesia mampu mencapai hampir 30 juta hanya dalam 11 bulan. Perbandingan ini menunjukkan keberhasilan luar biasa, meski pemerintah tetap fokus melakukan perbaikan.

Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat standar operasional prosedur di dapur SPPG. Seluruh alat harus dicuci dengan teknologi modern, serta setiap dapur diwajibkan memiliki alat uji makanan sebelum distribusi. Langkah-langkah teknis ini membuktikan kesungguhan pemerintah menjamin keamanan pangan bagi anak-anak dan ibu hamil.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari dunia kesehatan. Lima organisasi profesi kesehatan, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam menjaga kualitas MBG. Mereka melihat program ini sebagai tonggak penting dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh. Dukungan mereka memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan tenaga profesional kesehatan untuk memastikan pengawasan mutu makanan berjalan efektif di 514 kabupaten/kota.

Pernyataan bersama organisasi kesehatan tersebut juga menekankan pentingnya memperluas cakupan MBG hingga ke seluruh daerah, serta memperkuat sistem quality control agar kejadian luar biasa keracunan tidak terulang. Keterlibatan mereka akan menjadi tambahan kekuatan dalam memastikan program berjalan konsisten sesuai standar kesehatan.

Apresiasi publik terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mencerminkan dukungan moral, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari organisasi kepemudaan, industri lokal, badan pemerintah, hingga profesi kesehatan, MBG menjadi program nasional yang bersifat inklusif. Sinergi ini menegaskan bahwa upaya mencetak generasi emas bukan sekadar janji politik, melainkan kerja nyata yang dikerjakan bersama-sama.

Evaluasi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kepemimpinan visioner. Alih-alih menghindari masalah, Presiden memilih menghadapinya secara terbuka dengan langkah perbaikan yang terukur. Inilah ciri kepemimpinan yang adaptif, yang tidak sekadar menuntut hasil, tetapi juga menjamin keberlangsungan program untuk kepentingan bangsa.

Program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya bukan hanya soal makanan di meja anak-anak sekolah, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus. Apresiasi publik, terutama dari kalangan pemuda, industri, dan profesi kesehatan, memperlihatkan bahwa MBG telah menjadi agenda bersama. Dengan semangat evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi multisektor, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin nyata.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan SDM

JAKARTA – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampil sebagai salah satu capaian kinerja paling menonjol. Dalam kurun waktu hanya 11 bulan, program prioritas nasional ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat, terdiri dari anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan generasi sehat dan kuat sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri meskipun angka kesalahan distribusi program MBG sangat kecil, hanya 0,00017 persen. “Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen. Ini tidak membuat kita puas dengan itu!” tegasnya dalam pidato di Musyawarah Nasional PKS, Senin (29/9).

Prabowo bahkan membandingkan capaian Indonesia dengan Brasil. “Brasil memerlukan waktu 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” ujar Presiden. Ia menegaskan target pemerintah adalah zero accident dengan berbagai langkah perbaikan untuk memastikan keamanan pangan di setiap dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). “Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, dan kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi harus diuji dulu semua,” jelasnya.

Langkah konkret pemerintah juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia menegaskan keselamatan anak adalah prioritas utama, termasuk melalui percepatan sertifikasi laik higiene dan sanitasi di seluruh dapur MBG. “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Dukungan terhadap MBG datang dari lima organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Mereka menyatakan siap membantu pemerintah melakukan quality control di 514 kabupaten/kota.

Dengan cakupan luas dan manfaat ekonomi yang ikut menggerakkan petani, peternak, serta pelaku UMKM, program MBG menjadi bukti nyata kepemimpinan Prabowo–Gibran yang cepat, responsif, dan berpihak pada rakyat. Pencapaian besar ini memperkuat optimisme publik bahwa target 82 juta penerima manfaat dapat diwujudkan secara aman dan berkualitas, sekaligus mengokohkan MBG sebagai andalan kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran jelang satu tahun kepemimpinan.

Jakarta– Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai target nol insiden atau zero accident dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pidatonya di Musyawarah Nasional (Munas) Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9), Presiden menilai capaian distribusi MBG cukup signifikan, namun belum sepenuhnya memuaskan.

“Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung, dari semua makanan yang keluar penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” kata Prabowo.

“Ini tidak membuat kita puas dengan itu!” lanjutnya.

Kepala Negara membandingkan capaian Indonesia dengan Brasil yang memerlukan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat.

“Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat. Ada kekurangan? Ada. Tapi, manfaatnya sangat-sangat besar,” katanya.

Presiden menegaskan MBG telah memberi dampak besar bagi perbaikan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Meski target penerima manfaat ke depan akan ditingkatkan hingga 82 juta orang, Presiden Prabowo menilai percepatan harus dilakukan secara hati-hati.

Presiden juga mengungkapkan langkah korektif yang telah dijalankan pemerintah, seperti memperketat SOP di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

“Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, dan kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi harus diuji dulu semua,” ujarnya.

Dukungan terhadap program MBG juga datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, menegaskan pihaknya menyambut baik program ini karena mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Ia menambahkan tentang perlunya peningkatan pengawasan kualitas yang lebih baik terhadap program tersebut.

“Program MBG perlu dibuat quality control yang lebih baik untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan,” tutur dr. Slamet.

IDI menyatakan siap mendukung pemerintah melalui keterlibatan dalam pengawasan mutu di 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia serta mendorong agar cakupan program diperluas ke kelompok rentan lainnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak utama ekonomi inklusif. Dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM dipandang bukan hanya menopang pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penguatan data berbasis digital untuk mendorong UMKM naik kelas.

“UMKM harus terdata dengan baik melalui sistem digitalisasi. Pemerintah menekankan pentingnya data UMKM yang jumlahnya lebih dari 50 juta sebagai basis, karena yang utama bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga kuat, maka ekonomi nasional pun lebih terjamin,” ujarnya.

Selain memperkuat data, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis.

Airlangga menambahkan, transformasi digital turut menjadi penopang pertumbuhan, salah satunya lewat pemanfaatan digital payment yang digunakan oleh UMKM binaan SRC.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga menjadikan keberlanjutan UMKM di ruang digital sebagai prioritas. Wakil Menteri, Nezar Patria, menegaskan jika ekosistem digital harus sehat dan aman agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kita akan membangun komunikasi dan memahami adanya kebutuhan UMKM serta kegiatan masyarakat yang menggunakan platform digital. Fitur-fitur yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi,” jelas Nezar.

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat di ruang digital.

Dari sisi perbankan, Bank Mandiri memperkuat dukungan bagi UMKM melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun dari Kementerian Keuangan.

Direktur Corporate Banking, M. Rizaldi, mengatakan, “Penempatan dana ini memperkuat likuiditas serta kapasitas pembiayaan Bank Mandiri untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama UMKM.”

Ia menambahkan, kredit ke segmen UMKM mencatat pertumbuhan 12,6% secara tahunan pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata industri. Penyaluran juga diarahkan ke sektor produktif, seperti perdagangan, industri padat karya, dan makanan-minuman.

Dengan kolaborasi kebijakan pemerintah, dukungan perbankan, dan transformasi digital, UMKM diyakini semakin siap menjadi motor ekonomi inklusif yang memperkuat fondasi pertumbuhan nasional.

Jakarta – Pemerintah semakin serius mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menteri UMKM, Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan dua skema pembiayaan utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah serta pembiayaan alternatif di luar KUR.

Maman mengingatkan pentingnya pengelolaan dana secara disiplin. “Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyalahgunaan modal justru bisa memperburuk catatan kredit di SLIK OJK sehingga menghambat UMKM naik kelas.

Selain KUR, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) sebagai jaminan pinjaman.

Dukungan ini diperkuat dengan kerja sama bersama Baznas, PT Pegadaian, PNM, dan Bank BJB.

“Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan,” kata Maman.

Upaya serupa dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui program “Berdaya Bersama” bersama Loid Ventures.

Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan program ini dirancang untuk memberikan inkubasi intensif.

“Tugas kami bukan hanya memberi pelatihan, tapi membuka pintu konkret: pintu modal dan pintu pasar,” ujarnya.

Program tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, menghadirkan kurikulum terstruktur, pendampingan dari CEO dan praktisi industri, serta kesempatan bagi sepuluh UMKM terbaik untuk memperoleh dukungan pendanaan awal.

Data pemerintah menunjukkan UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB nasional, menyerap hampir 97 persen tenaga kerja, dan menopang 15,7 persen ekspor Indonesia.

Government Relations Specialist Loid Ventures, Tanti Senjaya, menegaskan komitmen pihaknya mendukung ekosistem usaha nasional.

“Dengan pendekatan end-to-end yang mencakup edukasi, fasilitas, dan permodalan, kami berharap inisiatif ini memberi dampak nyata serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Program ini diharapkan mampu mencetak UMKM yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar, terutama di era digitalisasi.

Melalui transformasi digital, pelaku usaha kecil bisa memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta memperkuat rantai pasok lokal.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas, agar tercipta ekosistem yang berkelanjutan.

Oleh: Wahyudi Tama )*

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan, fasilitasi perbankan, serta dukungan standardisasi dijalankan secara terpadu untuk memastikan UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga siap bersaing di kancah global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa negara memberikan perhatian khusus pada aspek perpajakan bagi usaha kecil. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memungut pajak dari pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, yang membebaskan usaha kecil dari kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Menurut Maman, langkah ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha pada tahap awal serta menciptakan ruang agar mereka dapat berkembang lebih cepat. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar keringanan fiskal, tetapi juga afirmasi nyata bahwa negara ingin melindungi UMKM dan menjadikannya fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peran UMKM memang sangat vital. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 menunjukkan jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 123 juta tenaga kerja, setara dengan 97 persen total pekerja nasional. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa memperkuat daya saing UMKM sama artinya dengan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat luas.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Direktur BCA, Antonius Widodo Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya konsisten mendorong UMKM naik kelas melalui program Bakti BCA. Salah satu langkah nyata diwujudkan dalam kegiatan business matching antara 37 UMKM binaan dengan pembeli potensial dari Jerman, Go Asia. Program ini difokuskan pada kategori produk makanan dan minuman agar UMKM semakin siap menembus pasar Eropa.

Widodo menilai kegiatan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha sekaligus memperluas jaringan pasar internasional. Ia menambahkan, selain mempertemukan UMKM dengan pembeli, BCA juga menyediakan workshop dan fasilitasi sertifikasi. Upaya tersebut bertujuan agar UMKM binaan memiliki kapasitas lebih baik dan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional.

Peningkatan daya saing UMKM juga diperkuat dari sisi kualitas produk. Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Sugeng Raharjo, menjelaskan bahwa lembaganya mendukung Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya melalui program SNI Bina UMK, yang memberikan hak penggunaan tanda SNI bagi usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah.

Sugeng menjelaskan, integrasi SNI ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) memudahkan pelaku usaha yang mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memperoleh hak tersebut. Dengan cara ini, UMKM memiliki akses lebih sederhana terhadap standar nasional, sehingga bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Langkah pemerintah bersama perbankan dan lembaga standardisasi menunjukkan arah kebijakan yang konsisten. Negara berusaha memastikan agar UMKM mendapat perlindungan di tahap awal, kemudahan dalam akses pasar, serta dukungan kualitas produk. Seluruhnya bermuara pada tujuan agar UMKM tidak hanya menjadi penopang ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak daya saing nasional di kancah internasional.

Dengan strategi menyeluruh yang melibatkan kementerian, lembaga keuangan, dan badan standardisasi, komitmen pemerintah untuk menaikkan daya saing UMKM semakin jelas. Dukungan ini menjadi pondasi penting agar jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia bisa terus tumbuh, memperkuat ekonomi keluarga, serta membawa produk lokal berkualitas menembus pasar global.

Pemerintah juga menyadari bahwa penguatan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada aspek fiskal, perbankan, maupun standardisasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, berbagai program transformasi digital terus diperluas, mulai dari pelatihan e-commerce, literasi keuangan digital, hingga fasilitasi kerja sama dengan marketplace besar.

Kehadiran teknologi diyakini mampu memperluas jangkauan pemasaran, menghubungkan UMKM dengan konsumen global, serta menekan biaya operasional. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan ekonomi digital sebagai motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, upaya meningkatkan akses pembiayaan terus diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya disubsidi pemerintah. Skema ini tidak hanya memberikan modal kerja, tetapi juga mendorong UMKM masuk ke ekosistem keuangan formal sehingga lebih siap berkembang. Pemerintah menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan modal agar bantuan tidak disalahgunakan. Dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat membangun rekam jejak kredit yang positif dan membuka peluang memperoleh pembiayaan lebih besar di masa depan.

Ke depan, sinergi lintas sektor akan semakin ditingkatkan untuk memastikan UMKM tidak hanya naik kelas, tetapi juga mampu bertahan menghadapi tantangan global seperti persaingan produk impor dan fluktuasi ekonomi dunia. Dengan kombinasi kebijakan afirmatif, dukungan pembiayaan, fasilitasi pasar, standardisasi, serta digitalisasi, UMKM Indonesia diyakini mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi nasional sekaligus pemain penting di pasar internasional.

)* Pengamat Ekonomi