Arsip Bulanan: September 2025

Oleh: Lilis Rabbani )*

Pemerintah menegaskan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis terus digulirkan untuk memastikan jutaan pelaku usaha kecil dapat bertahan, tumbuh, dan naik kelas, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan bahwa program pembangunan tiga juta rumah yang saat ini dijalankan pemerintah bukan sekadar menghadirkan hunian layak, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi baru. Menurutnya, rantai nilai usaha yang muncul dari proyek tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang menengah, penyedia material yang sebagian besar berasal dari UMKM, hingga pedagang kecil yang menghidupkan kawasan sekitar perumahan. Ia menyebut terdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan penyediaan bahan bangunan yang siap terlibat langsung.

Untuk mendukung keberhasilan program ini, pemerintah telah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun dengan bunga rendah berkat subsidi dari negara. Skema ini memberi kesempatan bagi pengusaha kecil di sektor perumahan untuk mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau. Maman menilai, keberhasilan program akan memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh rumah, sekaligus memperluas peluang bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Komitmen penguatan UMKM juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menyoroti peran vital sektor ini dalam menjaga ketahanan ekonomi, khususnya saat pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, UMKM terbukti mampu menopang ekonomi daerah ketika banyak sektor lain mengalami kontraksi. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif berkat kekuatan UMKM, sementara di banyak daerah lain kondisi ekonomi justru terpuruk.

Tito menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa pemberdayaan UMKM harus dijadikan prioritas. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, sehingga perlu mendorong sumber pendapatan asli daerah melalui penguatan UMKM.

Tito juga menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan, karena hanya dengan cara itu daerah bisa membaca peluang, menciptakan iklim usaha yang sehat, dan menghidupkan swasta lokal. Menurutnya, daerah yang maju adalah daerah di mana UMKM dan dunia usaha tumbuh secara dinamis.

Di sisi lain, dukungan terhadap UMKM juga datang dari lembaga keuangan. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan komitmennya dengan menyelenggarakan program KriyativePreneur 2025 di Yogyakarta. Program ini berfokus pada sektor kriya yang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi daerah, tetapi juga menjaga warisan budaya bangsa.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo, Krisna Johan, menjelaskan bahwa melalui pelatihan intensif, pendampingan, hingga strategi pengembangan pasar, pihaknya ingin mencetak wirausaha kriya yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Krisna optimistis bahwa pendampingan yang tepat akan membantu UMKM kriya naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menyediakan peta jalan dan jejaring strategis agar UMKM dapat bertahan sekaligus berkembang.

Upaya berlapis dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan tersebut memperlihatkan sinergi yang semakin kuat dalam memberdayakan UMKM. Dengan dukungan kebijakan, akses permodalan, dan peningkatan kapasitas, UMKM diharapkan semakin siap menghadapi tantangan global. Pemberdayaan UMKM kini bukan hanya agenda sektoral, melainkan bagian integral dari pembangunan nasional yang menentukan arah kemandirian ekonomi bangsa.

Komitmen pemberdayaan UMKM juga terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk lokal di berbagai sektor strategis. Instruksi Presiden tentang percepatan belanja produk dalam negeri terus diperkuat agar UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

Dengan begitu, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan logistik, maupun kebutuhan konsumsi masyarakat luas. Langkah ini tidak hanya memperbesar pangsa pasar bagi UMKM, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor juga menjadi strategi penting. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menghadirkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan UMKM. Melalui dukungan akademisi, pelaku usaha kecil dapat mengakses teknologi tepat guna, desain produk kreatif, hingga strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, sekaligus membantu UMKM menembus pasar internasional dengan standar yang lebih tinggi.

Tidak kalah penting, program pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam sektor UMKM juga menjadi prioritas. Keduanya dipandang sebagai motor baru dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM terbukti mampu menopang perekonomian keluarga, sementara pemuda diharapkan membawa semangat inovasi dan keberanian berwirausaha. Dukungan khusus, seperti akses pelatihan, mentoring, hingga pembiayaan berbasis kelompok, terus dikembangkan untuk mendorong kontribusi dua segmen penting ini.

Dengan berbagai upaya tersebut, arah pembangunan nasional semakin jelas: UMKM ditempatkan sebagai ujung tombak perekonomian yang inklusif. Pemerintah bersama dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas masyarakat berkomitmen menghadirkan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi UMKM.

Sinergi semua pihak ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata hingga ke tingkat daerah. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga jalan menuju kemandirian bangsa.

)* Pemerhati Dunia Ekonomi

Oleh: Setya Permana )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menempatkan program ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh asupan gizi seimbang, tetapi juga sebagai langkah fundamental untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Melalui program ini, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas, dan produktif sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa.

Dukungan nyata terhadap program MBG datang dari berbagai lembaga pemerintah yang melihat keterkaitannya dengan target besar Indonesia di masa depan. Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Pangan Nasional, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan anak, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada perputaran roda ekonomi masyarakat.

Tigor mencontohkan, kebutuhan bahan pangan yang sangat besar dari dapur-dapur penyelenggara MBG mampu menciptakan pasar yang stabil bagi para peternak dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Dalam hitungan sederhana, jika satu dapur mengolah 300 kilogram ayam sekali masak, maka seribu dapur membutuhkan 300 ton ayam.

Apabila jumlah dapur mencapai 30 ribu di seluruh Indonesia, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar. Gambaran ini menunjukkan bagaimana MBG menjadi instrumen penggerak ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG sebagai investasi jangka panjang. Kepala Regional BGN Sulawesi Tenggara, Rifani Agnes Eka Wahyuni, menyatakan bahwa MBG tidak boleh dilihat sekadar sebagai distribusi makanan, melainkan sebagai upaya sistematis menyiapkan masa depan bangsa. Menurutnya, dengan gizi yang tercukupi, anak-anak dapat tumbuh lebih sehat, terhindar dari stunting, serta memiliki kemampuan belajar yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan MBG akan menjadi pondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan MBG di Sulawesi Tenggara saat ini didukung oleh 110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah. SPPG berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan makanan bergizi tersaji dengan standar kualitas yang terjaga. Pemerintah melalui BGN Sultra terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja SPPG agar program berjalan tepat sasaran.

Rifani menekankan bahwa BGN Sultra terbuka terhadap evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya kepada siswa penerima manfaat langsung, tetapi juga kepada anak-anak di luar program yang ikut merasakan manfaat. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas program sekaligus memperluas jangkauannya.

Kesadaran akan tantangan mewujudkan generasi emas mendorong BGN Sultra untuk terus meningkatkan efektivitas program. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penyediaan gizi melalui MBG selalu diarahkan agar memberi dampak jangka panjang. Anak-anak yang memperoleh makanan sehat dan bergizi di sekolah diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan global.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menegaskan bahwa tujuan utama MBG adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, asupan gizi yang baik tidak hanya menopang kesehatan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai pendorong daya pikir dan kreativitas anak bangsa. Lebih jauh lagi, ia menilai kualitas gizi yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

MBG juga tidak berdiri sendiri. Program ini ditopang oleh dua inisiatif strategis lain, yakni Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat. Cek Kesehatan Gratis diberikan untuk memastikan anak-anak, mulai dari balita hingga siswa sekolah menengah, mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar secara rutin. Sementara itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai wadah untuk mengangkat harkat martabat keluarga miskin melalui pendidikan. Ketiga program ini—MBG, Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat—ibarat trisula pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Keterpaduan program tersebut menegaskan bahwa pemerintah melihat pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif. Pemenuhan gizi melalui MBG, pemeriksaan kesehatan melalui layanan gratis, serta pendidikan yang terjangkau menjadi kombinasi yang saling melengkapi. Tujuannya jelas: menciptakan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan MBG memperlihatkan keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan jangka panjang. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak sejak usia sekolah, program ini diyakini dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat produktivitas ekonomi.

Menuju 2045, ketika Indonesia menargetkan menjadi salah satu kekuatan besar dunia, fondasi sumber daya manusia yang kuat menjadi kunci utama. MBG adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan besar tersebut. Dengan asupan gizi yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, pemimpin yang visioner, serta warga negara yang mampu bersaing di tingkat global.

Melalui evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan dukungan masyarakat, program MBG diharapkan terus berkembang dengan kualitas yang semakin baik. Pemerintah menaruh perhatian besar agar setiap anak mendapatkan manfaat nyata dari program ini. Dengan langkah yang konsisten, MBG benar-benar menjadi penopang kesehatan anak-anak bangsa menuju terwujudnya Generasi Emas 2045.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Amelia Rani )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini semakin mendapat perhatian luas sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran program ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan fondasi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menegaskan bahwa MBG bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Dalam sosialisasi MBG di Banjarbaru, Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menyampaikan bahwa pemenuhan gizi sejak dini merupakan landasan penting untuk mencetak generasi unggul. Ia menekankan bahwa MBG bukan hanya menghadirkan makanan bergizi gratis, tetapi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program ini bekerja di dua sisi sekaligus, yaitu menyediakan kebutuhan langsung dan menanamkan kesadaran jangka panjang.

Komitmen yang sama juga ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus. Menurutnya, MBG adalah bukti nyata perhatian pemerintah dalam memastikan akses gizi merata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak usia sekolah, ibu hamil, dan lansia. Ia menekankan bahwa anak-anak sehat hari ini adalah pemimpin bangsa di masa depan, sehingga pemenuhan gizi harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sihar juga menjelaskan bahwa program MBG disusun dengan standar Angka Kecukupan Gizi sehingga setiap penerima memperoleh nutrisi sesuai kebutuhan tubuh mereka.

Lebih jauh, Sihar menyoroti bahwa manfaat MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan semata. Dengan keberadaan Sentra Penyedia Program Gizi (SPPG), program ini juga berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap sentra mampu melayani ribuan penerima manfaat sekaligus, serta menyerap puluhan tenaga kerja lokal.

Artinya, selain memperkuat ketahanan gizi, MBG juga membuka peluang ekonomi baru yang langsung dirasakan masyarakat. Data dari Tapanuli Tengah menunjukkan adanya sembilan titik SPPG yang aktif beroperasi, menjadi bagian dari total 239 SPPG di Sumatera Utara. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menekan angka kekurangan gizi sekaligus memperkokoh daya tahan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari sisi kebijakan makro, pakar ekonomi Fakhrul Fulvian menilai program MBG sepatutnya dipahami sebagai investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Menurutnya, makanan bergizi gratis bukanlah beban negara, melainkan uang muka bagi lahirnya generasi produktif di masa depan.

Fakhrul menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati dimulai dari hal-hal mendasar, seperti meja makan keluarga pedesaan dan kotak makan siang anak sekolah yang tidak lagi kosong. Dengan kata lain, kebijakan pangan gratis ini membangun kapasitas manusia secara langsung, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa.

Fakhrul juga mengkritisi pola pikir lama dalam wacana fiskal yang cenderung menganggap belanja modal sebagai investasi utama, sementara belanja sosial dipandang sebagai beban. Padahal, investasi pada sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan dini justru memberikan keuntungan produktivitas jangka panjang. Dengan perspektif tersebut, program MBG layak dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang visioner.

Pemerintah sendiri telah menargetkan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada akhir 2025. Target ini dinilai realistis mengingat dukungan masyarakat semakin besar, serta adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan di daerah. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan demi tercapainya hasil maksimal.

Jika dilihat secara menyeluruh, MBG memadukan berbagai dimensi pembangunan bangsa. Dari sisi kesehatan, program ini menekan risiko stunting dan memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Dari sisi pendidikan, gizi yang baik mendukung perkembangan kognitif anak sehingga mereka lebih siap menyerap ilmu pengetahuan. Dari sisi ekonomi, keberadaan SPPG menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan dari sisi sosial, MBG menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat dengan perhatian yang menyentuh kebutuhan dasar.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, MBG berfungsi sebagai salah satu motor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah telah menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk investasi jangka panjang, bukan sekadar program bantuan sesaat. Dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya gizi sejak dini, bangsa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita menghadirkan generasi yang mampu memimpin dengan kualitas dan kapasitas terbaik.

Melalui MBG, pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menyiapkan pondasi kokoh untuk masa depan. Sebuah pondasi yang dibangun dari anak-anak sehat, keluarga yang berdaya, dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya gizi. Dengan dukungan semua pihak, program ini akan menjadi salah satu kunci utama bagi tercapainya Indonesia Emas 2045 yang dicita-citakan. Pemerintah pun percaya bahwa dengan konsistensi kebijakan dan kesungguhan pelaksanaan, manfaat jangka panjang dari MBG akan dirasakan lintas generasi dan menjadi warisan berharga bagi bangsa.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bentuk komitmen membangun generasi sehat, aktif, dan produktif.

Kabupaten Morotai, Maluku Utara, menjadi salah satu fokus utama karena meskipun menghadapi tantangan logistik, daerah ini justru kaya akan potensi pangan lokal yang dapat dimanfaatkan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh lepas dari kekuatan daerah.

“Morotai adalah daerah surplus ikan, sumber protein berkualitas tinggi, yang bisa menjadi andalan gizi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ikan bukan satu-satunya kekuatan Morotai. Hasil pertanian berupa sayur dan buah juga memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi harian anak-anak.

“Pemanfaatan pangan lokal bukan hanya memenuhi amanat Perpres 81 Tahun 2024, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian setempat,” katanya.

Dengan demikian, rantai pasok pangan berbasis lokal dapat terbangun secara berkelanjutan.

Dalam hal penyediaan bahan pangan strategis, Andriko menilai Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran besar.

“KopDes Merah Putih dapat menjadi pemasok beras SPHP, minyak, gula, dan pangan lainnya. Keberadaannya penting untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah,” jelasnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti.

Ia menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam memanfaatkan bahan pangan lokal.

“Program ini sebaiknya tidak mengambil bahan pokok MBG dari luar daerah apabila tersedia di Morotai. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong petani, nelayan, peternak, dan mitra lokal,” ujarnya.

Dengan begitu, rantai pasok dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Dari sisi kualitas gizi, Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menegaskan pentingnya standar menu.

“Keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga mutu dan keberlanjutan menu. Setiap menu MBG harus memenuhi standar gizi dengan kombinasi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai panduan teknis,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan terus dilakukan.

“Dengan pengelolaan yang baik, kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi,” ujarnya.

Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki agar pelaksanaannya semakin berkualitas.

Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi, halal, dan aman, sehingga program ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa setiap kejadian di lapangan akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus yang sempat menimbulkan keramaian publik.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan langkah konkret yang telah ditempuh.

Menurutnya, tim investigasi beranggotakan ahli kimia dibentuk untuk menelusuri penyebab kasus keracunan yang muncul, disertai hotline khusus agar masyarakat dapat cepat melapor.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegasnya.

BGN juga memperkuat aspek pengelolaan di tingkat pelaksana.

Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengikuti pelatihan penjamah makanan secara rutin, sementara pekerja dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penularan penyakit.

Pemerintah bahkan menargetkan pendirian kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan komitmen pemerintah agar program ini terus berjalan dengan lebih baik.

Ia menolak anggapan bahwa MBG akan dihentikan.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa MBG bukan ancaman, melainkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa.

Evaluasi berkelanjutan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar dirasakan manfaatnya di seluruh daerah.

JAKARTA — Sinergi kokoh antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah terbukti mampu memainkan peran yang penting dalam menciptakan situasi kondusif di tengah terjadinya dinamika demokrasi di Indonesia.

Aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai di sejumlah daerah memperlihatkan secara nyata bahwa soliditas aparat keamanan memang menjadi pondasi yang nyata bagi terjaganya stabilitas nasional.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui komando kewilayahan sudah sangat siap bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian serta pemerintah daerah.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak kehadiran aparat di lapangan merupakan hal yang sangat vital untuk semakin memastikan keamanan tetap terjaga.

Senada, Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, juga menekankan bagaimana pentingnya kekompakan yang terjalin diantara seluruh aparat keamanan.

“Jangan pecah belah TNI-Polri. Dukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Indonesia kuat, Indonesia maju,” tegasnya.

Neville mengingatkan agar masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi oleh isu-isu yang bisa saja berpotensi semakin memecah belah bangsa, terutama melalui platform media sosial yang sangat banyak penyebaran informasi tidak terkendali di sana, seperti saat ini.

Menurutnya, persatuan rakyat bersama TNI-Polri adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, demo damai yang digelar Gerakan Bersama Indonesia Damai di kawasan Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat, juga meneguhkan semangat kebersamaan.

“Kami hadir dengan penuh kesadaran, menegaskan tekad bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga, dirawat, dan diwariskan dalam keadaan damai kepada generasi penerus,” kata salah satu orator di lokasi.

Massa aksi menyampaikan lima komitmen, termasuk menjaga persatuan bangsa, menolak kekerasan, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Serangkaian demonstrasi damai tersebut menjadi bukti konkret bahwa kehadiran TNI-Polri yang solid mampu menjaga aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan.

Kolaborasi aparat dengan pendekatan humanis menjadikan demokrasi tidak hanya dinamis, tetapi juga tertib dan bermartabat.

Soliditas TNI-Polri sekaligus mencerminkan keberhasilan sinergi keamanan nasional dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

JAKARTA — Soliditas antara seluruh jajaran aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin terlihat secara nyata dalam menjaga ketertiban di tengah dinamika politik nasional yang terjadi.

Kolaborasi antar kedua institusi keamanan tersebut memastikan demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat berlangsung damai, tertib, dan mencerminkan kedewasaan demokrasi di Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa sinergitas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas bangsa.

“Kami bersama Polri akan selalu berada di garis terdepan untuk melindungi rakyat dari provokasi maupun upaya yang merusak kedamaian,” katanya.

“Jangan sampai masyarakat terjebak dalam isu adu domba yang hanya merugikan kepentingan bangsa,” ujar Panglima TNI tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa soliditas aparat bukan sebatas slogan, melainkan wujud nyata komitmen bersama.

“Soliditas ini bukan hanya jargon, melainkan komitmen nyata. Setiap ancaman terhadap stabilitas publik akan kami tangani bersama,” ucapnya.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan,” ungkap Kapolri.

Sinergi yang kokoh tersebut tampak dalam berbagai momentum, termasuk pengamanan aksi unjuk rasa pada September 2025.

Aparat TNI-Polri mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa gesekan.

Keberhasilan menjaga demonstrasi tetap damai sekaligus menunjukkan bahwa aparat tidak menghalangi kebebasan berpendapat, melainkan mengawal agar hak konstitusional itu berjalan tertib.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) sekaligus Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat,” jelasnya.

“Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujar Koordinator ASRI itu.

Fikri menambahkan bahwa demokrasi semakin kokoh jika aspirasi disampaikan secara beradab.

Ia menyampaikan keyakinan bahwa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto akan menghadirkan solusi konkret bagi stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.

Soliditas TNI-Polri bersama masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia mampu berjalan dinamis tanpa harus jatuh ke dalam anarkisme.

Demonstrasi yang damai menjadi wujud nyata kedewasaan bangsa dalam berdemokrasi sekaligus simbol persatuan untuk menjaga masa depan Indonesia yang aman dan maju. (*)

Oleh : Cut Meutia Rizky Utami )*

Seluruh jajaran aparat keamanan dari personel TNI dan Polri terus menunjukkan soliditasnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dalam berbagai momentum terjadinya dinamika politik dan sosial belakangan ini, kedua institusi itu hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka semua dengan aman dan tertib.

Keberhasilan menjaga stabilitas saat gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah menjadi bukti yang sangat nyata bahwa memang sinergi antara TNI-Polri bukan hanya sekadar jargon saja, melainkan merupakan praktik nyata dalam melindungi iklim dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Soliditas antara TNI dan Polri menjadi fondasi utama dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. Polri berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Dua tugas pokok tersebut saling berpadu saat menghadapi situasi dinamis pada lingkup sosial dan politik yang menuntut kolaborasi antar aparat keamanan. Patroli gabungan, pengamanan objek vital, hingga pengawalan aksi unjuk rasa yang sudah dilaksanakan selama ini telah memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen bersama agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengekspresikan berbagai pendapatnya tanpa adanya rasa takut akan kekerasan maupun kerusuhan yang terjadi dan berpotensi mengancam mereka.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi sejatinya adalah hak bagi setiap warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Namun ia menekankan bahwa hak itu tetap harus terus dijalankan dengan cara yang damai dan tanpa merusak fasilitas publik.

Aspirasi yang murni wajib dihormati, tetapi tindakan anarkis, provokasi, bahkan upaya makar tidak boleh dibiarkan karena hanya akan merusak esensi demokrasi. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi arahan bagi aparat keamanan untuk bersikap persuasif, humanis, tetapi tetap tegas ketika menghadapi pelanggaran hukum.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Baginya, unjuk rasa tidak boleh menjadi jalan menuju kekacauan. Pemerintah melalui aparat keamanan telah diinstruksikan untuk menjaga fasilitas umum, melindungi warga yang tidak terlibat, serta bertindak sesuai aturan hukum.

Selain itu, pemerintah berupaya membangun dialog nasional dengan mahasiswa, organisasi sipil, dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa aspirasi terserap dengan baik. Pendekatan dialogis itu diharapkan mampu meredam gejolak sosial sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia, Fikri, juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib dan bermartabat. Ia menilai segala bentuk vandalisme, anarkisme, atau upaya membenturkan rakyat dengan aparat hanyalah tindakan yang merugikan.

Menurutnya, demokrasi justru semakin kokoh bila kritik disampaikan secara beradab. Ia menaruh keyakinan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melahirkan solusi konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Pandangan itu mencerminkan suara kelompok sipil yang mendukung jalannya demokrasi sehat tanpa kekerasan.

Kolaborasi antara TNI dan Polri selama beberapa bulan terakhir juga ditunjukkan melalui pengamanan aksi demonstrasi di Jakarta, Surakarta, dan Lampung. Personel gabungan ditempatkan di berbagai titik strategis untuk mencegah potensi provokasi.

Setelah demonstrasi berakhir, patroli skala besar digelar untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa aparat tidak sekadar mengamankan momentum, melainkan memastikan kehidupan sosial kembali normal.

Sinergi kedua institusi juga mendapat apresiasi karena terus menjaga netralitas pada momentum demokrasi, seperti pemilihan umum maupun pilkada. Netralitas menjadi syarat mutlak agar masyarakat percaya bahwa demokrasi berjalan adil.

Upaya pengamanan yang profesional serta keterbukaan terhadap kritik publik menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya hadir sebagai pengendali keamanan, melainkan juga mitra rakyat dalam menjaga demokrasi.

Meski begitu, tantangan tidak sedikit. Masih muncul kasus anarkis yang berusaha memanfaatkan ruang unjuk rasa. Bahkan, penyebaran hoaks di media sosial kerap memicu keresahan yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Situasi ini menuntut aparat untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Edukasi publik mengenai pentingnya aksi damai menjadi bagian dari upaya mencegah provokasi. Kehadiran media kredibel sangat dibutuhkan untuk meluruskan informasi agar publik tidak terjebak dalam narasi menyesatkan.

Publik pun memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban saat aksi berlangsung menjadi indikator kedewasaan demokrasi. Unjuk rasa yang berjalan damai dan tertib memperlihatkan bahwa rakyat Indonesia mampu menyalurkan aspirasi tanpa harus merusak atau menimbulkan kekerasan. Masyarakat, aparat keamanan, pemerintah, hingga media merupakan elemen yang saling berkaitan dalam membangun demokrasi yang sehat.

TNI dan Polri kini dihadapkan pada tugas menjaga soliditas agar tidak terpecah oleh isu-isu adu domba. Instruksi Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum terhadap setiap bentuk provokasi menjadi peringatan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama. Dengan kerja sama yang kuat, aparat dapat menutup ruang gerak pihak-pihak yang ingin mengacaukan tatanan sosial.

Pada akhirnya, demokrasi Indonesia akan terus tumbuh bila sinergi TNI-Polri berjalan harmonis dan masyarakat berkomitmen menjaga aksi damai. Kebersamaan semua pihak menjadi benteng utama menghadapi tantangan demokrasi modern. Aksi damai masyarakat bukan hanya simbol kedewasaan, tetapi juga harapan bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia tetap kokoh, beradab, dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh: Wahyu Bima Prasetyo

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan bagaimana komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan dan hak-hak dari para buruh dengan berbagai langkah nyata yang menjawab tuntutan publik. Aksi massa pada Mei 2025 dan gelombang demonstrasi berikutnya menyoroti 17+8 aspirasi rakyat yang sebagian besar datang dari kelompok buruh.

Aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi daftar tuntutan, melainkan cerminan keresahan terhadap sistem ketenagakerjaan yang dinilai masih belum adil. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan momentum itu sebagai pijakan untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Gelombang tuntutan 17+8 menghadirkan sejumlah isu penting: penghapusan sistem outsourcing, percepatan realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta pembentukan satuan tugas pencegahan PHK. Di tengah desakan tersebut, pemerintah memilih jalan dialog dan perumusan kebijakan konkret agar aspirasi buruh tidak sekadar didengar, tetapi benar-benar diakomodasi.

Pemerintah menindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang menghadirkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Regulasi itu menjamin korban PHK menerima 60 persen dari gaji selama enam bulan, sekaligus menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan baru.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 terkait subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, serta Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 yang mempermudah akses klaim layanan BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut menandakan langkah sistematis pemerintah dalam menjawab keresahan buruh.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa tantangan global memaksa pemerintah menyiapkan kebijakan yang lebih adaptif. Ia menekankan setiap regulasi harus membawa dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Luhut memandang deregulasi sebagai kunci agar sektor padat karya bergerak dinamis. Pandangan itu menunjukkan bagaimana pemerintah tidak hanya berhenti pada aspek perlindungan, tetapi juga mendorong penciptaan ekosistem usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Langkah korektif juga dilakukan di parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa lembaganya menindaklanjuti serius aspirasi publik melalui keputusan konkret.

DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sejak Agustus 2025, sekaligus memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Pemangkasan sejumlah fasilitas anggota DPR dilakukan untuk merespons langsung tuntutan rakyat.

Menurut Dasco, kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi publik bukan hanya didengar, tetapi juga direspons dengan langkah nyata. DPR sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi.

Komitmen pemerintah terhadap buruh semakin nyata dengan inisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Presiden Prabowo menegaskan lembaga baru itu akan diberi legitimasi setingkat kementerian agar mampu menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani, memandang pembentukan DKBN sebagai langkah besar yang akan memperkuat dialog antara buruh, akademisi, dan pemerintah. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut akan membentuk Satgas PHK untuk merespons gelombang pemutusan hubungan kerja yang marak di berbagai sektor industri.

Menurut Andi Gani, struktur DKBN memungkinkan aspirasi buruh terkait perumahan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lebih terjamin. Ia menilai legitimasi kelembagaan setingkat kementerian memperlihatkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menempatkan isu buruh di garis depan pembangunan nasional. Pendapat itu sejalan dengan harapan publik yang selama ini menginginkan forum resmi dengan kapasitas besar dalam memengaruhi kebijakan negara.

Pemerintah juga menunjukkan konsistensi dengan janji kampanye Presiden Prabowo. Dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT, penghapusan sistem outsourcing, serta pengakuan terhadap Marsinah sebagai pahlawan menjadi bukti kesungguhan politik untuk mengakui peran buruh dalam perjalanan bangsa.

Selain itu, komitmen mencegah kriminalisasi demonstran dan membuka ruang bagi tim investigasi independen menandai sikap pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi serta kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

Program ekonomi nasional turut diarahkan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja. Paket Ekonomi 2025 dirancang untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru dengan strategi prioritas di sektor pertanian, hilirisasi industri, ekonomi kreatif, transformasi digital, dan penguatan UMKM. Kebijakan itu tidak hanya bertujuan memperbesar kapasitas produksi nasional, tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi buruh di berbagai lapisan masyarakat.

Kebijakan yang dirumuskan pemerintah memperlihatkan pola pendekatan ganda: perlindungan buruh dari risiko PHK dan upaya memastikan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Strategi tersebut tidak hanya menjawab tuntutan 17+8 secara parsial, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kesejahteraan buruh.

Aspirasi publik selalu hadir dalam dinamika sosial politik. Namun, jawaban yang diberikan pemerintah kali ini memperlihatkan kesungguhan untuk menempatkan buruh sebagai pilar penting pembangunan nasional. Penguatan regulasi, pembentukan lembaga khusus, dan penciptaan lapangan kerja menjadi langkah nyata dalam memastikan buruh mendapatkan haknya secara adil.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, komitmen itu menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara yang berani menjawab aspirasi rakyat dengan kebijakan konkret. Menjawab 17+8 bukan sekadar memenuhi tuntutan sesaat, melainkan meneguhkan arah baru politik ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan dan hak buruh di pusat pembangunan. (*)

*) Pengamat Kebijakan Publik

JAKARTA — Pemerintah terus meneguhkan komitmen kuat untuk menjadikan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam berbagai kebijakan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, langkah nyata tersebut ditempuh untuk menjawab seluruh aspirasi yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”, hasil dari gelombang unjuk rasa buruh dan masyarakat sipil pada Agustus–September 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menilai bahwa pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang telah berlangsung tersebut menjadi bukti konkret dari bagaimana keseriusan pemerintah.

“Strukturnya akan diisi oleh akademisi, pimpinan buruh, juga unsur pemerintah,” katanya.

“Semua akan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan buruh: perumahan, jaminan sosial, PHK, hingga kesejahteraan masyarakat. Semua ada di situ,” ujar Andi.

Ia menambahkan bahwa DKBN akan diberikan legitimasi hingga setingkat kementerian agar mampu memberikan masukan secara langsung kepada Presiden mengenai kesejahteraan buruh di Indonesia.

“Maksud Presiden sangat baik, supaya Dewan Kesejahteraan Buruh punya legitimasi secara konstitusi, berdialog, berdiskusi, dan memberi masukan langsung dalam kebijakan negara,” tegasnya.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai bahwa DKBN sebagai penguatan lebih lanjut dari forum LKS Bipartit. Menurutnya, perbedaan utama dari keduanya terletak pada legitimasi.

“Saya rasa sebenarnya sudah ada LKS [Bipartit]. Itu juga berada di bawah undang-undang langsung dan pimpinannya diangkat oleh presiden,” ucapnya.

“Namun, DKBN akan setara dengan kementerian, sehingga lebih kuat dalam mengawal kepentingan buruh,” jelas Jumhur.

Pemerintah juga telah memperkuat perlindungan buruh melalui kebijakan yang konkret, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang jaminan bagi korban PHK hingga kajian penghapusan sistem outsourcing.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan komitmennya sejak peringatan Hari Buruh 2025, dengan turut melibatkan serikat pekerja dalam proses revisi regulasi ketenagakerjaan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, memastikan bahwa seluruh aspirasi buruh tidak diabaikan.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pemenuhan aspirasi dilakukan bertahap.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” tambahnya.

Dengan dialog terbuka dan pembentukan lembaga khusus, pemerintah memperlihatkan bahwa kesejahteraan buruh bukan hanya slogan, melainkan prioritas nyata dalam pembangunan nasional. (*)