Arsip Bulanan: September 2025

JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melangkah nyata dalam merespons “17+8 Tuntutan Rakyat” yang digaungkan buruh dan masyarakat pada Agustus–September 2025.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan disiapkan sebagai wujud keseriusan pemerintah mendengarkan suara buruh sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa sejumlah tuntutan buruh kini sudah masuk mekanisme pemerintah.

Menurutnya, usulan kenaikan upah minimum menjadi isu krusial yang tengah dikaji.

“Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya. Artinya, mekanismenya itu dimulai dari kajian-kajian yang dilakukan. Kemudian kajian itu harus meaningful participation,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan penyesuaian upah akan melalui forum Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang melibatkan unsur pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

“Kami akan bawa ke LKS Tripnas. Masukan dari buruh, pengusaha, maupun akademisi semua akan dipertimbangkan. Jadi prosesnya masih berjalan dan sedang dipertajam,” jelasnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.

“Presiden tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu. Apa yang diminta masyarakat akan didengar oleh Presiden Prabowo,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Memenuhi apa yang diminta tentunya tidak serentak. Kalau semua permintaan dipenuhi sekaligus, kan juga repot,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menekankan bahwa DPR mendukung penuh langkah pemerintah dalam membenahi regulasi ketenagakerjaan.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan perlindungan yang adil bagi pekerja, namun tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha,” ungkapnya.

“Kami akan terus berdialog dengan buruh dan pengusaha untuk menciptakan regulasi yang menguntungkan semua pihak,” jelas Irma.

Irma menambahkan, partisipasi aktif serikat buruh dalam pembahasan undang-undang menjadi kunci agar regulasi yang lahir benar-benar adil dan mengakomodasi kebutuhan bersama.

Menurutnya, dengan pekerja yang sejahtera dan dilindungi hak-haknya, produktivitas akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Langkah konkret pemerintah yang telah dimulai, seperti kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6,5 persen pada 2025, pemberian bantuan tunai bagi korban PHK, hingga rencana pengkajian sistem outsourcing, menjadi bukti bahwa suara buruh tidak diabaikan.

Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” telah menjadi pemicu kuat untuk memperkuat komitmen pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. (*)

Oleh : Loa Murib

Pembangunan di Tanah Papua selalu menjadi perhatian utama pemerintah pusat, terutama dalam menjawab tantangan kesenjangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu program yang kini menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif strategis yang bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, tetapi juga membawa dampak luas bagi kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Program MBG di Papua telah disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, dari tokoh adat hingga pemimpin masyarakat lokal. Dukungan ini menunjukkan bahwa kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Bagi Papua, MBG adalah langkah nyata untuk menyiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, dan siap berkompetisi di masa depan.

Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, melihat MBG sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Menurutnya, masa depan Papua tidak bisa dilepaskan dari kualitas anak-anak yang hari ini sedang bertumbuh. Dengan makanan bergizi yang terjamin, anak-anak Papua akan lebih sehat, daya pikir mereka berkembang, dan mereka mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Nikolas menekankan bahwa program ini harus dijalankan secara konsisten, agar tidak ada lagi kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara Papua dan provinsi-provinsi lain.

Selain aspek gizi, program MBG juga dinilai sebagai sarana pemerataan pembangunan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Papua, MBG berpotensi menjadi tonggak penting yang memastikan anak-anak tidak tertinggal dalam proses pembangunan nasional. Nikolas berharap program ini diperluas hingga ke pelosok, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman yang sering terpinggirkan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, dukungan terhadap MBG juga datang dari berbagai tokoh adat Papua. Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan sosialisasi MBG. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Ia melihat MBG sebagai simbol hadirnya pemerintah pusat dalam membangun dari pinggiran, sesuatu yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat Papua.

Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, bahkan menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Melalui keterlibatan masyarakat lokal, program ini juga memberdayakan petani, penyedia pangan, hingga pengelola dapur. Artinya, MBG memberikan dampak ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar. Dengan begitu, kesejahteraan yang dibangun tidak hanya berhenti pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga mengalir ke rantai ekonomi lokal.

Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menilai pentingnya peran kepala suku untuk memastikan masyarakat memahami program ini dengan benar. Baginya, MBG adalah sarana memperkuat persatuan dan kedamaian di Papua Tengah, sekaligus jalan untuk mewujudkan Papua yang aman, sejahtera, dan terang. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari aspek kesehatan, tetapi juga dari kontribusinya dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun rasa kebersamaan di tengah masyarakat.

Di Jayapura, apresiasi juga datang dari tokoh masyarakat kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe. Ia menilai program MBG adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sebaiknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus dijadikan agenda rutin yang berkelanjutan. Pernyataan Jouwe menggambarkan betapa besar harapan masyarakat Papua agar MBG benar-benar menjadi bagian dari pola pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga memberikan catatan penting terkait keberlanjutan program ini. Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, menekankan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal. Ia menilai, dengan memprioritaskan petani lokal sebagai pemasok utama, program ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya para petani.

MRP melihat masih ada yayasan MBG yang bergantung pada pemasok dari luar Papua, sehingga potensi petani lokal kurang teroptimalisasi. Padahal, banyak kelompok tani di Jayapura dan sekitarnya yang siap menjadi mitra penyedia bahan pangan. Dengan melibatkan mereka, MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berakar dari tanah Papua sendiri.

Dari beragam pandangan tokoh masyarakat, adat, dan lembaga representatif Papua, terlihat bahwa MBG diterima bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai strategi pembangunan holistik. Program ini mampu menyatukan berbagai kepentingan: meningkatkan kualitas anak-anak, memberdayakan masyarakat lokal, memperkuat ekonomi petani, serta mempertegas kehadiran negara di Tanah Papua.

Keberhasilan MBG di Papua akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat, hingga yayasan pelaksana program. Konsistensi dan keberlanjutan menjadi kunci utama agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti pada generasi saat ini, melainkan terus diwariskan pada masa depan. Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sebatas mimpi, tetapi bisa diwujudkan melalui langkah nyata seperti MBG.

Pada akhirnya, MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Papua. Dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dengan masyarakat yang diberdayakan, serta dengan petani yang sejahtera, Papua akan mampu berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan adat adalah modal sosial berharga yang memastikan program ini berjalan dengan baik. Ke depan, jika seluruh pihak dapat menjaga semangat kebersamaan ini, maka Papua akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Maybrat – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program strategis pemerintah lainnya terus menguat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua. Dari Maybrat hingga Jayapura, suara para pemimpin adat bulat menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional demi masa depan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) menggelar sosialisasi MBG di Kampung Tehak Besar, Distrik Aitinyo Utara. Anggota MRP-PBD, Demas Idie, menegaskan pentingnya program ini.

“Program Makan Bergizi Gratis sangat penting bagi generasi kita. Keberhasilannya akan membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak Maybrat. Kita patut bersyukur, karena pemerintah pusat terus membangun dari pinggiran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu, menekankan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan.

“Program ini akan membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat. Kami melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pengelola dapur. Jadi, bukan hanya memberi makan, tapi juga memberdayakan,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari Papua Tengah. Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keiya, menegaskan peran vital kepala suku dalam menyukseskan program pemerintah.

“Sebagai kepala suku, kita wajib memperpanjang tangan pemerintah agar rakyat tidak salah menafsirkan program negara. Papua Tengah harus jadi zona damai yang terang, aman, dan sejahtera,” kata Keiya.

Di Kota Jayapura, Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, juga menyampaikan apresiasinya terhadap empat program prioritas pemerintah, termasuk MBG.

“Kami sangat berterima kasih. Kehadiran pemerintah di kampung membuat masyarakat merasakan manfaat langsung. Kalau boleh, kegiatan ini jangan hanya sekali, tapi dijadikan agenda rutin,” ungkap Jouwe penuh harap.

Dari Maybrat, Nabire, hingga Jayapura, dukungan tokoh adat dan masyarakat memperlihatkan bahwa MBG dan program pemerintah lainnya mendapat sambutan positif. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak hanya soal perbaikan gizi, tapi juga penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan persatuan bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas konten negatif, terutama judi daring yang masih mendominasi ruang digital Indonesia.

Berdasarkan data periode 10 Agustus hingga 14 September 2025, sebanyak 271.009 konten telah ditindak, dengan mayoritas berupa konten perjudian sebanyak 221.248. Konten penipuan tercatat 3.457, sementara konten meresahkan masyarakat berjumlah 351.

“Konten perjudian memang masih menjadi tantangan terbesar. Karena itu, Komdigi terus melakukan pemantauan intensif sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online dan membangun kesadaran agar tidak ikut terjerumus,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar.

Alexander menegaskan, upaya pemerintah tidak hanya berupa penghapusan konten, melainkan juga memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama platform digital, aparat penegak hukum, hingga institusi terkait.

“Penanganan konten negatif ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat. Bersama, kita bisa mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi semua,” tambahnya.

Komdigi juga menggandeng kalangan akademisi. Lima mahasiswa Universitas Lampung mengembangkan Gambling Activity Tracing Engine (GATE System), sebuah prototipe untuk mendeteksi aktivitas judi online berbasis linguistik, visual, hingga transaksi finansial.

“GATE System adalah bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap masalah bangsa. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,17 juta konten judi berhasil kami tangani, mayoritas dari situs dan IP,” jelas Alexander.

Salah satu anggota tim, Zaka Kurnia Rahman, menuturkan, “Kami berhipotesis judi online dapat dimatikan secara finansial. Karena itu, metode secure ini kami kembangkan untuk melacak transaksi deposito.”

Dukungan juga datang dari Kemenko Polkam yang menyoroti pentingnya penguatan teknologi pemblokiran, termasuk penggunaan VPN yang sering dipakai bandar judi daring.

“Agenda hari ini fokus pada bagaimana pengaturan VPN ataupun teknologi serupa dapat diantisipasi sehingga pemblokiran situs bisa dilakukan lebih baik,” kata Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi.

Syaiful menegaskan judi daring merupakan organisasi kriminal dengan kekuatan finansial besar.

“Mereka punya uang sangat banyak sehingga mampu merekrut SDM pintar dan mengakses teknologi berbayar. Akibatnya, teknologi pencegahan akan selalu tertinggal dibandingkan organisasi kriminal ini,” ujarnya.

Ia menekankan, riset dari kalangan akademisi perlu diarahkan pada isu pemberantasan judi daring agar hasilnya dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah.*

Meulaboh – Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan kembali menjadi sorotan positif dalam upaya menegakkan demokrasi tanpa kekerasan. Pasca rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025, terlihat bahwa pola interaksi yang lebih terbuka, komunikatif, dan saling menghormati mulai tumbuh di tengah dinamika politik nasional.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, S.A.B., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., dan Kapolres Aceh Barat, AKBP Yhogi Hadisetiawan, S.I.K., M.I.K., beserta jajaran atas peran aktif mereka dalam menjaga keamanan selama aksi demonstrasi mahasiswa dan aliansi masyarakat beberapa waktu lalu.

Menurut Ahmad Yani, keberhasilan aksi yang berlangsung tertib, nyaman, dan damai tidak terlepas dari sinergi aparat kepolisian yang sigap mengawal setiap kegiatan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres Aceh Barat yang selama ini telah mengungkap berbagai kasus yang menyita perhatian publik serta senantiasa berkolaborasi dengan DPRK dalam menjaga kamtibmas. Kehadiran aparat sangat membantu menciptakan rasa aman dan tenteram di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Ahmad Yani berharap kerja sama yang telah terjalin erat antara DPRK Aceh Barat dan aparat kepolisian terus ditingkatkan demi stabilitas keamanan dan terciptanya suasana kondusif di daerah.

“Dengan keamanan yang terjaga, pembangunan di Kabupaten Aceh Barat dapat berjalan lebih baik, dan aspirasi masyarakat bisa disampaikan dalam kondisi damai,” tegas Ahmad Yani.

Ahmad Yani juga menegaskan bahwa DPRK Aceh Barat berkomitmen menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat secara terbuka dan demokratis.

“Kami siap memfasilitasi setiap aspirasi yang disampaikan dengan cara damai, dan tentunya membutuhkan dukungan keamanan dari aparat agar semua proses berjalan lancar. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dipertahankan,” pungkas Ahmad Yani.

Apresiasi tersebut menjadi bentuk dukungan DPRK Aceh Barat terhadap kinerja aparat kepolisian yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.

Ke depan, tantangan utama yang perlu dijaga adalah konsistensi. Demokrasi tanpa kekerasan hanya bisa terwujud jika semua pihak terus memelihara rasa saling percaya dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Dengan semangat kebersamaan, masyarakat dan aparat diyakini mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menjadikan Indonesia contoh negara demokratis yang matang di mata dunia.

Oleh : Lita Razak )*

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri, khususnya pada sektor padat karya seperti industri hasil tembakau dan energi ritel. Penegasan ini sejalan dengan aspirasi 17+8 yang mengedepankan perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, serta stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan lebih serius dalam membasmi peredaran rokok ilegal di dalam negeri. Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri rokok legal yang selama ini berkontribusi besar pada kas negara.mPihaknya berjanju rokok ilegal akan segera dibasmi. Karena tidak fair dengan menarik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara industri mereka tidak dilindungi marketnya .

Purbaya menekankan bahwa penerapan cukai rokok tidak semata untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga bagian dari upaya menekan konsumsi. Namun, Purbaya mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan tenaga kerja. Selama negeri tidak punya program kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang menganggur, industri tidak boleh dimatikan. Ini hanya menimbulkan meningkatnya penurunan ekonomi rakyat

Menkeu bahkan berencana mendatangi langsung sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur untuk memastikan dinamika industri di lapangan. Hal ini menegaskan sikap pemerintah yang tidak hanya menetapkan kebijakan dari pusat, tetapi juga memperhatikan kondisi riil di daerah.

Pemerhati Kebijakan Ekosistem Tembakau Indonesia, Hananto Wibisono, menilai dinamika terbaru menegaskan arah kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2026 yang lebih pro-industri. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menekankan keberlanjutan ekonomi sekaligus perlindungan tenaga kerja, sejalan dengan semangat stimulus 8+4+5 yang kemudian dipadukan dalam aspirasi 17+8.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dan tekanan DPR memperkuat kemungkinan penurunan tarif cukai secara selektif, khususnya untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Langkah ini penting guna mencegah PHK massal dan menjaga stabilitas industri.

Ia menjelaskan efektivitas kebijakan CHT 2026 akan bertumpu pada tiga pilar utama: pemberantasan rokok ilegal, penurunan tarif selektif SKT, dan investasi dalam kampanye kesehatan. Pemberantasan rokok ilegal dibutuhkan agar penerimaan negara tetap terjaga, sementara penurunan tarif SKT diyakini dapat mencegah pergeseran konsumsi ke produk murah (downtrading) yang justru merugikan industri. Pendekatan ini akan mendukung target RAPBN 2026 tanpa menimbulkan risiko politik tinggi, sekaligus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Hananto juga menekankan pentingnya kampanye kesehatan yang lebih kuat agar kebijakan pro-industri tetap memiliki legitimasi sosial. Dengan begitu, pemerintah bisa menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan agenda kesehatan masyarakat. Selain di sektor tembakau, pemerintah juga bergerak cepat mengantisipasi potensi PHK di sektor energi ritel, khususnya pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan pemerintah tengah menjajaki langkah strategis untuk mencegah PHK akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo. Presiden meminta solusi yang cepat dan efektif agar para pekerja SPBU tidak terdampak PHK. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, BUMN, dan pihak swasta.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen untuk SPBU swasta, sekaligus mendorong kerja sama pasokan dengan Pertamina. Kerja sama ini penting agar distribusi BBM kembali lancar dan masyarakat tidak dirugikan.

Langkah-langkah ini dinilai krusial, mengingat beberapa SPBU swasta sempat menutup layanan dan memindahkan pekerja ke tugas sementara. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan PHK massal di sektor energi ritel.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah mencerminkan implementasi nyata dari aspirasi 17+8, yang menekankan perlindungan tenaga kerja, keberlanjutan ekonomi, dan stabilitas sosial. Pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal maupun energi tidak hanya berorientasi pada angka penerimaan negara, tetapi juga pada aspek kemanusiaan yang melibatkan jutaan pekerja.

Keseimbangan antara menjaga penerimaan negara, menekan peredaran rokok ilegal, menurunkan tarif cukai selektif untuk industri padat karya, hingga memastikan stabilitas pasokan energi, merupakan strategi komprehensif yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan inklusif.

Komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dan mencegah PHK massal mencerminkan keseriusan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang adaptif, langkah cepat dalam stabilisasi energi, serta perhatian khusus pada industri padat karya seperti rokok, menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penerimaan negara semata, melainkan juga keberlanjutan usaha dan perlindungan pekerja.

Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, langkah-langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi jutaan pekerja. Dengan kebijakan yang terukur, dukungan lintas kementerian, dan sinergi dengan dunia usaha, komitmen mencegah PHK massal bukan sekadar janji, melainkan strategi nyata untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional melalui berbagai kebijakan insentif yang dirancang untuk memperkuat dunia usaha. Langkah ini dinilai mampu menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.

Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita, menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 10,7 juta warga Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Jumlah tersebut terdiri dari 3,5 juta lulusan baru yang masuk ke pasar kerja serta 7,2 juta angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan.

“Kebijakan insentif yang diberikan pemerintah menjadi sangat penting. Dengan dukungan ini, dunia usaha dapat terus tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi potensi PHK,” ujar Surya.

Ia menambahkan, pertumbuhan tenaga kerja Indonesia yang sangat dinamis justru menjadi peluang besar apabila diiringi dengan kebijakan yang tepat. Insentif pemerintah berupa keringanan pajak, dukungan pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar internasional menjadi instrumen penting untuk menjaga iklim usaha tetap sehat.

“Dengan kebijakan yang pro-bisnis dan pro-tenaga kerja, kita optimistis kebutuhan lapangan kerja setiap tahun dapat terpenuhi,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo sekaligus Wakil Ketua LKS Tripartit Nasional Unsur Pengusaha, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah terhadap sektor usaha, khususnya industri padat karya seperti Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Menurutnya, insentif yang diberikan pemerintah tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga memperkuat daya saing nasional di kancah global.

“Insentif yang dihadirkan pemerintah menjadi katalis penting bagi perusahaan untuk melakukan modernisasi mesin, memperkuat riset, dan mengembangkan produk. Dengan begitu, industri TPT mampu bertahan sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” jelas Anne.

Anne menilai, momentum perjanjian dagang Indonesia dengan Kanada dan Uni Eropa akan semakin memperkuat posisi industri nasional. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, dunia usaha dapat mengoptimalkan peluang tersebut untuk meningkatkan ekspor dan memperluas pasar.

“Kami di Apindo siap bersinergi dengan pemerintah dan pekerja untuk memperkuat iklim usaha nasional. Dengan rasa percaya dan semangat gotong royong, saya yakin industri kita bisa terus berkembang,” tegasnya.

Sinergi pemerintah dengan dunia usaha melalui kebijakan insentif ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan, menahan gelombang PHK, sekaligus membuka ruang penciptaan lapangan kerja baru. Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan penuh semua pihak, Indonesia semakin optimistis menghadapi tantangan global serta memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Jakarta,- Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam merespons aspirasi kelompok buruh 17+8 dengan menyiapkan kebijakan konkret untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor padat karya maupun industri strategis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa salah satu langkah penting adalah dengan menahan laju kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setidaknya selama tiga tahun ke depan. Menurutnya, kebijakan moratorium tersebut akan menjadi “ruang bernapas” bagi industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini tengah menghadapi tantangan signifikan.

“Jika harga rokok naik, produksi menurun karena daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, potensi peredaran rokok ilegal meningkat sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah,” jelas Yahya.

Ia menambahkan, keberlangsungan IHT tidak hanya menyangkut masalah bisnis, melainkan juga menyangkut nasib jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, pemilik warung kecil, hingga pedagang asongan. Karena itu, kebijakan soal tembakau harus diambil secara proporsional agar menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan usaha.

Meski demikian, Yahya menekankan bahwa moratorium perlu dilengkapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Pemerintah harus memperketat pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal agar tidak merugikan negara dan masyarakat. “Kebijakan moratorium harus dibarengi pengawasan yang ketat, supaya pasar tetap sehat dan pekerja tetap terlindungi,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menekankan pentingnya pencegahan PHK massal di sektor padat karya. Menurutnya, dunia usaha saat ini masih berhadapan dengan tantangan global yang berdampak langsung terhadap industri di daerah, terutama sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Sektor padat karya menjadi yang paling membutuhkan perhatian khusus, sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK khusus untuk menangani persoalan ini. Dengan adanya Satgas, pemerintah daerah dapat melakukan penetrasi dan langkah intervensi sebelum keputusan PHK benar-benar terjadi. “Satgas PHK akan bermanfaat karena sebelum PHK dilakukan, pemerintah bisa turun langsung untuk mencari solusi agar kasus serupa bisa dicegah,” jelas Luthfi.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi pekerja, khususnya kelompok buruh 17+8 yang menuntut perlindungan dari ancaman PHK massal. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas dunia usaha sekaligus memastikan kesejahteraan buruh tetap terlindungi.

Dengan kebijakan pencegahan PHK yang komprehensif ini, pemerintah membuktikan bahwa setiap aspirasi buruh akan ditindaklanjuti secara nyata demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan.

Oleh: Khalil Satriawan )*

Fenomena judi daring kian menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudahan akses internet yang menyebar hingga pelosok negeri membuat praktik ini menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar hingga orang dewasa.

Dampak yang ditimbulkan judi daring pun tidak lagi sekadar kerugian finansial, melainkan merambah pada kehancuran keluarga, gangguan kesehatan mental, hingga mendorong tindak kriminal. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan respons cepat dari pemerintah yang selama ini terus berkomitmen memberantas perjudian digital.

Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pemerintah setempat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian gencar memberikan edukasi kepada pelajar. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Hendra Surya, menekankan bahwa pelajar merupakan kelompok yang paling rentan terpapar judi daring karena faktor kemudahan akses dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Hendra menilai kebiasaan berjudi dapat menimbulkan kecanduan yang berdampak luas, mulai dari gangguan mental, penurunan produktivitas, hingga mendorong kemiskinan. Karena itu, pemerintah daerah menjadikan edukasi di sekolah-sekolah sebagai salah satu langkah pencegahan dini.

Hendra menyampaikan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui larangan, tetapi perlu didukung pendampingan keluarga dan sekolah. Lingkungan sekitar, terutama orang tua, memiliki peran penting untuk membimbing anak-anak agar mampu menggunakan internet secara sehat dan aman. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk aparat keamanan, menjadi faktor kunci dalam melindungi generasi muda dari jebakan judi daring yang kian masif.

Masalah ini juga terlihat jelas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di mana lonjakan angka perceraian diduga kuat dipicu oleh kecanduan judi daring. Data dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb mencatat hingga Agustus 2025 terdapat 483 perkara perceraian, meningkat dari 431 kasus pada tahun sebelumnya.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai fakta ini sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah. Ia menyebut banyak keluarga kehilangan harta benda, bahkan ada yang sampai menjual rumah demi melunasi utang akibat judi daring. Kondisi tersebut pada akhirnya berujung pada keretakan rumah tangga yang seharusnya bisa dihindari.

Sumadi menilai bahwa judi daring tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lebih luas. Ia menegaskan perlunya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap situs dan aplikasi perjudian.

Menurut Sumadi, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi digital harus diperluas agar tidak semakin banyak keluarga yang menjadi korban. Pandangannya selaras dengan langkah pemerintah pusat yang terus menggencarkan kampanye bahaya judi daring, termasuk melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

Fenomena yang lebih kompleks terlihat di Jawa Timur. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi, mencatat lonjakan pasien dengan gangguan kecanduan judi daring. Direktur Utama RSJ Menur, Vitria Dewi, menyebut fenomena ini sebagai epidemi senyap karena menyebar luas lintas usia, bahkan hingga pelosok desa. Data yang masuk menunjukkan pasien datang dari kelompok umur 14 hingga 70 tahun, dengan kondisi yang bervariasi dari rawat jalan hingga harus dirawat inap akibat depresi berat.

Vitria menjelaskan bahwa kecanduan judi daring bukanlah masalah ringan karena menyangkut perubahan fungsi otak dan perilaku. Pasien yang mengalami kecanduan parah kerap kehilangan kemampuan membedakan hal baik dan buruk, sehingga rentan terjerumus dalam tindak kriminal.

Vitria menekankan bahwa proses rehabilitasi tidak bisa instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan dukungan berlapis, baik dari keluarga maupun tenaga medis profesional. Menurutnya, peran keluarga menjadi benteng pertama dalam melindungi seseorang dari pengaruh judi daring. Ketahanan mental dan sosial di lingkungan rumah dinilai sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan.

Tantangan terbesar, menurut Vitria, terletak pada cepatnya kemunculan aplikasi judi daring baru. Ia menyebut fenomena ini sebagai masalah hulu yang sulit dikendalikan, karena begitu satu situs diblokir, ratusan lainnya segera muncul. Kondisi tersebut membuat pemerintah terus memperkuat teknologi pemblokiran, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan temuan situs perjudian.

Berbagai temuan lapangan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman judi daring bagi kehidupan bangsa. Pemerintah melalui kementerian terkait, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum terus menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik tersebut dari Indonesia. Edukasi di sekolah, penindakan hukum di ranah siber, serta program rehabilitasi kesehatan mental menjadi bagian dari strategi komprehensif dalam menghadapi persoalan ini.

Namun, keberhasilan langkah-langkah pemerintah tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat. Ketahanan keluarga, peran orang tua, dan partisipasi aktif warga dalam mengawasi ruang digital menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, upaya memberantas judi daring tidak hanya akan menyelamatkan generasi muda dari ancaman kecanduan, tetapi juga menjaga keutuhan keluarga dan mencegah munculnya kriminalitas di masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa perang melawan judi daring bukan sekadar upaya hukum dan teknologi, melainkan juga perjuangan sosial yang menuntut kesadaran kolektif. Dengan komitmen bersama, cita-cita menghadirkan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif akan semakin mendekati kenyataan.

)* Pegiat sosial

Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

“Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Gunadi menjelaskan peran strategis tim lintas keahlian tersebut dalam memetakan kendala di lapangan.

“Kami ingin menemukan data riil, mulai dari distribusi bahan pangan, efektivitas posyandu, hingga faktor budaya lokal yang memengaruhi pola makan masyarakat. Semua itu akan menjadi dasar perbaikan kebijakan MBG,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung kinerja tim.

“Kita tidak bisa bekerja sektoral. Semua kementerian, dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga Bappenas, harus terlibat penuh. Tim lintas keahlian ini menjadi wadah koordinasi agar kebijakan lebih solid,” jelasnya.

Dari sisi daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif pembentukan tim investigasi tersebut.

“Jawa Barat siap menjadi laboratorium kebijakan MBG. Kami akan buka akses data dan lapangan bagi tim, sekaligus menyiapkan SDM daerah agar program berjalan optimal,” tuturnya.

Sementara itu, Ahli Gizi dan anggota tim investigasi Prof. Hardinsyah menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti ilmiah menjadi kunci keberhasilan MBG.

“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi yang lahir dari tim investigasi dapat langsung diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan gizi buruk,” tuturnya.

Dari kalangan masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Perkumpulan Gizi Sehat Indonesia, Nenden Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas keterlibatan publik dalam tim investigasi ini.

“Partisipasi organisasi masyarakat memastikan suara warga terdengar, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya teknokratis tetapi juga sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ucap Nenden.