Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan listrik murah dan membuka lapangan pekerjaan luas melalui program swasembada energi nasional. Pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi menjadi langkah strategis untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus mendukung terciptanya industri hijau.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia membutuhkan kapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

“Tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Tapi para pakar melaporkan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 GW. Itu artinya proyek ini harus dilipatgandakan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurutnya pembangunan industri baterai terintegrasi ini bukan hanya soal ketahanan energi, tetapi juga berkaitan dengan akses listrik murah bagi masyarakat.

“Lima tahun, paling lambat enam tahun, kita bisa swasembada energi. Salah satu jalannya adalah listrik dari tenaga surya, dan kuncinya adalah baterai,” tegas Presiden Prabowo.

Langkah ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja luas, mulai dari sektor produksi hingga distribusi energi. Proyek energi berbasis terbarukan juga membuka ruang bagi pengembangan inovasi teknologi yang ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Keseriusan pemerintah mempercepat swasembada energi juga ditopang langkah konkret di tingkat regulasi. Komisi XII DPR RI tengah mempercepat revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat regulasi, memperluas investasi, dan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan. Payung hukum yang lebih adaptif diharapkan menjadi dasar pemerataan akses listrik dengan harga terjangkau.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mengatakan bahwa revisi undang-undang tidak hanya terkait pasokan, tetapi juga distribusi dan efisiensi energi.

“Sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo, swasembada energi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Sumber daya dalam negeri yang melimpah harus dikelola dengan tata kelola yang tepat agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Distribusi yang merata, dari Sabang hingga Merauke, menjadi syarat mutlak untuk memastikan listrik hadir sebagai hak dasar yang meningkatkan kualitas hidup rakyat,” kata Rokhmat.

Ia menambahkan bahwa regulasi yang kuat akan memastikan listrik tersedia dengan harga murah, andal, dan merata. Dengan fondasi ini, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terwujud, kesempatan kerja terus terbuka, dan kesejahteraan rakyat meningkat.

“Kemandirian energi bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan jalan menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,” tegas Rokhmat.

Program swasembada energi dengan demikian hadir bukan hanya sebagai upaya teknis, melainkan sebagai solusi nyata bagi rakyat listrik murah untuk semua dan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas demi Indonesia yang lebih mandiri.***

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada kemandirian energi semata, tetapi juga diarahkan sebagai motor penggerak inklusi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

PT PLN (Persero) semakin mempertegas komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian atau swasembada energi berbasis sumber daya domestik.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, mengatakan bahwa mandat pengembangan PLTP telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia. PLN berkomitmen memastikan seluruh proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas.

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso.

Suroso mengatakan, PLN menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengembangan proyek PLTP di berbagai daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kesepakatan pembelian uap panas bumi bersama para pengembang yang kompeten di bidangnya.

“Kami memastikan proyek-proyek panas bumi dijalankan bersama mitra strategis yang memiliki kompetensi dan visi sejalan dengan PLN untuk menghadirkan energi bersih dengan harga terjangkau bagi negeri,” kata Suroso.

“Seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Tak hanya itu, kami juga menerapkan prinsip fairness of partnership untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” imbuh Suroso.

Suroso juga mengatakan bahwa PLN kini tengah mempersiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua PLTP di Bengkulu.

Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) serta meningkatkan keandalan pasokan listrik.

PLTP Kepahiang berkapasitas 110 megawatt (MW) yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong saat ini memasuki tahap finalisasi pemilihan mitra strategis. Nantinya listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, PLN juga menggarap proyek PLTP Hululais 110 MW di Kabupaten Lebong. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada tahun 2028.

PLTP Hululais akan memanfaatkan sumber energi panas bumi dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dengan hasil listrik yang dialirkan ke GI Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.

“Melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja,” pungkas Suroso.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis swasembada energi tidak hanya memperkuat kedaulatan bangsa, tetapi juga membawa Indonesia pada era pertumbuhan ekonomi yang inklusif.***

Oleh : Fahri Syahreza )*

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian fiskal. Selama ini, BUMN kerap dikaitkan dengan stigma negatif sebagai beban fiskal, namun kehadiran Danantara menghadirkan narasi berbeda. Lembaga ini dirancang untuk menjadi motor pertumbuhan, penggerak inovasi, sekaligus penopang kesejahteraan nasional. Dengan kapasitas kelembagaan yang terus teruji, Danantara kini menjelma sebagai simbol era baru pengelolaan fiskal yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa dalam enam bulan pertama operasionalnya, Danantara berhasil menorehkan capaian yang sangat penting. Salah satu pencapaian terbesar adalah keberhasilan memperoleh pendanaan sebesar 10 miliar dolar AS atau setara Rp163,18 triliun dari konsorsium 12 bank asing. Fakta ini tidak hanya mencerminkan kredibilitas Indonesia di mata dunia, tetapi juga memperlihatkan bahwa lembaga investasi nasional mampu menumbuhkan kepercayaan internasional. Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, langkah tersebut tergolong prestasi langka bagi institusi baru. Keberhasilan ini sekaligus membuka ruang fiskal baru untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

Dony juga menjelaskan bahwa mengelola dana sebesar triliunan rupiah bukan hanya soal kemampuan manajerial semata. Lebih dari itu, diperlukan integritas, konsistensi, dan tata kelola yang kuat agar tujuan jangka panjang tetap terjaga. Tantangan berat pasti ada, terlebih dalam dinamika politik nasional yang sering kali memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Namun, enam bulan pertama ini telah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mampu membangun institusi investasi yang kredibel. Jika sebelumnya masyarakat memandang BUMN sebagai lubang hitam anggaran negara, kini Danantara hadir sebagai entitas yang membawa harapan baru.

Penting dicatat, kepercayaan internasional terhadap Danantara juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi semata-mata bergantung pada pembiayaan tradisional. Dengan membuka pintu investasi melalui instrumen yang inovatif, Indonesia mampu memperluas ruang fiskalnya. Hal ini akan memberi ruang gerak lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan strategis tanpa harus selalu mengandalkan utang luar negeri konvensional. Keberhasilan Danantara mendapatkan dukungan finansial global pada usia yang masih sangat muda menjadi bukti konkret bahwa bangsa ini bisa membangun lembaga investasi berkelas dunia.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa strategi investasi yang dilakukan lembaganya bersifat langsung (direct investment) dan menyentuh pasar nyata. Dengan demikian, setiap investasi yang dikelola tidak hanya memberikan keuntungan finansial jangka pendek, tetapi juga dampak besar terhadap pembangunan nasional. Pola ini berbeda dari pendekatan tradisional yang cenderung fokus pada return jangka pendek. Pandu menegaskan bahwa keberadaan Danantara harus dimaknai sebagai bagian dari misi besar Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi yang berorientasi jangka panjang.

Pendekatan investasi langsung ini penting karena memastikan dana yang dikelola benar-benar menyentuh sektor-sektor vital. Dengan langkah tersebut, Danantara dapat mendukung pembangunan infrastruktur, energi, pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Efek berantai dari strategi ini tentu akan memperkuat struktur ekonomi nasional. Selain itu, strategi direct investment juga menciptakan peluang kerja, mendorong transfer teknologi, dan memperluas basis industri domestik. Inilah yang membuat Danantara memiliki posisi strategis dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Langkah besar lainnya yang tengah disiapkan Danantara adalah penerbitan Patriot Bond senilai Rp50 triliun dengan kupon sebesar 2% per tahun. Instrumen ini ditujukan kepada kalangan investor domestik, khususnya konglomerat atau kelompok usaha besar di Indonesia. Patriot Bond bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga representasi dari semangat gotong royong dalam membiayai pembangunan nasional. Dengan tingkat kupon yang rendah, cost of fund yang ditanggung Danantara menjadi lebih efisien. Hal ini akan memperkuat kapasitas Danantara untuk mengelola berbagai proyek strategis dengan risiko finansial yang terukur.

Senada, Chief Economist Sucor Sekuritas, Ahmad Mikail, menilai penerbitan Patriot Bond ini akan menjadi kunci dalam mengakselerasi sejumlah proyek vital, terutama di sektor energi terbarukan. Ia menyebutkan bahwa proyek energi hijau membutuhkan teknologi canggih dan biaya investasi yang besar. Dengan adanya Patriot Bond, Danantara dapat mengalokasikan dana secara optimal ke sektor tersebut tanpa terbebani biaya modal yang tinggi. Mikail menekankan bahwa keberhasilan Patriot Bond tidak terletak pada kupon yang ditawarkan, melainkan pada besaran emisi obligasi itu sendiri. Dengan demikian, semakin besar dana yang berhasil dihimpun, semakin besar pula dampak pembangunan yang bisa diwujudkan.

Dari perspektif makroekonomi, Patriot Bond akan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Keterlibatan investor domestik dalam membiayai pembangunan strategis akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa kelompok usaha besar dalam negeri memiliki peran penting dalam memperkokoh fondasi ekonomi bangsa. Patriot Bond bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga manifestasi nyata dari nasionalisme ekonomi yang berbasis pada kolaborasi antara negara dan pelaku usaha.

Kehadiran Danantara dengan berbagai terobosannya mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Dalam konteks kemandirian fiskal, Danantara memainkan peran ganda: sebagai instrumen inovatif dalam menghimpun dana dan sebagai katalis pembangunan nasional. Dengan strategi yang matang, dukungan regulasi yang kuat, serta integritas dalam tata kelola, Danantara berpotensi menjadi model lembaga investasi yang diperhitungkan tidak hanya di kawasan, tetapi juga di kancah global.

)* Penulis merupakan Kontributor Yayasan Lentera Gemilang.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan pentingnya konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing global. Langkah ini merupakan cerminan dari visi besar pemerintah untuk menghadirkan BUMN yang tidak hanya berperan sebagai motor penggerak pembangunan dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi pemain penting di pasar internasional. Di tengah ketatnya persaingan global, BUMN perlu bertransformasi dari entitas yang bekerja secara terpisah-pisah menjadi kekuatan terintegrasi yang sinergis, efektif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Konsolidasi yang dipimpin oleh Danantara adalah jawaban atas kebutuhan mendesak tersebut.

Konsolidasi bukan sekadar menyatukan aset atau menggabungkan perusahaan, melainkan sebuah upaya strategis untuk merapikan tata kelola, memperkuat modal, dan menciptakan efisiensi operasional. Dengan adanya konsolidasi, tumpang tindih bisnis dapat dikurangi, biaya produksi dapat ditekan, serta fokus bisnis menjadi lebih jelas. Hal ini tentu memberikan dampak positif tidak hanya pada kinerja keuangan BUMN, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Danantara memahami bahwa di era kompetisi global, ukuran dan efisiensi adalah dua hal penting yang menentukan keberhasilan sebuah korporasi. Semakin efisien dan kuat BUMN, semakin besar pula peluang Indonesia menancapkan pengaruh ekonominya di kancah dunia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan bahwa fokus utama dari konsolidasi ini adalah mengembalikan setiap BUMN ke bisnis intinya masing-masing. Sebuah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Konsolidasi ini diharapkan menjadi katalisator untuk memperkuat kinerja BUMN secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan kontribusi dividen kepada negara.

Lebih jauh, konsolidasi ini juga bertujuan meningkatkan daya saing BUMN agar mampu berdiri sejajar dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Selama ini, beberapa BUMN memiliki keterbatasan dalam akses modal, teknologi, maupun jaringan internasional. Dengan penyatuan kekuatan, BUMN akan memiliki kapasitas finansial yang lebih besar, kemampuan untuk melakukan investasi riset, serta kesempatan memperluas pasar ke tingkat global.

Konsolidasi yang dilakukan Danantara juga mengandung dimensi keberlanjutan. Di era ekonomi hijau, perusahaan-perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan struktur yang lebih efisien, BUMN dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk investasi pada energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, serta program tanggung jawab sosial yang berdampak luas bagi masyarakat. Sinergi yang kuat akan membuka jalan bagi BUMN untuk berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, konsolidasi BUMN melalui Danantara akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan daya tarik investasi tinggi. Investor global cenderung menilai konsistensi, efisiensi, dan tata kelola perusahaan sebagai faktor utama dalam menanamkan modal. Dengan terbentuknya BUMN yang lebih solid dan profesional, kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperbesar aliran investasi asing langsung yang berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta transfer teknologi ke dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Mahendra Siregar mengatakan pihaknya mendukung penuh konsolidasi perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, dengan penggabungan ini daya saing BUMN akan semakin kuat karena jumlahnya yang semakin sedikit dengan cakupan usaha yang lebih luas.

Tidak dapat dipungkiri, konsolidasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) BUMN. Dengan adanya penggabungan, terbuka ruang bagi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan budaya kerja yang lebih profesional. SDM BUMN akan terdorong untuk meningkatkan kompetensi, beradaptasi dengan teknologi baru, serta membangun mentalitas kompetitif yang sesuai dengan standar global. Danantara menempatkan penguatan SDM sebagai salah satu prioritas, sebab manusia adalah aset paling berharga dalam mewujudkan daya saing berkelanjutan.

Lebih dari itu, konsolidasi BUMN akan mempertegas peran Indonesia dalam rantai pasok global. Sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat produksi sekaligus pasar strategis dunia. Melalui BUMN yang terintegrasi, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi tersebut dengan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas jaringan perdagangan, dan memperkuat diplomasi ekonomi.

Langkah Danantara ini patut diapresiasi sebagai wujud keberanian untuk melakukan transformasi fundamental di tubuh BUMN. Tantangan global yang semakin kompleks menuntut strategi besar yang tidak bisa lagi dijawab dengan pendekatan biasa. Konsolidasi adalah upaya menyeluruh untuk menciptakan BUMN yang lebih ramping, lincah, namun sekaligus kokoh menghadapi persaingan. Dengan dukungan regulasi yang tepat, komitmen dari manajemen, serta kepercayaan masyarakat, konsolidasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, Danantara bukan hanya sedang mengelola aset, melainkan mengelola masa depan bangsa. Konsolidasi BUMN yang digagas bukan semata-mata demi keuntungan finansial jangka pendek, melainkan demi efisiensi, daya saing global, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Inilah strategi besar yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi sekaligus posisi terhormat di mata dunia.

)* Penulis adalah pengamat Ekonomi

Jakarta – Menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang di berbagai wilayah, pemerintahan berhasil menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tetap kokoh. Terbaru, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencetak langkah luar biasa dengan merealisasikan pendanaan senilai USD 10 miliar, setara sekitar Rp 163 triliun, dari 12 bank asing tanpa jaminan – prestasi yang mencerminkan kepercayaan global terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa pendanaan yang diterima mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap Danantara. Ia menekankan, pembiayaan itu bahkan diberikan tanpa memerlukan jaminan apa pun.

“Alhamdulillah, (Danantara) mendapatkan kepercayaan dari 12 bank, mendapatkan pinjaman, dan ini adalah kepercayaan revolving facility terbesar di Asia yang diberikan kepada Sovereign Wealth Fund,” kata Rosan.

Selain fasilitas pinjaman, Danantara juga berhasil mengamankan komitmen investasi ekuitas sebesar USD 7 miliar dari sejumlah sovereign wealth fund internasional. Dana tersebut melibatkan Qatar Investment Authority (USD 4 miliar), China Investment Corporation (USD 2 miliar), dan Russian Direct Investment Fund (besaran belum disebutkan secara spesifik).

Rosan menegaskan bahwa seluruh investasi akan dikelola secara hati-hati, transparan, dan berorientasi keuntungan, namun tetap berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan bahwa Danantara lahir bukan sekadar sebagai lembaga pengelola dana, melainkan sebagai institusi kepercayaan dengan standar pengelolaan internasional.

“Kita tidak sedang membangun lembaga untuk mengelola dana dan aset saja, tapi juga institusi kepercayaan. Dan untuk itu, semua proses harus mencerminkan praktik terbaik yang diakui secara global,” ujar Al-Arief.

Respon politis terhadap prestasi ini juga sangat positif. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan apresiasi tinggi saat Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu.

“Saya ingin apresiasi tentunya ini untuk Danantara dan juga BUMN. Dalam 4-6 bulan terakhir sejak lahirnya Danantara, kepercayaan global sudah semakin terlihat,” kata Kawendra.

Kawendra menambahkan bahwa momentum ini turut dipicu oleh diplomasi ekonomi aktif Presiden Prabowo Subianto keluar negeri dan sinergi lintas kementerian. Ia juga mendorong inovasi pembiayaan, seperti pembentukan deep tech sovereign fund, khususnya agar pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh akses modal modern yang sebelumnya sulit dijangkau.

Keberhasilan Danantara datang di saat bangsa sedang menghadapi berbagai aksi demonstrasi. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah membuktikan bahwa krisis sosial tidak menggoyahkan fondasi ekonomi. Bahkan, saat sebagian pihak tak menentu menyuarakan penolakan, realisasi pendanaan global ini menjadi sinyal kuat bahwa roda ekonomi tetap berjalan, dan pemerintah tetap efektif menjaga kepercayaan investor.

Pada saat terjadi demonstrasi menyerukan perubahan, momentum ini justru mempertegas bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan berjalan seiring dengan aspirasi rakyat. Danantara sebagai instrumen strategis menjadi bukti bahwa investasi dalam pembangunan hilirisasi, ketahanan energi, dan inovasi industri tetap berjalan deras tanpa terpengaruh oleh gejolak sosial semata.

Dengan dana revolusioner senilai Rp 163 triliun, Danantara diharapkan dapat mempercepat proyek hilirisasi senilai ratusan triliun rupiah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ini juga merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Dengan capaian ini, pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan ekonomi yang maju, inklusif, dan berdaya saing global. Kepercayaan dunia mengalir ke dalam negeri dan kini saatnya bersinergi bersama menjaga momentum demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.

(*/rls)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Melalui sejumlah program strategis, Danantara menyiapkan dukungan penuh pada tiga aspek penting, yaitu jaringan permodalan, akses pasar baru, serta pembinaan berkelanjutan.

Chief Operation Officer Danantara, Dony Oskaria, menekankan bahwa keberadaan UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Saat ini, lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi nasional ditopang oleh sektor ini. Karena itu, dukungan terhadap UMKM bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

“Ekonomi Indonesia, 60 persennya dari UMKM, maka keberadaannya sangat penting juga bagi Danantara,” ujar Dony.

Ia menambahkan bahwa Danantara, melalui berbagai perusahaan BUMN di bawah pengelolaannya, selama ini sudah kerap bersentuhan dengan para pelaku UMKM. Namun, langkah ke depan akan lebih maksimal agar UMKM dapat berkembang lebih besar dan berdaya saing global.

Selain memperkuat dukungan langsung terhadap UMKM, Danantara juga tengah menyiapkan inovasi pembiayaan melalui penerbitan Patriot Bonds. Instrumen keuangan ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan jangka panjang nasional.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa Patriot Bonds bukan hanya instrumen finansial biasa, tetapi juga wadah kontribusi dunia usaha untuk bangsa. Melalui skema ini, kelompok usaha nasional diberikan kesempatan untuk turut membiayai proyek-proyek strategis yang berdampak pada transformasi ekonomi Indonesia.

“Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan,” tegas Pandu.

Program Danantara ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang kerap dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan modal, kesulitan menembus pasar baru, hingga keterbatasan manajerial. Dengan adanya dukungan permodalan yang kuat, akses pasar yang lebih luas, serta pembinaan berkelanjutan, UMKM diharapkan dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang solid.

Lebih jauh, inisiatif penerbitan Patriot Bonds juga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Melalui instrumen ini, dunia usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Dengan kombinasi program dukungan UMKM dan inovasi pembiayaan, Danantara menegaskan posisinya sebagai penggerak transformasi ekonomi nasional. Visi ini tidak hanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa UMKM Indonesia dapat naik kelas dan berperan lebih besar di tingkat global.

Oleh: M. Safruddin*)

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi utama yang menentukan arah pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi faktor kunci. Keduanya memang memiliki peran yang berbeda, di mana TNI lebih difokuskan pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kolaborasi antara TNI dan Polri menjadi kebutuhan mutlak, khususnya ketika muncul provokasi yang dapat berujung pada aksi anarkis.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak dalam provokasi yang sengaja digulirkan oleh pihak tertentu. Menurutnya, terdapat kelompok-kelompok yang secara sengaja mendorong massa menuju tindakan anarkis dengan tujuan menciptakan kekacauan. Masyarakat tidak boleh diadu domba dan tidak boleh mengikuti ajakan yang hanya bermuara pada kerusuhan. Jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum, musyawarah, dan aturan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan jalan yang benar dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Lebih lanjut, TNI berkomitmen penuh bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Baginya, kerja sama tersebut bukan sekadar persoalan teknis keamanan, melainkan juga menyangkut harga diri bangsa. Ia menegaskan tidak boleh ada kelompok mana pun yang merusak kedamaian masyarakat Indonesia, karena stabilitas merupakan syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama antara TNI dan Polri menunjukkan semakin solidnya sinergi. Hal ini tercermin dari sejumlah operasi gabungan yang digelar baik di tingkat pusat maupun daerah. Operasi tersebut tidak hanya berupa pengerahan pasukan, tetapi juga mencakup strategi komunikasi publik, patroli bersama, hingga pendekatan dialogis dengan masyarakat. Sinergi semacam ini memberi rasa aman kepada warga sekaligus memperlihatkan bahwa negara hadir secara nyata dalam menjaga stabilitas.

Soliditas aparat juga memberi pesan kuat kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu liar, terutama yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Penyebaran hoaks dan provokasi digital terbukti sering memicu keresahan publik. Dengan adanya patroli gabungan, pengawasan siber, serta langkah preventif lainnya, potensi kericuhan dapat ditekan sejak dini.

Kehadiran aparat di lapangan semakin dipertegas melalui kegiatan nyata. Untuk menjaga kondusivitas di tengah meningkatnya potensi provokasi dalam aksi unjuk rasa, TNI dan Polri bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar apel gabungan dan patroli skala besar. Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan aparat dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk peredaran informasi bohong yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan bahwa patroli skala besar merupakan wujud perlindungan sekaligus jaminan rasa aman bagi masyarakat Bogor. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas instansi adalah kunci dalam menjaga stabilitas daerah dan mencegah potensi aksi anarkis. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya sekadar patroli fisik, tetapi juga diarahkan pada pencegahan penyebaran hoaks yang seringkali menjadi pemicu keresahan publik.

Lebih lanjut, TNI dan Polri akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Ia menambahkan bahwa jajarannya siap menjalankan perintah Presiden untuk mengambil langkah terukur terhadap para pelanggar hukum. Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh provokasi, serta segera melapor apabila menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, upaya pengamanan juga diperkuat melalui patroli siber. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif terkait aksi unjuk rasa. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 592 akun serta konten provokatif yang telah diblokir karena terbukti menyebarkan hasutan melalui media sosial. Tim siber Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus melakukan analisis guna mendeteksi keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu. Patroli siber akan tetap digencarkan untuk mendeteksi munculnya akun-akun baru yang berupaya menyebarkan provokasi.

Meski demikian, keberhasilan aparat keamanan tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat. Partisipasi warga menjadi elemen penting agar tidak mudah terpancing isu provokatif. Masyarakat juga diharapkan mampu menjaga lingkungannya dari potensi kericuhan. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus terus dijaga agar masyarakat tidak tercerai-berai akibat kepentingan sempit yang digulirkan pihak tertentu.

Dalam hal ini, peran tokoh agama, tokoh adat, serta pemimpin lokal menjadi sangat strategis. Mereka mampu berperan sebagai penengah yang menyejukkan suasana ketika terjadi gejolak di tengah masyarakat. Melalui komunikasi yang baik antara aparat, tokoh masyarakat, dan warga, potensi aksi anarkis dapat diminimalisir sejak dini.

Sinergi TNI dan Polri bukan sekadar instrumen pengendalian keamanan, tetapi juga simbol kekuatan negara dalam merawat kedaulatan bangsa. Kolaborasi keduanya menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki mekanisme tangguh dalam menghadapi provokasi maupun ancaman aksi anarkis. Situasi yang aman akan membuat masyarakat menatap masa depan dengan optimisme, karena mereka menyadari bahwa negara hadir melalui aparat yang solid untuk menjaga ketertiban umum.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Upaya menjaga stabilitas nasional tidak pernah terlepas dari peran vital Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam situasi pasca demonstrasi yang sempat merebak di sejumlah wilayah tanah air, sinergi kedua institusi ini kembali menegaskan perannya sebagai pilar utama penjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan bangsa.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menegaskan bahwa hingga saat ini TNI dan Polri tetap solid dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Menurutnya, konsistensi dan kesetiaan kedua lembaga ini dalam menjalankan amanat konstitusi menjadi bukti nyata bahwa pertahanan dan keamanan negara berada di jalur yang tepat. Soliditas ini, kata Freddy, bukan hanya simbol kerjasama institusional, melainkan sebuah ikatan yang lahir dari kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kedamaian rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal senada disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., yang menegaskan bahwa Polri berkomitmen memperkuat sinergi dengan TNI dalam mengawal stabilitas pasca aksi demonstrasi. Ia menekankan bahwa setiap langkah pengamanan yang dilakukan aparat selalu dijalankan dengan prinsip profesionalisme dan humanisme, mengutamakan perlindungan warga sipil, menjaga fasilitas umum, serta mencegah potensi tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas.

Brigjen Trunoyudo juga menambahkan bahwa kerja sama yang terjalin bukan sebatas retorika, melainkan diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Patroli gabungan skala besar, pengawasan pos keamanan terpadu, hingga koordinasi cepat dalam menghadapi situasi darurat menjadi bagian integral dari sinergi tersebut. Melalui langkah-langkah ini, masyarakat di berbagai daerah dapat kembali merasakan ketenangan dan keyakinan bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka.

Sementara itu, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, selaku Karoprovos Divpropam Polri, menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara TNI dan Polri dalam mengawal aktivitas warga. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi benteng pertahanan yang mampu mencegah eskalasi konflik pasca demonstrasi. Dengan adanya patroli gabungan dan pos pengawasan yang terintegrasi, potensi kerusuhan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga hak masyarakat untuk hidup tenang, aman, dan nyaman tetap terjamin.

Lebih jauh, Naek Pamen menggarisbawahi bahwa kehadiran aparat di lapangan bukan sekadar untuk mengamankan wilayah, melainkan juga menjadi simbol perlindungan bagi rakyat. Menurutnya, masyarakat harus merasa terlindungi oleh aparat negara, bukan justru merasa terancam. Karena itu, TNI dan Polri senantiasa berupaya untuk menampilkan wajah yang humanis, dekat dengan rakyat, serta tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas.

Sinergi TNI dan Polri memiliki dimensi strategis yang lebih luas, tidak hanya sebatas meredam potensi kerusuhan. Kerja sama ini juga memainkan peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta ancaman infiltrasi ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah persatua9n nasional. Dengan soliditas yang kokoh, kedua institusi ini menjadi garda terdepan dalam menangkal segala bentuk ancaman yang bisa melemahkan NKRI dari dalam maupun luar.

Keberhasilan menjaga stabilitas tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Kesadaran kolektif untuk menghormati aturan hukum, menyalurkan aspirasi dengan damai, serta tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan di media sosial menjadi bagian penting dalam membangun keamanan nasional. TNI dan Polri selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan demokratis dengan tanggung jawab menjaga keamanan bersama.

Dalam konteks global, sinergi TNI-Polri juga memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh. Ketika banyak negara lain menghadapi instabilitas akibat konflik internal, Indonesia justru mampu menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak dapat dipungkiri, demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ketika aksi tersebut berubah menjadi anarkis, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Fasilitas umum yang rusak, pelayanan publik yang terganggu, hingga keresahan sosial yang tercipta hanyalah sebagian kecil dari dampak negatif aksi yang tidak terkendali. Di titik inilah peran TNI dan Polri menjadi krusial, yaitu memastikan bahwa aspirasi tetap dapat tersampaikan, tetapi tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.

Ke depan, sinergi TNI-Polri diyakini akan terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi keamanan modern, hingga pendekatan persuasif kepada masyarakat akan menjadi strategi utama dalam menghadapi ancaman kerusuhan. Dengan kombinasi ketegasan dan humanisme, TNI dan Polri akan tetap menjadi perekat persatuan bangsa, yang memastikan Indonesia tetap berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan zaman.

Dengan demikian, stabilitas nasional bukan hanya menjadi jargon, melainkan sebuah kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berubah, sinergi TNI-Polri menjadi pilar kokoh yang menjaga agar NKRI tetap aman, damai, dan berdaulat.

*) Pemerhati sosial

Jakarta – Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pentingnya soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya pasca rangkaian aksi unjuk rasa yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kerja sama kedua institusi pertahanan dan keamanan negara ini bukan hanya sebatas simbol atau jargon, melainkan diwujudkan dalam patroli gabungan berskala besar yang dilakukan di sejumlah titik rawan, sebagai langkah cepat memulihkan situasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Ini adalah wujud nyata kehadiran negara. TNI dan Polri hadir bersama dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Atas perintah Bapak Presiden, kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan,” ujar Brigjen. Pol. Trunoyudo dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI.

Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo menekankan bahwa soliditas TNI-Polri memiliki peran penting untuk mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan momentum aksi massa demi memicu kericuhan.

Menurutnya, isu-isu hoaks yang beredar di media sosial belakangan ini, termasuk tuduhan terhadap aparat sebagai provokator demo, perlu disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Soliditas ini menjadi benteng agar tidak ada ruang bagi provokator untuk menciptakan kekacauan. Kami mengajak masyarakat untuk lebih jeli dalam menyaring informasi, dan jangan mudah terprovokasi kabar yang belum terverifikasi,” jelasnya.

Brigjen. Pol. Trunoyudo juga mengapresiasi peran media arus utama yang dinilai penting dalam menyajikan informasi kredibel kepada publik. Ia menilai jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk mengedepankan klarifikasi dan konfirmasi, sehingga masyarakat tidak terseret pada narasi yang memecah belah TNI-Polri ataupun merugikan kepentingan bangsa.

Selain langkah preventif dan preemtif, Polri memastikan pendekatan persuasif terus dikedepankan sebelum melakukan tindakan represif. Namun demikian, penegakan hukum tetap menjadi opsi terakhir apabila ada pihak yang terbukti melakukan provokasi hingga menimbulkan gangguan keamanan.

“Proses penegakan hukum dilakukan melalui gelar perkara secara transparan, akuntabel, dan terukur,” tegasnya.

Soliditas TNI dan Polri, menurut kedua belah pihak, menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik dan memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga. Kedua institusi pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh provokator, serta bersama-sama menjaga kondusivitas.

“Polri adalah milik masyarakat, kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun aspirasi sebaiknya disampaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Mari kita jaga persatuan agar tidak ada celah bagi provokator untuk menciptakan kekacauan,” pungkas Brigjen. Pol. Trunoyudo.

[w.R]

Jakarta — TNI dan Polri menegaskan soliditas mereka dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi anarkistis yang berpotensi mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga pembakaran gedung ditindak secara hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi-aksi rusuh yang merugikan masyarakat luas. Menurutnya, penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, terukur, dan tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima TNI terkait tindakan yang bersifat anarkistis. Kami TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” tegas Jenderal Sigit.

Ia menambahkan, langkah tegas ini bukan semata untuk menindak pelanggar hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas nasional dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Kapolri menekankan bahwa penyampaian aspirasi tetap dilindungi undang-undang, tetapi harus dilakukan dengan tertib dan menghormati kepentingan umum.

“Penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti aturan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Senada, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan kehadiran aparat di lapangan merupakan bukti keseriusan negara dalam memastikan ketenteraman masyarakat. Ia menjelaskan bahwa TNI dan Polri bekerja sama untuk memulihkan situasi keamanan dengan cepat dan menyeluruh.

“Dengan patroli rutin, imbauan persuasif, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan potensi gangguan ke polsek, atau polres terdekat, kami yakin situasi dapat segera normal dan kondusif,” ujar Dedi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan TNI siap mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, objek vital, maupun penjarahan. Istilah “tegas” berarti tindakan yang jelas, tepat sasaran, dan tanpa keraguan, sementara “terukur” artinya sesuai aturan hukum, proporsional, serta tidak berlebihan.

“TNI akan melaksanakan tindakan setegas-tegasnya terhadap perusak fasilitas umum, objek vital, termasuk penjarahan rumah individu, fasilitas publik hingga sentra ekonomi,” ujarnya.

Soliditas TNI dan Polri dalam menghadapi potensi kerusuhan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas publik. Dengan langkah tegas, profesional, dan terukur, aparat keamanan berharap masyarakat tetap merasa aman dan Indonesia tetap solid menghadapi tantangan.