Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – INPEX CORPORATION (INPEX), melalui anak usahanya INPEX Masela, Ltd. (INPEX Masela) sebagai operator bersama para mitra Joint Venture, yaitu PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela) dan PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela), resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design (FEED) untuk Proyek LNG Abadi, Blok Masela di Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa tahap FEED merupakan momen penting bagi pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. Ia menekankan bahwa proyek ini bukan sekadar proyek migas biasa, melainkan salah satu pilar utama ketahanan energi nasional dan motor penggerak pembangunan nasional maupun daerah.

“Pemerintah menaruh harapan besar agar proyek ini berjalan sesuai jadwal dan memberi manfaat maksimal bagi bangsa. Hal ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan swasembada energi,” ujarnya. Yuliot juga menekankan pentingnya percepatan perizinan dan fleksibilitas dalam pengadaan untuk mendukung kelancaran tahap FEED dan Engineering, Procurement, and Construction (EPC).

Tahap FEED ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Proyek Abadi LNG menuju realisasi, yang diharapkan mampu mendukung target Indonesia mencapai swasembada energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek strategis nasional ini berjalan tepat waktu, mengingat signifikansinya terhadap ketahanan energi dan pembangunan daerah.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Proyek Abadi Masela menempati posisi strategis di antara proyek migas yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Menurutnya, cadangan gas di Lapangan Abadi mencapai 18,54 triliun kaki kubik (TCF), dengan potensi kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton per tahun (MTPA) LNG, 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas pipa, serta sekitar 35.000 barel per hari (BOPD) kondensat.

“Dengan cadangan dan kapasitas sebesar ini, Proyek Abadi diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional maupun daerah. Multiplier effect yang ditimbulkan akan sangat besar melalui pemanfaatan sumber daya lokal di kawasan proyek dan sekitarnya,” ujar Djoko.

Sementara itu, Presiden dan CEO INPEX Corporation, Takayuki Ueda, menyampaikan antusiasmenya atas dimulainya tahap FEED Proyek LNG Abadi. Ia menekankan bahwa proyek ini akan memberikan nilai besar bagi Indonesia, baik dari sisi peningkatan ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, maupun penciptaan lapangan kerja selama 30 tahun ke depan.

“Proyek Abadi LNG akan menjadi proyek LNG pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sejak awal, sehingga mendukung upaya dekarbonisasi sekaligus menyediakan energi bagi negara,” ungkap Ueda. Ia menambahkan, proyek ini akan mendukung pencapaian target net zero emission CO₂ Indonesia pada 2060, serta memperkuat ketahanan energi di Indonesia dan Jepang.

Takayuki Ueda juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Indonesia, SKK Migas, Pertamina, PETRONAS, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan yang konsisten terhadap proyek strategis ini.

“Kami tidak akan dapat mencapai tonggak penting ini tanpa dukungan dan sinergi yang baik. Dengan dukungan berkelanjutan, kami akan konsisten melaksanakan FEED, mempersiapkan lokasi, serta mempercepat kesiapan pemasaran dan pembiayaan untuk menuju Final Investment Decision (FID),” ujarnya.

INPEX bersama para mitra menegaskan kembali komitmennya terhadap keberhasilan proyek ini, yang diyakini akan menjadi simbol penting bagi ketahanan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.—

Jakarta, – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) resmi mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini bertujuan memperkuat swasembada energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034, dengan porsi lebih dari 70 persen berasal dari energi terbarukan seperti surya, hidro, panas bumi, angin, dan bioenergi. Sejalan dengan itu, PLN akan membangun hampir 48.000 km jaringan transmisi, serta gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA di seluruh nusantara.

Total kebutuhan investasi direncanakan mencapai Rp 2.967 triliun, dengan 73 persen pendanaan melalui kemitraan swasta (IPP). Implementasi rencana ini diproyeksikan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di sektor perencanaan, konstruksi, manufaktur, hingga operasi dan pemeliharaan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek kelistrikan nasional bukan hanya peta jalan teknis, tetapi strategi kesejahteraan rakyat.

“RUPTL 2025–2034 adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi bersih, merata, dan berkelanjutan. Selain mempercepat swasembada energi, program ini juga membuka lapangan kerja yang luas, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Dukungan dari kalangan pemangku kepentingan juga menguat. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa proyek PLTS 100 GW yang menjadi bagian dari inisiatif nasional akan menjadi pendorong utama transisi energi di Indonesia.

“Pembangunan PLTS skala besar akan memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan green jobs, serta menggerakkan ekonomi desa. Ini langkah strategis menuju keadilan energi dari Aceh hingga Papua,” katanya.

Selain pembangkit energi terbarukan, pemerintah juga menekankan pentingnya inovasi melalui sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS), integrasi smart grid, serta percepatan pensiun dini PLTU batu bara. Inisiatif ini akan memperkuat target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

Dengan percepatan Proyek Kelistrikan Nasional, pemerintah optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri, ramah lingkungan, dan berdaya saing, serta menjadikan sektor kelistrikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir, termasuk di Papua, menghadirkan dinamika tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Aksi turun ke jalan yang berubah menjadi kericuhan bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan pembangunan yang tengah berjalan. Dalam konteks Papua, suara tokoh adat menjadi kunci penting untuk menjaga stabilitas, mengingat posisi mereka sebagai panutan dan penentu arah kehidupan bermasyarakat. Suara penolakan terhadap aksi demo dari berbagai tokoh adat Papua memperlihatkan komitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kelangsungan pembangunan di Tanah Papua.

Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Barat, Maurit Saiba, menegaskan bahwa demonstrasi di Sorong dan Manokwari telah menimbulkan keresahan masyarakat. Ia mengimbau ketua-ketua elemen adat di tujuh kabupaten Papua Barat agar menaungi tokoh pemuda, tokoh adat, hingga kepala suku untuk membangun komunikasi yang harmonis. Maurit mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, tindakan merusak fasilitas umum hanya menghambat pembangunan daerah. Pesan ini mencerminkan kesadaran bahwa lembaga adat memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga masyarakat agar tetap berada di jalur konstitusi.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Papua Teluk Wondama, Adrian Worenga, juga menyampaikan imbauan senada. Ia meminta seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Wondama dari berbagai distrik untuk tidak terpengaruh isu demo, baik yang berkembang di Jakarta maupun Sorong. Baginya, menjaga keamanan lokal jauh lebih penting daripada mengikuti arus provokasi yang bisa mengorbankan ketenteraman. Adrian menekankan bahwa masyarakat seharusnya fokus pada kegiatan produktif, seperti persiapan peringatan satu abad daerahnya, daripada menguras energi dalam aksi demonstrasi yang tidak memberi manfaat nyata.

Nada serupa datang dari Tokoh Adat Tolikara, Amos Fois, yang menegaskan agar masyarakat tidak ikut arus isu demo yang sedang marak. Ia mengajak seluruh warga menjadikan Tolikara sebagai kota yang aman dan damai. Peringatan tersebut sederhana, tetapi sarat makna. Di tengah maraknya ajakan provokatif, pesan damai dari tokoh adat berfungsi sebagai pagar sosial yang melindungi masyarakat agar tidak terseret pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Pernyataan Amos menunjukkan bahwa menjaga kedamaian adalah langkah paling bijak untuk melindungi kehormatan daerah.

Penguatan narasi damai juga datang dari Tokoh Adat Tolikara, Konstan Tabo. Ia mengimbau masyarakat untuk menolak segala bentuk provokasi yang berujung pada aksi demo. Menurutnya, keamanan Tolikara harus dijaga dengan penuh kesadaran agar wilayah tersebut tetap aman dan tidak tercoreng kericuhan. Pesan ini menekankan bahwa solidaritas masyarakat adat diperlukan dalam menghadapi berbagai isu nasional yang kadang sengaja dipelintir untuk memecah belah persatuan.

Selain itu, Tokoh Adat Tolikara, Kristian Ikwa juga menyerukan penolakan terhadap ajakan demonstrasi. Ia mengingatkan bahwa kedamaian harus dijaga agar Tolikara tetap menjadi wilayah yang tentram. Ajakan ini menambah suara kolektif tokoh adat yang sepakat bahwa jalur terbaik untuk menyelesaikan perbedaan adalah melalui komunikasi dan musyawarah, bukan melalui aksi destruktif di jalanan. Keberlanjutan pembangunan dan keharmonisan sosial akan lebih terjamin apabila masyarakat mampu mengendalikan diri.

Dari Pegunungan Arfak, Kepala Suku Mahkota Anggi, Aplinus Mandacan, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di 166 kampung yang ia pimpin. Ia menyoroti beredarnya video provokatif dari Jakarta yang berpotensi menggiring masyarakat lokal terjebak dalam isu demo. Aplinus menekankan bahwa keamanan bersama menjadi tanggung jawab kolektif, sehingga masyarakat tidak boleh terbawa arus isu yang bisa menimbulkan konflik. Pesan ini relevan mengingat Papua kerap menjadi sasaran provokasi, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan.

Rangkaian imbauan dari berbagai tokoh adat tersebut memperlihatkan kesadaran kolektif bahwa demonstrasi yang berujung pada anarkisme tidak sejalan dengan nilai-nilai adat. Adat Papua mengajarkan harmoni, persaudaraan, dan penghormatan terhadap tatanan hidup yang damai. Jika masyarakat larut dalam kerusuhan, bukan hanya fasilitas umum yang rusak, tetapi juga sendi-sendi kehidupan adat ikut terganggu. Dengan menolak demo, tokoh adat sesungguhnya sedang menjaga marwah adat itu sendiri sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pernyataan para tokoh adat juga menunjukkan adanya sinergi antara nilai-nilai adat dan amanat konstitusi. Ketika mereka menekankan agar masyarakat tidak melawan kebijakan pemerintah atau undang-undang, sesungguhnya mereka sedang menegaskan posisi adat sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas nasional. Papua yang damai tidak hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keseluruhan bangsa Indonesia. Sebab, pembangunan yang berkesinambungan di Papua akan memberi dampak positif bagi pemerataan kesejahteraan nasional.

Lebih jauh, imbauan tokoh adat Papua memiliki dimensi pendidikan politik yang berharga. Masyarakat diberi pemahaman bahwa menyalurkan aspirasi harus sesuai prosedur hukum, bukan dengan aksi yang merusak. Narasi ini secara tidak langsung mengedukasi warga untuk memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara hukum. Dengan begitu, aspirasi dapat disampaikan dengan elegan tanpa menimbulkan kerugian publik.

Pesan damai tokoh adat juga menjadi modal sosial penting untuk melawan provokasi digital. Era media sosial membuat isu demo mudah menyebar dan memicu kepanikan. Namun, suara tokoh adat yang mengakar kuat di masyarakat mampu menjadi penyeimbang. Ketika tokoh adat berbicara, masyarakat mendengar. Inilah yang menjadikan imbauan mereka efektif dalam meredam potensi kerusuhan.

Dengan demikian, sikap tegas tokoh adat Papua dalam menolak aksi demo adalah bukti nyata kepemimpinan moral di tingkat lokal. Mereka mengedepankan perdamaian, ketertiban, dan pembangunan sebagai jalan terbaik untuk masa depan Papua. Suara mereka menjadi pengingat bahwa menjaga stabilitas adalah tanggung jawab bersama. Dengan bersandar pada nilai-nilai adat, Papua dapat terus melangkah maju tanpa harus terseret pada tindakan anarkis yang merugikan semua pihak.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Manokwari – Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama di Papua menegaskan pentingnya menjaga ketertiban serta menolak segala bentuk provokasi terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Para tokoh menilai, dinamika politik di tingkat nasional, termasuk aksi di Jakarta dan kota-kota besar lain, tidak semestinya memengaruhi stabilitas di Papua yang selama ini dikenal sebagai wilayah damai dan penuh toleransi.

Tokoh Pemuda Suku Irarutu Kab. Kaimana, Klemens Nimbafu, menekankan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi berbagai persoalan.

“Jangan sampai kita terprovokasi, terutama berkaitan dengan kejadian atau masalah di parlemen maupun DPR RI yang imbasnya sampai ke masyarakat kecil. Papua ini dikenal sebagai zona damai, mari kita jaga bersama dengan hati yang satu,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Fakfak, Ali Hindom. Ia mengimbau warga agar tidak terpengaruh dengan aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta maupun kota-kota lain.

“Kalau ada aspirasi, mari kita sampaikan dengan tertib, tidak usah dengan anarkis. Di Fakfak, kita punya budaya satu tungku tiga batu, itulah yang membuat kita selalu hidup rukun dan penuh toleransi,” katanya.

Wakil Kepala Suku Wilayah II Ransiki, Yos Marani, juga mengingatkan masyarakat agar tidak terbawa arus isu-isu politik nasional.

“Suara rakyat memang perlu disampaikan, tetapi kita di daerah jangan ikut-ikutan sampai menimbulkan kekacauan. Lebih baik kita tetap menjaga ketertiban dan suasana damai agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI) Papua Barat, Ayub Msiren, mengajak masyarakat untuk menolak ajakan anarkis.

“Mari kita jaga keamanan wilayah dan jangan mudah terprovokasi isu hoaks yang bisa memecah belah kita semua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Barisan Merah Putih Papua Barat, Samuel Mandowen, menekankan agar masyarakat Manokwari tidak terpengaruh isu dan opini yang menyesatkan.

“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita orang siapa lagi. Kita yang bisa menjaga fasilitas umum dan memastikan Manokwari tetap aman, damai, dan penuh kasih,” ujarnya.

Seruan para tokoh ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat Papua untuk tetap menjaga persaudaraan, menjauhi provokasi, serta mengutamakan kedamaian demi keberlangsungan pembangunan di daerah.

Oleh: Naya Dewi )*

Di tengah dinamika sosial politik nasional, muncul isu yang berusaha memunculkan kesan adanya perpecahan antara TNI dan Polri. Narasi seperti ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara. Padahal, sinergi kedua institusi tetap kokoh, bahkan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau situasi keamanan, khususnya di Ibu Kota, dan menaruh perhatian penuh terhadap kondisi nasional. Presiden, melalui arahan langsungnya, meminta agar TNI dan Polri selalu menjaga soliditas dan bekerja sama demi menjamin rasa aman masyarakat. Arahan ini mencerminkan pandangan strategis pemerintah bahwa keberhasilan menjaga stabilitas nasional hanya bisa diraih jika dua institusi utama penjaga keamanan negara tetap bersatu.

Sjafrie menyampaikan bahwa penekanan Presiden sangat jelas, yakni memastikan TNI dan Polri tidak hanya sekadar berkoordinasi, melainkan juga benar-benar menyatu dalam menjalankan tugas. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, isu yang digulirkan pihak tertentu untuk menampilkan kesan retaknya hubungan antar aparat tidak memiliki landasan apa pun.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar), Freddy Ardianzah. Ia memastikan, TNI dan Polri sejauh ini tetap solid dalam menjaga keamanan nasional. Sinergi di antara keduanya menjadi kunci terciptanya ketertiban dan situasi kondusif, termasuk dalam mengawal aksi-aksi unjuk rasa yang belakangan marak terjadi. Freddy menekankan, koordinasi intensif terus dilakukan sehingga setiap potensi kericuhan dapat diredam dengan langkah yang terukur.

Ia menyoroti bahwa yang justru berbahaya adalah penyebaran berita bohong yang menggiring opini seakan-akan prajurit TNI menjadi provokator kerusuhan. Isu ini jelas dimaksudkan untuk membenturkan TNI dan Polri serta menimbulkan jarak antara aparat dengan masyarakat. Menurut Freddy, potensi adu domba seperti ini sangat besar dan apabila tidak dilawan, akan memecah persatuan bangsa. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa tuduhan semacam itu tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, melainkan juga melukai hati prajurit yang sejatinya selalu bekerja demi menjaga keamanan negara.

Apresiasi terhadap langkah aparat menjaga keamanan justru datang dari berbagai pihak. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai bahwa pernyataan tegas yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI mampu menurunkan eskalasi kericuhan. Ia melihat setelah aparat mempertegas sikapnya, tensi kekerasan di lapangan menurun drastis. Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran TNI dan Polri secara bersamaan memberi dampak nyata dalam meredam aksi anarkis.

Sugeng menambahkan, sikap tegas aparat sudah sesuai dengan aturan hukum, khususnya mengenai penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Ketika tindakan massa sudah melampaui batas, langkah aparat yang terukur merupakan keharusan untuk melindungi kepentingan umum. Dari perspektif pengawasan masyarakat sipil, langkah aparat dianggap sah dan proporsional. Pandangan ini menegaskan bahwa sinergi TNI dan Polri bukan hanya efektif, tetapi juga berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, upaya merusak kepercayaan publik terhadap aparat dengan memainkan isu perpecahan harus dipahami sebagai strategi melemahkan negara. Narasi yang menyudutkan TNI maupun Polri bukan sekadar informasi keliru, melainkan bagian dari propaganda yang bisa berdampak panjang. Jika masyarakat terpengaruh oleh isu semacam itu, rasa percaya terhadap institusi keamanan dapat terkikis, sehingga membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin menciptakan instabilitas.

Pemerintah sangat menyadari hal ini. Karena itu, arahan Presiden kepada TNI dan Polri agar selalu menjaga soliditas memiliki makna strategis. Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi utama untuk membangun perekonomian dan menjaga kehidupan sosial tetap berjalan normal. Dengan TNI dan Polri bersatu, upaya provokasi pihak tertentu untuk menimbulkan keraguan di masyarakat dapat dipatahkan.

Selain aparat, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas lokal juga penting dalam meredam isu menyesatkan. Sugeng Teguh Santoso menekankan perlunya semua elemen ikut menenangkan publik. Aspirasi dan kritik, menurutnya, sah untuk disampaikan, tetapi harus tetap dalam koridor hukum serta tidak merusak fasilitas negara yang dibiayai oleh pajak rakyat. Pesan ini sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa demokrasi harus berjalan beriringan dengan tertib sosial.

Narasi perpecahan TNI dan Polri jelas tidak berdasar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kedua institusi terus bahu-membahu dalam menjalankan tugas pengamanan. Arahan Presiden yang meminta soliditas, penegasan Kapuspen TNI tentang koordinasi yang intensif, serta bukti keberhasilan aparat menurunkan tensi aksi unjuk rasa, semuanya menjadi bukti nyata bahwa sinergi tersebut tidak tergoyahkan.

Yang perlu dilakukan saat ini adalah menjaga agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Edukasi publik mengenai bahaya hoaks harus diperkuat, baik melalui media massa maupun kanal komunikasi resmi pemerintah. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat membedakan antara informasi valid dan narasi yang sengaja dipelintir untuk kepentingan tertentu.

Pemerintah bersama TNI dan Polri berkomitmen memastikan rasa aman tetap terjaga. Soliditas keduanya adalah benteng yang menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, isu perpecahan hanyalah upaya yang sia-sia untuk merusak kepercayaan publik. Dengan kesadaran kolektif dan sinergi semua pihak, bangsa Indonesia akan tetap berdiri teguh menghadapi segala bentuk provokasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Naufal Fauzan )*

Situasi keamanan nasional pascaaksi kerusuhan di sejumlah daerah menjadi perhatian utama pemerintah. Kepolisian Republik Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia menunjukkan langkah nyata dengan melakukan patroli skala besar secara serentak di seluruh wilayah. Sinergi ini menjadi bukti kuat bahwa kedua institusi terus menjaga soliditas untuk memastikan stabilitas bangsa tetap terjaga.

Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Arahan ini menekankan pentingnya kehadiran aparat di tengah masyarakat agar rasa aman benar-benar dirasakan hingga ke lingkungan terkecil. Patroli bersama dilakukan sampai ke tingkat RT/RW sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir dengan isu penjarahan yang sempat merebak.

Polri menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman. Tidak ada ruang bagi kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kerusuhan atau melakukan penjarahan. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak anarkis akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Selain itu, Kapolri juga memerintahkan agar pengamanan markas kepolisian dan asrama polisi diperkuat. Hal ini dilakukan untuk memastikan simbol negara dan fasilitas vital terlindungi sepenuhnya, karena di dalamnya terdapat keluarga personel serta aset yang tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang berniat buruk.

Keseriusan aparat dalam menjaga stabilitas juga ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Marinir Freddy Ardianzah. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri solid serta terus bersinergi menjaga keamanan nasional. Menurutnya, isu yang beredar di publik tentang tentara sebagai provokator dalam demonstrasi hanyalah upaya pihak tertentu yang berusaha membenturkan dua institusi negara. Narasi semacam ini jelas berbahaya karena dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan sekaligus memicu perpecahan di tingkat nasional.

Freddy menyampaikan bahwa koordinasi intensif antara TNI dan Polri dilakukan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Ia menekankan, potensi adu domba sangat besar apabila isu-isu yang menyesatkan tidak segera diluruskan. Oleh sebab itu, komunikasi dan kolaborasi menjadi kunci agar aparat tetap solid serta masyarakat merasa yakin bahwa keamanan negara ada di tangan yang tepat.

Pemerintah juga memberi apresiasi terhadap kinerja aparat serta masyarakat di berbagai daerah yang mampu menjaga keamanan selama aksi demonstrasi berlangsung. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti sejumlah daerah yang berhasil menciptakan situasi kondusif berkat kerja sama erat antara masyarakat, TNI, dan Polri. Ia menyebut wilayah seperti Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Bali, hingga Kabupaten Bima sebagai contoh daerah yang mampu menunjukkan ketertiban meski berada dalam situasi rawan.

Tito menilai, keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan bersama aparat sangat penting. Kesadaran kolektif untuk menciptakan ketertiban harus terus diperluas agar upaya provokasi tidak mendapat ruang. Aksi demonstrasi yang berlangsung damai juga menjadi bukti bahwa aspirasi dapat disampaikan tanpa harus menimbulkan kerusakan atau kericuhan.

Dalam pengamatannya, beberapa daerah bahkan melibatkan Pam Swakarsa untuk mendukung pengamanan. Namun, Tito mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat sipil tetap harus berada dalam koordinasi TNI dan Polri agar langkah yang diambil tetap sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga profesionalisme aparat dan memastikan seluruh kegiatan keamanan berjalan terstruktur.

Soliditas TNI dan Polri saat ini jelas menjadi benteng utama menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Patroli skala besar yang digelar bersama bukan hanya simbol kehadiran negara, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen menjaga keutuhan NKRI. Dengan hadirnya aparat hingga ke lingkungan masyarakat, ruang gerak bagi kelompok perusuh semakin sempit.

Di sisi lain, upaya menyebarkan isu negatif tentang aparat harus disikapi dengan bijak. Hoaks yang menggiring opini publik seolah-olah TNI atau Polri tidak sejalan merupakan strategi untuk merusak kepercayaan masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa narasi seperti itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Justru kolaborasi antara kedua institusi semakin solid, baik dalam operasi pengamanan maupun dalam penanganan isu strategis lainnya.

Keberhasilan menjaga kondusivitas di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan aparat bukan hanya represif, melainkan juga persuasif. Hadirnya TNI dan Polri secara bersama-sama memberikan rasa aman sekaligus menenangkan masyarakat. Pendekatan ini menjadi jawaban atas keresahan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan bahwa negara hadir di saat masyarakat membutuhkan perlindungan.

Pemerintah menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan nasional. Dengan situasi yang aman dan tertib, roda ekonomi dapat terus bergerak, aktivitas masyarakat berlangsung lancar, dan demokrasi dapat tumbuh sehat. Oleh karena itu, sinergi TNI-Polri bukan sekadar kebutuhan jangka pendek, melainkan fondasi yang harus terus dijaga dalam jangka panjang.

Melalui arahan Presiden, langkah tegas Kapolri, sinergi TNI, serta keterlibatan masyarakat, upaya merusak keamanan bangsa dapat diantisipasi. Pesan yang muncul dari berbagai peristiwa belakangan ini jelas: TNI dan Polri bersatu, bekerja sama, dan tidak tergoyahkan oleh provokasi. Solidaritas ini menjadi modal berharga dalam memastikan keamanan nasional tetap kondusif serta menjaga persatuan bangsa dari segala bentuk ancaman.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Meningkatnya penyebaran hoaks yang menyeret nama aparat keamanan dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Menanggapi hal itu, TNI dan Polri menegaskan soliditas keduanya tetap kokoh dan siap menjaga stabilitas nasional.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan, hubungan TNI dan Polri berjalan solid.

Freddy menekankan, kedua institusi terus bersinergi untuk menciptakan keamanan yang kondusif.

“Sampai dengan saat ini, TNI-Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.

Freddy menambahkan, koordinasi intensif sudah dilakukan, terutama dalam pengamanan unjuk rasa.

Namun, ia mengingatkan adanya upaya provokatif yang menyebarkan isu bohong seolah prajurit TNI menjadi provokator.

“Potensi untuk membentur-benturkan TNI dan Polri, serta aparat dengan masyarakat, itu sangat besar. Dan itu otomatis akan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Ia menilai pemberitaan palsu tersebut tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga melukai perasaan prajurit.

“Itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI,” tuturnya.

Senada, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan sinergi TNI dan Polri terus berjalan, termasuk melalui patroli gabungan pasca aksi unjuk rasa.

“Ini adalah wujud kehadiran negara. TNI dan Polri hadir bersama dan berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” ucapnya.

Ia menambahkan, fokus penuh diarahkan pada pemulihan keamanan sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Atas perintah Bapak Presiden, kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan dengan segera,” ujarnya.

Trunoyudo juga mengimbau masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi.

“Polri adalah milik masyarakat. Kami tidak anti kritik. Kami selalu terbuka menerima masukan demi perbaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan tuduhan keterlibatan TNI dalam kerusuhan tidak benar dan berpotensi memicu provokasi.

“Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah cepat TNI dalam memberikan klarifikasi resmi yang menunjukkan profesionalisme dan transparansi.

Menurutnya, setiap upaya membenturkan TNI dan Polri sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

“Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar kerja sama antara TNI dan Polri tetap kokoh, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta keutuhan NKRI,” tegas Dave.

Soliditas TNI dan Polri kembali ditegaskan di tengah maraknya hoaks yang berusaha membenturkan kedua institusi.

Aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah yang berlangsung aman dinilai menjadi bukti nyata sinergi keduanya dalam menjaga stabilitas nasional.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan TNI dan Polri tetap kompak dalam menjalankan tugas.

“Sampai saat ini TNI-Polri solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusifitas di masyarakat,” ujarnya.

Freddy menilai isu yang menyebut prajurit TNI sebagai provokator hanyalah narasi yang sengaja dimainkan.

Ia mencontohkan kasus Mayor SS dari BAIS TNI yang sempat ditangkap Brimob saat menjalankan tugas intelijen, lalu dipelintir seolah hendak membakar pom bensin.

“Padahal sedang menjalankan tugas intelijen,” jelasnya.

Ia juga merujuk peristiwa Pratu Handika Novaldo di Palembang yang viral setelah dipiting Brimob.

Setelah dijelaskan bahwa prajurit tersebut hanya hendak makan dan mengisi bahan bakar, Brimob Polda Sumsel langsung meminta maaf.

Peristiwa di Ternate pun serupa, seorang pelajar 16 tahun dikira anggota TNI, namun segera diklarifikasi polisi.

Menurut Freddy, berbagai framing itu jelas bertujuan memecah belah.

“Ada potensi membenturkan TNI dengan Polri, aparat dengan masyarakat, ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan,” tegasnya.

Kebersamaan TNI-Polri juga ditunjukkan saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama ratusan personel gabungan usai pengamanan demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan semua institusi bekerja sesuai tupoksi dan tunduk pada kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ia mengingatkan publik agar tidak mudah menelan informasi yang belum jelas.

“Saya berharap, jangan ada politik devide et impera atau memecah belah. Semua berita hendaknya dicerna dan dicros check sebelum menjustifikasi,” ujarnya.

Dengan konsistensi menjaga sinergi, TNI dan Polri memastikan diri tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan persatuan bangsa.

Oleh: Alexander Royce *)

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah semakin memperlihatkan komitmen nyata terhadap kesehatan anak-anak Indonesia melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah strategis dalam membangun ketahanan kesehatan nasional yang berkelanjutan.

Sejak diluncurkan awal Februari dan digulirkan melalui CKG Sekolah mulai Agustus 2025, program ini telah mencatat capaian gemilang. Hingga 1 Agustus, lebih dari 16 juta warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah menargetkan cakupan yang jauh lebih ambisius: sekitar 58,2 juta warga hingga akhir Agustus 2025, dengan total penerima manfaat mencapai 281 juta penduduk. Dari jumlah itu, sekitar 53,8 juta siswa di lebih dari 282 ribu satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, madrasah, dan sekolah rakyat akan mendapatkan layanan.

Tujuan mulia ini berakar pada visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia unggul sejak dini, sekaligus mendorong paradigma pencegahan (preventif) menggantikan pola lama: sakit baru berobat. Pemerintah menyadari bahwa biaya kesehatan akan semakin berat bila fokus hanya pada pengobatan. Karena itu, CKG hadir sebagai upaya sistematis untuk memastikan deteksi dini, edukasi kesehatan, dan rujukan cepat bila ditemukan masalah.

Di tingkat daerah, realisasi program juga terlihat menjanjikan. Dinas Kesehatan Bali menargetkan cakupan hingga 740 ribu siswa selama 2025, atau sekitar 36% dari total penduduk Bali. Sementara itu, di DKI Jakarta, cakupan diperluas agar tidak hanya anak sekolah formal yang mendapat layanan, tetapi juga anak-anak yang putus sekolah. Langkah ini memberi pesan kuat: kesehatan adalah hak setiap anak, tanpa diskriminasi.

Menurut dr. Hikari Ambara Sjakti, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP IDAI), program ini adalah peluang emas untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Ia menyoroti pentingnya memperhatikan aspek malnutrisi, anemia, gangguan penglihatan dan pendengaran, hingga penyakit kronis yang sering luput dari perhatian. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan alat sederhana seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, hingga alat deteksi hemoglobin agar pemeriksaan berjalan efektif. Ia mengingatkan, anak yang putus sekolah juga harus mendapat prioritas karena mereka sama rentannya dengan anak-anak lain. Pandangan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan hingga komunitas marginal.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjamin kualitas layanan. Dalam kunjungannya ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kramat Pela, ia melihat langsung pelaksanaan CKG dan memastikan alur pelayanan berjalan baik. Menurutnya, keterlibatan aparatur negara di lapangan menjadi bukti nyata bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi diimplementasikan untuk kepentingan publik. Rini juga menekankan pentingnya integrasi data kesehatan anak agar ke depan bisa menjadi basis kebijakan yang lebih presisi.

Di Provinsi Bali, I Gede Anom, selaku Kepala Dinas Kesehatan, menggarisbawahi optimisme daerah dalam menyambut program ini. Ia menyebut target 740 ribu siswa bukan hal kecil, namun dapat dicapai dengan dukungan sekolah, orang tua, serta tenaga kesehatan yang siap bekerja sama. Menurutnya, program ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun peta kesehatan generasi muda Bali, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular sejak dini.

Selain capaian teknis, program CKG juga membawa dampak psikologis yang positif. Orang tua merasa lebih tenang karena anak mereka dipantau kesehatannya secara rutin. Guru pun mendapat informasi penting untuk mendukung proses belajar, karena kesehatan siswa berkaitan erat dengan konsentrasi dan prestasi di sekolah. Tidak kalah penting, anak-anak belajar sejak dini bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Dari sisi teknologi, pemerintah juga memperkuat program dengan layanan digital. Melalui aplikasi “Satu Sehat” dan chatbot WhatsApp di beberapa daerah, data kesehatan bisa terekam secara cepat dan aman. Digitalisasi ini membantu mempercepat rujukan dan mencegah penumpukan administrasi di fasilitas kesehatan. Lebih jauh, data yang terkumpul akan menjadi modal penting untuk perencanaan jangka panjang, misalnya memprediksi kebutuhan gizi atau pola penyakit di suatu wilayah.

Dari sudut pandang ekonomi, program CKG merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis. Dengan mencegah penyakit sejak awal, pemerintah dapat menekan beban biaya kuratif yang selama ini menguras anggaran kesehatan. Anak yang sehat adalah aset bangsa: mereka tumbuh menjadi generasi produktif, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Bahkan, deteksi dini penyakit genetik seperti thalassemia dapat menghemat biaya pengobatan besar di masa depan.

Masyarakat pun menyambut positif program ini. Testimoni orang tua siswa di berbagai daerah menunjukkan rasa syukur karena pemerintah hadir dengan layanan yang benar-benar terasa manfaatnya. Banyak di antara mereka yang sebelumnya kesulitan membawa anak ke layanan kesehatan rutin akibat faktor biaya maupun jarak. Kini, layanan datang langsung ke sekolah dan komunitas.

Program CKG tidak hanya sekadar program kesehatan, melainkan fondasi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari sekolah elit hingga sekolah rakyat, pemerintah memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari layanan kesehatan dasar.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Indonesia tengah menghadapi tantangan kesehatan yang cukup kompleks dan serius. Negara ini masih berjuang dengan masalah kesehatan bawaan, seperti penyakit jantung, hipotiroid, dan talasemia, yang terus menjadi perhatian utama. Di sisi lain, penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, dan diabetes juga semakin banyak ditemukan, bahkan pada usia muda. Selain itu, masalah gizi yang melibatkan balita, seperti stunting, juga menjadi persoalan besar.

Data menunjukkan bahwa hampir 93% anak-anak di Indonesia memiliki gigi berlubang, satu dari lima balita mengalami stunting, dan satu dari tiga orang dewasa hidup dengan tekanan darah tinggi. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena banyak masyarakat baru melakukan pemeriksaan kesehatan setelah penyakit semakin parah, saat gejala sudah terasa dan biaya pengobatan sudah melonjak tinggi. Masalah ini tidak hanya membebani masyarakat secara individu, tetapi juga memberikan tekanan pada sistem kesehatan nasional.

Menyadari urgensi kesehatan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 10 Februari 2025 sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program CKG telah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat dan menargetkan 20 juta pada Agustus 2025. Program ini bertujuan mengubah paradigma kesehatan dari pengobatan menjadi pencegahan, dengan fokus pada deteksi dini penyakit dan pencegahan masalah kesehatan yang lebih serius serta mahal di masa depan.

Program CKG juga dirancang untuk mendeteksi masalah gizi pada balita, mencegah stunting, serta skrining penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan penyakit jantung pada tahap awal. Dengan deteksi dini, masyarakat dapat memperoleh perawatan lebih terjangkau sebelum kondisi memburuk. Selain itu, CKG bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang seringkali hanya memeriksakan diri setelah sakit, dengan mendorong mereka lebih proaktif dalam menjaga kesehatan dan menghindari beban finansial yang besar akibat pengobatan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp244 triliun untuk anggaran kesehatan 2026, yang mencakup CKG dan berbagai program lainnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelayanan kesehatan berkualitas adalah hak setiap warga negara, dan anggaran ini difokuskan untuk memperluas akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan fasilitas kesehatan, serta mendukung pencegahan penyakit. Program CKG akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kesehatan yang lebih baik dan merata.

Dalam jangka panjang, CKG diharapkan akan memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan mengalihkan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pengobatan penyakit yang sudah lanjut menjadi biaya untuk upaya promotif dan preventif. Dengan demikian, program ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Prof. Asnawi Abdullah, menegaskan bahwa program CKG bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Meskipun partisipasi masyarakat semakin meningkat, cakupan CKG masih belum mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam mengikuti program ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan kesehatan untuk meningkatkan partisipasi dan memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan rutin.

Kendala dalam pelaksanaan CKG di lapangan tetap ada. Misalnya, ketidaksiapan beberapa daerah dalam menyediakan pemeriksaan lanjutan bagi peserta yang terdeteksi memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskuler, seperti profil lipid, EKG, dan fungsi ginjal. Padahal, pemeriksaan lanjutan ini sangat penting untuk memastikan kondisi kesehatan peserta dan memitigasi risiko penyakit serius di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CKG telah memberikan manfaat, capaian yang optimal hanya dapat tercapai jika diikuti dengan tindak lanjut yang baik dan pemeriksaan yang tepat sasaran.

Tak hanya di kota-kota besar, program CKG juga harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengungkapkan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di wilayah 3T. Untuk mewujudkan pemerataan layanan kesehatan, perlu ada transformasi sistem kesehatan yang mencakup peningkatan fasilitas, penyediaan sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi layanan kesehatan.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan program CKG dapat berjalan dengan baik di daerah 3T. Infrastruktur yang memadai, akses transportasi yang mudah, serta pendidikan yang mendukung, adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar layanan kesehatan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Program CKG bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan skrining kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses, masyarakat dapat lebih sadar akan kesehatan mereka dan mencegah penyakit serius sejak dini. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya pengobatan yang tinggi, tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit yang tidak terdeteksi.

Ke depan, CKG akan terus berperan dalam menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih adil dan efisien, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Program ini adalah salah satu langkah besar pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting untuk mendukung program ini dengan lebih aktif berpartisipasi, menjaga gaya hidup sehat, dan menjaga kesehatan keluarga.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, serta kolaborasi yang erat antara berbagai sektor, CKG akan menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebuah langkah strategis menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial