Arsip Bulanan: September 2025

JAKARTA – Gelombang aksi anarkis dan penjarahan yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari lalu menimbulkan keresahan masyarakat serta kerugian material. Presiden Prabowo Subianto menginstrukan agar TNI Polri tetap solid, bekerja sama, dan hadir menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh rakyat Indonesia.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan keseriusan TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menyampaikan bahwa patroli gabungan skala besar telah digelar di berbagai wilayah Indonesia, hingga ke tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Langkah ini dilakukan untuk menjamin rasa aman masyarakat sekaligus mencegah aksi anarkis, kerusuhan, maupun penjarahan.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres segera melaksanakan patroli gabungan dengan TNI. Tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Setiap pelaku yang mencoba menjarah atau merusak fasilitas akan ditindak tegas,” tegas Dedi.

Wakapolri juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan. Langkah ini penting untuk melindungi simbol negara, keluarga anggota, tahanan, serta barang berbahaya agar tidak jatuh ke tangan pelaku kejahatan.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami,” tambahnya.

Di tingkat wilayah, implementasi penguatan soliditas terlihat nyata. Di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Ade Suheri menggulirkan program patroli skala besar bertajuk Jaga Jakarta untuk memastikan rasa aman warga. Di Jawa Barat, keharmonisan TNI–Polri ditunjukkan melalui kunjungan Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, ke Markas Polda Jawa Barat pada 29 Agustus lalu. Pertemuan dengan Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menegaskan komitmen bersama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

“TNI dan Polri harus terus bergandengan tangan, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Ini adalah bentuk nyata komitmen terhadap bangsa dan negara,” katanya.

Dengan soliditas TNI Polri, pemerintah optimistis masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang. Patroli gabungan, penguatan pengamanan, serta kehadiran aparat di tengah warga menjadi bukti bahwa negara hadir dan bekerja nyata melindungi rakyatnya. Komitmen tersebut bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa keamanan dan kedaulatan bangsa adalah prioritas bersama.

(*/rls)

Jakarta – Dalam situasi demonstrasi yang semakin memanas di berbagai kota besar Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah akademisi menyerukan agar generasi muda tidak terjebak dalam aksi anarkis yang hanya merugikan masyarakat luas. Seruan ini datang dalam momentum penting untuk menjaga kestabilan nasional.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi tanpa kekerasan.

“Demokrasi harus tanpa tindakan anarkis dari siapapun. Aspirasi dan kritik tetap sah, tapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak tatanan masyarakat,” ujar Aditya.

Senada, Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional, namun tidak boleh mengorbankan persatuan bangsa.

“Penyampaian pendapat tidak boleh anarki dan tetap harus menjaga persatuan. Jangan sampai ada pihak yang menggunakan momen ini untuk memecah belah umat dan bangsa,” tegas Marsudi.

Sementara itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI, Masduki Baidlowi, menyoroti dampak kerusuhan terhadap masyarakat kecil.

“Demo adalah hak warga negara, tetapi ketika sudah menimbulkan kerusakan, keresahan, dan kesulitan bagi publik… kita juga mengimbau supaya para pendemo pulang ke rumah masing-masing, untuk menjaga ketenangan bersama,” ujarnya kepada awak media.

Masduki juga mengingatkan aparat agar tetap menahan diri. “Kami mengimbau kepada aparat agar tetap persuasif, meningkatkan kesabaran, dan tidak mudah terprovokasi,” tambahnya.

Kondisi demonstrasi terkini menunjukkan skala kekhawatiran yang serius. Kerusuhan yang pecah sejak 25 Agustus 2025 telah menyebar ke 32 provinsi, dipicu oleh tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan—sepuluh kali lipat dari UMP Jakarta.

Aksi ini memicu kemarahan setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas akibat tertabrak mobil taktis polisi. Sejumlah laporan menyebut terjadi pembakaran gedung DPRD di Makassar, penjarahan rumah pejabat, termasuk kediaman Menteri Keuangan, serta jatuhnya korban jiwa dan hilangnya sejumlah orang.

Pemerintah bergerak cepat dengan membatalkan proposal tunjangan, mencabut hak bepergian anggota legislatif ke luar negeri, serta memerintahkan investigasi terkait kasus tewasnya Affan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kritik harus diterima, namun penyampaiannya juga harus secara santun.

“Protes damai adalah hak rakyat, tapi kerusuhan dan tindakan destruktif tidak bisa dibenarkan karena mengancam stabilitas nasional,” imbuh Presiden.

Dengan kondisi yang berkembang, seruan MUI dan para akademisi menjadi pengingat bijak bagi generasi muda agar menyalurkan semangat perubahan secara konstruktif, bukan dengan tindakan destruktif. Gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini hendaknya dipahami bukan sekadar sebagai kerusuhan, melainkan sebagai ujian kedewasaan demokrasi dan ketahanan bangsa dalam menjaga persatuan.

Pemerintah telah menunjukkan respons cepat dan bertanggung jawab dengan membatalkan kebijakan kontroversial, menindak aparat yang bersalah, serta membuka ruang dialog. Dukungan dari tokoh agama dan akademisi memperkuat posisi pemerintah sebagai pelindung stabilitas dan penggerak reformasi.

Mari generasi muda gunakan momentum kritik sebagai energi positif, demi kebijakan yang lebih adil, pemerintah yang semakin responsif, serta bangsa yang stabil dan sejahtera.

(*/rls)

Jakarta – Aparat keamanan dari TNI dan Polri berkomitmen untuk bertindak tegas dalam menghentikan aksi-aksi anarkistis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap tindakan perusakan fasilitas publik, penyerangan terhadap aparat, maupun pembakaran gedung ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri akan menjalankan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, tidak ada ruang bagi kelompok yang mencoba merusak ketenteraman publik melalui aksi-aksi brutal.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima TNI terkait tindakan yang bersifat anarkistis. TNI dan Polri diminta mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menambahkan, tindakan hukum yang terukur diharapkan dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bahwa penyampaian aspirasi tetap merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.

“Penyampaian pendapat adalah hak setiap warga negara. Namun, ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti aturan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

Senada, Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga menegaskan kehadiran TNI dan Polri di lapangan merupakan bukti nyata ketegasan negara dalam menjaga ketenteraman.

“Dengan patroli rutin, imbauan persuasif, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, kami yakin situasi dapat segera normal dan kondusif,” kata Dedi.

Dedi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh hasutan maupun hoaks yang berpotensi memicu kepanikan. Ia menegaskan, partisipasi publik sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.

“Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan potensi gangguan ke Bhabinkamtibmas, polsek, atau polres terdekat,” jelasnya.

Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyampaikan bahwa TNI siap menindak tegas terhadap siapa pun yang melakukan perusakan fasilitas umum, objek vital, hingga penjarahan rumah warga. Indakan tegas akan dilakukan dengan cara yang terukur, sesuai hukum, proporsional, dan tidak berlebihan.

“TNI akan melaksanakan tindakan setegas-tegasnya terhadap perusak fasilitas umum, objek vital, termasuk penjarahan rumah individu, tempat umum hingga sentra ekonomi,” ucapnya.

Komitmen aparat untuk bertindak profesional, tegas, dan terukur mampu menghentikan upaya segelintir kelompok yang mencoba memicu kerusuhan, sekaligus memperkokoh persatuan bangsa. Sinergi TNI dan Polri dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi rakyatnya.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terhasut isu provokatif yang dapat mengancam kesatuan bangsa dan negara.

“Masyarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan publik terhadap berbagai kabar yang beredar.

Situasi saat ini, menurutnya, sangat rawan dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kerusuhan yang bertentangan dengan koridor keamanan.

Budi Gunawan menyebut, kondisi di sejumlah wilayah Indonesia sebenarnya sudah kembali kondusif pasca gelombang demonstrasi yang sebelumnya berakhir dengan kericuhan.

“Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan situasi di Indonesia sudah aman setelah demonstrasi di sejumlah daerah. Dirinya pun mengajak masyarakat untuk mewaspadai hoaks dan provokasi.

“Nggak, nggak. Situasi sudah aman kan. Kita semuanya sudah bersatu, semua elemen bangsa, ya, kan,” kata Aris.

Aris mengajak semua elemen bangsa terlibat menjaga situasi aman. Sebab, Presiden Prabowo Subianto turut melibatkan berbagai tokoh agama hingga masyarakat untuk menjaga kekompakan dalam acara silaturahmi beberapa waktu lalu.

“Ya, aman, semuanya aman. Kita harus kompak, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat kan. Kemarin seluruh ormas-ormas keagamaan, semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju,” katanya

Namun, dampak ekonomi dari memanasnya aksi massa sebelumnya masih terasa. Ketua Himpunan Pengusaha Kristen Indonesia (HIPKI) David Herson menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap provokator dan pelaku kerusuhan.

“Pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan memproses secara hukum setiap provokator maupun pelaku kejahatan yang menunggangi aksi demo damai yang berakhir dengan pembakaran, penjarahan, serta perusakan fasilitas umum yang sangat merugikan,” tandasnya.***

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 tidak akan memengaruhi jalannya kebijakan swasembada pangan yang tengah digencarkan Presiden Prabowo Subianto. Fokus untuk menjaga ketahanan pangan nasional dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun dinamika sosial sempat mewarnai beberapa daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa situasi pangan nasional tetap terkendali. Distribusi dan produksi bahan pokok berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan dampak dari aksi unjuk rasa terhadap ketersediaan pangan. “Nanti kita lihat, InsyaAllah kalau soal pangan lancar,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menekankan capaian surplus pangan yang sudah diraih pemerintah pada tahun ini. Menurutnya, jumlah surplus sekitar tiga juta ton dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan. “Surplus yang sekarang sudah tercapai pada tahun ini, memang surplusnya tidak banyak, kira-kira 3 juta ton tahun ini. Jadi sampai tahun depan cukup,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan optimisme bahwa target swasembada beras yang dicanangkan Presiden Prabowo akan tercapai lebih cepat dari perkiraan awal. Menurut Amran, stok beras nasional saat ini telah mencapai empat juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. “Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” jelasnya, menekankan bahwa pencapaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan program pemerintah di bidang pertanian.

Amran juga menyebut bahwa rencana swasembada pangan yang semula ditargetkan tercapai dalam empat tahun berpotensi terwujud lebih cepat. Dengan kondisi produksi yang terus meningkat, ia berharap Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras pada tahun ini. “Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” tegasnya.

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia disebut Amran sebagai titik lompatan besar bagi sektor pertanian. Ia menyerukan agar semua pihak menjadikan momen ini sebagai semangat untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. InsyaAllah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” pungkasnya.

Dengan komitmen penuh pemerintah dan dukungan masyarakat, program swasembada pangan diyakini akan tetap kokoh meski dihadapkan pada berbagai dinamika sosial. Pemerintah bertekad menjaga stabilitas pangan sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperketat pengawasan ruang digital seiring munculnya fenomena konten bermuatan negatif di tengah aksi massa. Belakangan terungkap adanya dugaan praktik judi daring yang disamarkan melalui fitur gift TikTok, sekaligus disusupi provokasi hingga ajakan kekerasan.

Dugaan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak iklim demokrasi dan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Pemerintah menegaskan, kebebasan berpendapat dalam berdemonstrasi tetap dilindungi, namun harus terbebas dari infiltrasi kepentingan ilegal yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkap bahwa pihaknya menemukan sejumlah konten di media sosial yang menyelipkan unsur judi daring berkedok gift, provokasi, bahkan ajakan anarkis.

“Di luar konten informatif, ada yang memanfaatkan demonstrasi dengan menyisipkan judi gift, provokasi, ajakan kekerasan, bahkan ajakan membunuh dan membakar,” tulis Meutya.

Ia menegaskan bahwa langkah tegas ini dilakukan sesuai hukum yang berlaku serta sejalan dengan praktik demokrasi di berbagai negara. Fenomena ini membuka mata publik bahwa demonstrasi tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga rawan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.

Meutya juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi informasi digital. Menurutnya, sikap kritis dan kehati-hatian sangat penting agar masyarakat tidak menjadi korban penyebaran konten berbahaya.

“Kami mendorong masyarakat segera melaporkan konten mencurigakan agar tidak merusak iklim demokrasi di Indonesia,” tambahnya.

Ajakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Temuan dugaan judi daring berkedok gift TikTok langsung ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Brigjen Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komdigi untuk mendalami konten menyimpang tersebut.

“Terkait informasi adanya gift yang terkait judi daring di TikTok, kami koordinasi dengan Komdigi. Nantinya akan diperdalam untuk membuktikan apakah benar gift itu mengandung unsur perjudian atau tidak,” kata Himawan.

Lebih jauh, Himawan mengungkap adanya informasi mengenai aliran dana mencurigakan yang konon mencapai miliaran rupiah dari Kamboja. “Itu juga akan kami dalami,” tegasnya.

Langkah sinergis pemerintah dan aparat keamanan sangat penting untuk menutup ruang gerak kejahatan digital. Penegakan hukum terhadap judi daring berkedok gift TikTok sekaligus menjadi bukti bahwa negara hadir dalam melindungi masyarakat dari penyalahgunaan platform digital. Upaya ini diharapkan tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga menjaga kebebasan berekspresi masyarakat tetap berjalan sehat, tanpa intervensi pihak luar yang merugikan bangsa.

Oleh: Alexander Royce*)

Situasi demonstrasi yang belakangan merebak di sejumlah daerah kembali menyoroti pentingnya stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah memahami bahwa salah satu sumber keresahan publik adalah persoalan pangan dan lapangan kerja. Karena itu, kebijakan swasembada pangan tidak hanya diposisikan sebagai program ketahanan nasional, tetapi juga sebagai strategi membuka peluang kerja baru yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa program swasembada pangan kini diperkuat melalui literasi pertanian yang menyasar generasi muda, petani milenial, hingga kalangan akademisi. Ia menilai bahwa pertanian bukan sekadar urusan produksi beras, jagung, atau kedelai, melainkan sebuah ekosistem yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi pertanian, masyarakat tidak hanya dibekali keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman manajerial, teknologi, dan kewirausahaan. Pemerintah meyakini pendekatan ini dapat memperluas akses kerja di pedesaan maupun perkotaan, sehingga bonus demografi bisa diarahkan ke sektor yang produktif.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menilai bahwa peran komunitas tani seperti gerakan “Tani Merdeka Indonesia” telah menjadi motor penting dalam mengawal keberhasilan swasembada pangan. Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta organisasi tani memberi efek nyata dalam mendorong kemandirian pangan. Lebih jauh, NFA melihat keterlibatan langsung masyarakat ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga memunculkan usaha baru di sektor hulu dan hilir. Dengan rantai pasok yang lebih terjaga, terbuka pula lapangan kerja mulai dari distribusi logistik, pengolahan pangan, hingga ekspor.

Dukungan regulasi juga menjadi pilar utama dalam memastikan program ini berjalan konsisten. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Asep Sutandar, menjelaskan bahwa pihaknya aktif memperkuat regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional mengenai swasembada pangan. Ia menyebut forum group discussion (FGD) yang rutin digelar mampu menyinergikan regulasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kerangka hukum yang kokoh, kepastian usaha dan investasi di sektor pangan menjadi lebih terjamin. Hal ini membuka jalan bagi industri kecil dan menengah untuk terlibat lebih besar, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks terkini, isu swasembada pangan juga berhubungan erat dengan situasi demonstrasi yang menuntut adanya pemerataan kesejahteraan. Data terbaru menunjukkan bahwa harga beras dan kebutuhan pokok cenderung stabil pasca pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah hadir untuk menjamin keterjangkauan pangan. Stabilitas harga pangan secara langsung berpengaruh pada ketenangan sosial, mengurangi keresahan masyarakat, dan pada saat yang sama menciptakan rasa aman untuk berusaha.

Selain itu, swasembada pangan juga memberi multiplier effect terhadap sektor pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang pertanian modern, mekanisasi, hingga industri pengolahan hasil panen, pemerintah bersama perguruan tinggi dan balai pelatihan vokasi mulai mendorong kurikulum yang lebih aplikatif. Generasi muda didorong untuk melihat pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai profesi yang modern, berteknologi, dan menjanjikan penghasilan yang layak.

Investasi teknologi pertanian, seperti penggunaan drone, sensor kelembapan tanah, serta sistem digitalisasi rantai pasok, turut menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, riset, dan inovasi. Artinya, swasembada pangan tidak hanya membuka kesempatan kerja di sawah atau ladang, melainkan juga di laboratorium, startup agritech, hingga sektor ekspor pangan.

Lebih dari itu, keberhasilan swasembada pangan juga berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan lebih stabil dalam menghadapi gejolak global, baik krisis energi, perubahan iklim, maupun ketidakpastian geopolitik. Hal ini memberi sinyal positif kepada investor dan dunia internasional bahwa Indonesia berada pada jalur pembangunan yang kokoh dan berdaulat. Dengan ketahanan pangan yang kuat, proyeksi pertumbuhan lapangan kerja pun semakin menjanjikan, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya rentan menjadi kantong pengangguran.

Ke depan, tantangan tentu tetap ada, mulai dari alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga rendahnya minat generasi muda untuk terjun langsung ke sektor pertanian. Namun, kebijakan proaktif pemerintah yang menggabungkan pendekatan literasi, regulasi, dan modernisasi teknologi menunjukkan arah yang jelas. Dengan dukungan penuh masyarakat, target swasembada bukan hanya menjadi slogan, melainkan sebuah kenyataan yang menyejahterakan.

Dengan demikian, swasembada pangan yang dijalankan pemerintah saat ini bukan hanya soal ketahanan, melainkan juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Keberhasilan program ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi, stabilitas sosial terjaga, dan lapangan kerja terus bertambah. Melalui kerja sama seluruh elemen bangsa, cita-cita Indonesia sebagai negara yang mandiri pangan sekaligus makmur dalam lapangan kerja akan semakin nyata terwujud.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh : Fandi Ibrahim

Pemberantasan judi daring kini menjadi fokus utama pemerintah bersama lembaga terkait, seiring dengan meningkatnya ancaman sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut. Salah satu strategi yang dinilai efektif adalah pemblokiran rekening dormant atau rekening tidak aktif yang kerap digunakan sebagai saluran pencucian uang maupun penyamaran transaksi haram. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama untuk menutup celah keuangan yang sering dimanfaatkan pelaku judi daring. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghentikan arus transaksi ilegal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menjadi langkah strategis dalam memutus rantai judi daring di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat langkah nyata dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap 25.912 rekening dari data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Jumlah ini menggambarkan skala besar peredaran uang yang terhubung dengan praktik haram. Menurut Dian, OJK juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber perbankan, termasuk pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi anomali yang berpotensi fraud. Dengan pemantauan yang ketat, maka ruang gerak pelaku judi daring semakin terbatas.

Selain pemblokiran rekening, OJK juga mendorong inovasi dalam sistem pengawasan transaksi. Dian menegaskan bahwa rekening dormant tidak boleh sembarangan diblokir, kecuali jika terindikasi kuat terlibat dalam tindak pidana atau transaksi mencurigakan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tetap mengedepankan kehati-hatian, agar tidak merugikan masyarakat yang masih memiliki hak atas rekeningnya. Lebih jauh, OJK melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga telah menghentikan 1.556 entitas pinjaman daring ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal. Tindakan ini membuktikan komitmen OJK untuk memberantas seluruh bentuk keuangan ilegal yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

Tidak berhenti di situ, Satgas PASTI OJK juga menemukan dan memblokir ribuan nomor kontak debt collector dari pinjaman daring ilegal. Bahkan, hingga 22.993 nomor telepon dilaporkan korban penipuan dan diajukan pemblokiran kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Upaya ini menggambarkan betapa seriusnya pemerintah dalam menutup seluruh kanal komunikasi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan digital. Dengan mengurangi akses komunikasi para pelaku, maka praktik penipuan, pinjol ilegal, hingga judi daring dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi lain, PPATK juga mengambil peran penting dalam menutup celah finansial yang dimanfaatkan jaringan judi daring. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya memblokir rekening bank, tetapi juga e-wallet atau dompet digital yang terindikasi digunakan untuk judi daring. Berdasarkan data, deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp1,6 triliun dengan total 12,6 juta transaksi. Angka ini sangat mencengangkan dan menjadi bukti bahwa e-wallet kerap dijadikan sarana utama pelaku untuk menyamarkan aliran dana. Oleh karena itu, pemblokiran e-wallet, baik aktif maupun dormant, dinilai sangat efektif memutus rantai transaksi.

Ivan juga menjelaskan bahwa banyak rekening dormant telah disalahgunakan untuk praktik ilegal, termasuk jual beli rekening dan pencucian uang. Maka, pemblokiran terhadap rekening yang tidak aktif selama tiga bulan menjadi kebijakan yang sejalan dengan upaya menutup ruang kejahatan keuangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa teknologi finansial dan sistem perbankan harus diperkuat dengan aturan ketat agar tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. PPATK juga menegaskan bahwa langkah pemblokiran e-wallet berbeda dengan rekening bank konvensional, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk mengantisipasi modus yang semakin variatif.

Kebijakan pemblokiran rekening dormant dan e-wallet ini pada dasarnya adalah strategi cerdas pemerintah dalam menghadapi kompleksitas kejahatan digital. Judi daring tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak moral, sosial, dan ketahanan keluarga. Dengan menutup jalur keuangan para pelaku, pemerintah sekaligus melindungi generasi muda dari paparan aktivitas yang destruktif. Hal ini juga sejalan dengan visi besar Indonesia dalam membangun ekonomi digital yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik ilegal.

Penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet ilegal adalah bentuk adaptasi kebijakan terhadap tantangan zaman. Pemerintah melalui OJK dan PPATK telah menunjukkan ketegasan sekaligus inovasi dalam menjaga keamanan keuangan digital. Jika langkah ini konsisten dijalankan, maka dampaknya akan signifikan dalam menurunkan peredaran uang haram yang selama ini mengalir deras ke jaringan judi daring.

Namun, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya besar ini. Dukungan masyarakat menjadi faktor kunci agar pemberantasan judi daring berjalan optimal. Kesadaran publik untuk tidak terlibat, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mendukung regulasi yang ketat akan mempercepat terwujudnya ekosistem keuangan yang bersih. Perbankan, penyedia e-wallet, dan pelaku industri finansial juga wajib terus memperkuat sistem keamanan agar tidak mudah ditembus oleh jaringan kriminal.

*) Penulis merupakan Kontributor Yayasan Lentera Bangsa.

Oleh : Kurnia Sandi )*

Pemerintah memastikan bahwa upaya penegakan hukum akan menjadi instrumen utama untuk menekan praktik judi daring yang semakin marak, baik dalam bentuk operasi digital maupun penindakan terhadap pelaku lapangan. Masyarakat perlu menyadari bahwa fenomena ini bukan sekadar isu kriminal biasa, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Di tengah derasnya arus teknologi digital, judi daring bukan hanya menyusup dalam keseharian masyarakat, tetapi juga menunggangi berbagai peristiwa sosial untuk meraup keuntungan.

Temuan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan betapa kuatnya jejaring judi online yang beroperasi di ruang siber Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya menemukan aliran dana mencurigakan di balik aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.

Menurutnya, sejumlah akun digital memanfaatkan kericuhan dengan menayangkan live streaming yang menampilkan aksi kekerasan dan anarkisme. Tayangan tersebut tidak sekadar menarik perhatian, tetapi juga menjadi pintu masuk aliran donasi dan gift dalam jumlah besar. Yang mengejutkan, beberapa akun tersebut ternyata memiliki keterkaitan erat dengan jaringan judi daring. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku judi tidak hanya bermain di ranah aplikasi, tetapi juga lihai mengaitkan diri dengan peristiwa sosial untuk memperoleh keuntungan.

Meski tidak menjabarkan secara rinci platform apa saja yang dimanfaatkan, Meutya Hafid menilai pola transaksi yang ditemukan sangat janggal. Besarnya dana yang mengalir tidak wajar dan mengindikasikan adanya organisasi digital yang terstruktur. Bukan hanya untuk judi, tetapi juga untuk menguatkan narasi provokatif agar situasi sosial semakin panas.

Pada saat yang sama, Komdigi juga menerima banyak laporan dari masyarakat tentang maraknya penyebaran konten hoaks, provokasi, hingga ajakan untuk melakukan penjarahan dan isu SARA. Informasi sesat ini menyebar begitu cepat layaknya banjir bandang, menenggelamkan informasi yang sahih, sehingga masyarakat lebih banyak disuguhi narasi destruktif dibanding edukatif.

Langkah penindakan tidak berhenti di Komdigi. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas judi daring dengan melakukan penyitaan dan pembekuan rekening yang terkait aktivitas ilegal tersebut. Kombes Ferdy Saragih, Kasubdit 2 Siber Dit Tipidsiber Bareskrim Polri, menyampaikan bahwa pihaknya telah membekukan 576 rekening senilai Rp63,7 miliar dan menyita 235 rekening lainnya dengan total Rp90,6 miliar.

Akumulasi dana yang berhasil dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar, dan kuat dugaan bahwa seluruh dana tersebut bersumber dari aktivitas judi daring. Menurut Ferdy Saragih, langkah ini merupakan hasil sinergi erat antara Dit Tipidsiber Bareskrim Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Prosesnya dimulai dari laporan hasil analisis PPATK yang kemudian ditindaklanjuti dalam mekanisme penyidikan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013.

Ferdy Saragih menegaskan bahwa apa yang dilakukan Polri bukanlah akhir dari proses. Penindakan akan dilakukan secara berkelanjutan, karena tujuan utamanya adalah membersihkan ruang digital dari praktik ilegal yang merusak sendi hukum dan moral masyarakat. Menurutnya, ke depan Polri akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan secara rinci temuan yang ada, termasuk detail temuan rekening dan langkah lanjutan yang diambil. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya judi daring yang semakin meresahkan.

Di sisi lain, masalah judi daring ternyata juga menyentuh ranah sosial yang paling rentan, yaitu penerima bantuan sosial. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Da’im menyuarakan keprihatinannya dengan menekankan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana bansos untuk aktivitas judi daring. Ia menilai bahwa bansos yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup justru beralih menjadi modal untuk berjudi.

Berdasarkan data sementara dari Balai Pengawasan Harta Kekayaan Transaksi Keuangan (BPHTK), terdapat sekitar 9.660 penerima bansos di Jawa Timur yang diduga mengalihkan bantuan tersebut untuk bermain judi daring. Suli Da’im menilai angka itu baru hitungan sementara, sebab jika dihitung di tingkat nasional, jumlahnya bisa jauh lebih besar.

Bagi Suli Da’im, persoalan ini bukan sekadar soal penyalahgunaan dana, melainkan ancaman serius bagi tujuan bansos itu sendiri. Bantuan sosial diberikan untuk kelompok miskin dan rentan, dengan harapan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Namun ketika dana tersebut justru digunakan untuk berjudi, artinya bantuan itu telah kehilangan orientasinya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas, yakni mencabut hak bansos bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk edukasi bahwa penyalahgunaan tidak bisa ditoleransi. Bagi penerima yang kondisi hidupnya sudah lebih baik dan masih berani menggunakan dana bantuan untuk berjudi, maka lebih baik hak tersebut dialihkan kepada warga lain yang benar-benar membutuhkan.

Melihat seluruh dinamika ini, jelas terlihat bahwa persoalan judi daring telah menembus berbagai lini yaitu sosial, ekonomi, hingga politik. Dari ruang digital yang dimanfaatkan untuk monetisasi kericuhan, dari rekening perbankan yang menampung dana miliaran rupiah, hingga masuk ke dalam ranah bansos yang seharusnya menyelamatkan kelompok rentan.

Negara sudah bergerak dengan regulasi dan penindakan, tetapi tanpa dukungan warga, praktik ini akan terus mencari celah. Masyarakat perlu menguatkan komitmen, tidak tergoda janji instan dari permainan haram tersebut, serta berani melaporkan setiap indikasi yang mencurigakan. Judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan masa depan bangsa. Kini saatnya kita bersama-sama menutup ruang untuk praktik yang merusak ini, demi menciptakan ruang digital yang sehat dan masyarakat yang berdaya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh : Agus Marwan )*

Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri menjadi benteng kemandirian sekaligus sumber kesejahteraan bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, ketergantungan pada impor justru melemahkan daya saing nasional dan dapat menggerus harga diri bangsa. Indonesia dengan kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor pangan yang tangguh. Optimalisasi lahan pertanian, pemanfaatan teknologi modern, dan pemberdayaan petani dipandang sebagai langkah kunci mewujudkan kemandirian tersebut.

Komitmen pemerintah diwujudkan melalui serangkaian kebijakan, mulai dari subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang merata. Akses petani terhadap jalan produksi, irigasi, hingga gudang penyimpanan diperkuat agar distribusi lebih efisien. Kebijakan ini menandai era baru transformasi pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif di pasar global.

Keberhasilan swasembada pangan diproyeksikan akan membawa dampak luas. Tidak hanya mengamankan pasokan dalam negeri, program ini juga diyakini mampu menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor hulu hingga hilir. Mulai dari petani, buruh tani, pengolah hasil, hingga pelaku logistik dan distribusi akan memperoleh manfaat nyata. Pertanian tidak lagi dipandang sekadar aktivitas tradisional, tetapi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja yang menjanjikan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi semua pihak. BRI, dengan mandat besar memberdayakan UMKM, menegaskan komitmen mendukung program pemerintah melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI membuktikan peran nyata sektor perbankan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dukungan ini memiliki multiplier effect besar karena mampu membuka lapangan kerja baru di sektor peternakan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Perbankan berperan dalam pembiayaan dan literasi keuangan, sementara teknologi modern menghadirkan solusi efisiensi produksi. Petani dan pelaku usaha kecil mendapat ruang lebih besar untuk berkembang melalui akses pasar dan rantai pasok yang lebih sehat. Sinergi inilah yang akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, kemandirian pangan juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan politik. Ketergantungan pada impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global maupun gejolak geopolitik. Dengan memperkuat produksi dalam negeri, kerentanan tersebut dapat ditekan, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pangan dengan harga terjangkau. Swasembada pangan pada akhirnya menjadi simbol kedaulatan bangsa yang tidak mudah diguncang tekanan eksternal.

Transformasi pertanian juga membuka ruang bagi inovasi generasi muda. Pertanian modern kini mengandalkan teknologi digital, mulai dari sistem sensor, pemetaan lahan, hingga pemasaran berbasis platform daring. Anak muda tidak lagi memandang sektor ini sebagai pekerjaan tradisional, melainkan sebagai industri dengan prospek cerah. Penciptaan lapangan kerja tidak hanya berfokus pada tenaga kasar, tetapi juga menyentuh sektor berbasis teknologi dan inovasi yang semakin diminati generasi produktif.

Dalam jangka panjang, swasembada pangan dipandang sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Visi besar tersebut tidak mungkin dicapai tanpa fondasi ekonomi yang kuat dan berdaulat. Swasembada pangan menjadi salah satu pilar untuk mengurangi ketergantungan luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Lapangan kerja yang tercipta akan menjadi modal sosial untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, program ini juga membawa manfaat ekologis. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, praktik pertanian organik, hingga diversifikasi pangan lokal mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian alam. Swasembada pangan yang berkelanjutan tidak hanya memastikan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.

Pencapaian target besar ini tentu membutuhkan konsistensi kebijakan, kepemimpinan yang tegas, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menegaskan arah dan strategi, sektor swasta menyediakan dukungan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama di lapangan. Sinergi ini menjadi modal besar dalam menghadirkan swasembada pangan sebagai kenyataan, bukan sekadar cita-cita.

Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, swasembada pangan diyakini mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru. Program ini tidak hanya memperkuat kedaulatan pangan, tetapi juga membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Indonesia bergerak menuju era baru kemandirian, di mana pangan bukan lagi kelemahan, melainkan kekuatan untuk meneguhkan martabat bangsa.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi pembangunan