Arsip Bulanan: September 2025

Pemerintah semakin serius meningkatkan pengawasan transaksi digital guna mencegah maraknya praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Upaya ini melibatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari lembaga keuangan hingga pemerintah daerah, dengan menekankan pentingnya kewaspadaan publik terhadap praktik jual beli rekening bank.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menegaskan bahwa aktivitas judi daring sangat bergantung pada sistem transaksi keuangan.

“Mayoritas rekening yang dipakai dalam praktik judi daring berasal dari hasil jual beli rekening, peretasan, hingga merchant yang sebenarnya terdaftar resmi namun kemudian disalahgunakan sebagai sarana deposit,” ujarnya.

Danang mengungkapkan, sindikat biasanya merekrut masyarakat dengan imbalan Rp500 ribu untuk membuka rekening baru. Setelah itu, buku tabungan dan kartu ATM segera diambil alih oleh pelaku. Ia juga menyoroti modus baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuka akun bank digital menggunakan identitas orang lain.

“Pihak bank sudah berhasil mendeteksi modus ini, bahkan sempat ada yang lolos dan dilakukan,” jelasnya.

Selain menampung dana untuk judi daring, rekening hasil jual beli juga sering dimanfaatkan dalam kejahatan lain seperti penipuan online. Menurut Danang, praktik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan sistem keuangan nasional.

“Peran serta masyarakat sangat krusial. Rekening merupakan data pribadi yang tidak boleh dipindahtangankan,” tegasnya.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan keseriusannya memperkuat literasi digital sebagai upaya pencegahan maraknya judi daring di Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Literasi Digital Terkait Bahaya Judi Daring yang dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, Asisten I Pemprov Kepri, T.S. Arif Fadillah, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, serta perwakilan lembaga adat dan perangkat daerah.

T.S. Arif Fadillah menuturkan bahwa Kepulauan Riau termasuk salah satu wilayah dengan jumlah transaksi judi daring yang tergolong tinggi.

“Fenomena ini menjadi perhatian serius, terlebih Kota Tanjungpinang memiliki intensitas transaksi masif dengan pelaku didominasi kelompok usia produktif 20 hingga 40 tahun,” ujarnya.

Elfiani Sandri menekankan temuan PPATK mengenai dugaan keterlibatan rekening penerima bantuan sosial dalam praktik judi daring.

“Hal ini sangat memprihatinkan, sebab program bantuan sosial seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Kami akan bergerak cepat dengan strategi komunikasi publik, literasi digital, dan edukasi agar masyarakat semakin sadar akan bahaya perjudian online,” ungkapnya.***

Oleh : Astrid Widia )*

Gelombang aksi anarkis yang sempat mengguncang beberapa wilayah Indonesia baru-baru ini menjadi ujian bagi ketahanan bangsa. Dalam momen yang berpotensi memecah belah persatuan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dengan tegas, profesional, dan penuh tanggung jawab. Soliditas kedua institusi ini menjadi simbol nyata dari kesetiaan kepada bangsa, menegaskan bahwa tidak ada keretakan di tubuh aparat penegak hukum, melainkan komitmen yang kokoh untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koordinasi TNI-Polri yang cepat, cermat, dan humanis menunjukkan bahwa loyalitas terhadap negara lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok. Di lapangan, aparat tidak sekadar mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat, melibatkan tokoh agama, pemuka adat, dan komunitas lokal dalam menjaga ketertiban. Pendekatan ini bukan hanya efektif meredam emosi massa, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman di tengah publik. Strategi semacam ini membuktikan bahwa kekuatan militer dan kepolisian di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga penuh kebijaksanaan, sehingga stabilitas sosial dan nasional dapat terjaga dengan harmonis.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, memberikan apresiasi atas langkah aparat yang berhasil mencegah eskalasi konflik. Ia menekankan bahwa tindakan preventif dan represif TNI-Polri selaras dengan prinsip penegakan hukum dan perlindungan publik. Pernyataan ini mempertegas bahwa di tengah tantangan yang kompleks, soliditas aparat adalah fondasi bagi terciptanya rasa aman dan stabilitas nasional. Dalam perspektif patriotik, tindakan ini adalah wujud cinta tanah air, di mana aparat bersatu untuk melindungi rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman destruktif.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa keberhasilan meredam aksi anarkis adalah hasil dari kerja sama erat antara aparat dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan pondasi bagi pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan kelangsungan perjalanan bangsa. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keamanan bukan sekadar urusan aparat, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh anak bangsa. Solidaritas TNI-Polri, didukung partisipasi masyarakat, menjadi simbol nasionalisme yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan utama Indonesia menghadapi tantangan global maupun domestik.

Modernisasi sistem keamanan turut memperkuat kemampuan aparat dalam merespons potensi gangguan. Pemanfaatan teknologi seperti drone, CCTV berbasis kecerdasan buatan, dan sistem komunikasi terpadu memungkinkan respon cepat dan akurat. Transformasi digital ini menegaskan bahwa TNI dan Polri siap menghadapi tantangan zaman, tanpa mengorbankan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Dari perspektif patriotik, adaptasi semacam ini adalah bentuk kesetiaan kepada bangsa, dengan memastikan keamanan warganya tetap terjaga di tengah perkembangan dunia yang cepat dan dinamis.

Dukungan masyarakat terhadap kinerja aparat semakin memperkuat legitimasi tindakan yang diambil. Partisipasi warga yang membentuk satuan pengamanan swadaya dan aktif dalam menjaga ketertiban menjadi bukti bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama. Solidaritas antara aparat dan masyarakat adalah manifestasi cinta tanah air, di mana setiap elemen bangsa berperan menjaga Indonesia tetap aman, damai, dan bersatu. Partisipasi aktif publik juga mengingatkan bahwa patriotisme bukan hanya tentang simbol, tetapi tindakan nyata dalam melindungi negeri dari ancaman anarkis dan disintegrasi sosial.

Peran media massa dan pemerintah dalam menyampaikan informasi akurat sangat penting untuk mencegah hoaks yang bisa memecah belah bangsa. Informasi yang tepat, konstruktif, dan edukatif membantu publik tetap tenang, kritis, dan mendukung langkah aparat. Dalam konteks patriotik, kewaspadaan terhadap hoaks adalah wujud cinta bangsa, karena setiap informasi yang salah dapat memicu kepanikan, provokasi, dan perpecahan. Rakyat yang cerdas dan sadar akan ancaman informasi menjadi mitra strategis bagi TNI dan Polri dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara.

Ke depan, penguatan sinergi TNI-Polri terus dilakukan melalui pelatihan bersama, peningkatan kapasitas personel, dan koordinasi lintas sektor. Dukungan pemerintah berupa kebijakan, anggaran, dan fasilitas memadai menjadi kunci agar aparat siap menghadapi tantangan keamanan di masa mendatang. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan memperkuat penanganan krisis secara komprehensif, sekaligus memperkokoh legitimasi negara. Patriotisme bukan hanya soal gagasan, tetapi aksi nyata yang meneguhkan stabilitas dan perlindungan bagi seluruh rakyat.

Keberhasilan meredam gelombang aksi anarkis menunjukkan bahwa negara hadir, TNI-Polri bersatu, dan rakyat terlindungi. Soliditas aparat adalah simbol patriotisme, di mana setiap personel menegaskan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Dengan kondisi yang kondusif, masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, pemerintah dapat menjalankan kebijakan strategis tanpa gangguan, dan Indonesia menunjukkan bahwa persatuan, loyalitas, dan semangat kebangsaan menjadi modal utama menghadapi tantangan masa depan.

Saat kita menatap horizon bangsa, mari kita junjung tinggi patriotisme melalui dukungan terhadap aparat yang menjaga keamanan, partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, serta kewaspadaan terhadap hoaks yang dapat memecah belah. Soliditas TNI-Polri dan kesadaran nasional rakyat adalah fondasi bagi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Bersama, kita pertahankan keutuhan tanah air, karena cinta bangsa tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang melindungi dan memperkuat negeri ini.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Beijing atas undangan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, menuai respons positif dari berbagai kalangan.

Para pengamat menilai kehadiran Prabowo di Negeri Tirai Bambu bukan hanya bermakna simbolik, tetapi juga sarat makna diplomatik, ekonomi, dan strategis bagi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa kunjungan ini merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo dijadwalkan berangkat ke China pada akhir pekan lalu. Namun, rencana itu batal karena dinamika dalam negeri yang tengah memanas akibat gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung,” kata Prasetyo.

Menurutnya, Prabowo ingin memastikan situasi tetap terkendali sekaligus mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada.

Selama penundaan keberangkatan, Prabowo mengumpulkan pimpinan partai politik serta pejabat instansi negara di Istana untuk membahas kondisi nasional. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan komitmen negara untuk melindungi rakyat dari tindakan anarkis.

Pengamat Hubungan Internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara middle power yang aktif dalam percaturan global.

“Presiden ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang,” ujarnya.

Dinna berharap kunjungan ini juga menjadi dasar untuk menjaga ketenangan dunia internasional.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” tambahnya.

Dari perspektif ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kehadiran Presiden Prabowo sebagai langkah strategis mengingat pentingnya posisi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia.

“China adalah investor dan mitra dagang signifikan bagi Indonesia. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” kata Bhima.

Pengamat Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Prabowo untuk berangkat ke Beijing di tengah dinamika nasional sebagai langkah terukur yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ucapnya.

Trubus juga menegaskan bahwa Prabowo tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

“Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar,” jelasnya.

Ia mengaitkan hal ini dengan konsep stabilitas politik menurut Huntington, yakni kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat.

Lebih jauh, ia menyoroti makna simbolik dari posisi duduk sejajar antara Prabowo, Xi Jinping, dan Vladimir Putin dalam parade kenegaraan.

“Itu bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas posisi Indonesia,” jelas Trubus.

Menurutnya, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi Jinping.

“Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan menggunakan kerangka two-level game theory dari Robert Putnam, Trubus menyimpulkan bahwa kunjungan ini mengirim dua pesan sekaligus.

“Ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan. Legitimasi domestik dan internasional bertemu di sini,” pungkasnya.

Jakarta – Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Beijing, China, bukan sekadar menghadiri parade militer peringatan 80 Tahun Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China, melainkan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara-negara besar.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, mengatakan bahwa Keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Dirinya juga menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” kata Trubus.

Menurutnya, posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja menyebut, kehadiran Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” kata Dinna.

Disisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tutur Prasetyo.

Selain menghadiri acara tersebut, Presiden Prabowo juga mengadakan pertemuan khusus dengan Presiden Xi Jinping.

Prasetyo juga menyebut bahwa Presiden terus memantau situasi di Indonesia dan menerima laporan dari seluruh pejabat terkait.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyebut, kedua pemimpin negara menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya bidang ekonomi dan investasi.

“Masing-masing untuk menindaklanjuti dan memastikan jalannya berbagai investasi ekonomi yang sudah terjalin di antara kedua negara,” kata Teddy.

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda penting Presiden dalam rangka memperkuat kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia. [RWA]

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memgatakan kehadiran Presiden Prabowo di China merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping. Tentunya undangam tersebut bukan undangan biasa melainkan suatu kehormatan diplomatik.

Hal tersebut disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi saat ditanyakan awak media di Jakarta terkait kehadiran Presiden Prabowo di China.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan Presiden untuk berangkat ke China sudah terencana sebelumnya dan juga mempertimbangkan dinamika situasi dalam negeri beberapa hari terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, aparat kepolisian, TNI, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah yang telah cepat bersinergi menjaga persatuan dan ketertiban sehingga kondisi nasional berangsur pulih.

“Demi menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Tiongkok, Bapak Presiden memutuskan untuk berangkat dan akan secepatnya kembali ke tanah air,” jelas Prasetyo.

Kehadiran Presiden Prabowo pada parade militer di Beijing diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok serta membuka ruang dialog dengan pemimpin negara lain di kancah internasional.

Sementara itu, Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja mengatakan kehadiran Presiden Prabowo di China menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Dilain pihak, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan”, tandasnya.

Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Ia menambahkan Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Hubungan kerja sama benar-benar win-win dengan China dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” tuturnya.

Jakarta – Sejumlah pesan berantai melalui media sosial beredar hoax provokatif di masyarakat terkait isu aksi demonstrasi besar lanjutan di Jakarta yang beriisi adanya ribuan massa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten akan masuk berdemontrasi ke Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan kepada semua pihak tidak terhasut berita hoax dan provokasi serta melakukan berbagai langkah pencegahan dengan tetap mewaspadai dan mengantisipasi terhadap berbagai isu hoax yang beredar.

“Maayarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis” jelasnya

Masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi dan kabar yang berkembang di masyarakat karena situasi saat ini mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab menciptakan hal bertentangan dengan koridor keamanan

Budi Gunawan menyampaikan bahwa situasi di sejumlah wilayah Indonesia telah kembali kondusif setelah terjadi gelombang atau serangkaian aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis.

” Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Menko Polkam menjelaskan bahwa pemulihan kondisi ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tidak terkecuali masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas.

Menyikapi isu yang berkembang Wakil Walikota Bandung Erwin mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas kota Bandung, bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan aparat keamanan tetapi menjadi tanggungjawab semua warga.

“Mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga keamanan kedamaian ketertiban kota yang kita banggakan ini” jelasnya.

Masyarakat tetap bijak, menahan diri, tidak terprovokasi hoaks, menghindari tindakan yang bisa memperburuk situasi.

Jakarta – Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maraknya berita hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Marak pesan berantai di WhatsApp dan sejumlah platform media sosial yang berisikan berita hoaks, dengan melakukan memprovokasi, oleh sebab itu masyarakat harus waspada terhadap hal tersebut, ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media di Jakarta.

Salah satu berita hoaks adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran.

Menurutnya berita tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

“Beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan, jelasnya.

“Dapat dipastikan isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat tidak boleh mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan dan kedamaian, tegasnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi berita yang beredar dengan bijaksana dan jernih.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Ia juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Dikesempatan berbeda, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Menurutnya potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” pungkas Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” katanya.

Jakarta, Pasca kericuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia beberapa waktu lalu, ruang publik digital (media sosial) dibanjiri beragam informasi yang berisi ajakan demonstrasi ke Jakarta. Informasi-informasi tersebut berpotensi hoaks maupun disinformasi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi ke Jakarta yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, seperti di WhatsApp. Ditambahkannya bahwa isu di Medsos tersebut tidak benar (hoaks).

“Masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo juga menekankan, publik harus selalu menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegas Trunoyudo.

Senada, Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho meminta warga untuk mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang digital (Medsos). Hoaks mengenai ajakan demonstrasi ke Jakarta, dan represi aparat yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan bisa memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan. Warga agar mewaspadai peredaran masif hoaks di ruang publik digital,” ujar Septiaji.

Sementara itu, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks dan disinformasi yang marak beredar pasca-aksi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius di Surabaya.

Menurutnya, potensi hoaks dan disinformasi sangat mungkin muncul, yang justru dapat memperkeruh keadaan apabila masyarakat tidak cermat dalam menyikapi kabar di media sosial. Di sisi lain publik semakin mampu memilah mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

“Banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan, serta menguatkannya dengan berbagai data dan analisis,” pungkasnya.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat dan pemerintah daerah mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya. Isu Hoax seperti adanya ribuan orang akan masuk Jakarta yang berasal dari dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan Makassar untuk melakukan aksi demo. Isu tersebut tidak benar dan hanya bertujuan untuk memperkeruh situasi di tanah air.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, termasuk pesan berantai WhatsApp. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya pesan ajakan untuk ricuh yang ramai dibagikan dalam beberapa hari terakhir.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi mengajak Masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban serta tidak terpancing provokasi ajakan demo anarkis.

“Bagi masyarakat bawah, mencari nafkah itu penting. Jadi demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan, itu imbauan dari MUI,” kata Masduki Baidlowi.

Sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama, juga menekankan bahwa pihaknya menginstruksikan seluruh anggota di daerah ikut menjaga ketertiban di tengah gelombang demonstrasi yang mengarah ke anarkisme.

“Seluruh jajaran KNPI provinsi, kota, kabupaten jangan terpancing provokasi. Jaga ketertiban dan tetap fokus pada tujuan demokrasi demi kebaikan bersama,” kata Haris.

Haris juga mengimbau kepada pengunjuk rasa agar bisa menyuarakan aspirasi sesuai koridor hukum yang berlaku, jangan sampai merusak fasilitas umum yang selama ini digunakan bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memgajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Dirinya menekankan pentingnya persatuan dan sikap bijak demi terciptanya kondisi kota yang kondusif.

“Saudara-saudaraku warga Kota Bandung yang saya cintai, di tengah dinamika dan gejolak situasi yang kita hadapi, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan,” ujar Erwin.

Di Lampung, Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan bahwa aksi-aksi anarkis yang belakangan mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kerugian bersama.

“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.

Aktris Nana Mirdad turut menyerukan agar masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” tulisnya dalam unggahan di Instagram Story.

Di daerah lainnya, sejumlah elemen masyarakat Kota Pekalongan, yang terdiri atas organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, serta berbagai unsur lainnya. menyatakan sikap mengecam aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak fasilitas publik, hingga berujung pada penjarahan. Mereka berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, dan kondusivitas.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan, Dr. H. Tubagus Surur, M.Ag, meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghindari anarkisme serta menjaga kondusivitas kota dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, di era digital ini, informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak. [RWA]

JAKARTA – Gelombang demonstrasi di Jakarta diwarnai maraknya hoaks yang sengaja disebarkan untuk memperkeruh suasana. Salah satunya adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran. Informasi tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

Selain isu itu, beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Setelah itu, ia kembali mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Ia menjelaskan potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” ujar Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” tambah Radius.

Sementara itu, Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menyampaikan pesan penting agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam adu domba melalui demonstrasi destruktif. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia berada dalam fase kebangkitan yang tidak boleh diganggu oleh provokasi.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan, dan jangan sampai terus diadu domba,” kata Rasyid.

Ia menekankan kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, tetapi harus dijalankan dengan tetap menjaga kepentingan umum. Kerusuhan dan perusakan fasilitas, menurutnya, hanya akan menghamburkan uang rakyat.

“Sampaikanlah aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, dan tanpa tindakan yang merugikan fasilitas umum,” tutup Rasyid.

Dengan demikian, isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan serta mengedepankan aspirasi yang damai demi tegaknya demokrasi.