Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Beredar hoaks bahwa sejumlah kumpulan massa akan menyerbu Jakarta yang dikhawatirkan mengganggu kondisi yang telah kembali aman dan kondusif.

Aparat keamanan dan tokoh masyarakat pun menegaskan bahwa situasi nasional saat ini telah terkendali. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto, menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah dalam kendali TNI-Polri.

“Insya Allah kondusif semua,” kata Imam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, potensi provokasi dalam demonstrasi sudah diantisipasi secara serius oleh kepolisian.

“Sudah dalam pengelolaan TNI Polri. Kita bersatu,” tegasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mengungkap fakta penting soal maraknya provokasi. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim, menjelaskan pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif dan hasutan terkait aksi unjuk rasa.

“Hingga saat ini tercatat ada 592 akun dan konten yang telah diblokir lantaran menyebarkan provokasi di media sosial,” ujar Himawan.

Menurutnya, tim siber bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu.

“Patroli siber tetap digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang menyebarkan provokasi,” imbuhnya.

Di tengah situasi kondusif yang dihadang isu provokatif, komunitas pengemudi ojek online (ojol) mengirimkan pesan menyejukkan. Humas URC Bergerak, Mpok Erna, menyampaikan bahwa pihaknya membagikan bunga mawar putih dan pink di kawasan Monas.

“Mawar putih itu simbol kami tidak mau terprovokasi. Kami suci dalam artian niat damai, bukan konotasi negatif. Sedangkan mawar pink menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta damai. Ojol-ojol yang memang mencari nafkah di jalan raya,” ujar Erna.

Untuk memastikan keamanan, panitia aksi juga menerapkan mekanisme ketat dengan mendata peserta.

“Hanya pengemudi yang terdaftar resmi di aplikasi ojol yang diizinkan ikut aksi damai ini. Jadi, yang ikut aksi sudah kami registrasi sebelumnya,” jelasnya.

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati, mengapresiasi langkah damai komunitas ojol yang memilih meredam ketegangan dengan simbol persatuan.

“Terima kasih kepada para ojol. Ini momentum yang sangat positif untuk mempererat persatuan. Damai adalah harga mati,” tegas Kompol Respati.

[]

Jakarta – Pasca demonstrasi ricuh beberapa waktu lalu, situasi di Jakarta telah kondusif. Publik pun diminta tidak mempercayai hoax di media sosial tentang ribuan orang dari berbagai daerah akan masuk ibu kota untuk memancing demo yang lebih besar.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi isu yang beredar di ruang digital maupun pesan berantai WhatsApp.

Menurutnya, informasi menyesatkan kerap dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan membuat kerusuhan.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya

Trunoyudo menekankan pentingnya publik memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia menilai media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang.

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Polri sendiri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi dan penghasutan melalui media sosial yang memicu kericuhan di sejumlah daerah. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diterima.

Di sisi lain, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkap hoaks terkait kerusuhan semakin masif beredar. Salah satunya video kerusuhan di Baghdad yang diklaim terjadi di Jakarta, hingga kabar bohong mengenai penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tulis Mafindo.

Ketua Mafindo, yang juga akrab disapa Zek, juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap banjir informasi yang sarat misinformasi, disinformasi, hingga ujaran kebencian.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk menjaga persatuan.

“Mari kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” kata Zek.****

Jakarta – Pasca merebaknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, kini disertai penyebaran hoaks yang sengaja dimunculkan untuk memperkeruh situasi. Salah satu hoaks yang beredar menyebutkan bahwa ribuan massa dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan datang ke Jakarta untuk menggelar aksi besar.

Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar dan diduga dimaksudkan untuk menyulut semangat kelompok anti pemerintah di Ibu Kota.

Selain itu, muncul pula hoaks lain yang menuding adanya tindakan represif oleh aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan layanan pesan instan, sehingga memperburuk ketegangan yang terjadi di lapangan.

Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi pun menyerukan kewaspadaan terhadap hoaks, provokasi, dan potensi aksi anarkis yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten yang tidak jelas asal-usulnya di ruang digital.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan aktris Nana Mirdad, yang mengimbau publik agar lebih bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” ujar Nana.

Ia menekankan pentingnya tetap fokus pada tujuan aksi dan tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri), Evita Nursanty, menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh anggota dan pengurus untuk tidak terpancing isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Saya selaku Ketua Umum KBPP Polri memberikan instruksi kepada seluruh pengurus dan anggota untuk tidak terprovokasi oleh isu atau ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan,” tegas Evita.

Pakar Kajian Budaya dan Media dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Radius Setiyawan, turut mengingatkan bahwa ruang digital kini dipenuhi beragam informasi, termasuk yang menyesatkan.

“Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” ujarnya, menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama menghadapi derasnya arus hoaks.

Selain itu, Wakil Wali Kota Bandung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bersama di tengah situasi sosial yang dinamis. Fenomena maraknya hoaks yang bahkan kini kerap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) menambah urgensi kewaspadaan.

Sebagaimana diberitakan, konten hoaks bermuatan AI kian beredar saat gelombang demonstrasi berlangsung, membuat publik makin rentan termanipulasi.

Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat diimbau untuk tetap kritis, memverifikasi informasi dari sumber resmi, serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi memecah belah. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan aksi-aksi yang dilakukan tetap dalam koridor damai dan konstitusional.

Jakarta — Pasca demonstrasi yang sempat berujung ricuh beberapa waktu lalu, situasi di ibu kota kini berangsur kondusif. Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap beragam narasi menyesatkan yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Isu-isu provokatif, seperti klaim adanya ribuan massa dari berbagai daerah yang akan masuk Jakarta untuk memicu gelombang unjuk rasa baru, dipastikan tidak benar dan hanya bertujuan memperkeruh suasana.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam jebakan informasi palsu. Ia mengingatkan, hoaks kerap digunakan sebagai alat provokasi untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan memicu kerusuhan. “Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo menekankan pentingnya verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang beredar. Ia menilai, media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang dan menjadi rujukan utama dalam memastikan kabar yang beredar benar adanya. “Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga menyerukan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam siklus aksi fisik yang berpotensi memunculkan kerusuhan baru. Melalui akun X pribadinya, ia mengajak publik menyalurkan aspirasi secara damai dan bijak melalui kanal digital. “Dengan menyaksikan banyaknya penyelewengan dan penjarahan, semua warga yang hendak mengungkap aspirasi sebaiknya cukup via medsos saja, jangan lagi fisik, setidaknya satu bulan ke depan,” tulisnya.

Menurut Jimly, momentum ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama agar energi masyarakat tidak tersalurkan pada aksi-aksi destruktif. Kanal digital, lanjutnya, bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pandangan, sembari memberi ruang bagi pemerintah dan DPR memperbaiki tata kelola kelembagaan.

Dengan kondisi sosial yang masih rawan, Jimly berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia mengingatkan, kekacauan hanya akan merugikan rakyat kecil, sementara aspirasi yang disampaikan secara bijak tetap bisa memberikan tekanan moral dan politik kepada para pengambil keputusan.

Narasi hoaks dan provokatif jelas mengandung risiko besar. Karena itu, kewaspadaan publik menjadi kunci agar Jakarta tetap kondusif dan aspirasi tetap tersampaikan dengan cara yang bermartabat.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing-China, Rabu (3/9/2025). Kehadiran ini ditegaskan pemerintah sebagai undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti strategis bagi posisi Indonesia.

“Dan harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi juga dengan berapi-apinya Xi,” ujarnya

Dinna menekankan bahwa Indonesia sebagai middle power membutuhkan komunikasi langsung dengan negara-negara besar dalam situasi geopolitik yang penuh tekanan. Kunjungan Prabowo, menurutnya, tidak hanya simbolik, melainkan juga menunjukkan diplomasi aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas regional dan global.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan undangan sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 31 Agustus melalui ajakan Xi Jinping menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

“Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus). Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Prasetyo Hadi

Mensesneg menambahkan, Prabowo baru memutuskan berangkat setelah situasi keamanan nasional dinilai kembali stabil.

“Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” ujarnya. Menurutnya, Pemerintah China juga secara khusus kembali meminta agar Presiden hadir, setidaknya dalam parade militer di Beijing.

Dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Balai Agung Rakyat. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Xi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo, yang dinilainya mencerminkan perhatian besar terhadap persahabatan Indonesia-China.***

Jakarta – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing, Rabu (3/9), mendapat sorotan besar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seumlah pakar menilai kehadiran Prabowo mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan diperhitungkan dunia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo merupakan undangan langsung dari Presiden Xi Jinping.

“Ini bukan sekadar urusan protokol, melainkan sebuah kehormatan diplomatik yang langka,” tegasnya.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Prabowo menunjukkan Indonesia sebagai middle power yang ingin mendengar langsung posisi negara-negara besar di tengah dinamika global yang tegang.

“Harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan retorika keras,” ujarnya.

Nada senada disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurutnya, China memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, kehadiran Presiden Prabowo merupakan langkah strategis.

“Ya ini karena posisi China sebagai investor dan juga mitra dagang sangat signifikan. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kerja sama, mulai dari tenaga kerja hingga investasi hilirisasi,” jelas Bhima.

Bhima menambahkan, Presiden Prabowo dapat mendorong agar kerja sama Indonesia-China tidak hanya berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga berkembang ke sektor menengah dan manufaktur, termasuk kendaraan listrik.

“Sehingga hubungan kerja sama benar-benar win-win dan memberi nilai tambah bagi Indonesia,” katanya.

Pengamat kebijakan publik dan akademisi senior Universitas Trisakti, Dr. Trubus Rahardiansah, menilai keputusan Presiden Prabowo berangkat ke Beijing di tengah situasi nasional justru menegaskan kapasitas kepemimpinan beliau.

“Undangan Xi Jinping ini bukan hal biasa. Dari sisi Indonesia, langkah ini menegaskan bahwa kita adalah pemain aktif dalam diplomasi global,” ujarnya.

Trubus menekankan bahwa Prabowo tidak gegabah. Keputusan berangkat diambil setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali, dialog dengan tokoh agama digelar, serta aspirasi rakyat didengar.

“Prinsip ini sejalan dengan konsep stabilitas menurut Huntington, bahwa stabilitas bukan ketiadaan konflik, melainkan kemampuan negara merespons dinamika sosial secara cepat,” jelasnya.

Lebih jauh, Trubus menilai posisi duduk sejajar dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin dalam parade bukan sekadar tata tempat, melainkan simbol pengakuan global atas Indonesia.

“Bahkan, hanya Presiden Indonesia yang mendapat pertemuan bilateral khusus dengan Xi. Itu privilege diplomatik yang jarang diberikan,” tegasnya.

Dengan kerangka two-level game theory (Putnam), lanjut Trubus, pesan yang dikirimkan ada dua. Pertama, ke dalam negeri: Indonesia mampu menjaga stabilitas. Kedua, ke luar negeri: Indonesia adalah aktor penting yang tak bisa diabaikan.

“Legitimasi domestik dan legitimasi internasional bertemu di sini. Di dalam negeri, aspirasi rakyat diakomodasi dan stabilitas terjaga. Di luar negeri, Indonesia tampil setara dan dihormati,” pungkas Trubus.

Kehadiran Presiden Prabowo di Beijing menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan negara rapuh sebagaimana dipropagandakan pihak tertentu. Justru sebaliknya, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang stabil, terbuka, dan dihormati di kancah global. []

Jakarta – Kericuhan dan anarkisme yang terjadi dalam berbagai aksi massa di beberapa daerah belakangan ini mengundang perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh agama dan akademisi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud mengatakan bahwa penyampaian kritik kepada pemerintah Adalah bagian dari ajaran agama sekaligus hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penyampaian aspirasi harus tetap dalam koridor hukum.

“Menyampaikan pendapat adalah hak, tapi kalau sampai merusak dan mejarah, jelas melanggar hukum agama maupun hukum positif,” jelas Marsudi di Jakarta.

Ia menyampaikan bahwa dalam menyampaikan pendapat juga diperlukan kesabaran. Di dalam agama pun dilarang untuk melakukan kerusakan.

“Utamakan untuk menjaga jiwa, menjaga harta, baik milik publik atau pemerintah dan fasilitas umum, semuanya harus dijaga,” ucapnya.

Marsudi pun mengajak agar berhenti bertindak anarkis yang mengatasnamakan demokrasi dan beralih kepada pendekatan yang lebih konstruktif untuk membangun dialog demi membangun Indonesia yang lebih baik.

“Kami mengajak para ulama, pemimpin organisasi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menciptakan dialog yang lebih konstruktif. Mari kita sampaikan kritik dan saran dengan cara yang santun, serta selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya,” jelasnya.

Sejurus dengan sikap MUI, Pakar Komunikasi Politik Aditya Perdana mengungkapkan jika penerapan demokrasi secara damai menjadi landasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Negara membutuhkan stabilitas dan kedamaian agar pembangunan dan kemajuan bangsa bisa terus berjalan.

“Demokrasi adalah sebuah proses yang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kita harus menjaga agar proses ini berlangsung dengan damai, tanpa terjebak dalam konflik yang dapat merugikan kepentingan bersama.” terangnya.

Ia menekankan, dalam mewujudkan hal tersebut, peran dan komitmen semua pihak sangat diperlukan. Associate Professor (Profesor Madya) Ilmu Politik UI itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

“Mari kita ciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang damai untuk kemajuan bersama, Kita sudah mempunyai kesepakatan, bahwa dalam sebuah negara demokrasi, menyampaikan protes dan pendapat itu adalah hak. Bahkan dalam konstitusi sudah ada hukumnya, artinya ruang itu ada jaminan yang jelas,” tutupnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI bahwa pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi. “Kita sedang menghadapi realitas kebocoran besar atas kekayaan negara. Tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas, meskipun langkah ini mungkin tidak populer bagi sebagian pihak,” ujarnya.

Presiden Prabowo kemudian menekankan bahwa kebocoran anggaran negara telah berhasil ditekan secara signifikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menyelamatkan sekitar Rp 300 triliun dari potensi kebocoran dan korupsi.

“Ini adalah bukti konkret bahwa langkah-langkah perbaikan tata kelola sudah berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa praktik korupsi terjadi tidak hanya di level atas, melainkan juga di bawah.

“Kita menemukan praktik korupsi tidak hanya di birokrasi pusat, tetapi juga di eselon bawah, BUMN, bahkan BUMD. Semua ini harus dibersihkan, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara Fraksi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Novita Wijayanti menyebut arah kebijakan itu sebagai peta jalan memberantas korupsi. “Pidato Presiden bukan hanya laporan tahunan, tetapi pedoman strategis untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi,” ucapnya.

Novita juga menambahkan bahwa keberhasilan menyelamatkan ratusan triliun rupiah dari kebocoran anggaran merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi.

“Ini bukti nyata bahwa pemerintahan beliau bekerja untuk rakyat, dengan mengutamakan efisiensi dan integritas. Kami di parlemen siap mendukung penuh langkah-langkah ini agar cita-cita Indonesia bersih dari korupsi benar-benar terwujud,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dukungan politik, pengawasan publik, serta konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan agenda besar tersebut.

“Semua elemen bangsa perlu bersatu memastikan korupsi tidak lagi menggerogoti masa depan generasi mendatang,” tutupnya.

Jakarta – TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan masyarakat melalui patroli gabungan berskala besar hingga ke tingkat RT/RW. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pasca maraknya aksi anarkis dan penjarahan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menekankan bahwa kehadiran aparat adalah bentuk nyata negara melindungi warganya.

“Atas instruksi Bapak Kapolri, kami meminta seluruh Polda dan Polres segera berkoordinasi dengan jajaran TNI. Patroli bersama dilakukan untuk memastikan masyarakat terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik perusuh maupun aksi anarkis,” ujarnya.

Untuk itu, patroli skala besar tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga menjangkau lingkungan perumahan warga. Dengan langkah tersebut, aparat ingin memastikan rasa aman benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

“Kami pastikan tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami laksanakan hingga ke tingkat RT/RW agar masyarakat merasakan langsung kehadiran negara,” jelasnya.

Dedi menambahkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusivitas. Aparat tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan warga dan tokoh-tokoh setempat.

“Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda adalah kunci menjaga stabilitas. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan,” imbuhnya.

Komitmen serupa juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia menekankan bahwa TNI akan mendukung penuh langkah Polri demi stabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama lintas institusi menjadi kunci agar pengamanan berjalan efektif di seluruh daerah.

“Sinergi TNI dan Polri tidak bisa ditawar lagi. Kami siap turun langsung bersama jajaran kepolisian agar situasi tetap terkendali dan rakyat merasa aman,” tegasnya.

Dukungan tersebut diikuti dengan penekanan pada aspek profesionalisme dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas. Jenderal Agus mengingatkan agar setiap prajurit tetap mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap operasi pengamanan.

“Kami tekankan kepada seluruh prajurit agar bertugas dengan hati, tetap humanis, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Tugas kita bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga memastikan masyarakat merasa dilindungi,” pungkasnya.

Jakarta – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar patroli gabungan berskala besar di sejumlah wilayah strategis, khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya, pasca rangkaian aksi demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Patroli gabungan ini merupakan langkah konkret dan strategis untuk memastikan situasi tetap kondusif serta mengantisipasi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan dilakukan secara mobile maupun stasioner, dengan menyasar titik-titik vital dan lokasi yang dinilai rawan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa kehadiran aparat di lapangan bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman dan sesuai hukum.

“Kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Silakan menyampaikan pendapat, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan tertib,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Mohammad Fadjar, M.PICT., atau yang akrab disapa Kosasih, menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya pasca-demonstrasi.

“Kami adalah satu kesatuan. Pangdam III/Siliwangi memiliki semboyan Sili Asih, Sili Asuh, dan Sili Wewangi. Seluruh jajaran sudah kami instruksikan untuk saling mendukung, baik dengan Polri maupun pemerintah daerah,” ujar Mayjen Kosasih.

Ia juga menegaskan bahwa ego sektoral tidak boleh menjadi penghalang dalam penanganan dinamika sosial dan politik.

“TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus seiring dan sejalan. Komunikasi, saling menghargai, dan perlindungan adalah kunci,” tambahnya.

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, turut memberikan pernyataan tegas terkait pentingnya menjaga ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa arahan Kapolri adalah untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, terutama pasca aksi unjuk rasa yang sempat berujung anarkis.

“TNI dan Polri bersinergi penuh untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Tidak ada toleransi terhadap aksi anarkisme dan vandalisme,” tegas Komjen Pol Dedi Prasetyo

Hingga saat ini, situasi di Jakarta terpantau kondusif. Sebanyak 5.369 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dikerahkan untuk mengamankan berbagai titik strategis, termasuk Gedung DPR/MPR RI, Monas, dan Bundaran HI.

Patroli gabungan ini direncanakan akan terus dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini menunjukkan komitmen TNI-Polri dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial yang berkembang.