Arsip Bulanan: September 2025

Oleh: Noviyanti )*

Pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam sektor pangan. Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, perhatian terhadap swasembada pangan sama sekali tidak dikendurkan. Pemerintah justru menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan strategis yang telah dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tetap berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan negara secara menyeluruh.

Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama saat kondisi sosial sedang bergejolak. Pemerintah pun menjawab harapan ini melalui berbagai upaya konkret, mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga penguatan distribusi pangan. Isu pangan tidak hanya menyangkut persoalan perut, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan masa depan generasi mendatang. Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya menjadi tolak ukur efektivitas pemerintahan dan kekuatan suatu bangsa.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terukur untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Salah satu indikator keberhasilan adalah stok beras nasional yang hingga pertengahan 2025 telah melampaui 4 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok semata, melainkan juga pada stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas yang merugikan masyarakat bawah.

Stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas dalam menjaga inflasi dalam batas aman, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Langkah ini menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bahan pangan secara merata tanpa terbebani gejolak harga yang tidak menentu. Pemerintah daerah pun didorong untuk proaktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, guna memastikan tidak ada celah yang menimbulkan ketimpangan. Dengan sistem pemantauan yang efektif, intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan sinergi yang erat lintas sektor. Tidak cukup hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga harus menyentuh teknis lapangan seperti penguatan jaringan irigasi, percepatan pompanisasi, serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Program modernisasi pertanian ini terbukti mampu menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Ketahanan pangan tak hanya berarti cukup, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan petani, penyuluh pertanian, dan aparat daerah agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Distribusi pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian tepat guna diarahkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada tidak hanya fokus pada beras, melainkan mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan hortikultura. Dengan pendekatan menyeluruh, Indonesia diarahkan menjadi negara mandiri secara pangan sekaligus mampu bersaing di pasar regional dan global.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan bahwa daerahnya sedang memasuki masa panen raya dan terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pemkab Sleman juga memprioritaskan perbaikan irigasi dan distribusi pupuk yang berkelanjutan, sembari mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi sektor pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu pangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi strategis pembangunan nasional. Ketika sektor lain dapat dipengaruhi oleh gejolak politik, sektor pangan justru harus dijaga stabilitasnya karena menyangkut kebutuhan mendasar seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan prinsip kontinuitas dan ketahanan dalam melanjutkan program swasembada, terlepas dari dinamika politik yang berkembang.

Sayangnya, di tengah komitmen kuat pemerintah menjaga ketahanan pangan, gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap distribusi dan kelancaran logistik pangan. Demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis, seperti pemblokiran jalan, perusakan fasilitas umum, atau penutupan akses transportasi, justru berisiko merugikan masyarakat luas. Pemerintah menyampaikan bahwa setiap aspirasi tetap dihargai selama disampaikan secara damai dan dalam koridor hukum.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memilah kepentingan bersama dan menghindari bentuk-bentuk aksi yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Ketahanan pangan adalah urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menjaga stabilitas di sektor ini berarti menjaga masa depan bangsa. Di tengah tantangan global dan ketidakpastian iklim, Indonesia tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang justru melemahkan fondasi negara.

Pemerintah menegaskan bahwa aksi massa tidak akan mengganggu jalannya program swasembada pangan yang telah dirancang secara terukur dan sistematis. Seluruh perangkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terus bekerja sesuai tupoksi masing-masing untuk memastikan rakyat tetap mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekadar program, melainkan komitmen nyata untuk menjaga martabat bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Continue Reading

Sorong – Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Papua Barat Daya menyerukan imbauan kepada warga agar tidak mudah terpengaruh isu maupun provokasi terkait situasi keamanan pasca pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar. Mereka mengingatkan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Tokoh adat Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, menegaskan pentingnya menahan diri dan tidak ikut dalam aksi-aksi yang berpotensi merugikan.

“Saya pesan kepada seluruh orang Maybrat yang ada di Kabupaten Maybrat maupun di Sorong agar jangan ikut mencampuri demo-demo. Banyak hal yang kita sudah lihat, ada yang jadi korban bahkan ditahan. Itu semua merugikan kita sendiri,” ujar Demak Siji.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

”Mari kita pikirkan masa depan anak-anak kita agar tetap aman, sehat, dan bisa bekerja untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan keributan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak bergandengan tangan untuk menciptakan suasana damai.

Saya berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bersama-sama menjaga wilayah kita agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Moses Parebabo, Tokoh Masyarakat Biak Karon sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, juga menyampaikan pesan serupa.

“Saya mengajak masyarakat Biak Karon di Kabupaten Tambrauw agar tidak terpengaruh isu-isu negatif. Mari kita ciptakan Tambrauw yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama,” katanya.

Para tokoh Papua Barat Daya sepakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga kedamaian di wilayah Papua.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Papua kembali menjadi sorotan setelah pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya aksi anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam momentum ini, suara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lokal di Papua Barat Daya muncul sebagai pengingat penting agar seluruh lapisan masyarakat tetap mengedepankan kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang merugikan.

Seruan perdamaian ini mengandung pesan mendalam, bahwa stabilitas sosial di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah, melainkan juga bagian dari kearifan masyarakat adat yang sejak lama menjunjung tinggi nilai harmoni. Dalam pandangan tokoh adat, kedamaian menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan yang lebih merata di tanah Papua.

Tokoh Adat Aitinyo Raya di Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, mengingatkan agar masyarakat tidak terseret arus provokasi. Ia menegaskan bahwa aksi anarkis hanya akan menimbulkan kerugian, baik dari sisi keamanan maupun masa depan sosial ekonomi warga. Pesan ini mencerminkan sikap bijak seorang pemimpin adat yang memahami betul dampak buruk dari kekacauan. Ketika energi masyarakat habis untuk konflik, maka yang terhambat adalah pembangunan dan kesejahteraan yang justru sangat dibutuhkan.

Nada serupa juga datang dari Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele. Ia menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang sengaja menciptakan keributan. Menurutnya, stabilitas adalah kunci agar seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang. Dorongan ini bukan sekadar imbauan, melainkan refleksi dari keprihatinan seorang tokoh yang ingin melihat Sorong dan wilayah sekitarnya terus bergerak maju tanpa terjebak dalam konflik yang tidak produktif.

Tidak hanya itu, Tokoh Masyarakat Biak Karon Sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, Moses Parebabo, menekankan perlunya masyarakat menjauhi isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah. Ia mengajak masyarakat Tambrauw untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama. Sikap ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kedamaian sudah menjadi komitmen kolektif berbagai lapisan masyarakat Papua.

Imbauan dari para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki kesadaran tinggi untuk tidak terjebak dalam provokasi yang bisa merusak tatanan sosial. Dalam konteks pembangunan Papua, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak. Tanpa suasana damai, sulit bagi pemerintah maupun pihak swasta untuk menjalankan program-program strategis yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Papua menyimpan potensi besar, baik dari sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya. Namun, potensi itu hanya bisa dioptimalkan apabila keamanan tetap terjaga. Konflik dan kekacauan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menjaga kedamaian, maka Papua akan mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Peran tokoh adat dan masyarakat menjadi penting karena mereka adalah figur yang memiliki kedekatan emosional dengan warga. Nasihat mereka lebih mudah diterima karena lahir dari nilai-nilai lokal yang telah dipegang sejak lama. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu kunci dalam merawat harmoni di Papua. Ketika tokoh adat bersuara lantang menolak provokasi, maka masyarakat akan lebih percaya bahwa kedamaian adalah pilihan terbaik.

Pemerintah pusat dan daerah pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi menjadi jalan tengah untuk memastikan Papua tetap aman. Aparat keamanan diharapkan bertindak dengan humanis dan mengedepankan dialog, sementara masyarakat menjaga diri dari pengaruh isu-isu yang menyesatkan. Jika keduanya berjalan seiring, maka Papua dapat menjadi contoh bahwa kedamaian bukan utopia, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.

Dalam konteks ini, imbauan para tokoh Papua patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran menjaga stabilitas tidak hanya lahir dari instruksi formal, melainkan juga dari suara moral masyarakat itu sendiri. Pesan moral yang disampaikan para tokoh adat adalah bentuk nyata tanggung jawab sosial yang mengakar dalam budaya Papua: menjaga harmoni demi masa depan generasi penerus.

Selain itu, imbauan untuk menahan diri dari aksi anarkis juga relevan dengan upaya menjaga citra Papua di mata nasional maupun internasional. Dunia tengah menyoroti bagaimana Papua berkembang sebagai bagian integral dari Indonesia. Dengan kedamaian, maka Papua dapat menunjukkan jati diri sebagai wilayah yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga berkomitmen pada persatuan bangsa.

Pada akhirnya, kedamaian Papua adalah investasi jangka panjang. Seruan dari para tokoh Papua menegaskan bahwa provokasi hanya membawa kerugian, sementara harmoni membuka pintu kemajuan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh masyarakat Papua untuk mendengar suara bijak para tokoh mereka, agar tanah Papua tetap menjadi rumah yang aman, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Syafruddin M.H )*

Dalam dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung, isu pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional, dan karenanya program swasembada pangan menjadi agenda utama pembangunan. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terlebih ketika situasi politik kerap diwarnai aksi demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas. Komitmen pemerintah dalam mengelola pangan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga strategi jangka panjang menjaga masa depan bangsa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama yang sejalan dengan arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa swasembada pangan adalah program paling vital yang dijalankan pemerintah saat ini. Peningkatan produksi beras pada periode 2024–2025 hingga membuat stok Bulog melampaui 4 juta ton adalah bukti konkret kerja nyata pemerintah. Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melimpahnya stok tidak cukup, sebab stabilitas harga menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen adalah target strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

Lebih jauh, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif memantau harga pangan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan Pemda sangat penting, sebab kondisi daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi pasar dan faktor geografis. Dengan pemantauan yang cermat, langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu meredam potensi keresahan sosial. Dengan demikian, isu pangan sejatinya dapat menjadi perekat bangsa di tengah hiruk-pikuk dinamika politik.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, langkah penguatan pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas yang sedang digencarkan. Program pompanisasi yang dijalankan secara masif di berbagai daerah terbukti efektif menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Dengan begitu, ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa hasil nyata di lapangan. Melalui modernisasi pertanian dan distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing. Fokus ini bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan lain yang berperan vital dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Upaya pemerintah pusat juga mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan bahwa wilayahnya kini tengah memasuki masa panen raya padi. Untuk memperkuat kontribusi Sleman dalam ketahanan pangan nasional, Pemkab fokus memperbaiki jaringan irigasi teknis yang menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian juga terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian. Dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi kerja, teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, hingga pemasaran digital untuk memperluas akses pasar bagi petani. Modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan pendekatan terintegrasi, Sleman bertekad menjaga keberlanjutan pangan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.

Fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan ketersediaan bahan pokok, melainkan strategi besar menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, termasuk ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Keberhasilan menjaga swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan dasar mereka selalu menjadi prioritas utama pemerintah.

Di tengah upaya besar menjaga kedaulatan pangan, aksi demonstrasi yang bersifat anarkis justru berpotensi mengganggu stabilitas dan memperburuk kondisi sosial. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu distribusi pangan tidak akan memberi solusi atas persoalan bangsa. Sebaliknya, justru bisa menghambat kerja pemerintah dalam mempercepat program-program strategis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung program ketahanan pangan jauh lebih bermanfaat daripada terjebak dalam aksi-aksi yang tidak produktif.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Pertanian.

Continue Reading

Oleh : Bambang Anggara )*

Swasembada energi merupakan agenda strategis yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Ketika kebutuhan energi mampu dipenuhi dari sumber daya dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Langkah ini penting untuk menekan defisit perdagangan sekaligus memperluas ruang investasi, baik pada sektor energi fosil yang efisien maupun pada pengembangan energi baru terbarukan yang berkelanjutan.

Kemandirian energi tidak hanya berimplikasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur energi mendorong terbukanya lapangan kerja baru di berbagai bidang, mulai dari eksplorasi, produksi, distribusi, hingga inovasi teknologi. Dengan begitu, swasembada energi berfungsi ganda: menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus menjadi motor penggerak terciptanya peluang kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada energi semakin jelas terlihat melalui langkah konkret di tingkat regulasi. Komisi XII DPR RI tengah mempercepat revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia mandiri energi. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat regulasi, memperluas investasi, dan mendorong percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Payung hukum yang adaptif diyakini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa revisi undang-undang tidak hanya menyangkut pasokan listrik, melainkan juga aspek distribusi dan efisiensi pemanfaatan energi. Menurutnya, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo, swasembada energi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Sumber daya dalam negeri yang melimpah harus dikelola dengan tata kelola yang tepat agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Distribusi yang merata, dari Sabang hingga Merauke, menjadi syarat mutlak untuk memastikan listrik hadir sebagai hak dasar yang meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Ia menambahkan, regulasi harus menjadi instrumen nyata yang memastikan ketersediaan listrik secara andal, terjangkau, dan merata. Dengan fondasi ini, pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai, inovasi lintas sektor terdorong, dan kesempatan kerja terus terbuka luas. Kemandirian energi dengan demikian tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian teknis, melainkan sebagai jalan menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Di tingkat operasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bergerak cepat memperkuat kontribusi terhadap pencapaian swasembada energi. PT PLN (Persero) mengambil peran strategis melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa arah pengembangan panas bumi telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target kapasitas 5,2 gigawatt (GW). Target ini menggambarkan keseriusan pemerintah dan PLN untuk mengoptimalkan potensi panas bumi yang besar dan tersebar di berbagai wilayah.

Pengembangan panas bumi bukan sekadar menyediakan pasokan listrik nasional, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Proyek-proyek PLTP terbukti meningkatkan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transfer teknologi. Energi yang dihasilkan ramah lingkungan sekaligus memperkuat keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Dengan strategi ini, energi bersih tidak hanya mendukung agenda transisi global, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada pembangunan hijau.

Untuk mempercepat realisasi target, PLN menggandeng pengembang panas bumi melalui skema perjanjian pembelian uap (steam purchase agreement). Skema ini menciptakan kepastian investasi, memperkuat keberlanjutan proyek, dan meningkatkan daya tarik sektor energi bagi investor dalam dan luar negeri. Pihak PLN juga memastikan semua proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga kepercayaan publik dan investor semakin terjaga.

Swasembada energi memiliki arti lebih dari sekadar capaian teknis atau target pembangunan. Ia adalah simbol kemandirian bangsa sekaligus penguat posisi Indonesia dalam percaturan global. Di tengah gejolak harga energi dunia, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen, tetapi harus tampil sebagai produsen yang mandiri dan berdaya saing. Dengan swasembada energi, ruang fiskal negara menjadi lebih kuat, defisit perdagangan berkurang, dan daya tarik investasi semakin tinggi.

Peluang kerja yang tercipta dari agenda besar ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Mulai dari tenaga teknis, operator lapangan, peneliti, hingga inovator teknologi energi akan mendapat ruang yang lebih luas untuk berkembang. Hal ini menjadi modal penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan era transisi energi global. Dengan demikian, swasembada energi turut berkontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia yang lebih produktif, inovatif, dan kompetitif.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, parlemen, BUMN, dan sektor swasta akan menentukan kecepatan Indonesia mencapai kemandirian energi. Visi ini bukan hanya tentang listrik yang menyala di rumah-rumah, tetapi juga tentang hadirnya rasa percaya diri bangsa dalam menentukan arah pembangunan sendiri. Swasembada energi adalah jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang semakin luas, dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

)* Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Pembangunan

Oleh: Hafizh Nurfarizi )*

Transisi energi global tengah menjadi isu strategis yang tak bisa diabaikan. Negara-negara di dunia berpacu mengurangi ketergantungan pada energi fosil demi menciptakan masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan mandiri secara energi. Indonesia, dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar, tentu tidak boleh tertinggal.

Program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan hanya langkah berani, tetapi juga strategi visioner untuk memastikan kemandirian energi sekaligus membuka peluang lapangan kerja yang luas.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang strategi pemanfaatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai basis pembangunan PLTS. Skema ini tidak hanya memperkuat infrastruktur energi, melainkan juga melibatkan masyarakat desa secara langsung sebagai aktor utama dalam pengelolaan energi bersih. Dengan keterlibatan koperasi desa, program ini menghadirkan pendekatan berbasis komunitas yang berkeadilan, sekaligus meneguhkan prinsip pemerataan pembangunan.

Bahlil juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi energi surya Indonesia yang mencapai ribuan gigawatt. Salah satunya yakni dengan menggandeng produsen modul surya global, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan Solar PV asal Tiongkok. Transfer teknologi dan investasi dari mitra internasional menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan PLTS nasional.

Kolaborasi internasional tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membangun instalasi PLTS semata, melainkan juga memperkuat rantai pasok energi surya di dalam negeri. Melalui kerja sama strategis, kapasitas produksi sel dan modul surya dapat ditingkatkan di dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, ekosistem energi terbarukan nasional bisa tumbuh lebih kokoh. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa program PLTS 100 GW benar-benar mampu menopang swasembada energi nasional.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa langkah pemerintah ini tepat sasaran untuk menjawab tantangan transisi energi. Indonesia memiliki potensi energi surya yang luar biasa besar, mencapai antara 3.300 GW hingga 20.000 GW dari Sabang sampai Merauke. Dengan biaya teknologi PLTS yang semakin kompetitif, fleksibel, dan mudah dioperasikan, proyek ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan juga jawaban strategis atas kebutuhan akses energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Program ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi, meningkatkan ketahanan energi, serta menjadikan energi surya sebagai motor pembangunan ekonomi hijau. Kelebihan PLTS dibandingkan sumber energi lain adalah fleksibilitasnya. Pembangunannya tidak harus terpusat di satu lokasi besar, tetapi bisa didistribusikan secara modular di berbagai wilayah.

Dengan begitu, akses energi dapat dinikmati secara merata hingga ke daerah terpencil, mendukung pemerataan pembangunan yang menjadi visi besar pemerintahan saat ini. Ini juga menjadi solusi cerdas untuk mempercepat dediselisasi atau penggantian pembangkit berbahan bakar diesel yang selama ini membebani biaya operasional PLN. Selain itu solusi ini sekaligus dapat mengurangi polusi udara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyelaraskan data program dediselisasi PLN dengan rencana pembangunan PLTS di tingkat Kopdes. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan energi yang berbeda, sehingga tipe pembangunan PLTS yang akan digunakan akan berbasis tapak (ground mounted) atau bentuk lain sehingga harus ditentukan sesuai dengan kondisi wilayah.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengejar angka target 100 GW, tetapi juga memastikan agar setiap pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang adaptif dan partisipatif inilah yang akan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain aspek teknis, manfaat program PLTS 100 GW juga sangat besar bagi perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur energi skala raksasa tentu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, baik untuk konstruksi, operasi, maupun pemeliharaan. Pemerintah memperkirakan proyek ini akan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah yang menjadi lokasi pembangunan PLTS. Tidak hanya itu, keberadaan koperasi desa sebagai pengelola energi akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui pembagian manfaat yang lebih merata.

Namun tentu saja, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi yang solid. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan mitra internasional harus bergandengan tangan dalam mengawal implementasi PLTS 100 GW. Transparansi, akuntabilitas, serta kepastian regulasi menjadi faktor penentu agar investasi yang masuk benar-benar produktif. Dukungan publik pun tak kalah penting, sebab kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi bersih akan mempercepat transformasi menuju swasembada energi.

Di tengah tantangan global, termasuk fluktuasi harga energi fosil, ketidakpastian geopolitik, dan krisis iklim, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal energi. Program strategis PLTS 100 GW adalah jawaban konkret untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada impor energi, sekaligus membuka jalan menuju kedaulatan energi yang berkeadilan. Dengan langkah berani ini, pemerintah sedang menyiapkan fondasi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Pangkalpinang – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 gigawatt (GW) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat swasembada energi nasional sekaligus menyerap tenaga kerja. Program ini tidak hanya menghadirkan energi bersih, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan lingkungan.

Division Head of Corporate Social Responsibility MIND ID, Satya Nugraha, mengatakan bahwa salah satu program CSR perusahaan di bidang lingkungan adalah pembangunan PLTS untuk mendukung irigasi pertanian.

“Listrik PLN yang semula digunakan oleh petani untuk menggerakan turbin kini sudah dikonversikan menggunakan PLTS,” ujar Satya.

Menurut Satya, pemanfaatan PLTS ini mendorong efisiensi energi sekaligus mampu meningkatkan produksi pertanian dua hingga tiga kali lipat setiap tahunnya.

“Ini cara kita menuju energi bersih dan efisiensi,” tambah Satya.

Inovasi serupa juga diterapkan di PT Timah melalui reklamasi lingkungan laut dengan membuat sarang atau rumah bagi ikan yang membantu aktivitas nelayan setempat.

Selain fokus pada energi dan lingkungan, MIND ID juga memperhatikan pengembangan warga. Perusahaan memberikan sarana dan prasarana bagi usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti pameran serta memperoleh sertifikasi usaha maupun sertifikasi halal.

“Sebenarnya masih banyak yang kita lakukan, termasuk bidang kesehatan, membangun sarana dan prasarana sosial serta tanggap bencana. Untuk bidang kesehatan, bulan ini kita akan menggelar operasi katarak,” ujar Satya.

Menurutnya, total ada 48 jenis layanan kesehatan dengan 5.727 penerima manfaat. Program CSR MIND ID meliputi empat bidang prioritas, yaitu pendidikan, lingkungan, pengembangan warga, dan kegiatan sosial.

“Dalam bidang prioritas ini termasuk juga pilar pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya 17 tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) yang ditetapkan oleh United Nations.” Kata Satya.

MIND ID juga memberikan program beasiswa dan pelatihan kepada 500 guru serta pelatihan keterampilan bagi 267 orang. Khusus PT Timah, program pendidikan melalui Pemali Boarding School telah meluluskan sekitar 886 alumni dengan 100 siswa aktif. Selain itu, terdapat program bagi mahasiswa dan program literasi guru.

Sementara itu, Departement Head Corporate Communications PT Timah, Anggi Budiman Siahaan, mengatakan bahwa perusahaan sangat memperhatikan pemenuhan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan masyarakat di seluruh wilayah operasional.

“Dalam menjalankan operasional, PT Timah selalu berpedoman pada regulasi pemerintah mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, penjualan hingga kewajiban pasca tambang, sehingga memastikan keberlanjutan industri sejalan dengan visi pembangunan nasional,” kata Anggi.

Salah satu bukti nyata kepedulian PT Timah terhadap lingkungan adalah reklamasi lahan eks tambang di darat dan laut. Sejak 2015 hingga Juni 2025, perusahaan telah mereklamasi 3.000 hektare lahan. Jika dihitung sejak 1992, lebih dari 16.000 hektare lahan telah direklamasi dengan estimasi biaya mencapai Rp196 miliar.

“Bisa dilihat di Kampung Reklamasi Air Jangkang di Bangka dan Kampung Reklamasi Selinsing di Belitung Timur. Hal sama juga kami lakukan di laut karena wilayah operasi produksi PT Timah juga ada di laut,” ujar Anggi.

Pembangunan PLTS berkapasitas besar ini merupakan langkah nyata memperkuat ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dengan sinergi berbagai pihak, target swasembada energi di masa depan semakin terbuka lebar.

Jakarta – Komisi XII DPR RI tengah mempercepat revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai langkah konkret mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia mandiri di bidang energi.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan revisi undang-undang ini tidak hanya fokus pada ketersediaan pasokan listrik, tetapi juga pemanfaatan serta distribusi energi yang lebih efektif.

“Ingat, Indonesia sudah 80 tahun merdeka, sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo bagaimana Indonesia menjadi swasembada energi terutama swasembada di bidang kelistrikan,” ungkapnya.

Rokhmat menambahkan, listrik harus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sumber energi melimpah yang dimiliki Indonesia harus dikelola dengan regulasi yang tepat agar bermanfaat jangka panjang.

Distribusi yang merata, katanya, menjadi syarat utama agar seluruh masyarakat, dari Sabang hingga Merauke, dapat menikmati listrik sebagai hak dasar.

“Sehingga para investor bisa datang, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan target-target kita besar untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan, revisi undang-undang tidak boleh berhenti sebatas dokumen hukum, tetapi harus menjadi instrumen nyata yang memastikan listrik tersedia secara andal, terjangkau, dan merata. Fondasi inilah yang diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka lapangan kerja, serta mempercepat inovasi lintas sektor.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) turut mengambil peran strategis dalam agenda swasembada energi melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Langkah ini sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menyebut arah pengembangan panas bumi telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP nasional mencapai 5,2 gigawatt (GW).

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. PLN bertekad memastikan setiap proyek yang dijalankan mampu membawa manfaat, tidak hanya bagi pelanggan listrik, tetapi juga masyarakat di sekitar lokasi,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi, PLN menggandeng pengembang panas bumi melalui skema perjanjian pembelian uap (steam purchase agreement). Strategi ini diharapkan memperkuat kelayakan investasi sekaligus menjamin keberlanjutan proyek.

“Kami memastikan proyek dijalankan bersama mitra strategis yang kompeten dan memiliki visi sejalan. Energi yang dihasilkan harus ramah lingkungan sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Semua proses dilakukan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tegas Suroso.

Langkah ini akan memperkuat daya tarik investasi, membuka lapangan kerja baru, dan menjadikan Indonesia lebih siap bersaing di era transisi energi global. Swasembada energi bukan lagi sekadar visi, tetapi jalan menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank. Pasalnya, praktik tersebut terbukti menjadi jalur utama dalam memfasilitasi judi daring maupun tindak penipuan lainnya.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menegaskan bahwa keberlangsungan aktivitas judi daring sangat bergantung pada sistem transaksi keuangan.

“Sebagian besar rekening yang digunakan berasal dari praktik jual beli rekening, peretasan, hingga merchant yang didaftarkan secara sah namun disalahgunakan untuk deposit judi daring,” ujar Danang usai menghadiri gelar perkara di Bareskrim Polri.

Menurutnya, sindikat kerap merekrut masyarakat dengan imbalan Rp500 ribu untuk membuka rekening baru. Setelah itu, pelaku segera mengambil alih buku tabungan dan kartu ATM dari tangan pemilik sah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul modus baru dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membuka akun bank digital menggunakan identitas orang lain.

“Ini sudah terdeteksi oleh pihak bank, dan terbukti sempat berhasil dilakukan,” jelas Danang.

Selain digunakan untuk menampung dana judi daring, rekening hasil jual beli juga sering dijadikan sarana tindak pidana lain seperti penipuan online. PPATK menilai praktik ini bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan sistem keuangan nasional. Karena itu, Danang menegaskan pentingnya kewaspadaan publik.

“Kesadaran publik sangat penting. Rekening adalah data privat, tidak boleh dialihkan,” tegasnya.

Upaya pemberantasan judi daring turut diperkuat oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Baru-baru ini, Polri mengumumkan penyitaan besar terhadap rekening terkait judi daring. Sebanyak 576 rekening dibekukan senilai Rp63,7 miliar, sementara 235 rekening lain disita dengan nilai Rp90,6 miliar. Total dana yang berhasil diamankan mencapai Rp154,3 miliar.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Ferdy Saragih, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan PPATK.

“Kami menindaklanjuti LHA PPATK melalui mekanisme penyidikan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2013. Dugaan kuat, dana tersebut bersumber dari aktivitas perjudian online,” tegas Ferdy.

Pemerintah melalui PPATK dan Polri berharap masyarakat tidak terjebak dalam praktik jual beli rekening maupun tergoda untuk ikut dalam judi daring. Partisipasi publik sangat diperlukan dalam menjaga keamanan sistem keuangan nasional serta menghindari kerugian sosial maupun ekonomi akibat judi daring.

Oleh : Akbar Raditya )*

Gelombang demonstrasi yang sempat mengguncang sejumlah daerah beberapa waktu lalu meninggalkan luka sekaligus pelajaran. Ketegangan yang terjadi di jalanan kini perlahan mereda, lalu lintas kembali normal, dan aktivitas masyarakat kembali bergerak.

Pulihnya stabilitas nasional pasca demo tersebut tidak datang begitu saja, melainkan ditopang oleh berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Salah satu instrumen terpenting yang kini berdiri sebagai pilar harapan baru adalah Danantara, lembaga pengelola investasi negara yang dirancang untuk mengonsolidasikan aset BUMN dan mengarahkan investasi strategis demi pertumbuhan berkelanjutan.

Kehadiran Danantara memberi sinyal kuat bahwa pemulihan nasional pasca kericuhan tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh fondasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menempatkan lembaga ini sebagai motor penggerak transformasi BUMN agar mampu menjadi pemain global. Dengan mengelola lebih dari Rp14 ribu triliun aset, Danantara diproyeksikan mampu menarik investasi strategis dan menstabilkan pasar ketika gejolak sosial maupun ekonomi terjadi.

Anggota MPR sekaligus akademisi hukum, Bambang Soesatyo menilai legitimasi hukum yang melahirkan Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi jaminan bahwa pengelolaan aset negara akan berjalan transparan dan akuntabel.

Baginya, keberadaan dasar hukum yang jelas sangat penting agar setiap keputusan investasi dapat diawasi lembaga independen dan tidak menyimpang dari amanat konstitusi. Ia memandang Danantara sebagai instrumen modern yang memadukan kebijakan ekonomi dengan kepastian hukum, sehingga bisa memperkuat stabilitas di tengah situasi politik dan sosial yang bergejolak.

Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa potensi sebesar itu juga membawa tantangan besar. Transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar Danantara tidak terjebak dalam intervensi politik maupun praktik korupsi.

Menurutnya, peran lembaga seperti BPK dan KPK penting dalam menjaga Danantara tetap berada pada jalur konstitusi, sehingga benar-benar berfungsi sebagai alat pembangunan nasional, bukan kepentingan segelintir pihak.

Di sisi lain, pengamat BUMN Herry Gunawan menekankan fungsi Danantara dalam memperkecil kesenjangan antara modal dan investasi yang selama ini membatasi laju pertumbuhan.

Ia menilai bahwa perekonomian Indonesia sering kali hanya bertahan pada pertumbuhan lima persen karena keterbatasan kapasitas pendanaan. Dengan konsolidasi BUMN melalui Danantara, peluang untuk memperbesar kontribusi investasi terbuka lebar, baik melalui pengelolaan sendiri maupun kerja sama dengan mitra global. Menurutnya, langkah tersebut menjadi jalan keluar konkret untuk mendongkrak rasio investasi terhadap PDB dan mempercepat pencapaian target pertumbuhan delapan persen pada 2029.

Herry menambahkan, kehadiran Danantara harus dipandang sebagai momentum akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pengelolaan yang profesional, konsolidasi aset BUMN bisa mengubah wajah ekonomi Indonesia, dari sekadar pengikut arus global menjadi pelaku utama. Baginya, peluang itu tidak boleh disia-siakan, apalagi ketika dunia tengah mencari pusat pertumbuhan baru di tengah ketidakpastian global.

Sementara CEO Danantara, Rosan Roeslani, memandang lembaga yang dipimpinnya bukan hanya sebagai superholding BUMN, melainkan juga sebagai jangkar stabilitas pasar. Ia menegaskan bahwa Danantara dirancang untuk meredam gejolak, termasuk ketika investor asing melakukan aksi jual besar-besaran di pasar modal.

Dengan kemampuan menyerap aset strategis, Danantara berfungsi menjaga nilai pasar tetap stabil dan melindungi kepentingan domestik. Ia juga menekankan bahwa tata kelola berbasis transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas akan menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan investasi.

Peran Danantara pasca demo menjadi semakin relevan. Stabilitas yang pulih membutuhkan kepercayaan publik terhadap masa depan ekonomi. Lembaga ini hadir dengan portofolio investasi pada sektor vital, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, manufaktur canggih, hingga transformasi digital. Fokus investasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengutamakan pemulihan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang yang lebih tangguh.

Lebih jauh, Danantara membuka ruang bagi kemitraan global. Dengan menggandeng institusi internasional, posisi Indonesia di peta ekonomi dunia diperkuat. Rosan menyebut bahwa kolaborasi dengan investor global akan menciptakan ekosistem investasi yang sehat sekaligus mengurangi dominasi modal asing yang rentan mengguncang pasar. Bagi masyarakat luas, hal ini berarti peluang terciptanya lapangan kerja baru, percepatan pembangunan infrastruktur, dan akses terhadap layanan publik yang lebih baik.

Pulihnya stabilitas nasional pasca demonstrasi ricuh menjadi ruang bagi pemerintah untuk menegaskan arah pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan yang terjaga di jalanan harus diterjemahkan ke dalam kepastian ekonomi, dan Danantara hadir sebagai instrumen yang menjembatani keduanya.

Dengan fondasi hukum yang kokoh, tata kelola yang transparan, serta orientasi investasi pada sektor strategis, Danantara berpotensi menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional pasca badai sosial.

Masyarakat kini menaruh harapan pada lembaga tersebut untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang luas, dan peningkatan kesejahteraan yang merata. Stabilitas yang mulai pulih bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal bagi konsolidasi kekuatan ekonomi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan disegani di dunia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute