Arsip Bulanan: September 2025

Oleh : Carrisa Alvina )*

Gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu menyisakan luka mendalam bagi bangsa. Namun, di balik gejolak tersebut, lahir kesadaran bahwa arah pembangunan Indonesia harus semakin terarah, terukur, dan berpijak pada prinsip harmoni.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan pasca demo bukan hanya menyangkut stabilitas keamanan, tetapi juga bagaimana ekonomi dan kehidupan sosial berjalan seimbang. Pada titik inilah, sinergi antara program pembangunan Asta Cita dengan keberadaan Danantara menjadi fondasi yang diyakini mampu menghadirkan harmoni baru bagi bangsa.

Asta Cita telah diposisikan sebagai kompas besar dalam mewujudkan pembangunan hingga menyasar ke seluruh pelosok negeri, diketahui bahwa terdapat berisi delapan pilar yang menegaskan komitmen negara terhadap keadilan, kemandirian, pemerataan, hingga penguatan toleransi.

Salah satu misi penting dalam Asta Cita ialah membangun kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama. Nilai-nilai tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga kualitas kehidupan bersama.

Di sisi lain, Danantara hadir sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara, memperkuat investasi, dan menstabilkan pasar. Lembaga ini dirancang sebagai superholding BUMN sekaligus sovereign wealth fund yang bertugas mengoptimalkan kekayaan negara demi pertumbuhan jangka panjang. Danantara membawa mandat untuk menjaga stabilitas keuangan, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat industrialisasi, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.

Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan bahwa lahirnya Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 semakin memberi legitimasi hukum yang kokoh. Baginya, legitimasi tersebut merupakan hal yang penting agar setiap langkah pengelolaan investasi dapat berjalan transparan dan akuntabel.

Ia menilai Danantara sebagai motor baru perekonomian yang harus didukung seluruh elemen bangsa. Dalam pandangannya, peran lembaga seperti BPK dan KPK menjadi kunci menjaga Danantara tetap berfungsi sesuai tujuan pembangunan nasional, bukan sekadar kepentingan sesaat.

Rosan Roeslani memandang Danantara sebagai jangkar stabilitas pasar sekaligus katalis pertumbuhan. Ia menekankan bahwa lembaga ini berfungsi meredam gejolak, termasuk ketika pasar modal tertekan oleh aksi jual investor asing.

Menurutnya, fokus investasi pada sektor vital seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru terbarukan, manufaktur canggih, hingga transformasi digital bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing bangsa di kancah global. Rosan menilai tata kelola berbasis transparansi dan profesionalitas menjadi fondasi agar Danantara benar-benar dipercaya investor domestik maupun internasional.

Pandangan senada datang dari Herry Gunawan yang menekankan bahwa Danantara mampu menjawab keterbatasan modal yang selama ini menghambat percepatan ekonomi. Ia melihat lembaga ini dapat memperbesar rasio investasi terhadap PDB sehingga target pertumbuhan delapan persen pada 2029 menjadi realistis.

Baginya, sinergi Danantara dengan arah pembangunan Asta Cita akan melahirkan pemerataan ekonomi yang lebih luas, memperkecil kesenjangan, dan memberikan akses peluang yang lebih adil bagi masyarakat.

Sinergi antara Danantara dan Asta Cita menghadirkan kerangka harmoni baru. Asta Cita berfungsi sebagai visi pembangunan yang mengedepankan keadilan sosial, toleransi, serta kelestarian lingkungan, sedangkan Danantara bertindak sebagai penggerak ekonomi yang mengoptimalkan sumber daya untuk mewujudkan visi tersebut.

Keduanya membentuk lingkaran saling menguatkan: visi pembangunan yang jelas memberikan arah bagi investasi, sementara instrumen investasi yang kuat menyediakan modal bagi pencapaian visi itu.

Harmoni yang dihadirkan bukan hanya harmoni sosial, melainkan juga harmoni ekonomi. Dengan Danantara mengelola lebih dari Rp14 ribu triliun aset BUMN, peluang terciptanya lapangan kerja baru semakin terbuka.

Sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus investasi akan mendukung pemerataan pembangunan dari desa hingga kota, selaras dengan misi Asta Cita untuk membangun dari bawah dan memberantas kemiskinan.

Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa tantangan terbesarnya adalah memastikan tata kelola yang benar-benar bersih dari intervensi politik. Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis agar Danantara tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.

Rosan menambahkan bahwa kepercayaan investor hanya bisa tumbuh bila prinsip good governance benar-benar dijalankan. Herry melihat peluang besar itu hanya bisa tercapai bila Danantara tetap konsisten pada mandatnya sebagai katalis pertumbuhan, bukan sebagai alat politik jangka pendek.

Pasca demo, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa arah pembangunan bangsa tidak hanya menjanjikan, tetapi juga mampu menciptakan rasa aman, adil, dan makmur. Sinergi antara Asta Cita sebagai visi dan Danantara sebagai instrumen menjadi jawaban atas keresahan publik.

Keharmonisan yang lahir dari kolaborasi keduanya diharapkan dapat memperkuat persatuan, menjaga stabilitas, dan membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Harmoni baru bangsa tidak lagi sebatas slogan, melainkan harus terwujud melalui langkah konkret. Dengan Danantara sebagai pilar ekonomi dan Asta Cita sebagai arah pembangunan, stabilitas pasca demo dapat diubah menjadi momentum. Momentum itu harus dijaga agar Indonesia melangkah maju dengan penuh keyakinan, lebih kuat menghadapi gejolak global, sekaligus lebih damai dalam kehidupan sosial. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

JAKARTA – Pemerintah memastikan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi penopang penting stabilitas keuangan nasional, terutama pasca ricuh demonstrasi beberapa waktu yang lalu.

Lembaga superholding BUMN tersebut digadang sebagai oase ekonomi yang memperkuat ketahanan finansial, menarik investasi global, sekaligus memberikan harapan baru bagi pembangunan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara beroperasi secara jauh lebih profesional dan transparan demi semakin mengoptimalkan perolehan aset negara.

“Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500, membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut,” ujar Presiden.

“Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia,” tambah Kepala Negara.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI sekaligus Akademisi Hukum, Bambang Soesatyo, menilai lahirnya Danantara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga UU BUMN merupakan terobosan hukum yang strategis.

Menurutnya, regulasi tersebut dapat menjamin adanya pemberian legitimasi yang kuat dalam pengelolaan dana investasi negara.

“Pengaturan Danantara melalui Peraturan Pemerintah yang lebih lengkap merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana investasi nasional dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,” jelas Bambang.

Sementara itu, Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai Danantara mampu menjadi katalis yang memperkecil kesenjangan antara modal dan investasi, atau saving-investment gap, yang selama ini membatasi pertumbuhan ekonomi.

“Keberadaan Danantara memiliki peluang memperkecil kesenjangan antara modal dengan investasi atau biasa dikenal dengan istilah saving-investment gap,” kata Herry.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi aset melalui Danantara tersebut juga mampu berpotensi untuk menurunkan ketergantungan pemerintah terhadap pendanaan asing yang selama ini terjadi, sehingga Indonesia bisa lebih berdikari.

Dengan aset yang mencapai lebih dari Rp14 ribu triliun, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

Investasi strategis di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, hingga hilirisasi sumber daya alam diharapkan tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan nasional, tetapi juga mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (*)

Jakarta – Pemerintah memastikan hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menjadi oase baru bagi stabilitas ekonomi nasional, terutama pasca demonstrasi buruh dan ojol yang sempat memanas pada akhir Agustus.

Melalui konsolidasi aset strategis BUMN, lembaga superholding ini diharapkan mampu semakin memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus juga dapat membuka harapan baru bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara dikelola secara profesional dan jauh lebih transparan demi semakin mengoptimalkan potensi BUMN.

“Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500, membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pengikut, tetapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia,” ujar Presiden.

Sementara itu, Anggota DPR RI sekaligus akademisi hukum, Bambang Soesatyo, menilai bahwa lahirnya Danantara melalui perubahan ketiga Undang-Undang BUMN merupakan terobosan hukum yang strategis untuk bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ia menekankan betapa pentingnya regulasi yang ketat demi mampu memastikan agar pengelolaan dana investasi dilakukan secara jauh lebih transparan dan akuntabel.

“Pengaturan Danantara melalui Peraturan Pemerintah yang lebih lengkap merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana investasi nasional dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional,” jelasnya.

Di sisi lain, Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai Danantara berperan vital dalam memperkecil kesenjangan antara modal dan investasi yang mungkin selama ini menjadi masalah dan penghambat.

Menurutnya, lembaga tersebut mampu memperbesar kontribusi investasi, baik dari dalam negeri maupun kerja sama global.

“Keberadaan Danantara memiliki peluang memperkecil kesenjangan antara modal dengan investasi atau biasa dikenal dengan istilah saving-investment gap,” ungkap Herry.

Ia menambahkan, dengan konsolidasi aset, Danantara juga dapat menurunkan ketergantungan pemerintah terhadap pendanaan asing.

Dengan mengelola lebih dari Rp14 ribu triliun aset BUMN dan menyalurkannya ke berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan infrastruktur, Danantara dipandang sebagai katalis pertumbuhan jangka panjang.

Pemerintah berharap kehadiran lembaga ini tidak hanya memperkuat stabilitas pasca gejolak sosial, tetapi juga membawa optimisme menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. (*)

Oleh: Bara W.*)

Fenomena judi daring di Indonesia semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi digital. Aktivitas ini tidak hanya memicu kerugian finansial masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas, mulai dari kecanduan, konflik keluarga, hingga praktik kriminal. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan para pakar menegaskan keseriusan mereka untuk menanggulangi masalah ini dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan regulasi, pengawasan, serta edukasi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa kementeriannya menemukan indikasi kuat keterkaitan antara jaringan judi daring dengan upaya monetisasi konten provokatif di media sosial. Hasil pemantauan digital menunjukkan adanya aliran dana signifikan melalui platform daring yang dimanfaatkan untuk menyiarkan konten bernuansa kekerasan dan anarkisme. Temuan tersebut memperlihatkan pola sistematis di mana akun tertentu yang terhubung dengan judi daring menjadikan demonstrasi dan kericuhan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial ilegal.

Lebih jauh, Meutya menjelaskan bahwa pemerintah telah meningkatkan pemblokiran terhadap ribuan situs judi daring setiap minggunya. Namun, pelaku industri ilegal ini terus mencari cara untuk kembali beroperasi dengan memanfaatkan celah teknologi. Ia menegaskan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal tersebut. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial serta tidak terjebak dalam konten provokatif yang sarat dengan motif ekonomi gelap.

Analisis serupa disampaikan oleh Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja. Ia mengatakan bahwa fenomena keterlibatan judi daring dalam pendanaan konten provokatif merupakan bentuk baru dari monetisasi konflik sosial. Menurutnya, sejumlah akun penyebar konten demonstrasi memang memiliki jejaring dengan industri judi daring. Hal ini merupakan strategi balas dendam sekaligus peluang bisnis baru bagi para pelaku, terutama setelah pemerintah semakin gencar memblokir situs-situs mereka. Dengan menyuntikkan dana ke akun penyebar kericuhan, pelaku bukan hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga berusaha mengaburkan tujuan asli dari aksi-aksi demonstrasi.

Ardi menambahkan bahwa pola semacam ini berbahaya karena mendorong munculnya lebih banyak konten negatif dan memperbesar distorsi informasi. Ketika uang menjadi motif utama, kebenaran informasi dikorbankan demi menarik penonton sebanyak mungkin. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut dapat merusak tatanan sosial sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi serta meningkatkan literasi digital agar mampu memilah konten yang sehat dari yang bermuatan destruktif.

Sementara itu, aparat penegak hukum juga memperlihatkan langkah konkret dalam menindak jaringan judi daring. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengungkap peran tiga tersangka dalam operasi judi daring internasional. Salah satu tersangka berinisial MR diketahui berperan sebagai kepala admin yang mengendalikan beberapa situs tersebut. Dari hasil penindakan, polisi menyita uang tunai hampir sembilan ratus juta rupiah dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan peso Filipina, serta sejumlah barang bukti elektronik seperti laptop, ponsel, dan rekening bank.

Menurut Himawan, kasus ini menjadi bukti nyata bahwa jaringan judi daring di Indonesia memiliki skala transnasional dengan pengelolaan yang rapi. Ia menjelaskan bahwa modus operandi para pelaku tidak hanya menggunakan situs web, tetapi juga mengintegrasikan layanan mereka dengan aplikasi perpesanan dan media sosial untuk menjaring pemain. Aparat kepolisian berkomitmen menindak tegas tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung ekosistem perjudian digital.

Himawan menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga terkait lainnya untuk memperkuat sinergi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa penutupan akses digital berjalan seiring dengan penangkapan para pelaku di lapangan. Dengan demikian, rantai bisnis ilegal dapat diputus secara menyeluruh.

Dari perspektif sosial, maraknya judi daring menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital di tengah masyarakat. Banyak individu yang tidak memahami bahwa sistem algoritma dalam permainan daring didesain untuk menguntungkan penyelenggara, bukan pemain. Akibatnya, pengguna kerap terjebak dalam lingkaran kecanduan dan kerugian finansial. Pemerintah bersama akademisi dan masyarakat sipil terus mendorong pentingnya edukasi publik agar masyarakat lebih sadar akan risiko tersebut. Nilai-nilai etika, budi pekerti, dan tanggung jawab sosial harus ditanamkan untuk mencegah generasi muda terjerumus ke dalam praktik perjudian digital.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Dunia usaha, terutama penyedia layanan keuangan dan teknologi finansial, diminta berperan aktif dalam mengidentifikasi serta memblokir transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi daring. Media massa pun diharapkan ikut serta dalam menyebarkan informasi yang akurat dan kampanye anti-judi untuk memperkuat kesadaran masyarakat.

Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi judi daring memperlihatkan bahwa isu ini tidak bisa dianggap remeh. Judi daring telah berkembang dari sekadar permainan ilegal menjadi ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan bebas dari praktik merusak. Di era teknologi yang serba cepat ini, kesadaran kolektif menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan integritas bangsa dari ancaman perjudian daring.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Zaki Walad )*

Gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi berita duka bagi Indonesia. Pasalnya hal ini diwujudkan dengan cara merusak fasilitas umum dan memicu kerusuhan, maka sesungguhnya yang menjadi korban bukan hanya pemerintah, melainkan masyarakat luas.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh agama serta organisasi masyarakat untuk meredam eskalasi ketegangan sudah berada di jalur yang benar. Ia menekankan bahwa respons cepat presiden menunjukkan keseriusan negara dalam mengatasi situasi. Ini bukan sekadar upaya politik, melainkan kebutuhan mendesak agar kondisi tidak berkembang ke arah yang lebih berbahaya.

Aditya menambahkan, aksi demonstrasi adalah bagian sah dari praktik demokrasi, tetapi begitu berubah menjadi anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik. Masyarakat kehilangan kenyamanan dan akses terhadap fasilitas umum, dari halte bus hingga ruang publik yang seharusnya bisa digunakan bersama. Ia juga mendorong pejabat publik lebih berhati-hati berkomunikasi di ruang digital serta memperlihatkan empati nyata. Permintaan maaf saja, menurutnya, tidak cukup. Perlu langkah konkret yang bisa dirasakan rakyat.

Gambaran betapa kerusuhan merugikan masyarakat kecil tampak jelas dari suara para pengemudi ojek online. Pada Selasa, 2 September 2025, sejumlah pengemudi menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan membagikan bunga mawar kepada aparat keamanan, masyarakat, dan media. Humas Unit Reaksi Cepat Ojol, Erna menuturkan bahwa aksi damai tersebut menjadi wujud keprihatinan atas kondisi yang mereka alami. Ia mengatakan, para pengemudi ojol sejatinya hanya ingin bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Namun, akibat kerusuhan, kehidupan rumah tangga banyak pengemudi berantakan karena pesanan menurun drastis. Bahkan, pada malam hari, sebagian besar tidak lagi bisa beroperasi karena kondisi jalan tidak kondusif.

Erna mengingatkan, para pengemudi ojol adalah bagian dari masyarakat yang cinta damai. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan kerusuhan atau aksi anarkis. Solidaritas mereka juga ditunjukkan dengan doa bagi mendiang Affan Kurniawan, pengemudi yang wafat saat demonstrasi. Ia berharap pelaku bisa dijatuhi hukuman setimpal. Lebih jauh, Erna menegaskan bahwa para pengemudi mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka percaya pemerintah hadir untuk memberikan kepastian dan keamanan. Harapan sederhana yang disuarakan Erna mewakili banyak pengemudi: kondisi kembali normal, jalanan kembali aman, lampu-lampu kota tetap menyala di malam hari, dan mereka bisa pulang membawa rezeki untuk keluarga.

Suara serupa datang dari tokoh sekaligus aktivis Papua, Charles Kossay yang mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat memang hak setiap warga negara, tetapi tidak boleh diwujudkan dengan tindakan anarkis. Baginya, ketika demonstrasi berubah menjadi ajang perusakan fasilitas umum, maka nilai demokrasi justru ternodai. Ia menggarisbawahi, aksi semacam itu tidak pantas dipuji dan sama sekali tidak bisa dibenarkan. Charles juga memperingatkan agar Jakarta tidak menjadi contoh buruk bagi daerah lain. Bila ibu kota saja menormalisasi demo anarkis, dirinya khawatir praktik itu akan ditiru di berbagai wilayah.

Charles yang pernah merasakan langsung kerasnya konsekuensi politik di Papua menegaskan, demonstrasi seharusnya tetap fokus pada substansi, dilakukan dengan santun, jelas, dan berorientasi pada dialog. Ia mengajak semua pihak, dari Papua hingga Aceh, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, kedamaian adalah kunci agar Indonesia bisa terus berdiri tegak di tengah berbagai tantangan.

Berbagai suara ini memberikan pesan yang konsisten: damai itu kuat, anarkis justru melemahkan. Demonstrasi memang sarana aspirasi, tetapi jangan sampai menjadi bumerang bagi rakyat sendiri. Kerusuhan hanya akan melahirkan kerugian: fasilitas umum rusak, ekonomi lumpuh, lalu lintas terhambat, dan masyarakat kecil kehilangan nafkah. Dampaknya tidak berhenti pada hari kejadian, melainkan merembet ke berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi, masyarakat Indonesia sejatinya sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Mereka bisa membedakan antara aspirasi tulus dengan provokasi yang ditunggangi kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pihak untuk memilih jalur damai sebagai cara menyampaikan pendapat. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen melalui langkah cepat Presiden Prabowo yang merangkul berbagai elemen bangsa. Kini, giliran publik untuk membalas dengan sikap bijak: menjaga suasana tetap kondusif, menolak provokasi, dan memastikan demokrasi berjalan sehat.

Kita harus menyadari bahwa perusakan fasilitas umum bukanlah keberanian, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan bersama. Lampu lalu lintas yang dipadamkan, halte yang dibakar, atau jalan yang ditutup paksa tidak menumbuhkan solidaritas, justru menambah penderitaan rakyat kecil. Masyarakat membutuhkan ruang aman, transportasi lancar, dan kepastian mencari nafkah. Semua itu tidak akan pernah hadir bila anarkisme dibiarkan.

Karena itu, imbauan damai dari berbagai pihak itu harus dijadikan pedoman. Mereka mewakili suara hati rakyat yang rindu stabilitas. Menjaga kedamaian bukan berarti menutup ruang kritik, melainkan memastikan bahwa kritik hadir dalam bentuk yang konstruktif, santun, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Demokrasi tanpa anarkis bukan sekadar slogan, tetapi kebutuhan mendasar agar Indonesia bisa terus melangkah maju dengan penuh percaya diri.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Latea Latra

Gelombang aksi yang mulai dari penolakan isu kenaikan gaji anggota DPR RI dan kemudian melebar menjadi gerakan nasional menunjukkan dua wajah demokrasi kita sekaligus yakni semangat partisipasi yang sehat dan risiko eskalasi yang mengkhawatirkan. Ribuan mahasiswa, buruh, hingga komunitas ojek online turun ke jalan menyuarakan keresahan. Namun ketika energi moral itu terseret menuju tindakan merusak, tujuan awal mudah kabur dan yang tertinggal justru menjadi trauma sosial. Di fase rawan seperti ini, kita memerlukan jangkar kebijaksanaan, bukan untuk menutup kritik, melainkan agar kritik tiba di alamat kebijakan tanpa meninggalkan luka baru di ruang publik.

Kebebasan berpendapat memerlukan pasangan setianya berupa tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan berubah menjadi pelampiasan; tanpa kebebasan, tanggung jawab kehilangan makna. Itulah mengapa seruan tokoh lintas iman belakangan ini relevan dimana mereka mengingatkan bahwa demokrasi beradab menuntut cara yang beradab. Tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano, menekankan pentingnya kebijaksanaan sebagai jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan bersama. Kenangan bukan pasifisme; ketenangan adalah sikap batin yang memungkinkan akal sehat bekerja, sehingga tuntutan disusun rapi, disampaikan tertib, dan diterima publik luas sebagai agenda kolektif, bukan sekadar letupan emosi kelompok.

Nada serupa datang dari komunitas Kristen. Perwakilan Gereja Bethel Indonesia Nusantara (GBIN), Pendeta Johnny Lokollo, memandang pertemuannya bersama para tokoh agama dan Presiden Prabowo sebagai momentum untuk mendoakan bangsa di tengah dinamika yang belum sepenuhnya kondusif. Ia menggarisbawahi harapan agar suasana menjadi tenang, para pejabat memahami kebutuhan rakyat, dan proses bernegara berjalan lancar serta stabil. Bagi publik, pesan ini bukan sekadar ajakan berdoa; ia mengandung etos “mendinginkan suhu” agar saluran dialog tidak buntu. Stabilitas, dalam kerangka ini, bukan antitesis demokrasi, melainkan prasyarat agar kebijakan bisa diperbaiki tanpa mengorbankan rasa aman warga.

Dari khazanah Hindu, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengajak masyarakat untuk bersatu dan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan. Ia mendorong kita terus memelihara doa dan persatuan, menegaskan spirit kebangsaan yang tak lekang oleh perbedaan pendapat di hari-hari tegang. Ajakan untuk menegakkan persatuan bukanlah permintaan menelan bulat-bulat kebijakan; justru persatuan memberi ruang lebih leluasa untuk memperbaiki kebijakan bersama, karena lawan politik bukan dianggap musuh eksistensial, melainkan mitra perdebatan dalam rumah yang sama bernama Republik.

Pemerintah telah menyediakan wadah partisipasi yang konkret dan mudah diakses: forum dengar pendapat rutin, mekanisme umpan balik kebijakan, dan jaminan bahwa kritik yang disampaikan tertib tidak akan dibalas represif. Peran masyarakat sipil sama pentingnya: meramu tuntutan yang terukur, menghindari provokasi yang memancing emosi, serta menolak aksi yang menjadikan fasilitas publik sebagai tumbal simbolik. Ingat, fasilitas itu milik semua; merusaknya berarti memotong saraf kehidupan sendiri—transportasi, layanan kesehatan, sekolah, hingga usaha kecil di sekitar lokasi.

Seruan tentang kebijaksanaan mengajak kita menata batin terlebih dahulu: bukan mengekang amarah, tetapi menyalurkannya menjadi keberanian yang produktif. Termasuk entingnya suasana kondusif agar keputusan rasional dapat dikerjakan tanpa tekanan kekacauan yang membutakan. Sementara pesan tentang persatuan menegaskan horizon jangka panjang: perubahan yang kita dambakan harus ditempuh tanpa merobek kain kebangsaan. Tiga suara ini bertemu pada kesadaran etik yang sama, cara menentukan arah sering kali lebih menentukan masa depan daripada arah itu sendiri.

Sebagian orang mungkin menyela, “Bukankah tanpa tekanan jalanan, pemerintah lamban berubah?” Pertanyaan itu sah. Namun sejarah modern menunjukkan dilema klasik bahwa tekanan yang tak terkelola mudah ditunggangi, dan ketika aksi menyeberang ke anarki, simpati publik surut, ruang kompromi menyempit, dan kebijakan kerap lahir dalam suasana darurat—yang justru kurang deliberatif. Strategi yang lebih tahan uji adalah kombinasi tekanan demokratis yang tertib, konsolidasi lintas jaringan (kampus, serikat, komunitas), dan negosiasi berbasis bukti di meja perundingan. Tekanan tetap ada, tetapi dipompa oleh etika publik yang membuat lawan bicara sulit menolak tanpa argumen.

Kita juga perlu berpikir dalam kerangka “keadilan prosedural” bahwa hasil yang adil mensyaratkan proses yang dapat dipercaya. Proses itu tidak kompatibel dengan penjarahan, perusakan, atau serangan terhadap rumah pribadi, betapapun emosinya dapat dimengerti. Masyarakat kita menilai keadilan bukan hanya dari “apa” yang dituntut, melainkan “bagaimana” cara menuntutnya. Ketika cara dijaga, legitimasi menguat; ketika legitimasi menguat, pintu kebijakan terbuka lebih lebar.

Pada akhirnya, ruang publik bukan ring tinju. Ia lebih mirip forum musyawarah besar yang gaduh namun beradab. Seruan lintas iman belakangan ini—tentang kebijaksanaan, ketenangan, dan persatuan—bukan ajakan bungkam, melainkan ajakan menajamkan nalar. Tugas kita bukan memadamkan api aspirasi, melainkan memastikan apinya menghangatkan, bukan membakar rumah bersama. Jika itu yang kita sepakati, maka jalan damai bukan pilihan “lunak”; ia justru strategi paling tangguh untuk memastikan suara rakyat sampai, berubah menjadi kebijakan, dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan.

*) Pemerhati Politik dan Pertahanan

Jakarta — Sejumlah pihak menyerukan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara damai tanpa aksi anarkis yang justru merugikan masyarakat luas. Imbauan ini muncul menyusul gejolak unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir di ibu kota.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang mengundang tokoh lintas agama dan organisasi masyarakat merupakan keputusan tepat untuk mencegah eskalasi.

“Presiden melakukan respons cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” ujarnya dalam sebuah dialog di stasiun televisi.

Aditya menegaskan, demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan publik. “Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum,” ucapnya.

Ia juga mendorong pejabat publik berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital dan menunjukkan empati.

“Hari ini tidak cukup hanya dengan minta maaf, jadi harus ada langkah konkret,” tegasnya.

Seruan damai juga datang dari para pengemudi ojek online (ojol). Pada Selasa (2/9), sejumlah pengemudi menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan dengan membagikan bunga mawar kepada aparat keamanan, masyarakat, dan media.

Humas Unit Reaksi Cepat (URC) Ojol, Erna, menuturkan aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yang berdampak langsung pada pengemudi.

“Kami ini ojol, cinta damai, kami ini ojol mencari duit, mencari nafkah buat keluarga. Selama dari beberapa hari ini, semua itu menjadi tidak stabil lagi,” ujarnya di kawasan Monas.
Erna menambahkan, kerusuhan justru menghambat mata pencaharian pengemudi.

“Di saat malam teman-teman kami yang lagi biasanya ngalong, itu akhirnya tidak bisa ngalong karena sudah disuruh pulang,” ucapnya.

Ia menegaskan, seluruh pengemudi ojol mendukung langkah pemerintah menuntaskan kasus Affan Kurniawan serta menindak provokator kerusuhan.

“Kami ingin situasi Jakarta akan kembali seperti dulu. Penuh dengan lampu-lampu… Kami ingin semua kembali normal, berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah membawa rezeki buat keluarga,” kata Erna.****

Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 masih berlangsung di berbagai daerah. Ini berawal dari penolakan terhadap isu kenaikan gaji anggota DPR RI, namun kini melebar menjadi gerakan nasional dengan melibatkan ribuan mahasiswa, buruh, hingga komunitas ojek online.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan jika aksi tidak segera menemukan solusi.

Tokoh Agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano, berpesan agar semua pihak menjaga kebijaksanaan demi ketenangan dan kebahagiaan bersama.

“Kita semua perlu menjaga kebijaksanaan demi ketenangan dan kebahagiaan bersama,” ujarnya.

Perwakilan GBIN, Pendeta Johnny Lokollo, mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama para tokoh agama lainnya dan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk mendoakan bangsa di tengah dinamika nasional yang belum sepenuhnya kondusif.

“Kita doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita doakan supaya semuanya berjalan lancar, stabil, dan kita bisa hidup sejahtera di Indonesia yang kita cintai,” kata Pendeta Johnny Lokollo.

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengajak seluruh masyarajat untuk bersatu dan percaya kepada tuhan.

“Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia dan mari kita bernyanyi Indonesia tetap abadi,” tegasnya. ()

Oleh: Ferdian Kristopher

Stabilitas nasional tengah menghadapi ujian dengan maraknya gelombang unjuk rasa saat ini. Pemerintah menekankan pentingnya agar setiap aksi berlangsung damai dan tertib, sehingga tidak mengganggu rasa aman masyarakat maupun merusak persatuan bangsa. Di tengah dinamika tersebut, TNI-Polri tampil penuh komitmen sebagai pilar utama yang menjaga keamanan serta ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI-Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan alat negara yang menjamin dan melindungi masyarakat, memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Solidaritas ini menjadi fondasi yang memperkuat rasa aman sekaligus menjaga persatuan bangsa dari potensi gesekan sosial.

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama antar lembaga dan pihak terkait harus senantiasa didukung secara sinergis, sehingga setiap langkah tidak berjalan secara terpisah. Kosasih menekankan pentingnya koordinasi yang baik agar tidak terjadi bentrok antar lembaga, sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga secara optimal.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta TNI dan Polri menjaga solidaritas di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang. Dalam Sidang Kabinet Merah Putih, Presiden menggarisbawahi pentingnya sinergi keduanya demi terciptanya rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga memberi instruksi jelas kepada Kapolri dan Panglima TNI agar bertindak tegas serta terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar merespons situasi, melainkan aktif mengantisipasi agar potensi konflik tidak membesar.

Di lain tempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan Polri bersama TNI untuk bertindak sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan bahwa aparat tidak segan mengambil langkah tegas apabila unjuk rasa menjurus pada tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum. Langkah ini bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keutuhan negara tetap terpelihara. Kapolri menambahkan, pendekatan persuasif tetap menjadi pilihan utama, sementara tindakan represif hanya ditempuh ketika pelanggaran sudah mengancam keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, menekankan bahwa peran TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa adalah membantu Polri, bukan mengambil alih. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberlakukan status darurat militer dalam menyikapi demonstrasi. Seluruh langkah yang ditempuh aparat keamanan tetap berada dalam kerangka hukum serta konstitusi yang berlaku. Hal ini memperlihatkan komitmen TNI untuk menjaga profesionalisme sekaligus menghormati prinsip demokrasi.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah melaksanakan patroli skala besar gabungan TNI-Polri di Jakarta. Patroli tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat serta mencegah eskalasi situasi unjuk rasa. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah hadir secara nyata dalam menjaga stabilitas nasional. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu meredam potensi provokasi dan memastikan aspirasi masyarakat tetap tersalurkan melalui jalur damai.

Selain operasi lapangan, pemerintah memperkuat koordinasi antar lembaga untuk mendukung stabilitas nasional. Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memantau dinamika keamanan secara menyeluruh. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diminta memperkuat koordinasi pemerintahan daerah serta memastikan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap terpenuhi. Dengan cara ini, setiap langkah penanganan keamanan tidak dilakukan parsial, melainkan menyeluruh dan terstruktur. Pendekatan tersebut menjadi cerminan bahwa pemerintah menempatkan keamanan sebagai prioritas bersama, bukan sekadar tugas satu institusi.

Upaya tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga harmoni nasional. Penanganan keamanan kini bukan hanya sekadar reaktif terhadap aksi massa, melainkan juga preventif melalui koordinasi, dialog, dan pemantauan situasi di akar rumput. Pendekatan ini memperlihatkan visi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas jangka pendek, melainkan juga keberlanjutan dalam menjaga rasa aman rakyat. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir.

Keamanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga peran aktif generasi muda dan masyarakat sipil. Di tengah perkembangan era digital, penting bagi generasi muda untuk menjadi agen stabilitas dengan menyebarkan informasi yang benar, menolak hoaks, serta mengedepankan semangat persatuan. Partisipasi ini bukan saja menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan bangsa dari dalam sehingga kinerja aparat dalam menjaga keamanan dapat berjalan optimal.

Media massa pun memiliki kontribusi besar dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif. Melalui pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan menghindari sensasi berlebihan, media dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, media turut memperkuat persatuan bangsa serta mencegah munculnya narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan ketenangan untuk melangkah maju. Pemerintah yang responsif, aparat keamanan yang solid, serta masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia yang aman dan berdaulat. Dengan menjaga stabilitas nasional, kita tidak hanya melindungi masa kini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dalam bingkai persatuan dan semangat gotong royong, Indonesia optimis mampu melewati setiap tantangan dan terus bergerak menuju kemajuan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Arka Dwi Francesco*)

Di tengah situasi pasca-demonstrasi yang sempat memanas di beberapa kota, pemerintah bergerak cepat melalui sinergi antara TNI dan Polri. Patroli gabungan yang dilakukan secara terkoordinasi di berbagai wilayah menjadi bukti hadirnya negara dalam memastikan rasa aman bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan harapan rakyat agar stabilitas sosial tetap terjaga, sekaligus memperlihatkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum dengan pendekatan yang tetap humanis.

Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah, TNI-Polri serta Pejabat lain nya tidak boleh berjalan masing-masing, harus berjalan beriringan dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa patroli gabungan TNI-Polri digelar untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat. TNI dan Polri harus terus bergandengan tangan, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan memastikan masyarakat tetap merasa aman, sebagai wujud komitmen bersama terhadap bangsa dan negara.

Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas sekaligus menenangkan di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dengan menegaskan bahwa kondisi Jawa Barat aman terkendali, pemerintah berhasil memberikan rasa kepastian kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas. Sinergitas TNI-Polri yang ditekankan bukan hanya relevan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa patroli skala besar digelar untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat setelah adanya kerusuhan di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa Polri bersama TNI hadir untuk melindungi warga, menjaga ketertiban umum, serta melindungi fasilitas vital dari ancaman kelompok anarkis. Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga demi kepentingan seluruh rakyat.

Dedi juga menjelaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan prosedur hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketegasan aparat merupakan langkah penting untuk mencegah meluasnya kerusuhan, namun harus dilakukan dengan tetap menghormati martabat masyarakat. Masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan, terutama yang beredar di media sosial, serta aktif bekerja sama dengan aparat melalui jalur pelaporan resmi di lingkungan masing-masing.

Di Surabaya, Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin, memimpin pelepasan patroli gabungan skala besar yang melibatkan TNI, Polri, dan unsur keamanan lainnya. Patroli tersebut ditempuh melalui beberapa rute utama kota dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Rudy menyampaikan bahwa kehadiran aparat di jalan bukan hanya untuk menunjukkan ketegasan, tetapi juga sebagai upaya menyapa masyarakat serta memberikan imbauan agar kondusivitas tetap terjaga.

Ia menekankan bahwa Surabaya dan Jawa Timur adalah rumah besar bersama yang harus dijaga dari tindakan destruktif seperti penjarahan maupun pembakaran. Rudy juga menuturkan bahwa aparat siap menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran hukum, sesuai instruksi Presiden, namun tetap dengan cara yang sesuai aturan. Patroli gabungan adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat merugikan masyarakat luas. Diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Dari berbagai pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa sinergi TNI–Polri bukan hanya sebatas kerja sama teknis, melainkan representasi nyata dari kehadiran negara dalam menjamin keamanan warganya. Pendekatan yang dilakukan bersifat tegas namun tetap humanis, menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Kehadiran aparat di jalan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk menghadirkan perlindungan yang nyata.

Sinergi ini juga menjadi modal penting dalam meredam gejolak sosial yang dapat timbul sewaktu-waktu. Di tengah dinamika politik dan sosial, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menjamin stabilitas. Patroli gabungan menjadi salah satu instrumen efektif dalam menghadirkan kepastian tersebut, karena tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap keamanan rakyat, serta mampu merespons cepat setiap potensi ancaman dengan tindakan yang terukur.

Patroli gabungan TNI–Polri merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh penjuru negeri. Namun, keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap warga ikut serta menjaga lingkungan masing-masing, menolak ajakan yang mengarah pada kerusuhan, serta tidak mudah terpengaruh provokasi.

Menjaga keamanan dan stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama. Langkah cepat pemerintah dalam mengerahkan sinergi TNI–Polri menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi rakyatnya di setiap situasi. Pemerintah melalui TNI dan Polri telah menunjukkan sinergi yang kokoh, dan masyarakat perlu memberikan dukungan dengan cara menjaga ketertiban serta mengedepankan persatuan. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat melewati masa-masa sulit dengan tetap menjunjung tinggi kedamaian dan persaudaraan.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik