Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komjen Dedi Prasetyo menegaskan patroli gabungan TNI-Polri merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan tidak memberikan ruang bagi aksi anarkis, vandalisme, maupun upaya lain yang mengganggu ketertiban masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel gabungan hingga ke tingkat RT/RW adalah bentuk keseriusan negara dalam menjamin keamanan warga.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli gabungan dengan TNI. Tujuannya menjamin keamanan masyarakat dari ancaman perusuh maupun pelaku anarkis,” ujar Dedi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dedi menambahkan, patroli skala besar ini menjadi penegasan bahwa TNI-Polri tidak akan mentolerir aksi-aksi yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

“Kami pertegas komitmen tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Setiap pelaku yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjarah atau merusak fasilitas akan ditindak tegas,” katanya.

Selain menyasar lingkungan permukiman, Polri juga memperkuat pengamanan di markas kepolisian dan asrama polisi di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga anggota, tahanan, serta barang berbahaya agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami,” tegas Dedi.

Sinergi serupa juga terlihat di Bandung, Jawa Barat. Kodam III/Siliwangi bersama kepolisian daerah melakukan patroli dengan kendaraan taktis di sejumlah titik vital Kota Bandung.

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa kondisi di Jawa Barat tetap terkendali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan.

“Saya sampaikan bahwa di Bandung maupun di Jawa Barat secara keseluruhan, situasi tetap terkendali. Hubungan dengan aparat kepolisian pun berjalan baik, dan kami siap mendukung penuh seluruh kegiatan pengamanan demi terciptanya suasana aman dan nyaman,” ucapnya.

Ia memastikan bahwa aparat yang bertugas akan tetap profesional, terukur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan. Dengan langkah persuasif yang dibarengi kesiapsiagaan penuh, TNI-Polri optimistis situasi segera kembali normal dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia. TNI dan Polri diminta bersinergi lebih solid dalam menghadapi potensi kerusuhan maupun penjarahan yang bisa mengganggu kedaulatan negara. Instruksi tegas ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui arahan Menteri Pertahanan, Kapolri, hingga Panglima TNI, yang menekankan pentingnya stabilitas demi kepentingan bangsa.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan publik.

“TNI dan Polri tidak akan ragu menindak para pelaku kerusuhan maupun penjarahan yang mengganggu keamanan publik dan kedaulatan negara. Presiden juga menugaskan BIN untuk terus memantau dinamika lapangan, sementara Mendagri diminta menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah demi stabilitas,” ujarnya.

Sjafrie menambahkan, Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karena itu, sinergi TNI-Polri bersama institusi negara lain terus diperkuat untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Pak Prabowo akan selalu bersama rakyat dalam menjaga kepentingan bangsa. Aparat TNI-Polri dipastikan solid, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara,” kata Sjafrie.

Di sisi lain, Kepolisian juga mengambil langkah konkret dengan mengerahkan patroli skala besar. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di tingkat Polda hingga Polres untuk melaksanakan patroli gabungan bersama TNI.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli skala besar secara gabungan dengan TNI. Tujuannya jelas: menjamin keamanan masyarakat dari ancaman para perusuh dan pelaku anarkis. Kami hadir untuk melindungi setiap jiwa, setiap harta benda, dan setiap fasilitas milik rakyat,” ungkap Dedi.

Ia juga memahami keresahan masyarakat atas maraknya pemberitaan mengenai isu penjarahan. Karena itu, Polri memastikan tidak ada ruang bagi pelaku anarkis untuk memanfaatkan situasi.

“Kami pertegas komitmen: tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami lakukan hingga ke tingkat RT/RW untuk memastikan lingkungan masyarakat aman. Setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan, seperti penjarahan di rumah pribadi maupun fasilitas umum, akan kami tindak dengan tegas,” tegasnya.

Komitmen menjaga keamanan juga disuarakan jajaran TNI di daerah. Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Kosasih, menegaskan pentingnya kebersamaan antar instansi dalam menjaga stabilitas.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk saling mendukung, baik itu kepolisian maupun pemprov dan pemda setempat. TNI-Polri dan pejabat lainnya tidak boleh berjalan masing-masing. Kita harus seiring sejalan, saling berkomunikasi, saling asah, saling asih, dan saling melindungi,” kata Kosasih.

Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan langkah terpadu ini, potensi kerawanan sosial dapat dicegah sejak dini, sehingga roda pembangunan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Keberpihakan pemerintah terhadap keamanan rakyat ini juga menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk menjaga kedaulatan. Soliditas TNI-Polri bersama dukungan seluruh komponen bangsa diharapkan mampu menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin memicu instabilitas. Dengan komitmen kuat dari pusat hingga daerah, stabilitas nasional dapat terjaga, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir.

Jakarta – Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 masih berlangsung di berbagai daerah. Ini berawal dari penolakan terhadap isu kenaikan gaji anggota DPR RI, namun kini melebar menjadi gerakan nasional dengan melibatkan ribuan mahasiswa, buruh, hingga komunitas ojek online.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan jika aksi tidak segera menemukan solusi.

Tokoh Agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano, berpesan agar semua pihak menjaga kebijaksanaan demi ketenangan dan kebahagiaan bersama.

“Kita semua perlu menjaga kebijaksanaan demi ketenangan dan kebahagiaan bersama,” ujarnya.

Perwakilan GBIN, Pendeta Johnny Lokollo, mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama para tokoh agama lainnya dan Presiden Prabowo menjadi momentum untuk mendoakan bangsa di tengah dinamika nasional yang belum sepenuhnya kondusif.

“Kita doakan supaya situasi negara kita bisa kondusif, rakyatnya bisa tenang, semua pejabat negara juga bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kita doakan supaya semuanya berjalan lancar, stabil, dan kita bisa hidup sejahtera di Indonesia yang kita cintai,” kata Pendeta Johnny Lokollo.

Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengajak seluruh masyarajat untuk bersatu dan percaya kepada tuhan.

“Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia dan mari kita bernyanyi Indonesia tetap abadi,” tegasnya. ()

Oleh: Ferdian Kristopher

Stabilitas nasional tengah menghadapi ujian dengan maraknya gelombang unjuk rasa saat ini. Pemerintah menekankan pentingnya agar setiap aksi berlangsung damai dan tertib, sehingga tidak mengganggu rasa aman masyarakat maupun merusak persatuan bangsa. Di tengah dinamika tersebut, TNI-Polri tampil penuh komitmen sebagai pilar utama yang menjaga keamanan serta ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. TNI-Polri bukan sekadar aparat penegak hukum, melainkan alat negara yang menjamin dan melindungi masyarakat, memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Solidaritas ini menjadi fondasi yang memperkuat rasa aman sekaligus menjaga persatuan bangsa dari potensi gesekan sosial.

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan satu kesatuan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Menurutnya, kerja sama antar lembaga dan pihak terkait harus senantiasa didukung secara sinergis, sehingga setiap langkah tidak berjalan secara terpisah. Kosasih menekankan pentingnya koordinasi yang baik agar tidak terjadi bentrok antar lembaga, sehingga keamanan masyarakat tetap terjaga secara optimal.

Sejalan dengan itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta TNI dan Polri menjaga solidaritas di tengah dinamika politik dan sosial yang berkembang. Dalam Sidang Kabinet Merah Putih, Presiden menggarisbawahi pentingnya sinergi keduanya demi terciptanya rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden juga memberi instruksi jelas kepada Kapolri dan Panglima TNI agar bertindak tegas serta terukur terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar merespons situasi, melainkan aktif mengantisipasi agar potensi konflik tidak membesar.

Di lain tempat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan kesiapan Polri bersama TNI untuk bertindak sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan bahwa aparat tidak segan mengambil langkah tegas apabila unjuk rasa menjurus pada tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum. Langkah ini bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memastikan keutuhan negara tetap terpelihara. Kapolri menambahkan, pendekatan persuasif tetap menjadi pilihan utama, sementara tindakan represif hanya ditempuh ketika pelanggaran sudah mengancam keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, menekankan bahwa peran TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa adalah membantu Polri, bukan mengambil alih. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberlakukan status darurat militer dalam menyikapi demonstrasi. Seluruh langkah yang ditempuh aparat keamanan tetap berada dalam kerangka hukum serta konstitusi yang berlaku. Hal ini memperlihatkan komitmen TNI untuk menjaga profesionalisme sekaligus menghormati prinsip demokrasi.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah melaksanakan patroli skala besar gabungan TNI-Polri di Jakarta. Patroli tersebut bertujuan meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat serta mencegah eskalasi situasi unjuk rasa. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah hadir secara nyata dalam menjaga stabilitas nasional. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu meredam potensi provokasi dan memastikan aspirasi masyarakat tetap tersalurkan melalui jalur damai.

Selain operasi lapangan, pemerintah memperkuat koordinasi antar lembaga untuk mendukung stabilitas nasional. Badan Intelijen Negara (BIN) diminta memantau dinamika keamanan secara menyeluruh. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diminta memperkuat koordinasi pemerintahan daerah serta memastikan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap terpenuhi. Dengan cara ini, setiap langkah penanganan keamanan tidak dilakukan parsial, melainkan menyeluruh dan terstruktur. Pendekatan tersebut menjadi cerminan bahwa pemerintah menempatkan keamanan sebagai prioritas bersama, bukan sekadar tugas satu institusi.

Upaya tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga harmoni nasional. Penanganan keamanan kini bukan hanya sekadar reaktif terhadap aksi massa, melainkan juga preventif melalui koordinasi, dialog, dan pemantauan situasi di akar rumput. Pendekatan ini memperlihatkan visi pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas jangka pendek, melainkan juga keberlanjutan dalam menjaga rasa aman rakyat. Dengan demikian, masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas tanpa rasa khawatir.

Keamanan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga peran aktif generasi muda dan masyarakat sipil. Di tengah perkembangan era digital, penting bagi generasi muda untuk menjadi agen stabilitas dengan menyebarkan informasi yang benar, menolak hoaks, serta mengedepankan semangat persatuan. Partisipasi ini bukan saja menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan bangsa dari dalam sehingga kinerja aparat dalam menjaga keamanan dapat berjalan optimal.

Media massa pun memiliki kontribusi besar dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif. Melalui pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan menghindari sensasi berlebihan, media dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik, media turut memperkuat persatuan bangsa serta mencegah munculnya narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Pada akhirnya, bangsa ini membutuhkan ketenangan untuk melangkah maju. Pemerintah yang responsif, aparat keamanan yang solid, serta masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia yang aman dan berdaulat. Dengan menjaga stabilitas nasional, kita tidak hanya melindungi masa kini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Dalam bingkai persatuan dan semangat gotong royong, Indonesia optimis mampu melewati setiap tantangan dan terus bergerak menuju kemajuan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Arka Dwi Francesco*)

Di tengah situasi pasca-demonstrasi yang sempat memanas di beberapa kota, pemerintah bergerak cepat melalui sinergi antara TNI dan Polri. Patroli gabungan yang dilakukan secara terkoordinasi di berbagai wilayah menjadi bukti hadirnya negara dalam memastikan rasa aman bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan harapan rakyat agar stabilitas sosial tetap terjaga, sekaligus memperlihatkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum dengan pendekatan yang tetap humanis.

Pangdam III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kosasih, mengatakan bahwa Pemerintah Daerah, TNI-Polri serta Pejabat lain nya tidak boleh berjalan masing-masing, harus berjalan beriringan dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa patroli gabungan TNI-Polri digelar untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat. TNI dan Polri harus terus bergandengan tangan, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan memastikan masyarakat tetap merasa aman, sebagai wujud komitmen bersama terhadap bangsa dan negara.

Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas sekaligus menenangkan di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dengan menegaskan bahwa kondisi Jawa Barat aman terkendali, pemerintah berhasil memberikan rasa kepastian kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas. Sinergitas TNI-Polri yang ditekankan bukan hanya relevan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa patroli skala besar digelar untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat setelah adanya kerusuhan di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa Polri bersama TNI hadir untuk melindungi warga, menjaga ketertiban umum, serta melindungi fasilitas vital dari ancaman kelompok anarkis. Pernyataan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga demi kepentingan seluruh rakyat.

Dedi juga menjelaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan prosedur hukum serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketegasan aparat merupakan langkah penting untuk mencegah meluasnya kerusuhan, namun harus dilakukan dengan tetap menghormati martabat masyarakat. Masyarakat tidak boleh mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan, terutama yang beredar di media sosial, serta aktif bekerja sama dengan aparat melalui jalur pelaporan resmi di lingkungan masing-masing.

Di Surabaya, Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rudy Saladin, memimpin pelepasan patroli gabungan skala besar yang melibatkan TNI, Polri, dan unsur keamanan lainnya. Patroli tersebut ditempuh melalui beberapa rute utama kota dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Rudy menyampaikan bahwa kehadiran aparat di jalan bukan hanya untuk menunjukkan ketegasan, tetapi juga sebagai upaya menyapa masyarakat serta memberikan imbauan agar kondusivitas tetap terjaga.

Ia menekankan bahwa Surabaya dan Jawa Timur adalah rumah besar bersama yang harus dijaga dari tindakan destruktif seperti penjarahan maupun pembakaran. Rudy juga menuturkan bahwa aparat siap menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran hukum, sesuai instruksi Presiden, namun tetap dengan cara yang sesuai aturan. Patroli gabungan adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden yang dapat merugikan masyarakat luas. Diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Dari berbagai pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa sinergi TNI–Polri bukan hanya sebatas kerja sama teknis, melainkan representasi nyata dari kehadiran negara dalam menjamin keamanan warganya. Pendekatan yang dilakukan bersifat tegas namun tetap humanis, menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. Kehadiran aparat di jalan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk menghadirkan perlindungan yang nyata.

Sinergi ini juga menjadi modal penting dalam meredam gejolak sosial yang dapat timbul sewaktu-waktu. Di tengah dinamika politik dan sosial, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menjamin stabilitas. Patroli gabungan menjadi salah satu instrumen efektif dalam menghadirkan kepastian tersebut, karena tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap keamanan rakyat, serta mampu merespons cepat setiap potensi ancaman dengan tindakan yang terukur.

Patroli gabungan TNI–Polri merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh penjuru negeri. Namun, keberhasilan menjaga stabilitas tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap warga ikut serta menjaga lingkungan masing-masing, menolak ajakan yang mengarah pada kerusuhan, serta tidak mudah terpengaruh provokasi.

Menjaga keamanan dan stabilitas nasional adalah tanggung jawab bersama. Langkah cepat pemerintah dalam mengerahkan sinergi TNI–Polri menjadi bukti nyata bahwa negara hadir melindungi rakyatnya di setiap situasi. Pemerintah melalui TNI dan Polri telah menunjukkan sinergi yang kokoh, dan masyarakat perlu memberikan dukungan dengan cara menjaga ketertiban serta mengedepankan persatuan. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat melewati masa-masa sulit dengan tetap menjunjung tinggi kedamaian dan persaudaraan.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komjen Dedi Prasetyo menegaskan patroli gabungan TNI-Polri merupakan bukti nyata bahwa aparat keamanan tidak memberikan ruang bagi aksi anarkis, vandalisme, maupun upaya lain yang mengganggu ketertiban masyarakat. Menurutnya, kehadiran personel gabungan hingga ke tingkat RT/RW adalah bentuk keseriusan negara dalam menjamin keamanan warga.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli gabungan dengan TNI. Tujuannya menjamin keamanan masyarakat dari ancaman perusuh maupun pelaku anarkis,” ujar Dedi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dedi menambahkan, patroli skala besar ini menjadi penegasan bahwa TNI-Polri tidak akan mentolerir aksi-aksi yang berpotensi mengganggu kamtibmas.

“Kami pertegas komitmen tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Setiap pelaku yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menjarah atau merusak fasilitas akan ditindak tegas,” katanya.

Selain menyasar lingkungan permukiman, Polri juga memperkuat pengamanan di markas kepolisian dan asrama polisi di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga anggota, tahanan, serta barang berbahaya agar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, agama, dan pemuda adalah kunci. Masyarakat adalah mata dan telinga kami,” tegas Dedi.

Sinergi serupa juga terlihat di Bandung, Jawa Barat. Kodam III/Siliwangi bersama kepolisian daerah melakukan patroli dengan kendaraan taktis di sejumlah titik vital Kota Bandung.

Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih, menegaskan bahwa kondisi di Jawa Barat tetap terkendali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan.

“Saya sampaikan bahwa di Bandung maupun di Jawa Barat secara keseluruhan, situasi tetap terkendali. Hubungan dengan aparat kepolisian pun berjalan baik, dan kami siap mendukung penuh seluruh kegiatan pengamanan demi terciptanya suasana aman dan nyaman,” ucapnya.

Ia memastikan bahwa aparat yang bertugas akan tetap profesional, terukur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan. Dengan langkah persuasif yang dibarengi kesiapsiagaan penuh, TNI-Polri optimistis situasi segera kembali normal dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia. TNI dan Polri diminta bersinergi lebih solid dalam menghadapi potensi kerusuhan maupun penjarahan yang bisa mengganggu kedaulatan negara. Instruksi tegas ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui arahan Menteri Pertahanan, Kapolri, hingga Panglima TNI, yang menekankan pentingnya stabilitas demi kepentingan bangsa.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa aparat keamanan tidak akan ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan publik.

“TNI dan Polri tidak akan ragu menindak para pelaku kerusuhan maupun penjarahan yang mengganggu keamanan publik dan kedaulatan negara. Presiden juga menugaskan BIN untuk terus memantau dinamika lapangan, sementara Mendagri diminta menjaga koordinasi dengan pemerintah daerah demi stabilitas,” ujarnya.

Sjafrie menambahkan, Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karena itu, sinergi TNI-Polri bersama institusi negara lain terus diperkuat untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Pak Prabowo akan selalu bersama rakyat dalam menjaga kepentingan bangsa. Aparat TNI-Polri dipastikan solid, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara,” kata Sjafrie.

Di sisi lain, Kepolisian juga mengambil langkah konkret dengan mengerahkan patroli skala besar. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di tingkat Polda hingga Polres untuk melaksanakan patroli gabungan bersama TNI.

“Atas perintah Bapak Kapolri, saya instruksikan seluruh Polda dan Polres untuk segera melaksanakan patroli skala besar secara gabungan dengan TNI. Tujuannya jelas: menjamin keamanan masyarakat dari ancaman para perusuh dan pelaku anarkis. Kami hadir untuk melindungi setiap jiwa, setiap harta benda, dan setiap fasilitas milik rakyat,” ungkap Dedi.

Ia juga memahami keresahan masyarakat atas maraknya pemberitaan mengenai isu penjarahan. Karena itu, Polri memastikan tidak ada ruang bagi pelaku anarkis untuk memanfaatkan situasi.

“Kami pertegas komitmen: tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme. Patroli kami lakukan hingga ke tingkat RT/RW untuk memastikan lingkungan masyarakat aman. Setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan, seperti penjarahan di rumah pribadi maupun fasilitas umum, akan kami tindak dengan tegas,” tegasnya.

Komitmen menjaga keamanan juga disuarakan jajaran TNI di daerah. Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Kosasih, menegaskan pentingnya kebersamaan antar instansi dalam menjaga stabilitas.

“Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk saling mendukung, baik itu kepolisian maupun pemprov dan pemda setempat. TNI-Polri dan pejabat lainnya tidak boleh berjalan masing-masing. Kita harus seiring sejalan, saling berkomunikasi, saling asah, saling asih, dan saling melindungi,” kata Kosasih.

Menurutnya, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Dengan langkah terpadu ini, potensi kerawanan sosial dapat dicegah sejak dini, sehingga roda pembangunan dan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.

Keberpihakan pemerintah terhadap keamanan rakyat ini juga menunjukkan bahwa negara hadir sepenuhnya untuk menjaga kedaulatan. Soliditas TNI-Polri bersama dukungan seluruh komponen bangsa diharapkan mampu menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin memicu instabilitas. Dengan komitmen kuat dari pusat hingga daerah, stabilitas nasional dapat terjaga, dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa rasa khawatir.

Jakarta,— Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menyatakan bahwa aksi demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun ia menegaskan, ketika penyampaian aspirasi dilakukan secara merusak dan anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik.

“Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum” ujarnya dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, Selasa (2/9).

Menurut Aditya, aksi anarkis sering kali muncul karena dilakukan secara berlebihan. Kondisi itu, katanya, menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Ia pun menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat sebagai hal yang tepat.

“Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.

Aditya juga mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital serta menunjukkan empati pada masyarakat.

“Hari ini tidak cukup hanya dengan minta maaf, jadi harus ada langkah konkret” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, mengingatkan bahwa agama telah mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan kesabaran.

“Kita menyampaikan hak boleh, tapi merusak dan menjarah itu jelas merusak hukum, baik dari hukum agama atau hukum positif,” katanya.

Marsudi menekankan pentingnya menjaga jiwa dan harta publik saat aksi berlangsung. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang merangkul tokoh lintas agama.

“Bangsa ini butuh bersatu untuk membangun. Kalau ditambahi dengan bertengkar, jelas lebih baik kita saling nyaman dan enak,” pungkasnya. ****

Jakarta – Wakil Ketua MUI Marsudi Suhud dan akademisi dan Pakar Komunikasi Politik Universtias Indonesia (UI) Aditya Perdana sepakat, menyampaikan aspirasi harus dengan cara-cara bermartabat. Hal ini disampaikan dalam ruang dialog khusus di siaran TV Nasional pada 2 September 2025.

Wakil Ketua MUI Marsudi Suhud menekankan bahwa menyampaikan aspirasi harus dengan cara-cara yang elegan dan bermartabat, menjaga ketertiban untuk demokrasi yang sehat sehingga aspirasinya tersampaikan.

“Agama memerintahkan sampaikan kebenaran, dengan kesabaran dan ketaatan. Kita taat kepada keyakinan agama, taat kepada hukum positif” ujarnya.

Lebih lanjut Marsudi menekankan masyarakat mesti sabar dengan tidak melakukan hal hal yang dilarang, kalau membuat kerusakan itu dilarang, harus ditinggalkan.

“Sampaikan aspirasi dan diutamakan musyawarah. Menyampaikan aspirasi jangan sampai ada yang kehilangan jiwa, menjaga harta baik publik atau pemerintah dan fasilitas umum harus dijaga” jelasnya.

Marsudi Syuhud mengatakan bahwa pemerintah dan DPR merespons aspirasi publik dengan pendekatan konstruktif. Presiden, aspirasi yang disampaikan di ruang publik akan ditindaklanjuti secara serius melalui mekanisme DPR. Pernyataan ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk membuka ruang kritik yang membangun, sekaligus memastikan aspirasi rakyat tak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan nyata.

Lebih lanjut Marsudi Syuhud menambahkan bahwa “setiap individu berkewajiban menjaga keselamatan jiwa, kehormatan diri, dan menghormati pihak lain”, ujarnya.

MUI dan tokoh-tokoh seluruh agama sangat mengapresiasi langkah presiden yang secara cepat menyikapi situasi politik. Ada 16 organisasi dikumpulkan. Tokoh dan organisasi agama sesungguhnya tidak dimiliki oleh negara lain, Indonesia memiliki organisasi sosial yang bisa menyeimbangkan.

Sedangkan Pakar Komunikasi Politik Universtias Indonesia (UI) Aditya Perdana menegaskan bahwa menyampaikan pendapat dan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

“Kita telah memiliki kesepakatan bahwa dalam sebuah negara demokrasi menyampaikan protes dan pendapat adalah hak yang telah dijamin oleh undang-undang” ujarnya.

Dalam menyampaikan pendapat orang memiliki cara yang berbeda ada yang sopan ada juga yang membuat situasi tidak normal, supaya diperhatikan

Ketika dalam menyampaikan aspirasi dengan cara- cara yang merusak dan anarkis tentu memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan pada akhirnya membuat masyarakat susah.

Penting ditegaskan bahwa kebebasan ini harus disalurkan dengan cara-cara yang tertib, tidak anarkis, serta tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum” katanya.

“Aksi yang destruktif justru berpotensi merugikan masyarakat luas, menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa, dan pada akhirnya melemahkan persatuan bangsa yang seharusnya tetap dijaga”, terangnya.

Apresiasi terhadap Presiden yang melakukan respon secara cepat karena memang harus ditangani secara serius, agar eskalasi tidak menyebar luas.

Jakarta— Seruan untuk menyudahi aksi demonstrasi anarkis menguat dari kalangan akademisi hingga tokoh agama. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun harus dilakukan dengan cara damai dan taat hukum agar tidak merugikan masyarakat luas.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menyatakan bahwa aksi demonstrasi memang bagian dari demokrasi. Namun ia menegaskan, ketika penyampaian aspirasi dilakukan secara merusak dan anarkis, konsekuensinya justru merugikan publik. “Ketika cara-caranya merusak dan anarkis, tentu mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk kerusakan fasilitas umum. Pada akhirnya masyarakat juga yang susah karena tidak bisa menikmati fasum,” ujarnya.

Menurut Aditya, aksi anarkis sering kali muncul karena dilakukan secara berlebihan. Kondisi itu, katanya, menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Ia pun menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh agama dan organisasi masyarakat sebagai hal yang tepat. “Presiden melakukan respon cepat itu merupakan hal yang tepat, karena memang ini harus ditangani dengan sangat serius dan dengan langkah cepat,” tambahnya.

Aditya juga mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital serta menunjukkan empati pada masyarakat. Ia menegaskan, “Hari ini tidak cukup hanya dengan minta maaf, jadi harus ada langkah konkret.”

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, mengingatkan bahwa agama telah mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan kesabaran. “Kita menyampaikan hak boleh, tapi merusak dan menjarah itu jelas merusak hukum, baik dari hukum agama atau hukum positif,” katanya.

Marsudi menekankan pentingnya menjaga jiwa dan harta publik saat aksi berlangsung. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang merangkul tokoh lintas agama. “Bangsa ini butuh bersatu untuk membangun. Kalau ditambahi dengan bertengkar, jelas lebih baik kita saling nyaman dan enak,” tegasnya.

Baik akademisi maupun tokoh agama berharap, seruan damai ini dapat menjadi pengingat bagi semua pihak agar aspirasi tetap disampaikan secara bermartabat, tanpa kekerasan, demi menjaga persatuan bangsa.