Arsip Bulanan: September 2025

Oleh: Rivka Mayangsari )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda ekonomi, serta menjadi benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. Oleh karena itu, pemerintah menunjukkan komitmen nyata melalui pemberian bantuan, fasilitasi, serta pembinaan yang berkelanjutan demi mendorong UMKM semakin berdaya saing dan berorientasi pada inovasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, melainkan juga pilar strategis yang menopang perekonomian nasional. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi, ia menyerahkan bantuan kepada koperasi dan pelaku UMKM sebagai wujud nyata dukungan pemerintah. Menurutnya, akses permodalan yang luas, peningkatan produktivitas, serta pembukaan peluang pasar baru akan menjadi kunci agar UMKM bisa tumbuh lebih adaptif, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa bantuan berupa fasilitas usaha dan dukungan finansial yang diberikan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi stimulus penting bagi para pelaku UMKM. Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu, UMKM perlu mendapat dorongan agar mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus daya saing. Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi jembatan bagi UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

Dukungan yang sama juga ditunjukkan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerahnya untuk terus mendorong program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Maluku, peran UMKM dinilai sangat vital karena selain menyerap tenaga kerja, juga menjadi penggerak utama ekonomi di berbagai sektor. Ia menekankan bahwa para pelaku UMKM perlu memanfaatkan platform digital, tidak sekadar untuk promosi, tetapi juga untuk efisiensi operasional serta perluasan pasar. Dengan cara ini, UMKM lokal bisa lebih kompetitif, bahkan menjangkau pasar internasional.

Di Sulawesi Barat, Wakil Gubernur Salim S Mengga memastikan bahwa dukungan terhadap UMKM dilakukan secara tepat sasaran. Ia mencontohkan pemberian mesin percetakan kepada sejumlah pelaku usaha yang dinilai benar-benar membutuhkan. Bantuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata pemerintah provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM. Menurutnya, setiap bantuan yang disalurkan harus dapat dimanfaatkan secara maksimal agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Salim juga menegaskan, UMKM bukan hanya sekadar usaha kecil, tetapi memiliki fungsi strategis dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menjadi solusi nyata dalam mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan fasilitas, pelatihan, maupun akses pasar adalah bentuk nyata dari komitmen memberdayakan UMKM agar semakin mandiri dan mampu bersaing. Ia berharap, dengan adanya bantuan ini, UMKM lokal dapat tumbuh lebih kuat, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing di pasar regional dan nasional.

Lebih jauh, ia menilai UMKM harus didorong untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. Dengan bantuan mesin percetakan, misalnya, pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas kemasan, yang menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pangsa pasar. Kemasan yang menarik dan berkualitas tinggi akan memberikan nilai tambah bagi produk lokal, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Keseriusan pemerintah dalam mendukung UMKM juga tercermin dalam upaya menghubungkan pelaku usaha dengan platform digital. Digitalisasi dinilai sebagai langkah penting agar UMKM bisa memperluas pasar, mengefisiensikan rantai distribusi, serta mengurangi biaya operasional. Pelaku usaha yang melek digital tidak hanya mampu menjangkau konsumen lokal, tetapi juga memiliki kesempatan besar menembus pasar nasional bahkan internasional.

Dengan berbagai langkah konkret tersebut, pemerintah menunjukkan bahwa penguatan UMKM bukan sekadar slogan, melainkan sebuah gerakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaku UMKM menjadi fondasi kuat untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

Ke depan, harapan besar tertuju pada UMKM agar tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mampu bersaing di tingkat global. Dukungan penuh pemerintah melalui berbagai program bantuan, fasilitas, hingga pelatihan akan menjadi modal berharga bagi UMKM dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, UMKM Indonesia bukan hanya bertahan, tetapi juga melaju sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi bangsa.

Dengan adanya dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun daerah, UMKM Indonesia semakin menunjukkan peran strategisnya sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Keberpihakan pemerintah bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan rakyat kecil mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berdaya. Inilah momentum kebangkitan ekonomi nasional yang digerakkan dari akar rumput: UMKM yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Jika seluruh elemen bangsa bersatu mendukung UMKM, maka Indonesia akan semakin mandiri, kokoh menghadapi krisis global, serta berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat di bidang ekonomi.

*) Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Di era serba modern seperti saat ini, cara kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diubah. Cara kerja UMKM yang tadinya tradisional didorong untuk beralih ke pola paling mutakhir melalui adaptasi teknologi digital.

Asisten Deputi Bidang Produksi dan Digitalisasi UMKM, Ali mengatakan, digitalisasi berperan vital dalam memperkuat hiliriasi usaha kecil. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital ridak hanya digunakan sebatas untuk pemasaran daring, tapi juga sebagai instrument untuk meningkatkan efisiensi produksi.

“Padahal digitalisasi juga berperan vital dalam memperkuat hilirisasi, mulai dari pencatatan produksi, distribusi bahan baku, sampai memastikan produk kita memenuhi standar internasional,” jelas Ali.

Ali menyadari bahwa kondisi transformasi digital di sektor UMKM saat ini masih jadi PR besar. Banyak dari pelaku UMKM masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan investasi alat produksi, hingga kebutuhan pendampingan teknis berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kementerian UMKM menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta komunitas pengusaha UMKM.

“Saat ini mayoritas UMKM masih mengandalkan peralatan manual atau semi-manual, sehingga produktivitasnya rendah. Melalui teknologi digital, kita ingin mendorong percepatan hilirisasi agar produk UMKM memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” terang Ali.

Sementara itu, untuk lebih menggaungkan pasar UMKM hingga ke tingkat global, Anggota Komisi VII DPR R, Eva Monalisa mendorong pelibatan generasi Z (Gen Z) dalam pengembangan dan pemasaran UMKM. Menurutnya, peran generasi muda dapat memperkuat digitalisasi UMKM.

“Digitalisasi itu penting, sekarang semua penjualan sudah melalui platform digital. Karena itu, UMKM perlu melibatkan generasi penerus agar mampu terus berkembang dan masuk pasar global,” kata Eva.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadopsian teknologi digital dalam proses kerja UMKM dilakukan dalam berbagai aspek bisnis UMKM, mulai dari penjualan, pemasaran, hingga manajemen operasional. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, daya saing, dan perluasan jangkauan pasar.

JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 2029. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri terkait, sebagai bagian dari Paket Ekonomi 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan perpanjangan insentif pajak UMKM bertujuan memberikan kepastian hukum, meringankan beban pajak, serta menyederhanakan kewajiban administrasi bagi jutaan pelaku usaha kecil.

“PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun, pajak finalnya 0,5 persen dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan, perpanjangan kebijakan ini tidak akan mengganggu penerimaan negara pada 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, penerimaan negara direvisi naik menjadi Rp3.153,6 triliun, dengan target penerimaan perpajakan mencapai Rp2.693,7 triliun.

“PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dipastikan berlanjut hingga 2029.” tambahnya

Pemerintah juga telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun pada 2025 untuk mendukung keberlanjutan insentif ini. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat, hingga kini jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mencapai 542 ribu pelaku usaha. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan UMKM dapat lebih leluasa mengembangkan usaha sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen menjaga beban pajak UMKM serendah mungkin.

“Pemerintahan Pak Prabowo akan menjaga pengeluaran UMKM untuk pajak sekecil-kecilnya. Pajak sekecil-kecilnya untuk UMKM selamanya harus diterapkan,” ucapnya.

Menurut Muhaimin, insentif ini menjadi instrumen penting untuk memastikan UMKM dapat bertumbuh secara konsisten, naik kelas, dan tetap berdaya saing di tengah tantangan global.

“Pemerintah akan terus berkolaborasi dengan pelaku UMKM agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai,” pungkasnya.

Perpanjangan insentif PPh Final 0,5 persen menjadi salah satu klausul penting dalam Paket Ekonomi 2025. Program ini mencakup delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja. Melalui rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat iklim investasi.

Dengan adanya kepastian perpanjangan hingga 2029, UMKM diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkokoh peran sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia.

(*/rls)

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Kasus dugaan keracunan yang dialami siswa akibat dari produk Makan Bergizi Gratis (MBG) terus terjadi di sejumlah daerah. Pemerintah langsung melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan pusat dapur dan operasionalnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta SPPG untuk segera memperbaiki pola memasak. Hasil keterangan menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG, seperti memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum dikonsumsi.

Setelah indikasi awal penyebab keracunan diketahui, BGN langsung melakukan koordinasi dengan seluruh SPPG dan meminta agar jarak proses memasak dan distribusi makanan tidak lebih dari empat jam. Harapannya, seluruh SPPG dapat menaati aturan tersebut mengingat keselamatan seluruh penerima manfaat MBG menjadi tanggung jawab pemerintah.

Kemudian BGN juga menyampaikan, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati bahwa insiden keracunan menjadi perhatian serius pemerintah. BGN berkomitmen untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan agar makanan yang diterima oleh masyarakat memang makanan yang sehat, layak, bergizi seimbang, dan aman.

BGN telah memiliki prosedur serta aturan ketat terkait keamanan pangan dalam tata kelola program MBG, termasuk pedoman bagi SPPG di lapangan. Sistem pelaporan juga telah diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian kendala di lapangan.

Terkait dengan higienitas, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong SPPG untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Keamanan Pangan dalam menjalankan program MBG. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari menyebutkan, data per September 2025, pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan pangan dan 312 SPPG yang telah menjalankan sesuai SOP.

Temuan itu juga menjadi titik terang dalam penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi. Qodari menegaskan, SPPG wajib memiliki dan menjalankan SOP tersebut.

Di samping itu, lanjut Qodari, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Namun sayangnya, temuan Kemenkes menunjukkan kepemilikan SLHS oleh SPPG masih sangat minim.

Qodari mengungkapkan, dari 8.583 SPPG per 22 September baru ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. Artinya, masih ada 8.549 SPPG lagi yang perlu memenuhi syarat kepemilikan SLHS.

Tindak lanjut pemerintah untuk memastikan keamanan dan higienitas produk MBG menandakan bahwa pemerintah serius memperbaiki program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah masih meyakini bahwa program MBG akan membawa dampak yang besar untuk generasi bangsa ke depannya.

Sejak awal, program MBG dirancang dengan fokus utama pada aspek gizi dan keamanan pangan. Makanan yang disediakan harus memenuhi standar kalori dan gizi seimbang. Tak kalah penting, aspek higienitas dan keamanan pangan menjadi perhatian serius dalam proses penyediaan makanan.

Pemerintah menyadari bahwa pemenuhan gizi yang baik sejak dini akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Makanan bergizi akan mendukung perkembangan kognitif dan fisik anak secara optimal. Secara tidak langsung, program ini juga akan turut memberikan dampak pada penurunan angka stunting dan masalah gizi lainnya. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045.

Generasi Emas 2045 diharapkan menjadi agen perubahan yang cerdas, sehat, dan kompetitif baik di level nasional maupun global. Sehingga program MBG tidak bisa dilihat hanya sebatas “memberi makan secara gratis”, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Adanya kasus keracunan bukan berarti program harus dihentikan. Pemerintah hanya perlu fokus pada perbaikan akar masalah penyebab keracunan tersebut. SPPG harus diawasi lebih ketat.

Direktur Literatur Institut Asran Siara menegaskan, pemilik SPPG tidak boleh mengutamakan kepentingan bisnis dengan mengabaikan kesehatan dan kebersihan makanan. Aspek kesehatan dan kebersihan harus menjadi prioritas utama SPPG.

Menurut Asran, kesuksesan program MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga dapat mengambil peran dalam pengawasan.

Ia menjelaskan, masyarakat berperan besar memastikan program berjalan lancar. Misalnya, dapur MBG dijaga oleh masyarakat secara bergotong-royong atau bergiliran untuk memastikan makanan diolah sesuai dengan ketentuan.

Masyarakat juga dapat melaporkan bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga edukasi terhadap masyarakat terkait program MBG bukan hanya sekedar pada proses distribusi dan konsumsi, tetapi juga proses produksinya.

Asran melanjutkan, aspek transparansi, pengawasan, serta partisipasi aktif warga dinilai krusial demi memastikan program dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian, di samping komitmen pemerintah untuk menjaga higienitas dan keamanan MBG, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan. Harapannya, kontrol terhadap kualitas pangan MBG semakin meningkat dan tidak ada lagi kasus keracunan yang merugikan anak-anak bangsa.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Sony Surya Tantra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun fondasi generasi emas Indonesia. Kehadiran program ini bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui perbaikan layanan, pengawasan berlapis, dan evaluasi menyeluruh, pemerintah menegaskan komitmen agar MBG tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga terjamin kualitasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi elemen penting dalam perbaikan program ini. Dengan melibatkan akademisi, media, mahasiswa, hingga masyarakat sipil, kebijakan MBG dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas adalah fondasi membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Langkah BGN mengundang partisipasi publik menunjukkan adanya keseriusan untuk memastikan standar pelayanan MBG berjalan dengan transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

Reformasi birokrasi di tubuh BGN melalui penyusunan standar pelayanan publik juga menjadi bukti bahwa program MBG diposisikan sebagai prioritas nasional. Regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mampu memberikan kepastian prosedur, jaminan waktu pelayanan, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan dalam perbaikan.

Selain BGN, sinergi lintas institusi juga memperkuat keberhasilan program MBG. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa dapur MBG yang dikelola TNI telah memenuhi standar higienis dengan bahan makanan bergizi. Hal ini menjadi jawaban atas berbagai isu yang sempat muncul terkait kasus keracunan di sejumlah daerah. Klaim tersebut sekaligus menegaskan bahwa TNI tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga hadir dalam mendukung pembangunan kualitas manusia melalui program gizi nasional.

Menurut Tandyo, keterlibatan TNI memastikan proses produksi makanan tidak sekadar memenuhi kebutuhan logistik, tetapi juga memperhatikan standar gizi dan higienitas. Hal ini penting karena kualitas makanan yang disalurkan akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Dengan keterlibatan TNI, MBG diharapkan mampu menghadirkan makanan sehat dan layak konsumsi hingga ke pelosok daerah.

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) Polri wajib memastikan standar gizi dan kebersihan makanan yang diproduksi. Dalam tinjauannya di Pabelan, Semarang, Kapolri menegaskan pentingnya kualitas makanan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran 73 SPPG Polri di Jawa Tengah yang melibatkan relawan warga lokal merupakan contoh konkret sinergi negara dan masyarakat dalam menjalankan program MBG.

Lebih jauh, keberadaan dapur MBG Polri juga menunjukkan bahwa program ini tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Pelibatan relawan dari kalangan warga sekitar memperlihatkan bahwa MBG bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program nasional.

Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Pemerintah menyadari bahwa setiap program berskala besar tidak lepas dari tantangan, mulai dari distribusi, pengawasan, hingga standar kualitas. Namun, dengan keterlibatan aktif BGN, TNI, Polri, akademisi, media, dan masyarakat, tantangan tersebut dapat dijawab dengan solusi yang tepat.

Kebijakan MBG juga harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. Dengan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, Indonesia memiliki modal kuat untuk menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus melihat dampaknya secara menyeluruh terhadap pembangunan manusia Indonesia.

Pemerintah, melalui pendekatan evaluasi menyeluruh, memberikan sinyal kuat bahwa kualitas lebih diutamakan dibanding sekadar pencapaian target jumlah. Prinsip inilah yang menjadi fondasi keberhasilan program MBG ke depan. Partisipasi masyarakat yang diundang BGN, profesionalisme TNI dalam menjaga higienitas, serta komitmen Polri memastikan standar gizi, semuanya adalah bentuk nyata kolaborasi untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas.

Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya melihat program ini sebagai kebijakan formal, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Program MBG pada akhirnya bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan warisan kebijakan yang akan menentukan kualitas generasi penerus bangsa.

Melalui komitmen memperkuat evaluasi, pemerintah memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai tujuan, transparan dalam pelaksanaannya, dan berkelanjutan dalam manfaatnya. Inilah yang menjadi bukti bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab, menegaskan kembali bahwa kualitas pelayanan publik adalah kunci membangun Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial- Ekonomi

Jakarta — Pemerintah kembali menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meskipun menghadapi beragam tantangan teknis, termasuk kasus keracunan massal yang belakangan ini memicu demonstrasi di sejumlah daerah.

Di tengah pro dan kontra yang muncul dari publik dan elemen-elemen pelajar, pejabat negeri yang terkait menyatakan bahwa program ini adalah tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan yang paling utama: menjadi komitmen negara terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan MBG sambil melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri.

Menurut Ardiantoro, pemerintah telah mendapat perintah langsung dari Presiden untuk melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terkait insiden-insiden keracunan agar tidak terjadi lagi, sementara program tetap berjalan.

Ia menekankan bahwa pemerintah memilih jalur korektif, bukan represif, demi menyelamatkan program yang membawa dampak nyata bagi generasi muda.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga menegaskan bahwa MBG adalah program yang strategis dan tidak boleh dihentikan hanya karena ada insiden teknis.

“Program ini manfaatnya luar biasa bagi generasi muda. Kalau ada insiden, itu harus kita benahi mekanismenya, bukan menghentikan programnya,” kata Cak Imin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menuntaskan persoalan-persoalan teknis, mulai dari higienitas makanan, pengolahan yang benar, distribusi yang aman, hingga pengawasan berlapis agar kejadian serupa tidak terulang. Langkah perbaikan harus dilakukan cepat dan menyeluruh, dengan melibatkan kementerian terkait, lembaga pengawas pangan, serta pemerintah daerah.

Pernyataan kedua pejabat ini menjadi respons atas demonstrasi damai pelajar dan masyarakat yang menuntut perbaikan pelaksanaan MBG, khususnya terkait higienitas, distribusi, dan transparansi pengawasan penyedia makanan. Pemerintah menilai kritik tersebut penting, namun menegaskan bahwa penghentian total program justru akan berdampak serius bagi anak-anak yang sangat membutuhkan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses gizi.

Langkah-langkah perbaikan yang kini tengah dijalankan pemerintah mencakup audit menyeluruh terhadap penyedia makanan, penerapan ketat standar keamanan pangan, pemantauan distribusi hingga penanganan cepat apabila ditemukan indikasi masalah. Semua itu dilakukan untuk memastikan MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak penerima manfaat.

Di akhir pernyataannya, Juri Ardiantoro kembali menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program.

“Maksud pemerintah adalah menyelamatkan program yang baik ini, karena program ini kan dibutuhkan oleh anak-anak kita, yang ada di masyarakat kita, sehingga jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini karena ada sesuatu yang tidak pas,” ujar Juri.

Hal senada disampaikan Cak Imin yang menekankan dimensi strategis MBG dalam jangka panjang.

“MBG bukan sekadar pemberian makanan gratis, tetapi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam membangun generasi emas Indonesia,” kata Cak Imin.

Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan MBG akan terus dijaga melalui evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan keterlibatan semua pihak, program ini diyakini tetap menjadi salah satu warisan positif yang mencerminkan perhatian negara terhadap generasi penerus bangsa. ***

Jakarta – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memperketat audit dan distribusi pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang aman dan sehat.

“Mengalami kejadian yang belum sesuai dengan harapan, ya kita perbaiki, memperbaiki,” ujarnya di Jakarta.

Taruna menjelaskan, pengawasan kini tidak hanya sebatas pengecekan sampel bahan pangan, tetapi juga mencakup proses audit menyeluruh pada dapur penyedia makanan, jalur distribusi, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai langkah nyata, BPOM melalui balai dan loka di seluruh provinsi diperintahkan turun langsung ke lapangan untuk menelusuri penyebab keracunan yang menimpa peserta MBG. Kolaborasi erat dengan BGN juga terus dilakukan, terutama dalam hal evaluasi rantai pasok pangan, audit fasilitas penyediaan gizi, hingga pelibatan aparat daerah.

“Kami bertanggung jawab mendampingi program ini, pencegahan kejadian luar biasa seperti keracunan menjadi prioritas,” tegas Taruna.

Selain memperketat audit, BPOM memastikan seluruh dapur pelayanan gizi dalam program MBG dilengkapi standar kebersihan dan keamanan pangan yang lebih ketat. Inspeksi rutin dijadwalkan secara berkala dengan melibatkan tenaga ahli di bidang pangan, kesehatan, dan gizi.

Setiap temuan di lapangan, lanjut Taruna, akan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem, baik pada tingkat penyediaan bahan maupun pendistribusian ke masyarakat penerima manfaat.

Sementara itu, BGN juga mengambil langkah serius dengan membentuk tim investigasi khusus. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan tim tersebut terdiri dari gabungan unsur internal maupun eksternal, termasuk kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan daerah.

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik.

Ia menambahkan, selain tim investigasi resmi, BGN juga menyiapkan tim independen dari berbagai elemen masyarakat, seperti ahli kimia, relawan, hingga ibu rumah tangga, agar hasil investigasi benar-benar transparan.

“Tim gabungan dari BPOM dan BGN diterjunkan guna memastikan seluruh korban mendapat penanganan maksimal serta menganalisis faktor penyebab di lapangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, turut mengungkapkan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

“SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat,” jelasnya.

[w.R]

Jakarta – Demokrasi bermartabat tidak lahir begitu saja, melainkan melalui kolaborasi erat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta stabilitas nasional. Sinergi ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat, aman, dan berkeadaban.

Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Negara (ARPN), Mario mengatakan TNI dan Polri merupakan garda terdepan dalam melindungi rakyat sekaligus memastikan jalannya demokrasi berjalan dengan damai. Pihaknya mengungkapkan bahwa komitmen kedua institusi pertahanan dan keamanan tersebut menjadi benteng kokoh bangsa.

“Tanpa TNI-Polri, mustahil kita bisa menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Soliditas aparat adalah bukti nyata hadirnya negara untuk rakyat,” tegas Mario

Mario menambahkan, keberadaan TNI dan Polri tidak hanya soal menjaga keamanan, tetapi juga memastikan proses demokrasi berlangsung tanpa gangguan.

“Harapan kami, TNI dan Polri tetap kuat melindungi rakyat dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin melemahkan persatuan bangsa,” ujarnya.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat demokrasi. Salah satu bentuknya terlihat dari langkah Polres Metro Jakarta Barat yang mengukuhkan pengurus “Ojol Kamtibmas”. Program ini mengajak pengemudi ojek online untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan melalui kemitraan bersama kepolisian.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Twedi Aditya Bennyahdi, menyatakan bahwa program tersebut merupakan wujud nyata kehadiran polisi yang merangkul masyarakat.

“Kita ingin bersinergi menjaga Jakarta Barat tetap aman dan nyaman, sesuai arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, yaitu Jaga Jakarta,” ujarnya.

Twedi menilai, kehadiran ojol sebagai mitra kepolisian akan mempercepat deteksi potensi gangguan kamtibmas.

“Hadirnya Ojol Kamtibmas menjadi simbol kolaborasi antara aparat dan masyarakat, bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas polisi semata, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya Jakarta Barat yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ojol NKRI, Soplo menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia mengaku keberadaan program ini bukan hanya meningkatkan rasa aman di masyarakat, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan.

“Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi bukti bahwa demokrasi bermartabat dapat terwujud melalui kerja sama nyata,” ungkapnya.

Dengan komitmen bersama menjaga keamanan dan persatuan, bangsa Indonesia mampu menghadirkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berkeadaban dan menyejahterakan rakyat.

Oleh : Ferry Alfiand )*

Sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang sistem pemilihan umum atau pergantian kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh elemen bangsa mampu berkolaborasi untuk menghadirkan stabilitas, keadilan, dan rasa aman bagi warganya. Dalam konteks inilah, kehadiran aparat yang humanis serta partisipasi aktif masyarakat menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan kondusif.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman mengatakan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekedar rutinitas lima tahunan, namun instrumen penting keberlangsungan bangsa. Pihaknya menegaskan, pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud jika pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua unsur.

Aparat negara, baik kepolisian, TNI, maupun perangkat pemerintahan sipil, memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai aturan hukum. Namun peran itu tidak akan maksimal jika masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam demokrasi. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan disertai jaminan perlindungan dari aparat, maka demokrasi akan semakin hidup. Sebaliknya, jika aparat bersikap represif atau masyarakat cenderung anarkis, maka demokrasi akan kehilangan substansinya sebagai sistem yang mengedepankan dialog dan musyawarah.

Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Syarief Hidayatullah, mengatakan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang, namun harus dilakukan melalui jalur resmi. Pihaknya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan hingga merugikan masyarakat luas. Menurut Syarief, karakter bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi musyawarah dan kesantunan. Pihaknya menilai aspirasi akan lebih kuat bila disampaikan dengan argumen dan solusi, bukan dengan tindakan anarkis.

Penting untuk dipahami bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah dijamin konstitusi, tetapi kewajiban menjaga ketertiban umum juga tidak kalah pentingnya. Di sinilah aparat hadir untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib, aparat akan lebih mudah melindungi jalannya kegiatan itu. Sebalik nya, jika ada kelompok yang memilih cara-cara provokatif dan destruktif, maka aparat pun harus bertindak tegas untuk menjaga keamanan bersama.

Sinergi ini dapat terwujud melalui komunikasi yang intensif dan saling menghargai. Aparat tidak boleh memandang masyarakat sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga ketahanan sosial. Begitu pula masyarakat, mereka perlu menumbuhkan kepercayaan bahwa aparat hadir bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjamin kebebasan itu tetap berada dalam koridor hukum. Dengan sikap saling percaya ini, potensi konflik dapat ditekan, dan energi bangsa dapat diarahkan pada hal – hal yang lebih produktif.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan bahwa TNI melalui satuan kewilayahan seperti Kodim dan Koramil siap bersinergi dengan kepolisian serta pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini penting untuk memperkuat keamanan di lingkungan masyarakat dari berbagai potensi ancaman.

Ia menambahkan, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas sangat vital sebagai ujung tombak kehadiran TNI – Polri di tengah masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya membantu kegiatan sosial masyarakat, tetapi juga memastikan setiap wilayah tetap kondusif.

Demokrasi yang bermartabat tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, melainkan dari kualitas interaksi antara negara dan warganya. Sinergi aparat dan masyarakat akan membuat hukum ditegakkan dengan adil, kebebasan berpendapat terlindungi, dan hak-hak asasi manusia dihormati. Jika semua elemen bangsa menyadari peran strategis masing – masing, maka demokrasi akan lebih dari sekadar slogan. Demokrasi akan menjadi sebuah realitas yang dirasakan dalam kehidupan sehari – hari.

Tentu saja, menjaga demokrasi bukan perkara mudah. Godaan politik uang, polarisasi, hingga penyebaran disinformasi dapat memicu perpecahan. Namun jika aparat dan masyarakat bersatu, ancaman – ancaman ini bisa diatasi dengan pendekatan yang bijak. Aparat dapat menindak tegas pelanggaran hukum, sementara masyarakat berperan dalam menyaring informasi dan menolak ajakan yang merusak persatuan. Keterlibatan generasi muda dalam literasi digital juga menjadi kunci penting agar demokrasi tidak terjebak dalam jebakan manipulasi informasi.

Akhirnya, demokrasi bermartabat hanya akan lahir dari komitmen bersama. Aparat yang bertugas dengan integritas dan masyarakat yang berpartisipasi dengan tanggung jawab adalah kombinasi yang tidak tergantikan. Sinergi ini bukan hanya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan tumbuh kokoh, berakar pada nilai – nilai kebangsaan, dan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Semangat persaudaraan antara masyarakat dan aparat keamanan semakin menguat dalam memastikan demokrasi berjalan tanpa kekerasan. Berbagai aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di sejumlah daerah menunjukkan bahwa aspirasi publik dapat disalurkan dengan damai, tertib, dan penuh nilai kebersamaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa pengamanan terhadap aksi masyarakat dilakukan secara humanis. Menurutnya, aparat keamanan memandang peserta aksi sebagai saudara sebangsa yang juga memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi. Salah satu momentum yang menarik perhatian publik adalah doa bersama yang dilakukan buruh dan aparat di tengah demonstrasi.

“Ini contoh baik. Buruh dan Polri adalah mitra, kita sama-sama menjaga kedamaian dan keamanan. Doa bersama ini menegaskan bahwa penyampaian pendapat bisa dilakukan dengan tertib, damai, dan penuh nilai kebersamaan,” ujar Ade Ary. Ia menambahkan, interaksi tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat demokrasi di Indonesia bisa tetap sejuk jika dilandasi rasa saling menghormati.

Harmonisasi serupa juga terlihat di Kalimantan Barat. Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menyebut sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi inklusif. Ia mencontohkan program rutin Polda Kalbar seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih yang bertujuan memperkuat hubungan emosional antara aparat dengan masyarakat.

“Kegiatan ini adalah memperkuat harmonisasi. Memperkuat harmonisasi dalam penyampaian pendapat di muka umum, itu semua bermitra,” ungkap Pipit. Menurutnya, pendekatan berbasis dialog ini diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berkelanjutan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai teladan dalam menjaga perdamaian serta kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.

Dari perspektif akademisi, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Samarinda, Dr. H. Farid Wadjdiy, M.Pd., menilai bahwa kinerja aparat kepolisian dalam mengawal aksi penyampaian aspirasi sudah cukup memadai. Meski begitu, ia tidak menutup mata bahwa dinamika di lapangan terkadang memunculkan situasi tak terduga yang perlu ditangani secara bijaksana.

“Kami memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk tetap menjalankan tugas utamanya menjaga rasa aman, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami percaya, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan untuk menghasilkan penanganan yang semakin baik,” tegasnya.

Farid menekankan bahwa pendekatan persuasif dan berbasis hati akan menciptakan suasana yang lebih sejuk. Menurutnya, fenomena aksi mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh penurunan kepercayaan publik terhadap sejumlah kebijakan. Karena itu, peran perguruan tinggi menjadi penting dalam membina mahasiswa agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. “Jika pendekatannya dengan hati, maka suara mahasiswa di lapangan juga akan lebih sejuk,” jelasnya.

Semangat persaudaraan yang terjalin antara aparat dan masyarakat dalam berbagai momentum tersebut menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia terus tumbuh dengan arah positif. Aksi damai, doa bersama, hingga program dialogis yang dilakukan aparat adalah cerminan dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga menjunjung tinggi keamanan dan ketertiban umum.

Dengan langkah-langkah humanis, sinergi lintas elemen, serta dukungan akademisi, demokrasi Indonesia semakin matang. Kolaborasi ini sekaligus menepis kekhawatiran akan terjadinya kekerasan dalam setiap dinamika politik dan sosial. Pesan utamanya jelas: aspirasi rakyat dapat tersampaikan, aparat tetap menjaga keamanan, dan bangsa tetap melangkah maju dalam semangat kebersamaan.