Arsip Bulanan: September 2025

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menghadirkan kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan harmonis melalui delapan misi pembangunan yang disebut Asta Cita. Delapan misi tersebut menjadi arah besar pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045.

Salah satu misi terpenting adalah Asta Cita ke-8, yang menekankan terciptanya harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Misi itu sebagai fondasi menjaga persatuan sekaligus mendorong masyarakat sejahtera.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawal perjalanan Asta Cita. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga ketenangan, menghindari konflik, dan memelihara persatuan.

Presiden menyampaikan, pemerintah selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal. Pesannya jelas, bahwa aspirasi harus disampaikan dengan damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ajakan itu mencerminkan visi besar Asta Cita harmoni yang menempatkan stabilitas nasional sebagai modal utama bagi pembangunan.

Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan, Kemenag telah menyiapkan delapan program prioritas yang dikenal sebagai Asta Protas, yang diselaraskan langsung dengan Asta Cita Presiden.

Program tersebut mencakup penguatan layanan keagamaan, pemberdayaan pesantren, peningkatan literasi keagamaan, hingga penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan. Salah satu inovasi penting adalah lahirnya Kurikulum Cinta, yang menekankan moderasi beragama dan penghormatan terhadap perbedaan.

Menurutnya, pendidikan agama tidak boleh hanya menonjolkan perbedaan, tetapi harus menumbuhkan persamaan serta nilai toleransi. Kurikulum itu diharapkan mampu melahirkan generasi religius sekaligus terbuka terhadap keragaman.

Nasarudin menekankan pentingnya pengembangan teologi ekologi, yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Menurutnya, kesadaran spiritual tidak cukup hanya pada ibadah ritual, tetapi juga harus mencakup tanggung jawab menjaga lingkungan hidup.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai respons terhadap tantangan global sekaligus perwujudan harmoni yang dicanangkan dalam Asta Cita. Dengan pendekatan ekoteologi, pembangunan tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berlandaskan keberlanjutan.

Selain di bidang keagamaan, penerapan Asta Cita juga tercermin dalam pembangunan kewilayahan melalui program transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa kementeriannya berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, terutama terkait pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan.

Ia menjelaskan bahwa kawasan transmigrasi kini mulai berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi sentra produksi pangan nasional. Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan, misalnya, telah tumbuh sebagai lumbung beras berkat kebijakan transmigrasi yang berkelanjutan.

Viva Yoga menambahkan bahwa transmigrasi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa melalui akulturasi budaya. Ia menilai pernikahan lintas suku di kawasan transmigrasi telah menjadi bagian penting dalam mempererat persaudaraan nasional. Menurutnya, perpindahan penduduk antarwilayah bukan sekadar pemindahan fisik, tetapi juga strategi sosial budaya yang mengikat bangsa dalam satu kesatuan.

Ia juga menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran agar kawasan transmigrasi menjadi daerah yang berdaya saing, produktif, dan mampu menyerap tenaga kerja. Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah menghadirkan inovasi, menggandeng investasi, serta bermitra dengan berbagai pihak, termasuk koperasi dan BUMN. Dengan sinergi tersebut, kawasan transmigrasi dapat benar-benar menjadi motor pembangunan yang merata.

Semangat Asta Cita harmoni menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga membangun kohesi sosial. Masyarakat diajak untuk menghargai keberagaman, memperkuat toleransi, serta menciptakan ruang dialog yang sehat.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkecil potensi konflik horizontal sekaligus memperkuat rasa kebangsaan. Toleransi bukan sekadar jargon, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai perbedaan keyakinan, menjaga kerukunan antar tetangga, dan saling menolong dalam kesulitan.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Asta Cita juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Pemerintah diharapkan mampu memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.

Akses terhadap lapangan pekerjaan juga harus diperluas agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan diri. Namun, peran masyarakat tidak kalah penting. Solidaritas sosial, gotong royong, dan filantropi merupakan bentuk partisipasi nyata yang dapat memperkuat harmoni sosial.

Generasi muda juga memiliki peran vital dalam mengawal Asta Cita. Kreativitas mereka dalam menciptakan solusi lokal dan inovasi sosial dapat menjadi energi baru bagi pembangunan. Dukungan terhadap gagasan generasi muda perlu terus diperluas agar lahir kepemimpinan baru yang inklusif dan visioner.

Harmoni yang dituju Asta Cita ke-8 mencakup tiga dimensi utama: harmoni dengan lingkungan, harmoni dalam budaya, dan harmoni antar umat beragama. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, sebab keharmonisan bangsa hanya dapat terwujud apabila lingkungan terjaga, budaya dilestarikan, dan perbedaan keyakinan dihormati. Prinsip tersebut bukan hanya agenda pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa bangsa ini berada di ambang kebangkitan. Oleh sebab itu, persatuan harus dijaga dari upaya adu domba dan provokasi yang dapat merusak stabilitas nasional. Aspirasi masyarakat harus tetap disuarakan, tetapi dengan cara damai dan konstruktif.

Mengawal Asta Cita berarti berkomitmen untuk memastikan harmoni benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan menjaga harmoni tersebut, Indonesia dapat melangkah mantap menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Jakarta – Situasi keamanan menjadi perhatian serius setelah muncul potensi gangguan ketertiban di sejumlah daerah belakangan ini.

Pemerintah menegaskan bahwa menjaga stabilitas adalah prioritas bersama, dengan TNI dan Polri berdiri di garda terdepan untuk memastikan masyarakat tetap aman dalam beraktivitas.

Polri memastikan akan mengambil langkah terukur dan profesional dalam menghadapi potensi kerusuhan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, menegaskan seluruh tindakan aparat akan sesuai aturan hukum serta arahan Kapolri.

“Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku. Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” kata Sandi.

Ia menjelaskan, setiap penindakan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

“Fokus kami adalah melindungi masyarakat, anggota, markas komando, asrama, dan objek vital lainnya agar situasi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.

Menurut Sandi, jajaran polda, polres, dan polsek sudah diminta menindaklanjuti arahan Kapolri dengan melakukan pengumpulan data, persiapan personel, serta penyediaan sarana prasarana.

“Arahan itu harus dijalankan cepat dan tepat agar penanganan situasi bisa dilakukan proporsional,” tegasnya.

Sandi menambahkan, Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun pelaksanaannya harus sesuai hukum.

“Kami mengajak semua pihak menjaga ketertiban dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan,” ucapnya.

Dukungan juga datang dari TNI. Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi menyebut, TNI-Polri telah menyiapkan pasukan di lima wilayah Jakarta.

“Kita sudah menyusun pasukan TNI bersama Polri untuk mengamankan wilayah kota Jakarta dan sekitarnya. Ada lima wilayah, baik di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Barat, maupun Timur,” ungkap Deddy.

Ia menjelaskan patroli digelar karena meningkatnya gangguan keamanan belakangan ini.

“Saya lihat beberapa waktu ke belakang, ini sudah banyak sekali mengganggu terhadap keamanan maupun kenyamanan,” pungkasnya.

Deddy pun mengajak masyarakat saling menjaga. “Karena keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Jadi, saling jaga,” ucapnya.

Sementara itu, Polri juga menangani kasus kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online.

Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim memastikan pemeriksaan tujuh anggota Brimob dilakukan transparan.

“Semoga dalam pemeriksaan ini akan kita lakukan secara cepat, transparan, dan melibatkan pihak eksternal,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kompolnas turut dilibatkan untuk memastikan proses objektif.

“Kami sudah meminta Kompolnas untuk melibatkan diri dalam proses pemeriksaan,” ujar Abdul Karim.

Oleh : Ridwan Alamsyah )*

Menjaga keharmonisan bangsa tentunya harus menjadi prioritas dalam setiap langkah pembangunan. Lantaran sangat pentingnya hal tersebut, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bagaimana komitmen kuat untuk menjadikan Asta Cita sebagai fondasi utama dalam memperkuat persatuan nasional.

Delapan misi besar tersebut bukan hanya menjadi sekadar visi politik saja, melainkan merupakan peta jalan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Dalam konteks kebangsaan, semangat Asta Cita menjadi instrumen penting untuk menyatukan keragaman dan membangun harmoni sosial yang kokoh.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan disusun untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk kelompok yang kecil dan tertinggal.

Menurutnya, aspirasi masyarakat harus selalu disuarakan dengan cara damai, tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, serta tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Pesan tersebut memperlihatkan tekad Presiden agar semangat kebersamaan terus dijaga di tengah perbedaan. Ajakan itu sejalan dengan salah satu pilar Asta Cita yang menekankan pentingnya memperkuat kehidupan harmonis dan toleran sebagai modal bangsa menuju kemajuan.

Menteri Agama Nasarudin Umar menekankan bahwa penguatan harmoni kebangsaan dapat diwujudkan melalui pengembangan program strategis di sektor keagamaan. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah merumuskan delapan program prioritas yang dikenal dengan Asta Protas, selaras dengan Asta Cita Presiden.

Fokus utamanya ialah pelayanan keagamaan yang inklusif, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan pesantren. Salah satu terobosan penting adalah pengembangan Kurikulum Cinta yang menekankan moderasi beragama dan penghormatan terhadap keberagaman.

Melalui kurikulum tersebut, pendidikan agama diarahkan tidak hanya untuk memperkuat aspek spiritual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran toleransi. Langkah ini menjadi relevan karena toleransi adalah fondasi utama dalam menjaga keharmonisan bangsa.

Nasarudin juga menyoroti pentingnya mengembangkan teologi ekologi, sebuah gagasan yang menyeimbangkan relasi antara manusia, Tuhan, dan alam. Pendekatan itu dihadirkan untuk menjawab tantangan global sekaligus mempertegas komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, menjaga keharmonisan bangsa tidak bisa dilepaskan dari keharmonisan dengan alam. Program ini mencerminkan semangat Asta Cita yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari misi besar nasional.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melihat Asta Cita sebagai pedoman dalam pemerataan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat integrasi bangsa.

Program transmigrasi, menurutnya, tidak hanya sekadar memindahkan penduduk, tetapi menghadirkan solusi atas ketimpangan pembangunan. Kawasan transmigrasi kini berkembang menjadi lumbung pangan nasional, sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat persaudaraan lintas suku dan budaya. Akulturasi yang lahir dari interaksi tersebut menciptakan jembatan persatuan, mempertegas bahwa keharmonisan dapat tumbuh melalui kebijakan pembangunan yang inklusif.

Viva Yoga menekankan pula bahwa transmigrasi mampu mempererat rasa kebangsaan melalui pernikahan antar suku dan adat. Fenomena tersebut menggambarkan wujud nyata persatuan dalam keberagaman.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kawasan transmigrasi agar berdaya saing tinggi. Dengan inovasi daerah, kawasan transmigrasi dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Keharmonisan bangsa memang menjadi roh utama dari Asta Cita. Delapan misi pembangunan nasional tersebut tidak hanya membicarakan aspek ekonomi dan politik, tetapi juga menekankan harmoni sosial sebagai pilar penting.

Upaya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia merupakan bagian awal yang mempertegas pentingnya persatuan dalam keberagaman. Penekanan pada pembangunan desa, hilirisasi industri, hingga reformasi birokrasi semuanya diarahkan agar setiap warga negara merasakan keadilan sosial yang nyata.

Semangat Asta Cita menegaskan bahwa keharmonisan bangsa bukanlah konsep abstrak, melainkan langkah konkret yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati perbedaan keyakinan, mengapresiasi budaya lokal, hingga membangun solidaritas sosial menjadi bagian dari implementasi nyata.

Toleransi tidak cukup sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan seperti menghargai perayaan keagamaan, menggunakan bahasa yang santun, serta aktif dalam kegiatan sosial lintas komunitas.

Kebersamaan yang terbangun di tengah keragaman Indonesia adalah modal besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Asta Cita memberikan kerangka agar kebersamaan tersebut tidak sekadar retorika, melainkan terwujud dalam bentuk pembangunan yang inklusif.

Pemerintah telah menegaskan tekadnya, dan masyarakat diajak untuk menjadikan keharmonisan sebagai sikap kolektif. Menolak provokasi, menghindari ujaran kebencian, serta membangun komunikasi yang santun adalah langkah sederhana namun strategis dalam menjaga stabilitas bangsa.

Bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan fondasi moral dan politik yang kokoh agar tidak terpecah oleh perbedaan. Asta Cita memberikan arah yang jelas untuk memperkuat persatuan sekaligus memastikan kesejahteraan. Semangat tersebut harus terus dijaga agar Indonesia tidak hanya tumbuh sebagai negara kuat, tetapi juga sebagai bangsa yang hidup damai, harmonis, dan berdaulat.

Pada akhirnya, menjaga keharmonisan bangsa melalui semangat Asta Cita bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi ajakan bagi seluruh pihak untuk merawat persaudaraan. Persatuan, toleransi, dan solidaritas adalah energi bersama yang akan mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan bermartabat. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Solidaritas TNI dan Polri kembali ditunjukkan di tengah dinamika sosial yang belakangan muncul di beberapa wilayah.

Aparat keamanan menegaskan bahwa menjaga stabilitas dan ketertiban bukan hanya tugas institusi negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar guna menjaga keamanan Ibu Kota.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut langkah ini dilakukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.

“Kegiatan patroli ini dilaksanakan untuk Jaga Jakarta, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah aktivitas warga,” kata Asep.

Sebanyak 324 personel gabungan dikerahkan dan dibagi ke tiga wilayah, mencakup Jakarta Utara, Timur, Pusat, Barat, Selatan hingga Depok.

Selain itu, polres dan polsek di 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya juga melakukan kegiatan serupa.

Asep menegaskan patroli dilakukan dengan cara humanis dan persuasif, serta melibatkan TNI, Pemprov DKI, dan tokoh masyarakat.

“Kami tidak bekerja sendiri. Semua stakeholders ikut serta menjaga Kamtibmas, menjaga Jakarta,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, juga menyerukan agar publik tidak mudah terprovokasi.

“Saya mengimbau kepada semua masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi, karena itu akan merugikan kita sendiri,” katanya.

Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun harus diselesaikan lewat musyawarah dan jalur hukum.

“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas bangsa. Jangan sampai perbedaan dijadikan alat untuk memecah belah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan TNI-Polri segera mengambil langkah untuk menenangkan situasi setelah muncul aksi anarkis di beberapa daerah.

“Terjadi kegelisahan dan ketakutan di masyarakat. Karena itu, TNI-Polri akan segera bergerak untuk memulihkan situasi,” kata Kapolri.

Ia menilai tindakan pembakaran fasilitas umum maupun penyerangan markas bukan bagian dari penyampaian aspirasi yang damai.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, aparat akan bertindak tegas namun tetap terukur.

“Semua langkah akan diambil secara terukur, demi memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya.

Kapolri menegaskan kembali bahwa perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. “Yang kami jaga adalah kepentingan masyarakat agar tidak terganggu,” ucapnya.

[edRW]

Oleh: Naufal Rizkyan )*

Situasi keamanan nasional menjadi perhatian utama pemerintah di tengah meningkatnya dinamika sosial beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai perkembangan yang terjadi. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

Kapolri menyampaikan bahwa unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah daerah akhir-akhir ini cenderung keluar dari koridor hukum. Padahal, kebebasan menyampaikan pendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya tindakan yang jauh melampaui batas, seperti pembakaran fasilitas umum, penyerangan markas, dan perusakan gedung. Kapolri menilai tindakan semacam itu sudah tidak lagi masuk dalam kategori penyampaian pendapat, melainkan murni tindak pidana.

Menurut Kapolri, Presiden telah memberikan arahan yang jelas agar aparat bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Perintah tersebut menjadi pedoman bagi TNI dan Polri dalam menjalankan kewajiban melindungi masyarakat. Kapolri menegaskan bahwa hak menyampaikan aspirasi tetap dilindungi, namun pelaksanaannya harus sesuai ketentuan hukum. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus memperhatikan kepentingan umum, tidak mengganggu ketertiban, serta menjaga persatuan bangsa.

Di sisi lain, TNI juga bergerak cepat memastikan situasi tetap terkendali. Pangkostrad Letjen Mohammad Fadjar meninjau langsung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat, yang sebelumnya menjadi titik kericuhan. Kehadirannya bertujuan untuk memastikan kondisi prajurit tetap siap menjalankan tugas sekaligus memantau pemulihan fasilitas umum yang sempat terganggu. Ia menyampaikan bahwa situasi di kawasan tersebut sudah lebih terkendali. Masyarakat juga diajak menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa melakukan perusakan, agar kehidupan sehari-hari dapat kembali berjalan normal.

Fadjar mengingatkan bahwa jalan raya dan fasilitas publik adalah milik masyarakat luas. Karena itu, penutupan akses akibat kericuhan harus segera diakhiri agar aktivitas warga tidak terus terganggu. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketertiban bersama demi kepentingan semua pihak, bukan hanya kelompok tertentu.

Sementara itu, isu mengenai keterlibatan anggota TNI dalam kerusuhan juga mencuat di media sosial. Sebuah unggahan menampilkan rekaman penangkapan seorang terduga provokator dengan kartu tanda prajurit yang disebut berasal dari salah satu batalion di Sumatera Selatan.

Kabar keterlibatan anggota tersebut segera ditanggapi oleh TNI melalui Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen Freddy Ardianzah. Ia menegaskan bahwa informasi itu tidak benar dan merupakan upaya provokatif untuk mengadu domba masyarakat dengan aparat, serta memecah soliditas TNI-Polri.

Freddy menilai narasi tersebut hanyalah framing negatif yang menyesatkan publik. Ia menyatakan TNI tidak terlibat sebagai provokator dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan. TNI justru berkomitmen penuh menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan situasi yang aman dan damai. Freddy mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong yang disebarkan dengan tujuan memperkeruh keadaan.

Soliditas TNI dan Polri terus dipertegas dalam menghadapi situasi saat ini. Kolaborasi keduanya menjadi kunci menjaga stabilitas bangsa. Kapolri menegaskan bahwa penindakan akan tetap berlandaskan hukum dan dijalankan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Prinsip profesionalisme dijunjung tinggi, dengan tujuan utama melindungi keselamatan warga dan menjaga fasilitas publik.

Presiden sendiri menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ini. Arahan yang diberikan menunjukkan tekad pemerintah untuk tidak membiarkan aksi-aksi anarkis mengganggu stabilitas negara. Pemerintah menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan dijadikan alasan untuk merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban.

Dalam konteks tersebut, publik diingatkan untuk turut menjaga ketertiban. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak fundamental, namun hak tersebut memiliki batasan agar tidak merugikan orang lain. Pemerintah menegaskan bahwa setiap perbedaan pandangan hendaknya disalurkan melalui jalur yang sesuai, baik lewat mekanisme hukum maupun dialog yang konstruktif.

Kehadiran aparat di lapangan tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib. Aparat keamanan ditugaskan melindungi masyarakat dari potensi ancaman, baik dari tindakan provokatif maupun anarkis. Dengan demikian, kehadiran TNI dan Polri justru menjadi bentuk nyata perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Kesadaran publik untuk tidak terprovokasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas bangsa. Pemerintah mengajak masyarakat agar selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya, terutama di era digital di mana berita bohong mudah menyebar. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban akan semakin memperkuat upaya aparat dalam menciptakan keamanan bersama.

Aparat keamanan telah menunjukkan komitmen yang konsisten, baik melalui langkah preventif maupun penindakan tegas terhadap pelanggaran. Sinergi TNI dan Polri yang dipertegas oleh arahan Presiden menegaskan bahwa stabilitas nasional adalah prioritas utama. Dalam situasi apa pun, pemerintah menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya.

Dengan soliditas aparat dan dukungan masyarakat, pemerintah optimistis potensi kerusuhan dapat dicegah. Pesan yang terus digaungkan adalah menjaga ketertiban demi kepentingan bersama. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh tindakan anarkis, dan kebebasan berekspresi seharusnya memperkuat persatuan bangsa, bukan memecah belah.

)* Pengamat sosial politik

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto*)

Dalam upaya memperkuat ketahanan energi dan mewujudkan target swasembada energi, pemerintah telah mempertegas komitmennya melalui percepatan hilirisasi energi hijau yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Melalui sejumlah inisiatif strategis dan kerja sama multipihak, keberpihakan terhadap solusi energi berkelanjutan telah menjadi prioritas nasional.

Salah satu langkah terbaru yang mencuri perhatian tertuju pada kesepakatan investasi hijau antara Danantara Indonesia dengan raksasa global GEM Co., Ltd. Melalui head of agreement senilai Rp22 triliun, proyek pembangunan fasilitas peleburan High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan kapasitas 66.000 ton nikel per tahun akan segera dijalankan. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemimpin global di bidang metalurgi hijau tidak hanya memperkuat agenda hilirisasi nasional, tetapi juga memastikan inovasi dan keberlanjutan ditempatkan sebagai prioritas utama. Langkah ini menandai bahwa hilirisasi kini tidak lagi sebatas pengolahan komoditas mentah, tetapi juga mendukung pengembangan energi hijau dan industrialisasi berkelanjutan.

Dalam kesempatan lain, Rosan Roeslani juga menilai pentingnya regenerasi industri hijau dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.700 gigawatt. Ia menekankan bahwa hilirisasi serta investasi di sektor energi baru terbarukan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan, seiring dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Optimisme ini menegaskan bahwa agenda hilirisasi energi hijau bukan hanya sebuah wacana, melainkan strategi ekonomi yang nyata untuk membawa Indonesia ke arah kemandirian energi.

Di sisi lain, sektor pertambangan juga menghadirkan inisiatif yang menarik perhatian publik. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa pihaknya memimpin langkah hilirisasi batu bara menjadi produk bernilai tambah melalui inovasi pupuk hayati kalium humat. Hasil riset kolaboratif dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menghasilkan proyek percontohan dengan kapasitas hingga 144 ton per tahun. Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk kontribusi nyata pemerintah untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi bangsa. Hilirisasi batu bara diyakini dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan alternatif pupuk ramah lingkungan.

Pengembangan produk tersebut bahkan terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 30 persen sekaligus mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 50 persen. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung swasembada pangan nasional, tetapi juga memperkuat nilai tambah ekonomi domestik. Maroef menekankan bahwa hilirisasi mampu memperkuat industrialisasi, ketahanan energi, dan capaian swasembada, sejalan dengan cita-cita pemerintah. Hal ini memperlihatkan bagaimana hilirisasi energi tidak hanya terbatas pada aspek industri besar, tetapi juga langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat luas.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menekankan bahwa hilirisasi seharusnya dilaksanakan lebih luas, tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, tetapi juga menyentuh produk UMKM hingga makanan olahan. Dalam forum diskusi publik, ia menilai bahwa hilirisasi dan investasi bukan hanya milik konglomerat, melainkan juga pelaku usaha menengah yang memiliki semangat berusaha. Menurutnya, kelompok menengah yang memiliki kredibilitas dan keinginan untuk maju perlu didukung agar dapat menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi nasional. Pandangan ini menunjukkan bahwa DPR mendorong hilirisasi inklusif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelaku besar.

Secara garis besar, sinergi antar lembaga pemerintah terhadap hilirisasi energi hijau memperkuat optimisme terhadap capaian pembangunan berkelanjutan. Kesungguhan ini selaras dengan arah Presiden yang mempercepat pelaksanaan 18 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar Rp614 triliun atau setara 38 miliar dolar AS. Implementasi kebijakan ini diproyeksikan membuka lapangan kerja lebih dari 276 ribu orang sekaligus memastikan manfaat ekonomi tetap berkepanjangan di dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan saat ini memperlihatkan keberpihakan yang jelas terhadap pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Hal ini bukan semata-mata pemanfaatan sumber daya, melainkan usaha untuk mengubah Indonesia dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah. Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan DPR juga membuka peluang bagi UMKM dan komunitas lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi langsung. Pada akhirnya, strategi ini memperkuat ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Hilirisasi tidak boleh dilihat sebagai sekadar tren, melainkan investasi nyata untuk masa depan Indonesia yang mandiri. Energi hijau harus menjadi pilar strategis menuju tanah air yang lebih cerah, sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Dengan pengawalan yang konsisten, hilirisasi energi hijau akan menjadi jembatan penting dalam menghadirkan Indonesia yang makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa kedaulatan energi adalah fondasi utama bagi Indonesia untuk berdiri sejajar dengan negara maju di panggung global.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Energi.

Oleh : Tommy Zulfikar )*

Indonesia tengah memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Momentum ini ditandai dengan peresmian proyek pembangunan 55 pembangkit EBT di 15 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini bukan sekadar simbolis, tetapi merupakan langkah konkret yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kehadiran pembangkit-pembangkit baru tersebut akan memperkuat fondasi menuju swasembada energi, dan penciptaan lapangan kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan bangsa.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa energi merupakan unsur vital dalam menjaga kedaulatan sebuah negara. Tanpa kemandirian energi, Indonesia akan selalu bergantung pada impor dan rentan terhadap gejolak harga global. Oleh karena itu, pembangunan pembangkit EBT adalah wujud nyata dari strategi jangka panjang untuk mengamankan masa depan bangsa. Menurut Presiden Prabowo, masyarakat harus bersyukur karena Indonesia dikaruniai potensi sumber energi terbarukan yang melimpah, mulai dari tenaga surya, angin, hingga panas bumi. Tantangan terbesar kini adalah bagaimana mengelola potensi tersebut dengan optimal untuk kepentingan nasional.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek yang diresmikan Presiden Prabowo ini memiliki kapasitas 379,7 megawatt dengan nilai investasi sekitar Rp25 triliun. Angka ini bukan hanya mencerminkan keberanian pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, tetapi juga mencerminkan besarnya keyakinan terhadap manfaat EBT di masa depan. Kapasitas yang dihasilkan dari proyek ini akan menjadi tambahan signifikan bagi bauran energi nasional, sekaligus memperkuat infrastruktur ketahanan energi. Ke depan, proyek semacam ini diharapkan terus berlanjut di berbagai daerah, mengingat potensi EBT Indonesia masih sangat luas untuk digarap.

Investasi besar dalam sektor energi terbarukan juga menciptakan efek domino terhadap perekonomian nasional. Pembangunan 55 pembangkit EBT akan menyerap ribuan tenaga kerja, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional. Selain itu, sektor industri pendukung seperti manufaktur komponen, jasa transportasi, dan logistik juga akan mendapat dorongan positif. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada pemenuhan energi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional secara menyeluruh.

Langkah strategis pemerintah ini turut mendapat dukungan dari investor asing. Salah satu yang menonjol adalah perusahaan energi terbarukan asal Amerika Serikat, Rivotto, yang baru saja menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di Batam. Nilai investasi Rivotto mencapai USD500 juta atau setara Rp8 triliun, dengan potensi menyerap sekitar 500 tenaga kerja baru. Kehadiran investor asing menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai destinasi investasi sektor EBT. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membuka ruang kerja sama internasional demi mempercepat transisi energi.

Direktur Utama Rivotto, John McClure, menegaskan bahwa perusahaannya berkomitmen memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui investasi ini. Rivotto bahkan membawa teknologi mutakhir bernama Nx25, yang diklaim mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi energi. Teknologi ini akan digunakan sebagai basis dalam proyek mereka di Batam. Kehadiran teknologi hijau tersebut di Indonesia menjadi nilai tambah, karena selain mendukung target pengurangan emisi, juga membuka peluang alih teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Tidak hanya aspek teknis, investasi Rivotto juga menunjukkan pentingnya diplomasi ekonomi dalam pembangunan energi nasional. Peran BP Batam yang aktif memfasilitasi pertemuan daring dan pembahasan detail dengan Rivotto menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama lintas sektor ini penting agar setiap investasi dapat berjalan efektif, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pola ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mitra yang diperhitungkan dalam rantai pasok energi global.

Di sisi lain, pembangunan pembangkit EBT memiliki dimensi strategis dalam konteks geopolitik. Negara-negara maju tengah berlomba memanfaatkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang semakin terbatas. Jika Indonesia mampu memanfaatkan potensi EBT dengan maksimal, posisi tawar Indonesia di tingkat regional maupun global akan semakin kuat. Indonesia tidak hanya akan menjadi produsen energi untuk kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi menjadi pengekspor energi bersih di masa depan.

Peralihan menuju energi terbarukan bukan hanya agenda lingkungan, tapi juga peluang besar bagi masyarakat. Dukungan terhadap program energi bersih—seperti menerima teknologi baru, hemat energi, dan ikut serta dalam program transisi—tak hanya mempercepat swasembada energi, tetapi juga membuka lapangan kerja di sektor infrastruktur, industri manufaktur hijau, hingga operasional energi terbarukan. Pemerintah telah menyiapkan fondasi melalui pembangunan fasilitas dan regulasi investasi, memberi ruang bagi masyarakat untuk turut aktif dalam ekosistem energi baru yang inklusif.

Masuknya investasi asing seperti Rivotto menjadi tonggak penting dalam perjalanan energi nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, investasi ini turut menciptakan ribuan peluang kerja bagi tenaga lokal, terutama di daerah pengembangan. Dukungan penuh dari publik terhadap kebijakan ini sangat krusial, sebab transisi energi bukan sekadar urusan teknologi—melainkan soal masa depan ekonomi rakyat dan kedaulatan bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi.

JAKARTA — Pemerintah mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh implementasi Asta Cita yang menjadi delapan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu misi utama program tersebut adalah menciptakan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera melalui penguatan ideologi Pancasila, toleransi antarumat beragama, serta penghargaan terhadap keberagaman.

Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan bagaimana komitmen kuat Kementerian Agama dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui sejumlah program prioritas.

“Untuk turut mewujudkan Asta Cita dari Presiden, Kemenag memiliki beberapa program prioritas, yang diwujudkan dalam Asta Protas Kemenag, yang berfokus pada pelayanan keagamaan dan juga pendidikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Kemenag telah mengembangkan Kurikulum Cinta, yang mana program tersebut berorientasi pada upaya untuk mewujudkan moderasi beragama dan penghormatan terhadap perbedaan.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat di Indonesia tidak hanya sekadar religius saja, tetapi juga mampu terus menjaga kerukunan, ramah terhadap keberagaman, dan adaptif terhadap terjadinya perubahan zaman.

Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan mengenai adanya program transmigrasi yang juga diarahkan untuk mendukung penuh implementasi dari Asta Cita pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya menginginkan program Asta Cita Presiden itu bisa terealisasi,” katanya.

“Salah satunya melalui program-program di Kementerian Transmigrasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan di desa dari bawah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa perpindahan penduduk antarwilayah akan mampu menciptakan terjadinya akulturasi budaya yang semakin memperkuat persatuan bangsa.

Viva menegaskan bahwa program transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan menghadirkan solusi kesejahteraan melalui akses tanah, pembangunan kawasan, dan skema hidup berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Saudara-saudara sekalian saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang pemerintah yang saya pimpin,” ucapnya.

Presiden menambahkan bahwa persatuan harus dijaga agar tidak ada pihak yang mampu mengadu domba masyarakat.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pihak agar aspirasi bisa disuarakan dengan damai tanpa merusak fasilitas umum.

Dengan dukungan penuh terhadap Asta Cita, pemerintah yakin masyarakat Indonesia dapat terus memperkuat kebersamaan, menjaga kerukunan sosial, dan membangun bangsa dalam suasana aman serta damai. (*)

Jakarta — Pemerintah terus menegaskan bahwa sejatinya pembangunan kebangsaan hanya dapat terwujud melalui implementasi Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dengan tepat.

Delapan program prioritas nasional tersebut menjadi panduan dalam membangun persatuan, memperkuat toleransi, dan memastikan persaudaraan agar bisa tetap menjadi fondasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Terkait hal tersebut, Menteri Agama Nasarudin Umar menegaskan bagaimana komitmen kuat dari Kementerian Agama dalam melaksanakan Asta Cita di sektor keagamaan.

“Untuk turut mewujudkan Asta Cita dari Presiden, Kemenag memiliki beberapa program prioritas, yang diwujudkan dalam Asta Protas Kemenag, yang berfokus pada pelayanan keagamaan dan juga pendidikan,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu terobosan penting dalam mengimplementasikan Asta Cita dari Kemenag adalah dengan pengembangan program Kurikulum Cinta yang menekankan pentingnya moderasi beragama dan toleransi.

“Selama ini pendidikan agama sering kali menekankan perbedaan, padahal di negara majemuk seperti Indonesia, kita harus mengedepankan persamaan dan nilai toleransi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa pembangunan transmigrasi menjadi instrumen yang juga tidak kalah penting dalam mewujudkan pemerataan dan penguatan persaudaraan.

“Saya menginginkan program Asta Cita Presiden itu bisa terealisasi,” katanya.

“Salah satunya melalui program-program di Kementerian Transmigrasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan di desa dari bawah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga dapat semakin memperkuat integrasi nasional melalui akulturasi budaya dan solidaritas masyarakat.

“Transmigrasi bukan untuk memindahkan masalah. Kita ingin mengubah nasib masyarakat melalui pendekatan yang sudah dirancang secara matang,” tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh warga negara untuk senantiasa menjaga kepercayaan dan persatuan antar satu sama lain.

“Saudara-saudara sekalian saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang pemerintah yang saya pimpin,” ujarnya.

Presiden menekankan bahwa aspirasi harus disampaikan secara damai.

“Jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan,” tambahnya.

Melalui implementasi Asta Cita yang menekankan pembangunan dari desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga harmonisasi antarumat beragama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk memperkuat persaudaraan.

Sinergi antarwarga menjadi kunci dalam membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan berdaulat. (*)

Sulawesi Selatan – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Dian Anggraeni, menegaskan pentingnya literasi keuangan digital sebagai benteng masyarakat menghadapi tantangan ekonomi sekaligus ancaman judi daring.

Dian menjelaskan, pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mampu mendorong efisiensi, keamanan, sekaligus inklusi keuangan hingga ke tingkat desa.

“QRIS hadir agar transaksi lebih cepat, praktis, dan aman. Namun, masyarakat juga harus waspada terhadap ancaman judi daring yang bisa merugikan keuangan keluarga,” ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri perangkat desa, guru TK/PAUD, kader posyandu, RT/RW, hingga ibu rumah tangga itu berlangsung meriah. Selain sesi diskusi interaktif, peserta diberi kesempatan mencoba langsung simulasi transaksi menggunakan QRIS.

BI berharap, edukasi semacam ini mampu membuat masyarakat Desa Bira semakin cerdas dalam mengelola keuangan, bangga menggunakan rupiah, dan menjauhi praktik ilegal yang merusak.

Sejalan dengan itu, upaya pemberantasan judi daring juga terus digaungkan secara nasional. Kampanye “Judi Pasti Rugi” (JPR) yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama GoTo, baru-baru ini hadir di Kota Madiun, Jawa Timur. Program ini membawa pesan tegas mengenai bahaya judi daring yang semakin meresahkan.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Madiun, Bagus Wiyono, menekankan bahwa judi daring bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga dan masa depan generasi muda.

“Sistem dalam judi daring sudah diatur untuk menjerat pemain. Tidak ada unsur keuntungan, melainkan jebakan yang membuat korban kecanduan dan terus merugi,” katanya.

Dalam kampanye tersebut, pesan anti judi daring disampaikan melalui simulasi jackpot dan permainan edukatif seperti teriakan menolak judi, yang memberi ruang bagi warga untuk mengekspresikan keresahan mereka.

Sejak diluncurkan pada Mei 2025, kampanye JPR menargetkan 30 kota besar di Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Surabaya, dengan ribuan masyarakat menjadi sasaran langsung edukasi.

GoTo melalui layanan GoPay bahkan menurunkan armada van edukasi keliling untuk menyosialisasikan bahaya judi daring sekaligus mengingatkan masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

“Judi daring hanya membawa kerugian, baik finansial maupun mental. Kami ingin menjaga ekosistem keuangan digital tetap sehat dan aman,” tegas perwakilan GoPay.

Melalui kombinasi edukasi keuangan digital di tingkat desa dan kampanye nasional “Judi Pasti Rugi”, pemerintah bersama lembaga terkait berharap masyarakat semakin tangguh, cerdas dalam bertransaksi, serta terlindungi dari praktik ilegal yang mengancam kesejahteraan keluarga.