Arsip Bulanan: September 2025

Jakarta – Upaya Indonesia menuju swasembada energi semakin menegaskan pentingnya peran energi baru terbarukan (EBT) sebagai penopang utama ketahanan energi nasional. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menekankan bahwa transisi energi bukan hanya pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam menjawab tantangan masa depan.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa pemerintah memainkan peran sentral dalam mempercepat transisi energi. Menurutnya, selain menciptakan program pendukung, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi perusahaan maupun masyarakat untuk berinvestasi dalam teknologi energi bersih. Dengan begitu, rumah tangga di masa depan berpeluang menjadi produsen energi mandiri.

“Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama energi surya. Dengan luas wilayah yang sangat besar dan penyinaran matahari yang melimpah, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan sistem energi 100 persen bersih dan terbarukan,” ujar Fabby.

Ia menambahkan, investasi di sektor energi terbarukan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur hingga operasional pembangkit listrik ramah lingkungan dinilai membuka banyak lapangan kerja baru. Kondisi ini akan memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal sekaligus berkontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Sementara itu, kerja sama internasional juga dipandang penting untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Dwisuryo Indroyono Soesilo, menegaskan bahwa Indonesia akan memperkuat kolaborasi dengan AS dalam pemanfaatan energi terbarukan berbasis kelautan.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi laut yang mencakup energi gelombang, energi arus, dan energi pasang surut, terutama energi arus laut,” ujarnya.

Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber energi bersih baru yang melengkapi energi surya dan angin. Apalagi, dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, energi laut menjadi peluang strategis yang layak dikembangkan.

Di sisi lain, peran minyak dan gas bumi (migas) masih tetap relevan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan fokus pada pemenuhan kebutuhan domestik. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga pasokan migas nasional sesuai arahan pemerintah.

“Kalau fokus kita itu adalah sesuai dengan arahan dari pemerintah, yaitu bagaimana kita menjaga atau mencapai swasembada atau ketahanan energi. Artinya terutama adalah untuk pemenuhan domestik,” kata Hudi.

Dengan demikian, strategi transisi energi di Indonesia berjalan paralel. Di satu sisi, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis surya, angin, hingga laut. Di sisi lain, migas tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Jika sinergi ini dapat dijalankan dengan baik, Indonesia diyakini mampu mencapai swasembada energi sekaligus memastikan ketahanan energi jangka panjang yang berkelanjutan. (*)

Oleh: Bara W*)

Fenomena judi daring di Indonesia semakin meresahkan karena dampak sosial, ekonomi, hingga psikologis yang ditimbulkannya. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan kehidupan keluarga dan mengancam masa depan generasi muda. Pemerintah bersama berbagai elemen swasta kini bergerak serentak menutup celah ruang digital yang masih dimanfaatkan pelaku judi daring. Kolaborasi ini menjadi krusial agar perang melawan judi tidak sekadar simbolik, melainkan benar-benar menekan peredarannya di masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, mengatakan bahwa pemerintah memandang perlu adanya regulasi teknis yang lebih tegas terhadap penggunaan Virtual Private Network (VPN). Ia menekankan bahwa selama ini VPN kerap disalahgunakan oleh operator situs ilegal untuk menghindari pemblokiran. Dengan regulasi yang jelas, kemampuan teknis pemblokiran dapat ditingkatkan sekaligus mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu strategi hulu untuk mempersempit ruang gerak bandar judi daring yang semakin adaptif terhadap upaya pemerintah.

Lebih jauh, penindakan tidak cukup hanya berhenti pada pemblokiran situs. Pemerintah kini memperkuat koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memutus aliran dana yang mendukung operasional situs judi daring. Konten ilegal dapat muncul kembali dengan cepat, sementara rekening yang dibekukan lebih sulit dipulihkan. Oleh sebab itu, strategi pemblokiran aliran dana dianggap akan memberikan efek jera lebih besar kepada pelaku. Kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan telah memperketat verifikasi nasabah untuk mencegah praktik jual-beli rekening yang kerap dimanfaatkan sebagai kanal transaksi judi daring.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Madiun, Bagus Wiyono, mengatakan bahwa persoalan judi daring tidak bisa hanya diselesaikan dari sisi regulasi semata. Menurutnya, literasi digital masyarakat harus diperkuat agar tidak mudah terjebak pada ilusi kemenangan yang ditawarkan oleh bandar judi. Sistem dalam judi daring sejatinya dirancang untuk menjerat pemain. Tidak ada keuntungan nyata di dalamnya, yang ada justru jebakan psikologis yang membuat pemain terus mengalami kerugian.

Bagus Wiyono mengatakan bahwa melalui kampanye nasional “Judi Pasti Rugi” yang digelar di berbagai kota, pemerintah berusaha menghadirkan edukasi dengan pendekatan yang ringan dan interaktif. Simulasi jackpot, permainan edukatif, hingga ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan dijadikan media penyampaian pesan. Cara semacam ini lebih efektif karena pesan menjadi lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat. Edukasi langsung, menjadi sangat penting agar masyarakat sadar bahwa judi daring bukanlah solusi atas tekanan ekonomi, melainkan jalan pintas menuju kerugian yang lebih besar.

Maraknya kasus perceraian, kekerasan rumah tangga, hingga tindak kriminal banyak dipicu oleh jeratan judi daring. Oleh sebab itu, literasi digital dan kesadaran publik harus menjadi benteng pertama. Bagus menambahkan bahwa jika masyarakat memahami pola psikologis jebakan judi daring, mereka akan lebih siap menolak segala bentuk iming-iming yang ditawarkan. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam memerangi praktik ilegal tersebut.

Dari sisi dunia usaha, CEO dan Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara, mengatakan bahwa ekosistem fintech memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan ruang transaksi digital. Ia menjelaskan bahwa sejak 2020, pihaknya secara aktif melaporkan puluhan ribu situs dan akun yang terindikasi memfasilitasi judi daring kepada regulator. DANA juga rutin menutup akses akun yang terbukti melakukan transaksi mencurigakan. Keterlibatan fintech dalam ekosistem ini menjadi bagian penting dari strategi nasional karena jalur transaksi digital sering dimanfaatkan oleh pelaku judi daring untuk menghindari pengawasan.

DANA terus memperbarui Fraud Detection System (FDS) agar lebih akurat dalam mendeteksi pola transaksi ilegal. Teknologi deteksi dini ini, menurutnya, memungkinkan perusahaan untuk bertindak cepat menutup akun-akun yang bermasalah sebelum kerugian semakin meluas. Vincent juga menekankan pentingnya kerja sama erat antara fintech, regulator, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini tidak hanya membuat ruang transaksi digital lebih aman, tetapi juga mempersempit kesempatan bandar judi untuk mencari celah baru.

Komitmen DANA tidak hanya sebatas kepatuhan pada regulasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat. Jika masyarakat merasa aman dalam menggunakan layanan digital, maka kepercayaan publik terhadap industri fintech akan semakin meningkat. Hal ini pada gilirannya memperkuat pondasi transformasi digital nasional yang tengah digalakkan pemerintah.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta memperlihatkan bahwa perang melawan judi daring membutuhkan pendekatan menyeluruh. Regulasi dan teknologi diperlukan untuk menutup ruang operasional pelaku, sementara literasi publik penting agar masyarakat tidak mudah tergoda. Dunia usaha, khususnya sektor fintech, juga berperan besar dalam menjaga jalur transaksi digital tetap bersih dari praktik ilegal.

Upaya ini membuktikan bahwa memberantas judi daring tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah menutup celah regulasi, masyarakat memperkuat benteng literasi, dan dunia usaha menjaga keamanan transaksi digital. Jika semua elemen bergerak dalam satu visi, maka peluang bandar judi daring untuk berkembang akan semakin sempit. Perang melawan judi daring bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun masa depan bangsa yang lebih sehat dan terbebas dari candu digital.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Luky Yusgiantoro mengatakan, harga minyak dunia hampir mencapai 100 dolar AS per barel di tengah negosiasi tarif resiprokal yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kondisi tersebut menegaskan betapa pasar migas Indonesia sangat dipengaruhi dinamika global.

“Untungnya, saat terjadi konflik antara Thailand dan Kamboja, harga minyak tidak naik terlalu tinggi dan tetap berada pada titik keseimbangan,” ujar Luky di Jakarta.

Pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan strategis, seperti peningkatan produksi migas, penerapan teknologi baru, hingga pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Langkah itu mencakup eksplorasi cadangan baru, reaktivasi sumur tua, serta pemanfaatan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Untuk itu, investasi di sektor hulu migas diprediksi akan terus meningkat,” sebutnya.

Upaya tersebut juga selaras dengan program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau, biru, dan kreatif.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menambahkan bahwa laporan Standard & Poor’s pada akhir 2024 mencatat meningkatnya daya tarik investasi migas Indonesia. Peningkatan itu didorong penemuan cadangan besar serta reformasi fiskal.

Pemerintah kini mempercepat perbaikan regulasi dan mendukung implementasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari transisi energi.

Pada tahun ini dijadwalkan 15 proyek non-PSN mulai berjalan dengan total belanja modal mencapai 832,7 juta dolar AS yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi yang saat ini tercatat sebesar 73.335 BOPD, 896 MMSCFD, dan 233.389 BOEPD.

“Dengan berbagai langkah strategis dan inovasi, Pemerintah optimis sektor migas akan terus tumbuh dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional ke depan,” kata Elen.

Sejalan dengan itu, PT PLN (Persero) juga memperkuat komitmennya melalui RUPTL 2025–2034 dengan fokus pada peningkatan rasio elektrifikasi, terutama di daerah terpencil. PLN menargetkan pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) di Sulawesi dengan total kapasitas 7,7 GW.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menegaskan pihaknya siap menjalankan seluruh rencana RUPTL sebagai bentuk keseriusan PLN dalam mendukung transisi energi bersih Indonesia

“PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions,” pungkas Edyansyah.