Arsip Bulanan: September 2025

Oleh : Antonius Utomo )*
Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika politik dalam negeri pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan selaras dengan semangat tuntutan 17+8 yang digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat sebagai cerminan harapan kolektif akan masa depan yang lebih adil sejahtera dan penuh kepastian
Pemerintah tidak menanggapi tuntutan tersebut secara reaktif melainkan menjadikannya bahan introspeksi dan inspirasi untuk memperkuat fondasi kebijakan ekonomi agar tidak hanya mengejar pertumbuhan angka semata namun juga menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas yang menyentuh langsung kehidupan rakyat banyak dari petani di desa-desa hingga pelaku UMKM di kota-kota besar semua dipandang sebagai bagian penting dari motor penggerak bangsa.
Menteri Keuangan (Menkeu) menanggapi tuntutan rakyat 17+8 yang belakangan ini disuarakan masyarakat. Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bergerak ke arah 8 persen. Sehingga, dirinya akan berusaha bergerak secepat mungkin untuk mengoptimalkan perekonomian domestik.
Saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketidakpastian pasar global bahkan hingga kuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran positif yaitu sekitar 5,12 persen year on year yang menandakan adanya optimisme yang tumbuh di tengah masyarakat dunia usaha dan kalangan investor
Pemerintah telah menyadari bahwa akselerasi pertumbuhan tidak bisa hanya mengandalkan sektor konsumsi semata oleh karena itu kebijakan didorong untuk memperkuat sektor produksi industri pengolahan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan investasi baik dalam dan luar negeri salah satu contohnya adalah keberhasilan Indonesia dalam mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dan baterai yang kini mulai menunjukkan dampak nyata terhadap serapan tenaga kerja dan nilai ekspor nasional
Dalam konteks tuntutan 17+8 isu upah layak dan perlindungan pekerja menjadi perhatian khusus pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan pembahasan intensif untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang akan diterapkan mencerminkan keadilan serta keberlanjutan dunia usaha selain itu program dialog sosial antara pekerja pengusaha dan pemerintah terus diperkuat agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa indikator makroekonomi di Indonesia dalam kondisi baik. Ia menambahkan bahwa setelah sempat menurun tipis, pasar modal kini telah kembali pulih. Tuntutan “17+8” yang disuarakan oleh masyarakat ini mencakup berbagai isu, termasuk sektor ekonomi.
Di sisi fiskal pemerintah telah menggelontorkan stimulus senilai lebih dari 24 triliun rupiah pada pertengahan tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk mendukung sektor strategis seperti pertanian pariwisata energi baru terbarukan dan transformasi digital semua ini ditujukan agar masyarakat terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang di tengah tantangan ekonomi
Pemerintah juga tidak lupa untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan konsep ekonomi hijau menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 pemerintah mendorong investasi pada energi bersih pertanian ramah lingkungan serta pengelolaan limbah yang lebih terintegrasi dan modern hal ini menjawab harapan generasi muda dan komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari tuntutan perubahan dalam 17+8
Dalam bidang infrastruktur pembangunan tidak hanya difokuskan pada kota besar tetapi juga pada kawasan tertinggal dan perbatasan jalan tol pelabuhan bandara dan jaringan kereta api terus diperluas guna mendorong konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya membuka akses ekonomi baru meningkatkan distribusi barang dan jasa serta mempercepat perputaran uang di daerah
Lebih lanjut pemerintah juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan jaring pengaman sosial sebagai upaya untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan program bantuan sosial pendidikan gratis layanan kesehatan universal dan jaminan sosial diperluas cakupannya agar seluruh lapisan masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata
Tidak kalah penting adalah upaya pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan pelayanan publik terus diperbaiki melalui digitalisasi proses perizinan dipercepat pengawasan keuangan diperketat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan semakin dilibatkan semua ini dilakukan agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap tinggi sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif
Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya berupaya memacu pertumbuhan ekonomi secara teknokratis tetapi juga dengan pendekatan yang lebih humanis mendengar dan menampung aspirasi rakyat menjadikan kritik sebagai bahan pembelajaran dan menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan termasuk yang terumuskan dalam 17+8
Seluruh masyarakat memiliki peran dalam proses ini pemerintah sebagai nahkoda rakyat sebagai energi pendorong dan generasi muda sebagai penerus yang membawa nilai-nilai baru dan ide-ide segar untuk menjadikan negeri ini lebih hebat dan tangguh menghadapi masa depan.
)*Pengamat Ekonomi Nasional

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi tahap kedua tahun 2025 sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi publik 17+8, dengan fokus memperluas penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat iklim investasi. Program ini mulai digulirkan Oktober 2025 hingga awal 2026 dengan delapan kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong produktivitas sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. “Program ini kami siapkan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran. Sejumlah skema juga disiapkan berlanjut ke 2026,” ungkapnya.

Delapan kebijakan utama di 2025 meliputi program magang bagi 20 ribu fresh graduate dengan dukungan uang saku setara UMP, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata untuk 552 ribu pekerja, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 731 ribu pekerja sektor informal, serta relaksasi bunga kredit perumahan pekerja.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai, paket insentif pariwisata dan transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta percepatan deregulasi perizinan melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem OSS.

Tidak berhenti di 2025, pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program pada 2026. Insentif fiskal seperti PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata dan industri padat karya, serta subsidi iuran jaminan sosial bagi hampir 10 juta pekerja BPU menjadi instrumen lanjutan untuk menjaga momentum ekonomi.

Selain insentif fiskal, pemerintah merancang lima program strategis penciptaan lapangan kerja, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target serapan 1,38 juta tenaga kerja, replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk 1,6 juta pekerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih dan revitalisasi tambak Pantura yang diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat. “Kami memastikan setiap kebijakan berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka pertumbuhan di atas kertas,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai kebijakan pemerintah kali ini tepat sasaran karena tidak hanya menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga memberikan kepastian bagi investor. “Iklim usaha menjadi lebih kondusif dengan deregulasi izin berusaha yang dipercepat. Ini penting untuk memastikan investasi bisa segera terealisasi,” katanya.

Dengan kombinasi stimulus fiskal, deregulasi, dan program berbasis tenaga kerja, pemerintah menargetkan jutaan lapangan kerja baru dapat tercipta hingga 2029.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan 17 program stimulus ekonomi terbaru yang dirancang untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Dari jumlah itu, delapan program siap dijalankan pada tahun ini, empat program akan digulirkan tahun depan, sementara lima program lainnya difokuskan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Keuangan menjelaskan, delapan program yang akan berjalan pada semester II-2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp15,66 triliun. Dari total tersebut, Rp12,79 triliun dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Rp2,87 triliun berasal dari sumber non-APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, beberapa program yang akan digulirkan meliputi magang bagi lulusan perguruan tinggi, perluasan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata, bantuan pangan, serta subsidi iuran JKK dan JKM bagi pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja logistik. Selain itu, ada pula program padat karya tunai, manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan, percepatan regulasi PP28, dan program pengembangan perkotaan.

“Total dari APBN Rp 12,79 triliun berasal dari APBN dan non-APBN Rp 2,87 triliun dari BPJS-TK,” ujar Suahasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan pergeseran anggaran agar pendanaan stimulus bisa lebih optimal. “Oh kan kita juga pertama, nggak semuanya bagus kan penyelesaian anggaran sebagai yang digeser. Pokoknya kita geser-geser supaya yang tadi yang kita anggap lambat atau nggak bisa dibelanjain sampai akhir tahun, yang udah sekarang terdeteksi, terdeteksi bisa uang yang bisa dibelanjain,” paparnya.

Dari sisi pasar, langkah ini dinilai memberi dampak positif. Head of Equity Research Tuntun Sekuritas Indonesia, Vincent Tjoe, menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus membuka peluang kerja baru. “Bukan hanya dari sisi investor, melainkan juga pebisnis. Jadi kalau bisnis berkembang, artinya lapangan kerja juga semakin banyak dan kita harapkan stimulus-stimulus ini mengarah ke lapangan kerja bukan hanya menciptakan inflasi,” ujarnya.
Melalui rangkaian program ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus menggerakkan roda ekonomi secara lebih cepat.***

Jayapura – Dukungan masyarakat Papua terhadap program prioritas pemerintah pusat semakin menguat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan dua kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Kota Jayapura dan Kabupaten Nabire, di mana tokoh adat menyampaikan apresiasi serta komitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.

Di Jayapura, Keondoafian Kampung Kayo Pulau menggelar sosialisasi program strategis pemerintah di rumah Keondoafian Youwe, Kamis (25/9/2025). Empat program utama yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Pertama-tama saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk kegiatan di hari ini,” ujar Jouwe dalam sambutannya.

“Kita semua telah sepakat bahwa ini adalah tujuan yang baik, bagaimana mensukseskan program-program pemerintah tapi juga lebih kepada bagaimana pemerintah melihat secara langsung kehidupan masyarakat di kalangan bawah di kampung-kampung,” lanjutnya.

Jouwe menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat membuat program pemerintah lebih tepat sasaran.

“Sehingga bantuan atau program-program ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di kampung,” ungkapnya.

Dengan tegas, ia juga menyampaikan bahwa Keondoafian Kampung Kayo Pulau menyambut baik program-program tersebut.

“Kami dari Keondoafian kampung Kayo Pulau sangat berterima kasih dan kalau pendapat kami, ini kalau boleh diteruskan dan diatur secara berkala,” pungkas Jouwe.

Sementara itu, komitmen serupa juga disuarakan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire menggelar Sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) di Aula LPP RRI Nabire pada Rabu, 10 September 2025.

Acara ini dihadiri Ketua LMA Karel Misiro, perwakilan Kodim 1705 Nabire, Polres Nabire, Kejaksaan Negeri Nabire, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Karel menegaskan pentingnya peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul dalam acara Sosialisasi Program Strategis Nasional tentang peran penting LMA sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Nabire. LMA memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, menyentuh masyarakat di tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung,” ujarnya.

Karel berharap kegiatan ini dapat menjadikan LMA sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, LMA bisa terus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat adat, agar pembangunan lebih merata dan membawa kesejahteraan bagi semua,” tutup Karel Misiro.

Dua kegiatan sosialisasi ini mencerminkan dukungan nyata masyarakat Papua terhadap program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Kehadiran tokoh adat dan sinergi bersama pemerintah dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan pembangunan di Papua berjalan inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pembangunan di Tanah Papua kembali mendapatkan energi baru melalui dukungan yang semakin menguat dari para tokoh adat. Dukungan ini bukan sekadar simbolis, tetapi mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan program-program strategis pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dari Maybrat, Nabire, hingga Jayapura, suara adat yang selama ini menjadi perekat sosial masyarakat Papua bergema lantang menyatakan kesiapan mereka mengawal program nasional. Fokus dukungan itu salah satunya tertuju pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) menggelar sosialisasi Program MBG. Dalam forum tersebut, anggota MRP-PBD, Demas Idie menegaskan bahwa keberhasilan MBG akan menentukan kualitas generasi Papua ke depan. Menurutnya, program ini adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, tetapi juga menjamin akses pendidikan yang lebih kuat melalui generasi yang sehat dan cerdas. Demas menggarisbawahi bahwa keberadaan program ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan dari pinggiran.

Ketua Korwil BGN Maybrat, Defilson Kambu menjelaskan bahwa MBG tidak boleh dipandang semata sebagai bantuan makanan. Di balik penyediaan menu bergizi, terdapat dimensi pemberdayaan ekonomi lokal. Bahan pangan diperoleh dari petani dan nelayan di sekitar kampung, dapur dioperasikan dengan melibatkan warga setempat, dan hasilnya adalah sinergi pembangunan gizi sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, MBG menjadi katalis untuk menumbuhkan kemandirian desa dan memperkuat ketahanan pangan lokal di Papua
.
Dukungan tidak hanya datang dari lembaga resmi seperti MRP-PBD, tetapi juga dari struktur adat yang menjadi tiang sosial budaya Papua. Kepala Suku Besar Meepago, Papua Tengah, Melkias Keiya menyampaikan bahwa kepala suku memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Menurutnya, program negara tidak boleh disalahpahami, melainkan harus diterima sebagai upaya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan tegas ia menekankan bahwa Papua Tengah harus tampil sebagai zona damai yang terang, aman, dan sejahtera, di mana program pemerintah bisa berjalan tanpa hambatan.

Di Nabire, Ketua LMA Kabupaten Nabire, Karel Misiro menegaskan posisi strategis lembaga adat sebagai mitra pemerintah. Dalam sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN), ia menyampaikan bahwa LMA memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, dari tingkat kabupaten hingga kampung. Kehadiran tokoh adat di barisan depan pembangunan menurutnya akan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pemerintah. LMA diharapkan berperan sebagai jembatan, sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan, sementara program pemerintah bisa diterima dengan baik.

Dukungan yang sama juga terlihat di Jayapura, Onfoafi Kampung Kayo Pulau, Nicolaas Jouwe menyampaikan apresiasi atas empat program strategis yang diperkenalkan pemerintah, yakni MBG, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Menurut Jouwe, kegiatan ini sangat penting karena memperlihatkan keseriusan pemerintah mendekatkan program ke masyarakat kampung. Ia menekankan bahwa manfaat program harus dirasakan langsung oleh rakyat kecil, bukan hanya tercatat di laporan birokrasi. Karena itu, ia berharap sosialisasi dan implementasi program tidak berhenti pada satu kesempatan, melainkan dijalankan secara berkala agar masyarakat selalu merasakan kehadiran negara di tengah kehidupan mereka.

Kehadiran pemerintah dalam kegiatan adat memiliki makna simbolik yang kuat. Di Papua, interaksi langsung pemerintah dengan tokoh adat bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga perwujudan penghargaan terhadap kearifan lokal. Dengan cara ini, program pemerintah tidak lagi dipandang dari jarak jauh, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kampung.

Rangkaian kegiatan di Maybrat, Nabire, dan Jayapura mencerminkan kesamaan sikap: tokoh adat Papua berdiri di garis depan mendukung program strategis pemerintah. Dukungan ini penting, karena tokoh adat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini dan menjaga harmoni sosial di komunitas masing-masing. Dengan adanya dukungan tersebut, potensi resistensi atau salah tafsir terhadap program pemerintah dapat diminimalisasi.

Lebih dari itu, dukungan tokoh adat memberi legitimasi moral bahwa program-program pemerintah memang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. MBG misalnya, tidak hanya mengatasi masalah stunting, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial karena dapur dan pengelolaan dilakukan bersama. Program Koperasi Merah Putih membuka peluang ekonomi, Sekolah Rakyat memperkuat akses pendidikan, sementara pemeriksaan kesehatan gratis meningkatkan jangkauan layanan dasar. Semua program itu jika dikuatkan dengan sinergi adat akan menghasilkan pembangunan Papua yang lebih inklusif.

Dari berbagai pernyataan tokoh adat, jelas terlihat bahwa Papua tidak berjalan sendiri dalam pembangunan. Pemerintah pusat hadir dengan program prioritas, sementara tokoh adat dan masyarakat lokal memastikan program itu berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Sinergi ini membentuk lingkaran positif: pemerintah menghadirkan kebijakan, tokoh adat mengawal implementasi, masyarakat merasakan manfaat langsung, dan pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik kepada negara.

Dukungan tokoh adat terhadap MBG dan program strategis lainnya menjadi bukti bahwa pembangunan di Papua adalah proyek bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kerja kolektif antara negara, adat, dan masyarakat. Dengan semangat ini, Papua semakin siap menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045: generasi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh: Fakhri Muhamad)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan gizi anak bangsa. Program ini hadir untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian masyarakat, terutama siswa usia sekolah dasar hingga menengah. Dengan pendekatan higienis modern, MBG tidak hanya menyediakan makanan sehat, tetapi juga membangun sistem yang aman dan terpercaya untuk mendukung tumbuh kembang generasi emas 2045.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh lepas dari prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap anak berhak mendapatkan makanan yang aman, sehat, bergizi, dan halal. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG menjadi kunci untuk memastikan tujuan program tetap tercapai secara optimal.

Hidayat juga menekankan pentingnya pengawasan dari hulu hingga hilir. Mulai dari produksi di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi makanan, hingga penyajian di sekolah-sekolah harus dilakukan sesuai standar modern yang mengutamakan higienitas. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat terus terjaga dan anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat strategis dalam memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten. Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan bahwa dapur MBG atau SPPG wajib mematuhi kaidah pengolahan makanan higienis modern. Penerapan teknologi sanitasi, penggunaan peralatan bersertifikat, serta pemantauan suhu distribusi adalah langkah nyata untuk meminimalisasi risiko keracunan.

BPOM tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pembinaan. Lebih dari 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia serta 40 ribu penjamah makanan telah dilatih agar mampu mengelola dapur MBG sesuai standar internasional. Dengan dukungan 900 tenaga ahli di seluruh Indonesia, BPOM memastikan kualitas pengolahan makanan benar-benar terjaga.

Menurut Taruna Ikrar, MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi strategis dalam membangun generasi emas 2045. Anak-anak yang mendapat asupan gizi seimbang sejak dini akan tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Dengan pengawalan sistem higienis modern, MBG menjadi pondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia unggul.

Selain itu, BPOM bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memantau insiden pangan melalui sistem pelaporan cepat. Setiap laporan segera ditangani dengan cepat melalui analisis dan langkah perbaikan, sehingga ke depan program semakin kokoh dan dipercaya masyarakat.

Keberlanjutan MBG membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. BGN, BPOM, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu bergandengan tangan menjaga program ini tetap berjalan di jalurnya. Pemerintah memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan didengarkan, sementara perbaikan terus dilakukan agar tidak ada lagi insiden yang mengganggu jalannya program.

Ketahanan gizi nasional tidak hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut jaminan higienitas, kehalalan, dan transparansi. Dengan sinergi yang kuat, MBG dapat menjadi motor utama dalam menurunkan angka gizi buruk sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan karena anak-anak dapat belajar dengan sehat dan penuh konsentrasi.

Langkah pemerintah berikutnya adalah mengintegrasikan teknologi digital dalam rantai pasok MBG. Sistem berbasis sensor suhu untuk distribusi makanan, pelaporan insiden secara real-time melalui aplikasi, serta audit digital terhadap dapur MBG akan memperkuat akuntabilitas program.

Dengan sistem higienis modern berbasis teknologi ini, sumber masalah bisa cepat diidentifikasi dan ditangani. Transparansi semakin kuat karena seluruh tahapan dapat dipantau baik oleh pengawas maupun masyarakat. Inilah bentuk nyata transformasi MBG menuju program makan bergizi yang berkelanjutan.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat mengambil bagian dalam memastikan keberhasilan MBG. Keterlibatan orang tua, komite sekolah, hingga organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memberikan masukan serta ikut mengawasi jalannya program. Dengan pengawasan partisipatif, setiap temuan di lapangan bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti, sehingga mempercepat perbaikan sistem.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap program ini. Dengan begitu, MBG bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi menjadi gerakan nasional dalam memperkuat ketahanan gizi anak bangsa dengan prinsip higienis modern.

Ke depan, MBG juga diharapkan mampu membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Tidak hanya anak-anak yang mendapat manfaat langsung, tetapi juga keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar dapat terdorong untuk lebih memperhatikan pola makan bergizi dan higienis. Dengan edukasi yang menyertai distribusi makanan, MBG bisa menjadi pintu masuk menuju perubahan perilaku positif yang berkelanjutan.

Program MBG menjadi salah satu fondasi untuk mencetak generasi emas 2045. Dengan sistem higienis modern, setiap anak Indonesia berhak atas makanan sehat dan bergizi yang mendukung tumbuh kembang optimal. Dukungan dari tokoh bangsa seperti Hidayat Nur Wahid serta pengawalan ketat dari Taruna Ikrar memperlihatkan bahwa program ini bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan agenda bersama seluruh bangsa.

Dengan makanan yang aman dan bergizi, anak-anak akan tumbuh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi persaingan global. MBG adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk memperkuat ketahanan gizi sekaligus menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih cerah.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Kalimantan Barat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi komoditas lokal sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Program ini diyakini tidak hanya memperkokoh ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skema investasi besar untuk menopang program hilirisasi tersebut. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp371,6 triliun, yang akan bersumber dari kredit usaha rakyat (KUR), partisipasi badan usaha milik negara (BUMN), serta sektor swasta.

“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana 371 triliun rupiah. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” ujar Amran.

Ia menambahkan, target percepatan hilirisasi akan dikejar dalam kurun tiga tahun mendatang sesuai arahan Presiden. Pemerintah menekankan bahwa dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, menjadi kunci sukses agenda tersebut.

“Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan hilirisasi, tanpa itu kita tidak bisa lakukan banyak,” kata Amran.

Langkah Kementan ini mendapat dukungan penuh dari kementerian lain. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai hilirisasi pertanian akan memperkuat industrialisasi sektor pangan sekaligus membuka peluang bagi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

“Saya berterima kasih kepada Mentan yang sudah menggerakkan kita semua. Dengan anggaran yang ada, hilirisasi dan industrialisasi pertanian bisa mendorong swasembada, menjadikan kita eksportir, hingga pemain utama di pasar global,” tutur Tito.

Tito menekankan, keberhasilan hilirisasi akan memberi efek ganda, mulai dari peningkatan produksi, terbukanya peluang ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Dengan industrialisasi yang terintegrasi, Indonesia diyakini mampu bersaing dengan negara lain dalam produk-produk pertanian bernilai tambah.

Sementara itu, dukungan juga datang dari daerah. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan kesiapan wilayahnya untuk mengambil peran dalam program hilirisasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti kelapa, pala, dan cengkeh. Menurutnya, selama ini komoditas tersebut lebih banyak dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diterima petani masih terbatas.

“Hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara,” ujarnya.

Sherly mencontohkan, Maluku Utara telah memiliki pabrik pengolahan produk turunan kelapa yang berdampak positif terhadap harga jual di tingkat petani. Dengan adanya program hilirisasi nasional, ia optimistis pengembangan bibit unggul dan industri pengolahan dapat semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

“Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

Program hilirisasi komoditas lokal yang tengah digencarkan pemerintah dinilai menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara agraris yang disegani. Dengan dukungan anggaran besar, sinergi lintas sektor, serta kesiapan daerah, Indonesia diyakini mampu memperkuat posisi di pasar global dan menghadirkan manfaat nyata bagi petani hingga konsumen.

JAKARTA – Program percepatan hilirisasi perkebunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,6 juta orang di desa-desa seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi bukan hanya menggerakkan industri pengolahan, tetapi juga membuka lapangan kerja secara masif. Alokasi anggaran biaya tambahan (ABT) Rp9,95 triliun ini akan digelontorkan bertahap pada 2025–2027.
“Bapak Presiden memberikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung hilirisasi. Dana itu akan digunakan menyediakan benih gratis di 800 ribu hektare perkebunan. Dampaknya, sekitar 1,6 juta tenaga kerja baru akan terserap,” ujar Amran.

Dana tersebut diarahkan untuk komoditas strategis, seperti kelapa, tebu, kopi, kakao, jambu mete, pala, hingga lada. Misalnya, hilirisasi tebu di lahan 200 ribu hektare diproyeksikan menyerap 700 ribu tenaga kerja, sementara pengembangan kelapa di lahan 221 ribu hektare mampu membuka 250 ribu lapangan kerja baru.

Kementan menargetkan percepatan hilirisasi dapat berjalan dalam tiga tahun ke depan. Program ini diproyeksikan tidak hanya menyerap 1,6 juta tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB nasional 0,14 persen.

“Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, hilirisasi akan mengubah wajah desa, menggerakkan industri, serta meningkatkan daya saing global,” jelas Amran.

Komitmen daerah terhadap program ini sangat solid. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut Maluku Utara siap menggerakkan hilirisasi kelapa, pala, dan cengkeh.

“Kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan program hilirisasi, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.

Senada, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pengawasan akan diperketat agar program berjalan efektif. Kabupaten Maluku Tengah bahkan telah disiapkan sebagai penerima ABT untuk pengembangan pala.

“Keseriusan Presiden dan Menteri Pertanian menjadi kunci keberhasilan,” tutur Hendrik.

Sementara itu, Sumatera Barat, Mahyeldi menilai hilirisasi gambir berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan hilirisasi tebu, mete, dan kakao di daerahnya.

“Dua pabrik tebu senilai Rp10 triliun akan dibangun di Konawe Selatan. Ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Oleh: Anggi Dewi Lestari*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulanPresiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalammembangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Melalui PeraturanPresiden (Perpres) yang segera diteken setelah Presiden kembali dari kunjungan kerjadi New York, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan program ini berjalan secarasistematis, akuntabel, dan berjangka panjang. Langkah tersebut tidak hanya menjadiwujud konsistensi janji kampanye, tetapi juga sebagai strategi kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, drafaturan Perpres sebenarnya sudah rampung. Tinggal menunggu pengesahan Presidenagar memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini penting karena program sebesar MBG membutuhkan dasar regulasi yang jelas untuk menjamin tata kelola, distribusi, hinggaevaluasi berjalan sesuai standar. Tanpa kerangka hukum yang kokoh, MBG akan rentanterhadap berbagai tantangan, baik teknis maupun politis.

Hingga September 2025, MBG telah menjangkau sekitar 22 juta penerima manfaatdengan anggaran terserap Rp 17 triliun. Target ambisius pemerintah adalahmenjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibumenyusui, dan balita. Dari segi angka, ini adalah salah satu program sosial dengancakupan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tidak mengherankan bila sorotan publikbegitu besar, apalagi setelah muncul berbagai dinamika seperti kasus keracunan yang menjadi perhatian luas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden bahkan memberikanperhatian detail terhadap pelaksanaan program ini. Prabowo disebut sering melakukankomunikasi langsung untuk memastikan setiap penerima mendapatkan porsi sesuaistandar gizi, termasuk arahan teknis sederhana seperti cara mengolah telur agar tidakmengurangi jumlah distribusi. Perhatian yang sangat detail ini menunjukkan keseriusankepala negara bahwa MBG bukan hanya sekadar program populis, melainkan investasijangka panjang dalam pembangunan manusia.

Namun demikian, berbagai kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerahmenimbulkan tantangan serius. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskanperlunya BGN melibatkan aparat penegak hukum dalam investigasi agar dapatmembedakan antara kelalaian, kesalahan teknis, maupun kemungkinan unsurkesengajaan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan agar program kembalipada tujuan mulianya. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan tata kelola yang lebihketat, mulai dari sertifikasi dapur penyelenggara, pengawasan rantai pasok, hinggaperan aktif masyarakat dalam pengawasan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menghentikan program ini. Meskipun ada desakan dari sebagian kalangan, ia menegaskan MBG tetapdilanjutkan sambil dilakukan evaluasi. Baginya, setiap kejadian, termasuk kasuskeracunan, harus dijadikan bahan pembenahan. Sikap ini menunjukkan arah kebijakanpemerintah yang memilih perbaikan daripada penghentian, karena manfaat program jauh lebih besar dibandingkan tantangannya.

Senada dengan itu, Menteri Agama menyatakan rasa syukur atas kehadiran MBG dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dirasakan langsung para santri di berbagai pesantren. Kehadiran dua program prioritas ini disebut sebagai wujud perhatian nyata Presidenterhadap generasi muda bangsa. Menurutnya, makanan bergizi tidak sekadar urusanperut, tetapi fondasi penting dalam mencetak generasi cerdas, sehat, dan siapmenghadapi tantangan masa depan. Dengan MBG, para pelajar dan santri dapat belajardengan semangat baru, sementara CKG membantu menjaga kesehatan mereka.

Dalam konteks kebijakan publik, Perpres yang segera diteken menjadi instrumenpenting untuk menguatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyoroti pentingnya standar laik higienesanitasi (SLHS) pada setiap dapur penyelenggara. Dari total 8.583 dapur MBG, baru 34 yang memiliki SLHS. Angka ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harusdituntaskan pemerintah, terutama dalam aspek mitigasi risiko keracunan. DenganPerpres, aturan-aturan teknis ini dapat dipertegas dan menjadi kewajiban hukum bagisetiap penyelenggara.

Jika ditinjau lebih jauh, kehadiran Perpres MBG adalah bentuk penyempurnaan tata kelola kebijakan sosial. Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tentu tidak bisadijalankan tanpa regulasi yang memadai. Dengan payung hukum yang jelas, setiappenyimpangan dapat diminimalisasi, baik terkait distribusi, kualitas makanan, maupunefektivitas penyerapan anggaran. Perpres juga akan memastikan bahwa program inimemiliki daya tahan politik, tidak hanya bergantung pada figur Presiden saat ini, melainkan bisa dilanjutkan sebagai kebijakan nasional jangka panjang.

Secara sosiologis, program MBG menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat: pangan. Di tengah kesenjangan sosial dan tantangan ekonomi, makanan bergizi gratis memberikan rasa aman bagi keluarga yang kurang mampu. Anak-anak bisa bersekolahdengan perut kenyang, ibu hamil mendapatkan nutrisi cukup, dan balita tumbuhdengan asupan yang memadai. Hal-hal sederhana inilah yang menjadi pondasi bagipembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, transparansi dan partisipasi publik tetap menjadi kunci keberhasilan. Evaluasi rutin, pelibatan ahli gizi, hingga edukasi kepada masyarakat harus menjadibagian integral dari MBG. Program sebesar ini tidak bisa hanya berjalan secarabirokratis, melainkan harus menjadi gerakan bersama. Di sinilah peran media, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal sangat penting untuk ikut mengawasisekaligus mengedukasi masyarakat.

Akhirnya, Perpres MBG bukan hanya sekadar dokumen hukum, melainkan simbolkomitmen negara dalam menunaikan tanggung jawab sosialnya. Di balik dinamika dan kritik yang muncul, arah kebijakan tetap jelas: negara hadir memastikan setiap anakIndonesia mendapatkan makanan bergizi sebagai hak dasar mereka. Perjalananpanjang program ini tentu tidak akan lepas dari tantangan, namun dengan regulasiyang tepat, pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat, MBG akan menjadiwarisan berharga dalam sejarah pembangunan bangsa.

*Penulis merupakan Jurnalis Bidang Politik dan Kebijakan Sosial

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional tidak boleh terhenti hanya karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaannya. Kepastian ini disampaikan setelah adanya kasus dugaan keracunan makanan di salah satu lokasi distribusi, yang langsung ditangani dengan sigap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait.

Saat melakukan peninjauan langsung ke Posko Penanganan kasus dugaan keracunan, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang memasak terlalu awal. Hal ini membuat makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” ujarnya.

Dadan menambahkan, evaluasi tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian, tetapi juga pada SPPG baru lainnya di seluruh wilayah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menyoroti pentingnya aspek psikologis anak-anak penerima manfaat yang mungkin terdampak.

“Salah satu aspek yang juga termasuk harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG,” jelasnya.

Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg), Juri Ardiantoro, turut menegaskan bahwa pemerintah mendengar dan mempertimbangkan setiap masukan terkait MBG. Menurutnya, ada berbagai pandangan dari masyarakat, mulai dari usulan evaluasi total, penghentian sementara, hingga perbaikan sambil jalan. Namun, pemerintah menilai program ini terlalu penting untuk dihentikan.

“Tentu didengar ya. Beberapa aspirasi dari berbagai kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri.

Ia menambahkan, sejauh ini program MBG tetap berjalan dengan berbagai evaluasi dan perbaikan yang sedang dilakukan.

“MBG akan tetap jalan dan masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan anak-anak,” tegasnya.

Dengan adanya sinergi antara dengan sejumlah pihak, program MBG dipastikan tetap berlanjut dengan kualitas yang lebih terjaga. Pemerintah menegaskan bahwa kendala teknis tidak boleh menghambat komitmen besar dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing tinggi.