Monthly Archives: Oktober 2025

Oleh: Daniul Hermawan )*

Komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 semakin menemukan bentuk nyata melalui langkah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi ini dipandang penting sebagai instrumen hukum untuk menutup celah praktik kejahatan yang merugikan negara, sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi amanat rakyat yang menuntut tata kelola pemerintahan bersih dan berwibawa.

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam prioritas utama program legislasi nasional 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rancangan ini akan dibahas segera setelah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rampung.

Pembahasan RUU Perampasan Aset ini dibahas setelah revisi KUHAP agar RUU Perampasan Aset nantinya memiliki pijakan hukum yang kuat dan tidak bertabrakan dengan regulasi lain. Penekanan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR berupaya mengedepankan kehati-hatian sehingga implementasi undang-undang bisa berjalan efektif tanpa memunculkan kerentanan baru dalam praktik penegakan hukum.

Sufmi Dasco juga menekankan pentingnya sinkronisasi aturan yang sedang dilakukan Badan Keahlian DPR. Draf RUU sedang dikompilasi agar hasil akhirnya tidak sekadar menjadi payung hukum, tetapi benar-benar memberi kekuatan bagi aparat untuk merampas aset hasil tindak pidana dengan legitimasi yang kokoh. Kehati-hatian ini merupakan bentuk tanggung jawab negara agar upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, Sufmi menjelaskan bahwa proses pengesahan KUHAP memerlukan waktu lebih panjang karena adanya partisipasi publik yang begitu luas. Komisi III DPR terus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin terlibat, dan hal ini menunjukkan adanya keterbukaan proses legislasi. Kondisi tersebut memberi sinyal bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset nantinya juga akan terbuka terhadap partisipasi rakyat, sehingga aspirasi yang menjadi dasar 17+8 benar-benar mendapat ruang di tingkat kebijakan nasional.

Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menegaskan hal serupa dengan menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset resmi menjadi bagian dari prolegnas prioritas 2025-2026. Penegasan bahwa pembahasan akan dilakukan secara terbuka, dengan prinsip partisipasi bermakna, semakin menambah legitimasi politik bahwa pemerintah bersama DPR serius menjadikan RUU ini sebagai prioritas. Tidak ada ruang bagi pembahasan tertutup, sehingga kepercayaan publik terhadap proses legislasi bisa terjaga.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk membahas RUU Perampasan Aset secara simultan dengan RKUHAP. Kesiapan ini menandakan adanya tekad kolektif untuk menuntaskan regulasi penting tersebut dalam waktu yang tidak berlarut-larut.

Kehadiran RUU Perampasan Aset tidak hanya sebatas memenuhi daftar legislasi prioritas, melainkan juga membawa misi besar untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat sekaligus memperkuat posisi negara dalam melawan praktik kriminal ekonomi.

Jika menilik sejarahnya, perjalanan RUU Perampasan Aset memang tidak sebentar. Rancangan ini pertama kali diinisiasi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan draf awal sudah selesai sejak 2012. Namun, pembahasan tidak kunjung berlanjut hingga akhir masa pemerintahannya.

Pada periode Presiden Joko Widodo, rancangan tersebut beberapa kali masuk dalam daftar Prolegnas, termasuk pada 2015 dan 2020, tetapi selalu gagal menjadi prioritas. Jokowi sempat mengirimkan surat presiden pada 2023 untuk mendesak pembahasan, tetapi masa pemerintahannya berakhir tanpa ada tindak lanjut nyata.

Kini, di bawah pemerintahan baru, pembahasan RUU Perampasan Aset justru menemukan momentum yang lebih jelas. Masuknya regulasi ini ke daftar prioritas 2025 sekaligus 2026 menjadi jaminan bahwa proses pembahasan tidak akan berakhir pada kebuntuan seperti sebelumnya. Pemerintah bersama DPR menunjukkan konsistensi politik untuk menindaklanjuti tuntutan 17+8 dengan cara yang konkret, bukan sekadar wacana.

Aspirasi rakyat yang terangkum dalam 17+8 sesungguhnya menekankan perlunya langkah tegas negara dalam menindaklanjuti kejahatan ekonomi dan praktik korupsi. RUU Perampasan Aset menjawab kebutuhan itu karena memberi dasar hukum bagi penyitaan hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana pokok.

Mekanisme semacam ini sudah lama diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Dengan dasar hukum yang kuat, negara tidak hanya mampu menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset yang sejatinya menjadi hak rakyat.

Upaya pemerintah untuk menghadirkan regulasi ini patut diapresiasi karena sejalan dengan semangat membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga menjadi bukti bahwa aspirasi rakyat benar-benar didengar dan dijadikan prioritas dalam perumusan kebijakan. Penyelarasan kepentingan antara pemerintah, DPR, dan masyarakat akan menghasilkan undang-undang yang tidak hanya kuat secara legal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang luas.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset akan memperlihatkan bahwa tuntutan rakyat melalui 17+8 bukan hanya simbol perlawanan, melainkan benar-benar direspons dengan langkah nyata. Pemerintah membuktikan keseriusannya bahwa suara rakyat tidak berhenti di jalanan, melainkan masuk ke ruang legislasi dan diwujudkan dalam produk hukum yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa.

)* Pengamat kebijakan publik

Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas.

Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk bersinergi dalam mendeteksi dan menghentikan kegiatan provokasi daring. Aparat keamanan didorong untuk lebih aktif melakukan patroli siber, mengawal media sosial, serta mendeteksi akun-akun yang menyebarkan konten provokatif.

Pemerintah juga mendorong internal Polri untuk terus memperkuat sikap waspada dan tanggung jawab sebagai teladan bagi masyarakat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Gorontalo Kombes Pol. Desmont Harjendro mengingatkan jajarannya untuk memberi contoh baik pada masyarakat dalam bermedia sosial.

“Sebagai anggota Polri, kita harus menjadi contoh yang baik. Jangan sampai terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Saring sebelum sharing, serta gunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal positif.” Jelas Desmont.

Menurut Desmont, aparat Polri harus menjaga etika di ruang digital dan berperan aktif melindungi institusi maupun masyarakat dari dampak hoaks atau ujaran kebencian. Ia menambahkan bahwa menjaga marwah Polri di dunia nyata dan maya adalah tanggung jawab setiap personel.

Di samping aparat, masyarakat sipil turut diharapkan ikut menjaga kewaspadaan. Ketua DPW Provinsi DKI Jakarta LSM Harimau, Neville GJ. Muskita, menyerukan agar publik tidak mudah terprovokasi:

“Jangan mau dihasut. Jangan mau terprovokasi. TNI-Polri adalah saudara, bukan lawan. Kalau mereka pecah, bangsa kita yang jadi korban,” tegasnya.

Neville menekankan pula bahwa soliditas antar institusi keamanan sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan demokrasi. Apabila ada pihak-pihak yang sengaja bermain provokasi, hal tersebut harus dihadapi bersama rakyat, TNI, dan Polri.

“Kalau ada yang mencoba adu domba, berarti mereka musuh rakyat. Karena Indonesia hanya bisa maju kalau TNI-Polri tetap bersatu menjaga rakyat dan negara,” pungkas Neville.

Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu.

Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum, TNI dan Polri hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan aturan hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa kehadiran polisi di lokasi demonstrasi bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, bukan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat.

“Kehadiran Polri bukan untuk membatasi, melainkan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dijalankan secara aman, tertib dan tidak mengganggu hak warga negara lainnya,” kata Sigit.

Sigit menekankan Polri kini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi. Pendemo juga diupayakan dapat berdialog dengan pemangku kepentingan terkait.

“Pendekatan ini menempatkan dialog dan komunikasi bersama stakeholder terkait untuk mau bersama-sama mendengarkan aspirasi yang disampaikan,” jelas Sigit.
Namun demikian, Sigit mengingatkan adanya potensi penyusupan yang bisa memicu kericuhan.

“Di sisi lain, realita dinamika di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kegiatan penyampaian pendapat tidak hanya diikuti oleh pengunjuk rasa, tetapi juga ditumpangi oleh perusuh yang membuat kegiatan bergeser menjadi tindakan yang kontraproduktif yang berdampak pada tindakan anarkis, kerusuhan, dan korban jiwa,” ujar Sigit.

Kapolri memastikan jajaran Polri akan merespons sesuai prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Dalam menghadapi situasi tersebut, Polri senang bisa hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat lain yang terganggu dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Polri telah memiliki serangkaian SOP dalam penanganan unjuk rasa,” kata Sigit.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa TNI AD melalui satuan kewilayahan seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) siap bekerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat keamanan lingkungan masyarakat dari segala potensi ancaman.

“Ya, itu pasti. Di semua daerah, di seluruh tanah air, kita sedang menggalakkan kembali semangat menjaga wilayah masing-masing,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhabinkamtibmas sangat penting sebagai ujung tombak kehadiran TNI-Polri di tengah masyarakat.

“Selain untuk membantu dan mengatasi kegiatan masyarakat, juga memastikan seluruh wilayah tetap kondusif,” tambah Wahyu.

Langkah kompak TNI dan Polri diharapkan menjadi contoh berkelanjutan, terutama dalam mengawal demokrasi serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Kehadiran mereka sebagai penjaga demokrasi menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat sekaligus memastikan stabilitas tetap terjaga.

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika informasi digital yang cepat dan terkadang tak terkendali, pemerintah sangat menyadari bahwa hoaks dan narasi provokatif bukan hanya sekadar gangguan opini publik, melainkan ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan stabilitas nasional. Berbagai klaim yang keliru seperti tuduhan bahwa TNI atau Polri terlibat dalam provokasi massa, bahwa pemerintah diam-diam melakukan perintah-perintah ilegal, atau bahwa institusi keamanan akan disalahgunakan, telah muncul di media sosial dan platform digital lainnya.

Pemerintah merespons dengan langkah sinergis antara TNI, Polri, Kominfo, dan kementerian terkait untuk patroli siber, klarifikasi publik, dan penegakan hukum terhadap konten yang terbukti hoaks. Dibentuk pula kanal resmi pemeriksaan fakta agar masyarakat dapat memverifikasi sendiri; klarifikasi resmi dikeluarkan ketika klaim menyesatkan mulai menyebar, agar tidak memperburuk polarisasi.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menekankan pentingnya menjaga suasana damai, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa media yang bermutu dan resmi harus terus hadir memberikan informasi yang akurat agar rakyat tidak terdorong oleh narasi bohong atau provokatif.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara eksplisit juga menyatakan bahwa hoaks dan misinformasi di media sosial menjadi salah satu ancaman utama, terutama di momen-momen demokrasi seperti Pilkada atau Pemilu, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Ia menekankan bahwa Polri harus bertindak cepat serta transparan agar kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan tetap terjaga. Pemerintah menilai bahwa pernyataan dari Kapolri sangat penting muncul di publik karena Polri adalah institusi yang langsung bersentuhan dengan warga, sehingga klarifikasi dari kepolisian dapat ditangkap lebih cepat dan dianggap relevan oleh masyarakat.

Dengan kolaborasi ini antara Kominfo yang menangani regulasi dan edukasi digital, TNI-Polri yang menjaga keamanan nyata serta memberikan klarifikasi publik, dan pejabat publik yang kredibel memotori literasi pemerintah yakin bahwa narasi-narasi provokatif dan hoaks bisa dipadamkan lebih efektif. Langkah hukum terhadap penyebar konten palsu, patroli siber, klarifikasi resmi, serta edukasi masyarakat akan terus diperkuat. Pemerintah menghimbau masyarakat agar bijak dalam berbagi informasi, selalu memeriksa fakta lewat sumber resmi, dan tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks.

Pemerintah menegaskan bahwa menjaga persatuan dan keutuhan bangsa bukan hanya tugas aparat negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh warga. TNI dan Polri terus profesional dalam tugasnya, sementara pejabat sipil yang kredibel menjadi penyangga moral dan komunikasi publik. Dengan kesadaran bersama dan tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipertahankan, dan narasi provokatif serta hoaks tidak akan berhasil merusak fondasi persatuan Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Tangsel – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyehatkan anak bangsa, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Program yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 ini menyasar siswa dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Fania Lingga (26), seorang ibu tunggal yang bekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Tangerang Selatan, mengaku kehidupannya berubah sejak menjadi bagian dari dapur MBG. Setiap hari ia bersama rekan-rekannya mencuci ribuan wadah makanan yang kembali dari sekolah.

“Alhamdulillah betah. Kerjanya juga enggak terlalu berat. Di sini nyaman, sudah kayak keluarga sendiri,” ujarnya saat ditemui pekan ini.

Ia menuturkan, pekerjaan di dapur MBG membuatnya jauh lebih bersyukur dibanding pekerjaannya sebelumnya.

“Pastinya sedih ya kalau MBG berhenti. Karena MBG ini justru banyak didukung. Banyak orang tua yang ingin program ini ada. Buat saya pribadi, saya enggak tahu bisa cari kerja di mana lagi. Karena cuma di sini saya bisa ditampung,” ungkapnya.

Selain membuka peluang kerja di dapur penyelenggara, MBG juga menggerakkan roda ekonomi lokal. Permintaan bahan pangan seperti telur, sayur, ikan, dan ayam meningkat karena program ini melibatkan pasokan dari pasar rakyat di berbagai daerah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG bukan hanya soal gizi, melainkan juga penciptaan lapangan kerja.

“Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat desa dalam penyediaan kebutuhan pangan membuat perekonomian rakyat lebih hidup.

“Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” jelas Presiden.

Dengan manfaat ganda yang dihadirkan, MBG menjadi program strategis pemerintah dalam memperkuat generasi sehat sekaligus membuka jalan bagi kesejahteraan masyarakat luas.*

[edRW]

Oleh : Amanda Pratiwi )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak di seluruh Indonesia. Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi, MBG hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab persoalan gizi yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa, terutama di kalangan pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah. Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak sekadar membagikan makanan, tetapi lebih pada membangun fondasi kesehatan anak bangsa sejak dini.

Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Sekjen ICMI), Andi Yuliani mengatakan pihaknya mendukung penuh program MBG dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program MBG memiliki dampak strategis dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program MBG memiliki sejumlah keunggulan strategis yakni meningkatkan kesehatan dan kualitas gizi anak bangsa untuk membantu mengurangi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan asupan gizi di berbagai daerah.

Dalam praktiknya, MBG dijalankan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sekolah-sekolah. Setiap anak sekolah yang menjadi penerima manfaat diharapkan mendapat asupan gizi seimbang sesuai dengan standar kesehatan. Menu yang disajikan tidak hanya berfokus pada mengenyangkan perut, tetapi juga memperhatikan kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program konsumtif, melainkan program pembangunan sumber daya manusia yang terukur dan terarah.

Wakil Walikota Palangka Raya, Achman Zaini menjelaskan Pemerintah Kota Palangka Raya mendukung penuh program MBG. Perlu pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah, maupun langkah-langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan TBC di masyarakat. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa kualitas gizi anak sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. Anak-anak dengan gizi yang cukup cenderung memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih kuat, serta perkembangan kognitif yang lebih optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi seringkali berdampak pada menurunnya prestasi belajar dan meningkatnya risiko penyakit. Karena itu, MBG dirancang sebagai upaya sistematis untuk memutus rantai masalah malnutrisi yang masih menghantui sebagian daerah di Indonesia.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, mulai dari petani lokal yang memasok bahan pangan, koperasi desa yang mengelola distribusi, hingga para guru dan tenaga pendidik yang memastikan anak-anak benar-benar mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Dengan pola ini, MBG sekaligus memberi dampak ekonomi melalui pemberdayaan lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga pangan di tingkat desa. Inilah bentuk pembangunan inklusif yang tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Seiring dengan itu, pemerintah juga menyiapkan sistem pengawasan ketat terhadap mutu makanan yang didistribusikan. Standar higienitas, keamanan pangan, serta kualitas gizi menjadi prioritas agar tidak terjadi kasus yang merugikan masyarakat. Kementerian terkait bersama lembaga pengawas pangan akan melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin bahwa MBG benar-benar membawa manfaat bagi generasi muda.

Program MBG juga memiliki dimensi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi generasi yang lebih tangguh secara fisik dan mental. Dalam konteks jangka panjang, mereka akan menjadi tenaga kerja produktif yang mampu bersaing di era global, sekaligus memperkokoh cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menyiapkan fondasi masa depan bangsa.

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan dirinya akan terus melakukan peninjauan ke sekolah penyelenggara program gizi untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga. Pihaknya juga meminta pengawasan lebih ketat dari mitra penyelenggara, agar tidak terjadi kasus keracunan seperti yang sempat muncul di daerah lain.

Dengan segala manfaatnya, wajar bila MBG tetap menjadi andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini bukan sekadar simbol kepedulian negara terhadap generasi muda, tetapi juga representasi dari komitmen kuat untuk membangun Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dalam beberapa tahun ke depan, konsistensi, pengawasan, serta dukungan dari seluruh elemen bangsa akan sangat menentukan keberlanjutan dan kesuksesan program ini. Jika berjalan sesuai rencana, MBG berpotensi menjadi warisan berharga bagi masa depan Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh: Bara Winatha*)

Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan. Dalam rentang waktu tersebut, salah satu program prioritas yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sejak awal digagas untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia, serta memperkuat fondasi menuju generasi emas 2045. Namun dampaknya tidak berhenti di situ, karena MBG juga menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, membuka jutaan lapangan kerja, hingga menghidupkan rantai produksi lokal dari desa ke kota.

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa program MBG berhasil memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Sejak diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran yang mencapai sekitar Rp300 triliun. Pada Januari–Februari 2026, MBG diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru, mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan. Hal ini menjadi terobosan besar karena setiap hari program membutuhkan pasokan telur, sayur, ikan, ayam, dan bahan pangan lainnya dari desa-desa, sehingga ekonomi lokal ikut berputar.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp335 triliun untuk mendukung keberlanjutan MBG tahun depan. Dana tersebut diarahkan langsung ke daerah agar perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar. Kebijakan ini merupakan pembalikan arus ekonomi yang selama puluhan tahun cenderung mengalir dari desa ke pusat. Kini desa-desa justru menjadi pusat aliran dana yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Melalui cara inilah cita-cita kemandirian pangan dan kesejahteraan rakyat bisa diwujudkan.

Keberhasilan MBG juga diukur dari dampaknya pada kualitas kesehatan anak. Tingkat stunting yang selama ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa menunjukkan tren penurunan. Pemerintah melaporkan bahwa distribusi makanan bergizi dengan standar yang ketat telah membantu anak-anak sekolah dasar dan menengah mendapatkan asupan yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang mereka. Selain itu, MBG juga menyasar ibu hamil sebagai kelompok rentan yang membutuhkan gizi seimbang.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan MBG bersifat mendesak agar program ini tidak tercoreng oleh kelalaian teknis. Menurutnya, DPR berkepentingan memastikan bahwa standar operasional prosedur yang telah disusun Badan Gizi Nasional benar-benar diterapkan di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan bahwa dapur-dapur ini harus dibekali alat uji pangan dan wajib melakukan tes organoleptik sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Melalui pengawasan yang ketat, tujuan besar peningkatan gizi anak bangsa bisa tercapai tanpa terhambat oleh praktik curang di lapangan.

DPR terus mendorong program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden agar sinergi antar kementerian dan lembaga bisa berjalan lebih solid. DPR juga mengusulkan adanya forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan dapur MBG sebagai wadah pengawasan bersama. Dengan demikian, rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan program dapat diperkuat.

Anggota DPRD Kalimantan Barat, Arif Rinaldi, mengatakan bahwa MBG tidak hanya berhasil meningkatkan gizi siswa, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan menggerakkan rantai ekonomi lokal. Ia menjelaskan bahwa di balik penyediaan makanan bergizi terdapat rantai panjang yang melibatkan petani sayur, peternak ayam, nelayan ikan, hingga pedagang kecil dan pelaku UMKM. Semua pihak ini merasakan manfaat dari program karena produk mereka memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.

Jika ditarik lebih luas, MBG menjadi bukti nyata bagaimana kebijakan publik bisa membawa manfaat ganda. Dari sisi kesehatan, jutaan anak Indonesia kini mendapatkan makanan bergizi setiap hari di sekolah. Dari sisi ekonomi, jutaan lapangan kerja baru tercipta dan pasar bagi hasil pertanian rakyat semakin terbuka. Semua ini menunjukkan bahwa konsep pembangunan tidak lagi berjalan parsial, melainkan terintegrasi antara gizi, pendidikan, dan ekonomi.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi catatan penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi untuk menurunkan angka stunting, tetapi juga sebagai instrumen membangun kemandirian ekonomi kerakyatan. Melalui keterlibatan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga pengolah makanan, MBG menciptakan rantai nilai yang menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Dengan dukungan politik, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, MBG berpotensi menjadi program berkelanjutan yang memberikan dampak jangka panjang. Tidak hanya pada aspek kesehatan gizi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Keberhasilan ini juga memperlihatkan bahwa program pemerintah dapat berjalan efektif jika dikelola secara transparan, terukur, dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ikhtiar mencetak generasi emas Indonesia melalui MBG merupakan terobosan besar yang bahkan belum pernah dilakukan negara lain. Ia mencontohkan, Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima, sementara Indonesia mampu menjangkau 30 juta orang dalam kurun waktu kurang dari setahun. Fakta ini menunjukkan kapasitas manajerial, kecepatan eksekusi, serta komitmen kuat pemerintah dalam memastikan seluruh rakyat mendapat gizi yang layak.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Tangerang Selatan — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui program ini, pasar bagi produk lokal terbuka luas, mulai dari hasil pertanian, peternakan hingga perikanan.

Presiden Prabowo menegaskan, MBG mampu menciptakan dampak berganda bagi masyarakat. Ia memperkirakan, sebanyak 1,5 juta lapangan kerja baru akan tercipta pada Januari hingga Februari 2026 mendatang. “Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan, di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, sayur, ikan, ayam, dan bahan-bahan dari kampung itu sendiri,” ujarnya.

Dampak nyata program ini terlihat dari kisah Ifta Bintan, pemasok ikan segar untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Tangerang Selatan. Sejak dipercaya menyuplai MBG, usahanya berkembang pesat. Ia kini mempekerjakan 15 karyawan dan bekerja sama dengan enam nelayan, meningkat dari sebelumnya hanya dua. “Karyawan saya tambah banyak. Mitra kami juga bertambah. Dengan adanya MBG ini, saya bisa membantu ibu-ibu sekitar rumah untuk ikut bekerja memotong, mencabut duri, lalu memfillet,” katanya.

Setiap hari, Bintan memasok 3.000 hingga 6.000 potong ikan fillet untuk dapur MBG. Ia menekankan kualitas ikan tetap dijaga dengan standar higienis agar selalu segar. Menurutnya, MBG bukan sekadar peluang usaha, melainkan sumber penghidupan bagi banyak orang. Ia berharap program prioritas Presiden Prabowo ini terus dilanjutkan agar semakin banyak anak Indonesia merasakan manfaat gizi seimbang sekaligus memperkenalkan ikan sebagai pangan sehat.

Kepala SPPG Khusus Tangsel, Nindy Sabrina, menegaskan bahwa pihaknya membuka peluang luas bagi UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok. “Semua UMKM bisa datang ke sini, bisa mengetuk pintu. Selama kualitas sesuai dan harganya masuk, pasti bisa kami terima,” ujarnya.

Nindy menyebut, tingginya kebutuhan bahan pokok dapur MBG otomatis menggerakkan ekonomi lokal. Daging ayam misalnya, mencapai 300–400 kilogram per hari, belum termasuk beras, ikan, dan sayuran. SPPG Tangsel bahkan meraih predikat “SPPG Ramah UMKM” karena komitmennya melibatkan usaha kecil-menengah.

Dengan sinergi antara pemenuhan gizi anak dan penguatan UMKM, program MBG terbukti tidak hanya menyehatkan generasi bangsa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian nasional.—

[edRW]

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus menunjukkan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peluncuran delapan paket stimulus yang dirancang untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis dalam menghadapi dinamika global yang penuh ketidakpastian, sekaligus menjamin agar roda perekonomian domestik tetap bergerak dengan kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa paket kebijakan ini bukan hanya untuk meredam gejolak jangka pendek, melainkan juga memberi fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan perlindungan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan harga.

Delapan paket stimulus ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perluasan bantuan sosial, insentif usaha kecil, penurunan tarif pajak tertentu, hingga dukungan bagi sektor pertanian dan pangan. Pemerintah melihat sektor-sektor tersebut sebagai tulang punggung kesejahteraan rakyat. Menurut Airlangga, pemerintah berupaya memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pemulihan ekonomi. Dengan adanya program perlindungan sosial yang lebih terarah, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat terhindar dari dampak inflasi yang masih membayangi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan pembiayaan yang memadai untuk mendukung implementasi paket stimulus ini. Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal akan tetap dijaga agar kredibel dan berkelanjutan, meskipun pemerintah mengambil langkah ekspansif untuk mendorong daya beli. Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan hati-hati, sehingga defisit tetap terkendali dan stabilitas makroekonomi tidak terganggu. Ia juga menambahkan bahwa stimulus ini diharapkan memberi efek berganda yang signifikan, terutama dalam memperkuat konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian Indonesia.

Dari sisi lapangan kerja, paket stimulus juga diarahkan untuk menjaga serapan tenaga kerja, khususnya di sektor padat karya. Program subsidi upah dan insentif bagi industri tertentu dipandang mampu menjaga produktivitas sekaligus memberi kepastian bagi pekerja. Pemerintah menilai bahwa dengan stabilnya pasar tenaga kerja, maka daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Selain itu, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diperkuat melalui kemudahan akses pembiayaan serta program digitalisasi usaha. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif.

Selain fokus pada perlindungan sosial dan tenaga kerja, pemerintah juga menaruh perhatian pada stabilisasi harga pangan. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pemerintah menjamin tidak ada kelangkaan dan harga tetap stabil. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BUMN pangan untuk memastikan ketersediaan beras, gula, minyak goreng, dan komoditas penting lainnya. Dengan stabilnya harga pangan, masyarakat dapat merasa lebih tenang dan terjamin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa implementasi stimulus ini juga sejalan dengan agenda transformasi ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, kebijakan fiskal yang ekspansif saat ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga konsumsi, tetapi juga untuk mempercepat industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan sektor-sektor strategis. Dengan begitu, manfaat stimulus tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan juga memberi dampak positif terhadap daya saing ekonomi nasional di masa depan.

Langkah pemerintah ini mendapat dukungan dari kalangan pelaku usaha. Mereka melihat paket stimulus sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor riil yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Dukungan fiskal berupa insentif pajak dan keringanan biaya produksi dipandang mampu memberi ruang bagi dunia usaha untuk tetap bertahan dan berkembang. Pengusaha juga menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam menjaga iklim usaha memberi sinyal positif bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai bahwa stimulus yang diluncurkan pemerintah tepat sasaran dan relevan dengan tantangan yang ada. Menurut pandangan mereka, kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu keluar dari tekanan global dengan lebih kuat. Dengan kata lain, stimulus ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya.

Di tengah gejolak harga energi global, paket stimulus juga mencakup kebijakan subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Pemerintah memastikan subsidi energi diberikan secara tepat sasaran, sehingga dapat melindungi masyarakat dari lonjakan harga BBM dan listrik. Airlangga menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat kecil menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak ingin daya beli mereka tergerus hanya karena faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan.

Keseluruhan delapan paket stimulus ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan rakyat. Melalui sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah berupaya memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta koordinasi yang solid, pemerintah optimistis bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Pada akhirnya, langkah ini bukan hanya menjaga keberlangsungan ekonomi, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa negara hadir di tengah rakyatnya dalam situasi apapun.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andika Pratama )*

Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional ditandai dengan hadirnya paket stimulus yang menjadi tonggak penting dalam akselerasi pertumbuhan. Pemerintah meluncurkan program ekonomi bernilai Rp16,23 triliun dengan formula 8+4+5, yang tidak hanya menjadi strategi jangka pendek, tetapi juga pijakan untuk memperkuat daya tahan sekaligus memperluas daya saing ekonomi Indonesia. Kehadiran delapan program akselerasi tahun 2025 menjadi jawaban konkret atas tantangan global dan kebutuhan domestik yang mendesak, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket stimulus ini hadir sebagai respons adaptif terhadap ketidakpastian global. Dengan struktur ekonomi Indonesia yang 99 persen didominasi UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional bergantung padanya, maka penguatan sektor ini merupakan kunci keberhasilan transformasi. Pandangan ini menegaskan betapa paket stimulus tidak boleh sekadar berhenti pada penyaluran dana, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan dan penguatan fundamental UMKM di masa depan.

Dari delapan program utama yang dirancang pemerintah, lima di antaranya memberikan dampak langsung bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebutkan bahwa manfaat nyata sudah dapat dirasakan, mulai dari perpanjangan tarif PPh Final 0,5 persen hingga 2029, hingga fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperluas ke sektor pariwisata. Kebijakan ini meringankan beban biaya tenaga kerja di sektor-sektor strategis dan menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah menunjukkan keseriusan menghadirkan kebijakan yang bukan hanya pro-pasar, tetapi juga pro-rakyat.

Selain itu, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek fiskal. Perlindungan sosial melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pelaku UMKM serta pekerja sektor transportasi daring menunjukkan langkah strategis untuk menyeimbangkan aspek perlindungan tenaga kerja dengan keberlangsungan bisnis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa kebijakan ini dirancang tanpa menambah beban defisit APBN, melainkan dengan memaksimalkan alokasi anggaran yang ada. Hal ini menegaskan prinsip kehati-hatian fiskal sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro.

Perhatian besar juga diberikan pada aspek deregulasi. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pemerintah menyederhanakan perizinan usaha berbasis risiko yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini menghapus akar birokrasi yang selama ini menghambat kemudahan berusaha, sekaligus membuka jalan bagi UMKM untuk masuk ke pasar formal. Dengan adanya kepastian lokasi usaha melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), UMKM kini memiliki pijakan legal yang lebih kokoh untuk memperluas usaha mereka.

Dampak positif dari kebijakan ini tidak berhenti di sektor usaha. Program bantuan pangan dan padat karya tunai (cash for work) dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Hubungan erat antara permintaan dan penawaran terlihat jelas di sini. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang terjaga, permintaan terhadap produk UMKM meningkat, sehingga roda produksi terus berputar. Efek berganda pun tercipta, di mana UMKM dapat mempertahankan bahkan menambah lapangan kerja. Dengan demikian, program sosial tidak sekadar menjadi instrumen bantuan, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil.

Meski begitu, tantangan implementasi masih membayangi. Kesiapan regulasi dan konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan. Banyak pelaku UMKM yang masih terkendala akses modal karena minimnya agunan atau rekam jejak kredit. Tanpa inovasi pembiayaan yang inklusif, misalnya melalui fintech atau skema mikro berbasis komunitas, stimulus fiskal bisa saja tidak optimal mendorong pertumbuhan sektor riil. Di sisi lain, transformasi digital yang digencarkan pemerintah membutuhkan dukungan literasi. Kesenjangan digital masih lebar, sehingga perlu pendampingan intensif agar UMKM di seluruh daerah dapat memanfaatkan platform digital secara setara.

Secara keseluruhan, delapan paket stimulus ekonomi tahun 2025 menjadi langkah strategis yang memperlihatkan orientasi jelas pemerintahan Prabowo – Gibran dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kombinasi insentif fiskal, perlindungan sosial, deregulasi, dan penguatan daya beli masyarakat menjadikan kebijakan ini lebih dari sekadar rangkaian program, melainkan sebuah ekosistem pembangunan ekonomi.

Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo – Gibran akan tercatat sebagai fase penguatan struktur ekonomi nasional. Paket stimulus ini tidak hanya dirancang untuk meredam dampak jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan bahwa UMKM dapat naik kelas, masyarakat memiliki daya beli yang terjaga, dan tenaga kerja terlindungi.

Ke depan, yang dibutuhkan adalah konsistensi, pengawasan, dan inovasi berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mendengarkan aspirasi pelaku usaha, menutup celah birokrasi, dan mendorong inklusi keuangan serta digitalisasi. Dengan langkah-langkah itu, delapan paket stimulus tidak hanya akan tercatat sebagai kebijakan populis, tetapi benar-benar menjadi program jitu akselerasi ekonomi menuju Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing global.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi