Monthly Archives: Oktober 2025

Jakarta – Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah semakin gencar menyalurkan paket stimulus ekonomi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini ditempuh di tengah tekanan global serta tantangan domestik agar target pertumbuhan dapat terjaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa stimulus ini dapat mempercepat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari sisi fiskal, upaya tersebut diharapkan dapat menjaga defisit anggaran dalam batas wajar dan memperkuat ruang fiskal di masa mendatang.

“PDB tumbuh lebih cepat, tax-nya lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positif,” ujar Purbaya.

Respons positif juga datang dari kalangan pasar. Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menyebutkan, stimulus ekonomi dari pemerintah menjadi katalis positif di pasar modal.

“Paket stimulus ini memberi angin segar bagi pasar saham karena membuat ekspektasi pertumbuhan domestik lebih kuat.” ungkap Felix.

Dampak positif itu tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 1,06 persen ke level 7.937,12 pada perdagangan 15 September 2025. Sejak awal tahun, IHSG sudah menguat sekitar 12,11 persen secara year to date.

Analis Infovesta Utama, Ekky Topan, mengatakan bahwa stimulus tersebut memberi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mendorong produktivitas lintas sektor.

“Di tengah tekanan makro dan meningkatnya persepsi risiko pasca-reshuffle, kehadiran stimulus ini bisa menjadi katalis pemulihan sentiment investor, terutama jika implementasinya dilakukan secara konkret dan terarah,” jelas Ekky.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan paket stimulus yang dikenal sebagai “8+4+5”, yaitu delapan program akselerasi untuk 2025, empat program yang dilanjutkan ke 2026, dan lima program prioritas untuk penyerapan tenaga kerja.

Dalam kerangka target pertumbuhan 5,2 persen di tahun 2025, stimulus ekonomi diharapkan menjadi salah satu pendorong utama. Jika implementasi berjalan mulus dengan pemantauan yang ketat, tekanan eksternal dan ketidakpastian dapat diredam, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi melampaui ekspektasi menjelang satu tahun kepemimpinan Prabowo – Gibran.

Jakarta – Jelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia melalui peluncuran Paket Stimulus Ekonomi 2025.

Paket ini diharapkan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh 5,2 persen pada 2025.

Melalui serangkaian kebijakan strategis yang didorong oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah memperkenalkan paket stimulus yang terbagi dalam tiga kategori: 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan pada 2026, dan 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Menurut Purbaya, salah satu fokus utama dalam paket stimulus ini adalah alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun untuk program bantuan pangan.

“Bantuan ini akan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, dan kami optimis dampaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Purbaya.

Dana tersebut bersumber dari pos belanja yang biasanya tidak terserap maksimal setiap akhir tahun, memastikan bahwa anggaran yang ada dapat langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan peningkatan belanja yang dipercepat, diperkirakan defisit anggaran akan tetap berada dalam kondisi netral hingga positif.

Selain itu, kebijakan pengalihan dana ke perbankan yang dikombinasikan dengan stimulus fiskal juga mendapat apresiasi dari Prasasti Center for Policy Studies. Piter Abdullah, Program and Policy Director Prasasti, menjelaskan bahwa pengalihan dana ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi mendorong pertumbuhan kredit, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun permintaan kredit masih terkendala oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan dampak pandemi, kebijakan ini menunjukkan langkah strategis yang perlu didukung untuk memastikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi,” kata Piter.

Paket Stimulus Ekonomi “8+4+5” senilai Rp16,2 triliun ini akan menjadi instrumen utama dalam pencapaian target penciptaan tiga juta lapangan kerja hingga akhir 2025. Kebijakan ini memadukan program jangka pendek, seperti bantuan beras dan insentif pajak, dengan kebijakan jangka panjang di sektor riil yang berpotensi meningkatkan produktivitas, khususnya di sektor koperasi, perkebunan, dan perikanan.

Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi menyampaikan bahwa meski tantangan dalam implementasi kebijakan tetap ada, seperti pengawasan dan koordinasi yang solid, kebijakan ini berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

“Dengan konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, paket ini bisa menjadi pendorong bagi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan serta memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Gundy.

Dengan berbagai program yang telah dirancang, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil pada 2025. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran, terus berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi dampak global terhadap perekonomian.

(*/rls)

Papua Tengah- Dukungan masyarakat Papua Tengah terus mengalir terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) yang dideklarasikan di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang digelar oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Papua Tengah ini berfokus pada dua program utama, yakni Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, yang berlokasi di Kampung Nifasi dan Kampung Makimi.

Ratusan warga tampak antusias menghadiri deklarasi yang berlangsung pada Minggu (28/9/2025). Dalam kegiatan ini, Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek F. I Rumawi menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih merupakan sarana untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“Koperasi Merah Putih bukan dimiliki oleh satu orang atau kelompok, tetapi menjadi milik bersama. Dengan wadah ini, masyarakat dapat memperkuat ekonomi secara mandiri sehingga mampu menghadapi tantangan sekaligus menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Melkisedek.

Selain itu, ia menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan gizi.

“Anak-anak adalah masa depan Papua. Dengan makanan bergizi dan nutrisi yang baik, mereka dapat tumbuh cerdas dan kuat. Inilah wujud kepedulian nyata dari pemerintah pusat terhadap generasi mendatang,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, BMA Papua Tengah juga menyalurkan ratusan paket sembako yang berisi beras, telur, susu, kopi, dan bahan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat di dua kampung tersebut. Bantuan ini langsung disambut hangat oleh warga yang hadir.

Lusia Rumawi, salah satu warga Kampung Nifasi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran program dan bantuan yang diberikan. “Kami sangat bersyukur. Semua yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil seperti kami. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang peduli,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan tokoh adat Kampung Makimi, Yos Romawi. Ia menilai program strategis ini sangat membantu dan memberikan harapan baru bagi warga. “Apa yang dilakukan pemerintah pusat sangat baik. Kami mendukung penuh program ini karena manfaatnya nyata bagi masyarakat,” ujarnya singkat.

Selain menghadirkan manfaat langsung, deklarasi PSN ini juga menjadi momentum penguatan persatuan. Melkisedek mengajak masyarakat Papua Tengah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Nabire agar suasana tetap kondusif.

“Saya berharap semangat persatuan ini terus menyala. Mari tunjukkan bahwa Papua mampu bangkit dan mandiri bersama,” tegasnya.

Dengan dukungan yang mengalir deras dari masyarakat, Program Strategis Nasional di Papua Tengah diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi pijakan penting dalam memperkuat ekonomi rakyat serta mencetak generasi muda yang sehat dan berkualitas

Oleh: Alpius Belau*

Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan masyarakat Papua melalui berbagai program dan bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar. Kehadiran program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan material, melainkan juga mengandung makna strategis dalam membangun kemandirian, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga perdamaian di tanah Papua. Dukungan langsung kepada masyarakat mencerminkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan.

Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terlihat di Distrik Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Suku Lumo, Minangen Wonda, menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, kandang babi, bibit ternak, serta alat komunikasi. Bantuan ini bukan sekadar simbol, tetapi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menanti hadirnya solusi nyata. Menurutnya, inisiatif pemerintah pusat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga, terutama setelah masyarakat menghadapi dinamika pasca-konflik politik daerah.

Minangen menegaskan bahwa terobosan pemerintah pusat jauh lebih terasa dibandingkan pemerintah daerah yang belum memberikan langkah signifikan pasca-pilkada 2024. Dalam situasi ini, perhatian Presiden menjadi penguatan moral bagi masyarakat yang terus berupaya menjaga kedamaian di Puncak Jaya. Baginya, uluran tangan langsung dari Presiden adalah wujud nyata kepedulian yang menghidupkan kembali semangat masyarakat pegunungan Papua untuk tetap optimis menatap masa depan.

Selain itu, langkah penguatan masyarakat juga hadir melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit di Sorong Selatan. Ketua LMA, Altius Thesia, menegaskan pentingnya peran hakim adat dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan lokal. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis sosial masyarakat, sekaligus menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Hakim adat berperan sebagai figur pemersatu, memastikan konflik horizontal dapat dicegah, dan masyarakat tetap hidup harmonis.

Program pemberdayaan juga diperkuat melalui inisiatif ekonomi rakyat. Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek FI Rumawi, menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai wadah kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan masyarakat Papua menghadapi tantangan global sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga menggarisbawahi bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat adalah bentuk investasi jangka panjang bagi generasi muda Papua. Dengan pemenuhan gizi sejak dini, anak-anak Papua dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, sehingga mampu menjadi generasi emas di masa depan.

Kehadiran bantuan sembako dari BMA Papua Tengah di Nabire menjadi bukti konkret bagaimana program pemerintah langsung menyentuh masyarakat. Warga seperti Lusia Rumawi dan Yos Romawi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut yang dinilai sangat membantu kebutuhan harian masyarakat kecil. Respon positif ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat diterima dengan baik, sekaligus menumbuhkan rasa percaya bahwa pemerintah hadir bersama rakyat hingga ke kampung-kampung.

Tidak kalah penting, perhatian pemerintah juga menyentuh para tokoh adat. Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, mendapatkan bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menilai kepedulian ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, mendukung program nasional, dan mempercepat pembangunan di Papua. Dukungan ini semakin memperkokoh keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Opini yang terbentuk dari berbagai fakta di atas adalah bahwa langkah-langkah pemerintah pusat dalam memberikan bantuan langsung, mendorong kemandirian ekonomi, serta memperkuat peran adat, merupakan strategi efektif dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera. Pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas hidup dan keberlanjutan komunitas adat.

Pemberdayaan masyarakat Papua melalui program nyata seperti ini harus terus didorong, diperluas, dan dikawal keberlanjutannya. Apresiasi yang datang dari kepala suku, tokoh adat, hingga masyarakat akar rumput menunjukkan adanya penerimaan yang baik sekaligus kepercayaan kepada pemerintah pusat. Di tengah tantangan pembangunan dan dinamika politik lokal, kepedulian langsung dari Presiden menjadi bukti bahwa Papua tidak berjalan sendiri, melainkan merupakan bagian utuh dari Indonesia yang maju dan berdaulat.

Dengan demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua bukan sekadar program temporer, tetapi pondasi penting bagi lahirnya generasi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Harapan masyarakat Papua untuk terus mendapat perhatian harus menjadi panggilan moral bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh elemen bangsa, untuk bekerja bersama demi Papua yang damai dan sejahtera.

*Penulis merupakan pemerhati sosial

Oleh: Sylvia Mote *)

Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua belakangan ini semakin tampak nyata melalui berbagai kebijakan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir di wilayah paling timur Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, upaya pemerintah menjadi sinyal penting untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Salah satu contoh konkret perhatian pemerintah terlihat dari bantuan renovasi rumah kepada Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau. Ia menerima bantuan renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, hingga pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangannya. Bantuan ini bukan semata simbol kepedulian, tetapi juga langkah nyata pemerintah dalam memastikan tokoh adat memiliki fasilitas yang layak untuk menjalankan perannya di tengah masyarakat. Wolter menyampaikan bahwa Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah pusat dan daerah seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, Program Transmigrasi, serta Program Strategis Nasional (PSN) lainnya. Dukungan tersebut menjadi bukti sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam mengejar kesejahteraan bersama.

Peran tokoh adat di Papua memang strategis. Dengan latar sosial budaya yang kuat, mereka menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah. Bantuan yang diterima Wolter Belau, misalnya, memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah tidak terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan peran kepemimpinan lokal. Ketika tokoh adat merasa dihargai dan didukung, mereka pun lebih mudah mengajak masyarakat berpartisipasi mendukung kebijakan negara. Dalam konteks Papua yang plural dan memiliki dinamika sosial tinggi, dukungan seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Hal serupa juga dirasakan Kepala Suku Lumo di Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menerima bantuan pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak babi, serta alat komunikasi berupa telepon seluler. Bantuan ini menyasar kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat pegunungan Papua, di mana pola hidup komunal dan ekonomi berbasis ternak masih menjadi tulang punggung keseharian. Menurut Minangen Wonda, selama ini pemerintah daerah belum melakukan terobosan signifikan pasca-pilkada 2024, sehingga intervensi langsung dari pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Pernyataan ini memperlihatkan betapa pentingnya peran pemerintah pusat sebagai penggerak utama pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau kebijakan daerah.

Bantuan yang diterima masyarakat Distrik Lumo juga menunjukkan pendekatan baru pemerintah yang lebih personal dan tepat sasaran. Ketika program tidak hanya hadir dalam bentuk konsep besar, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, dampaknya lebih cepat terasa. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintahan saat ini yang menitikberatkan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka-angka statistik. Dengan fasilitas seperti honay yang lebih layak, bibit ternak babi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan alat komunikasi untuk memperlancar hubungan dengan dunia luar, masyarakat Papua dapat lebih mandiri dan berdaya.

Di sisi lain, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat, Cyrilus C. Moman, menegaskan pentingnya penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) yang tepat sasaran. Ia turun langsung ke Kampung Kandowarira, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan dana tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat mencakup bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari masa sidang III MRP tahun 2025, yang diarahkan untuk memastikan manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua.

Langkah Cyrilus ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui dana Otsus tidak berjalan dalam ruang hampa. Ada mekanisme pengawasan dan penjaringan aspirasi yang dilakukan lembaga representatif adat seperti MRP, sehingga program-program yang dijalankan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi rekomendasi dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan serta optimalisasi pengelolaan dana Otsus. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan adat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyasar kepentingan orang asli Papua.

Kehadiran pemerintah di Papua melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki makna lebih luas dari sekadar distribusi bantuan. Program-program tersebut adalah instrumen membangun kepercayaan, mengikis kesenjangan, dan memperkuat kesatuan nasional. Ketika masyarakat merasa diperhatikan secara adil dan proporsional, mereka pun terdorong untuk menjaga kedamaian serta mendukung agenda pembangunan negara. Hal ini diakui oleh Minangen Wonda yang menyatakan kesiapan masyarakat Distrik Lumo untuk terus menjaga tanah Papua tetap damai, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.

Program MBG, Koperasi Merah Putih, transmigrasi, hingga penyaluran dana Otsus yang lebih akuntabel adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengangkat harkat masyarakat Papua. Dengan dukungan tokoh adat seperti Wolter Belau dan Minangen Wonda, serta pengawalan lembaga adat seperti MRP melalui Cyrilus C. Moman, kebijakan tersebut mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Inilah kunci agar program pembangunan di Papua tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga memperoleh penerimaan luas dari masyarakat setempat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Papua Tengah – Dukungan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua kembali mendapat apresiasi luas dari berbagai tokoh adat. Bantuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga menjadi bukti nyata perhatian negara terhadap kebutuhan masyarakat di tanah Papua.

Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, menjadi salah satu tokoh yang menerima bantuan renovasi rumah dari Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kepedulian tersebut yang dianggap sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap tokoh adat di daerah.

“Kami sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah pusat terhadap tokoh adat di Papua Tengah,” ujar Wolter Belau.

Bantuan yang diterima berupa renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, serta pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangan rumahnya. Menurutnya, perhatian semacam ini memperkuat keyakinan masyarakat adat bahwa pemerintah pusat serius dalam membangun Papua. Lebih jauh, ia menegaskan Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Program Strategis Nasional (PSN), dan transmigrasi.

“Dewan Adat Meepago juga sangat mendukung program pemerintah pusat dan daerah, karena langkah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi Papua,” tegasnya.

Apresiasi juga datang dari Kepala Suku Lumo, Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak, dan sarana komunikasi.

“Puji Tuhan bantuan ini kami terima secara langsung melalui orang kepercayaan Bapak Presiden di Kabupaten Puncak Jaya, semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden selalu,” ucap Minangen Wonda.

Menurutnya, bantuan tersebut menjawab kebutuhan mendasar masyarakat pegunungan Papua. Ia menilai setelah konflik pilkada 2024, perhatian pemerintah pusat menjadi langkah nyata yang langsung dirasakan masyarakat.

“Belum ada terobosan dari pemerintah daerah, melainkan terobosan pemerintah pusatlah yang berperan membantu kami,” jelas Minangen Wonda.

Selain bantuan material, penguatan peran adat juga mendapat perhatian serius di Papua Barat Daya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit, Altius Thesia, menjelaskan pentingnya pembentukan hakim adat sebagai garda terdepan penyelesaian persoalan lokal.

“Tujuan membentuk hakim adat yaitu sebagai kepala atau pimpinan dalam menangani suatu permasalahan. Hakim adat yang terpilih merupakan sosok dituakan dan memahami sejarah adat wilayah tersebut,” ujar Altius Thesia.

Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan hanya memperkuat sistem sosial masyarakat, tetapi juga menjaga harmoni serta mencegah konflik horizontal. Dukungan terhadap inisiatif ini datang pula dari pemerintah daerah melalui Kesbangpol Sorong Selatan. Kabid Poldagri Kesbangpol Sorong Selatan, Noak Kladit, menegaskan pemerintah akan terus bekerja sama dengan tokoh adat dalam pemetaan wilayah adat untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang.

“Kehadiran hakim adat sangat penting sebagai pemimpin penyelesaian konflik adat. Tahun 2026 kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh adat untuk meminimalisir potensi konflik perebutan wilayah,” tegas Noak Kladit.

Apresiasi dari berbagai tokoh adat ini menunjukkan bahwa dukungan Presiden Prabowo tidak hanya sebatas bantuan fisik, melainkan juga langkah strategis membangun kepercayaan serta memperkuat peran sosial masyarakat adat di Papua. Dengan sinergi pemerintah dan tokoh lokal, harapan akan Papua yang sejahtera, aman, dan harmonis semakin nyata.