Monthly Archives: November 2025

Oleh: Anggina Wijayanti*

Menjelang penyelenggaraan Reuni 212 di kawasan Monas pada awal Desember mendatang, berbagai elemen bangsa kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional sebagai fondasi utama kehidupan bernegara. Dalam suasana sosial yang dinamis serta perkembangan informasi yang begitu cepat, aparat dan tokoh-tokoh nasional mengingatkan bahwa setiap kegiatan publik, terutama yang melibatkan massa dalam jumlah besar, harus menjadi momentum untuk memperkuat keharmonisan, bukan menimbulkan perpecahan. Kesadaran kolektif untuk merawat kebersamaan menjadi kunci dalam memastikan Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan zaman.

Pesan optimisme dan persatuan disuarakan oleh banyak tokoh nasional, salah satunya Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa Indonesia terus menjadi teladan dunia sebagai negara muslim terbesar yang sukses menjaga harmoni dalam keberagaman. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi dan toleransi telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Ia meyakini bahwa penguatan persaudaraan antarumat dan komitmen untuk saling menghormati merupakan modal utama dalam memelihara stabilitas nasional, terutama menjelang pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala besar seperti Reuni 212. Muzani juga menegaskan bahwa tugas lembaga negara seperti MPR adalah menjaga harmoni masyarakat agar semangat kebangsaan tetap menyala dan terjaga di seluruh lapisan.

Pandangan serupa juga datang dari tokoh dunia Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, yang menilai Indonesia sebagai negara yang berhasil menunjukkan bagaimana keberagaman dapat hidup berdampingan secara damai. Ia memandang bahwa bangsa Indonesia telah mampu membangun kerukunan melalui pendekatan persaudaraan dan dialog, sehingga keberhasilannya memberi pengaruh positif bagi banyak negara lain. Penilaian ini tidak hanya menjadi pengakuan, melainkan juga dorongan moral agar masyarakat Indonesia semakin percaya diri dalam mempertahankan harmoni nasional, termasuk saat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan umat dalam skala besar.

Di tingkat nasional, perhatian terhadap stabilitas negara juga disampaikan oleh Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus tokoh yang selama ini aktif mendorong penguatan kebangsaan. Ia menggambarkan bahwa keluarga besar TNI, termasuk organisasi putra-putri purnawirawan, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas serta mendukung agenda pembangunan pemerintah. Menurutnya, modal sosial yang dimiliki komunitas tersebut berupa jaringan kuat hingga tingkat akar rumput dan pengalaman pengabdian pada negara harus digunakan untuk memperkuat persatuan serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia memandang bahwa dukungan elemen masyarakat seperti ini sangat penting demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama menjelang kegiatan besar seperti Reuni 212 yang membutuhkan koordinasi matang antara penyelenggara, aparat, dan pemerintah daerah.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI menunjukkan sikap terbuka dan positif menyambut rencana penyelenggaraan Reuni 212. Wakil Gubernur Rano Karno menuturkan bahwa pihaknya siap memenuhi undangan panitia sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan mempererat silaturahmi umat. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Monas merupakan tanggung jawab bersama berbagai lembaga sehingga pemerintah daerah akan memastikan koordinasi berjalan secara baik. Semangat ini juga diperlihatkan Gubernur Pramono Anung yang disebut memberikan dukungan penuh agar acara berlangsung tertib, damai, dan memberi manfaat bagi seluruh pihak. Pemerintah daerah bahkan meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk membantu kelancaran acara, sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif.

Koordinasi antara aparat keamanan dan panitia juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Kepolisian menekankan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif untuk menjaga kenyamanan jamaah serta ketertiban umum. Kerja sama ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan aktivitas keagamaan berjalan damai serta menjadi wadah memperkuat kebangsaan. Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin kebebasan warga dalam menjalankan kegiatan keagamaan selama tetap mendukung persatuan dan stabilitas nasional.

Sementara itu, panitia juga mengajak masyarakat luas untuk menyambut Reuni 212 dengan semangat positif. Mereka menilai acara ini bukan hanya agenda ritual, tetapi juga momen untuk menyebarkan pesan persaudaraan, memperkuat semangat ukhuwah, dan meneguhkan komitmen menjaga NKRI. Doa bersama akan dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan dukungan moral bagi Palestina, menunjukkan bahwa kegiatan ini mengusung pesan kemanusiaan universal.

Pada akhirnya, menjelang isu Reuni 212, seruan untuk menjaga stabilitas nasional harus dipahami sebagai ajakan moral agar seluruh elemen bangsa mengutamakan kepentingan bersama. Persatuan adalah kekuatan utama Indonesia, dan setiap momentum publik merupakan kesempatan untuk memperkuatnya. Dengan kolaborasi pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan warga, pelaksanaan Reuni 212 diharapkan menjadi kegiatan yang membawa kesejukan, mengokohkan rasa kebangsaan, dan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman.

*Penulis merupakan Pengamatan Sosial dan Politik

Oleh: Indah Prameswari)*

Menjelang akhir tahun, dinamika sosial dan politik kembali menghangat dengan mengemukanya rencana penyelenggaraan kembali “Reuni 212” di sejumlah wilayah dan kota besar di Indonesia. Wacana tersebut tak hanya memantik perdebatan publik, tetapi juga menyalakan alarm kewaspadaan bagi berbagai elemen bangsa yang menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap rasional dan mengedepankan kepentingan bangsa secara keseluruhan, terutama terkait stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Stabilitas keamanan adalah harga mati; masa depan Indonesia tidak boleh digadaikan oleh kelompok mana pun yang mencoba menyeret publik ke dalam agenda yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.

Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, memang menarik perhatian berbagai pihak. Sementara sebagian masyarakat memandangnya sebagai ekspresi kebebasan berkumpul, tidak sedikit yang menilai bahwa momentum tersebut sarat potensi provokasi, terutama jika dirangkai dengan agenda politik atau ideologis tertentu. Karena itu, masyarakat diminta menyikapi isu ini dengan bijak, tidak terbawa arus narasi yang menyesatkan, dan tidak terprovokasi ajakan yang dapat menimbulkan gangguan stabilitas keamanan nasional.

Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) menjadi salah satu organisasi yang secara tegas meminta pemerintah untuk menolak penyelenggaraan Reuni 212. Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menilai bahwa agenda tersebut kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki afiliasi dengan ideologi transnasional maupun kelompok yang pernah beririsan dengan gerakan FPI dan HTI. Menurut PNIB, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa momen berkumpulnya massa dalam skala besar sering dijadikan panggung konsolidasi kelompok yang mengusung gagasan khilafah, bahkan tidak jarang dikaitkan dengan jejaring ekstremisme.

Narasi seperti ini penting untuk dicermati oleh publik, terutama agar masyarakat tidak mudah terseret dalam agenda yang tujuannya tidak selalu sejalan dengan prinsip kebangsaan. Jangan sampai ruang demokrasi yang telah dijamin oleh konstitusi justru dijadikan kendaraan untuk mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila atau mencoba mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dan menjaga kewaspadaan, sebab ideologi asing yang anti-Pancasila telah lama terbukti gagal maupun dilarang di berbagai belahan dunia.

Di tengah dinamika tersebut, warga Jakarta dan masyarakat umum diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa menjelang pelaksanaan Reuni 212, sering bermunculan narasi provokatif dan opini liar di media sosial yang memicu ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Jika masyarakat tidak bijak, polarisasi dapat terbentuk kembali dan mengganggu kedamaian ruang publik.

Mengutamakan ketertiban publik adalah kunci. Masyarakat perlu menghormati hak pengguna ruang umum lainnya, menjaga ketentraman lingkungan sekitar, serta menghindari tindakan yang dapat memancing keributan. Bagi warga yang memilih hadir dalam kegiatan tersebut, penting untuk mengikuti instruksi panitia, bersikap tertib, dan menolak segala bentuk provokasi di lapangan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetap menjaga prinsip bahwa setiap kegiatan masyarakat yang berlangsung di ruang publik diperbolehkan selama berada dalam koridor hukum, memenuhi syarat administratif, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sikap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan kesiapan untuk mengawal pelaksanaan Reuni 212 secara damai menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghalangi ekspresi publik selama tidak mengarah pada hasutan atau tindakan yang melanggar hukum.

Di sisi lain, aparat keamanan juga dituntut menjalankan pola pengamanan yang proporsional, humanis, dan berbasis deteksi dini. Segala potensi kerawanan harus diidentifikasi sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Rekayasa lalu lintas, pengaturan jalur pergerakan massa, hingga penempatan personel lapangan harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan rasa aman bagi peserta kegiatan maupun warga yang tetap beraktivitas seperti biasa.

Dalam konteks yang lebih luas, Reuni 212 sebaiknya dipandang secara jernih sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang plural. Namun, dinamika ini tidak boleh dibiarkan berubah menjadi ruang untuk menyebarkan kecurigaan, kebencian, atau propaganda ideologis. Kedewasaan publik sangat menentukan apakah kegiatan serupa dapat berlangsung damai atau justru memicu friksi sosial. Karena itu, masyarakat diajak untuk menahan diri, berpikir jernih, dan tidak memberikan ruang bagi provokasi yang dapat merusak harmoni sosial.

Pada akhirnya, ketenangan, kewaspadaan, dan rasionalitas publik menjadi fondasi utama yang akan menentukan arah situasi. Masyarakat diharapkan memilih untuk saling menjaga dan saling menghormati, bukan saling mencurigai. Reuni 212 tidak boleh menjadi pemicu ketidakstabilan atau pintu masuk bagi ideologi yang ingin mengganti Pancasila. Semangat menjaga NKRI harus ditempatkan di atas segala kepentingan kelompok mana pun. Dengan sikap dewasa dan komitmen bersama, kegiatan tersebut dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan nasional dan keharmonisan antarwarga..

)* Pemerhati Isu Keamanan

Banten – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan mendukung tumbuh kembang generasi emas di masa depan. Namun, di balik keberhasilan program ini, terdapat satu faktor penentu yang tidak bisa diabaikan, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas suplai bahan baku pangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengatakan, pasokan pangan harus diperkuat seiring meningkatnya jumlah Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).

“Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku, seiring meningkatnya jumlah SPPG,” ujar Sony.

Saat ini lebih dari 15 ribu dapur BGN telah beroperasi di berbagai daerah. Peningkatan permintaan komoditas seperti sayur, telur, dan buah-buahan mulai dirasakan di beberapa wilayah, memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk berkebun dan beternak di lingkungan rumah sebagai upaya menstabilkan pasokan.

“Urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” kata Sony.

Sony juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan produksi pangan lokal.

“Pemda dapat mengoordinasikan produksi sesuai potensi desa. Misalnya satu desa fokus menanam wortel, desa lain pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pola itu, daerah akan memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat,” ungkap Sony.

Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin sudah melihat hasil nyata program MBG khususnya bagi keluarga miskin karena mengurangi beban pengeluaran belanja termasuk penyerapan tenaga kerja.

“Dapur MBG baru separuh yang dibangun. Bila target 1.300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai Rp 12 triliun, sementara APBD provinsi Banten hanya Rp 11 triliun rupiah,” jelas Komarudin.

Karena itu pula, Pemerintah Provinsi Banten terus berbebah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di Tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Mereka juga tengah menyediakan kantor bagi Satgas MBG di Pendopo Kantor Gubernur Banten, sebagai bentuk dukungan penuh Pemerintah Provinsi Banten terhadap program MBG.

Program MBG bukan sekadar agenda pemerintah semata, melainkan gerakan bersama yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Ketika masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat berjalan seiring, stabilitas suplai bahan baku akan terjamin, dan manfaat program ini akan dirasakan secara lebih luas dan merata.

Keterlibatan masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama keberhasilan MBG. Dengan fondasi kolaborasi yang kuat, Indonesia selangkah lebih maju dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Oleh: Ni’ma Kumalasari )*

Upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi kesehatan keluarga kembali menunjukkan langkah yang konsisten dan terarah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi salah satu prioritas nasional, tidak hanya dirancang sebagai intervensi nutrisi jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi komprehensif untuk memperbaiki status gizi keluarga Indonesia secara menyeluruh. Keseriusan ini terlihat dari komitmen lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam aspek penyuluhan dan distribusi yang dinilai menjadi kunci keberhasilan program.

Para penyuluh KB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) memainkan peran strategis dalam memastikan bantuan MBG tersalurkan secara tepat sasaran. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan kelompok petugas ini merupakan garda terdepan yang memastikan distribusi makanan bergizi sampai langsung ke rumah-rumah keluarga penerima manfaat. Dedikasi mereka membuat program berjalan lebih efektif, terutama bagi kelompok ibu hamil, menyusui, dan keluarga non-PAUD yang membutuhkan pendampingan intensif.

Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras para penyuluh dan TPK tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo memberikan dukungan berupa fasilitas sepeda motor. Fasilitas ini dinilai menjadi apresiasi nyata sekaligus dorongan agar para petugas dapat bergerak lebih cepat dan efisien dalam mendistribusikan makanan bergizi. Bantuan ini dinilai sebagai investasi penting bagi kelancaran program, terutama karena medan tugas para penyuluh kerap menuntut mobilitas tinggi, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan terpencil. Sepeda motor listrik menjadi opsi yang dipertimbangkan pemerintah karena mendukung kemudahan operasional sekaligus ramah lingkungan.

Peningkatan peran penyuluh ini tidak hanya sebatas distribusi fisik, tetapi juga mencakup edukasi gizi yang bersifat jangka panjang. Di sinilah pemerintah menempatkan penyuluh sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pemahaman masyarakat di tingkat rumah tangga. Program MBG diposisikan bukan sekadar pelayanan gizi, tetapi bagian dari gerakan perubahan perilaku keluarga menuju pola hidup sehat dan teratur.

Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Isyana Bagoes Oka, menegaskan bahwa layanan gizi bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) merupakan salah satu fondasi terpenting dalam upaya pencegahan stunting. Intervensi gizi yang tepat pada kelompok ini terbukti efektif memperkuat tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan. Edukasi gizi bagi ibu hamil juga menjadi fokus, terutama menyangkut masa kehamilan 24 minggu yang dinilai sebagai periode krusial pembentukan sistem saraf janin. Pengetahuan ini perlu disampaikan secara konsisten agar keluarga memahami bahwa kualitas nutrisi tidak bisa ditawar pada fase awal kehidupan.

Selain itu peran ayah sangat penting dalam proses pengasuhan. Keterlibatan ayah dianggap memiliki dampak signifikan, baik dalam aspek kesehatan mental ibu maupun tumbuh kembang anak. Ketika ayah hadir secara aktif, proses menyusui dapat berjalan lebih lancar dan ibu merasakan dukungan emosional yang kuat. Pola ini dinilai memberi dampak positif jangka panjang, termasuk pada perkembangan sosial-emosional anak. Pemerintah pun terus memperkuat Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sebagai upaya mendorong pembagian peran yang lebih seimbang dalam keluarga. Dengan demikian, keberhasilan program gizi seperti MBG bukan hanya ditentukan oleh intervensi pemerintah, tetapi juga oleh kolaborasi internal keluarga itu sendiri.

Di sektor pendidikan, terutama pada madrasah, Kementerian Agama turut memainkan peran penting dalam menyukseskan program MBG. Kepala Pusbangkom SD-PK Kemenag, Matsuki, menilai bahwa strategi digital menjadi langkah krusial untuk memastikan pemerataan kualitas edukasi gizi bagi siswa. Melalui platform MOOC Pintar, Kemenag meluncurkan pelatihan daring masif yang memungkinkan seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah mengakses materi pelatihan tanpa hambatan geografis. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemahaman mengenai gizi seimbang, gaya hidup sehat, dan penerapan program MBG dalam lingkungan pendidikan.

Pemanfaatan teknologi digital disebut Matsuki sebagai terobosan penting, terutama karena MOOC Pintar memiliki jangkauan luas dan mampu menjawab kendala akses pelatihan yang selama ini menjadi tantangan di banyak daerah. Melalui sistem ini, proses pendidikan gizi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, berkelanjutan, dan bebas dari batasan ruang dan waktu. Hal ini selaras dengan tuntutan percepatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi siswa madrasah yang merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa.

Matsuki juga menekankan bahwa integrasi edukasi gizi ke dalam kurikulum tidak boleh hanya bersifat seremonial. Edukasi tersebut harus menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dalam keseharian siswa, sehingga perubahan perilaku dapat berlangsung konsisten. Dengan sistem digital yang mudah diakses, penyebaran materi dapat berlangsung lebih merata dan lebih cepat, memberikan kesempatan bagi seluruh insan madrasah untuk memahami pentingnya gizi dalam proses tumbuh kembang mereka.

Melihat seluruh upaya lintas sektor ini, jelas bahwa pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat implementasi MBG. Baik melalui peningkatan kapasitas penyuluh, penguatan peran keluarga, maupun digitalisasi pelatihan di sektor pendidikan, seluruh langkah ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan, tetapi strategi besar untuk membangun keluarga Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dengan mendukung penyuluhan, memastikan distribusi berjalan lancar, dan menerapkan edukasi gizi dalam keluarga, masyarakat turut berperan aktif dalam membangun generasi mendatang yang terbebas dari stunting. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk terus mendukung program MBG sebagai bagian dari gerakan nasional menciptakan keluarga sehat dan masa depan bangsa yang lebih cerah.

)* Pemerhati Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial

Oleh : Yohan Aksa )*

Pemerintah menegaskan optimisme bahwa peran aktif masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang tengah diperluas cakupannya ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada pelajar, tetapi juga mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam memastikan distribusi, pengawasan, hingga kualitas layanan berjalan lebih efektif. Partisipasi masyarakat dinilai sebagai pilar penting yang mampu menguatkan pelaksanaan program di lapangan, terutama mengingat skala implementasi MBG yang sangat besar dan menjangkau jutaan pelajar di seluruh Indonesia.

Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono mengatakan keberhasilan MBG tidak bisa hanya ditopang oleh kebijakan dan anggaran negara. Kolaborasi masyarakat mulai dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, komunitas lokal, hingga pelaku usaha memegang peranan strategis dalam memastikan mekanisme program berjalan sesuai tujuan. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kualitas menu, kondisi distribusi, hingga memberikan laporan cepat apabila terjadi kendala. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah perbaikan dapat dilakukan di lapangan.

Di sejumlah daerah, keterlibatan masyarakat mulai terlihat nyata melalui berbagai inisiatif spontan. Beberapa kelompok orang tua, misalnya, aktif membantu memastikan kebersihan wadah makan anak-anak serta komunitas lokal mendukung penyediaan bahan pangan lokal untuk dapur MBG di sekolah mereka. Dukungan semacam ini memberi dampak langsung terhadap kelancaran operasional, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif bahwa MBG adalah program bersama yang harus dijaga dan diperkuat.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan BGN juga terus melakukan sosialisasi intensif agar masyarakat memahami pentingnya nutrisi seimbang bagi pertumbuhan anak. Edukasi mengenai pola makan bergizi, pentingnya protein hewani, serta risiko malnutrisi menjadi bagian dari upaya memperluas kesadaran publik. Dengan meningkatnya literasi gizi di masyarakat, diharapkan keluarga turut berkontribusi dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan yang sehat tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah. Sinergi pola makan sekolah dan keluarga menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam memperkuat dampak positif MBG.

Program MBG juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar sekolah. Banyak dapur MBG yang bekerja sama dengan UMKM lokal, petani daerah, pedagang pasar, hingga penyedia bahan pangan setempat. Rantai pasok yang lebih pendek bukan hanya menekan biaya distribusi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga sekitar. Melalui model ini, MBG tidak sekadar menjadi program bantuan gizi, tetapi juga penggerak ekonomi lokal yang memberi multiplier effect bagi masyarakat.

Ketua DPC HIPMIKIMDO (Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia) Kota Serang, Banten, Rini Damayanti mengatakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengadaan bahan baku akan efektif meningkatkan kesuksesan program MBG. Keterlibatan petani lokal, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan di tingkat kelurahan bukan hanya memperkuat rantai pasok, tetapi juga memastikan bahwa kualitas bahan pangan tetap terjamin dan distribusinya lebih cepat. Model kolaboratif ini mampu menciptakan kemandirian pasokan sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, sehingga program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan adanya pengawasan publik, setiap potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta memastikan kualitas bahan makanan tetap layak konsumsi, proses memasak memenuhi standar kebersihan, dan distribusi makanan tepat waktu. Pengawasan partisipatif semacam ini diyakini mampu menciptakan suasana transparan dan memperluas kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Ke depan, pemerintah meyakini bahwa partisipasi masyarakat akan terus meningkat seiring semakin solidnya pemahaman bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia. Dengan dukungan aktif dari keluarga, komunitas, dan lingkungan sekolah, program ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar, lebih adaptif, dan lebih inklusif. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menjadi bagian dari keberhasilan tahap awal MBG, dan mengajak semua pihak untuk melanjutkan kolaborasi demi memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses makanan sehat, bergizi, dan layak setiap hari sekolah. Program ini bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga bentuk nyata komitmen bangsa dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan penguatan mekanisme umpan balik berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas program MBG. Melalui forum warga, kanal digital pengaduan, hingga monitoring bersama antara sekolah, orang tua, dan kelompok masyarakat lokal, setiap kendala dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditangani secara tepat. Pemerintah menilai bahwa pola kolaborasi semacam ini akan memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap program, sekaligus memastikan bahwa implementasi MBG terus berkembang sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama yang tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat di seluruh Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat sosial

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui sosialisasi intensif Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diyakini mampu menjadi fondasi bagi generasi sehat dan unggul, seiring komitmen untuk mewujudkan ketahanan gizi nasional dan pembangunan sumber daya manusia.

Dalam beberapa pekan terakhir, sosialisasi MBG kembali digelar di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Bandung, di mana masyarakat diimbau untuk mulai menerapkan pola makan sehat sejak usia dini.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, upaya ini menjadi langkah penting dalam memerangi gaya hidup tidak sehat yang semakin marak.

“Kebiasaan makan sehat harus dibentuk sejak dini di lingkungan keluarga, karena pola konsumsi harian sangat menentukan kesehatan dan masa depan anak,” ujar Netty.

Ia menegaskan perlunya meluruskan anggapan bahwa makanan bergizi identik dengan biaya tinggi, sebab banyak bahan pangan lokal yang sebenarnya bernutrisi baik dan tetap terjangkau bila diolah secara tepat.

Sementara itu, Ahmad Heryawan dari Komisi II DPR RI menyatakan bahwa MBG bukan sekadar program biasa, melainkan bagian dari strategi nasional jangka panjang.

“Intervensi gizi pada masa pertumbuhan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, sehingga Program MBG menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” kata Ahmad.

Dari sisi pelaksana, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Suparngadi, menegaskan bahwa MBG disusun dengan prinsip ketat: pemenuhan energi, keseimbangan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Semua menu yang disediakan telah dirancang sesuai kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dan terus dievaluasi untuk menjamin kualitas dan manfaat maksimal.

“Program MBG berfungsi memastikan pemenuhan gizi seimbang secara aman dan berkualitas, agar kita dapat melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju 2045,” tutur Teguh.

Dukungan terhadap MBG semakin kuat di berbagai daerah. Misalnya, di Desa Tejakula, Buleleng, sosialisasi bagi warga digelar baru-baru ini, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan program hingga ke pelosok negeri. Menurut panitia, sosialisasi tersebut bertujuan membekali masyarakat dengan pemahaman tentang asupan gizi sejak dini untuk tumbuh kembang optimal, terutama pada balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Data dari lembaga independen menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini masih jauh dari rekomendasi gizi seimbang, dikarenakan sebagian besar rumah tangga terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta kurang mengonsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, atau sumber protein nabati. Kondisi ini meningkatkan urgensi program seperti MBG untuk memastikan bahwa asupan gizi yang baik bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi bisa diakses luas, tanpa bergantung pada kemampuan ekonomi rumah tangga.

Pemerintah, melalui MBG, menunjukkan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari hak dan tanggung jawab bersama. Dengan terus menggencarkan edukasi dan layanan, termasuk penyediaan makanan bergizi di sekolah, bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, diharapkan Indonesia semakin dekat pada visi besar “generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing”.

Keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan terbaik untuk tumbuh sehat dan pintar — dan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar impian, melainkan target yang nyata dan bisa dicapai.***

Oleh: Andika Pratama )*

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi fokus strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks perubahan ekonomi global yang semakin kompetitif, keberadaan UMKM bukan sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi fondasi utama yang menopang perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi yang bertumpu pada kerakyatan membutuhkan penguatan berkelanjutan agar mampu menghadapi dinamika pasar dan berkembang menjadi kekuatan nasional yang solid. Melalui sinergi kebijakan publik, dukungan lembaga penyiaran, serta inisiatif korporasi besar, sektor UMKM kini berada pada momentum penting untuk naik kelas dan bertransformasi menjadi pemain yang lebih berdaya saing.

Komisi VII DPR RI menegaskan kembali pentingnya peran lembaga penyiaran publik dalam memajukan pelaku UMKM, terutama dalam memperluas informasi, edukasi, dan promosi. Tiga lembaga penyiaran publik, yakni TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA, diajak berdiskusi untuk mendorong inovasi dalam penyampaian konten yang mampu membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, memandang pelaku UMKM telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto, menyumbang lebih dari 60 persen, serta menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional. Dalam pandangannya, UMKM tidak hanya menjaga arus perekonomian di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi dalam memperkecil ketimpangan wilayah melalui pemerataan peluang usaha.

Melalui diskusi bersama lembaga penyiaran publik, Komisi VII DPR ingin memastikan bahwa transformasi digital di sektor penyiaran sejalan dengan kebutuhan UMKM yang semakin memerlukan akses informasi dan publikasi yang efektif. Para pelaku UMKM membutuhkan sarana komunikasi yang dapat memperkuat brand, meningkatkan literasi digital, dan menghadirkan ruang promosi yang menjangkau masyarakat luas. Komisi VII DPR menilai bahwa modernisasi lembaga penyiaran publik merupakan komponen penting dalam memperluas keberadaan UMKM ke ranah nasional hingga global. Dengan demikian, lembaga penyiaran diharapkan tidak hanya menjadi kanal informasi, tetapi juga platform yang nyata mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Selain kebijakan dari parlemen, dukungan konkret dari BUMN menjadi penggerak penting kemandirian UMKM. Pertamina sebagai salah satu BUMN strategis memperlihatkan komitmen kuat melalui penyelenggaraan Pertamina SMEXPO 2025 yang melibatkan 51 UMKM binaan di berbagai sektor. Melalui program ini, Pertamina menegaskan langkah pembinaan UMKM sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memandang UMKM sebagai bagian vital dari perekonomian nasional sehingga pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan perluasan jaringan usaha.

Program Pertamina SMEXPO yang diinisiasi sejak masa pandemi telah berkembang menjadi sarana strategis untuk mendorong UMKM naik kelas. Tidak hanya fokus pada peningkatan omzet, program ini mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli potensial dari dalam maupun luar negeri. Pertamina juga mencatat jumlah UMKM binaan yang sangat besar, mencapai lebih dari 66 ribu usaha sejak 1993, dengan puluhan ribu masih aktif hingga kini. Pembinaan jangka panjang ini memperlihatkan keseriusan korporasi dalam menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan kompetitif.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pertamina yang konsisten membawa UMKM menjadi lebih mandiri. Kolaborasi antara pemerintah dan korporasi besar menjadi kunci dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional. Baginya, sinergi ini menghadirkan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan menembus pasar global. Dengan keterlibatan UMKM dari berbagai segmen seperti kriya, kuliner, fesyen, hingga perhiasan, pameran nasional seperti Pertamina SMEXPO menjadi wajah baru kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia yang bertumpu pada keunikan dan kekuatan budaya lokal.

Program TJSL Pertamina seperti UMIMAX juga memperlihatkan perhatian terhadap usaha ultra mikro yang sering kali masih tertinggal dari sisi permodalan dan pendampingan. Bantuan berupa barang produksi dan pendampingan usaha menjadi langkah konkret untuk mendorong usaha ultra mikro lebih berkembang. Pendekatan pemberdayaan ini memperkuat alur ekonomi dari bawah, memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi di tingkat menengah, tetapi juga menyentuh pelaku usaha paling kecil yang menjadi fondasi struktur ekonomi nasional.

Pemberdayaan UMKM juga selaras dengan visi pembangunan nasional yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran melalui Asta Cita, terutama pada poin peningkatan lapangan kerja, pengembangan wirausaha, serta penguatan industri kreatif. Pemerintah menekankan bahwa UMKM perlu terus didorong agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, mampu meningkatkan literasi digital, serta lebih siap memasuki persaingan global. Dalam kerangka ekonomi berkelanjutan, pemerintah menilai UMKM dapat menjadi penggerak utama ekonomi hijau melalui inovasi produk ramah lingkungan dan praktik usaha yang lebih efisien.

Pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta akses pasar yang diperluas, UMKM dapat menjadi katalis utama untuk menghadirkan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Momentum ini harus dijaga melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, parlemen, BUMN, media publik, hingga masyarakat sebagai konsumen.

Melalui kombinasi kebijakan progresif dan dukungan pembinaan yang konsisten, UMKM kini berada pada jalur transformasi menuju ekonomi masa depan yang lebih kokoh. Pemberdayaan UMKM adalah langkah strategis untuk membangun ekonomi berkelanjutan, memastikan pertumbuhan yang tidak hanya mengejar pertambahan angka, tetapi juga memperkuat struktur sosial-ekonomi yang menopang kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Benny Salim )*

Pemerintah telah menunjukkan bagaimana respons yang sangat cepat dan terukur dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di bawah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran pemerintahan, baik itu pada tingkat pusat dan daerah mengonsolidasikan berbagai macam langkah tanggap darurat secara sangat serius, cepat, dan terkoordinasi, dengan tetap menempatkan keselamatan seluruh masyarakat sebagai prioritas utama. Pendekatan tersebut juga sekaligus menegaskan adanya kehadiran negara pada saat sedang terjadi situasi krisis,

Oleh karena itu, hendaknya seluruh masyarakat bisa lebih waspada dan mampu memilah serta memilih mana informasi yang akan diserap atau tidak. Lantaran di tengah bagaimana kinerja sangat cepat dari pemerintah dalam penanganan bencana banjir, justru ada kelompok tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan politisasi dan provokasi sejumlah isu sehingga jelas sangat berpotensi untuk mengganggu stabilitas nasional.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknomenyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan tegas agar penanganan darurat berjalan paralel dengan persiapan pemulihan pascabencana.

Pemerintah mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat segera kembali berjalan. Dalam situasi kedaruratan, pemerintah pusat dan daerah terus bekerja tanpa jeda, meski proses pendataan korban masih berlangsung dan terus diperbarui demi memastikan akurasi informasi.

Arahan Presiden tersebut direspons melalui rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas kondisi faktual di lapangan, hambatan distribusi bantuan, serta kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.

Pemerintah memusatkan perhatian pada daerah-daerah dengan akses terputus, kerusakan jalan dan jembatan, serta gangguan layanan publik. Fokus tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari jangkauan bantuan negara.

Dari sisi meteorologi, Deputi Bidang Meteorologi BMKGGuswanto menjelaskan bahwa siklon tropis Senyar menjadi pemicu utama terjadinya hujan ekstrem, angin kencang, serta gangguan transportasi laut di kawasan Sumatera bagian utara dan barat.

Fenomena tersebut berdampak signifikan ketika sistem badai bergerak dari wilayah perairan menuju daratan, memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah padat penduduk. Meski badai utama telah melemah, potensi hujan lebat masih terpantauakibat sistem awan konvektif di Samudera Hindia, sehingga kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama di wilayah Mandailing Natal dan Sumatera Barat.

Kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil berdampak pada bertambahnya kerusakan infrastruktur dan terisolasinyasejumlah kawasan. Laporan dari BNPB dan pemerintah daerah menunjukkan adanya jembatan putus, badan jalan tertimbun longsor, serta terhambatnya distribusi logistik melalui jalur darat. Situasi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan alternatif pengiriman bantuan melalui jalur udara agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.

Dalam konteks pencarian dan penyelamatan, Kepala BasarnasMarsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan bahwa operasi SAR digelar secara masif di tiga provinsi terdampak.

Delapan operasi dilaksanakan secara simultan dengan mengerahkan seluruh potensi yang tersedia, termasuk kekuatan dari kantor SAR yang tidak terdampak. Basarnas juga mengirimkan personel khusus serta memanfaatkan sarana laut, darat, dan teknologi pencarian untuk menjangkau korban yang masih terisolasi maupun dalam status pencarian.

Operasi SAR tersebut memprioritaskan penyelamatan manusia sebagai skala utama, baik bagi korban yang terjebak maupun yang masih belum ditemukan. Hambatan berupa jalur darat terputus tidak menghentikan upaya penyelamatan, melainkan mendorong pemanfaatan berbagai metode evakuasi yang adaptif terhadap medan dan kondisi cuaca. Pembaruan data korban dilakukan secara rutin per wilayah agar proses penanganan dapat berjalan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Penetapan status darurat bencana oleh seluruh daerah terdampak menjadi dasar hukum bagi pengerahan sumber daya nasional. Pratikno menegaskan bahwa status tersebut membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh tanpa hambatan administratif, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai serta fleksibilitas realokasianggaran daerah. Kebijakan tersebut memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat sasaran, terutama untuk wilayah dengan tingkat kerusakan tinggi.

Selain tanggap darurat, pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, optimalisasi waduk retensi, serta pengelolaan aliran sungai kembali menjadi agenda strategis agar bencana serupa tidak terus berulang. Pendekatan hulu ke hilir tersebut memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor dalam jangka panjang.

Di tengah upaya besar tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa bencana kemanusiaan tidak layak dijadikan alat provokasi atau bahan politisasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Narasi yang memanfaatkan penderitaan warga demi kepentingan kelompok berisiko merusak solidaritas sosial dan mengganggu konsentrasi penanganan darurat. Penolakan terhadap politisasi bencana menjadi tanggung jawab moral bersama agar ruang kemanusiaan tetap terjaga.

Instruksi Presiden Prabowo telah diterjemahkan ke dalam langkah konkret di lapangan, mulai dari penyelamatan jiwa, pemulihan akses, hingga persiapan rekonstruksi. Kehadiran negara melalui kerja terkoordinasi menjadi pesan kuat bahwa keselamatan rakyat berada di atas kepentingan apa pun.

Dalam situasi genting seperti bencana alam, keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga fokus pada nilai kemanusiaan. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh : Fahmi Kurniawan )*

Negara telah memperlihatkan kehadiran nyata dalam merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat cuaca ekstremyang terjadi baru-baru ini.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung mengerahkan seluruh perangkat penanggulangan bencana secara terkoordinasi dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, dan juga diikuti dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta percepatan pemulihan akses dan layanan publik.

Ketegasan kehadiran negara tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan mandat konstitusional, sehingga jelas bukan sebagai ruang kompromi kepentingan. Oleh karena itu, penderitaan dari para warga terdampakbencana tersebut harus dijauhkan dari narasi politis yang justru akan sangat berpotensi untuk mengaburkan fokus utama penanganan isu kemanusiaan.

Rangkaian bencana hidrometeorologi basah yang dipicu hujan berintensitas tinggi telah menimbulkan dampak serius berupa korban jiwa, kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi.

Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah langsung merespons kondisi tersebut melalui Rapat Tingkat Menteri yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan sejumlah kementerian serta lembaga terkait.

Forum tersebut menetapkan langkah penanganan darurat yangjelas tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus berjalan seiring dengan perencanaan pemulihan pascabencana agar krisis tidak berlarut dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat segera pulih kembali.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bertindak dengan cepat, disiplin, dan bertanggung jawab.

Presiden menempatkan keselamatan seluruh masyarakat sebagai fokus utama sembari meminta proses pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur dipersiapkan sejak fase darurat berlangsung.

Berkaitan dengan apa penyebab dari kemunculan bencanabanjir tersebut, ternyata terdapat cuaca ekstrem yang dipengaruhi oleh Siklon Tropis Senyar, sehingga hal tersebut menyebabkan curah hujan menjadi sangat tinggi dan memicu banjir bandang serta longsor di berbagai titik, oleh karena itu jelas sangat membutuhkan adanya koordinasi secara lintas sektor yang solid untuk menanganinya.

Pratikno juga menekankan bahwa adanya hambatan akses darat tidak boleh sampai menghalangi distribusi bantuankepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah kemudian memutuskan untuk dapat menyalurkan logistik melalui jalur udara untuk mampu menjangkau wilayah yang bahkan terisolasi sekaligus juga bisa semakin mempercepat kedatangan bantuan berupa pangan, obat-obatan, tenda darurat, dan peralatan pendukung.

Tim gabungan pusat dan daerah terus melakukan kaji cepat dan pembaruan data korban karena akurasi informasi menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran dan adil bagi seluruh wilayah terdampak.

Di Sumatra Utara, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyantoturun langsung memimpin penanganan darurat dengan membentuk Posko Darurat di Tarutung. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat kendali operasional terpadu untuk memastikan seluruh elemen bekerja dalam satu komando.

BNPB menjadikan operasi pencarian dan pertolongan sebagai prioritas mutlak sembari menyiapkan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa negara tidak hanya hadir saat krisis puncak, tetapi juga menatap keberlanjutan kehidupan warga pascabencana.

Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, BNPB menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca guna mengurangi intensitas hujan dan meminimalkan risiko bencana susulan. Lembaga tersebut sekaligus membagi tugas seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, dan unsur pengarah ke Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara agar koordinasi lapangan berjalan efektif. Pendekatan adaptif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menekan dampak lanjutan serta melindungi keselamatan petugas dan masyarakat.

Dari sisi infrastruktur, Kementerian PUPR menghadapi tantangan besar di tengah hujan yang belum mereda. Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti melaporkan terputusnya sejumlah jembatan di Aceh dan puluhan titik longsor di Sibolgaserta Tapanuli Tengah yang menyulitkan pemetaan kerusakan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, alat berat telah dikirim guna membersihkan material longsoran dan membuka akses. Pemulihan konektivitas dipandang sebagai prasyarat penting agar bantuan kemanusiaan dan aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan dengan menyiagakan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak dan mengirim tenaga cadangan.

Koordinasi intensif dengan dinas kesehatan daerah dilakukan untuk menjamin ketersediaan layanan darurat, obat-obatan, serta pencegahan penyakit pascabencana. Pemerintah bahkan mulai menyiapkan dukungan lintas sektor agar kegiatan pendidikan dapat kembali berlangsung setelah situasi lapangan memungkinkan.

Keseluruhan langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara menyeluruh dalam krisis kemanusiaan. Oleh sebab itu, setiap upaya mempolitisasi bencana patut ditolak secara tegas.

Menggiring opini yang menyudutkan, memanfaatkan penderitaan korban untuk kepentingan kelompok, atau membangun provokasi di tengah situasi darurat berpotensi merusak kepercayaan publik serta mengganggu stabilitas nasional.

Penanganan bencana menuntut kepemimpinan yang tegas, koordinasi lintas sektor, dan empati yang tulus. Negara telah menjalankan peran tersebut melalui kebijakan, kehadiran aparat, dan pengerahan sumber daya.

Tanggung jawab bersama berikutnya terletak pada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang kemanusiaan tetap bersih dari kepentingan politik, demi memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan martabat korban tetap terjaga. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial

Medan — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memusatkan perhatian pada upaya tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Seluruh langkah penanganan difokuskan pada keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan awal wilayah terdampak.

Oleh karena itu, penting juga adanya imbauan kepada seluruh masyarakat agar isu kemanusiaan tersebut tidak dipolitisasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah daerah di ketiga provinsi terdampak telah menetapkan status darurat bencana.

Penetapan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara secara maksimal.

“Dengan status Darurat Bencana Daerah, maka pemerintah mengerahkan menurut undang-undang kedaruratan kebencanaan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin,” ujar Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta.

Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan dilakukan secara cepat dan serius, disertai persiapan tahap pemulihan pascabencana.

“Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” ucapnya.

“Dan justru kita harapkan pasca recovery-nya nanti kita bisa memperbaiki lebih baik lagi,” kata Pratikno.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menginstruksikan daerah untuk menyesuaikan anggaran demi percepatan respons darurat.

Dari aspek logistik dan transportasi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan armada udara untuk menjangkau wilayah terisolasi.

“Jadi sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” ujar Teddy.

Menurutnya, bantuan terus dikirim melalui tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400M dengan prioritas tenda pengungsian, perahu karet, alat komunikasi, serta dukungan medis.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan sosial tersalurkan merata ke warga terdampak.

“Kemensos juga terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan,” kata Gus Ipul.

Kemensos mengerahkan personel Taruna Siaga Bencana, mendirikan dapur umum, serta menyalurkan bantuan logistik bernilai miliaran rupiah yang menjangkau ribuan korban di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sembari melakukan asesmen lanjutan di Aceh.

Di tengah fokus penanganan darurat tersebut, pemerintah mengingatkan seluruh pihak agar tidak memanfaatkan bencana sebagai komoditas politik, sehingga proses kemanusiaan dapat berjalan optimal dan stabilitas nasional tetap terjaga.