Monthly Archives: November 2025

Medan — Pemerintah langsung bereaksi cepat sejak hari pertama banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan warga, pemulihan akses vital, serta percepatan distribusi bantuan kemanusiaan.

Sehingga penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu upaya tersebut, yakni dengan juga melestarikan alam.

Presiden Prabowo meminta agar kesadaran masyarakat terkait pelestarian alam bisa lebih masif sejak sedini mungkin, bahkan jika perlu akan ditambahkan pada mata pelajaran di sekolah.

“Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia mulai, saya yakin sudah mulai, tapi perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, bencana alam akibat kerusakan lingkungan merupakan sebuah tantangan yang harus bisa dihadapi.

“Ini mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden menekankan pemerintah telah mengerahkan jalur darat dan udara meski kondisi lapangan sangat menantang akibat akses terputus dan cuaca ekstrem.

“Pemerintah bergerak cepat,” tegasnya.

“Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ungkap Kepala Negara.

“Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” ujar Presiden.

Upaya percepatan tersebut diperkuat oleh adanya dukungan TNI Angkatan Laut.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul menyatakan pengerahan alutsista dan personel dilakukan untuk memastikan evakuasi dan distribusi bantuan berjalan aman.

“Langkah cepat ini dilakukan sebagai bentuk respons atas meningkatnya kebutuhan evakuasi, distribusi bantuan, serta penanganan medis di daerah terdampak,” kata Tunggul.

Berbagai kapal perang, helikopter, personel Kopaska, serta tim kesehatan marinir dikerahkan untuk mendukung operasi kemanusiaan.

Di tingkat koordinasi nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto langsung memimpin penanganan darurat dari Sumatera Utara dengan mendirikan posko terpadu di Tarutung.

“Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya di Majenang (Cilacap) dan Banjarnegara, bahwa operasi pencarian dan pertolongan akan menjadi prioritas utama,” ungkapnya.

“Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak,” jelas Suharyanto.

Ia juga menegaskan pemerintah akan menggelar operasi modifikasi cuaca.

“Kita juga akan menggelar OMC demi percepatan penanganan darurat,” tegasnya.

Di tengah kerja cepat tersebut, seluruh masyarakat juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan agar bencana demikian bisa diminimalisasi di kemudian hari.

Oleh: Muhammad Arif )*

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta semakin menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif yang melibatkan perusahaan ritel, lembaga keuangan, hingga industri kopi menunjukkan bahwa penguatan ekosistem UMKM tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kontribusi aktif dunia usaha.

Peresmian Warehouse Center Alfamart di Palangka Raya, Kalimantan Tengah penyelenggaraan forum ekonomi oleh bank bjb, dan peluncuran Program KRING oleh Starbucks Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana sektor swasta mengambil peran strategis dalam memperkuat rantai pasok, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas akses pasar bagi UMKM di berbagai daerah.

Regional Corporate Communication Manager Alfamart, Budi Santoso, mengatakan bahwa peresmian Warehouse Center di Palangka Raya akan menjadi pusat distribusi vital yang mampu memastikan ketersediaan stok yang stabil dan produk berkualitas tinggi di seluruh jaringan toko. Tidak hanya itu, perusahaan telah berhasil mengkurasi produk dari empat UMKM lokal untuk dipasarkan di 90 gerai Alfamart di Palangka Raya. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi lokal, yang tidak hanya memberikan akses pasar kepada pelaku UMKM, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk mereka.

Sementara itu, Kepala Divisi UMKM Bank bjb, Ayi Subarna mengatakan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ekonomi daerah merupakan faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Forum Economics 360° Roundtable Discussions di Gedung Sate, Kota Bandung, menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi percepatan ekonomi Jawa Barat.

Melalui kegiatan tersebut, Bank bjb memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan serta memperkokoh sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Bank bjb disebut akan terus meningkatkan kapasitas UMKM melalui program inkubasi, pelatihan, digitalisasi, hingga perluasan akses pasar, sekaligus menjadikan Jawa Barat salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

COO PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks Indonesia), Liryawati mengatakan kopi merupakan medium yang menghubungkan banyak orang dan hubungan tersebut dimulai dari para pelaku yang menyajikan kopi setiap hari. Melalui Program Kelas UMKM: Growing and Upscaling (KRING), Starbucks Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia memberikan pelatihan manajemen usaha, higienitas, penggunaan kemasan berkelanjutan, integrasi QRIS, serta akses pembiayaan mikro bagi 100 pelaku usaha kopi di Jakarta. Program ini dirancang untuk membantu UMKM kopi bertransisi dari usaha informal menuju ekonomi formal melalui adopsi digital dan peningkatan kualitas layanan.

Pelaksanaan Program KRING menunjukkan bagaimana kolaborasi sektor swasta dan pemerintah dapat menciptakan dampak sosial-ekonomi yang luas. Pelatihan mingguan, pendampingan individu oleh INOTEK, serta pemberian paket perlengkapan usaha menjadi langkah komprehensif dalam meningkatkan profesionalitas pelaku UMKM kopi. Keberhasilan pelaku usaha tidak hanya bergantung pada cita rasa kopi, tetapi juga pada kualitas layanan, kebersihan, dan kemampuan penggunaan teknologi pembayaran digital. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga memperluas inklusi ekonomi melalui digitalisasi.

Keterlibatan sektor swasta dalam pemberdayaan UMKM juga memperkuat rantai pasok nasional. Dengan Warehouse Center Alfamart, distribusi barang di daerah khususnya Kalimantan Tengah menjadi lebih efisien, yang pada akhirnya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan akses produk bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank bjb melalui penguatan pembiayaan UMKM memberikan fondasi finansial yang memungkinkan pelaku usaha memperluas kapasitas dan meningkatkan kualitas produksi. Program KRING memperkenalkan inovasi dan standar keberlanjutan, yang dapat meningkatkan nilai tambah di sektor kopi nasional.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, ketiga inisiatif ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemberdayaan UMKM. Jika sebelumnya pelaku UMKM banyak mengandalkan kebijakan pemerintah, kini kolaborasi dengan sektor swasta menciptakan ekosistem yang lebih dinamis dan adaptif. Sektor swasta tidak hanya berperan sebagai penyedia pasar, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan kapasitas, mentor bisnis, dan penyedia akses teknologi.

Kehadiran sektor swasta di daerah dalam program pemberdayaan UMKM memberikan dukungan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Investasi Alfamart di Palangka Raya, dukungan bank bjb untuk forum ekonomi Jawa Barat, serta kolaborasi Starbucks Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jakarta menunjukkan bahwa sinergi multipihak dapat menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Pelaku UMKM kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan usaha, baik melalui akses pasar modern, pembiayaan, pelatihan, maupun digitalisasi.

Semakin kuatnya keterlibatan sektor swasta dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional bergerak menuju model kemitraan yang inklusif. Integrasi antara dunia usaha, pemerintah, dan komunitas lokal menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dengan berbagai program dan inisiatif yang telah berjalan, sektor swasta terbukti memainkan peran strategis dalam memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Kedepannya, pemberdayaan UMKM akan semakin terarah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

)* Pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Putri Yuanita )*

Bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah merupakan jaring pengaman penting bagi jutaan keluarga rentan di Indonesia. Namun, tujuan mulia itu bisa terhambat ketika sebagian penerimanya justru menyalahgunakan bantuan tersebut untuk aktivitas judi daring, seperti mengakses situs terlarang Kingdom Group. Fenomena ini tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga mengikis efektivitas kebijakan perlindungan sosial yang dirancang negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bansosharus digunakan sesuai kebutuhan rumah tangga. Ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, bahan pangan, serta pengeluaran pokok lainnya. Kemensos sebelumnya juga menjelaskan bahwa bansos reguler sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu dalam satu tahap penyaluran disiapkan sebagai penopang hidup, bukan untuk aktivitas yang berpotensi menghancurkan masa depan keluarga. Pesan ini menunjukkan bahwa penggunaan bansos memiliki konsekuensi moral sekaligus tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, pemerintah menemukan persoalan serius terkait penyalahgunaan bansos. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa berdasarkan analisis PPATK, lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial terlibat dalam praktik judi daring. Bahkan, sejumlah bantuan pendidikan ikut terseret dalam pola penggunaan yang keliru. Yusril menilai fenomena ini sangat meresahkan karena dampak judi daring terbukti jauh lebih luas dibandingkan jenis perjudian konvensional. Ia menekankan bahwa judi daring telah memicu masalah sosial seperti tekanan psikologis, kekerasan, tindak kriminal, hingga tindakan ekstrem yang membahayakan diri.

Selain itu, Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutup ruang gerak sindikat judi digital. Pendekatan ini memungkinkan aparat menelusuri aliran dana, membekukan aset, dan menindak jaringan keuangan yang menopang operasi perjudian. Cara ini penting karena selama ini penindakan cenderung berhenti pada pelaku atau platform, sementara kelompok yang mengendalikan arus dana belum tersentuh secara optimal.

Upaya penindakan diperkuat oleh temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (PPATK) yang disampaikan oleh ketua lembaganya, Ivan Yustiavandana. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak Januari hingga Oktober 2025, total transaksi judi daring mencapai Rp155 triliun, turun dari tahun sebelumnya yang melebihi Rp359 triliun. Ivan juga menyoroti keberhasilan menekan jumlah deposit judi daring dari Rp51 triliun menjadi Rp24 triliun. Ia menjelaskan bahwa mayoritas pelaku judi daring berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, sebuah kelompok yang justru paling rentan terjerat kemiskinan bila pendapatannya dialihkan ke aktivitas ilegal.

Dalam konteks itulah, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap situs-situs ilegal yang mengoperasikan skema judi daring secara agresif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kingdom Group, sebuah jaringan yang memanfaatkan celah digital dan promosi menyesatkan untuk memancing korban baru. Kelompok seperti ini aktif membidik masyarakat berpendapatan rendah dengan janji keuntungan singkat, padahal ujungnya adalah kerugian besar dan jeratan hutang. Peran masyarakat untuk mengenali bahaya ini sangat penting agar tidak mudah terperangkap.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui pengetatan regulasi, pemantauan transaksi mencurigakan, hingga kerja sama lintas negara untuk menindak sindikat perjudian digital. Namun, keberhasilan upaya ini juga bergantung pada kesadaran penerima bansos. Masyarakat harus memahami bahwa bansos adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup, bukan modal untuk mengambil risiko berbahaya di ruang digital.

Pada akhirnya, bansos adalah bentuk kepedulian negara yang harus dijaga bersama. Dengan menggunakan bantuan secara bijak, menjauhi judi daring, dan mewaspadai situs ilegal seperti Kingdom Group, keluarga Indonesia dapat berdiri lebih kuat dan membangun masa depan yang lebih aman. Bansos bukan untuk berjudi, tetapi untuk menguatkan kehidupan.

*) Oleh: Raka Prasetya

Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman judi daring melalui serangkaian langkah strategis yang lebih sistematis dan terukur. Salah satu ancaman terbesar yang menjadi perhatian adalah keberadaan jaringan judi daring seperti Kingdom Group yang dinilai semakin agresif memanfaatkan celah teknologi untuk menyusup ke ruang digital anak-anak. Aktivitas jaringan tersebut tidak hanya menyebarkan tautan permainan ilegal, tetapi juga memanfaatkan platform media sosial, file sharing, dan aplikasi pesan untuk menargetkan kelompok usia muda yang rentan. Situasi ini menunjukan bahwa anak-anak semakin terekspos pada risiko digital yang kompleks, sehingga dibutuhkan langkah pengawasan yang lebih ketat dan terkoordinasi. Pemerintah menilai bahwa ancaman semacam ini tidak dapat dihadapi secara parsial, melainkan harus dilakukan melalui sistem deteksi dini yang terintegrasi dengan edukasi dan penguatan literasi digital.

Kekhawatiran terhadap meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam judi daring semakin kuat setelah adanya temuan dari Kejaksaan Agung mengenai banyaknya pelajar, termasuk pelajar sekolah dasar, yang teridentifikasi sebagai pengguna aktif maupun korban promosi layanan perjudian daring. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa fenomena tersebut menjadi sinyal darurat perlindungan anak di ruang digital. Ia menilai bahwa ketika anak-anak sudah masuk dalam ekosistem permainan ilegal seperti judi daring, maka hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan terlindungi. Pemerintah memandang bahwa keterlibatan anak dalam judi daring dapat memicu kecanduan, tekanan psikologis, gangguan belajar, serta perilaku menyimpang yang mengganggu masa depan mereka.

Menteri PPPA juga menilai bahwa situasi tersebut mengindikasikan perlunya pengawasan berlapis dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga negara. Menurutnya, perlindungan anak tidak mungkin berjalan efektif apabila hanya bergantung pada satu institusi, melainkan harus dilakukan secara kolektif dan konsisten. Pemerintah menegaskan bahwa dalam dunia digital yang bergerak cepat, anak-anak harus mendapatkan pendampingan intensif karena mereka belum memiliki kapasitas penuh untuk mengenali risiko digital, termasuk jebakan promosi judi daring. Oleh karena itu, Kemen PPPA mendorong semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pencegahan dan memperluas pemblokiran akses terhadap berbagai konten digital yang berpotensi mengekspos anak pada praktik tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari situasi tersebut, Kemen PPPA telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Reserse Kriminal Polri untuk memperkuat edukasi literasi digital ramah anak. Koordinasi ini dipandang penting untuk mencegah dampak lanjutan dari maraknya promosi dan akses judi daring di lingkungan pendidikan. Langkah ini juga mencakup penyusunan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif di dunia maya, termasuk peningkatan kecepatan pemblokiran konten ilegal, penguatan pengawasan cyber, serta penyediaan saluran pengaduan khusus untuk anak dan keluarga yang membutuhkan bantuan.

Dalam ranah penindakan digital, Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan langkah tegas dengan memblokir 2,45 juta situs serta konten terkait judi daring sejak Oktober 2024 hingga November 2025. Tindakan tersebut tidak hanya mencakup situs utama judi daring, tetapi juga berbagai file sharing dan platform digital yang terindikasi digunakan untuk menyimpan atau menyebarkan konten terkait perjudian. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa langkah pemblokiran masif tersebut telah memberikan dampak signifikan dengan menurunnya tren aktivitas judi daring di sejumlah wilayah. Pemerintah menilai bahwa pengawasan ketat ini merupakan bagian penting dari upaya melindungi generasi muda, terutama karena berbagai jaringan besar seperti Kingdom Group semakin adaptif dalam menghindari pemantauan.

Pemerintah juga menyadari bahwa pemblokiran saja tidak cukup. Oleh karena itu, sistem deteksi dini terus dikembangkan untuk mempercepat pelacakan pola distribusi konten judi daring sebelum mencapai pengguna anak-anak. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi pemantauan berbasis kecerdasan buatan, analisis kata kunci, dan pemetaan trafik digital untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Pemerintah menilai bahwa pendekatan ini penting mengingat pola penyebaran konten judi daring kini semakin canggih, termasuk penggunaan domain sementara, mirror site, dan distribusi melalui aplikasi yang sulit dideteksi. Dengan sistem deteksi dini, pemerintah berharap dapat menghentikan aliran konten ilegal sejak awal, jauh sebelum mencapai target pengguna rentan seperti pelajar sekolah dasar dan remaja.

Keberhasilan perlindungan anak dari ancaman judi daring membutuhkan kolaborasi penuh antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat, terutama orang tua, memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas digital anak di rumah dan memberikan pendidikan mengenai bahaya konten berisiko tinggi. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mencegah anak-anak terjerumus ke dalam lingkaran judi daring yang dapat merusak masa depan. Hanya dengan kerja bersama, generasi muda Indonesia dapat terlindungi dan tumbuh dalam lingkungan digital yang aman, sehat, dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Memasuki November 2025, berbagai program penguatan kapasitas usaha, pembiayaan, serta digitalisasi UMKM berhasil menunjukkan perkembangan signifikan dan memberikan dampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah perluasan akses teknologi dan pendampingan pelaku usaha melalui berbagai inisiatif lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menekankan bahwa modernisasi kemampuan usaha kecil bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga soal memperluas peluang pasar hingga menjangkau sektor digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi teknologi merupakan kunci daya saing pelaku usaha kecil. “Pelaku UMKM harus mendapatkan akses terhadap teknologi yang relevan dengan kebutuhan produksi dan pemasaran saat ini. Modernisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa produk lokal mampu bersaing dan memenuhi standar pasar yang terus berkembang”, jelasnya.

Di sisi lain, sektor perbankan juga memainkan peran penting dalam mendorong kapasitas UMKM. Melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, BRI telah menjangkau ribuan pelaku usaha dan memberikan pendampingan menyeluruh pada proses produksi, manajemen bisnis, hingga akses digital.

Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto, menjelaskan bahwa program pemberdayaan BRI diarahkan untuk memperkuat UMKM melalui pendekatan terstruktur di tingkat desa. “Kami menjalankan pembinaan melalui Desa BRILiaN, klaster usaha, serta transformasi digital untuk memastikan UMKM bisa tumbuh dari akar rumput. Pendampingan komprehensif ini kami rancang agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitasnya secara berkelanjutan”, ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Pusat juga memastikan bahwa ekosistem pemberdayaan UMKM harus mengedepankan kolaborasi antar-sektor, baik domestik maupun internasional. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat rantai pasok nasional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama multilateral untuk memperkuat peran UMKM dalam ekonomi kawasan. “UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Kemitraan, transfer pengetahuan, dan kerja sama antarnegara diperlukan agar UMKM Indonesia dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi regional”, jelasnya.

Dengan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta peningkatan literasi yang menjangkau daerah-daerah dengan penetrasi UMKM tinggi, pemerintah optimis sektor UMKM akan semakin berperan dalam pemerataan ekonomi nasional. Langkah ini diyakini mampu memperkokoh ketahanan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis dalam melindungi anak-anak dari ancaman judi daring yang semakin masif di ruang digital.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan Kejaksaan Agung mengenai keterlibatan anak, termasuk pelajar sekolah dasar, dalam aktivitas judi daring.

Ia menegaskan bahwa situasi tersebut merupakan tanda darurat perlindungan anak di dunia maya.

“Ketika anak-anak kita sudah menjadi pelaku atau korban dalam ekosistem judi daring, ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, dan terlindungi,” ujar Arifah.

Arifah menjelaskan bahwa judi daring tidak hanya menimbulkan risiko kecanduan, tetapi juga memicu tekanan psikologis serta perilaku menyimpang yang dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembang anak. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak harus mengambil langkah tegas dan terstruktur.

“Negara dan orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memastikan anak-anak terbebas dari lingkungan digital yang berisiko tersebut,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya pengawasan berlapis antara keluarga, sekolah, masyarakat, serta negara dalam mengawal aktivitas anak. Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan Komdigi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Bareskrim Polri untuk memperkuat literasi digital ramah anak dan pemblokiran massal konten judi daring.

“Bagi anak-anak yang sudah terpapar atau menjadi korban, Kemen PPPA menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikososial dengan pendekatan rehabilitatif dan non-stigmatisasi,” kata Arifah.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan komitmen yang sama melalui langkah pemblokiran besar-besaran. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memblokir 2,45 juta situs dan konten judi daring selama Oktober 2024 hingga November 2025.

“Total situs dan juga konten diblokir adalah 2.458.934, dengan jumlah situs 2.166 sekian-sekian juta, namun juga ada di file sharing,” ujar Meutya.

Saat ini, pemerintah terus sigap menutup celah akses, termasuk dari jaringan Kingdom Group yaitu sindikat judi daring yang dinilai membahayakan masa depan anak-anak.

Upaya ini menghasilkan tren penurunan aktivitas judi daring, sekaligus memperkuat bukti bahwa pemerintah serius melindungi masyarakat, terutama anak, dari kejahatan digital yang kian kompleks.

Jakarta – Situs judi daring Kingdom Group kembali disorot masyarakat karena diduga menjadi salah satu jaringan yang mendorong maraknya praktik judi daring di berbagai wilayah. Pemerintah mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial (bansos), agar tidak terjebak bujuk rayu dan pola perekrutan digital yang digunakan kelompok tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang merugikan keluarga, termasuk judi daring. Penegasan itu disampaikan saat dirinya meninjau penyaluran bansos di Bekasi beberapa waktu lalu.

“Tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain seperti main judol dan lain sebagainya, itu jelas tidak diperbolehkan,” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan bansos harus dipakai untuk kebutuhan utama keluarga seperti pendidikan dan pangan.

“Saya harapkan ini bisa benar-benar dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik untuk kepentingan-kepentingan keluarga untuk anak sekolah untuk membeli bahan-bahan makan,” ujar Gus Ipul.

Kemensos mencatat bansos reguler sebesar Rp200 ribu per bulan atau total Rp600 ribu akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria. Pemerintah mengingatkan bantuan tersebut tidak boleh dialihkan untuk aktivitas ilegal yang merugikan ekonomi rumah tangga.

Peringatan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia mengungkapkan lebih dari 600 ribu penerima bansos diketahui menggunakan dana bantuan itu untuk bermain judi online. Temuan itu bersumber dari laporan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Bahkan pemerintah sudah mendeteksi sejumlah bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa juga digunakan untuk judi online,” ujar Yusril .

Yusril menjelaskan penyalahgunaan bansos untuk judi daring berpotensi menimbulkan dampak sosial serius, mulai dari frustrasi, kekerasan, hingga tindak kriminal lain. Ia menyebut risiko judi daring bahkan lebih besar dibanding perjudian konvensional.

“Judi online ini ya berkembang, marak, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga berkembangnya dalam sistem dalam transaksi keuangan melalui perbankan, melalui pengiriman online melalui e-money dan sebagainya,” kata dia.

Untuk memutus jaringan judi daring hingga ke akar ekonomi dan pendanaan, pemerintah menerapkan pendekatan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Melalui pendekatan ini pemerintah dapat melacak, membekukan, dan menyita hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai dan memperluas operasi judi online,” jelasnya.

PPATK juga mengambil peran sentral dengan memeriksa serta menghentikan transaksi mencurigakan yang diduga terkait judi daring. Pemerintah memperkuat kerja sama internasional guna menekan aksi para bandar yang beroperasi lintas batas.

“Judi online bukan sekadar perjudian konvensional seperti taruhan atau sabung ayam, melainkan kejahatan lintas negara atau transnational organized crime,” ucap Yusril.

Pemerintah berharap masyarakat semakin waspada, tidak menyalahgunakan bansos, dan tidak terjerat skema perjudian daring yang dijalankan sindikat seperti Kingdom Group.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong sinergitas antara berbagai lembaga untuk memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini dianggap vital dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong UMKM untuk mampu bersaing di pasar global.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menekankan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia sangat beragam, mulai dari kapasitas produksi hingga akses pasar internasional.

“Pemetaan menyeluruh terhadap tantangan UMKM sangat penting, agar pemerintah bisa merancang intervensi yang tepat. Ini termasuk dukungan pembiayaan, pelatihan teknologi, dan proses standardisasi produk,” ujar Maman.

Selain itu, Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk sebagai kunci agar UMKM mampu bersaing secara global. Pemerintah berkomitmen untuk membantu pelaku UMKM dalam mengoptimalkan komoditas lokal dan produk kreatif lainnya yang memiliki potensi besar di pasar internasional.

Salah satu contoh konkret dari sinergitas ini adalah kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat. Melalui kerja sama ini, produk-produk unggulan daerah seperti kratom dan ikan arwana diharapkan dapat memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi, sehingga mampu menembus pasar ekspor secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Menteri Maman menambahkan bahwa penguatan komoditas unggulan tidak hanya memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah, tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci sukses dalam pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, juga menegaskan bahwa sektor pariwisata Indonesia, yang didominasi oleh UMKM, membutuhkan perhatian khusus dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif.

“Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memperkuat ekosistem UMKM yang mendukung pariwisata melalui program-program strategis seperti kurasi daya tarik wisata dan pendampingan usaha,” ujar Widiyanti.

Ia juga menambahkan bahwa sektor pariwisata ramah Muslim dan marine tourism yang melibatkan UMKM dan produk kreatif akan menjadi fokus pengembangan, sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk-produk yang unik dan otentik. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru bagi UMKM, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata global yang berkelanjutan.

Sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha juga diharapkan dapat memperluas akses bagi produk UMKM melalui penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan bahwa peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA dalam mendukung promosi produk UMKM perlu diperkuat.

“Dengan memanfaatkan media publik, UMKM dapat mendapatkan ruang siar yang lebih luas, sehingga produk mereka dapat dikenal lebih banyak konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Evita.

Langkah ini juga mencakup digitalisasi layanan penyiaran dan penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah untuk memastikan pemerataan akses bagi pelaku UMKM, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penyiaran, serta pelaku usaha, diharapkan UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia dapat tumbuh lebih pesat, menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Oleh : Loa Murib

Menjelang 1 Desember, dinamika keamanan di Papua kembali menjadi perhatian seriusberbagai elemen masyarakat. Tanggal tersebut kerap dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untukmemunculkan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas, memecah kesatuan sosial, dan menciptakan keresahan. Di tengah momentum menjelang Natal serta perayaan HUT Kota Wamena, ketenangan masyarakat menjadi prioritas yang harus dijaga. Karena itu, komitmenbersama antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan aparat keamanan menjadi kunciutama dalam menolak segala bentuk provokasi menjelang 1 Desember.

Di Kabupaten Jayawijaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersamaLembaga Masyarakat Adat (LMA) dari 40 distrik memperkuat koordinasi untuk mencegahpotensi gangguan keamanan. Pelaksana Tugas Kepala Bakesbangpol Jayawijaya, Amos Asso, menegaskan pentingnya konsolidasi lintas elemen demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Menurut Amos, pertemuan antara pemerintah daerah, LMA, dan organisasikepemudaan bertujuan membentuk kesadaran kolektif agar masyarakat tetap tenang, tidakmudah dipengaruhi isu-isu menyesatkan, serta menghindari tindakan yang dapatdimanfaatkan kelompok provokatif. Pernyataan Amos memperlihatkan komitmen kuatpemerintah daerah menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menegaskan bahwakewaspadaan harus diiringi solidaritas seluruh pihak.

Amos juga menekankan bahwa situasi keamanan menjelang Desember bukan hanyaberkaitan dengan isu kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara, tetapi juga karenabulan ini merupakan periode ibadah yang penuh damai bagi umat Kristiani. Warga diharapkan dapat memasuki masa Natal dengan suka cita, tanpa diiringi ketakutan akibatprovokasi. Sebagai pusat Ibu Kota Papua Pegunungan, Wamena saat ini memerlukanstabilitas yang terjaga agar seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tetapberjalan baik. Melalui ajakan Amos kepada masyarakat 40 distrik, terlihat upaya seriuspemerintah daerah menjaga agar harmoni sosial tetap terpelihara.

Sejalan dengan langkah tersebut, berbagai daerah lain di Papua juga melakukan penguatankesiapsiagaan. Lembaga Masyarakat Adat Nabire aktif memberikan edukasi kepadamasyarakat adat mengenai pentingnya menjaga ketertiban menjelang 1 Desember. KetuaLMA Nabire, Karel Misiro, menegaskan bahwa tanggal tersebut sering menghadirkandinamika sosial yang harus diantisipasi dengan kedewasaan dan kehati-hatian. Iamengingatkan seluruh tokoh adat agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari provokasi, dan tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Karel juga memaparkan sejumlah potensikerawanan, seperti peningkatan aktivitas kelompok tertentu, gangguan arus mobilitas, hinggatindakan provokatif berupa blokade jalan maupun pembakaran ban. Sikap tegas Karel menunjukkan posisi strategis masyarakat adat sebagai mitra pemerintah dalam menjagaketenangan sosial.

Karel juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan telah mengambillangkah antisipatif, mulai dari pemantauan titik rawan hingga pendekatan persuasif kepadamasyarakat. Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan provokasi bukan semata-matadilakukan melalui penindakan, tetapi melalui komunikasi dan penguatan hubungan antaramasyarakat adat dan aparat keamanan. Dengan demikian, rasa aman yang terbangun bukanhanya berasal dari pengawasan, tetapi dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat.

Dari perspektif keamanan, Komandan Kodim 1710/Mimika Letkol Inf M. Slamet Wijaya menegaskan bahwa menjelang 1 Desember, aparat telah meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas matra untuk memastikan masyarakat tetap aman. Ia menjelaskan bahwawilayah Kota Timika berada dalam situasi aman terkendali, sementara sejumlah distrikpedalaman berada dalam kategori rawan terkendali. Kondisi geografis dan kedekatan wilayah pegunungan dengan daerah konflik menjadi faktor utama perlunya kewaspadaan tambahan. Namun, Letkol Slamet memastikan bahwa langkah-langkah antisipatif telah dijalankan secaraterstruktur, diikuti koordinasi antara TNI, Polri, dan aparat keamanan lainnya.

Pernyataan Slamet menegaskan bahwa keberadaan aparat di wilayah rawan bertujuanmelindungi masyarakat. Penempatan personel di sejumlah titik bukan untuk menciptakanketakutan, melainkan memastikan bahwa setiap warga dapat menjalani aktivitas sehari-haritanpa gangguan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar situasi tetapkondusif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga keamanan bukan hanyatanggung jawab aparat, tetapi merupakan hasil kerja sama semua pihak.

Tidak hanya aspek keamanan, pemerintah di wilayah Papua Selatan juga mengedepankanpendekatan sosial dan kultural dalam menjaga suasana positif. Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengajak masyarakat untuk mulai menyemarakkansuasana Natal sejak awal Desember. Ia mendorong panitia Natal mengeluarkan edaran agar masyarakat menghias fasilitas publik dan pemukiman. Inisiatif ini bertujuan membangunatmosfer damai dan penuh sukacita yang dapat mengurangi ruang gerak bagi provokasi. Dengan fokus pada kegiatan positif, perhatian masyarakat diarahkan pada persiapan perayaanNatal yang aman dan tertib.

Rangkaian langkah yang dilakukan oleh berbagai elemen di Papua menunjukkan keseriusandan komitmen bersama dalam menolak provokasi menjelang 1 Desember. Pemerintahdaerah, LMA, tokoh adat, dan aparat keamanan saling melengkapi untuk menjaga ketertiban, membangun kewaspadaan, dan memperkuat solidaritas. Melalui upaya koordinatif yang berkesinambungan, Papua menunjukkan bahwa stabilitas dapat tercapai ketika semua pihakmenyadari pentingnya keamanan sebagai fondasi kehidupan sosial.

Momentum 1 Desember seharusnya tidak dijadikan ruang bagi provokasi yang merugikanmasyarakat. Sebaliknya, tanggal tersebut harus menjadi pengingat bahwa kedamaian, persatuan, dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan penuh dariseluruh lapisan masyarakat, Papua dapat mengawali bulan penuh kasih dengan ketenangan, serta memastikan setiap warga dapat merayakan Natal dalam suasana aman dan harmonis.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Menjelang 1 Desember, berbagai elemen masyarakat di Papua kembali menegaskan komitmen untuk menolak provokasi dan menjaga stabilitas daerah. Momentum yang kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kegaduhan kini dihadapi dengan pendekatan yang jauh lebih matang, terarah, dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat keamanan serta harmoni sosial. Upaya menjaga situasi tetap kondusif bukan lagi sekadar reaksi, tetapi menjadi bagian dari kesadaran kolektif bahwa Papua membutuhkan kedamaian untuk terus bergerak maju.

Pemerintah pusat maupun daerah menaruh perhatian serius terhadap dinamika yang terjadi menjelang 1 Desember. Kehadiran aparat keamanan di berbagai wilayah Papua menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan aktivitas tanpa rasa takut. Langkah pemerintah ini semakin mendapat dukungan dari masyarakat karena terbukti mampu menciptakan ketenangan dan mencegah ruang gerak bagi kelompok yang ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menyebarkan provokasi.

Komandan Kodim 1710/Mimika, Slamet Wijaya, menegaskan bahwa kondisi keamanan di Mimika tetap stabil dan terkendali berkat koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa seluruh langkah pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memastikan aktivitas warga berjalan normal. Pesan yang disampaikan tidak hanya menyoroti aspek keamanan, tetapi juga menggambarkan bagaimana aparat dan masyarakat semakin terhubung dalam misi menjaga Papua tetap damai. Dengan sinergi yang solid, stabilitas dapat dipertahankan tanpa harus menciptakan kecemasan di tengah masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan aparat juga semakin humanis dan persuasif. TNI dan Polri hadir tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pola komunikasi yang intensif dengan warga, serta kehadiran aparat di titik-titik strategis, menjadi bagian dari upaya memastikan setiap potensi gangguan dapat dicegah sejak dini. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya keamanan sebagai pondasi pembangunan di Papua. Situasi yang aman memungkinkan seluruh program pembangunan berjalan tanpa hambatan, termasuk peningkatan ekonomi lokal, pendidikan, dan pelayanan publik.

Sementara itu, peran tokoh adat semakin menegaskan bahwa penolakan terhadap provokasi bukan hanya kepentingan pemerintah, tetapi juga kebutuhan masyarakat Papua sendiri. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire, Karel Misiro, mengajak warga di berbagai kampung untuk mengutamakan persatuan dan tidak memberikan ruang bagi ajakan yang dapat mengganggu kenyamanan menjelang Natal. Inisiatif LMA dengan mendorong dialog rutin, memperkuat koordinasi antar-kampung, dan membentuk kelompok pemantau berbasis adat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial yang kuat untuk menjaga keamanan daerahnya. Kearifan lokal tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan ketahanan sosial dan menutup peluang provokasi.

Keterlibatan tokoh adat seperti Karel Misiro menguatkan narasi bahwa masyarakat Papua kini semakin matang dalam melihat situasi. Mereka menempatkan kedamaian sebagai prioritas dan menyadari bahwa provokasi hanya akan menghambat berbagai capaian pembangunan yang sedang berjalan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendorong pendekatan kolaboratif dengan masyarakat adat berjalan efektif, karena yang menjaga keamanan bukan hanya aparat, tetapi juga komunitas itu sendiri melalui cara-cara yang sesuai budaya.

Di Papua Selatan, pemerintah daerah menggerakkan strategi yang lebih kultural dengan menghadirkan suasana Natal lebih awal di ruang publik. Ornamen Natal yang dipasang sejak awal Desember bukan hanya dekorasi, tetapi simbol kebersamaan yang memperkuat solidaritas warga. Pemerintah ingin memastikan bahwa suasana sosial tetap hangat, penuh harapan, dan jauh dari ketegangan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masyarakat Papua yang memiliki tradisi keagamaan dan budaya yang kuat, sehingga upaya menghadirkan sukacita menjadi langkah strategis untuk meredam potensi provokasi.

Dengan menghadirkan rasa optimistis dan kegembiraan, pemerintah membangun ruang psikologis yang kondusif bagi masyarakat. Ketika masyarakat fokus pada perayaan Natal, kegiatan sosial, dan persiapan akhir tahun, probabilitas penyebaran provokasi menjadi jauh lebih kecil. Langkah ini memperlihatkan bahwa stabilitas tidak hanya dijaga melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan emosional yang lebih dekat dengan kehidupan warga sehari-hari.

Menolak provokasi 1 Desember bukan sekadar respons sesaat, tetapi merupakan upaya komprehensif untuk menjaga Papua tetap berada di jalur kemajuan. Pemerintah telah menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas pembangunan melalui berbagai program strategis, dan stabilitas keamanan menjadi syarat utama keberlanjutan program tersebut. Dengan situasi yang aman, pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, investasi daerah dapat bertumbuh, pelayanan publik semakin baik, dan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan

.

Gerakan kolektif yang ditunjukkan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat menjadi bukti bahwa Papua kini berada dalam fase yang jauh lebih stabil dan optimistis. Penolakan terhadap provokasi mencerminkan kesadaran bahwa masa depan Papua harus dibangun dengan kedamaian, bukan konflik. Semakin banyak elemen masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas, semakin kecil pula ruang bagi provokasi untuk berkembang.

Dengan kebersamaan yang terus diperkuat, Papua memiliki peluang besar untuk melangkah maju sebagai tanah damai dan sejahtera. Menjelang 1 Desember, pesan yang menggema di berbagai wilayah Papua sangat jelas: tidak ada tempat bagi provokasi, dan masa depan hanya dapat dibangun melalui persatuan, stabilitas, dan komitmen bersama menjaga kedamaian.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua