Monthly Archives: November 2025

Oleh: Gendhis Sathiti *)

Langkah mengolah sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bernilai tinggi memasuki fase agresif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hilirisasi menjadi strategi besar untuk membuktikan daya saing ekonomi nasional di tengah ketatnya kompetisi global.

Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan ekonomi, sejalan dengan tiga fokus lainnya: ketahanan pangan, energi, dan program gizi gratis. Strategi tersebut tidak hanya melanjutkan kebijakan jangka panjang dari pemerintahan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan komoditas hingga ke sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Tujuannya jelas menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan industri baru di Asia.

Transformasi terbesar terlihat dari sektor nikel. Hilirisasi logam ini telah mengubah wajah industri nasional sejak pelarangan ekspor bijih mentah diberlakukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memaparkan bahwa nilai ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai sekitar 3,3 miliar dolar AS.

Setelah ekspor bahan mentah dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri, nilai ekspornya melonjak hingga lebih dari 35 miliar dolar AS per tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan betapa besar potensi ekonomi yang bisa dicapai ketika bahan mentah diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Bahlil menilai hilirisasi telah menciptakan efek berganda yang luas. Pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan baru membuka jutaan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta memperkuat pendapatan daerah.

Ia menyebut, jika seluruh proyek hilirisasi terlaksana, investasi yang dibutuhkan mencapai 618 miliar dolar AS dengan potensi penciptaan hingga 3 juta lapangan kerja baru. Pemerintah juga telah menyetujui tahap pertama hilirisasi mencakup 21 proyek prioritas di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, minyak dan gas, hingga pertanian dan kelautan, dengan total investasi sekitar 40 miliar dolar AS.

Selain nikel, sektor kelapa sawit menjadi fokus berikutnya. Pemerintah mempercepat hilirisasi sawit agar tidak hanya bergantung pada ekspor minyak mentah, melainkan mengembangkan produk turunan seperti biofuel, margarin, dan oleokimia. Kebijakan tersebut tidak hanya memperluas nilai tambah, tetapi juga memperkuat transisi menuju energi rendah karbon yang ramah lingkungan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menilai hilirisasi mineral dan sumber daya alam bukan semata strategi ekonomi, melainkan langkah strategis untuk membangun ekosistem industri berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi menciptakan rantai nilai baru yang menghubungkan sektor pertambangan, energi, dan manufaktur. Dengan perizinan yang efisien dan iklim investasi yang kondusif, daya saing industri Indonesia diyakini akan meningkat signifikan di pasar global.

Todotua menegaskan, pengembangan hilirisasi juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk memimpin rantai pasok global rendah karbon. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk mendorong kemakmuran yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Presiden Prabowo Subianto menilai kontribusi hilirisasi terhadap kinerja ekonomi nasional semakin nyata. Dalam pidatonya di depan parlemen, ia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan, meningkat dari 4,87 persen pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor sebesar 10,67 persen, dengan sektor hilirisasi menjadi salah satu penopang utama kenaikan nilai tambah.

Pemerintah juga mencatat penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen serta penurunan angka kemiskinan hingga 8,47 persen terendah sepanjang sejarah. Angka-angka itu memperlihatkan dampak nyata hilirisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperluas basis industri dan mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, pemerintah berupaya menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan keberanian politik yang kuat. Ia mengakui, kebijakan pembatasan ekspor bahan mentah sempat menuai protes dari pelaku industri, namun langkah tersebut terbukti tepat.

Menurutnya, sudah waktunya Indonesia berhenti bergantung pada ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara industri penghasil produk jadi. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan untuk mengelolanya secara mandiri.

Sementara itu, pemerintah terus memperluas hilirisasi ke lebih dari 28 komoditas unggulan lain seperti timah, bauksit, tembaga, rumput laut, hingga pala. Upaya tersebut dirancang untuk menciptakan diversifikasi ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai daerah, hilirisasi diharapkan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta membuka akses lapangan kerja di luar Jawa.

Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan hilirisasi sebagai pondasi untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berdaulat. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkokoh daya saing industri nasional di tengah perubahan ekonomi global yang cepat.

Dari nikel hingga kelapa sawit, hilirisasi membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia bukan sekadar potensi, tetapi sumber kekuatan nyata bagi transformasi ekonomi nasional.

Dengan tata kelola yang kuat, investasi produktif, dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia menegaskan diri sebagai negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya menjadi kekuatan industri berkelas dunia. (*)

*) pemerhati isu lingkungan

Oleh: Meliana Kede
Transformasi ekonomi Indonesia tengah memasuki babak baru. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan hilirisasi sebagai poros utama pembangunan nasional.

Strategi tersebut bukan sekadar agenda industrialisasi, melainkan sebuah langkah besar untuk mengubah wajah perekonomian dari berbasis ekspor bahan mentah menuju produksi bernilai tambah tinggi yang menopang pertumbuhan fiskal dan kemandirian ekonomi bangsa.

Fokus hilirisasi menjadi salah satu dari empat prioritas utama pemerintahan saat ini, bersama ketahanan pangan, energi, dan program gizi gratis. Pemerintah memandang bahwa pengolahan sumber daya alam di dalam negeri merupakan kunci untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat fondasi ekonomi agar lebih tahan terhadap gejolak global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa hilirisasi dan industrialisasi adalah jalan mutlak yang harus ditempuh Indonesia untuk keluar dari kutukan sumber daya alam.

Dalam pandangannya, tidak ada negara dengan kekayaan sumber daya alam yang berhasil mencapai status negara maju tanpa melalui industrialisasi terencana. Ia mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah yang bernilai rendah, sehingga tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Bahlil mengutip pengalaman pada sektor nikel sebagai contoh keberhasilan nyata kebijakan hilirisasi. Setelah penghentian ekspor bijih nikel pada 2017, nilai ekspor produk turunannya melonjak tajam dari hanya sekitar 3,3 miliar dolar AS menjadi lebih dari 34 miliar dolar AS pada 2024.

Lonjakan tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang bisa diraih ketika bahan mentah diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Namun, Bahlil juga menyoroti bahwa proses hilirisasi selama ini belum sepenuhnya terencana dengan baik.

Ia menilai kebijakan tersebut masih bersifat reaktif dan belum dirancang secara sistematis dengan melibatkan lembaga pengelola yang kuat. Karena itu, pemerintah kini tengah membentuk badan khusus di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memastikan tata kelola yang lebih solid dan berkelanjutan.

Selain memperkuat kebijakan industri, Bahlil menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada dukungan energi yang efisien dan berkelanjutan. Pasokan gas alam dan sumber daya energi lainnya menjadi faktor penentu daya saing industri pengolahan. Tanpa ketersediaan energi yang stabil, industrialisasi tidak akan dapat berlangsung optimal.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, memandang hilirisasi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dalam forum Focus Group Discussion bertajuk “Pengawasan Program Pengembangan Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap”, Hery menekankan bahwa hilirisasi harus diiringi dengan investasi yang efisien, tata kelola transparan, dan pengawasan yang kuat.

Menurut Hery, potensi sumber daya alam Indonesia akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi apabila diolah secara berkelanjutan di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan dua sasaran besar: peningkatan nilai tambah dan produktivitas industri pengolahan, serta penguatan integritas ekonomi domestik dan global.

Melalui pendekatan tersebut, hilirisasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya.

Hery juga menegaskan pentingnya menjaga konsistensi kebijakan hilirisasi agar mampu menarik investasi berkualitas. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal pemerintah tidak boleh menjadi penghalang untuk melanjutkan pembangunan, sebab investasi transformatif dapat menjadi solusi bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Dari sisi makroekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas industri dan investasi.

Ia menjelaskan bahwa indikator ekonomi utama seperti indeks kepercayaan konsumen, kinerja ritel, dan Purchasing Managers Index (PMI) menunjukkan tren positif. Realisasi investasi nasional mencapai lebih dari Rp1.400 triliun, sementara sektor manufaktur mencatat peningkatan signifikan pada utilisasi kapasitas produksi.

Airlangga menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah di sektor mineral, tetapi juga merambat ke sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Program hilirisasi kelapa, sawit, dan tambak udang menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan tersebut dapat memperluas basis ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat dukungan melalui regulasi baru, termasuk insentif pajak dan program padat karya, agar industri hilir di berbagai sektor dapat tumbuh lebih cepat.

Keberhasilan hilirisasi bukan semata diukur dari angka ekspor atau pertumbuhan industri, melainkan juga dari kemampuan negara dalam menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan. Transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi berarti membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, memperkuat daya saing global, dan memperkecil ketergantungan terhadap pasar luar negeri.

Hilirisasi yang dijalankan secara terarah akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dengan dukungan kebijakan fiskal yang kuat, investasi produktif, serta tata kelola industri yang transparan, strategi tersebut dapat mengantarkan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, hilirisasi bukan hanya menjadi kebijakan ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian nasional menuju masa depan yang lebih sejahtera. (*)

Analis Ekonomi Makro

Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan di bawah pengawasan ketat untuk menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama para pelajar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa setiap dapur yang menjadi bagian dari program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dan memenuhi standar kebersihan yang telah ditetapkan. Ia meminta para kepala daerah untuk memastikan seluruh dapur MBG di wilayah mereka beroperasi sesuai standar.

“Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Jangan sampai ada dapur yang tidak layak lolos begitu saja,” tegas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Dinas Kesehatan daerah dalam proses pengawasan, mulai dari pemeriksaan kebersihan dapur hingga penilaian kualitas makanan.

“Dinas Kesehatan harus dilibatkan penuh, terutama dalam memastikan dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan,” tambahnya.

Tito juga menyoroti kesiapan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar makanan yang dibagikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi dan tidak dalam kondisi basi.

Lebih lanjut, Tito mendorong adanya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama di wilayah terpencil. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah (Polda) Riau turut memperkuat pengawasan dengan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kesembilan dalam Program MBG. Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat lima belas titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah pengawasan Polda Riau dan tersebar di berbagai daerah.

“Hari ini kita meresmikan SPPG ke sembilan, besok pagi dilanjutkan dengan peresmian yang ke sepuluh dari total lima belas titik yang telah disiapkan. Lima titik lainnya akan segera dioperasikan dalam waktu dekat,” ujar Herry.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan.

“Program ini diawasi secara bersama untuk memastikan tidak ada insiden seperti keracunan atau gangguan kesehatan yang menimpa penerima manfaat,” ucapnya.

Herry menuturkan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan MBG diawasi dengan ketat, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga tahap distribusi ke sekolah-sekolah.

“Dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah pun, kami menugaskan Bhabinkamtibmas untuk turut mendampingi guna menjamin keamanan dan ketertiban,” jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa setiap dapur MBG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan sistem security food untuk memastikan setiap tahap pengolahan makanan berlangsung aman dan higienis.

Menurut Herry, total penerima manfaat dari program MBG di wilayah Polda Riau mencapai tiga ribu pelajar, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring peningkatan kapasitas dapur serta perluasan wilayah pelayanan.

“Jumlah penerima manfaat ini akan terus meningkat sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam mencukupi kebutuhan gizi anak-anak,” tutupnya.

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah optimis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.

“Insya Allah ini sudah mulai terlihat sempurna dan 82,9 juta tidak boleh tawar-menawar, akan semua terlaksana,” kata Zulhas, di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.

Keyakinan tersebut disampaikan usai rapat finalisasi regulasi penyelenggaraan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pertemuan ini membahas penyempurnaan aturan turunan dari Keputusan Presiden (Kepres) yang akan menjadi dasar pelaksanaan teknis program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa lembaganya siap untuk mempercepat implementasi di lapangan agar target tersebut bisa tercapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

“82,9 juta akan kami kejar akhir tahun ini,” ujar Dadan usai rapat di Kantor Kemenko Pangan.

Dadan menjelaskan, percepatan ini dimungkinkan berkat peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur produksi makanan bergizi untuk masyarakat.

Hingga saat ini, BGN telah memiliki 13.347 SPPG aktif dan setiap hari mampu meloloskan 200 SPPG baru.

“Kan kita maunya selesai tahun ini. Jadi sekarang sudah ada 13.347 SPPG, dan kami setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG,” ujarnya.

Selain mempercepat verifikasi dapur MBG yang sudah berjalan, BGN juga berencana membangun lebih banyak fasilitas di wilayah terpencil agar distribusi manfaat program merata di seluruh Indonesia.

“Kami juga ingin membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kami masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” ucap Dadan.

Optimisme pemerintah dalam mencapai target MBG juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan MBG.

Menteri PANRB Rini menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini.

“Kementerian PANRB terus mendukung menyukseskan target 82 juta penerima manfaat. Oleh karena itu, perlu ditindaklanjuti dengan penataan dan penguatan UPT Badan Gizi Nasional (KPPG) yang melaksanakan kegiatan operasional penyediaan dan distribusi makanan bergizi,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola program MBG sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan.

“Kami minta waktu sedikit lagi supaya Perpres tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis benar-benar siap diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan di lapangan makin tertata,” ujarnya.***

Oleh: Ratna Soemirat
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini tidak hanya sekadar menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam upaya membangun generasi yang sehat dan berdaya saing. Dalam satu tahun perjalanannya, inisiatif ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan gizi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi lokal di berbagai wilayah Indonesia.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Angka ini menunjukkan skala besar dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan akses gizi di seluruh penjuru negeri.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai bahwa capaian ini menjadi bukti nyata bahwa pemenuhan gizi bukan lagi sekadar tanggung jawab satu instansi, melainkan kerja bersama yang melibatkan banyak pihak dalam rangka membangun fondasi kesehatan nasional yang kuat.
Hingga kini, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah. SPPG menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program ini karena berfungsi sebagai dapur komunitas yang mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar keamanan pangan.
Dadan menegaskan bahwa keberadaan ribuan SPPG aktif tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap wilayah, termasuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), mendapatkan pelayanan gizi yang setara. Ia menambahkan bahwa prinsip dasar dari program ini adalah tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, karena kesehatan masyarakat menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa.
Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menumbuhkan dampak berlapis di berbagai sektor. Selain membawa perubahan positif terhadap kebiasaan makan anak-anak sekolah, program ini juga membuka peluang kerja baru di tingkat lokal. Ribuan tenaga kerja kini terlibat langsung di dapur-dapur komunitas, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga tenaga kebersihan.
Dadan menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi pelaksanaan program menjadi bukti bahwa MBG tidak hanya soal gizi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga menciptakan ekosistem kewirausahaan baru. Banyak pelaku UMKM dan usaha lokal kini menjadi bagian dari rantai pasok MBG, menyediakan bahan pangan, bumbu masakan, hingga kemasan. Hal ini melahirkan geliat ekonomi baru di berbagai daerah, karena pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlibat di sektor pangan kini ikut berkontribusi dalam mendukung program nasional.
Industri turunan seperti produsen alat makan, peralatan dapur, serta rapid test untuk keamanan pangan juga tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan dari program tersebut. Menurut Dadan, keberlanjutan ekosistem industri pendukung ini menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan program MBG di masa depan, karena dapat memperkuat kemandirian nasional dalam sektor pangan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, juga menyoroti pentingnya aspek regulasi, pembinaan, dan komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan program ini. Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan MBG dijalankan dengan berpedoman pada regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. BGN secara aktif melakukan pembinaan terhadap pengelola SPPG agar proses pengolahan dan distribusi makanan sesuai dengan standar keamanan pangan nasional. Selain memastikan kualitas teknis, BGN juga mengedepankan transparansi dan keterlibatan masyarakat.
Khairul menegaskan bahwa BGN berupaya menjaga keterbukaan informasi publik dengan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses serta melakukan diseminasi informasi secara berkala. Tujuannya agar masyarakat memahami tujuan program, mendapatkan akses terhadap data pelaksanaannya, dan dapat ikut serta mengawasi jalannya kegiatan di lapangan. BGN meyakini bahwa kolaborasi publik merupakan kunci keberhasilan program MBG. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan dan dukungan dianggap mampu memperkuat legitimasi program serta memastikan manfaatnya tepat sasaran.
Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu wajah baru dari kebijakan sosial Indonesia yang berorientasi pada hasil nyata. Program ini menandai perubahan paradigma dalam cara pemerintah menangani isu kesehatan masyarakat, dari pendekatan reaktif menjadi preventif. Dengan memastikan asupan gizi yang baik sejak dini, pemerintah sedang menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing global.
Capaian dan komitmen yang telah ditunjukkan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG memberikan harapan besar bagi masa depan kesehatan nasional. Pemerataan akses terhadap makanan bergizi, pembukaan lapangan kerja baru, serta tumbuhnya ekonomi lokal menjadi bukti bahwa kebijakan ini memiliki efek berlapis yang bermanfaat luas. Lebih dari sekadar kebijakan populis, MBG adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dan keadilan sosial yang menjadi dasar pembangunan bangsa.

Peneliti Masalah Sosial

Oleh : Aditya Anggara )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau 39 juta penerima menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian gizi dan kesehatan masyarakat. Di tengah tantangan ketimpangan sosial, tingginya angka stunting, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi di sebagian wilayah Indonesia, program ini hadir sebagai jawaban nyata atas komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sejak dini. Capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol nyata dari tekad pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Program MBG dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pola makan sehat. Melalui distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, pesantren, dan komunitas rentan, program ini menargetkan anak-anak dan kelompok masyarakat yang selama ini paling membutuhkan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat belajar generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 39,2 juta penerima manfaat dengan serapan anggaran mencapai Rp35 triliun per 28 Oktober 2025. Dadan menambahkan bahwa pemerintah optimistis mampu mengejar target hingga 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun 2025.

Capaian 39 juta penerima ini juga menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, MBG melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian terkait, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut menjadikan program ini bukan hanya proyek pemerintah semata, tetapi gerakan nasional yang mengakar di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan petani lokal dan pelaku usaha mikro dalam penyediaan bahan pangan, MBG juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah.

Dari sisi kesehatan publik, MBG menjadi strategi pencegahan yang efektif terhadap masalah gizi kronis seperti stunting dan anemia. Berdasarkan sejumlah laporan, anak-anak yang rutin menerima makanan bergizi menunjukkan peningkatan berat badan dan tinggi badan yang signifikan dibandingkan mereka yang tidak. Selain itu, pengetahuan gizi yang diajarkan melalui program ini mendorong keluarga untuk menerapkan pola makan sehat di rumah. Dengan cara ini, MBG menanamkan kebiasaan baik yang berkelanjutan dan membentuk fondasi kuat bagi generasi sehat di masa depan.

Program ini juga menjadi refleksi nyata dari semangat pemerataan pembangunan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, pemerintah juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah tercapai tanpa kesehatan yang baik dan gizi yang memadai. Karena itu, MBG hadir bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beberapa regulasi utama untuk mendukung penyelenggaraan program MBG sudah rampung. Pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh program itu untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada awal tahun depan. Pihaknya juga mengatakan program MBG merupakan salah satu program utama pemerintah karena dampaknya luas, baik bagi peningkatan gizi masyarakat maupun sektor ekonomi.

Selain memberikan manfaat kesehatan, MBG juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan memberdayakan petani dan memanfaatkan produk pangan lokal, pemerintah memastikan bahwa rantai pasok makanan bergizi berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Penggunaan bahan lokal seperti telur, ikan, sayur, dan buah dari petani sekitar menumbuhkan ekonomi desa sekaligus menjaga keberagaman pangan Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan semangat kedaulatan pangan, di mana Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan makan rakyatnya, tetapi juga melakukannya dengan potensi dan sumber daya sendiri.

Tidak kalah penting, keberhasilan MBG dalam menjangkau 39 juta penerima memperlihatkan kemampuan pemerintah dalam mengelola program berskala besar dengan efisiensi tinggi. Transparansi distribusi, pengawasan mutu makanan, serta sistem pelaporan yang terintegrasi menjadi pilar keberhasilan program ini. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, MBG menjadi contoh konkret bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan cermat dan dijalankan dengan hati dapat menghasilkan dampak besar bagi kesejahteraan rakyat.

Capaian ini juga membawa pesan optimisme bagi seluruh bangsa. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan bergizi dapat dijamin oleh negara, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi. Anak-anak yang sehat hari ini akan menjadi generasi produktif yang memajukan bangsa di masa depan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran gizi yang semakin meningkat, Indonesia perlahan namun pasti melangkah menuju masa depan tanpa kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi sebuah gerakan kebangsaan. Gerakan yang menanamkan nilai kepedulian, keadilan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Dengan 39 juta penerima yang merasakan langsung manfaatnya, MBG menjadi bukti bahwa Indonesia mampu membangun dari perut rakyatnya, menumbuhkan harapan, memperkuat masa depan, dan membentuk generasi emas yang sehat dan berdaya saing tinggi. Ini adalah langkah besar menuju Gizi Nasional, menuju Indonesia yang kuat dan bermartabat.

)* Pengamat kebijakan publik

Nusa Tenggara Barat – Pemerintah terus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar kawasan wisata Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai aturan hukum.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria mengungkapkan adanya aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Kegiatan tersebut tergolong besar dengan kapasitas produksi mencapai tiga kilogram emas per hari atau setara 3.000 gram.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal, tambang emas, 3 kg satu hari,” ungkap Dian.

Ia menegaskan, pihaknya telah meninjau langsung lokasi tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindaklanjutinya.

“Namun memang tidak mudah menegakkan hukum di sini, sangat tidak mudah dan kasus seperti ini banyak,” tambahnya.

Temuan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada KPK atas dukungan dan sinerginya dalam mengungkap praktik tambang ilegal di wilayah sekitar Mandalika. Kegiatan pertambangan tanpa izin dikawasan hutan atau konservasi, merupakan pelanggaran berat yang harus ditindak tegas.

“Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan,” tegas Dwi.

Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Aswin Bangun, menuturkan bahwa telah kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mencegah dan menertibkan tambang ilegal.

“Kita sudah bekerjasama dan mengambil langkah awal dengan memasang papan peringatan dan melakukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif,” tuturnya.

Upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga sumber daya alam Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik tambang ilegal yang merugikan negara sekaligus memperkuat tata kelola pertambangan nasional menuju pembangunan berkelanjutan.

Oleh: Juanda Syah)*
Peringatan terus menunjukkan ketegasan dalam menindak praktik tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah Indonesia. Melalui langkah terukur lintas kementerian dan lembaga, upaya pemberantasan kegiatan tambang tanpa izin kini menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus memastikan penerimaan negara tidak bocor.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu garda terdepan dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan praktik tambang ilegal di Indonesia umumnya terbagi dalam dua model. Pertama, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan tanpa dasar hukum sama sekali. Kedua, praktik tambang yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tetapi menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Rilke menjelaskan, model tambang ilegal pertama kerap ditemukan di sektor tambang emas yang dilakukan secara tradisional tanpa izin resmi. Sementara model kedua, lebih kompleks karena seringkali telah berakar kuat di kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Hal ini di mana kegiatan tambang sudah menjadi bagian dari kultur lokal. Situasi semacam ini membuat penanganannya tidak bisa hanya dilakukan dengan penindakan semata, melainkan perlu pendekatan sosial dan ekonomi yang menyeluruh.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM kini tidak hanya fokus pada upaya penegakan hukum, tetapi juga mencari solusi agar aktivitas masyarakat yang sudah mengakar dapat diatur secara legal dan memberikan manfaat bagi negara. Rilke menegaskan, pendekatan baru pemerintah diarahkan untuk menata tata niaga pertambangan rakyat agar bisa diakui secara sah. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan penghidupan, sementara negara memperoleh pemasukan melalui pajak dan royalti.
Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah mematangkan konsep Harga Patokan Mineral (HPM) sebagai instrumen untuk menyeimbangkan daya saing antara tambang legal dan ilegal. Melalui kebijakan ini, diharapkan tambang yang beroperasi secara resmi dapat bersaing dengan harga di pasar gelap, sekaligus memastikan pendapatan negara dari sektor mineral tetap optimal.
Langkah konkret pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Sudirman Widhy Hartono mengatakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam penegakan hukum di sektor pertambangan khususnya mineral dan batubara.
Menurut Sudirman, pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menindak para pelaku perusakan sumber daya alam. inisiatif Presiden yang secara langsung menyoroti masalah tambang ilegal dalam Sidang Tahunan MPR merupakan langkah penting yang menunjukkan komitmen politik tertinggi terhadap penegakan hukum lingkungan.
Sudirman menjelaskan bahwa praktik tambang ilegal bukanlah fenomena baru. Aktivitas semacam ini telah ada sejak masa kolonial dan berkembang pesat sejak era reformasi. Perkembangan teknologi serta kemudahan akses terhadap alat berat seperti ekskavator dan truk membuat kegiatan tambang ilegal semakin masif, tidak hanya di sektor emas dan timah, tetapi juga batubara, nikel, dan bauksit.
Data pemerintah menunjukkan lebih dari 2.000 lokasi tambang ilegal tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin. Bagi PERHAPI, fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah masuk kategori pencurian sumber daya alam secara sistemik lintas wilayah dan komoditas.
Sebagai organisasi profesi yang menaungi para ahli pertambangan, PERHAPI aktif mendukung agenda pemerintah dalam pemberantasan tambang ilegal. Sudirman menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan sejumlah Kejaksaan Tinggi di Kalimantan untuk memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan kasus-kasus tambang ilegal. Dukungan tersebut meliputi perhitungan estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian negara, hingga dampak ekologis yang ditimbulkan. Semua data disusun berbasis hasil kajian geologi yang akurat agar proses hukum dapat berjalan objektif dan transparan.
PERHAPI juga menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam reformasi tata kelola pertambangan nasional. Kolaborasi antara lembaga teknis, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting agar proses penegakan hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan sosial.
Sebagai langkah lanjutan, Sudirman mendorong skema kemitraan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang resmi. Melalui pola ini, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan pendukung seperti jasa keamanan, logistik, atau pengangkutan hasil tambang (hauling). Pendekatan ini tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar tambang.
Langkah-langkah strategis yang ditempuh pemerintah dan dunia profesional pertambangan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem tambang yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Upaya penindakan terhadap tambang ilegal juga diiringi dengan pembenahan sistem tata kelola yang lebih transparan, mulai dari pemberian izin, pengawasan produksi, hingga distribusi hasil tambang.
Selain berdampak pada peningkatan penerimaan negara, kebijakan penertiban tambang ilegal juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global mineral strategis. Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia dapat memastikan bahwa kekayaan alamnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa merusak lingkungan.
Penegasan pemerintah untuk menindak praktik tambang ilegal di sejumlah daerah menjadi bukti nyata bahwa reformasi di sektor pertambangan tengah berjalan serius. Dengan sinergi kuat antara Kementerian ESDM, PERHAPI, aparat penegak hukum, dan masyarakat, arah pembangunan sektor pertambangan di Indonesia kini bergerak menuju masa depan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Arvian Damar *)

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan yang kuat dalam menata ulang sektor pertambangan nasional. Komitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal kini menjadi prioritas nasional, bukan hanya karena kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, tetapi juga karena dampaknya terhadap kedaulatan sumber daya alam dan keadilan sosial. Melalui arahan langsung Presiden, pemberantasan tambang tanpa izin diarahkan menjadi gerakan terpadu lintas lembaga negara yang melibatkan aparat hukum, penegak aturan, dan kementerian teknis terkait.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus dirugikan oleh praktik pertambangan ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun dan dikuasai oleh jaringan besar. Ia menginstruksikan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan Bea Cukai untuk bersinergi secara sistematis dalam menindak pelaku kejahatan sumber daya alam. Dalam pandangannya, pengelolaan kekayaan tambang harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berkeadilan agar hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Halilintar, yang bertugas menekan praktik pertambangan timah ilegal dan memperbaiki tata kelola pertimahan nasional. Satgas ini menjadi bentuk koordinasi baru antarinstansi hukum dan ekonomi yang diarahkan untuk menghentikan penyelundupan timah, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan seluruh hasil tambang disalurkan melalui jalur resmi. Pemerintah menargetkan produksi timah nasional mencapai 30.000 ton per tahun mulai 2026, dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan berbasis data. Langkah ini bukan hanya untuk mengamankan potensi penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan iklim pertambangan yang sehat dan berdaya saing global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Ia menyatakan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden untuk menegakkan keadilan dan memperkuat prinsip good governance di sektor pertambangan. Bahlil menilai bahwa upaya pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar operasi penertiban, tetapi bagian dari transformasi besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya nasional.

Kementerian ESDM kini mempercepat digitalisasi sistem perizinan pertambangan sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan di tingkat perizinan. Sistem ini memungkinkan proses izin usaha pertambangan dilakukan secara transparan, terintegrasi, dan dapat diakses publik, sehingga potensi manipulasi dapat diminimalkan. Digitalisasi perizinan menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintah membangun sistem pertambangan berbasis data yang akuntabel dan efisien.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae menjelaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat kerangka hukum dan kebijakan pembinaan terhadap masyarakat penambang melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat yang bergantung pada tambang rakyat untuk tetap bekerja secara legal, terdaftar, dan diawasi negara. Rilke menilai, kebijakan ini tidak hanya mencegah munculnya tambang ilegal baru, tetapi juga melindungi ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas pertambangan. Dengan sistem WPR yang tertata, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan hukum.

Di sisi penegakan hukum, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Moh Irhamni menerapkan strategi dua jalur, yaitu pencegahan dan penindakan. Kepolisian aktif melakukan sosialisasi di wilayah rawan tambang ilegal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menambang di luar izin resmi. Selain itu, kegiatan pengawasan di wilayah izin resmi seperti milik PT Timah juga diperkuat, dengan menegaskan bahwa setiap hasil tambang wajib disetorkan melalui mekanisme resmi negara. Pendekatan ini memastikan aktivitas pertambangan tidak hanya legal, tetapi juga memenuhi standar good mining practice.

Langkah tegas pemerintah di tingkat pusat ini mendapat dukungan luas dari kalangan profesional pertambangan. Ketua Umum Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono menilai bahwa kebijakan Presiden Prabowo membuka era baru dalam reformasi sektor mineral dan batubara. Menurutnya, isu tambang ilegal selama ini sering diabaikan karena kompleksitas pelaku dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Dengan pembentukan Satgas lintas lembaga, pemerintah menunjukkan bahwa masalah tambang ilegal kini ditangani secara sistematis dan menyeluruh.

Sudirman menilai, langkah pemerintah bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga simbol keberanian politik untuk melindungi kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, lebih dari 2.000 titik tambang ilegal telah diidentifikasi di seluruh Indonesia, yang menunjukkan besarnya tantangan dalam penataan sektor ini. PERHAPI sendiri turut membantu pemerintah dengan memberikan analisis teknis terhadap estimasi cadangan yang hilang, potensi kerugian negara, serta dampak ekologis akibat aktivitas tambang ilegal.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan kalangan profesional menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola pertambangan yang berintegritas. Sudirman menegaskan bahwa keberhasilan agenda pemberantasan tambang ilegal akan memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang serius mengelola sumber daya alamnya. Ia menilai langkah Presiden Prabowo merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau individu.

Komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo, bersama para stakeholders menandai langkah besar menuju tata kelola pertambangan nasional yang modern. Pemberantasan tambang ilegal kini bukan hanya wacana, tetapi strategi nyata menuju kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

*) Pengamat Kebijakan Pertambangan dan Energi Nasional

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan konservasi. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) menyegel lokasi tambang emas ilegal yang ditemukan di sekitar kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Balai Gakkumhut Jabalnusra, Aswin Bangun, mengatakan langkah penyegelan dilakukan setelah tim menemukan sejumlah titik aktivitas tambang tanpa izin di kawasan tersebut.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat,” ujar Aswin.

banner 336×280
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga lubang bekas aktivitas tambang yang telah ditinggalkan. Namun, menurut Aswin, kegiatan serupa pernah berulang di lokasi yang sama.

“Tahun-tahun sebelumnya kami sudah lakukan operasi penertiban dan penegakan hukum, namun aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi,” ungkapnya.

Selain di Lombok Tengah, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) juga teridentifikasi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Gakkumhut segera melakukan penertiban di wilayah tersebut untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

“Perlu langkah-langkah solutif dan kolaboratif melibatkan seluruh pihak termasuk tokoh-tokoh masyarakat, agar permasalahan penambangan ilegal dapat ditertibkan dan tidak menimbulkan kerugian negara dan kerugian lingkungan,” tambah Aswin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Gakkumhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat. “Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” tegas Dwi.

Ia menyebut, langkah ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya mengungkap keberadaan tambang ilegal tersebut.

“Kami memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar pengawasan, penertiban, serta pemulihan lahan berjalan komprehensif,” ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V, Dian Patria, menambahkan bahwa tambang ilegal di NTB berpotensi melanggar hukum di berbagai sektor.

“Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, atau pajak,” jelas Dian.

Ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di lapangan akibat adanya kemungkinan “backing” dari pihak tertentu. “Mereka tidak berani menagih karena itu mungkin ada backing-backing-nya, atau mereka memang menikmati ya,” kata Dian.

Dian menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal di Lombok berkembang pesat dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. “Ternyata bisa tiga kilogram emas satu hari. Hanya satu jam dari Mandalika, dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” ungkapnya.

Pemerintah berharap langkah penyegelan ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum atas tambang ilegal akan dilakukan tanpa kompromi. KLHK juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas tambang di kawasan hutan atau konservasi, dengan menyertakan lokasi, foto, dan waktu kejadian untuk mempercepat verifikasi.