Monthly Archives: November 2025

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah konkret memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.

Program ini diluncurkan di Surabaya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).

“Pemerintah meluncurkan KPP dengan harapan semakin banyak pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah masyarakat,” ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan dana Rp130 triliun, terdiri atas Rp113 triliun untuk sektor penyedia seperti kontraktor dan pengembang serta Rp 17 triliun untuk sektor permintaan atau masyarakat penerima manfaat.

Di kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut KUR Perumahan sebagai terobosan besar dalam mendukung sektor perumahan rakyat.

“KUR Perumahan ini disiapkan dananya oleh negara Rp130 triliun. Bunganya disubsidi 5 persen. Jadi kalau dari banknya 11 persen, disubsidi jadi 6 persen. Itu bagus sekali,” ujarnya.

Skema subsidi bunga tersebut membuat pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman hingga Rp500 juta dengan bunga 6 persen.

Menurut Maruarar, program ini juga memperkuat ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, terutama bagi ibu rumah tangga pelaku usaha kecil.

“Kita tidak bisa hanya membangun dan merenovasi rumahnya, kita juga perlu mengisi ekonomi keluarganya,” katanya.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pembangunan perumahan tidak hanya sebatas penyediaan hunian, tetapi juga instrumen untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendorong terciptanya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Program ini menjadi solusi nyata dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

KUR Perumahan dijalankan melalui kerja sama antara Kementerian PKP, PNM Mekaar, Bank BRI, dan SMF. Program ini diatur dalam Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025, dengan sasaran pengembang, kontraktor, serta individu yang ingin membeli atau merenovasi rumah produktif.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai program ini memberikan efek berganda besar bagi ekonomi daerah.

“Setiap rumah yang dibangun melibatkan kontraktor, mandor, pekerja, toko bahan bangunan, hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi,” ujarnya.

KUR Perumahan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, menghadirkan kebijakan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kesejahteraan. ##

[edRW]

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun untuk memperkuat sektor pembiayaan rumah rakyat, sebagai bagian dari strategi nasional pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung pembangunan rumah sekaligus mendorong peran UMKM kontraktor di seluruh Indonesia.

“Jadi ini diluncurkan untuk kredit perumahan di mana pemerintah menyediakan anggaran on top Rp 130 triliun,” ujar Airlangga.

Program ini ditargetkan mampu membangun sekitar 320.000 rumah, dengan kredit yang dapat berputar hingga Rp 20 miliar melalui platform khusus bagi UMKM kontraktor.

Airlangga juga mendorong kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati untuk aktif mendukung kontraktor daerah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat, sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah.

Ia menambahkan, program kredit perumahan juga mencakup fasilitas renovasi dan perbaikan rumah, dengan alokasi Rp 17 triliun. Bunga pinjaman pun dibatasi maksimal 6% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga penerima.

“Kepada para calon penerima saya mohon dan saya harapkan agar pinjaman yang dibantu oleh pemerintah dengan cicilan bunga maksimum 6% ini harapannya bisa mendorong ekonomi di rumah tangga Bapak dan Ibu,” kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi mengatakan, Penyaluran KUR oleh BRI terus meningkat hingga akhir September 2025. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau 74,4 persen dari total alokasi Rp175 triliun tahun ini. Pencapaian ini menunjukkan besarnya peran sektor perbankan dalam menggerakkan ekonomi produktif di tingkat akar rumput.

“BRI terus berkomitmen menyalurkan pembiayaan ke sektor riil agar pelaku UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

BRI turut menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga September 2025. Program ini sejalan dengan target pemerintah membangun tiga juta rumah bagi masyarakat kecil.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis program ini akan memperluas kepemilikan rumah di kalangan masyarakat produktif, sekaligus menekan kesenjangan sosial.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya relasi antara kebijakan sosial pemerintah dengan pembangunan ekonomi secara simultan. Tidak hanya menjadi skema pemenuhan gizi, MBG juga membuka peluang luar biasa untuk memasukkan komponen lokal dalam rantai pasok sehingga mampu menumbuhkan ekonomi di daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memang mendorong bahan baku yang digunakan dalam program itu Sebagian besar berasal dari petani, peternak dan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan. Sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk Program MBG secara tidak langsung terserap oleh ekonomi lokal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan meyakini bahwa program MBG menjanjikan tuah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa dampak itu bisa diukur dari perputaran ekonomi di tataran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti lapangan kerja yang muncul, sektor pangan lokal yang terlibat, dan pertumbuhan ekonominya.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa fungsi MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mekanisme yang secara langsung menyerap bahan lokal dan berpotensi menghidupkan rantai ekonomi di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan berasal dari produksi masyarakat lokal.

Pelaksanaan di tingkat daerah memperkuat gambaran tersebut. Seperti di Provinsi Riau, pemerintah provinsi setempat telah membentuk Satgas Percepatan MBG yang mendorong agar SPPG terpencil memperkuat dan menggunakan pangan lokal.

Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Riau, Wiwik Suryani, mengungkapkan pentingnya pengelolaan pangan yang baik di SPPG, terutama yang berada di wilayah terpencil. Ia menegaskan bahwa setiap dapur-dapur di daerah harus memenuhi kriteria penyimpanan pangan yang memadai agar ketersediaan bahan makanan tidak menghambat.

Untuk memastikan SPPG terpencil dapat tetap memenuhi kebutuhan pangan dan mengelola penyimpanan pangan dengan baik, Wiwik menerangkan tentang pentingnya pemberdayaan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG di wilayah terpencil. Ia berharap SPPG terpencil tidak hanya menjadi tempat penyaluran makanan, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat sekitar melalui pemanfaatan hasil bumi setempat.

Diterangkannya, bahan pangan seperti sayur-sayuran, ikan, dan hasil pertanian khas daerah bisa menjadi komponen utama menu MBG, selama memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Dengan demikian, keberadaan dapur SPPG mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokaso.

Perlu kita akui, bahwa dari sisi praktis, optimalisasi bahan lokal MBG memiliki beberapa implikasi yang sangat penting. Pertama, Ketika dapur-dapur MBG membeli dari petani lokal maka terjadi backward linkage atau keterkaitan antara satu sektor industri dengan sektor lain yang menjadi pemasok bahan baku sektor tersebut, sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan petani atau pengusaha lokal.

Kedua, karena MBG membutuhkan bahan baku dalam volume besar dan sifatnya kontinuitas, maka pelaku usaha lokal, peternak, dan petani memperoleh pasar baru yang lebih terstruktur. Pelaku usaha mikro di sektor pangan memperoleh peluang nyata untuk meningkatkan pendapatannya.

Hal itu sudah terbukti terjadi pada Yulida Khomisah, seorang pemilik rumah produksi tempe berlabel WAK HASAN di Kecamatan Gunungsitoli. Yulida, sebagai salah satu mitra pelaku UMKM dalam program MBG, dipercaya memasok tempe dalam ribuan porsi setiap minggu.

Ia bersyukur bahwa program MBG bukan sematan pemenuhan gizi, tetapi juga tentang membuka perputaran ekonomi di Masyarakat. Dengan keuntungan yang diperoleh, Yulida mengaku mampu meningkatkan taraf perekonomiannya, begitu pula pelaku ekonomi lain yang terlibat rantai pasokan penyediaan MBG.

Kemudian yang ketiga, dari sudut daerah, keuntungan bukan hanya di hulu produksi tapi juga pada sirkulasi keuangan. Dana yang ditarik dari anggaran pusat melalui dapur dan bahan baku lokal mengalir Kembali ke masyarakat, memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok nasional yang panjang.

Seperti di Kabupaten Nabire, Papua, Program MBG dimanfaatkan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal untuk bahan baku utama penyediaan makan bergizi gratis. Plt Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Kornelia mengatakan, untuk mendukung program MBG Dinas Pertanian Kabupaten Nabire memiliki 20 hektar pangan lokal berupa ubi jalar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025.

Selain itu, tambah Kornelia, untuk padi, jagung dan beberapa pangan lokal lainnya didukung oleh APBN. Hal ini dilaksanakan dengan mengacu pada program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire.
MBG perlu dilihat sebagai program yang lebih dari sekadar program sosial. MBG bisa disebut sebagai program ekonomi yang tepat sasaran. Bila segala lini berhasil memanfaatkan bahan pangan lokal secara maksimal, maka sektor pangan daerah akan naik kelas. Petani tidak hanya menanam untuk pasar tradisional, tetapi menjadi pemasok tetap untuk dapur MBG. UMKM juga tumbuh karena mendapat pasar rutin.

Pada akhirnya, dapur-dapur MBG bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan sosial-ekonomi di daerah.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah arahannya Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk menata masa depan bangsa melalui intervensi gizi yang memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam kerangka pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sinergi lintas lembaga, daerah dan masyarakat pun menjadi faktor penentu keberhasilan dan efektivitas program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam siaran pers menyampaikan bahwa MBG telah menjangkau 36,7 juta lebih penerima manfaat melalui lebih dari 12.500 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, hasil yang ia sebut sebagai bukti bahwa program masih “on track”. Dadan menegaskan bahwa capaian tersebut adalah hasil kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak ada satu daerah pun yang tertinggal dalam pemenuhan gizi.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi pun, MBG menunjukkan kapasitasnya sebagai program multifungsi. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya menekankan bahwa MBG bukan hanya soal pemberian makan bergizi, tetapi juga penciptaan efek multiplier di tiap wilayah dengan melahirkan “MBG-preneur” lokal yang memanfaatkan bahan pangan lokal dan mendukung UMKM dalam rantai pasok. Kolaborasi antara dapur-komunitas SPPG, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal memperkuat ekosistem gizi dan ekonomi di daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menggarisbawahi bahwa tata kelola program MBG harus dilandasi regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, termasuk penguatan pembinaan SPPG dan kanal pengaduan masyarakat. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan program tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari integritas sistem dan partisipasi publik.

Dinamika pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa sinergitas benar-benar menjadi kunci. Program MBG telah diprioritaskan untuk empat kelompok utama, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/sederajat, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pemerintah daerah juga aktif melakukan monitoring langsung, seperti di Kota Banjar yang meninjau sekolah-sasaran program dan menyerahkan paket makan siang bergizi secara simbolis.

Tak dipungkiri bahwa program dengan cakupan nasional ini juga menghadapi tantangan serius. Temuan kasus keracunan siswa pasca-mbg, termasuk lebih dari 6.400 anak yang tercatat oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), menuntut respons cepat. Namun, pemerintah memilih untuk tidak menghentikan program, melainkan melakukan perbaikan sistem secara korektif.

Lebih jauh, BGN bersama lembaga terkait memperkuat jaminan keamanan pangan dan kehalalan makanan bergizi gratis sebagai bagian dari tata kelola nasional, lewat nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa menu MBG juga memenuhi standar halal dan tayib. Hal ini makin memperkuat kepercayaan publik terhadap program, sekaligus mendukung pencapaian visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks ekonomi lokal, sinergitas juga tampak dalam penguatan UMKM dan petani lokal yang menjadi pemasok dalam ekosistem MBG. Sejumlah analisis menyebut program ini sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi kerakyatan di sektor pangan, dengan alokasi belanja bahan baku yang mendorong multiplier effect hingga ke desa-desa. Pemerintah bahkan memproyeksikan bahwa program ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan usaha mikro di setiap wilayah.

Sinergitas dalam pelaksanaan program MBG berjalan efektif karena ditopang oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat berperan menyusun kerangka regulasi serta pembinaan, sementara daerah bertanggung jawab pada pengadaan, distribusi, dan monitoring pelaksanaan.

Kedua, integrasi lintas sektor memastikan bahwa aspek gizi, ekonomi, dan akses masyarakat saling berpadu secara harmonis. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dan pelaku UMKM lokal menjadikan program ini tidak sekadar bersifat top-down, melainkan tumbuh dari kolaborasi komunitas. Keempat, transparansi dan akuntabilitas yang dijaga dengan baik menjadi fondasi agar program tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.

Keberhasilan program MBG yang telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat dalam satu tahun pemerintahan menunjukkan bahwa sinergi yang dijalankan dengan komitmen mampu menghasilkan capaian nyata dalam waktu singkat. Program ini tidak hanya berfokus pada distribusi pangan, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas manusia, memperkuat ekonomi lokal, dan menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Ke depan, pelaksanaan program perlu terus diperkuat melalui peningkatan standar sanitasi di setiap SPPG, pengawasan terhadap kehalalan dan keamanan pangan, serta pelibatan UMKM secara lebih luas di seluruh kabupaten dan kota agar manfaatnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Program MBG adalah simbol bagaimana pemerintahan saat ini tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi bergerak sinergis untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dan dengan dukungan seluruh pihak, sinergitas yang kuat akan memastikan bahwa MBG menjadi pilar nyata menuju Indonesia yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berdaya. Dengan demikian, keberhasilan MBG adalah bukti bahwa pemerintahan yang berjalan selaras dengan rakyat mampu mengubah aspirasi menjadi aksi, dan aksi menjadi hasil yang dirasakan banyak orang.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah sinergis lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan keberlanjutan serta keamanan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan yang terpadu menjadi fokus utama agar setiap tahapan, mulai dari proses dapur, distribusi makanan, hingga kualitas pangan, berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN bersama Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri, akan terus memperkuat pengawasan di seluruh wilayah. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi prinsip makanan sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi.

“BGN bersama kementerian terkait memperketat standar operasional MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, saat ini lebih dari 10.000 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi yakni 1.596 SPPG. Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Investasi BGN yang mengalir ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun. Dampaknya luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya menjaga keamanan pangan di setiap titik pelaksanaan MBG. Selain itu, seluruh dapur penyedia makanan diminta memperketat proses pengolahan, kebersihan, serta pengawasan makanan agar tidak terjadi kasus keracunan di kemudian hari.

“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali. Karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Luthfi.

Senada dengan hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar seluruh kepala daerah memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia MBG. Menurutnya, penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus melalui pengecekan langsung di lapangan.

“Pengawasan SLHS harus proper, dicek betulan. Jangan sampai ada dapur yang tidak memenuhi standar tapi tetap diloloskan,” tutur Tito saat membuka Rapat Koordinasi lintas kementerian di IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10) lalu.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan di seluruh daerah aktif melakukan pemantauan serta pendampingan terhadap penyedia MBG agar proses pengolahan makanan benar-benar higienis dan aman dikonsumsi siswa.

“Sinergi lintas lembaga dan daerah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik bahwa Program MBG dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah menegaskan keseriusannya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program ini merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa karena menyentuh langsung kesejahteraan generasi penerus. Ia menilai penyediaan gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia bukan semata program sosial, melainkan langkah pembangunan sumber daya manusia jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa. “Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi untuk masa depan bangsa,” ujarnya.

Presiden menambahkan bahwa program ini tidak boleh berjalan sendiri, tetapi harus disertai dengan pengawasan ketat di setiap lini pelaksanaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan. Menurutnya, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral dalam memastikan makanan bergizi sampai kepada anak-anak yang membutuhkan. Ia mengingatkan, keberhasilan program bukan hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi dari perubahan kualitas hidup dan peningkatan kesehatan masyarakat. “Kita ingin anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Karena itu, pengawasan dan kerja sama semua pihak menjadi kunci,” tuturnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat sistem pemantauan lapangan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, MBG telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif. “Capaian ini adalah bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memastikan hak gizi masyarakat terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan penambahan antara 5.000 hingga 6.000 SPPG baru di wilayah terpencil untuk memperluas jangkauan layanan. Ia menegaskan bahwa target nasional sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 dapat tercapai melalui pengawasan berlapis dan koordinasi lintas sektor yang semakin solid. “Kami berkomitmen menjaga kualitas pangan bergizi di seluruh wilayah, karena pemerataan akses adalah kunci keadilan sosial,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program MBG akan terus diawasi secara transparan melalui sistem pelaporan digital, agar distribusi bantuan pangan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak terjadi tumpang tindih. Dadan menutup keterangannya dengan menyebut bahwa MBG bukan hanya program pengentasan gizi, tetapi juga simbol kolaborasi nasional. “Investasi di bidang gizi adalah fondasi bagi kemajuan bangsa,” tutupnya.

Oleh: Munawir Ahmad )*

Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam melindungi generasi muda dari ancaman judi daring yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak-anak, bahkan pelajar sekolah dasar, dalam praktik judi daring menjadi perhatian serius berbagai kementerian dan lembaga negara.

Melalui langkah edukatif yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan pencegahan dilakukan sejak dini agar dampak sosial dan moral dari praktik ini dapat ditekan secara signifikan.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, menjelaskan bahwa hasil pemantauan Kejaksaan menunjukkan kelompok pelaku judi daring berasal dari berbagai latar belakang sosial, termasuk pelajar dan masyarakat rentan.

Berdasarkan data hingga September 2025, pelaku judi daring bahkan ditemukan di kalangan murid sekolah dasar, petani, hingga tunawisma. Temuan ini memperlihatkan bahwa perjudian online telah menembus berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia maupun status ekonomi.

Dalam catatan Kejaksaan, mayoritas pelaku judi daring berjenis kelamin laki-laki dengan persentase mencapai lebih dari delapan puluh persen, sedangkan perempuan sekitar dua belas persen. Dari sisi usia, kelompok produktif antara 26 hingga 50 tahun mendominasi, disusul oleh kelompok usia muda 18 hingga 25 tahun.

Keberadaan pelaku di bawah usia 18 tahun menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah preventif melalui jalur pendidikan dan literasi digital.

Kejaksaan Agung bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta lembaga lain membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang berfokus pada koordinasi penegakan hukum dan edukasi publik.

Salah satu prioritas utama desk ini adalah peningkatan literasi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan remaja, agar mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari judi daring.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai bahwa akar persoalan judi daring di kalangan anak muda tidak hanya dapat diatasi melalui penindakan, tetapi juga harus disertai upaya edukasi yang sistematis.

Pemerintah kini menggandeng lembaga pendidikan dan tokoh agama untuk memberikan penyuluhan yang menyentuh aspek moral dan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan karakter anak muda terhadap godaan ekonomi instan yang ditawarkan situs-situs judi daring.

Selain fokus pada pendidikan karakter, pemerintah juga sedang meninjau ulang sistem regulasi yang berkaitan dengan pengawasan aktivitas daring. Pembenahan regulasi ini mencakup tata aturan dan penguatan koordinasi antar kementerian agar setiap celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan pelaku dapat segera ditutup.

Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berupaya memastikan praktik judi daring tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang di lingkungan digital Indonesia.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pentingnya langkah konkret dalam menangani anak-anak yang sudah terlanjur terlibat judi daring. Menurut Komisioner KPAI Dian Sasmita, data anak yang terlibat dalam aktivitas tersebut perlu disalurkan ke kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial. Pendekatan ini penting agar penanganan terhadap anak tidak berhenti pada pendataan, melainkan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan pendampingan.

KPAI menilai perubahan perilaku anak membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat program pengasuhan keluarga sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan judi daring. Keluarga dianggap sebagai tiang utama dalam pembentukan karakter anak, sehingga perannya harus diperkuat melalui bimbingan dan pendampingan dari pemerintah.

Pemerintah juga memastikan anak-anak yang terjerumus dalam judi daring tidak kehilangan hak pendidikan mereka. Pendekatan yang diambil bukan berbasis hukuman, melainkan pembinaan agar anak tetap dapat melanjutkan sekolah. Melalui pendidikan, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan potensi positif dan mengubah perilaku ke arah yang lebih baik.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menindak pelaku judi daring, tetapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Dengan mengedepankan edukasi, pembenahan regulasi, dan dukungan keluarga, pemerintah menargetkan terbentuknya generasi muda yang tangguh secara moral, kritis dalam bermedia digital, dan sadar akan bahaya perjudian daring.

Upaya tersebut juga mencerminkan visi jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Pemerintah bertekad menciptakan ruang internet yang aman, produktif, dan bebas dari praktik ilegal yang merusak generasi muda.

Dengan dukungan masyarakat, dunia pendidikan, serta lembaga keagamaan, agenda besar pencegahan judi daring ini diyakini dapat menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa menjadi kunci untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang positif, terlindungi, dan berdaya saing tinggi.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, pemerintah juga merancang kampanye digital nasional yang melibatkan influencer muda dan komunitas kreatif agar pesan moral pencegahan judi daring tersampaikan secara efektif di platform yang paling banyak diakses anak muda.

Melalui pendekatan komunikasi yang modern dan relevan, diharapkan pesan bahaya judi daring dapat diterima tanpa kesan menggurui. Sinergi antara edukasi formal, kampanye publik, dan literasi digital akan memperkuat daya tahan generasi muda terhadap berbagai bentuk kejahatan siber di masa depan.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam memerangi praktik judi daring yang semakin masif dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial maupun ekonomi nasional. Berdasarkan hasil analisis terbaru, terungkap bahwa nilai perputaran uang dalam transaksi judi daring di Indonesia mencapai Rp976 triliun. Temuan ini menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bertindak cepat menutup berbagai celah penyalahgunaan sistem keuangan nasional.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui peluncuran Operasi Lebah Madu menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti berbagai indikasi transaksi mencurigakan, baik yang berkaitan dengan korupsi maupun judi daring. Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa operasi ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat kolaborasi lintas lembaga berbasis data.

“Melalui operasi ini, PPATK mendorong terbentuknya kolaborasi berbasis data lintas lembaga, sehingga setiap indikasi transaksi mencurigakan dapat segera ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan berkesinambungan,” ujar Danang.

Ia menambahkan, selain mencegah tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas ilegal, operasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara melalui kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam periode 2022–2025, hasil kolaborasi PPATK dengan DJP telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak negara sebesar Rp4,48 triliun, yang sebagian di antaranya berasal dari hasil penelusuran transaksi mencurigakan. Danang menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menindak pelaku, tetapi juga memastikan bahwa produk intelijen keuangan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan publik.

“Melalui Operasi Lebah Madu, PPATK ingin memastikan pemanfaatan data intelijen keuangan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan, tindakan penegakan hukum, serta penegakan disiplin ASN secara cepat dan terukur,” tegasnya.

Langkah cepat pemerintah juga dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang berkoordinasi langsung dengan PPATK untuk membersihkan data penerima bantuan sosial (bansos). Hasilnya, sekitar 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermain judi daring telah dicoret dari daftar penerima manfaat.

“Salah satunya, kita koordinasi dengan PPATK. Ketemu lah 600 ribu lebih penerima bansos yang dari Kementerian Sosial itu ditengarai ikut bermain judol, 600 ribu itu kita coret semua. Setelah dilakukan pendalaman memang ternyata benar adanya, maka kita coret penerima bansos tersebut,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Kebijakan tegas ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi penyalahgunaan dana publik, apalagi yang bersumber dari program perlindungan sosial. Pemerintah memastikan bansos hanya akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak terlibat dalam praktik melanggar hukum.

Melalui sinergi lintas lembaga antara PPATK, Kemensos, dan instansi penegak hukum lainnya, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi daring hingga ke akar. Upaya ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga bagian dari transformasi sistem keuangan dan sosial nasional menuju tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pemberantasan judi daring secara menyeluruh melalui kerja sama lintas lembaga.

Upaya ini kini diperkuat dengan peluncuran Operasi Lebah Madu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai strategi terpadu melawan korupsi dan judi online.

Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan bahwa operasi ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya pemanfaatan data intelijen keuangan secara optimal.

“Basis data PPATK ibarat nektar informasi yang diolah menjadi madu informasi, yakni produk intelijen keuangan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi serta judi online,” ujarnya.

Danang menegaskan, Operasi Lebah Madu bertujuan membangun kolaborasi berbasis data antarinstansi agar setiap indikasi transaksi mencurigakan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

“Melalui operasi ini, PPATK ingin memastikan pemanfaatan data intelijen keuangan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi menjadi dasar kebijakan, tindakan hukum, dan penegakan disiplin ASN,” katanya.

Selain itu, analisis PPATK menunjukkan perputaran dana judi daring dari 2017 hingga semester I 2025 mencapai Rp976,8 triliun, dengan lebih dari 709 juta transaksi.

Ironisnya, lebih dari 51 ribu pemain judi daring berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Perjudian online tumbuh pesat dan telah menjadi ancaman sosial-ekonomi nasional,” kata Danang.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga terus memperkuat langkah pemutusan akses terhadap situs dan transaksi judi daring.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan, hingga kini pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 23.929 rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” tegas Meutya.

Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan situs, akun, atau rekening yang terindikasi judi daring melalui kanal aduankonten.id dan cekrekening.id.

Dukungan juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam).

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menegaskan judi daring merupakan organisasi kriminal dengan kekuatan finansial besar.

“Mereka punya uang sangat banyak sehingga mampu merekrut SDM pintar dan mengakses teknologi berbayar. Akibatnya, teknologi pencegahan akan selalu tertinggal dibandingkan organisasi kriminal ini,” ujarnya.

Ia menekankan, riset dari kalangan akademisi perlu diarahkan pada isu pemberantasan judi daring agar hasilnya dapat langsung dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah.

*) Oleh: Dimas Permana

Upaya pemerintah dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan produktif terus menunjukkan hasil positif. Melalui kerja keras dan pengawasan yang ketat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menangani sekitar 3 juta konten negatif di ruang digital selama satu tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, konten perjudian daring atau judi daring menjadi yang paling banyak ditindak, yakni mencapai lebih dari 2 juta konten. Langkah ini tidak hanya mencerminkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Kemkomdigi, sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025, terdapat sebanyak 3.053.984 konten negatif yang telah ditangani. Dari total tersebut, 2.377.283 konten merupakan konten perjudian daring, 612.618 konten berkaitan dengan pornografi, dan 8.517 konten termasuk kategori pornografi anak. Data ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ruang digital nasional masih cukup besar, terutama dari praktik judi daring yang kini banyak menyasar kelompok muda. Pemerintah pun terus memperkuat upaya penanganan dan pencegahan dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor agar dampak negatifnya bisa diminimalisir.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital agar tetap aman. Menurutnya, pengawasan ruang siber adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga negara, industri digital, dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kemkomdigi bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah perputaran uang hasil perjudian daring.

Alexander menjelaskan bahwa Kemkomdigi menerapkan dua pendekatan utama dalam pengawasan ruang digital, yaitu pendekatan proaktif dan reaktif. Pendekatan proaktif dilakukan melalui patroli siber selama 24 jam penuh, pengelolaan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), serta koordinasi dengan platform digital global seperti Meta, Google, dan TikTok untuk proses moderasi konten yang terindikasi melanggar hukum. Sementara itu, pendekatan reaktif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui kanal aduankonten.id maupun laporan dari kementerian dan lembaga lain. Kombinasi dua pendekatan ini membuat penindakan konten negatif menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur, sehingga ruang digital Indonesia semakin terlindungi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama melawan konten negatif. Dalam konteks ini, edukasi masyarakat untuk mengenali bahaya judi daring, penipuan siber, serta penyebaran hoaks menjadi prioritas. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui program kampanye digital, tetapi juga melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas digital, dan organisasi masyarakat sipil. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kuat pula daya tahan bangsa terhadap pengaruh buruk dunia maya yang terus berkembang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas pemerintah dalam memblokir jutaan konten negatif, terutama yang berkaitan dengan judi daring. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari praktik perjudian digital yang semakin marak dan meresahkan berbagai kalangan. Pihaknya menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah untuk memastikan ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat.

Mukarramah juga menilai bahwa upaya pemerintah ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara semua pihak, mulai dari lembaga legislatif, penegak hukum, dunia pendidikan, hingga masyarakat umum. Menurutnya, pengawasan terhadap judi daring tidak hanya berhenti pada ranah teknis pemblokiran situs atau aplikasi, tetapi juga harus disertai pendekatan edukatif dan kultural agar masyarakat memahami bahayanya. Dengan demikian, pemberantasan judi daring tidak hanya bersifat reaktif, melainkan juga preventif dan berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan ekosistem digital nasional yang sehat, aman, dan inklusif. Pemerintah ingin memastikan bahwa transformasi digital yang tengah berjalan tidak tercemar oleh aktivitas ilegal seperti judi daring, penipuan finansial, atau penyebaran konten berbahaya lainnya. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital, sekaligus meningkatkan kualitas interaksi daring di berbagai sektor, baik pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menindak lebih dari 3 juta konten negatif, terutama yang berkaitan dengan judi daring, bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari gerakan kolektif menuju ruang digital yang lebih bersih dan beretika. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga ikut berperan aktif dalam melaporkan dan menolak setiap bentuk konten negatif yang ditemukan. Kesadaran kolektif dan kepedulian bersama merupakan kunci utama agar ruang digital Indonesia benar-benar menjadi ruang yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.