Monthly Archives: Desember 2025

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kamis tercatat 1.361 ton bantuan logistik telah disalurkan dari total 1.370 ton yang masuk ke Posko Nasional BNPB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan percepatan penyaluran bantuan menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi.

“Total logistik yang masuk ke Posko Nasional mencapai 1.370 ton, dan sebanyak 1.361 ton di antaranya telah berhasil disalurkan ke daerah terdampak,” ujar Abdul Muhari.

Penyaluran bantuan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Di Provinsi Aceh, sebanyak 37,4 ton logistik dikirimkan melalui jalur udara karena sejumlah wilayah masih terisolasi akibat kerusakan infrastruktur pascabanjir dan longsor.

“Pengiriman melalui jalur udara terus ditingkatkan dengan menambah frekuensi dan jumlah penerbangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat segera terpenuhi, terutama di daerah terpencil dan terisolasi,” ungkap Abdul Muhari.

Sementara itu, distribusi logistik ke Provinsi Sumatera Utara tercatat mencapai 8,7 ton dan ke Sumatera Barat 6,1 ton, yang seluruhnya dilakukan melalui jalur darat seiring dengan pulihnya akses jalan utama. BNPB menilai pemulihan akses transportasi tersebut berkontribusi signifikan dalam mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah terdampak.

“Pulihnya akses jalan sangat membantu percepatan distribusi bantuan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

BNPB juga memastikan ketersediaan cadangan logistik untuk mengantisipasi kebutuhan lanjutan di lapangan. Saat ini, masih tersedia lebih dari enam ton buffer stock yang siap digerakkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

“Saat ini masih tersedia buffer stock lebih dari enam ton yang siap didistribusikan jika dibutuhkan dalam waktu cepat,” jelas Abdul Muhari.

Meski distribusi sempat melambat selama libur Natal, BNPB memastikan dukungan logistik dari berbagai kementerian, lembaga, organisasi, hingga masyarakat akan kembali mengalir dalam waktu dekat. Seluruh bantuan akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

BNPB menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan pola distribusi bantuan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, relawan, serta masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi sekaligus mempercepat pemulihan warga terdampak bencana di Sumatera.

Jakarta — Pemerintah memastikan pemulihan jalan nasional yang sempat terdampak bencana di Aceh telah rampung sehingga akses utama Banda Aceh–Medan kembali berfungsi normal. Kembalinya jalur strategis tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas ekonomi antarwilayah di Sumatera bagian utara.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur jalan nasional merupakan prioritas pemerintah agar aktivitas masyarakat tidak terhambat akibat bencana. Presiden menyampaikan bahwa negara harus hadir secara nyata melalui percepatan perbaikan infrastruktur vital demi memastikan konektivitas antardaerah kembali berjalan optimal. “Pemerintah bekerja cepat agar jalur utama kembali berfungsi dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal,” katanya.

Rampungnya pemulihan jalan nasional tersebut membuat arus kendaraan dari dan menuju Aceh kembali lancar setelah sebelumnya terganggu akibat kerusakan badan jalan dan jembatan. Pemerintah memastikan jalur Banda Aceh–Medan telah memenuhi standar keselamatan dan dapat dilalui kendaraan logistik, transportasi umum, serta kendaraan masyarakat secara aman dan berkelanjutan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan bahwa pembukaan kembali akses jalan nasional merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan jalur strategis dapat segera difungsikan demi mendukung distribusi bantuan dan mobilitas masyarakat, “Akses jalan nasional menjadi kunci agar proses pemulihan dan penyaluran bantuan berjalan lancar,” ujarnya.

Suharyanto menambahkan bahwa BNPB bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan nasional guna memastikan kelayakan dan keamanan penggunaannya, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan fungsi akses transportasi menjadi elemen penting dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi daerah terdampak. “Kami pastikan jalur ini tetap aman dan dapat digunakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan responsif dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan infrastruktur strategis. Rampungnya pemulihan jalan nasional Banda Aceh–Medan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam bekerja cepat, terkoordinasi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Oleh: Dhita Karuniawati *)

Pemulihan pasokan listrik di 184 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pascabencana dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setelah sempat mengalami pemadaman akibat cuaca ekstrem, gangguan jaringan, serta kondisi geografis yang menantang, kembalinya aliran listrik secara bertahap telah membawa dampak signifikan bagi aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di wilayah dataran tinggi Gayo tersebut.

Aceh Tengah dikenal sebagai daerah dengan kontur pegunungan dan jarak antar desa yang cukup berjauhan. Kondisi ini membuat infrastruktur kelistrikan rentan terhadap gangguan, terutama saat hujan lebat, angin kencang, atau tanah longsor. Ketika pasokan listrik terhenti, warga tidak hanya kehilangan penerangan, tetapi juga akses terhadap berbagai kebutuhan dasar yang kini sangat bergantung pada energi listrik, mulai dari komunikasi hingga pengolahan hasil pertanian.

Pemulihan listrik di 184 desa tersebut merupakan hasil kerja intensif petugas kelistrikan yang berjibaku di lapangan. Proses perbaikan dilakukan dengan berbagai tantangan, seperti medan yang sulit, akses jalan terbatas, serta cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat. Meski demikian, upaya ini terus dikebut demi memastikan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal. Bagi warga, kembalinya listrik bukan sekadar menyala lampu di malam hari, tetapi juga simbol bangkitnya harapan setelah masa sulit.

PT PLN (Persero) berhasil memulihkan jaringan distribusi listrik di 184 desa di Kabupaten Aceh Tengah pascabencana banjir bandang dan tanah longsor. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pulihnya listrik warga desa ini seiring PLN telah menormalkan sebanyak 323 gardu distribusi listrik secara bertahap untuk melayani masyarakat terdampak bencana. PLN memprioritaskan pemulihan sistem kelistrikan demi mendukung aktivitas masyarakat di masa pemulihan bencana.

Sebagai langkah darurat untuk menjaga layanan vital tetap berjalan, PLN sebelumnya juga bekerja sama dengan TNI mengirimkan genset ke RSUD Takengon melalui jalur udara, guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung.

Meskipun sebagian besar wilayah mulai menyala, proses pemulihan sepenuhnya masih terkendala oleh rusaknya infrastruktur jalan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Hal ini menghambat mobilisasi alat berat dan material ke lokasi-lokasi yang masih terisolasi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, mengatakan bahwa timnya masih berjuang menormalkan 139 gardu distribusi tambahan yang masih terdampak, diantaranya di Takengon.

Darmawan menambahkan, begitu akses jalan aman untuk dilalui armada pengangkut material, personel PLN akan segera melakukan percepatan perbaikan dan pendirian kembali jaringan distribusi yang terdampak.

Upaya kerja keras tim di lapangan mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan terima kasih atas dedikasi petugas PLN yang tetap bekerja di tengah kondisi medan yang sulit.

Halili mengatakan atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada PLN. Hingga hari ini, para petugas PLN masih terus bertugas di lapangan. Proses pemulihan masih berjalan, dan sudah sepantasnya apresiasi setinggi-tingginya diberikan atas kerja keras seluruh tim yang melayani masyarakat.

Dari sisi ekonomi, dampak pemulihan listrik sangat terasa. Sebagian besar masyarakat Aceh Tengah menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya kopi Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara. Dengan listrik yang kembali stabil, para petani dan pelaku usaha kecil dapat mengoperasikan mesin pengolahan hasil panen, seperti mesin pengering kopi, penggiling, dan peralatan penyimpanan. Hal ini membantu menjaga kualitas produk serta mempercepat proses produksi, sehingga pendapatan masyarakat dapat kembali meningkat.

Selain pertanian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga merasakan manfaat besar dari pulihnya pasokan listrik. Warung, bengkel, usaha pengolahan makanan, hingga toko kelontong dapat kembali beroperasi secara normal. Aktivitas ekonomi desa yang sempat terhenti perlahan menggeliat, menciptakan perputaran uang yang berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Bagi pelaku usaha, kepastian listrik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan usaha.

Pemulihan listrik di Aceh Tengah tidak lepas dari koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan penyedia listrik, serta dukungan masyarakat setempat. Warga turut berperan aktif dengan membantu petugas di lapangan, memberikan informasi mengenai kondisi jaringan, dan menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan percepatan pemulihan di wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup berat.

Pemulihan listrik di 184 desa ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan di Aceh Tengah. Upaya perbaikan dan pemeliharaan jaringan secara berkala, peningkatan kualitas tiang dan kabel, serta pemanfaatan teknologi yang lebih adaptif terhadap kondisi alam menjadi langkah penting agar gangguan serupa dapat diminimalkan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas listrik juga perlu terus dilakukan.

Bagi warga Aceh Tengah, listrik bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok yang menentukan kualitas hidup. Dengan pasokan listrik yang kembali pulih dan stabil, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, meningkatkan kesejahteraan, serta mengejar ketertinggalan di berbagai sektor. Pemulihan listrik di 184 desa ini menjadi bukti bahwa infrastruktur yang andal adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Andika Wibowo*)

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu meninggalkan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor pendidikan. Ribuan fasilitas sekolah rusak, ratusan ribu siswa terdampak, dan proses belajar mengajar terhenti dalam waktu yang tidak singkat. Dalam situasi seperti ini, keputusan pemerintah untuk menargetkan kembalinya fasilitas dan layanan pendidikan pada awal Januari 2026 patut dipandang sebagai langkah strategis yang berorientasi pada pemulihan jangka panjang, bukan sekadar respons darurat sesaat.

Pendidikan memiliki posisi yang sangat menentukan dalam proses pemulihan pascabencana. Ketika sekolah berhenti beroperasi terlalu lama, dampaknya tidak hanya pada ketertinggalan akademik, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial anak-anak. Pemerintah memahami bahwa menjaga keberlanjutan pendidikan berarti menjaga stabilitas masyarakat di masa depan. Karena itu, penetapan target awal Januari 2026, yang bertepatan dengan dimulainya semester genap, menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan hak belajar tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi krisis.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari menjelaskan bahwa percepatan pemulihan fasilitas pendidikan dilakukan melalui pembersihan lumpur dan material sisa banjir di sekolah-sekolah terdampak. Target tersebut disusun berdasarkan perkembangan di lapangan dan disesuaikan dengan kesiapan fasilitas yang ada. Sekolah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang diprioritaskan untuk segera difungsikan kembali, sementara sekolah yang mengalami kerusakan berat tetap difasilitasi agar proses belajar tidak terhenti total.

Kebijakan penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara mencerminkan pendekatan realistis dan adaptif dari pemerintah. Negara tidak menunggu seluruh bangunan sekolah kembali sempurna untuk memulai pembelajaran, tetapi memilih solusi transisional agar siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan. Langkah ini menunjukkan bahwa keselamatan dan keberlanjutan belajar dipertimbangkan secara seimbang, tanpa mengorbankan salah satunya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa kesiapan operasional sekolah di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah mendekati tahap optimal, sementara Aceh terus dikejar melalui percepatan pembersihan dan perbaikan. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembersihan fasilitas pendidikan rampung sebelum awal Januari 2026 agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai secara serentak.

Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperlihatkan skala tantangan yang tidak ringan. Ribuan fasilitas pendidikan dan ruang kelas mengalami kerusakan, dengan ratusan ribu siswa serta puluhan ribu guru terdampak langsung. Namun, di tengah besarnya tantangan tersebut, kebijakan pemerintah justru memperlihatkan keberpihakan yang jelas. Pendidikan tidak dikesampingkan, tetapi ditempatkan sebagai prioritas utama dalam fase transisi darurat.

Pemulihan pendidikan juga tidak berjalan sendiri. Pemerintah secara paralel mempercepat pembangunan hunian sementara, pembukaan akses jalan, serta pemulihan pasar tradisional. Pendekatan terpadu ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan sangat bergantung pada stabilitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak tidak mungkin belajar dengan baik jika keluarga mereka masih berjuang mencari tempat tinggal atau sumber penghidupan.

Di wilayah seperti Aceh Utara, kerja lapangan dilakukan secara intensif tanpa mengenal waktu. Pembukaan akses jalan, pembersihan sekolah, dan perbaikan fasilitas umum dikerjakan siang dan malam. Abdul Muhari menilai sinergi antara BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan menjadi faktor kunci percepatan pemulihan. Kehadiran negara secara nyata di lapangan tidak hanya mempercepat proses teknis, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Kembalinya aktivitas sekolah juga memiliki makna simbolik yang kuat. Sekolah adalah ruang pemulihan sosial, tempat anak-anak kembali menemukan rutinitas, interaksi, dan harapan setelah mengalami peristiwa traumatis. Dengan memastikan sekolah kembali beroperasi, pemerintah turut membantu proses pemulihan psikologis siswa dan tenaga pendidik, sekaligus menegaskan bahwa masa depan anak-anak tidak boleh terhenti oleh bencana.

Dalam konteks korban jiwa yang masih terus bertambah hingga akhir Desember 2025, kebijakan memprioritaskan pendidikan menunjukkan orientasi kebijakan yang berpandangan jauh ke depan. Negara tidak berhenti pada penanganan darurat dan pendataan kerusakan, tetapi melangkah lebih jauh dengan menjaga kesinambungan pembangunan manusia. Pendidikan dipahami sebagai investasi strategis yang dampaknya melampaui masa tanggap darurat.

Langkah pemerintah menargetkan kembali beroperasinya fasilitas dan layanan pendidikan pada awal Januari 2026 juga mencerminkan tata kelola krisis yang terukur. Target waktu disertai dengan peta kerja yang jelas, pembagian peran lintas lembaga, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.

Kebijakan ini layak mendapat dukungan publik yang luas. Di tengah keterbatasan anggaran, tantangan geografis, dan kondisi lapangan yang kompleks, pemerintah menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga hak dasar warga negara. Memastikan anak-anak kembali belajar pada awal tahun 2026 bukan hanya soal membuka sekolah, tetapi tentang menjaga harapan, memulihkan kepercayaan, dan memastikan bahwa bencana tidak memutus masa depan generasi bangsa.

*) Pengamat Kebijakan Publik dan Studi Pembangunan

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring dengan memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos). Upaya ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan, yakni melindungi masyarakat miskin dan rentan dari ancaman entitas judi daring seperti Kingdom Group, sekaligus mencegah penyalahgunaan bantuan negara untuk aktivitas ilegal yang berdampak destruktif secara sosial dan ekonomi. Sejumlah kebijakan strategis, penguatan basis data, serta kolaborasi lintas lembaga menunjukkan keseriusan negara dalam memutus mata rantai judi daring yang semakin kompleks.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa peningkatan pengawasan bansos merupakan bagian dari komitmen pemerintah agar bantuan negara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia menjelaskan bahwa pada 2025 pemerintah secara konsisten menempatkan bansos sebagai jaring pengaman sosial utama di tengah tantangan ekonomi dan dinamika sosial yang masih berlangsung. Oleh karena itu, akurasi data penerima dan ketepatan penggunaan bantuan menjadi perhatian utama.

Pemerintah telah melakukan transformasi besar terhadap basis data penerima bantuan melalui integrasi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini ditempuh untuk mengatasi persoalan klasik bansos, mulai dari data ganda, penerima tidak layak, masyarakat miskin yang belum terdata, hingga kasus judi daring. DTSEN dirancang sebagai sistem dinamis yang terus diperbarui sesuai perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mensos juga menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan penerima bansos dalam aktivitas judi daring. Temuan tersebut menjadi alarm serius bahwa penyalahgunaan bansos tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menggerus tujuan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penerima bansos yang terbukti terlibat judi daring tidak akan lagi mendapatkan bantuan.

Kebijakan pencoretan penerima bansos yang terindikasi judi daring merupakan bentuk keadilan sosial. Bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menggunakannya untuk kebutuhan dasar, bukan untuk aktivitas spekulatif yang berpotensi menjerumuskan keluarga ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Melalui koordinasi dengan PPATK dan perbankan, sistem akan terus diperkuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.

Setelah kebijakan di tingkat pusat diperkuat, implementasi di daerah menjadi garda terdepan pengawasan bansos. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, Hawianan mengatakan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pusat berjalan efektif di lapangan. Keterlibatan dalam judi daring dapat berujung pada pencabutan status sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penonaktifan penerima bansos bukan keputusan sepihak pemerintah kabupaten, melainkan hasil dari sistem nasional berbasis DTSEN yang dikelola kementerian terkait. Terdapat sejumlah alasan pencoretan penerima bansos, mulai dari peningkatan kesejahteraan, data alamat tidak valid, penerima meninggal dunia, hingga indikasi keterlibatan judi daring yang terdeteksi melalui analisis transaksi keuangan. Judi daring justru memperparah kerentanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bantuan negara.

Hawianan juga menyoroti data PPATK yang menunjukkan sebagian besar pemain judi daring berasal dari kelompok ekonomi bawah. Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena bantuan yang seharusnya menjadi penopang hidup justru habis untuk aktivitas yang tidak produktif. Kemajuan teknologi memang memudahkan akses terhadap berbagai layanan digital, namun tanpa literasi yang memadai, masyarakat rentan terjerumus ke praktik judi daring.

Ancaman judi daring tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga beririsan dengan persoalan adiksi yang lebih luas. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa judi daring memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba dan membentuk pola adiksi ganda yang saling memperkuat. Ia menjelaskan bahwa kedua fenomena tersebut bekerja pada sistem biologis otak yang sama dan dapat menurunkan kontrol diri seseorang.

Suyudi menjelaskan bahwa di lapangan ditemukan pola penggunaan narkoba untuk menunjang aktivitas judi daring. Zat stimulan kerap digunakan untuk menjaga fokus dan stamina, sementara zat depresan menjadi pelarian saat tekanan psikologis meningkat akibat kekalahan dan masalah finansial. Pola ini, berpotensi mendorong individu masuk ke dalam lingkaran kriminalitas.

Besarnya perputaran uang judi daring dan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba mencerminkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, melalui pendekatan komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada rehabilitasi dan pendekatan kemanusiaan bagi para pecandu. BNN terus memperkuat layanan rehabilitasi melalui berbagai skema, termasuk institusi wajib lapor, rehabilitasi keliling, tele-rehabilitasi, serta penguatan pusat rehabilitasi nasional. Pendekatan ini dinilai penting untuk memutus siklus adiksi yang kerap beririsan antara judi daring dan narkoba.

Secara keseluruhan, penguatan pengawasan bansos menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam memberantas judi daring. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa negara hadir secara serius melindungi masyarakat dari dampak destruktif judi daring. Melalui kebijakan yang tegas, basis data yang akurat, serta literasi publik yang berkelanjutan, pemerintah berharap bansos benar-benar menjadi instrumen perlindungan sosial, bukan justru terseret ke dalam pusaran praktik ilegal yang merugikan bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh: Dhita Karuniawati

Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan terhadap paparan judi daring yang semakin mengancam anak-anak dan generasi muda Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan lembaga negara, dunia usaha, komunitas pendidikan, hingga unsur masyarakat dan keagamaan. Pendekatan kolaboratif tersebut dipandang penting mengingat masifnya penetrasi teknologi digital dalam kehidupan anak, yang tanpa pengawasan memadai dapat membuka celah terhadap berbagai praktik adiktif, termasuk judi daring.

Ancaman judi daring dinilai semakin kompleks dengan munculnya jaringan terorganisasi seperti Kingdom Group, yang disebut secara agresif menyasar kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja. Pola promosi yang memanfaatkan ruang digital, iklan terselubung, hingga permainan daring berunsur taruhan membuat anak mudah terpapar tanpa disadari. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah karena anak-anak Indonesia kini hidup di tengah arus informasi yang nyaris tanpa batas, sementara kemampuan literasi digital dan finansial mereka belum sepenuhnya terbentuk.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong berbagai inisiatif preventif, salah satunya melalui Kampanye Judi Pasti Rugi. Kampanye ini dirancang sebagai gerakan edukatif yang bertujuan membangun kesadaran publik tentang bahaya judi daring, terutama dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Gerakan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga mengajak keluarga dan komunitas untuk terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa perlindungan anak harus berpijak pada pemenuhan empat hak dasar anak, yakni hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak partisipasi. Ia menilai keempat hak tersebut bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan anak dapat berkembang secara optimal di tengah tantangan era digital.

Menurut Jasra, praktik judi daring telah berkembang menjadi ancaman serius karena bersifat adiktif dan merusak masa depan anak jika tidak ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa anak-anak Indonesia saat ini berhadapan dengan berbagai industri adiktif yang secara sistematis memanfaatkan ruang digital, tempat anak semakin aktif berinteraksi. Apabila kondisi ini diabaikan, risiko yang dipertaruhkan bukan hanya individu, melainkan masa depan generasi bangsa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Jasra menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak sebagai kunci utama perlindungan anak. Ia memandang sinergi antara orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, sehingga mereka terlindungi dari ancaman judi daring dan praktik digital berisiko lainnya.

Dukungan terhadap upaya pemerintah juga datang dari sektor swasta. Presiden Direktur GoTo Financial, Sudhanshu Raheja, menyampaikan bahwa GoPay berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemberantasan judi daring melalui Kampanye Judi Pasti Rugi. Menurutnya, kampanye ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi daring sekaligus mendorong keberanian untuk melawan praktik tersebut, dimulai dari lingkungan keluarga.

Sudhanshu juga menegaskan bahwa GoPay secara konsisten mendukung langkah-langkah pemerintah, termasuk program yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam menekan praktik judi daring yang merusak. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya menciptakan ekosistem digital dan keuangan yang sehat, aman, dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prita Ismayani Sriwidyarti, mengingatkan bahwa ancaman judi daring semakin menguat seiring meningkatnya konsumsi konten digital oleh anak-anak. Ia menilai perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan orang tua, sekolah, serta tempat ibadah.

Menurut Prita, tempat ibadah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan sekaligus pemulihan dampak judi daring. Kedekatan emosional dan moral institusi keagamaan dengan keluarga dinilai mampu menciptakan ruang aman bagi anak dan keluarga terdampak. Ia juga menekankan pentingnya penyisipan materi edukatif sederhana dalam kegiatan keagamaan, seperti pengelolaan uang, kewaspadaan terhadap iklan menyesatkan, serta cara mengenali jebakan promosi daring.

Prita menambahkan bahwa kolaborasi antara tempat ibadah dan layanan negara diyakini dapat mempercepat proses pemulihan keluarga, terutama perempuan dan anak yang menjadi kelompok paling rentan. Ia menyebut pemerintah bersama berbagai lembaga telah merancang program edukasi, penguatan sistem perlindungan, dan pencegahan berbasis komunitas sebagai respons terhadap ancaman baru judi daring yang menyasar masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, mengingatkan bahwa generasi Alpha dan Beta lahir di tengah tsunami informasi digital. Ia menilai anak-anak saat ini terpapar perkembangan teknologi yang sangat cepat hanya melalui satu genggaman perangkat pintar, sehingga membutuhkan pendampingan serius dari lingkungan terdekat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara orang tua, sekolah, tempat ibadah, pemerintah, dan sektor swasta, pemerintah optimistis ekosistem perlindungan anak dapat terbangun secara utuh. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh aman, berkarakter, serta terbebas dari jerat judi daring di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran dan terbebas dari praktik penyalahgunaan, termasuk untuk aktivitas judi daring.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap entitas seperti Kingdom Group yang terus menyasar kelompok rentan untuk menjadi korban praktik judi daring selanjutnya.

Penguatan DTSEN menjadi langkah strategis negara dalam memastikan bantuan sosial benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan, bukan disalahgunakan untuk kegiatan yang justru merugikan keluarga penerima.

“Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa penambahan anggaran tersebut harus diiringi dengan perbaikan sistem pendataan agar tidak terjadi kebocoran maupun salah sasaran. Pada 2025, pemerintah mempercepat transformasi DTKS ke dalam DTSEN yang lebih terintegrasi dan dinamis.

Penguatan DTSEN juga menjadi instrumen penting dalam menutup celah penyalahgunaan bansos untuk judi daring.

Temuan PPATK menunjukkan sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tercatat terlibat aktivitas judi daring sepanjang 2024, dengan total deposit mencapai Rp957 miliar dan 7,5 juta kali transaksi. Data tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk bertindak tegas.

Kemensos merespons cepat laporan tersebut dengan melakukan pencoretan terhadap penerima bansos yang terindikasi terlibat judi daring. Gus Ipul menyampaikan, lebih dari 600.000 penerima diduga terlibat bermain judi daring, dan hingga kini lebih dari 300 ribu di antaranya dipastikan tidak lagi mendapatkan bansos.

“Akan kita periksa. Sekarang lebih dari 300 ribu yang enggak dapat lagi (bansos), Kita sudah ground check dan ini akan terus update” kata Mensos.

Langkah serupa juga ditegaskan di daerah. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mengingatkan masyarakat bahwa keterlibatan dalam judi daring dapat berujung pada pencabutan status sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepala Dinsos Kotim Hawianan menegaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan verifikasi kementerian terkait bersama PPATK.

“Kalau masih sayang keluarga, maka janganlah bermain judi online, karena itu sangat merugikan,” kata Hawianan di Sampit

Hawianan juga mengingatkan bahwa dengan kemajuan teknologi, aktivitas judi online semakin mudah terdeteksi melalui transaksi keuangan.

Dengan sistem data yang semakin akurat dan kolaborasi lintas lembaga, pemerintah terus menekan penhyalahgunaan bansos untuk praktik judi daring yang merugikan kesejahteraan keluarga penerima.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah terus mengintensifkan langkah pencegahan terhadap paparan judi daring pada anak melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan lembaga negara, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat. Strategi ini ditempuh untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, seiring meningkatnya aktivitas anak dan remaja di dunia maya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap keberadaan kelompok atau jaringan terselubung seperti Kingdom Group yang memanfaatkan ruang digital untuk merekrut dan mempengaruhi anak muda. Kelompok semacam ini kerap menyusup melalui komunitas daring, permainan digital, hingga media sosial dengan narasi manipulatif dan janji keuntungan instan. Karena itu, penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis anak menjadi bagian penting dari strategi perlindungan nasional.

Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah penguatan Kampanye Judi Pasti Rugi, yang dirancang sebagai gerakan edukatif sekaligus preventif untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi daring, khususnya bagi anak-anak. Kampanye ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam membangun ruang digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan generasi muda.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menegaskan bahwa kebijakan perlindungan anak harus berlandaskan empat hak dasar, yakni hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, serta hak partisipasi. Menurutnya, keempat prinsip tersebut merupakan fondasi yang tidak dapat dikompromikan dalam menghadapi maraknya industri adiktif di ruang digital, termasuk judi daring.

“Empat hak dasar ini tidak bisa ditawar. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal,” ujar Jasra. Ia menilai masifnya praktik judi daring menjadi ancaman serius yang berpotensi merusak masa depan anak jika tidak ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Jasra juga menekankan bahwa tantangan perlindungan anak semakin kompleks karena ruang digital menjadi arena interaksi utama generasi muda. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas pihak dinilai krusial agar lingkungan digital tetap aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Dukungan terhadap upaya pemerintah turut datang dari sektor swasta. Presiden Direktur GoTo Financial, Sudhanshu Raheja, menyatakan bahwa GoPay berkomitmen mendukung pemberantasan judi daring melalui keterlibatan aktif dalam Kampanye Judi Pasti Rugi. Ia menegaskan dukungan tersebut sejalan dengan program Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menekan praktik judi daring.

Melalui sinergi lintas sektor ini, berbagai langkah yang dilakukan diharapkan menjadi benteng kuat dalam melindungi anak dari ancaman judi daring sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di era digital.

Aceh – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas jaringan logistik dan memulihkan konektivitas wilayah Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor.

Upaya tersebut dilakukan secara paralel dengan penguatan stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat, agar proses pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan optimal tanpa gangguan provokasi yang berpotensi memecah belah.

Di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bergerak cepat memulihkan akses vital yang sempat terputus akibat bencana. Salah satu fokus utama adalah ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara yang menjadi urat nadi distribusi logistik dari Banda Aceh menuju Sumatera Utara.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” tegas Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pemerintah menargetkan seluruh jembatan darurat rampung pada akhir Desember agar mobilitas ekonomi Aceh awal 2026 dapat kembali normal.

Upaya pemulihan infrastruktur tersebut berjalan beriringan dengan misi kemanusiaan yang digencarkan TNI Angkatan Udara (TNI AU).

Untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi akibat jembatan putus dan jalan rusak parah, TNI AU mengerahkan unit helikopter guna menyalurkan ribuan ton beras dan bantuan logistik.

Distribusi difokuskan ke tujuh desa di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, dengan jalur udara sebagai satu-satunya akses yang memungkinkan.

Di tengah fokus pemulihan, aparat keamanan juga dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas wilayah. Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025) dinilai sarat provokasi dan berpotensi mengeksploitasi situasi bencana.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa aparat TNI-Polri telah mengedepankan langkah persuasif sebelum melakukan pembubaran terukur.

“Namun, karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” kata Freddy di Jakarta.

Freddy menegaskan bahwa pengibaran simbol separatis bertentangan dengan kedaulatan NKRI dan meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga menyesalkan insiden tersebut.

“Masyarakat Aceh sedang berduka. Tetap jaga kekompakan dan bahu-membahu membantu korban bencana. Jauhkan sikap arogansi,” tuturnya.

Sejumlah pengamat menilai ketegasan aparat penting untuk menjaga perdamaian Aceh. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah menyebut pengibaran simbol GAM mencederai komitmen damai.

“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” ujarnya.

[w.R]

Banda Aceh, Distribusi bantuan sembako bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan signifikan hingga akhir Desember 2025. Pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI, Polri, serta berbagai lembaga kemanusiaan memastikan penyaluran bantuan berjalan merata dan tepat sasaran, seiring masuknya fase pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data pemberitaan terkini, bantuan yang disalurkan mencakup beras, minyak goreng, gula, mie instan, air bersih, susu, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Intensitas distribusi ditingkatkan guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah terdampak.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bantuan logistik tersedia secara berkelanjutan. Selain pemerintah daerah, peran aparat keamanan dan relawan juga menjadi faktor penting dalam kelancaran distribusi bantuan.

“Distribusi sembako saat ini kami tingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Fokus utama pemerintah adalah keselamatan warga dan percepatan pemulihan sosial ekonomi pascabencana,” ujar Muzakir Manaf di Banda Aceh.

Dapur umum juga didirikan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan makanan harian warga terdampak, sementara pengamanan jalur distribusi dilakukan agar bantuan tidak terhambat dan dapat diterima masyarakat tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan situasi di lapangan menunjukkan progres positif, meskipun masih terdapat tantangan pada akses logistik di wilayah pedalaman.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan fokus pada proses pemulihan. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang dapat mengganggu soliditas dan kerja sama di lapangan,” katanya.

Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan bersifat kemanusiaan dan bebas dari kepentingan politik apa pun. Masyarakat diharapkan turut menjaga kondusivitas, saling membantu, serta mendukung upaya pemulihan yang sedang berjalan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perbaikan fasilitas umum dan hunian sementara.

Dengan meningkatnya distribusi bantuan sembako dan dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis pemulihan di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sosial serta ekonomi secara normal.