Monthly Archives: Desember 2025

Oleh Arinindya Khadiva )*

Percepatan penanganan banjir di Aceh menjadi gambaran nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah situasi darurat. Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut tidak hanya menuntut respons cepat dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan suasana yang aman dan kondusif. Negara terus menunjukkan komitmen kuat melalui distribusi bantuan logistik yang terukur sekaligus menjaga stabilitas sosial dari potensi provokasi yang dapat menghambat pemulihan. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan keseriusan tersebut dengan memastikan distribusi logistik berjalan cepat, terukur, dan sesuai standar operasional prosedur. Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir secara nyata, bekerja dalam senyap namun berdampak langsung bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

BNPB memastikan seluruh bantuan yang masuk ke posko utama langsung bergerak menuju wilayah terdampak tanpa terjadi penumpukan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa mekanisme distribusi logistik dilakukan dengan pengawasan ketat dan berbasis SOP yang jelas. Tidak ada bantuan yang tertahan lebih dari dua hari di posko, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Tingginya laju distribusi, yang melampaui angka 80 persen, menjadi indikator bahwa sistem penanganan bencana berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Kinerja Posko Nasional Halim sebagai pusat distribusi utama menunjukkan hasil yang signifikan. Dari posko ini, bantuan logistik disalurkan secara cepat ke berbagai daerah terdampak di Sumatera, termasuk Aceh. Selain itu, posko regional di Iskandar Muda, Aceh, juga mencatat capaian distribusi yang tinggi. Dari total 1.341 ton bantuan logistik yang masuk, sekitar 1.000 ton telah berhasil disalurkan ke masyarakat. Angka tersebut menggambarkan koordinasi lintas sektor yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.

Percepatan penanganan banjir ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis negara, tetapi juga komitmen moral untuk memastikan masyarakat terdampak tidak merasa sendirian. Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan lainnya menjadi fondasi awal bagi masyarakat untuk bertahan dan mulai bangkit. Dalam konteks ini, kehadiran negara menjadi faktor penentu dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat rasa kebersamaan di tengah krisis.

Namun, di balik upaya kemanusiaan yang tengah berjalan, muncul tantangan berupa potensi provokasi yang berupaya memanfaatkan situasi bencana. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir kelompok-kelompok yang melakukan tindakan provokatif, termasuk pengibaran atribut yang menyerupai simbol separatis di tengah proses penanganan banjir dan longsor di Aceh. Penegasan ini menjadi pesan kuat bahwa agenda kemanusiaan tidak boleh dicederai oleh kepentingan politik atau ideologi yang dapat mengganggu stabilitas.

Menurut Panglima TNI, seluruh kementerian dan lembaga, bersama TNI, Polri, dan masyarakat, saat ini sedang bekerja bersama untuk mempercepat pemulihan akibat bencana alam. Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi mengganggu proses tersebut harus dihentikan dan ditindak tegas. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa fokus semua pihak tetap tertuju pada keselamatan dan pemulihan masyarakat, bukan pada isu-isu yang dapat memecah belah persatuan.

Penolakan terhadap simbol-simbol separatis di lokasi bencana bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga soal empati dan etika kemanusiaan. Di saat masyarakat sedang berduka dan berjuang memulihkan kehidupan, tindakan provokatif hanya akan menambah beban psikologis serta berpotensi menghambat distribusi bantuan. Untuk itu, peran negara dibutuhkan dalam menjaga agar ruang kemanusiaan tetap steril dari kepentingan yang dapat merusak kedamaian.

Anggota DPR RI TB Hasanuddin turut mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian Aceh sebagai aset berharga yang telah dibangun melalui proses panjang. Ia menekankan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memprioritaskan agenda kemanusiaan, terutama pemulihan korban bencana. Kehadiran negara yang kuat dan konsisten dinilai sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat bangkit dalam suasana yang kondusif dan penuh harapan.

TB Hasanuddin juga mengajak masyarakat untuk menahan diri dari berbagai bentuk provokasi yang dapat memperkeruh keadaan. Perdamaian Aceh bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, melainkan hasil dari komitmen bersama untuk hidup berdampingan secara damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan ketenangan di tengah bencana menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Penanganan banjir Aceh yang dipercepat, serta ajakan untuk menolak simbol-simbol separatis di lokasi bencana, menunjukkan pendekatan yang komprehensif antara aspek kemanusiaan dan keamanan. Negara tidak hanya fokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung dalam suasana damai dan tertib. Sinergi antara seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi darurat ini.

Konsistensi dalam percepatan penanganan bencana dan ketegasan dalam menjaga stabilitas harus terus dijaga. Bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan persatuan, bukan sebaliknya. Dengan menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama serta menolak segala bentuk provokasi, Aceh bisa bangkit lebih kuat, sekaligus menjadi contoh bahwa negara hadir sepenuhnya untuk rakyat dalam situasi paling sulit sekalipun.

)* penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara sejak akhir November 2025 menjadi ujian besar bagi ketahanan nasional, khususnya pada sektor komunikasi dan informasi. Di tengah lumpuhnya infrastruktur fisik, konektivitas digital terbukti menjadi kebutuhan mendasar yang menentukan kecepatan evakuasi, distribusi bantuan, hingga stabilitas sosial masyarakat. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat memperluas akses internet di posko-posko banjir agar warga tetap terhubung, memperoleh informasi yang akurat, serta teredukasi untuk waspada terhadap provokasi, termasuk narasi separatis yang berpotensi memecah persatuan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menuturkan bahwa bantuan konektivitas difokuskan untuk memastikan warga terdampak dapat berkomunikasi dengan aman dan tetap tenang dalam situasi darurat. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik berupa 100 unit genset berkapasitas 10 KVA untuk memulihkan pasokan listrik darurat, serta 500 unit ponsel pintar guna memudahkan komunikasi warga di lokasi pengungsian. Menurutnya, keberlanjutan akses informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak terisolasi dari kabar keluarga, layanan darurat, dan informasi resmi pemerintah.

Krisis konektivitas yang terjadi akibat bencana tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Ribuan base transceiver station mengalami kerusakan, listrik padam total di banyak wilayah, dan jutaan warga sempat terisolasi. Kondisi ini menghambat koordinasi kemanusiaan sekaligus meningkatkan kerentanan sosial. Pemerintah menilai bahwa kekosongan informasi dapat membuka ruang bagi penyebaran hoaks dan narasi provokatif, sehingga pemulihan jaringan komunikasi menjadi prioritas strategis nasional.

Dengan respons cepat Kementerian Komunikasi dan Digital, perbaikan infrastruktur komunikasi dilakukan secara masif dan terkoordinasi. Hingga akhir Desember 2025, progres pemulihan jaringan telah melampaui 90 persen secara nasional. Di Aceh, yang menjadi wilayah terdampak terparah dengan lebih dari 3.400 BTS terganggu, capaian pemulihan meningkat signifikan dari sekitar 52 persen di awal Desember menjadi lebih dari 90 persen di daerah prioritas seperti Aceh Tamiang, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Peningkatan ini didorong oleh penempatan ratusan genset serta perbaikan intensif di titik-titik krusial.

Sumatera Utara mencatat pemulihan jaringan pada kisaran 97 hingga 99 persen, sehingga warga di Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan kembali dapat melaporkan kondisi lapangan secara langsung kepada pemerintah pusat dan BNPB. Sementara itu, Sumatera Barat menjadi contoh terbaik dengan pemulihan hampir 100 persen sejak awal Desember, menunjukkan efektivitas koordinasi lintas lembaga dalam situasi darurat.

Di sisi lain, penguatan konektivitas juga diarahkan untuk kepentingan edukasi publik. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan munculnya kembali praktik pengibaran simbol Gerakan Aceh Merdeka dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai fenomena tersebut tidak boleh dianggap sebagai ekspresi budaya semata karena mengandung muatan ideologis dan politis yang dapat mengancam stabilitas nasional jika dinormalisasi di ruang publik.

Ali Rif’an menyoroti perubahan pola gerakan separatis yang kini merambah ruang digital. Menurut pengamatannya, provokasi tidak lagi dilakukan melalui aksi fisik semata, melainkan melalui narasi emosional di media sosial yang bertujuan memanipulasi persepsi publik. Sentimen ketidakadilan dipelintir secara sistematis untuk mendelegitimasi peran negara, terutama dengan memanfaatkan situasi krisis dan duka akibat bencana alam.

Ia juga mengkritik keras pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi kondisi psikologis masyarakat terdampak bencana untuk membangun glorifikasi konflik masa lalu. Tindakan tersebut dinilai berisiko memicu gesekan horizontal dan merusak tatanan sosial yang selama ini terjaga. Dalam konteks ini, kehadiran negara melalui penyediaan akses informasi yang sehat menjadi sangat krusial untuk membentengi masyarakat dari pengaruh destruktif.

Pemerintah menegaskan bahwa perluasan akses internet di posko banjir bukan hanya bertujuan mendukung respons darurat, tetapi juga sebagai instrumen strategis menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Dengan konektivitas yang terjaga, warga dapat mengakses informasi resmi, layanan edukasi, serta klarifikasi atas isu-isu sensitif yang beredar di ruang digital. Upaya ini sekaligus memperkuat literasi informasi masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi.

Selain itu, keterlibatan aktif aparat keamanan, relawan digital, dan tokoh masyarakat lokal turut diperkuat dalam pemanfaatan akses internet di posko banjir. Melalui kanal komunikasi resmi dan media sosial, pemerintah mendorong penyebaran pesan-pesan persatuan, empati, serta informasi kebencanaan yang kredibel. Edukasi literasi digital diberikan secara sederhana kepada warga pengungsian agar mampu memilah informasi, menolak hoaks, dan tidak terpengaruh narasi provokatif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari infiltrasi pesan separatis yang memanfaatkan situasi krisis.

Sebagai penutup, pemerintah memastikan bahwa penguatan konektivitas di wilayah terdampak bencana akan dilanjutkan sebagai agenda jangka panjang. Kolaborasi lintas kementerian, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat terus diperkuat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, edukatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemulihan pascabencana tidak hanya memulihkan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkokoh ketahanan sosial dan persatuan bangsa.

*) Pemerhati Politik

Oleh : Astrid Widia )*

Aparat keamanan menunjukkan kesiapan penuh dalam menjamin stabilitas dan ketertiban selama perayaan pergantian Tahun Baru 2025–2026 di berbagai daerah. Kepolisian dan TNI mengerahkan personel gabungan secara terukur untuk memastikan malam pergantian tahun berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari gangguan berarti.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan momentum akhir tahun di ruang publik maupun lingkungan masing-masing.

Pengamanan terpusatkan pada lokasi-lokasi strategis yang berpotensi menjadi titik konsentrasi massa, mulai dari pusat kota, kawasan wisata, rumah ibadah, hingga pusat perbelanjaan. Aparat juga memprioritaskan jalur transportasi utama agar mobilitas masyarakat tetap terjaga.

Pendekatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mencegah tindak kriminalitas, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum yang kerap muncul saat perayaan berskala besar.

Selain penjagaan fisik, aparat mengintensifkan patroli siber guna memantau peredaran informasi yang berpotensi memicu keresahan. Upaya tersebut menjadi relevan di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap disalahgunakan melalui penyebaran hoaks atau provokasi. Dengan kombinasi pengamanan lapangan dan pengawasan ruang digital, aparat berupaya menghadirkan perayaan tahun baru yang damai dan terkendali.

Komitmen serupa juga ditegaskan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah melalui operasi pengamanan khusus yang melibatkan ribuan personel. Penyiagaan tersebut difokuskan pada titik rawan kemacetan dan kawasan dengan tingkat kerawanan kriminalitas lebih tinggi.

Aparat menilai keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada jumlah personel, tetapi juga pada sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil.

Dalam konteks tersebut, aparat secara konsisten mengajak masyarakat untuk turut menjaga kondusivitas selama perayaan. Imbauan tersebut mencakup ajakan melaporkan hal mencurigakan, menghindari perilaku yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta mematuhi aturan lalu lintas. Partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai faktor penentu terciptanya suasana aman dan penuh kegembiraan di awal tahun.

Aspek lalu lintas menjadi perhatian khusus, terutama di wilayah metropolitan. Terkait hal itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menilai konvoi kendaraan berpotensi menimbulkan kepadatan dan gesekan antarpengguna jalan.

Oleh sebab itu, aparat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan konvoi pada malam pergantian tahun. Kebijakan pengaturan lalu lintas juga disesuaikan dengan pelaksanaan pengaturan khusus di sejumlah ruas protokol Jakarta.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengambil langkah konkret dengan menutup Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman bagi kendaraan pribadi pada malam pergantian tahun.

Pengaturan tersebut dilakukan seiring penyelenggaraan kegiatan publik dan penataan arus lalu lintas demi keselamatan bersama. Pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata pembatasan, melainkan upaya menciptakan ruang publik yang aman dan tertib.

Untuk mendukung mobilitas warga, pemerintah daerah menggratiskan layanan transportasi publik yang dikelola, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Layanan tersebut beroperasi hingga dini hari guna memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah dengan aman. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat memanfaatkan transportasi publik yang telah terintegrasi dengan baik, sekaligus mengurangi potensi kemacetan dan risiko kecelakaan.

Di daerah lain, aparat kepolisian mengedepankan pendekatan yang lebih reflektif dalam menyambut pergantian tahun. Salah satunya yakni dari jajaran Polda Jawa Tengah yang mengajak kepada seluruh masyarakat supaya bisa merayakan malam tahun baru secara lebih sederhana dan tertib, tanpa menyalakan kembang api atau petasan. Ajakan tersebut dilandasi atas adanya kepedulian sosial yang kuat, terutama di tengah situasi duka akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia belakangan ini.

Polda Jawa Tengah menilai bahwa momentum pergantian tahun 2025 menuju ke 2026 ini seharusnya dimaknai sebagai ruang refleksi dan harapan, bukan hanya semata perayaan meriah saja namun tanpa makna apapun yang berarti.

Maka dari itu, seluruh personel aparat keamanan mendorong agar masyarakat dapat mengganti euforia yang biasanya dilakukan secara berlebihan dengan kegiatan yang jauh lebih bernilai, seperti doa bersama, aktivitas keagamaan, dan aksi solidaritas sosial. Pendekatan secara humanis tersebut diyakini mampu untuk menciptakan suasana di tengah publik bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui Operasi Lilin Candi 2025 tersebut, Polda Jawa Tengah melalui Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan terus mengedepankan imbauan secara persuasif demi senantiasa menjaga situasi keamanan dan ketertiban bagi masyarakat supaya bisa tetap kondusif.

Aparat keamanan juga mengingatkan terkait dengan adanya ketersediaan layanan darurat kepolisian yang bisa dijangkau oleh warga melalui call center 110 yang dapat diakses selama 24 jam apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan bantuan.

Secara keseluruhan, jaminan keamanan yang disiapkan oleh pemerintah melalui aparat menunjukkan betapa tingginya keseriusan negara dalam melindungi seluruh masyarakat saat momentum pergantian tahun tersebut.

Namun, keberhasilan pengamanan itu tetap membutuhkan adanya banyak dukungan secara aktif dari masyarakat sendiri. Perayaan tahun baru 2025 menuju ke tahun 2026 yang berlangsung dengan aman dan damai hanya akan dapat terwujud ketika semua elemen, baik itu dari aparat dan warga dapat berjalan dengan seiring terus menjaga kondusivitas bersama. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis

Oleh: Alexander Royce*)

Perayaan malam Tahun Baru selalu menjadi momen yang dinanti masyarakat di berbagai daerah. Aktivitas publik meningkat tajam, pusat keramaian dipadati warga, dan mobilitas antar daerah melonjak signifikan. Dalam konteks inilah, kehadiran negara melalui pengamanan terpadu menjadi faktor krusial untuk memastikan transisi tahun berjalan aman, tertib, dan kondusif. Situasi malam pergantian tahun kali ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengelola keamanan publik patut diapresiasi, karena secara umum perayaan berlangsung tanpa gangguan berarti.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur pendukung lainnya membangun pola pengamanan terintegrasi yang adaptif terhadap potensi ancaman dan dinamika lapangan. Pendekatan ini terbukti mampu meminimalkan risiko gangguan keamanan, sekaligus menjaga ruang publik tetap aman dan ramah bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya pengamanan terpadu yang antisipatif dan humanis dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru. Ia memandang pengamanan bukan sekadar soal kehadiran aparat, melainkan bagaimana negara hadir dengan cara yang menenangkan, melindungi, dan memberi rasa aman tanpa menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi kunci agar setiap potensi kerawanan dapat dideteksi dan ditangani sejak dini, mulai dari isu lalu lintas, kerumunan massa, hingga ancaman keamanan nonkonvensional.

Pendekatan humanis yang ditekankan Menko Polkam tersebut tercermin dalam pelaksanaan di lapangan. Aparat keamanan tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pelayanan publik, pengaturan arus lalu lintas, serta komunikasi persuasif dengan warga. Hasilnya, masyarakat dapat merayakan malam pergantian tahun dengan rasa aman, tanpa kekhawatiran berlebihan terhadap gangguan keamanan.

Pandangan senada disampaikan analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro yang menilai pengamanan terpadu pada momentum Tahun Baru merupakan wujud konkret komitmen negara dalam melindungi warganya. Ia melihat keberhasilan pengamanan kali ini sebagai buah dari pembelajaran panjang aparat keamanan dalam mengelola agenda nasional yang melibatkan mobilitas massa besar. Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan aparat menjadi fondasi penting bagi stabilitas keamanan nasional.

Ngasiman juga menyoroti bahwa stabilitas keamanan pada malam Tahun Baru bukan hanya berdampak pada rasa aman sesaat, tetapi memiliki efek berantai terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasakan langsung kehadiran negara yang bekerja efektif dan profesional, kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan semakin menguat. Hal ini penting, terutama dalam menjaga optimisme sosial dan stabilitas nasional di tengah tantangan global yang masih dinamis.

Dari perspektif aparat keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan terbarunya menekankan bahwa pengamanan malam Tahun Baru merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan setiap kegiatan masyarakat berlangsung aman dan tertib. Ia menyampaikan bahwa Polri bersama TNI dan pemerintah daerah mengedepankan langkah preventif, patroli intensif, serta penguatan pengamanan di titik-titik strategis. Pendekatan ini dilakukan agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi masalah serius.

Kapolri juga menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat. Kesadaran warga untuk mematuhi aturan, menjaga ketertiban, dan bekerja sama dengan aparat menjadi faktor penting dalam menciptakan situasi yang kondusif. Sinergi antara aparat dan masyarakat inilah yang membuat perayaan malam Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman dan penuh kebersamaan.

Informasi dari berbagai daerah menunjukkan bahwa secara umum perayaan malam Tahun Baru berlangsung tertib. Arus lalu lintas terpantau lancar dengan pengaturan yang efektif, pusat keramaian dapat dikendalikan, dan tidak terjadi insiden besar yang mengganggu stabilitas keamanan. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan terpadu yang dirancang pemerintah berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab tantangan di lapangan.

Lebih dari sekadar pengamanan teknis, keberhasilan ini mencerminkan kapasitas negara dalam mengelola ruang publik secara inklusif dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator kebahagiaan masyarakat dalam merayakan momen penting secara aman dan bermartabat. Ini menjadi pesan kuat bahwa stabilitas keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap agenda nasional.

Ke depan, pengalaman pengamanan malam Tahun Baru ini dapat menjadi modal berharga untuk penyelenggaraan agenda besar lainnya. Dengan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme aparat, serta menjaga pendekatan humanis, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi seluruh warga negara. Perayaan yang aman dan tertib menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara bekerja efektif, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas, keamanan, dan rasa aman bagi masyarakat Indonesia.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Polri memastikan perayaan malam Tahun Baru 2026 berlangsung kondusif, aman, dan tertib.

Masyarakat diimbau merayakan pergantian tahun secara sederhana tanpa pesta kembang api sebagai wujud empati dan solidaritas terhadap korban bencana alam yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sependapat dengan imbauan kepala daerah yang meminta perayaan tahun baru tidak dilakukan secara berlebihan. Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kepedulian sosial dan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa.

“Ya, saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan, di tengah pergantian tahun, masyarakat perlu tetap peka terhadap kondisi saudara-saudara sebangsa yang sedang mengalami musibah.

“Sebagai satu bangsa, kan, tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan bahwa ini bertempat dengan masalah, kebetulan ada pergantian tahun. Ya, kalau kami berpendapat, ya, apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” ucapnya.

Sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pelarangan pesta kembang api pada malam pergantian tahun.

Seperti halnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan meniadakan seluruh kegiatan kembang api, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pengaturan perayaan Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota dan akan diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran.

Kebijakan serupa juga ditegaskan oleh Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menjelaskan larangan perayaan kembang api pada malam tahun baru didasari pertimbangan empati terhadap masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah barat Indonesia, serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Selain melarang kembang api, aparat kepolisian juga akan menindak berbagai bentuk perayaan tanpa izin resmi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, seperti balapan liar, pawai, atau pesta di ruang publik.

Teknis pengawasan dan penegakan aturan diserahkan kepada kepolisian daerah masing-masing.

Sebagai alternatif, sejumlah daerah memilih menggelar kegiatan doa bersama dan perenungan pada malam pergantian tahun.

Pemerintah berharap, perayaan Tahun Baru 2026 dapat dimaknai sebagai momentum refleksi, kepedulian, dan penguatan solidaritas nasional, tanpa harus dirayakan secara berlebihan. #

[edRW]

JAKARTA — Aparat keamanan mengoptimalkan pengamanan pergantian Tahun Baru melalui pendekatan proaktif dan terukur, mulai dari patroli siber hingga penindakan terorisme oleh Densus 88, guna memastikan perayaan Tahun Baru berlangsung aman, tertib, dan kondusif di berbagai daerah.

Aparat tidak lagi hanya bergerak secara reaktif, tetapi mengedepankan pendekatan proaktif berbasis teknologi, partisipasi publik, dan penguatan nilai sosial demi menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut terlihat melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari penguatan patroli siber hingga pengamanan berbasis komunitas.

Aparat kepolisian bekerja sama dengan relawan digital untuk menekan penyebaran disinformasi dan potensi kejahatan siber, sekaligus mendorong masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kanal resmi.

Di tingkat lingkungan, penerapan sistem keamanan berbasis komunitas juga semakin masif, termasuk pemanfaatan CCTV warga yang terintegrasi dengan aparat demi percepatan penanganan gangguan kamtibmas.

Upaya preventif aparat turut tercermin dalam langkah tegas penegakan hukum.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Syahardiantono menyampaikan, bahwa ada penangkapan tujuh tersangka teroris.

“(Terdapat) penangkapan tujuh tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru (Natal dan tahun baru) ini,” katanya.

Penindakan tersebut dilakukan Densus 88 Antiteror di enam provinsi berbeda sebagai bagian dari pengamanan menjelang akhir tahun.

Juru Bicara Densus 88 Ajun Komisaris Besar Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa dua tersangka berasal dari kluster Negara Islam Indonesia di Sumatera Utara.

“Kedua tersangka dilakukan penegakan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII,” ujarnya.

Sementara lima tersangka lain merupakan pendukung Jamaah Ansharut Daulah yang terafiliasi ISIS.

“Pendukung Daulah ISIS yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror,” kata Mayndra.

Sepanjang 2025, Densus 88 mencatat penangkapan 51 tersangka terorisme, menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat merayakan pergantian tahun secara sederhana.

“Saya mengimbau semuanya untuk tidak pesta kembang api,” kata Dedi Mulyadi.

Ajakan tersebut sejalan dengan kebijakan Kapolri yang melarang penggunaan kembang api demi alasan empati dan keamanan.

Sikap serupa disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang memutuskan perayaan tahun baru digelar tanpa pesta kembang api.

“Insya Allah, Jakarta tetap menghadirkan kebersamaan, menjaga empati, dan menumbuhkan harapan saat melangkah ke tahun yang baru,” ujar Pramono.

Rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa kolaborasi erat antara aparat dan masyarakat menjadi fondasi utama keamanan nasional, sekaligus kunci menciptakan perayaan tahun baru yang aman, tertib, dan bermakna. (*)

Oleh : Garvin Reviano )*

Pemulihan pascabanjir di Aceh terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah dan berdampak pada permukiman warga, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi, pemerintah bergerak cepat dan terukur untuk memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Upaya pemulihan tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan sosial, ekonomi, dan ketertiban publik sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan Aceh ke depan. Dalam konteks inilah, pemerintah sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif, bersih dari simbol-simbol separatis, demi menjaga persatuan dan stabilitas.

Berbagai langkah konkret telah dilakukan dalam proses pemulihan banjir. Perbaikan rumah warga terdampak, normalisasi sungai, rehabilitasi jalan dan jembatan, hingga pemulihan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas berjalan secara bertahap namun konsisten. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta relawan dan organisasi kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan. Bantuan logistik, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial turut diberikan agar warga tidak hanya pulih secara materi, tetapi juga secara mental dan sosial.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya berharap tidak ada pihak-pihak yang melakukan provokasi di tengah situasi bencana yang melanda wilayah Sumatra. Saat ini TNI bersama seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat tengah fokus bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Kemudian terkait pengibaran bendera GAM, pihaknya meminta agar tidak ada kelompok mana pun yang memanfaatkan situasi bencana dengan melakukan provokasi.

Kemudian pemulihan ekonomi masyarakat Aceh juga menjadi prioritas penting. Banyak warga yang sebelumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah terdampak langsung oleh banjir. Melalui program padat karya, bantuan modal usaha, serta dukungan sarana produksi, pemerintah mendorong roda ekonomi lokal kembali berputar. Pasar-pasar rakyat mulai kembali ramai, lahan pertanian berangsur pulih, dan nelayan kembali melaut. Optimisme masyarakat tumbuh seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kepastian bahwa pemerintah terus mendampingi proses pemulihan ini.

Di tengah proses pemulihan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan persatuan di ruang publik. Aceh sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah panjang yang kini telah memasuki fase damai dan pembangunan pascaperdamaian. Kesepakatan damai yang telah terjalin selama hampir dua dekade merupakan modal sosial yang sangat berharga dan harus terus dijaga bersama. Oleh karena itu, pengingat agar ruang publik bebas dari simbol-simbol separatis, termasuk bendera GAM, bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya menjaga suasana kondusif, menghormati hukum, dan merawat persatuan.

Ruang publik seharusnya menjadi tempat yang inklusif, aman, dan mencerminkan semangat kebersamaan. Dalam masa pemulihan pascabencana, stabilitas sosial menjadi faktor krusial agar seluruh program berjalan efektif. Simbol-simbol yang berpotensi memicu perbedaan atau ketegangan dinilai tidak sejalan dengan semangat gotong royong yang saat ini sangat dibutuhkan. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana damai dan fokus pada agenda besar pembangunan serta pemulihan.

Penting untuk dipahami bahwa peringatan ini tidak menghapus identitas budaya Aceh yang kaya dan beragam. Aceh tetap dihormati sebagai daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dalam bingkai NKRI. Justru dengan menjaga ruang publik tetap netral dan taat hukum, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh energi masyarakat diarahkan pada hal-hal produktif, seperti membangun kembali daerah, meningkatkan kualitas hidup, dan mempersiapkan masa depan generasi muda yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta seluruh pihak untuk menahan diri terkait munculnya konvoi warga yang membawa dan mengibarkan bendera GAM. Langkah ini dilakukan agar situasi di lapangan tetap kondusif. Dengan semangat kebersamaan dan sikap saling menahan diri, bangsa Indonesia dapat melewati masa sulit ini. Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan banjir di Aceh. Semangat solidaritas yang ditunjukkan warga, mulai dari saling membantu membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, hingga mendukung sesama pelaku usaha kecil, patut diapresiasi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan situasi sosial yang kondusif, Aceh memiliki peluang besar untuk bangkit lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan ke depan, termasuk risiko bencana yang berulang.

Ke depan, pemulihan banjir Aceh diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penataan tata ruang, penguatan mitigasi bencana, serta peningkatan kesadaran lingkungan menjadi agenda penting agar kejadian serupa dapat diminimalkan. Dalam proses ini, persatuan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi fondasi yang tidak terpisahkan.

Dengan pemulihan yang berjalan progresif dan komitmen bersama menjaga ruang publik tetap damai serta bebas dari simbol-simbol yang berpotensi memecah belah, Aceh menunjukkan bahwa luka bencana dapat disembuhkan melalui kerja sama, kedewasaan sosial, dan semangat kebangsaan. Pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, menatap masa depan Aceh yang lebih aman, sejahtera, dan harmonis dalam bingkai Indonesia.

)* Pengamat Isu Sosial

Oleh: Juana Syahril *)

Pemerintah memastikan pengiriman bantuan logistik kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan secara konsisten dengan rata-rata volume mencapai 100 ton per hari. Distribusi bantuan ini dilakukan melalui Posko Banjir Sumatra yang berlokasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran logistik nasional. Langkah tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, total logistik yang telah masuk ke posko tersebut mencapai 1.326 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.266 ton telah berhasil disalurkan langsung ke masyarakat terdampak di berbagai wilayah. Sementara itu, sekitar 100 ton disiapkan sebagai buffer stock untuk menjaga kesinambungan distribusi bantuan apabila terjadi peningkatan kebutuhan atau kendala akses di lapangan. Skema ini menjadi bagian dari perencanaan pemerintah agar pasokan logistik tetap aman dan terkendali setiap hari.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa pengiriman bantuan dilakukan secara intensif dan terjadwal untuk memastikan masyarakat menerima dukungan tepat waktu. Pemenuhan kebutuhan pangan dan nonpangan menjadi fokus utama pemerintah, mengingat masih besarnya jumlah warga yang membutuhkan bantuan di fase tanggap darurat dan transisi menuju pemulihan. Dengan kepastian pengiriman harian sebesar 100 ton, pemerintah berupaya menjaga stabilitas suplai logistik di seluruh wilayah terdampak.

Distribusi bantuan ke Aceh dilakukan melalui kombinasi jalur udara dan darat guna menjangkau wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang beragam. Sebanyak 22 sorti penerbangan udara telah dikerahkan untuk menopang kebutuhan logistik, terutama ke daerah yang belum sepenuhnya dapat diakses melalui jalur darat. Pendekatan ini memastikan bantuan tetap dapat menjangkau masyarakat meskipun menghadapi tantangan geografis dan kondisi jalan yang belum pulih sepenuhnya.

Sementara itu, penyaluran bantuan ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat sebagian besar dilakukan melalui jalur darat. Pemulihan sejumlah ruas jalan nasional memungkinkan arus distribusi berjalan lebih lancar dan efisien. Penyaluran logistik sebesar 1,8 ton ke Sumatera Utara dan 1,3 ton ke Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemerintah secara adaptif memanfaatkan akses yang telah kembali berfungsi untuk mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat.

Tiga pekan setelah bencana melanda, data BNPB mencatat sebanyak 498.447 jiwa masih berada dalam kondisi mengungsi. Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus mempertahankan pola pengiriman bantuan logistik dalam skala besar dan berkesinambungan. Bantuan tidak hanya difokuskan pada warga yang berada di pengungsian, tetapi juga menjangkau masyarakat yang telah kembali ke rumah atau sementara tinggal di rumah kerabat. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang dapat dirasakan secara merata.

Di wilayah tengah Aceh, pemerintah menghadapi tantangan akses darat yang belum sepenuhnya pulih, khususnya di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Meski kendaraan roda empat belum dapat melintasi seluruh jalur, pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Sebagai langkah antisipatif, bantuan pangan berupa 10 ton beras telah disimpan di wilayah Rembele untuk menjamin pasokan bagi masyarakat di dua kabupaten tersebut. Strategi ini menjadi bukti kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di daerah dengan akses terbatas.

Selain memastikan distribusi logistik berjalan setiap hari, pemerintah juga mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung, terutama ruas jalan yang rusak akibat banjir. Sejumlah jalur utama ditargetkan dapat kembali dilalui kendaraan roda dua dan roda empat pada akhir Desember. Dengan terbukanya akses jalan secara bertahap, arus logistik, mobilitas masyarakat, serta pengiriman alat berat dapat berjalan lebih optimal, sehingga proses pemulihan wilayah terdampak dapat dipercepat.

Dukungan lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat kepastian pengiriman bantuan harian tersebut. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa pengiriman bantuan di wilayah Sumatera dilakukan secara bertahap, terencana, dan terkoordinasi. Kementerian Pertanian terus berkolaborasi dengan BNPB, kementerian koordinator terkait, Kementerian Dalam Negeri, TNI, serta Kementerian Pertahanan untuk memastikan distribusi bantuan menjangkau lokasi terdampak secara cepat dan tepat.

Sinergi antara Kementerian Pertanian dan TNI juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah situasi bencana. Dukungan logistik pangan difokuskan pada daerah dengan akses terbatas agar masyarakat tetap mendapatkan pasokan yang cukup. Komitmen ini menegaskan bahwa pengiriman bantuan tidak hanya bersifat respons darurat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Dengan kepastian pengiriman rata – rata 100 ton bantuan logistik setiap hari, dukungan lintas sektor yang solid, serta percepatan perbaikan infrastruktur, pemerintah optimistis kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat terus terpenuhi. Langkah ini mencerminkan kehadiran negara secara nyata dalam memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Jakarta – Menjelang perayaan Tahun Baru, pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah bersiap melakukan mobilitas tinggi pada periode libur akhir tahun. Sebagai pengamat, saya melihat langkah antisipatif pemerintah ini mencerminkan perencanaan energi yang matang serta koordinasi lintas sektor yang semakin solid.

Peningkatan konsumsi BBM pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) merupakan pola yang berulang setiap tahun. Lonjakan perjalanan darat, laut, dan udara berpotensi meningkatkan permintaan secara signifikan. Namun, pemerintah telah belajar dari pengalaman sebelumnya dengan memperkuat stok, mempercepat distribusi, dan menyiagakan infrastruktur energi di berbagai daerah, termasuk wilayah tujuan wisata dan jalur mudik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman.

“Stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Ketersediaan stok rata-rata nasional berada di atas 20 hari,” ujar Bahlil.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan perhitungan rata-rata, tetapi juga memperhitungkan potensi lonjakan permintaan di titik-titik rawan.

Dari sisi distribusi dan stabilitas pasokan, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk memastikan stok sembako dan BBM aman menjelang Tahun Baru, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” kata Budi Santoso.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai krusial karena distribusi energi dan barang kebutuhan pokok sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kesiapan stok BBM dan kelancaran distribusi menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik sehingga stok BBM dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Ini penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak selama libur akhir tahun,” ujar Airlangga.

Ia juga menekankan bahwa stabilitas energi berkontribusi langsung terhadap kepercayaan publik dan dunia usaha.

Secara keseluruhan, kesiapan stok BBM nasional jelang Tahun Baru mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi lintas kementerian, serta pengawasan yang konsisten, pemerintah menunjukkan kehadirannya dalam menjawab kebutuhan publik. Langkah ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata negara hadir, memastikan roda ekonomi dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar menyambut Tahun Baru dengan optimisme.

Jakarta – Menjelang pergantian tahun, pemerintah Indonesia memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terkendali, mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait potensi gejolak harga yang kerap terjadi di akhir tahun. Stok pangan strategis tercatat dalam kondisi sangat aman, dengan surplus signifikan pada sejumlah komoditas utama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa langkah antisipatif telah disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama pada komoditas yang permintaannya tinggi saat libur Natal dan Tahun Baru. Amran menjelaskan, stok beras nasional diperkirakan mencapai 3,53 juta ton hingga akhir tahun 2025, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menjadi penopang utama kestabilan pangan dan memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau.

Selain beras, komoditas lainnya, seperti minyak goreng dan telur, juga dipastikan aman dan pasokannya mencukupi. Pemerintah terus mengawasi distribusi pangan ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar, terutama pada barang yang sudah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti minyak goreng. “Kami akan terus mengawal distribusi dan pengendalian harga pangan di seluruh Indonesia,” ujar Amran.

Meski demikian, pemerintah mengakui adanya fluktuasi harga pada komoditas hortikultura, terutama cabai, yang dipengaruhi oleh cuaca ekstrem. Namun, Amran menegaskan bahwa lonjakan harga cabai tidak akan memengaruhi kestabilan pangan secara keseluruhan, karena komoditas lainnya, terutama yang mengalami surplus, tetap terjaga.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengonfirmasi pasokan beras tetap aman meskipun permintaan meningkat selama libur Nataru. Zulkifli menyebutkan Indonesia mencatatkan surplus beras sebesar 4,7 juta ton pada 2025, yang memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah optimistis harga dan pasokan pangan akan tetap stabil hingga perayaan Idulfitri tahun depan,” tegasnya.

Pengawasan distribusi pangan juga dilakukan oleh Perum Bulog. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan sidak di beberapa pasar Jawa Barat untuk memastikan harga sembako stabil dan sesuai HET. Hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng terjaga di bawah HET.

“Berdasarkan hasil pemantauan kami di sejumlah pasar di Jawa Barat terpantau harga beras medium dengan HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata di bawah itu, sementara beras premium dengan HET Rp14.900 per kilogram dijual rata-rata Rp14.500 per kilogram. Selanjutnya Minyakita juga terpantau dijual sesuai HET sebesar Rp15.700,” ujar Rizal.

Dengan kesiapan stok dan pengawasan harga tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalani perayaan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan, tanpa dibayangi kekhawatiran akan kelangkaan maupun lonjakan harga pangan.