Monthly Archives: Desember 2025

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Menjelang periode libur panjang, kebutuhan masyarakat terhadap energi, khususnyaBahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), cenderungmeningkat seiring tingginya mobilitas dan aktivitas rumah tangga. Kondisi inimenuntut kesiapan pemerintah dalam memastikan pasokan energi tetap aman danlayanan distribusi berjalan tanpa hambatan.

Merespons potensi lonjakan permintaan tersebut, pemerintah memastikan langkahantisipatif telah disiapkan melalui penambahan stok dan penguatan distribusi di berbagai daerah. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menjaga kenyamananmasyarakat serta memastikan aktivitas ekonomi dan perjalanan selama liburpanjang tetap berjalan lancar.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikanketahanan pasokan BBM dan LPG nasional berada dalam kondisi aman selamalibur Natal hingga tahun baru (Nataru). Ia menyebutkan, secara secara nasionalrata-rata stok BBM saat ini berada di kisaran 24 hari, lebih tinggi dibandingkancadangan minimum yang ditetapkan pemerintah sebesar 18 hari. Selisih tersebutdinilai memberikan ruang pengaman (buffer) yang cukup dalam menghadapilonjakan konsumsi selama periode libur panjang.

Ia menjelaskan, kelebihan cadangan sekitar enam hari tersebut tidak hanyadiproyeksikan untuk kebutuhan Nataru, tetapi juga dipertahankan sebagai bagiandari strategi pasokan energi nasional menghadapi hari besar keagamaan berikutnya, misalnya Imlek pada bulan Februari serta bulan Puasa dan Idul Fitri pada bulanMaret 2026.

Di sejumlah wilayah yang memiliki permintaan BBM dan LPG tinggi, pemerintahmelakukan penambahan pasokan secara berkala. Seperti di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang di Sebagian wilayahnya mengalami bencana, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra bagian Utara (Sumbagut) menambah pasokan bahan bakarminyak (BBM) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Yuliot mengungkapkan, saat ini kuota BBM untuk Nataru sudah ditambah hinggalebih dari 6%. Penambahan stok bertujuan agar seluruh kebutuhan energimasyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama dalam mendukung mobilisasidan kegiatan silaturahmi bersama keluarga.

Kuota tersebut masih sangat mungkin bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ditegaskan Yuliot, kesiapan pasokan energi menjadi perhatian utamapemerintah selama libur Nataru.

Di Jawa Barat, Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat menambahkanstok BBM yang diambil dari Fuel Terminal Pertamina Ujung Berung (Gedebage) danFuel Pertamina Padalarang yang selama ini menjadi pusat distribusi BBM berbagaijenis untuk seluruh SPBU di Jawa Barat.

Sementara itu untuk stok LPG di Jawa Barat mengandalkan Terminal LPG TanjungSekong Tanjung Priok, Eretan, Balongan dan Cilacap. Sales Manager Patra Niaga area Bandung Raya, Sindhu Priyo mengatakan, meski akan dilakukan penambahan, stok BBM Jawa Barat, saat ini hingga libur tahun baru dipastikan dalam kondisiaman.

Selain menambah stok BBM dan LPG, Sindhu mengatakan Pertamina Patra Niagajuga membentuk Tim Satgas Natal dan Tahun Baru untuk mengantisipasi terjadinyakendala suplai BBM sekaligus memastikan layanan energi tetap optimal selama liburPanjang.

Salah satu yang jadi perhatian oleh Tim Satgas Natal dan Tahun Baru ini adalahpotensi gangguan suplai akibat terjadinya bencana dalam kondisi cuaca ekstrim di Jawa Barat saat ini. Menurut Sindhu, agar suplai tetap normal meski terjadibencana, pihaknya akan memastikan pola Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) bisa diterapkan dengan cepat ketika jalur suplai terkendala bencana.

Di provinsi lainnya yakni Kalimantan Barat, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan langsung menambah pasokan LPG subsidi sebagai responspeningkatan konsumis LPG 3 kilogram di wilayah tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Edi Mangun, memastikan kebutuhan elpiji di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, KabupatenLandak, dan wilayah lainnya dapat terpenuhi untuk mendukung kelancaran aktivitasmasyarakat.

Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah disiapkan, pemerintah menunjukkankeseriusan dalam menjaga ketahanan energi nasional selama periode libur panjang. Kesiapan stok, penguatan distribusi, serta pengawasan lapangan menjadi fondasiutama agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan berarti.

Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan badanusaha energi terus diperkuat untuk memastikan respons cepat terhadap potensigangguan pasokan. Upaya ini menjadi penting mengingat meningkatnya mobilitasmasyarakat serta tantangan cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi distribusienergi.

Pada akhirnya, keberlanjutan pasokan BBM dan LPG bukan hanya soalketersediaan, tetapi juga kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagimasyarakat. Dengan pengelolaan yang matang dan responsif, momentum liburpanjang dapat dilalui secara nyaman tanpa kekhawatiran akan gangguan layananenergi.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Gavin Asadit *)

Pemerintah memastikan bahwa harga dan pasokan sembilan bahan pokok (sembako) nasional berada dalam kondisi stabil hingga memasuki awal tahun 2026. Kepastian ini disampaikan menyusul hasil pemantauan lintas kementerian dan lembaga terhadap ketersediaan stok pangan, distribusi logistik, serta pergerakan harga di pasar tradisional dan modern menjelang akhir tahun 2025. Pemerintah pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang berpotensi memicu gejolak harga.

Berdasarkan data pemantauan nasional hingga Desember 2025, stok pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan telur berada dalam kondisi aman. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat mencapai lebih dari 3,5 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan stok pangan nasional. Kondisi ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga melewati periode Natal dan Tahun Baru, bahkan diproyeksikan aman hingga memasuki awal Ramadan 2026.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa stabilitas pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Menurut Presiden, negara harus hadir secara nyata dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah dinamika global dan potensi gangguan rantai pasok internasional. Presiden juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja secara terkoordinasi guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke daerah-daerah.

Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, juga menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif melakukan pemantauan harian terhadap stok dan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa posisi cadangan pangan nasional saat ini berada jauh di atas ambang batas aman, sehingga pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi pasar jika dibutuhkan. Menurutnya, stabilitas pasokan beras menjadi fondasi penting dalam menjaga inflasi pangan tetap terkendali dan melindungi daya beli masyarakat.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas utama masih berada dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Beras medium dan premium di mayoritas pasar tradisional dijual sesuai ketentuan, sementara harga minyak goreng rakyat, gula konsumsi, dan telur ayam ras relatif stabil. Operasi pasar yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah turut berperan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Bulog telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan di akhir tahun. Ia menegaskan bahwa Bulog siap menyalurkan cadangan pangan melalui operasi pasar dan penugasan stabilisasi harga apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Menurutnya, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan Satgas Pangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga hingga awal tahun depan.

Selain beras, ketersediaan gula konsumsi nasional juga dilaporkan dalam kondisi surplus. Produksi dalam negeri yang stabil serta stok cadangan yang memadai membuat pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa tekanan berarti pada harga. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas minyak goreng, meskipun pemerintah tetap mewaspadai potensi gangguan distribusi di beberapa daerah akibat faktor cuaca dan logistik.

Pemerintah juga terus mengintensifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga pangan. Melalui koordinasi rutin, TPIP dan TPID melakukan pemetaan wilayah rawan inflasi, mempercepat distribusi pasokan, serta memastikan efektivitas operasi pasar. Langkah ini dinilai berhasil menekan laju inflasi pangan sepanjang 2025, meskipun tekanan permintaan domestik meningkat pada momen tertentu.

Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi harga juga diperketat. Satgas Pangan Polri bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional, gudang distributor, dan sentra distribusi. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momentum akhir tahun untuk meraup keuntungan berlebihan dengan cara merugikan masyarakat.

Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan panic buying. Stabilitas harga, menurut pemerintah, tidak hanya bergantung pada kecukupan pasokan, tetapi juga pada perilaku konsumsi masyarakat. Dengan pasokan yang terjamin dan distribusi yang terkendali, pemerintah optimistis harga sembako akan tetap stabil hingga awal 2026.

Secara keseluruhan, berbagai indikator menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi kuat menjelang pergantian tahun. Dengan stok yang memadai, harga yang terkendali, serta pengawasan yang diperketat, pemerintah memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah pun kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan sebagai bagian dari upaya melindungi kesejahteraan rakyat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera bagian utara dengan mengirimkan 1.000 unit generator set (genset) ke sejumlah wilayah yang mengalami gangguan pasokan listrik. Pemerintah memastikan upaya pemulihan listrik akan terus dilanjutkan hingga kondisi kembali normal.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bagian dari upaya tanggap darurat sekaligus pemulihan awal pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa bantuan genset diprioritaskan untuk 224 desa di 10 kabupaten di Provinsi Aceh. Selain genset, Kementerian ESDM juga menyalurkan 3.000 unit kompor gas lengkap dengan regulator dan selang sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar warga.

“Penyediaan listrik hingga sarana memasak menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak, khususnya warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian,” kata Bahlil Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Distribusi genset difokuskan pada wilayah dengan dampak terparah, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Berdasarkan data PLN, masih terdapat puluhan ribu rumah tangga yang belum memperoleh pasokan listrik karena keterbatasan akses dan kondisi lapangan.

“Kami mengetahui jaringan tegangan tinggi di Aceh sudah terkoneksi dari backbone Sumatera, namun jaringan tegangan rendah masih belum menjangkau sejumlah daerah karena infrastrukturnya belum selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pemerintah daerah terus mengawal proses distribusi agar bantuan dapat menjangkau wilayah paling membutuhkan secara tepat sasaran.

“Pengiriman genset ini bertujuan memastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi, terutama di daerah yang infrastrukturnya rusak parah dan hingga kini belum kembali menikmati aliran listrik,” ujar Abdul Muhari melalui akun resmi BNPB.

Oleh: Anggina Dewi Lestari*

Distribusi sembako dan paket keluarga yang makin merata hingga pelosok Sumatera menjadi gambaran nyata kehadiran negara yang bekerja secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam situasi bencana hidrometeorologiyang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan seluruh warga, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Pemerataan distribusi ini bukan hanya soal logistik, melainkan wujud konkret keadilan sosial dan perlindungan negara terhadap seluruh rakyatnya tanpa kecuali.

Kesiapan pangan nasional yang dikelola oleh Perum Bulog menjadi fondasi pentingkeberhasilan distribusi sembako di Sumatera. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa stok beras di wilayah Sumatera berada dalam kondisi aman dan mencukupi, bahkan disiapkan melebihi kebutuhan awal yang diajukan pemerintah daerah. Pendekatan ini mencerminkan kebijakan antisipatif yang berpihak pada kepastian pasokan pangan, sehingga masyarakat terdampak bencana tidak perlukhawatir akan ketersediaan beras dan bahan pangan pokok. Dengan cadangan yang kuat, distribusi dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga ke pelosok.

Pemerataan distribusi sembako tidak dapat dilepaskan dari sinergi lintas sektor yang semakin solid. Kolaborasi antara Bulog, TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah dengan tantangan geografis yang beragam. Penggunaan berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, memperlihatkan fleksibilitas negara dalam menjawab kondisi lapangan. Bantuan beras dan paket keluarga tetap dapat tiba di desa-desa terpencil, pulau-pulau kecil, serta kawasan pegunungan, sehingga tidak ada masyarakat yang terisolasi dari perhatian pemerintah.

Di sisi perlindungan sosial, Kementerian Sosial berperan besar dalam memastikan paket keluarga dan bantuan pendukung lainnya tersalurkan secara merata dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari logistik, layanan dapur umum, hingga pendampingan bagiwarga terdampak. Pengoperasian dapur umum di puluhan titik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pangan harian penyintas. Dengan kapasitas puluhan ribu porsi makanan setiap hari, pemerintah menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi secara konsisten.

Keberadaan personel Taruna Siaga Bencana di lapangan semakin memperkuatefektivitas distribusi sembako dan paket keluarga. Para personel ini tidak hanya membantu pengelolaan dapur umum, tetapi juga memastikan bantuan sampai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, balita, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi tidak dilakukan secara seragam semata, melainkan memperhatikan kondisi sosial dan kebutuhan spesifik di setiap wilayah terdampak.

Dari sisi skala dukungan, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui alokasi anggaran yang besar dan berkelanjutan. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono menyampaikanbahwa total nilai bantuan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera telah mencapai lebih dari seratus miliar rupiah. Bantuan tersebut mencakup sembako, paket keluarga, layanan dapur umum, serta santunan bagi keluarga korban. Besarnya nilai bantuan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan masyarakat tidak hanya bertahan di masa darurat, tetapi juga memiliki dasar yang kuat untuk memulai pemulihan.

Kecepatan dan pemerataan distribusi juga ditopang oleh sistem data yang semakin akurat dan terintegrasi. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi KebencanaanBNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa laju distribusi logistik di berbagai poskoberjalan tinggi dan terkendali. Prinsip distribusi cepat diterapkan agar bantuan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendataan by name by address memperkuat akuntabilitas sekaligus memastikan sembako dan paket keluarga benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Tidak berhenti pada fase tanggap darurat, pemerintah juga mempersiapkan langkah pemulihan yang terstruktur. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikanbahwa pemerintah telah menyusun skema bantuan hunian bagi warga terdampak, termasuk dukungan perbaikan rumah dan penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap. Skema ini dilengkapi dengan bantuan perabotan rumah tangga, pemulihan ekonomi keluarga, serta dukungan kebutuhan dasar lainnya. Pendekatan terpadu ini memperlihatkan kesinambungan kebijakan dari distribusi sembako hinggapemulihan kehidupan masyarakat.

Distribusi sembako dan paket keluarga yang makin merata ke pelosok Sumatera pada akhirnya menjadi simbol keberhasilan koordinasi nasional dalam menghadapi bencana. Negara hadir tidak hanya melalui pernyataan kebijakan, tetapi melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Pemerataan bantuan ini memperkuat rasa keadilan sosial, menumbuhkan optimisme di tengah bencana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi dankomitmen yang berkelanjutan, distribusi sembako di Sumatera menjadi contoh nyata bagaimana solidaritas nasional diwujudkan secara konkret, menyeluruh, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Sosial

Oleh: Aisyah Safira Zahrana)*

Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan yang masif memutus akses logistik, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas masyarakat, sehingga memperparah kondisi pascabencana yang sudah sulit. Dalam situasi seperti ini, pemulihan infrastruktur bukan sekadar pekerjaan teknik sipil biasa, tetapi juga menjadi medan penting bagi pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik dan narasi separatis, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sejak banjir dan longsor merusak sejumlah ruas jalan nasional di Aceh, termasuk jaringan lintas utama seperti Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah, pemerintah Republik Indonesia telah bergerak cepat dengan mengerahkan berbagai sumber daya untuk membuka kembali akses yang terputus dan memulihkan konektivitas jalan serta jembatan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengerahkan puluhan unit alat berat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan nasional di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Adapun Kepala Satker PJN Wilayah 3, Azis mengatakan pengerjaan saat ini difokuskan pada pembersihan material longsor dan perbaikan badan jalan yang terputus. Setelah penanganan di Lampahan selesai, tim akan segera bergeser untuk melakukan pemasangan box culvert dan penimbunan di Jamur Ujung pada awal Januari. Jembatan Jamur Ujung yang saat ini masih terputus ditargetkan kembali fungsional pada 15 Januari 2026.

Tidak kalah penting adalah peran institusi penegak hukum dan militer yang turut mendukung pembukaan kembali akses ini melalui penyediaan jembatan sementara dan bantuan logistik. Satuan tugas dari Polri dan TNI dikerahkan bersama alat berat untuk membersihkan akses yang terhambat dan membangun jembatan sementara guna menghubungkan kembali masyarakat yang terisolasi. Peran mereka mempercepat respon darurat dan memunculkan rasa aman serta kehadiran negara di tengah masyarakat yang tengah berduka akibat bencana.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi, Dedi Prasetyo memastikan bahwa Polri terus mempercepat pemulihan infrastruktur maupun kebutuhan dasar masyarakat pascabanjir di wilayah utara Sumatera. Komjen Dedi melakukan pemantauan langsung perkembangan pemulihan bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungan itu, ia turut menyerahkan bantuan kemanusiaan secara simbolis kepada warga terdampak.

Dengan hampir 92,5 persen jalan nasional di wilayah Sumatra, termasuk Aceh, kembali fungsional dan pulih, serta mayoritas jembatan telah direhabilitasi, pemerintah dapat fokus pada tahap rehabilitasi lanjutan yang lebih permanen. Upaya ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap mobilitas dan kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan keyakinan masyarakat akan komitmen negara dalam menghadapi krisis secara langsung dan efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengerahkan seluruh sumber daya guna mempercepat penanganan pascabencana.

Dalam konteks Aceh, rehabilitasi pascabencana memiliki lapisan makna yang lebih dalam dibanding sekadar perbaikan fisik. Aceh memiliki sejarah panjang konflik separatis yang dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung selama hampir tiga dekade. Konflik tersebut meninggalkan jejak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dan narasi separatis sempat berkembang dalam beberapa dekade terakhir sebagai bagian dari identitas politik tertentu.

Narasi separatis sering kali muncul dalam bentuk penguatan identitas lokal yang terpisah dari pengaruh pemerintah pusat, menyuarakan ketidakpuasan atas pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya. Dalam situasi pascabencana, kekosongan atau lambatnya respons terhadap kebutuhan dasar masyarakat berpotensi dimanfaatkan oleh narasi-narasi semacam ini untuk memperkuat sentimen anti-pemerintah atau meremehkan kapasitas negara dalam menangani krisis.

Pemerintah menyadari risiko tersebut, sehingga percepatan pemulihan infrastruktur menjadi strategi penting untuk menunjukkan respons cepat dan efektif terhadap krisis yang berdampak pada Aceh dan wilayah lainnya. Dengan memulihkan infrastrukturnya secara cepat, pemerintah tidak hanya memulihkan akses dan fungsi ekonomi, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat pascabencana, menolak kekosongan naratif yang dapat diisi oleh kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi untuk tujuan politiknya.

Lebih jauh lagi, proses rehabilitasi jalan dan jembatan juga membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Pemerintah Aceh, bersama instansi pusat dan lembaga non-pemerintah, melakukan validasi data kerusakan jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya sebagai dasar utama perencanaan rehabilitasi lanjutan. Koordinasi tersebut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan, sehingga memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap hasil pembangunan.

Dengan demikian, percepatan rehabilitasi jalan dan jembatan pascabanjir di Aceh adalah bukan hanya tentang membuka kembali jalur transportasi yang rusak, tetapi juga tentang merekatkan hubungan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Di saat yang sama, rehabilitasi ini menunjukkan arah baru bagi Aceh dalam kerangka integrasi nasional yang lebih kuat melalui pemulihan yang adil, efektif, dan berkesinambungan. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mengembalikan fungsi fisik infrastruktur, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menguatkan narasi persatuan, pemerataan, dan pembangunan inklusif di Nusantara.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

JAKARTA — Pemerintah memastikan kehadiran negara secara menyeluruh dalam penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Selain fokus pada evakuasi dan pemulihan korban, aparat keamanan juga mengawal situasi sosial agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu melalui isu separatisme maupun politisasi bantuan kemanusiaan.

TNI dan Polri bersama pemerintah daerah terus bergerak di lapangan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Kehadiran negara ditegaskan tidak hanya dalam bentuk bantuan logistik, tetapi juga dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah situasi darurat.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai langkah negara tersebut krusial, mengingat munculnya kembali simbol-simbol separatis di tengah penanganan bencana. Ia mengingatkan bahwa simbol seperti bendera bulan bintang memiliki muatan ideologis yang kuat dan tidak bisa dipandang sebagai ekspresi netral.

“Simbol-simbol seperti pengibaran bendera bulan bintang ini tidak netral karena membawa muatan ideologis kuat dan memori kolektif tentang separatisme bersenjata di masa lalu. Membiarkan atau menormalisasi pengibaran simbol ini di ruang publik sama artinya dengan membuka ruang ambigu terhadap komitmen damai yang sudah kita bangun,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya.

Menurut dia, negara perlu menerapkan pendekatan yang tegas namun tetap beradab dalam merespons potensi konflik. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan sosial yang persuasif kepada masyarakat terdampak bencana.

“Menghadapi isu ini negara dapat melakukan pendekatan yang disebut sebagai ‘ketegasan yang beradab’. Negara harus tegas dalam menegakkan prinsip kedaulatan dan hukum pidana bagi para pelanggar, tetapi tetap persuasif dalam pendekatan sosial kepada masyarakat umum. TNI dan Polri harus hadir dengan wajah pelindung yang humanis, bukan wajah garang yang menakutkan,” ujarnya.

Khairul menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan capaian strategis nasional yang tidak boleh diganggu oleh provokasi simbolik. Ia mengingatkan perlunya batas yang jelas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang mengancam persatuan bangsa.

“Perdamaian Aceh adalah capaian strategis nasional yang harganya terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Ia harus dijaga dengan kejelasan batas: mana ekspresi demokrasi yang sah, dan mana provokasi yang mengancam fondasi berbangsa,” kata dia.

Di sisi lain, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran menegaskan agar bantuan kemanusiaan untuk korban banjir tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya sekelompok orang yang membawa bantuan sambil mengibarkan bendera separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Tujuan kelompok ini tidak lain untuk mengklaim bantuan dan menggiring opini bahwa bantuan berasal dari GAM. Padahal sejak awal, pemerintah pusat dan dermawan dari dalam maupun luar Aceh silih berganti menyalurkan bantuan kemanusiaan,” kata Ali Imran.

Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengatakan kehadiran Polri di lokasi bencana tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga melalui kemampuan mengatur dan menyelesaikan persoalan dengan cepat serta tepat.

“Kehadiran Polri tidak hanya tampak secara fisik di lapangan, tetapi benar-benar hadir dengan kemampuan mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan persoalan secara cepat,” ujar Marzuki.

Ia menambahkan, seluruh jajaran Polri yang tidak terdampak langsung bencana diwajibkan membantu wilayah terdampak. Selain itu, ia mengingatkan potensi pemanfaatan bencana oleh pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks dan provokasi.

“Penguatan komunikasi publik serta pendekatan humanis kepada masyarakat korban bencana menjadi penting. Polda Aceh memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu arah yang sama untuk melindungi masyarakat dan menjaga keamanan dalam negeri,” kata Marzuki.

JAKARTA – Pemerintah memastikan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra berjalan aman, terkendali, dan tepat sasaran. Di tengah upaya percepatan penanganan bencana, pemerintah juga mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi provokasi yang memanfaatkan simbol-simbol politik dan isu sensitif, agar tidak mengganggu solidaritas serta proses pemulihan di lapangan.

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan, total estimasi kerugian akibat bencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumut mencapai Rp9,98 triliun. Mencakup kerusakan infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, pendidikan, kesehatan, hingga sektor perumahan dan rumah ibadah. Meski masih terdapat 13 kecamatan yang terisolir akibat putusnya akses darat, seluruh bantuan logistik telah menjangkau wilayah terdampak melalui jalur udara dan perairan.

“Kami akan berupaya penuh terus mempercepat penanganan bencana di Provinsi Sumut,” ujar Bobby usai rapat terbatas secara daring dengan Presiden Prabowo Subianto di Posko Tanggap Bencana Sumut, Medan.

Berdasarkan data, sebanyak 420.631 kepala keluarga atau 1.578.014 jiwa terdampak, dengan jumlah pengungsi mencapai 45.032 jiwa. Korban meninggal dunia tercatat 330 orang, 650 luka-luka, dan 136 lainnya masih dalam pencarian.

“Pencarian korban hilang terus kami lakukan dan akan dioptimalkan seiring terbukanya akses,” jelas Bobby.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga relawan. Menurutnya, kekompakan dan pengalaman bangsa dalam menghadapi bencana menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan.

“Dengan kerja sama dan kebersamaan, kita mampu menghadapi musibah ini tanpa lelah,” kata Presiden.

Di sisi lain, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperkuat penanganan banjir di wilayah Sumatra dengan menerjunkan 10.759 personel, serta menyiagakan tambahan 1.500 personel. Polri juga mengoperasikan 29 dapur lapangan, 38 posko kesehatan, 145 sumur bor, dan 400 mobil tangki air bersih.

“Bantuan pangan berupa 227 ton beras dan 150,4 ton logistik lainnya telah disalurkan, termasuk melalui helikopter dan pesawat untuk wilayah sulit dijangkau,” ucap Kapolri.

Di tempat lain, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir menegaskan, kelancaran distribusi logistik dan BBM harus dijaga dari gangguan apa pun, termasuk provokasi berkedok simbol politik.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Jangan dicampuradukkan dengan kepentingan lain yang dapat merusak persatuan dan menghambat pemulihan,” tegasnya.

Upaya pemulihan infrastruktur turut menunjukkan progres positif. Akses Jalan Nasional Beutong Ateuh–Ceulala yang menghubungkan Nagan Raya dan Aceh Tengah kini kembali dibuka. Pemerintah Aceh menegaskan konektivitas wilayah dataran tinggi merupakan “urat nadi” ekonomi dan prioritas utama pemulihan pascabencana. (*/rls)

Jakarta – Pemulihan infrastruktur jalan nasional di wilayah Aceh pascabencana menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah memastikan akses strategis Banda Aceh–Medan kembali normal setelah sejumlah ruas jalan dan jembatan utama berhasil dipulihkan dan difungsikan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan konektivitas antarwilayah guna mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik dan perekonomian daerah.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menyatakan proses pemulihan infrastruktur transportasi di Aceh berjalan sesuai target yang ditetapkan. Dijelaskannya bahwa sebagian besar titik krusial telah kembali berfungsi.

“Masih ada beberapa titik, tetapi secara keseluruhan progresnya sangat baik dan sesuai dengan target Kementerian PU. Dari lima titik jembatan yang dikerjakan, empat sudah fungsional dan satu titik masih dalam proses pengerjaan,” ujar Abdul.

Ia menambahkan, meski masih terdapat jembatan yang mengalami kerusakan berat, seluruh jalur tetap dapat dilalui melalui pengaturan lalu lintas dan pengalihan jalur.

“Untuk jembatan terputus memang masih ada tiga yang dikerjakan. Tetapi semuanya sudah fungsional dengan pengalihan jalur,” katanya.

Salah satu capaian penting dalam pemulihan akses Banda Aceh–Medan adalah rampungnya pembangunan jembatan darurat (bailey) di Krueng Tingkeum, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, Rakhman Taufik, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan darurat ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Ini merupakan kolaborasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, TNI Angkatan Darat, terutama Kodam Iskandar Muda. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan Penyedia Jasa Konstruksi PT Adhi Karya,” ucap Rakhman.

Rakhman mengungkapkan bahwa perbaikan jembatan nasional tersebut mulai dilakukan sejak 9 Desember 2025 dan berhasil dirampungkan sesuai rencana. Sebelum difungsikan, jembatan darurat telah melalui proses uji beban untuk memastikan keamanan dan kelayakan operasional.

“Peresmian jembatan turut dilaksanakan melalui prosesi adat peusijuek yang mencerminkan kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bireuen, Mukhlis Takabeya, mengapresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan infrastruktur. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PU, TNI, serta seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah hari ini jalur Bireuen khususnya untuk Medan dan juga sebaliknya kita doakan bisa lancar, walaupun tidak selancar seperti sediakala,” tuturnya.

Dengan rampungnya pemulihan jalan nasional dan jembatan darurat ini, pemerintah optimistis akses Banda Aceh–Medan kembali menjadi tulang punggung konektivitas Aceh dengan Sumatera Utara.

Keberhasilan ini sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya menghadirkan listrik hingga ke pelosok Tanah Papua merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan pembangunan. Elektrifikasi desa tidak sekadar persoalan teknis penyediaan energi, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup lebih layak, setara, dan berdaya. Dalam konteks inilah, kebijakan pemerintah melalui penugasan kepada PT PLN (Persero) memiliki makna strategis, karena listrik menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterisolasian.

Papua dengan bentang alam yang luas dan kompleks membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dari daerah lain. Kondisi topografi yang berat, serta sebaran permukiman yang berjauhan menjadikan elektrifikasi sebagai pekerjaan besar yang memerlukan keberpihakan kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan komitmen tersebut dengan mengalokasikan anggaran signifikan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua. Kebijakan ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan agenda konkret yang dijalankan secara bertahap dan terukur.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut. Perusahaan negara ini tidak hanya menjalankan mandat pembangunan jaringan listrik, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial untuk memastikan program elektrifikasi selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dalam berbagai kesempatan, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menegaskan bahwa dukungan anggaran lebih dari Rp500 miliar pada tahun 2025 menjadi titik awal penting setelah beberapa tahun terakhir belum adanya penugasan serupa di wilayah Papua Raya. Penugasan ini dipandang sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan elektrifikasi di Papua.

Target pembangunan yang dirancang pun bersifat progresif. Selain fokus pada 128 lokasi prioritas, pemerintah dan PLN menyiapkan rencana jangka menengah hingga awal 2026 dengan cakupan ratusan lokasi tambahan yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar. Langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan listrik di Papua tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui peta jalan yang jelas dan berkesinambungan. Dengan perencanaan tersebut, elektrifikasi tidak berhenti pada simbol kehadiran jaringan, tetapi diarahkan untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat.

Pendekatan yang digunakan PLN juga patut diapresiasi karena tidak semata mengandalkan teknologi tunggal. Penyesuaian dengan potensi energi lokal menjadi prinsip utama agar sistem kelistrikan lebih efisien dan berkelanjutan. Di wilayah dengan sumber daya air melimpah, pengembangan pembangkit listrik tenaga mini dan mikrohidro menjadi solusi yang relevan. Sementara itu, di daerah dengan keterbatasan sumber air, pemanfaatan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi baterai atau sistem hibrida menjadi pilihan rasional. Strategi ini mencerminkan kebijakan energi nasional yang adaptif sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih.

Keberhasilan elektrifikasi di Papua juga sangat ditentukan oleh sinergi dengan pemerintah daerah. Koordinasi lintas tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga distrik, menjadi kunci untuk mempercepat penyediaan lahan dan memastikan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Pendekatan sosial yang dilakukan PLN memperlihatkan bahwa pembangunan tidak dipaksakan dari atas, tetapi dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kearifan lokal. Pola kerja seperti ini sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dari sisi kebijakan nasional, percepatan elektrifikasi Papua memiliki dampak strategis terhadap penguatan persatuan dan kesatuan bangsa. Listrik membuka akses informasi dan komunikasi yang lebih luas, sehingga masyarakat di kampung-kampung terpencil dapat terhubung dengan perkembangan nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah memahami bahwa keadilan sosial tidak mungkin terwujud tanpa pemerataan infrastruktur dasar, dan listrik merupakan fondasi utama dari proses tersebut.

Dukungan terhadap upaya PLN juga datang dari pemangku kepentingan sektor energi lainnya. Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Erika Retnowati, memandang bahwa masih adanya ribuan desa dan kampung di Papua yang belum teraliri listrik merupakan tantangan yang harus segera dituntaskan. Harapan agar seluruh wilayah Papua dapat menikmati listrik menunjukkan adanya kesamaan pandangan antar lembaga negara bahwa elektrifikasi adalah prioritas nasional. Keselarasan ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan sektoral.

Pada akhirnya, elektrifikasi desa di Papua adalah investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk penerangan, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas masyarakat, tumbuhnya usaha kecil, serta membaiknya layanan publik. Pemerintah telah meletakkan dasar kebijakan yang kuat, sementara PLN menjalankan peran operasional dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif. Dengan kesinambungan dukungan anggaran, koordinasi lintas pihak, serta partisipasi masyarakat, target melistriki ribuan kampung di Papua bukanlah sesuatu yang utopis. Elektrifikasi Papua menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke titik terjauh, memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam arus pembangunan nasional.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Program Listrik Desa Papua merupakan fondasi penting dalam mempercepat pembangunan wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketersediaan listrik tidak sekadar menghadirkan penerangan, tetapi menjadi prasyarat utama bagi peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penguatan konektivitas sosial masyarakat. Dalam konteks Papua yang memiliki tantangan geografis ekstrem dan sebaran permukiman yang terpencar, kehadiran listrik menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi di Papua semakin menguat di bawah kepemimpinan nasional saat ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh kampung di Provinsi Papua Selatan ditargetkan sudah teraliri listrik paling lambat pada 2028. Penegasan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan yang berpihak pada wilayah tertinggal dan perbatasan, sekaligus menempatkan Papua sebagai prioritas strategis pembangunan energi nasional. Pengalaman pribadi Bahlil yang lahir dan tumbuh di kampung tanpa listrik turut membentuk sensitivitas kebijakan yang lebih membumi, karena memahami langsung dampak keterbatasan energi terhadap masa depan generasi muda.

Pernyataan Bahlil menegaskan bahwa akses listrik memiliki hubungan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak di kampung yang terang memiliki kesempatan belajar lebih baik, akses informasi yang lebih luas, serta ruang tumbuh yang setara dengan daerah lain. Oleh karena itu, elektrifikasi desa tidak boleh dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Papua. Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penambahan anggaran listrik desa di wilayah 3T memperlihatkan kesinambungan kebijakan nasional dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Di sisi teknis dan operasional, PT PLN memegang peran kunci dalam menerjemahkan kebijakan menjadi realisasi di lapangan. PLN menargetkan secara bertahap melistriki sekitar 4.200 kampung di Tanah Papua yang hingga kini belum terjangkau listrik. Pada 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di 128 lokasi di Papua. Target berikutnya pada awal 2026 mencakup sekitar 554 lokasi dengan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp2,5 triliun, sesuai penugasan pemerintah kepada PLN.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar, menjelaskan bahwa penugasan ini merupakan yang pertama dalam tiga tahun terakhir untuk wilayah Papua Raya. Hal tersebut menunjukkan adanya dorongan baru dari pemerintah pusat agar percepatan elektrifikasi benar-benar bergerak signifikan. Seluruh lokasi pembangunan tersebar di berbagai wilayah kerja PLN, sehingga menuntut kesiapan teknis, logistik, dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Tantangan ini tidak ringan, namun menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjangkau daerah yang selama ini tertinggal.

Pendekatan sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Program Listrik Desa Papua. PLN mengedepankan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, untuk memastikan kelancaran pembangunan, termasuk dalam penyediaan lahan dan penerimaan masyarakat. Pendekatan ini penting mengingat pembangunan infrastruktur di Papua tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal, struktur sosial, serta kondisi geografis yang unik. Keberhasilan elektrifikasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proyek tersebut diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Dari sisi teknologi, strategi PLN menyesuaikan jenis pembangkit dengan potensi energi lokal. Di wilayah dengan sumber air melimpah seperti Pegunungan Arfak, pengembangan pembangkit listrik tenaga mini dan mikrohidro menjadi pilihan yang berkelanjutan. Sementara itu, di daerah dengan keterbatasan sumber air seperti Papua Barat Daya, pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi baterai atau sistem hibrida menjadi solusi yang paling rasional. Pendekatan ini tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga sejalan dengan agenda transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Dukungan juga datang dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Anggota BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan harapan agar tantangan elektrifikasi di Papua dapat segera diselesaikan, mengingat masih ribuan desa dan kampung yang belum menikmati listrik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan listrik di Papua bukan sekadar isu sektoral, melainkan agenda nasional yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Kunjungan langsung ke fasilitas kelistrikan di Jayapura menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memantau dan memastikan keberlanjutan sistem energi di Papua.

Pada akhirnya, Program Listrik Desa Papua adalah fondasi penting bagi percepatan pembangunan wilayah timur. Listrik membuka jalan bagi tumbuhnya usaha kecil, berkembangnya layanan publik berbasis teknologi, serta meningkatnya produktivitas masyarakat. Lebih dari itu, listrik menghadirkan rasa keadilan dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian integral dari masa depan Indonesia. Dengan komitmen politik yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta pelaksanaan yang sensitif terhadap kondisi lokal, program ini diharapkan mampu menjadi katalis transformasi sosial dan ekonomi Papua menuju masa depan yang lebih terang dan berkeadilan.

*Penulis adalah mahasiwa Papua di Jawa Timur