Monthly Archives: Desember 2025

Oleh Indah Yulianti )*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan menghadirkan babak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. KUHAP baru dinilai membawa harapan, sebab sejumlah ketentuan yang diperbarui tidak hanya menyempurnakan mekanisme peradilan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam setiap tahap proses hukum. Pembaruan ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum bekerja selaras dengan prinsip keadilan substantif.
Salah satu aspek penting dalam KUHAP baru adalah penegasan peran hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Peneliti dari Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Budi Suharyanto, menilai bahwa penerapan restorative justice menjadi elemen krusial dalam meningkatkan rasa keadilan masyarakat.
Restorative justice selama ini dianggap sebagai pendekatan yang mampu mengurangi potensi sanksi berlebihan, terutama terhadap masyarakat kecil yang kerap tidak memiliki akses optimal terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, kehadiran KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat landasan hukum bagi penerapan pendekatan tersebut secara lebih sistematis dan terukur.
Pembaruan KUHAP tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas, tetapi juga harus didukung oleh sistem peradilan yang terintegrasi dan berfungsi dengan baik. KUHAP baru diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana terpadu yang menjamin keseimbangan antara hak masyarakat dan kewenangan aparat.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengungkapkan bahwa selain memperkuat aspek keadilan restoratif, KUHAP baru juga membawa perubahan fundamental dalam penguatan profesionalisme aparat penegak hukum. Menurutnya, regulasi baru ini menjadi momentum besar untuk meningkatkan kualitas kinerja polisi, jaksa, hingga advokat. Penegakan hukum yang profesional akan menjadi kunci terciptanya proses hukum yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Dengan standar yang lebih baik, KUHAP baru memberikan peluang bagi seluruh aparat untuk bekerja berdasarkan prinsip hukum yang lebih modern dan akuntabel.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah penguatan hak masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan. Selama ini, banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat sering kali berada dalam posisi lemah karena tidak memahami hak-hak mereka. Kehadiran advokat sejak awal proses penyelidikan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai kontrol independen agar proses penyelidikan tidak keluar dari prinsip-prinsip keadilan. Advokat pun diberi ruang untuk menyampaikan keberatan bila terdapat intimidasi atau perlakuan tidak profesional terhadap pihak yang dibelanya. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat negara untuk memperbaiki iklim penegakan hukum yang lebih beradab dan berpihak pada hak asasi.
Penguatan hak masyarakat dalam KUHAP baru juga disoroti oleh praktisi hukum Dhifla Wiyani. Ia menilai bahwa regulasi terbaru ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi warga yang berhadapan dengan kasus pidana. Salah satu ketentuan penting yang disebutnya terdapat dalam Pasal 31, yaitu kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan advokat sebelum dimulainya pemeriksaan. Dengan adanya aturan ini, posisi masyarakat di hadapan hukum menjadi lebih kuat, dan proses penyidikan pun memiliki batas etik dan hukum yang lebih jelas.
KUHAP baru sebagai angin segar bagi perkembangan hukum Indonesia. Menurutnya, berbagai ketentuan baru membuat sistem hukum nasional semakin modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi ini bukan hanya menyentuh prosedur formal, tetapi juga memperkuat esensi perlindungan terhadap setiap warga negara. Dalam negara hukum, keadilan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang kuat atau memiliki akses, melainkan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Keberhasilan implementasi KUHAP baru tidak hanya bergantung pada kualitas regulasinya, tetapi juga pada komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan amanat undang-undang. Penguatan hak masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar praktik hukum benar-benar mencerminkan semangat reformasi yang diusung KUHAP baru. Tanpa pengawasan yang memadai, pembaruan hukum berisiko hanya berhenti pada tataran normatif.
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Banyak hak baru yang diberikan oleh KUHAP, tetapi manfaatnya tidak akan maksimal bila masyarakat tidak mengetahui atau memahami ketentuan tersebut. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi profesi hukum, hingga akademisi pun berkolaborasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai KUHAP baru tersampaikan secara luas dan mudah dipahami.
KUHAP baru akan menjadi instrumen kunci untuk mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Pembaruan ini mencerminkan komitmen negara untuk menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan sekadar objek dari proses pidana. Dengan memperkuat hak masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum, KUHAP baru membuka arah baru bagi reformasi hukum Indonesia yang lebih progresif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. KUHAP baru ini menjadi tonggak penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum sekaligus memperkokoh fondasi negara hukum yang demokratis.

)* penulis merupakan mahasiswa hukum UPNVJ

Jakarta — Pemerintah memastikan pasokan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman untuk menghadapi periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sejumlah langkah penguatan pasokan, distribusi, serta kesiapsiagaan telah dipersiapkan lintas kementerian, badan pengatur, dan Pertamina Group guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa hambatan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah telah memastikan cadangan BBM dan LPG berada pada level aman. Menurutnya, pemantauan pasokan dilakukan lebih intensif menjelang masa puncak mobilitas masyarakat pada akhir tahun.

“Pemerintah berkomitmen menjaga cadangan BBM tetap aman, serta memastikan kualitas pasokan,” ujar Yuliot.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Pertamina Patra Niaga yang dinilai sigap melakukan penguatan suplai di berbagai daerah. Yuliot menyebut berbagai upaya seperti penambahan stok, pengaturan distribusi, hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem merupakan elemen penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat selama periode libur panjang.

“Kami mengapresiasi kesiapan Pertamina Patra Niaga yang terus memperkuat suplai dan memastikan layanan tetap berjalan baik. Upaya peningkatan stok hingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem sangat penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat pada momen libur Natal dan Tahun Baru nanti,” tambah Yuliot.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, memastikan kesiapan penyaluran BBM sudah direncanakan secara menyeluruh. Menurut Wahyudi, wilayah-wilayah dengan potensi kenaikan konsumsi menjadi fokus utama pengawasan untuk mencegah gangguan distribusi.

“Secara persiapan Nataru 2025/2026, Pemerintah bersama badan usaha penugasan bidang BBM berharap dapat berjalan lancar, dan distribusi aman. Serta, kita bisa antisipasi apabila ada lonjakan di konsumen,” katanya.

Pjs. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional (KPI), Milla Suciyani, mengatakan kesiapan tersebut sejalan dengan percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran Energi yang bertugas sejak akhir November 2025 hingga awal Januari 2026.

“KPI memastikan kilang akan tetap beroperasi sepanjang libur Nataru. Kami juga akan terus memastikan kilang menghasilkan produk sesuai dengan yang direncanakan dengan handal dan aman,” tutur Milla.

Milla menegaskan bahwa selain mengejar target produksi, KPI juga menjamin kualitas serta ketepatan waktu distribusi ke seluruh daerah. Kinerja kilang selama periode Nataru menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap KPI dan Pertamina

“Kami tidak hanya mengejar target produksi, tetapi juga menjamin kualitas dan ketepatan waktu distribusi ke seluruh wilayah Indonesia,” tutup Milla.

Kesiapan stok dan distribusi menjadi faktor kunci dalam memastikan kebutuhan BBM terpenuhi di tengah meningkatnya mobilitas. Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan BBM dan LPG nasional selama libur Nataru 2025/2026 akan terpenuhi secara aman, lancar, dan berkualitas.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menuju swasembada pangan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program strategis yang dijalankan Kementerian Pertanian serta ketersediaan stok beras nasional yang memadai menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur tepat untuk mencapai kemandirian pangan sekaligus memperluas peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa prioritas Kementerian Pertanian pada 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan melalui peningkatan produksi di seluruh lini. Program strategis ini meliputi cetak sawah baru, optimalisasi lahan, penguatan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta penyediaan benih unggul dan alsintan untuk meningkatkan efisiensi produksi.

“Untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan, rencana program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya,” ujar Amran.

Dijelaskannya, target produksi beras pada 2026 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, disertai peningkatan signifikan pada komoditas lain seperti jagung, cabai, bawang merah, tebu, dan berbagai produk perkebunan strategis. Penguatan kapasitas produksi diikuti dengan hilirisasi komoditas dinilai mampu menciptakan nilai tambah dan membuka peluang investasi pada sektor pertanian.

“Revitalisasi pabrik pupuk telah menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen dan menambah volume ketersediaan sebanyak 700 ribu ton, sehingga memperkuat fondasi peningkatan produksi petani,” jelasnya.

Indikator kuat menuju swasembada pangan juga terlihat dari ketersediaan stok beras nasional yang mencapai 3,8 juta ton di gudang Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa jumlah tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor. “Masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok beras mencukupi dan tidak perlu adanya impor. Petani Indonesia semakin hebat dan teknologinya semakin maju sehingga hasil produksinya meningkat,” katanya.

Rizal juga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor beras sejalan dengan meningkatnya produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan produksi sebesar 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perkembangan signifikan pada sektor pertanian,” tutur Rizal.

Pemerintah optimistis langkah konsolidasi program dan penguatan infrastruktur pertanian akan menjadi motor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. **

Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 3,8 juta ton di gudang Bulog menunjukkan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar menuju swasembada pangan tahun 2025.

Menurut Rizal, jumlah cadangan tersebut memastikan bahwa Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena produksi dalam negeri diyakini mampu memenuhi kebutuhan nasional.

“Jadi, masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok beras kita mencukupi dan tidak perlu adanya lagi impor-impor dari manapun. Karena petani-petani Indonesia semakin tahun ke depan semakin hebat dan semakin maju teknologinya sehingga hasil produksinya sangat meningkat,” ujarnya.

Rizal menambahkan bahwa selain stok CBP yang kuat, produksi nasional diprediksi mencapai 34 juta ton pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa tren positif ini merupakan indikator nyata bahwa Indonesia benar-benar memasuki fase swasembada pangan.

“Sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan Indonesia swasembada pangan di berbagai event-event internasional di PBB, di KTT G20, bahkan di event-event kegiatan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi internasional. Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah swasembada pangan,” kata Rizal.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan bahwa potensi produksi yang melonjak ini menunjukkan adanya perbaikan serius dalam sektor pertanian, baik dari sisi teknologi, distribusi pupuk, hingga perbaikan sistem irigasi.

“Potensi produksi beras sepanjang Januari hingga Desember tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 34,77 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024,” ujar Pudji.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada akhir Desember 2025. Ia menegaskan bahwa target tersebut justru tercapai lebih cepat dari rencana awal.

“Insyaallah tanggal 31 Desember jam 12.00 kalau tidak arah melintang, Indonesia swasembada pangan,” kata Amran.

Menurutnya, lonjakan produksi ini terjadi karena sejumlah perbaikan, termasuk distribusi pupuk tepat sasaran, perbaikan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan regulasi, serta percepatan cetak sawah baru di berbagai daerah. Hasilnya terlihat nyata dalam capaian produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.

Ketersediaan cadangan beras yang besar, peningkatan signifikan produksi padi, serta kebijakan pemerintah yang konsisten memperkuat sektor pangan kini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia benar-benar menuju swasembada pangan 2025.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas produksi guna memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus transportasi untuk menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini tidak hanya mencakup diskon tarif jalan tol, tetapi juga potongan harga pada berbagai moda transportasi publik seperti kereta api, kapal laut, layanan penyeberangan, hingga insentif khusus bagi penerbangan kelas ekonomi.

Langkah ini dirancang sebagai upaya terpadu untuk mereduksi beban biaya perjalanan masyarakat yang biasanya meningkat tajam menjelang akhir tahun. Selain meringankan pengeluaran rumah tangga, kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan kelancaran arus mudik-balik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di titik-titik krusial seperti tol Trans Jawa, pelabuhan utama, serta bandara yang mengalami lonjakan penumpang.

Salah satu komponen yang paling menonjol adalah program diskon tarif jalan tol. Pemerintah menetapkan potongan tarif tol berkisar antara 10 – 20 persen yang diberlakukan secara selektif pada 26 ruas jalan tol, dan berlaku khusus pada tiga hari puncak yakni 22, 23, dan 31 Desember 2025. Daerah cakupan mencakup ruas di Jabodetabek, Trans Jawa, Non Jawa, dan Trans Sumatra. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan sekaligus menurunkan beban biaya pengguna jalan tol pada hari-hari puncak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa paket stimulus ini merupakan arahan Presiden untuk menjaga keterjangkauan mobilitas dan mendorong aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun. Pihaknya menambahkan bahwa Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dioptimalkan selama masa Libur Nataru 2025/2026 melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Paket stimulus juga memperluas cakupan diskon ke seluruh moda transportasi. Untuk kereta api, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan kuota sekitar 1,5 juta tiket kelas ekonomi yang mendapat diskon sebesar 30 persen untuk periode perjalanan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026. Kebijakan ini bertujuan mendorong perpindahan penumpang dari kendaraan pribadi ke moda rel demi menekan kemacetan dan meningkatkan keselamatan perjalanan jarak menengah maupun jauh.

Pada sektor laut dan penyeberangan, PT PELNI dan PT ASDP Indonesia Ferry juga diberi tugas untuk menyalurkan diskon. PELNI menyediakan potongan sekitar 20 persen untuk pembelian tiket kapal laut pada rentang 17 Desember 2025 – 10 Januari 2026, sementara layanan penyeberangan mendapat keringanan tarif jasa kepelabuhanan yang setara dengan rata-rata potongan sekitar 19 persen pada lintasan-lintasan prioritas. Langkah ini dianggap strategis untuk menjaga konektivitas antarpulau, khususnya bagi masyarakat pesisir dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Angkutan udara menjadi bagian penting dalam paket stimulus. Pemerintah melalui mekanisme PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dan kerja sama operator menerapkan penurunan tarif angkutan udara rata-rata 13 – 14 persen bagi tiket kelas ekonomi selama periode Nataru, dengan target menjangkau jutaan penumpang. Beberapa maskapai besar seperti Garuda Indonesia dan Citilink mengonfirmasi skema diskon sekitar 13-14 persen dan kesiapan menambah armada untuk memenuhi lonjakan permintaan.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi turut mengimbuhkan penjelasan teknis pelaksanaan stimulus. Menhub Dudy mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode diskon dan merencanakan perjalanan lebih awal agar memperoleh kuota tiket diskon serta menghindari lonjakan permintaan di saat-saat terakhir. Kementerian Perhubungan juga menegaskan kesiapan operator dan upaya pengawasan keselamatan sepanjang periode Nataru.

Dari sisi operator, PT Kereta Api Indonesia menjelaskan mekanisme pembelian dan daftar KA yang mendapat kuota diskon lengkap dengan ketentuan pembatalan serta perubahan jadwal sesuai aturan. Sementara itu, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro mengatakan Garuda telah menyiapkan dari segi armada hingga awak cabin untuk melayani masyarakat sepanjang periode tersebut dan menyiapkan tambahan armada dan awak untuk mengoperasikan penerbangan selama periode Nataru serta akan menerapkan diskon tiket sekitar 13 – 14 persen. Pernyataan operator ini menegaskan kesiapan supply untuk menampung kenaikan permintaan.

Penerapan stimulus ini juga datang dengan sejumlah catatan dan saran bagi publik. Pertama, diskon bersifat kuota dan mengikuti syarat ketentuan masing-masing operator artinya pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk mendapatkan harga diskon dan jadwal keberangkatan yang diinginkan. Kedua, meski harga lebih ringan, otoritas menekankan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas: ramp check, peningkatan kesiapan armada, serta koordinasi antar-instansi akan terus digencarkan. Ketiga, bagi pengguna tol, perhatian pada tanggal berlaku diskon (22, 23, dan 31 Desember 2025) penting untuk merencanakan perjalanan tol murah.

Secara makro, paket stimulus transportasi tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan permintaan sektor jasa dan mendongkrak konsumsi pada kuartal IV 2025. Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada eksekusi teknis oleh operator, pengawasan regulator, dan perilaku perjalanan masyarakat selama liburan. Dengan adanya diskon terpadu lintas moda, pemerintah berharap Nataru 2025/2026 menjadi momen yang lebih terjangkau, aman, dan nyaman bagi jutaan pemudik dan pelancong.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Pemerintah terus memperkuat arah pembangunan nasional dengan menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, dinamika perubahan iklim, dan tantangan global yang menekan stabilitas pasokan pangan dunia. Target swasembada pangan kembali ditegaskan sebagai fondasi penting untuk memastikan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan.

Upaya ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat ekosistem pertanian nasional agar mampu menjadi penggerak perekonomian desa dan membuka lebih banyak peluang kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Melalui strategi yang semakin terintegrasi, pemerintah menghadirkan rangkaian program mulai dari peningkatan produktivitas lahan, modernisasi pertanian, penguatan akses pembiayaan petani, hingga perluasan infrastruktur agrikultur agar seluruh unsur pembangunan desa dapat berkembang secara simultan.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan akan mendorong peran aktif Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia (Perteta) dalam pengembangan hilirisasi sumber daya pertanian. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian sebagai pilar ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur penunjang. Karena itu, pemerintah terus menata ulang jaringan irigasi, embung, dan bendungan untuk memastikan ketersediaan air yang stabil sepanjang tahun.

Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga memperluas pola usaha tani yang sebelumnya terkendala musim dan cuaca. Selain irigasi, peningkatan kualitas jalan, jembatan desa, serta akses logistik pertanian menjadi faktor penting agar petani dapat mengirim hasil panen ke pasar dengan lebih cepat dan efisien. Dengan berkurangnya biaya distribusi dan risiko kerusakan pascapanen, nilai ekonomi hasil pertanian meningkat sehingga membuka peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono Caping mengatakan bahwa peningkatan produktivitas di sektor pertanian memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini dicapai melalui penguatan pasokan pangan, upaya pengendalian harga komoditas, serta peningkatan keberlanjutan kesejahteraan para petani di berbagai wilayah.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mendorong pengendalian harga pangan dan percepatan inovasi teknologi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas demi mewujudkan swasembada pangan. Eko menegaskan, untuk mewujudkan target swasembada pangan tahun 2027, perlu adanya peningkatan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) agar terus stabil, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri.

Di sisi lain, akses pembiayaan menjadi salah satu elemen penting dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Pemerintah memperluas program pembiayaan khusus sektor pertanian yang memberikan keringanan bunga serta syarat pengajuan yang lebih mudah dijangkau petani kecil. Kebijakan ini dirancang agar petani dapat meningkatkan skala usaha, membeli alat produksi modern, serta membiayai kebutuhan operasional lainnya.

Untuk memastikan pembiayaan berjalan efektif, berbagai lembaga keuangan daerah diperkuat agar mampu memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan modal dan manajemen risiko. Penguatan akses permodalan memungkinkan usaha tani bergerak lebih produktif, sehingga tidak hanya menunjang target swasembada, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara lebih luas.

Pemerintah juga memfokuskan perhatian pada pengembangan komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, gula, dan daging agar setiap komoditas memiliki roadmap produksi yang jelas sesuai potensi daerah. Pendekatan spesifik lokasi ini bertujuan memaksimalkan karakteristik geografis dan kondisi tanah di setiap wilayah sehingga hasil panen lebih optimal.

Misalnya, daerah tertentu dikembangkan sebagai sentra padi berbasis irigasi teknis, sementara wilayah lain diarahkan sebagai sentra jagung atau kedelai karena karakter lahan yang lebih sesuai. Pendekatan ini membuat produksi pangan lebih berkelanjutan karena setiap daerah dapat menghasilkan komoditas unggulan yang mendukung kebutuhan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan lokal.

Dalam rangka memperkuat produktivitas, pemerintah mengembangkan sistem pendampingan lapangan melalui penyuluh pertanian yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani. Peran penyuluh semakin diperkuat tidak hanya sebagai pemberi informasi teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara petani dan teknologi, pasar, serta program pemerintah. Transformasi digital di sektor pertanian turut diakselerasi dengan memperkenalkan platform informasi pertanian berbasis aplikasi yang menyediakan data terkait cuaca, harga pasar, ketersediaan pupuk, hingga rekomendasi pemupukan dan pengendalian hama. Dengan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, petani dapat mengambil keputusan produksi secara lebih tepat sehingga risiko kerugian dapat ditekan.

Seluruh langkah tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadapi tantangan pemenuhan pangan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. Melalui kebijakan yang terintegrasi antara modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, akses permodalan, penguatan institusi desa, diversifikasi pangan, hingga pengembangan inovasi teknologi, target swasembada pangan bukan hanya sekadar tujuan jangka pendek, tetapi juga strategi besar untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dengan semakin banyak desa yang tumbuh sebagai pusat produksi dan pengolahan pangan, perekonomian lokal terangkat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan ketahanan nasional diperkuat dari akar rumput. Pada akhirnya, swasembada pangan menjadi jalan penting untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh dan mampu berdiri kuat menghadapi tantangan di masa depan.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Peningkatan ketahanan pangan nasional menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia, terlebih lagi di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh krisis pangan global. Di saat 53 negara tengah bergelut dengan ancaman kelaparan dan kelangkaan gizi, Indonesia justru menunjukkan potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Salah satu kunci utama dalam meraih swasembada pangan adalah penerapan modernisasi pertanian yang didukung oleh kebijakan pro-petani dari pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk mencapai swasembada pangan Indonesia mendapatkan momentum yang signifikan melalui kebijakan-kebijakan yang terfokus dan inovatif. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang mempercepat swasembada pangan adalah kebijakan yang diterapkan di level tertinggi oleh pemerintah. Terbukti, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan lebih dari 18 instruksi terkait sektor pangan dalam satu tahun, suatu pencapaian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Instruksi ini mencakup berbagai bidang seperti produksi, pengawasan, dan distribusi pangan yang lebih terarah dan terstruktur, serta memungkinkan percepatan implementasi kebijakan.

Modernisasi pertanian sendiri bukanlah sekadar tentang peralatan dan teknologi baru. Ia mencakup perubahan sistematis dalam tata kelola dan pola pikir petani. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, telah memberikan berbagai dukungan untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian, antara lain dengan memberikan akses kepada petani untuk menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih efisien, benih unggul, serta pupuk berkualitas yang disubsidi tanpa pungutan biaya tambahan. Upaya ini beriringan dengan penguatan penegakan hukum untuk menanggulangi praktik-praktik curang yang dapat merugikan petani, seperti peredaran pupuk palsu yang merusak lahan petani dan potensi kerugian besar bagi negara.

Dalam situasi yang tidak mudah ini, kesadaran akan pentingnya peran petani sebagai pahlawan pangan bangsa semakin ditekankan. Pemerintah tidak hanya memperbaiki infrastruktur pertanian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dengan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka. Salah satu hasil signifikan dari kebijakan ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan produksi beras nasional. Hingga Oktober 2025, produksi beras Indonesia tercatat mencapai 31 juta ton, lebih tinggi daripada kebutuhan konsumsi nasional yang sekitar 27 juta ton. Bahkan, Indonesia mengalami surplus beras 3,7 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, modernisasi pertanian yang dilakukan tidak hanya soal memperkenalkan teknologi dan sistem yang lebih efisien. Hal ini juga mencakup penguatan tata kelola sektor pangan melalui reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengurangi inefisiensi dan memastikan program bantuan tepat sasaran. Upaya ini terbukti efektif, dengan 75 tersangka yang berhasil diproses terkait praktik kolusi dan korupsi di sektor pangan. Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas oknum-oknum yang merugikan negara dan petani, dengan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada sekitar 60 pegawai internal Kementerian Pertanian yang terlibat.

Keberhasilan ini semakin nyata dengan meningkatnya harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, yang pada gilirannya menambah penghasilan petani sekitar Rp65 triliun. Kebijakan tersebut mengarah pada upaya pemberdayaan ekonomi petani secara berkelanjutan. Dengan dukungan seperti ini, sektor pertanian Indonesia tidak hanya bergerak maju secara kuantitas tetapi juga kualitas.

Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda untuk memperkuat sektor pangan. Pemuda, dengan keterampilan teknologi dan inovasi mereka, dapat menjadi pendorong utama transformasi sektor pertanian nasional. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Dr. Haris Syahbuddin, menegaskan bahwa generasi muda memegang kunci dalam mempercepat transformasi sektor pertanian, yang akan memanfaatkan potensi agroekosistem Indonesia yang kaya akan biodiversitas dan iklim tropis yang mendukung produksi pangan sepanjang tahun.

Keberhasilan Indonesia menuju swasembada pangan juga dipengaruhi oleh kebijakan dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Perum Bulog, yang berperan penting dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat dan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global.

Perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia menuntut negara memiliki instrumen yang mampu bekerja secara konsisten untuk menjaga ketahanan pangan. Bulog, sebagai lembaga yang diberi mandat negara, menjalankan perannya dalam pengelolaan stok pangan, stabilisasi harga, dan pendistribusian pangan ke seluruh daerah, untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di Indonesia.

Perum Bulog terus mendukung program diversifikasi pangan dengan menggali potensi komoditas lokal seperti jagung, ubi, dan singkong. Langkah ini merupakan respon terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam. Di samping itu, Bulog juga menjajaki kerja sama internasional untuk mengembangkan alternatif bahan pangan seperti tepung beras yang lebih sehat dibandingkan tepung terigu.

Secara keseluruhan, modernisasi pertanian yang diikuti dengan kebijakan pro-petani yang tegas dan terstruktur adalah kunci dari keberhasilan swasembada pangan Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, petani diberdayakan dan sektor pertanian mampu bertransformasi menjadi lebih efisien, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Ke depan, Indonesia tidak hanya akan mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi penyeimbang dunia dalam hal ketahanan pangan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Ardiansyah Mahendra *)

Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi salah satu momentum mobilitas terbesar masyarakat Indonesia pada akhir tahun. Setiap musim liburan, arus perjalanan selalu meningkat signifikan, baik di jalur darat, laut, udara, maupun penyeberangan. Tantangan klasik seperti kepadatan lalu lintas, lonjakan harga tiket, dan terbatasnya kapasitas angkutan publik biasanya membayangi masa liburan panjang. Namun tahun ini, pemerintah menghadirkan pendekatan berbeda yang lebih progresif dan berpihak pada kenyamanan masyarakat melalui pemberian diskon tarif tol dan berbagai moda transportasi. Kebijakan ini mencerminkan keberlanjutan agenda pemerintah untuk memastikan musim liburan berjalan lancar, terjangkau, dan aman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa diskon tol menjadi salah satu insentif utama yang dipersiapkan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa potongan tarif sebesar 10 hingga 20 persen diterapkan pada tanggal-tanggal yang diperkirakan sebagai puncak pergerakan kendaraan, yakni 22, 23, dan 31 Desember 2025. Menurutnya, insentif tersebut dirancang tidak hanya untuk memberikan keringanan biaya, tetapi juga untuk mengurai kepadatan arus kendaraan melalui penyebaran volume perjalanan di luar jam dan tanggal puncak. Penetapan diskon ini mencakup 26 ruas tol yang tersebar di empat klaster wilayah: Jabodetabek, Trans-Jawa, Non-Jawa, dan Trans-Sumatra, sehingga dampaknya menjangkau konektivitas nasional secara lebih luas.

Pemberian potongan tarif ini menjadi semakin penting karena proyeksi Badan Usaha Jalan Tol menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan hingga lebih dari 30 persen dibandingkan kondisi normal. EVP Corporate Secretary Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa diskon di beberapa ruas vital Trans-Sumatra dirancang untuk membantu masyarakat memilih waktu perjalanan yang lebih fleksibel. Ia menilai bahwa ketika pengguna jalan memiliki alternatif waktu dengan tarif lebih rendah, kepadatan di jalur utama dapat terdistribusi lebih merata. Pendekatan ini terbukti relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat lintas provinsi di Sumatra, yang sering kali mengalami kepadatan signifikan pada masa libur panjang.

Kebijakan diskon tidak berhenti di sektor jalan tol. Pemerintah kembali melanjutkan program potongan tarif transportasi lintas moda sebagaimana diterapkan pada Nataru tahun lalu. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan bahwa diskon tiket pesawat kelas ekonomi berkisar di angka 13 hingga 14 persen selama 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Menurutnya, potongan tersebut sengaja diberikan untuk semua penumpang dengan harapan mendorong pemerataan mobilitas dan memperkuat keandalan layanan penerbangan saat lonjakan permintaan terjadi. Langkah ini juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap stabilitas harga tiket pesawat yang kerap menjadi keluhan masyarakat setiap liburan.

Pada moda transportasi laut, PT Pelni memberikan diskon 20 persen untuk pembelian tiket kapal dalam rentang 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Program serupa diterapkan ASDP pada layanan penyeberangan di seluruh Indonesia, sehingga pengguna kapal dan penyeberangan mendapatkan keuntungan yang sama. Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah turut memberikan dukungan tambahan berupa potongan tarif hingga 100 persen untuk sektor pelabuhan agar layanan operasional selama periode angkutan Nataru berjalan lebih efisien. Insentif ini ditujukan tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi logistik dan kendaraan.

Di transportasi darat, pemerintah memberikan diskon terbesar pada moda kereta api kelas ekonomi, yakni sebesar 30 persen untuk keberangkatan pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk menjangkau lebih dari 1,5 juta penumpang, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat menikmati perjalanan dengan biaya yang lebih ringan. Kereta api selama ini menjadi tulang punggung mobilitas jarak menengah dan jauh, terutama bagi warga yang memilih moda transportasi aman, nyaman, dan tanpa risiko kemacetan. Dengan potongan tarif yang besar, aksesibilitas perjalanan melalui kereta api menjadi semakin inklusif.

Seluruh kebijakan diskon ini berlandaskan dasar hukum yang kuat, yakni Surat Keputusan Bersama empat Menteri/Kepala Badan: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara. SKB yang terbit pada 28 Oktober 2025 tersebut memberikan mandat kepada BUMN transportasi untuk menurunkan tarif sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional selama masa liburan. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek mobilitas, tetapi juga pada percepatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan pergerakan penduduk dan distribusi barang di berbagai wilayah.

Kebijakan diskon Nataru 2025 memiliki dampak lebih luas terhadap pemerataan mobilitas. Dengan menurunnya hambatan biaya perjalanan, kunjungan wisata ke daerah-daerah destinasi dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat sektor pariwisata lokal. Konektivitas antardaerah juga menjadi lebih kuat, sementara distribusi barang dan logistik berjalan lebih lancar berkat efisiensi transportasi laut dan penyeberangan yang mendapatkan dukungan tarif.

Diskon tol dan transportasi yang diberikan pemerintah untuk libur Nataru 2025 adalah langkah strategis yang memperlihatkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik. Dengan kebijakan yang terukur, berbasis data, dan menyasar kebutuhan riil masyarakat, pemerintah memastikan bahwa libur akhir tahun berlangsung lebih nyaman, terjangkau, dan aman. Kebijakan ini bukan sekadar insentif musiman, tetapi cerminan bagaimana negara hadir memfasilitasi mobilitas warganya dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan.

*) Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong seluruh elemen bangsa untuk terlibat aktif dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Memasuki periode pemberitaan November 2025, program prioritas nasional ini menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi cakupan penerima manfaat maupun penguatan ekosistem pendukung di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan laporan resmi pemerintah per November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima. Di berbagai daerah, implementasi program ini juga mencatat perkembangan positif. Di Jawa Tengah misalnya, lebih dari 6,3 juta penerima manfaat telah tercakup dalam layanan MBG melalui mekanisme pendistribusian terkoordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Perkembangan ini sekaligus menegaskan kapasitas pemerintah dalam membangun tata kelola distribusi pangan sehat yang semakin terpadu.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa MBG bukan hanya program bantuan, melainkan strategi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

“Program ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih kuat, yang melibatkan seluruh pelaku rantai pasok dari hulu hingga hilir. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan penerima, tetapi juga pada perputaran ekonomi lokal,” ujarnya.

Selain menyasar pemenuhan kebutuhan gizi anak dan kelompok rentan, pemerintah memastikan bahwa MBG berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal. Sinergi lintas sektor mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM menjadi bagian tak terpisahkan dalam memastikan pasokan bahan baku berkualitas, stabil, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sebelumnya juga menekankan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Ia menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah.

“Ini bukan program jangka pendek. MBG adalah investasi besar untuk menyiapkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing. Ketika ekonomi desa bergerak karena program ini, kita melihat bagaimana manfaatnya bekerja dari bawah,” tegas Presiden.

Pemerintah mengajak seluruh pihak kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam pelaksanaan program. Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, MBG diharapkan menjadi pilar kuat dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kolaborasi lintas instansi guna memastikan penyaluran manfaat berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, terutama di kalangan pelajar dan kelompok rentan. Untuk itu, sinergi antar-kementerian serta dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu bukti paling konkret bagaimana kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dapat menghasilkan dampak luas bagi masyarakat. Program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan meski sempat diterpa berbagai pemberitaan yang beragam.

“Kita bicara MBG. MBG ini menurut saya program yang bagus dan sukses. Terlepas dari berbagai macam pemberitaan kiri kanan, kita Kadin menjadi bagian membuat seribu dapur dari 30 ribu dapur atau SPPG biasa dikatakan,” kata Anindya.

Hingga saat ini, sebanyak 500 dapur SPPG telah terealisasi di berbagai daerah. Dengan nilai investasi sekitar Rp 1,5 miliar per dapur, kontribusi total dari anggota Kadin mencapai Rp 750 miliar tanpa bantuan perbankan.

Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah dan program nasional yang berjalan. Kepercayaan itu juga tercermin dari pembayaran yang dinilai lancar oleh Anindya.

“Di sini hari ini sudah sekitar 500 SPPG kita buat. 500 SPPG itu kira-kira misalnya Rp 1,5 miliar per dapur itu Rp 750 miliar daripada teman-teman yang ada di sini tanpa perbankan. Sudah keluar. Karena kepercayaan kepada pemerintah,” ujar Anindya.

Selain aspek investasi, dampak terbesar dari program MBG adalah serapan tenaga kerja. Setiap dapur SPPG mampu menyerap sedikitnya 50 pekerja. Dengan 500 dapur yang telah beroperasi, program ini menciptakan lapangan kerja bagi 25.000 orang di berbagai daerah.

“Dan juga setiap dapur itu ada 50 (orang) yang bekerja. Artinya 50 x 500 itu 25 ribu. Sudah, dan kita cukup bangga dengan itu. ini tentu belum lagi nanti turunannya,” ungkap Anindya.

Tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, program MBG juga mendorong daerah untuk mengembangkan sektor unggulan masing-masing. Beberapa provinsi bahkan mulai meminta fokus pengembangan pada subsektor khusus, seperti ayam petelur, demi mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. Langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah terutama ketika terjadi bencana atau gangguan pasokan.

Dengan memperkuat kerja sama lintas instansi, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia, mengurangi potensi stunting, serta mendukung capaian pendidikan yang lebih baik. Sinergi ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan generasi masa depan mendapatkan dukungan gizi yang memadai, merata, dan berkesinambungan.