Monthly Archives: Desember 2025

Oleh : Nofer Syaputra )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program ini hanya dapat dicapai melalui kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, hingga komunitas di tingkat akar rumput. Dalam berbagai agenda koordinasi dan evaluasi di daerah, tampak jelas bahwa sinergi multipihak menjadi fondasi utama untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Di Provinsi Kepulauan Riau, komitmen pemerintah daerah terlihat kuat melalui forum koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Kepri. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa optimalisasi MBG menuntut keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pemetaan capaian, penanganan kendala teknis, serta penyusunan strategi tindak lanjut. Masyarakat, terutama pelajar merupakan penerima manfaat utama, harus benar-benar merasakan kehadiran program ini secara nyata. Dengan terbentuknya lebih dari seratus dapur MBG di seluruh Kepri yang melayani ratusan ribu anak sekolah, pemerintah provinsi memastikan bahwa penyaluran makanan bergizi dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.

Di sisi lain, BGN sebagai otoritas nasional terus memperketat kualitas layanan MBG. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hedrayudha, menilai bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kepatuhan seluruh pelaksana terhadap standar operasional, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Ia menggarisbawahi pentingnya monitoring berkelanjutan dan pengawasan terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, serta Polri. Pendekatan pengawasan berlapis tersebut dimaksudkan agar tidak ada pelanggaran teknis yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Bagi BGN, kepatuhan bukan hanya soal administratif, tetapi terkait langsung dengan keselamatan anak dan kualitas generasi masa depan.

Upaya meningkatkan standar MBG tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas petugas lapangan. Di Kabupaten Biak Numfor, BGN menggandeng UNICEF untuk memberikan pelatihan kepada petugas penjamah makanan. Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor, Fransisco Olla, menilai bahwa petugas penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu pangan MBG. Menurutnya, petugas harus memahami prinsip higienitas, keamanan pangan, serta mampu menilai kecukupan gizi pada setiap menu yang dipersiapkan. Petugas yang sehat, terampil, dan bersertifikat dapat mencegah risiko penyakit atau keracunan makanan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan program.

Perwakilan UNICEF Indonesia, Dwi Kristanto, menyampaikan dukungan lembaganya melalui pelatihan teknis yang ditujukan untuk dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan setiap tahapan penyajian makanan dilakukan sesuai standar internasional keamanan pangan. Kehadiran UNICEF menjadi bukti bahwa dunia internasional memberikan perhatian besar terhadap upaya Indonesia meningkatkan status gizi anak melalui pendekatan programatik yang sistematis.
Sementara itu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pemerintah daerah menunjukkan bentuk sinergi yang terbangun kuat antara pengawasan lapangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG dan sekolah untuk memastikan kelancaran proses pendistribusian makanan. Monitoring harian sangat diperlukan agar program tetap berjalan sesuai standar pelayanan. Dalam temuannya, sebagian besar kendala berasal dari aspek administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan sertifikasi petugas, sehingga perlu diselesaikan secara cepat dan terkoordinasi.

Bahwa MBG tidak hanya bermanfaat dari sisi gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dengan seluruh belanja bahan pangan dilakukan melalui pasar lokal dan mengutamakan komoditas unggulan seperti udang serta bandeng, program ini secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput. Potensi besar sinergi antara MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok pangan dan memastikan bahan baku diperoleh secara efisien dari desa. Selain itu, rencana pembuatan portal pengaduan di tingkat desa dan kecamatan diharapkan dapat memperkuat transparansi dan mempercepat tindak lanjut lapangan.

Pada tahap implementasi, hadirnya unsur keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Kodim turut memberikan kontribusi melalui fungsi pengawasan dan pendampingan di lapangan. Kolaborasi tersebut memastikan distribusi makanan tetap lancar dan kendala dapat segera diatasi. Hingga saat ini, puluhan dapur MBG di Pati telah aktif dan terbukti meningkatkan kehadiran siswa di sekolah karena makanan bergizi membuat peserta didik lebih sehat dan siap mengikuti proses belajar.

Melalui rangkaian kerja kolaboratif di berbagai daerah tersebut, jelas bahwa program MBG telah berkembang menjadi gerakan besar yang melibatkan banyak pihak dengan tanggung jawab yang saling berkaitan. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat sinergi dan memastikan setiap aspek program berjalan sesuai standar. Dengan dukungan daerah, lembaga internasional, pelaku ekonomi lokal, serta masyarakat, MBG berpotensi menjadi katalis dalam mencetak generasi muda yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Program ini bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh: Syailendra Hari Yudho (*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling menunjukkan bagaimana sebuah inisiatif sosial dapat menjadi motor ekonomi baru. Ketika negara memberikan arah yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan publik, sektor swasta merespons dengan komitmen investasi, inovasi, serta kesiapan untuk terlibat dalam jangka panjang. Sinergi inilah yang kini mulai terlihat dalam ekosistem MBG, mulai dari investasi dapur penyedia pangan, hilirisasi pertanian, hingga masuknya teknologi pangan berbasis microprotein.

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa MBG adalah contoh konkret bagaimana dunia usaha dan pemerintah dapat berkolaborasi secara produktif. Ia memandang program ini bukan sekadar intervensi sosial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, melainkan sebuah model pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi daerah dan membuka peluang lapangan kerja yang masif. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 500 dapur SPPG telah terealisasi di berbagai wilayah, menunjukkan respons cepat dari pelaku usaha dalam mendukung kebijakan strategis nasional tersebut.

Nilai investasi yang ditanamkan pun tidak kecil. Dengan estimasi Rp1,5 miliar per dapur, maka total kontribusi anggota Kadin telah mencapai Rp750 miliar, dan seluruhnya tanpa melibatkan pembiayaan perbankan. Menurut Anindya, hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen tinggi sektor usaha, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan pelaku industri kepada arah kebijakan pemerintah. Pelaku usaha melihat bahwa program MBG dikelola secara serius dan memberikan kepastian, sehingga mekanisme pembayaran pun berjalan lancar sebagaimana ia nilai dalam evaluasinya.

Namun, kontribusi terbesar program ini justru berada pada aspek tenaga kerja. Setiap dapur SPPG mampu menyerap sedikitnya 50 pekerja, sehingga keberadaan 500 dapur yang telah beroperasi diperkirakan telah menciptakan 25.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah. Dampak ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, UMKM pangan, pemasok logistik, hingga industri pendukung lainnya. Dari perspektif kebijakan publik, serapan tenaga kerja sebesar ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki multiplier effect yang kuat.

Tidak berhenti di sana, Anindya juga menyampaikan bahwa program ini mulai mendorong perubahan struktur ekonomi daerah. Beberapa provinsi kini meminta pengembangan subsektor unggulan untuk memperkuat pasokan bahan baku lokal. Contohnya, daerah yang tertarik untuk memfokuskan diri pada produksi ayam petelur agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari wilayah lain. Langkah tersebut menjadi penting agar daerah mampu menjaga ketahanan ekonomi ketika terjadi bencana, hambatan logistik, atau gangguan pasokan nasional. Dengan adanya permintaan rutin dari dapur MBG, daerah semakin terdorong mengembangkan kapasitas produksi untuk memenuhi standar, volume, dan kontinuitas pasokan.

Program SPPG juga menjadi pintu masuk bagi hilirisasi pertanian yang selama ini berjalan lambat. Menurut Anindya, MBG membuka peluang bagi petani untuk menikmati nilai tambah lebih besar, tidak hanya berhenti sebagai pemasok bahan mentah tetapi juga dapat terlibat dalam proses pengolahan pangan sederhana yang memenuhi standar program. Inisiatif semacam ini penting untuk mengubah pola ekonomi pertanian Indonesia yang selama ini terjebak dalam pola tradisional.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari sektor teknologi pangan. Edwin Lee, Founder dan CEO Ultimeat (M) Sdn Bhd dari Malaysia, menyampaikan minat kuat perusahaannya untuk memperkuat suplai protein MBG melalui investasi besar di Indonesia. Ia menyatakan bahwa perusahaannya siap menanamkan investasi hingga Rp10 triliun untuk membangun dua fasilitas produksi microprotein. Teknologi microprotein yang dikembangkan Ultimeat berbasis singkong dan gula, sehingga seluruh rantai produksinya dapat memanfaatkan hasil pertanian lokal.

Edwin menekankan bahwa meskipun MBG menjadi salah satu pasar penting, perusahaan tidak akan sepenuhnya bergantung pada program pemerintah. Microprotein Ultimeat juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ritel, industri makanan olahan, dan sektor horeca. Ini berarti investasi tersebut memiliki nilai jangka panjang dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi protein alternatif di kawasan Asia Tenggara. Dari sudut pandang kebijakan pangan, kehadiran industri seperti ini dapat memperkuat ketahanan protein nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku tinggi protein.

Minat investasi asing terhadap sektor pangan Indonesia turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir. Dalam berbagai forum bisnis, ia mengajak pebisnis Tiongkok untuk turut berinvestasi di sektor pangan Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan MBG telah menciptakan rantai pasok baru dan permintaan tinggi terhadap produksi pangan, sehingga membuka peluang investasi besar di bidang pertanian, logistik, dan pemrosesan makanan. Pernyataan Wamenlu menunjukkan bahwa MBG tidak hanya dipandang sebagai program domestik, tetapi juga sebagai pintu masuk investasi internasional yang dapat memperkuat ekosistem pangan nasional.

Melihat keseluruhan dinamika tersebut, jelas bahwa MBG telah berkembang menjadi lebih dari sekadar program pemenuhan nutrisi. Ia kini menjadi ekosistem pembangunan yang melibatkan banyak pihak, membuka peluang bisnis, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri pangan lokal, mendorong inovasi teknologi, serta meningkatkan nilai tambah pertanian.

Di tengah transformasi besar ini, dukungan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah sangat diperlukan. Sinergi yang telah terbangun harus terus diperkuat agar manfaat program semakin luas dan keberlanjutan jangka panjangnya terjaga. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menyehatkan generasi bangsa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dengan dukungan yang konsisten, MBG akan menjadi warisan kebijakan yang berdampak nyata bagi masa depan Indonesia.

(* Penulis merupakan Konsultan Kebijakan Publik Bidang Sosial

Oleh: Ardian Prasetyo

Upaya pemerintah mengatasi darurat sampah nasional melalui program waste to energy yang digarap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) layak dipandang sebagai langkah strategis yang menegaskan arah baru pengelolaan lingkungan Indonesia. Dengan produksi sampah yang telah mencapai lebih dari 56 juta ton per tahun, situasi ini tidak bisa lagi diselesaikan melalui pola konvensional yang bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir. Kompleksitas persoalan ini menuntut solusi berskala nasional yang bukan hanya memindahkan masalah, melainkan mengubahnya menjadi nilai baru bagi kepentingan jangka panjang. Pemerintah melalui Perpres 109 Tahun 2025 menunjukkan keberanian mengambil kebijakan yang menempatkan teknologi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.

Sejak proses waste to energy mulai dipercepat oleh Danantara, muncul optimisme baru bahwa Indonesia dapat mengubah sampah menjadi sumber energi terbarukan. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai langkah pemerintah bersama Danantara tepat waktu karena selama lebih dari satu dekade program konversi sampah belum berkembang optimal akibat tantangan teknis dan keekonomian. Ia menjelaskan bahwa pola baru yang diterapkan Danantara memberikan kepastian pendanaan, memperbaiki kriteria seleksi mitra, dan memastikan bahwa hasil investasi kembali pada negara sehingga menciptakan siklus permodalan jangka panjang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan Danantara bukan sekadar operator, tetapi juga investor yang memastikan proyek berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Pendekatan baru tersebut menjadi penting karena Indonesia menghadapi ketidakseimbangan antara volume sampah dan kapasitas pengelolaannya. Potensi daur ulang yang selama ini hanya mampu menyerap sekitar 40 persen secara nasional memberikan gambaran bahwa 60 persen sisanya membutuhkan mekanisme pengolahan berbasis teknologi yang mampu bekerja terus-menerus. Waste to energy memberikan jawaban karena mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan listrik stabil yang dapat menyokong kebutuhan energi perkotaan. Dari sisi keekonomian, penerapan skema twenty cents per kilowatt-hour memberikan kepastian tarif yang tidak membebani APBN, sementara peluang karbon kredit memperkuat daya tarik investor untuk terlibat lebih luas.

Pengamat kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Hafiz Elfiansya Parawu, menilai program ini memiliki prospek jangka panjang karena secara simultan menyatukan isu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan energi. Ia menekankan bahwa pengurangan volume sampah tidak hanya berpengaruh pada penghematan lahan TPA, melainkan juga menekan emisi dalam jumlah signifikan. Menurutnya, jika tidak dikembangkan secara serius, Indonesia justru akan menghadapi beban ganda berupa kenaikan volume sampah dan kebutuhan energi yang meningkat setiap tahun. Perspektif ini memperlihatkan bahwa waste to energy bukan sekadar proyek teknis, tetapi bagian dari strategi mencapai target Net Zero Emissions 2060 yang telah ditetapkan pemerintah.

Danantara membuktikan keseriusannya dengan menyiapkan kemitraan yang melibatkan perusahaan lokal dan asing berpengalaman melalui Daftar Penyedia Terseleksi BUPP PSEL. Managing Director PT Danantara Investment Management, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menjelaskan bahwa 24 perusahaan dipilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas teknologi agar pelaksanaan proyek di tujuh kota berjalan cepat dan terukur. Ia juga menekankan bahwa Danantara memberi ruang sebesar-besarnya bagi mitra lokal untuk terlibat dalam konsorsium sehingga transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas dapat berjalan bersamaan. Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah yang tidak hanya fokus pada penyelesaian sampah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri energi terbarukan dalam negeri.

Pembelajaran dari berbagai negara menjadi referensi penting bagi Indonesia. Stefanus mencontohkan bagaimana China berhasil mengelola sampah setara 1,5 miliar kilogram setiap hari melalui teknologi incinerator modern yang menghasilkan emisi sangat minim, sementara residunya dapat diolah kembali menjadi material konstruksi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan waste to energy bukan hal yang mustahil, selama ada kebijakan yang kuat, tata kelola yang transparan, dan investasi yang konsisten. Dengan populasi besar dan tingkat urbanisasi yang terus meningkat, Indonesia memiliki urgensi yang serupa, sehingga adaptasi teknologi maju menjadi keharusan, bukan pilihan.

Pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terhadap prioritas ini. Penegasan pemerintah mengenai percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah berbasis teknologi menempatkan proyek Danantara sebagai bagian integral dari agenda nasional. Prediksi Danantara yang menyebutkan bahwa waste to energy dapat menyelesaikan hingga 10 persen persoalan sampah nasional menunjukkan bahwa kontribusinya nyata, terutama jika dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem persampahan daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan dan stabilitas suplai sampah, menjadi kunci agar proyek tidak menghadapi hambatan administratif yang sebelumnya sering menghambat pengembangan PSEL di berbagai daerah.

Melihat arah kebijakan dan kesiapan pelaksanaan, waste to energy bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga investasi strategis bagi masa depan energi Indonesia. Selain menciptakan sumber listrik yang stabil dan ramah lingkungan, program ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam konteks ekonomi sirkular, pengolahan residu menjadi material konstruksi membuka peluang industri baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Jika berjalan konsisten, proyek ini berpeluang menjadi tonggak yang mengubah cara Indonesia mengelola sampah sekaligus memperkuat fondasi energi terbarukan.

*) Pengamat Kebijakan Energi dan Lingkungan

Jakarta — Pemerintah terus memperluas dan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja secara masif di berbagai daerah. Program yang berada di bawah payung Asta Cita Presiden RI ini terbukti memberi dampak positif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan perputaran rantai pasok.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa pembangunan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan sepenuhnya tanpa bantuan penyaluran kredit perbankan. Ia menyebut hal ini membuktikan keseriusan dan kemampuan program MBG berjalan dengan fondasi yang kuat dan mandiri.
“Anggaran yang digunakan untuk membangun SPPG ini tanpa bantuan penyaluran kredit perbankan. Dan juga setiap dapur itu ada 50 yang bekerja. Artinya 50 pekerja dikalikan 500 itu 25 ribu. Sudah, dan kita cukup bangga dengan itu,” kata Anindya.

Menurutnya, keberhasilan MBG dalam menyerap sekitar 25 ribu pekerja merupakan bukti nyata bahwa program ini tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, terlepas dari berbagai dinamika dan kejadian belakangan, MBG tetap menunjukkan kinerja yang solid dan memberikan manfaat luas.

Sementara itu, data pelaksanaan MBG di berbagai daerah juga mengonfirmasi keberhasilan serupa. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaporkan bahwa implementasi MBG di provinsi tersebut berjalan efektif dan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Program MBG di Kalimantan Tengah, data per 10 November 2025, sebanyak 58 SPPG aktif telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.856 petugas dan menggerakkan 233 supplier,” terang Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan.

Penyerapan tenaga kerja yang begitu besar di berbagai wilayah menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan inklusif yang memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Keberadaan ratusan SPPG yang melibatkan ribuan pekerja, pemasok bahan baku, dan pelaku usaha lokal menciptakan ekosistem ekonomi baru yang berkelanjutan.

Pemerintah memastikan bahwa Program MBG akan terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi manajemen rantai pasok, kualitas dapur layanan, maupun peningkatan kapasitas tenaga kerja. Melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, MBG diharapkan menjadi salah satu motor utama pembangunan nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menyokong ketahanan ekonomi Indonesia.

Jakarta – Program MBG terus menunjukkan perkembangan signifikan melalui perluasan jangkauan distribusi yang kini menembus berbagai wilayah perbatasan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses yang setara bagi seluruh masyarakat terhadap manfaat program tersebut, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terluar, terdalam, dan tertinggal.

Ekspansi MBG ke wilayah perbatasan juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran program ini memberikan dukungan terhadap stabilitas kesejahteraan masyarakat yang berada di garis depan wilayah negara, sehingga memperkuat rasa aman dan keterhubungan mereka dengan pusat pemerintahan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) mengawal serta menjaga bahan pasokan untuk program MBG.

“Program makan bergizi gratis, MBG sekarang sudah mulai banyak, sudah terus bertambah. Jadi kami minta Bapak-Ibu, para pimpinan daerah untuk mengawal program tersebut untuk berjalan dengan baik,” ujar Budi dalam acara Penghargaan Perlindungan Konsumen 2025 di kantornya, Jakarta Pusat.

Selain itu, peningkatan jangkauan distribusi MBG juga berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal. Dengan hadirnya pasokan yang lebih stabil, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki kesempatan lebih besar untuk menjalankan kegiatan produktif tanpa terganggu oleh keterbatasan kebutuhan pendukung.

Kabar Bahagia ini mendapat apresiasi Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di Balaikarangan, Kabupaten Sanggau, Entikong, Abdul Latif Husainul Ahmad yang menyampaikan, program tersebut dirasakan langsung manfaatnya karena seluruh aktivitas dan kebutuhan makan santri berlangsung selama 24 jam di dalam kawasan pondok.

“Alhamdulillah yang dulunya mungkin makan ayam seminggu hanya beberapa kali, ini mungkin tiap hari makannya, lauknya enak-enak terus,” ucapnya.

Abdul Latif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas perhatian yang diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan di wilayah perbatasan. Program ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan santri secara berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terimakasih untuk program ini sebanyak-banyaknya kepada pemerintah, terkhusus kepada Presiden, Bapak Prabowo Subianto,” tuturnya.
Di sisi lain, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas distribusi. Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan dalam implementasi program di lapangan.

Adapun, menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga 18 November, program tersebut telah disalurkan kepada sekitar 41,9 juta penerima. Dari total anggaran Rp 71 triliun, anggaran program prioritas MBG telah terealisasi 58,2% atau setara Rp 41,3 triliun.

“Untuk realisasi anggaran, sudah direalisasikan anggaran ini Rp 41,3 triliun. Artinya sekitar 58% dari alokasi APBN sebesar Rp 71 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Oleh: Rindiana Saraswati )*

Program MBG hadir bukan hanya sebagai solusi atas permasalahan gizi anak bangsa, melainkan juga sebagai stimulus bagi perekonomian nasional. Di balik setiap porsi makanan yang disajikan kepada siswa sekolah, santri, dan ibu hamil, terdapat perputaran roda ekonomi yang melibatkan banyak tangan, mulai dari petani di pedesaan hingga pelaku usaha kecil di perkotaan. Program ini menciptakan sebuah ekosistem ekonomi baru yang bersifat inklusif, di mana anggaran negara tidak mengendap di pusat, melainkan mengalir deras hingga ke akar rumput, membasahi sektor-sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Ini adalah bukti nyata bahwa investasi pada sumber daya manusia dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan akan menciptakan ekosistem baru yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Dampak paling nyata dari pelaksanaan program MBG adalah terbukanya lapangan kerja baru dalam skala yang masif di seluruh pelosok Indonesia. Pembentukan Satuan Pelayanan Gizi di berbagai daerah membutuhkan tenaga kerja operasional yang tidak sedikit, mulai dari juru masak, asisten dapur, tenaga kebersihan, hingga petugas logistik dan administrasi. BGN memproyeksikan bahwa setiap unit layanan dapur umum akan menyerap puluhan tenaga kerja lokal, yang jika diakumulasikan secara nasional, angkanya bisa mencapai jutaan lapangan kerja baru.

Selain menyerap tenaga kerja secara langsung, program MBG menjadi katalisator bagi pertumbuhan UMKM serta Koperasi. Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk tidak memonopoli penyediaan makanan melalui pabrikasi raksasa, melainkan memberdayakan dapur-dapur komunitas dan katering lokal. Kebijakan ini memaksa standar kualitas UMKM lokal untuk naik kelas, karena mereka harus memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ketat. Dengan adanya pesanan harian yang pasti dan berkelanjutan, para pelaku usaha kuliner di daerah mendapatkan jaminan pasar yang stabil, memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, menambah aset, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan mereka. Ini adalah bentuk nyata dari ekonomi gotong royong yang memberdayakan potensi lokal.

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga mendapatkan imbas positif yang luar biasa dari program ini melalui mekanisme rantai pasok pangan. Kebutuhan bahan baku seperti beras, telur, daging ayam, ikan, sayur-mayur, dan susu dalam jumlah besar setiap harinya menciptakan permintaan pasar yang konstan bagi para petani dan peternak lokal. Program MBG bertindak sebagai off-taker atau pembeli siaga yang menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Dengan demikian, petani tidak lagi dihantui oleh ketakutan jatuhnya harga saat panen raya atau kesulitan mencari pembeli, sehingga mereka semakin bersemangat untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas hasil tanam mereka demi memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di daerahnya sendiri.

Wakil Kepala BGN Sony menekankan bahwa uang negara yang dialokasikan untuk program ini ditargetkan untuk berputar di masyarakat. Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan untuk MBG tidak hanya sekadar “uang lewat”, tetapi menjadi modal yang berputar berkali-kali di tingkat desa dan kecamatan. Konsep Multiplier Effect atau efek berganda ini terjadi ketika uang yang diterima oleh penyedia makanan kemudian dibelanjakan kembali untuk membeli bahan baku dari petani, membayar upah pekerja, dan kebutuhan operasional lainnya. Perputaran uang yang cepat dan masif di tingkat lokal ini secara otomatis akan mendongkrak daya beli masyarakat dan menumbuhkan geliat ekonomi daerah yang lebih merata.

Program MBG membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Ketika kebutuhan makan siang anak di sekolah sudah ditanggung oleh negara dengan menu yang bergizi, orang tua dapat mengalihkan alokasi dana yang biasanya digunakan untuk uang saku atau bekal anak ke kebutuhan lain yang tak kalah penting, seperti tabungan pendidikan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Penghematan ini, jika dilihat secara agregat, akan meningkatkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat, yang tentunya akan kembali menstimulasi konsumsi rumah tangga sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur H. Nababan menjelaskan keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya distribusi dan produksi. Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rantai pasok juga menjadi strategi jitu untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari program ini dinikmati oleh lembaga-lembaga ekonomi desa, bukan oleh korporasi besar semata. Dengan demikian, MBG menjadi instrumen pemerataan kekayaan yang efektif, mempersempit jurang kesenjangan antara desa dan kota.

Pada akhirnya, Program MBG harus dipandang dalam perspektif yang utuh, yaitu sebagai strategi ganda pembangunan manusia dan ekonomi. Ia bukan sekadar program sosial karitatif, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang meletakkan fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Dengan perut yang kenyang dan gizi yang tercukupi, anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan produktif; sementara dengan roda ekonomi yang berputar kencang di desa-desa, Indonesia akan berdiri tegak dengan ketahanan ekonomi yang kokoh. MBG adalah bukti bahwa negara hadir untuk memuliakan rakyatnya, menyehatkan badannya, sekaligus menyejahterakan hidupnya.

)* Penulis adalah pemerhati ekonomi kerakyatan

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tercatat telah dinikmati oleh lebih dari 44 juta masyarakat di berbagai daerah, menunjukkan skala implementasi yang semakin luas. Capaian ini menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih merata.

Distribusi lebih dari 2 miliar porsi makanan sehat menandai langkah besar dalam memastikan kecukupan nutrisi terutama bagi anak-anak usia sekolah. Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekan ketimpangan akses pangan.

Capaian tersebut disampaikan sendiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengatakan, MBG sebagai salah satu program prioritas telah dinikmati oleh 44 juta penerima dan memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makanan. Kelompok yang berhak menerima MBG antara lain ibu hamil, balita, dan siswa sekolah di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa dengan jumlah penerima manfaat itu, setidaknya 2 miliar porsi makanan diproduksi dan disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah itu jauh lebih besar dari total realisasi yang semula diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi.

Dengan capaian itu, Presiden Prabowo merasa bangga program unggulannya bisa melampaui target. Presiden Prabowo menceritakan dirinya sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam perekonomian Indonesia, termasuk juga Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengawal program tersebyt. Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena sinergi dan kerja sama yang baik.

Di tengah berbagai tantangan sosial ekonomi, MBG hadir sebagai program yang menawarkan jawaban nyata atas persoalan gizi dan ketahanan keluarga. Keberhasilan distribusi masif ini memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, Presiden Prabowo telah menekankan kepada jajarannya agar tidak boleh ada sedikit pun penyimpangan dalam setiap program yang menjadi prioritas pemerintah. Saat ini, tegas Prabowo, persiapan dilakukan lebih ketat dan pemantauan lebih keras karena uang yang digunakan adalah uang rakyat sehingga ia tak menoleransi terjadinya penyimpangan.

Walaupun sudah mencapai 44 juta orang penerima manfaat, Presiden Prabowo masih belum puas. Sebab sasaran pemerintah sebanyak 82,9 juta. Untuk itu, masih ada sekitar 40 juta lagi Masyarakat yang belum menerimal MBG.

Ia yakin program MBG sudah banyak memberi manfaat bagi masyarakat. MBG bukan sekadar prpgram makan, tetapi investasi jangka panjang bagi generasi muda.

Guru Besar Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Sandra Fikawati, pun sepakat bahwa program yang dijalankan sejak 6 Januari 2025 itu bukan hanya menutup kesenjangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kualitas SDM Indonesia.

Prof. Fika menilai, ketertinggalan saya saing Indonesia selama ini tak lepas dari minimnya perhatian terhadap asupan gizi anak di masa pertumbuhan. Dulu pertumbuhan anak-anak tidak dipikirkan sehingga SDM-nya kurang kompetitif. Sebelumnya, pemerintah belum memprioritaskan pentingnya makanan bergizi untuk perkembangan fisik dan otak.

Dengan program MBG, ia yakin daya saing Indonesia lebih baik karena kualitas generasi muda sudah dipupuk sejak dini. Ia menjelaskan, manfaat MBG berdampak langsung pada peningkatan daya belajar, pertumbuhan kognitif, dan kehadiran anak di sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini minim akses makanan bergizi.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga keberlangsungan program, karena jika tidak, bangsa Indonesia sendiri yang merugi.

PKGK FKM UI sebelumnya melakukan penelitian mandiri mengenai dampak pemberian makanan bergizi sebelum MBG berjalan awal tahun ini. Simulasi intervensi dilakukan di 15 sekolah tingkat TK–SMP serta satu posyandu di Kabupaten Bekasi, Makassar, Padang, Mempawah, Sragen, dan Malang.

Hasil penelitian menunjukkan penurunan status gizi buruk dari 2 persen menjadi 0,5 persen, serta gizi kurang dari 7,7 persen menjadi 6,4 persen. Setelah 15 minggu intervensi, anak-anak mengalami kenaikan berat badan rata-rata 2 kilo gram dan pertumbuhan tinggi badan rata-rata 2,9 sentimeter. Secara keseluruhan, angka kecukupan gizi (AKG) harian meningkat signifikan dari 69,9 persen menjadi 93,4 persen.

Selain pemberian makanan bergizi, siswa sekolah dasar dalam penelitian tersebut juga mendapat edukasi gizi. Pengetahuan, sikap, dan praktik terkait gizi seimbang meningkat cukup signifikan.

Keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya cakupan, tetapi juga oleh ketekunan negara dalam memastikan setiap porsi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, penguatan pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci agar manfaat program tetap terjaga dan tepat sasaran.

Ke depan, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan kolektif dari seluruh elemen bangsa agar dampak positifnya terus meningkat. Dengan kolaborasi yang konsisten, MBG dapat menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah Indonesia terus mempercepat transformasi energi bersih dengan langkah konkret melalui pembangunan tujuh Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan mulai konstruksi pada tahun 2026. Proyek strategis yang dikoordinasikan bersama Danantara Indonesia ini bukan hanya bertujuan mengatasi persoalan sampah yang sudah lama menjadi tantangan nasional, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan energi terbarukan yang andal, serta memperkuat kembali daya tarik sektor pariwisata.

Dalam kerangka kebijakan energi nasional, pemerintah memandang PLTSa sebagai instrumen penting untuk menjawab tiga masalah sekaligus: penumpukan sampah di perkotaan, meningkatnya kebutuhan energi bersih, dan upaya menciptakan lingkungan wisata yang lebih tertata. Pemerintah menyadari bahwa pariwisata tidak dapat berkembang di tengah persoalan sampah yang mengganggu estetika kota, merusak ekosistem, dan mengurangi kenyamanan wisatawan. Karena itu, pembangunan PLTSa 2026 menjadi agenda prioritas lintas sektor yang melibatkan pengambil keputusan dari pemerintah pusat hingga daerah.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa langkah pembangunan PLTSa bukan sekadar proyek energi, melainkan upaya besar untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan daya saing pariwisata. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen memulai pembangunan tujuh PLTSa pada 2026 melalui Danantara. Airlangga menilai bahwa kota-kota yang bersih dari sampah akan semakin atraktif bagi wisatawan, sehingga PLTSa bukan hanya solusi untuk pengelolaan sampah tetapi juga investasi terhadap citra dan kenyamanan destinasi wisata Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menargetkan agar fasilitas PLTSa dapat terbangun di seluruh provinsi dalam beberapa tahun mendatang. Presiden menargetkan setidaknya 33 PLTSa sudah beroperasi pada 2029, terutama di daerah dengan tingkat permasalahan sampah yang paling tinggi.

Dari sisi kelembagaan, Danantara Indonesia berperan sebagai penggerak utama ekosistem PLTSa nasional. Managing Director Investment Danantara, Stefanus Ade Hadiwidjaja, menyampaikan bahwa proyek waste-to-energy merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menyuplai energi bersih secara konsisten. Menurutnya, keberhasilan PLTSa mustahil dicapai tanpa kolaborasi yang kuat. Stefanus menegaskan bahwa proyek ini hanya dapat berjalan apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat bahu-membahu mendukung ekosistem pengelolaan sampah dan pengembangan energi terbarukan. Ia menambahkan bahwa peran Danantara adalah mengorkestrasi kerja sama antarlembaga tersebut, memastikan PLN sebagai offtaker siap menerima listrik dari PLTSa, dan mendorong terciptanya model ekosistem yang sistemik dan terukur. Stefanus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tanpa pendekatan kolaboratif, tidak akan ada keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.

Komitmen kuat juga datang dari PT PLN (Persero), pihak yang akan bertanggung jawab menyerap seluruh listrik yang dihasilkan PLTSa. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN siap menjalankan fungsi strategis tersebut. Ia menyampaikan bahwa PLN tidak hanya bertindak sebagai pembeli listrik, tetapi juga memastikan kesiapan jaringan nasional agar energi dari PLTSa dapat terintegrasi dengan baik. PLN terus memperkuat sistem kelistrikan terutama di wilayah yang menjadi prioritas pembangunan PLTSa, termasuk mempersiapkan infrastruktur transmisi dan distribusi agar setiap pembangkit yang selesai dibangun dapat langsung tersambung ke sistem dan beroperasi optimal. Darmawan menekankan pentingnya integrasi ini untuk menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus memastikan nilai manfaat proyek bagi masyarakat.

Di sisi perencanaan energi jangka panjang, Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN, Daniel K. F. Tampubolon, menjelaskan bahwa PLTSa telah masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 – 2034 sebagai salah satu pilar bioenergi nasional. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pembangunan PLTSa bukan program sesaat, tetapi bagian integral dari peta jalan transisi energi Indonesia. Daniel menyoroti bahwa keberhasilan PLTSa membutuhkan skema investasi yang tepat dan minim risiko, termasuk kesiapan penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Tanpa penerapan 3R, kualitas sampah yang masuk ke PLTSa dapat menurun dan memengaruhi efisiensi konversi energi. Ia menjelaskan bahwa banyak pelajaran dari proyek sebelumnya menunjukkan perlunya sinergi antara strategi lingkungan dan strategi energi. PLN mengambil peran penting untuk membantu mengurangi risiko investasi dan memastikan bahwa PLTSa dapat berjalan dalam kondisi operasional yang matang.

Pemerintah optimistis bahwa tujuh PLTSa yang mulai dibangun pada 2026 akan menjadi batu loncatan penting bagi upaya transisi energi bersih di Indonesia. Melalui pembangunan fasilitas ini, Indonesia tidak hanya bergerak menuju kemandirian energi terbarukan, tetapi juga menciptakan kota-kota yang lebih layak huni dan menarik bagi wisatawan. Dengan dukungan penuh pemerintah, Danantara, PLN, serta masyarakat, proyek ini diharapkan menjadi simbol komitmen Indonesia dalam membangun masa depan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penguatan program Sekolah Rakyat.

Program ini terbukti memberikan dampak signifikan, tidak hanya dalam peningkatan kualitas belajar siswa, tetapi juga dalam mendukung stabilitas perekonomian keluarga berpenghasilan rendah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico mengatakan Sekolah Rakyat menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan anak dari keluarga rentan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.

“Program ini untuk memuliakan wong cilik agar bisa setara dengan yang lain. Menjangkau yang belum terjangkau dan memungkinkan yang tidak mungkin,” ujar Robben.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

“Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan berkarakter, terampil dan cerdas. Kebiasaan baik selalu ditanamkan. Saya akan mendampingi khusus bagi guru bagaimana dalam penerapan pendidikan. Pintar itu nomor lima, tapi berperilaku baik itu pendidikan karakter,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Kemensos juga menyiapkan hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

“Saat ini sudah ada ratusan lulusan SR yang masuk perguruan tinggi negeri. Semoga ada lulusan SR yang kelak menjadi bupati atau presiden,” tambahnya.

Kemudian dalam upaya memperluas dukungan terhadap pendidikan, Kementerian Sosial bersinergi dengan PT Pos Indonesia untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Bandung.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa kerja sama ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana, sekaligus beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat yang berbakat untuk melanjutkan studi di ULBI.

“Ini memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Sebelumnya kami juga telah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi lain bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan, tentu dengan syarat yang ditentukan,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi ini semakin memperkuat pelayanan sosial yang modern dan berdampak luas,” ucap Haris.

Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkan terus membawa perubahan positif dan menjadi pilar penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, mandiri, serta keluarga yang lebih sejahtera.

restiana818@gmail.com

Jakarta – Pemerintah semakin memperkuat langkah kolaboratif untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan Program Sekolah Rakyat. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, dengan tujuan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.
Langkah terbaru terlihat dari kerja sama antara PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Bandung, Jawa Barat. Kerja sama tersebut mencakup dukungan sarana, prasarana, dan pemberian beasiswa bagi lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di ULBI.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya konkret dalam memperkuat pondasi pendidikan inklusif dan berkelanjutan. “Kami melakukan MoU di mana PT Pos akan memberikan dukungan pada Sekolah Rakyat melalui beberapa program. Diantaranya memberikan beasiswa kepada lulusan Sekolah Rakyat yang memiliki bakat untuk kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional,” ujarnya.
Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama antara Kemensos, PT Pos Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan pendidikan. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mencakup sejumlah program strategis.
“Kolaborasi dengan Kemensos mencakup berbagai bidang, mulai dari pembangunan kapasitas dan literasi sosial masyarakat, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan ekonomi, penyediaan fasilitas dan dukungan operasional, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Sekolah Rakyat,” terang Haris. Ia berharap upaya ini dapat memperkuat pelayanan sosial yang modern, adaptif, dan berdampak luas.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat Tahap II yang kini memasuki fase konstruksi di berbagai wilayah. Setelah merampungkan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I, pembangunan tahap lanjutan kini dilakukan di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujarnya.
Sejumlah lokasi konstruksi tahap II telah dimulai, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah—meliputi Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya. Di Kalimantan Selatan, progres pembangunan juga berjalan di Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang untuk menampung hingga 112.320 siswa melalui penyediaan 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Seluruh konstruksi dibangun permanen di atas lahan 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah. Pembangunan ini ditargetkan rampung dan siap mendukung penyelenggaraan pendidikan pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Melalui sinergi yang berkelanjutan, pemerintah berharap Program Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai daerah. Program ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)