Monthly Archives: Desember 2025

Jakarta – Warga korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respons cepat Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dampak bencana. Langkah pemerintah pusat dinilai sigap dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak.

Presiden Prabowo mengaku tidak menyangka banyaknya ucapan terima kasih yang disampaikan masyarakat kepadanya. Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menyaksikan tayangan video penanganan banjir dan longsor di Sumatera dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi saya tadi tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang mengucapkan terima kasih kepada saya,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, terutama petugas di lapangan yang bekerja keras membantu masyarakat terdampak. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera.

Apresiasi datang dari warga terdampak di Sibolga, Sumatera Utara, Ruslan Alamsyah Simatupang, yang menilai kehadiran dan kebijakan Presiden Prabowo sangat dirasakan masyarakat saat musibah terjadi.

“Kebijakan beliau langsung memerintahkan bahwa arus bantuan akan dipaksa menembus wilayah-wilayah yang terputus, termasuk distribusi BBM dan pemulihan jaringan listrik ke wilayah terdampak bencana alam seperti Sibolga dan wilayah lainnya,” ungkapnya.

Ruslan menambahkan, pemerintah juga telah memulai pembangunan 200 rumah hunian tetap (huntap) bagi warga korban bencana di Kota Sibolga sebagai langkah relokasi permanen.

“Terimakasih pak Prabowo atas perhatian dan kepedulian terhadap korban bencana di pulau Sumatera dan semoga semuanya cepat selesai dan pulih kembali kondisi ini,” ucapnya.

Dukungan juga disampaikan Relawan Kampus Muhammadiyah Sumatera Utara, Ikhuwana. Menurutnya, Presiden Prabowo telah menjalankan perannya sebagai kepala negara dengan baik, namun membutuhkan dukungan semua pihak.

“Pak Prabowo sangat membutuhkan kerja sama semua pihak dalam menanggulangi bencana alam ini karena bencana alam adalah bukan masalah prabowo sendiri tetapi bagi seluruh masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Apresiasi serupa disampaikan Aliansi Pemuda Peduli Bencana (APPB) Aceh. Sabarudin selaku Koordinator APPB Aceh menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana di Aceh.

“Kami elemen pemuda Aceh menyatakan dukungan penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, pemulihan, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh,” tuturnya.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyerukan percepatan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Presiden menegaskan bahwa akselerasi pemulihan harus dilakukan secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani aktivitas secara normal.

Menurutnya, penting adanya persatuan nasional sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam.

“Kita harus menatap masa depan dengan keberanian dan keyakinan. Tantangan pasti ada, tetapi semuanya harus dihadapi dengan sikap yang tepat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menyampaikan bahwa bencana alam merupakan ujian kebersamaan bangsa. Oleh karena itu, penanganan pascabencana harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan persatuan. Menurutnya, kekompakan seluruh elemen bangsa menjadi kunci agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan efektif.

“Bencana harus kita hadapi dengan kompak dan bersatu, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” kata Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyebut banjir dan longsor di Sumatera sebagai tantangan besar yang membutuhkan respons cepat dan terukur. Namun demikian, ia mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Langkah-langkah percepatan yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil positif.

“Saya melihat pemulihan pascabencana ini berjalan dengan baik karena semua pihak bekerja dengan dedikasi tinggi,” ungkapnya.

Presiden juga menyoroti kinerja para petugas di lapangan yang bekerja tanpa mengenal waktu. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur darurat dinilai menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat terdampak. Ia mencontohkan perbaikan jembatan yang awalnya diproyeksikan selesai dalam satu bulan, namun mampu dirampungkan hanya dalam waktu tujuh hari.

“Ini menunjukkan bahwa dengan kerja cepat dan terkoordinasi, pemulihan bisa dipercepat,” ujar Presiden Prabowo.

Akselerasi penanganan pascabencana, menurut Presiden, tidak hanya difokuskan pada wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil di Sumatera. Pemerintah memastikan distribusi bantuan dan layanan pemulihan dilakukan secara merata.

“TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, semuanya bekerja sebagai sukarelawan untuk rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Media Massa, Fakhruddin Pohan menilai langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pascabencana sudah mencerminkan pendekatan yang komprehensif.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Akselerasi pemulihan pascabencana harus dibarengi dengan dukungan psikologis dan rehabilitasi infrastruktur agar masyarakat benar-benar pulih,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai peran media massa sangat strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana.

Dengan akselerasi penanganan yang terus diperkuat serta kolaborasi lintas sektor yang solid, pemerintah optimistis pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera dapat berjalan cepat dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depan.

Oleh : Andhika Rachman
Di tengah tantangan besar yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akibat banjir bandang dan tanah longsor beberapa waktu belakangan, Pemerintah hadir dengan langkah konkret dan penuh empati untuk mempercepat proses pemulihan. Kebijakan terbaru yang menjadi perhatian nasional adalah percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai minimal Rp 8 juta per kepala keluarga bagi para pengungsi dan masyarakat terdampak. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan respons cepat pemerintah terhadap bencana, tetapi juga menggambarkan komitmen kuat negara untuk melindungi warganya yang tengah berjuang bangkit dari dampak bencana alam.
Percepatan penyaluran bantuan tersebut dibahas secara intensif dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta. Dari hasil diskusi itu, Seskab, Teddy mengatakan pemerintah menetapkan bahwa setiap kepala keluarga terdampak yang harus mengungsi akibat banjir bandang dan longsor di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menerima BLT dengan nilai minimal Rp 8 juta. Di luar angka itu, pemerintah juga menyiapkan rangkaian bantuan lain yang akan meringankan beban hidup bagi masyarakat yang terdampak.
Besaran bantuan Rp 8 juta itu sendiri dirancang dalam dua komponen utama. Sebesar sekitar Rp 3 juta dialokasikan untuk kebutuhan isian rumah tangga yang mungkin rusak atau hilang akibat bencana, sementara Rp 5 juta lainnya difokuskan untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga. Dengan demikian, bantuan tunai ini diharapkan bisa digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan mendesak masing-masing keluarga, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mulai merangkai kembali kehidupan ekonomi yang sempat terganggu.
Aspek yang menarik dari kebijakan ini adalah bahwa BLT Rp 8 juta bukan merupakan satu-satunya bentuk dukungan yang diberikan. Pemerintah juga memastikan bahwa bantuan ini berjalan beriringan dengan dukungan logistik lain yang telah disiapkan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan BLT yang disalurkan terdiri atas BLT reguler sebesar Rp 200 ribu per bulan, serta BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp 900 ribu. Program tersebut ditujukan untuk sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara 120 juta jiwa. Semua ini ditujukan agar masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar memiliki pondasi untuk bangkit kembali.
Pemerintah juga tidak melupakan sisi kemanusiaan yang lebih mendalam. Untuk para ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana, pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp 15 juta, sementara korban yang mengalami luka berat akan memperoleh santunan Rp 5 juta. Besaran santunan ini disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial dengan dukungan data dan persetujuan dari pemerintah daerah setempat, sehingga prosesnya tetap akuntabel sekaligus sensitif terhadap kebutuhan keluarga korban.
Pentingnya penyaluran bantuan ini disampaikan dengan tegas oleh para pejabat pemerintah sebagai bagian dari arahan Presiden. Penekanan pada percepatan dan ketepatan penyaluran BLT ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program bantuan sosial benar-benar mempercepat proses pemulihan dan tidak terhambat oleh birokrasi atau kendala teknis di lapangan.
Respons masyarakat terhadap upaya ini juga terasa positif. Banyak keluarga pengungsi yang menyatakan bahwa bantuan tunai berjumlah Rp 8 juta merupakan suntikan vital di tengah proses panjang pemulihan pascabanjir. Uang tunai tersebut memberi mereka ruang untuk membeli kebutuhan dasar, memperbaiki peralatan rumah yang rusak, hingga memulai kembali usaha kecil yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Keberadaan bantuan tunai yang fleksibel ini menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kembali stabilitas ekonomi keluarga di tengah masa sulit.
Kebijakan percepatan BLT ini juga menjadi bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk meningkatkan ketahanan dan kesiapan menghadapi bencana alam. Sambil membantu proses pemulihan pascabanjir yang saat ini masih berlangsung, pemerintah terus merancang mekanisme respons yang lebih efisien untuk masa-masa mendatang. Melalui sinergi antara lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga aparat di tingkat desa dan kelurahan, penanganan bencana diharapkan semakin responsif dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan anggaran BLT tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan, pihaknya berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
Melihat seluruh upaya ini, dapat dikatakan bahwa percepatan penyaluran BLT Rp 8 juta bukan sekadar angka belaka, melainkan sebuah wujud nyata kepedulian negara kepada warga yang tengah dilanda cobaan berat. Kebijakan ini memberikan harapan baru bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, dampak ekonomi, ataupun kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Dengan adanya bantuan ini, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan lebih manusiawi.
Melangkah ke depan, tantangan besar masih menunggu di wilayah terdampak, namun dengan dukungan yang tepat dan semangat gotong royong, masyarakat Sumatera diyakini akan bangkit dan merangkai kembali kehidupan yang lebih baik. Pemerintah, lewat komitmen kuatnya, telah memberikan fondasi yang kokoh bagi masyarakat untuk memulai babak baru pascapasca bencana, dengan rasa aman, sejahtera, dan penuh optimisme.
)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Rivka Mayangsari*)
Upaya pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan hasil signifikan. Pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi untuk memastikan konektivitas, layanan dasar, serta roda perekonomian masyarakat kembali berjalan. Berbagai indikator pemulihan mulai dari akses jalan nasional, jembatan, hingga pasokan listrik menegaskan kehadiran negara yang responsif dalam situasi darurat dan fase transisi pemulihan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan bahwa sekitar 81 persen dari total kurang lebih 80 ruas jalan nasional yang terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut telah kembali berfungsi. Di Aceh, dari 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sebanyak 26 ruas sudah dapat dilalui, sementara 12 ruas lainnya masih dalam tahap perbaikan. Proses perbaikan dilakukan secara kolaboratif bersama TNI dan masyarakat setempat untuk mempercepat pemulihan dan memastikan keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu, di Sumatera Utara, 10 dari 12 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali fungsional. Di Sumatera Barat, pemulihan bahkan hampir menyeluruh dengan 29 dari 30 ruas jalan nasional sudah dapat digunakan. Capaian ini menjadi bukti bahwa fokus pemerintah pada pemulihan konektivitas utama mampu mengembalikan mobilitas antarwilayah, menopang distribusi logistik, serta menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain jalan, Kementerian PU juga mencatat kerusakan pada 33 jembatan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, sebanyak 19 jembatan atau hampir 60 persen telah kembali fungsional. Sisanya masih dalam penanganan lanjutan, termasuk penggunaan jembatan darurat untuk menjaga keterhubungan wilayah. Di tingkat daerah, terdapat 123 ruas jalan kabupaten yang terdampak banjir, terutama di Sumatera Barat. Penanganan dilakukan bertahap karena prioritas awal difokuskan pada pemulihan jalan nasional sebagai tulang punggung konektivitas.

Kerusakan juga terjadi pada 95 jembatan daerah. Hingga saat ini, empat jembatan telah kembali berfungsi, sementara sisanya masih diperbaiki dengan dukungan jembatan Bailey dan Aramco. Langkah ini menjadi solusi cepat untuk memastikan akses masyarakat tidak terputus sembari menunggu pembangunan permanen.

Dalam agenda yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus bekerja keras memulihkan dampak bencana yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Menurutnya, akses transportasi utama di ketiga provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun masih terdapat ruas terbatas, titik longsor, serta penggunaan jembatan darurat yang memerlukan kewaspadaan ekstra.

Tak hanya infrastruktur transportasi, layanan dasar masyarakat juga menjadi fokus utama pemulihan. Pratikno menyampaikan bahwa listrik, komunikasi, air bersih, serta pasokan BBM dan gas berangsur pulih. Dukungan alat berat, pemasangan jembatan Bailey, hingga penyediaan sarana darurat di wilayah terpencil menjadi kunci percepatan pemulihan layanan esensial bagi warga terdampak.

Dari sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan pemulihan pasokan listrik di wilayah Sumatera hampir sepenuhnya tuntas. Aliran listrik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah kembali normal hingga 98,46 persen. Kolaborasi antara Kementerian ESDM dan PLN difokuskan pada wilayah dengan hambatan medan berat, terutama daerah yang akses jalannya tertutup longsor.

Kondisi kelistrikan di Sumatera Utara bahkan nyaris sepenuhnya pulih. Dari 544.048 pelanggan terdampak, sebanyak 544.038 pelanggan atau 99,9 persen telah kembali menikmati aliran listrik. Hanya 10 pelanggan yang masih mengalami pemadaman, seluruhnya berada di Desa Hutajulu Parbalik, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Kendala utama di lokasi tersebut adalah akses jalan yang tertutup longsor, sehingga menghambat perbaikan jaringan listrik.

Pemulihan wilayah terdampak bencana juga ditopang oleh pengerahan sumber daya yang masif. Kementerian PU mengerahkan 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya ke berbagai titik terdampak. Selain itu, sebanyak 312 unit alat berat serta 10 unit jembatan Bailey dikerahkan untuk mempercepat pemulihan konektivitas. Rinciannya, 128 unit alat berat ditempatkan di Aceh, 68 unit di Sumatera Utara, dan 116 unit di Sumatera Barat, didukung 358 unit alat pendukung lainnya.

Hasil kerja terpadu tersebut mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah ruas jalan strategis dan jembatan penghubung antar kabupaten dan kota kembali dapat dilalui. Di Aceh, akses Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, Kuala Simpang–batas Provinsi Sumatera Utara, hingga Jembatan Krueng Merdu telah kembali normal. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, jalur lintas barat, tengah, dan timur Sumatera yang sempat terputus kini kembali berfungsi, menopang arus logistik dan aktivitas ekonomi warga.

Memasuki fase transisi, pemerintah juga mulai mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di sejumlah kabupaten/kota terdampak. Langkah ini menegaskan bahwa pemulihan tidak berhenti pada penanganan darurat, melainkan berlanjut hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan yang lebih cepat, tangguh, dan berkelanjutan.

*) Pemerhati isu strategis

Oleh: Cut Mala Fauziah

Pemulihan Aceh pascabencana kian menegaskan bahwa kehadiran negara bukan sekadar retorika, melainkan kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Pada saat yang sama, situasi krisis seperti bencana justru menuntut kewaspadaan bersama agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghidupkan kembali simbol dan narasi separatisme yang berpotensi mengganggu perdamaian.

Dalam beberapa bulan terakhir, banjir bandang dan longsor telah menjadi ujian berat bagi warga Aceh. Ribuan orang terdampak, aktivitas ekonomi terganggu, dan infrastruktur vital sempat lumpuh. Namun, respons pemerintah yang cepat dan terkoordinasi menghadirkan secercah harapan. Bantuan logistik, pemulihan akses jalan, penyediaan hunian sementara, serta penguatan layanan kesehatan menjadi bukti konkret kehadiran negara. Bagi warga, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi musibah sendirian.

Kepercayaan publik ini merupakan modal sosial yang sangat penting bagi Aceh. Daerah yang memiliki sejarah konflik panjang tentu membutuhkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan. Karena itu, setiap langkah rehabilitasi pascabencana sejatinya tidak hanya menyentuh aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menjaga suasana damai yang telah dibangun melalui proses panjang pascakonflik. Pemulihan bencana dan pemeliharaan perdamaian adalah dua agenda yang tidak bisa dipisahkan.

Di tengah upaya pemulihan tersebut, munculnya kembali simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik patut menjadi perhatian serius. Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, memandang bahwa simbol tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah kekerasan dan konflik bersenjata. Dalam perspektif hukum dan politik, pengibaran simbol GAM dinilai melanggar ketentuan yang berlaku sekaligus mencederai komitmen perdamaian yang telah disepakati bersama.

Pandangan ini penting untuk digarisbawahi. Perdamaian Aceh bukanlah hasil yang datang secara instan, melainkan buah dari konsensus besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Menghidupkan kembali simbol konflik lama berisiko membuka luka sosial yang belum sepenuhnya sembuh. Ketegangan horizontal dapat muncul kembali jika masyarakat terjebak pada romantisme masa lalu yang sejatinya membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Lebih jauh, Trubus menekankan bahwa menjaga perdamaian Aceh bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Kedewasaan sosial menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh simbol, narasi, atau tindakan yang berpotensi memecah belah. Kesadaran kolektif ini semakin penting ketika Aceh sedang berada dalam fase pemulihan bencana, di mana kondisi psikologis dan ekonomi warga masih rentan.

Situasi kedaruratan kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyusupkan agenda politiknya. Dalam konteks Aceh, ada kekhawatiran bahwa bencana dijadikan momentum untuk membangkitkan kembali sentimen separatis melalui provokasi simbolik. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak fokus utama masyarakat yang seharusnya tertuju pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.

Langkah aparat keamanan dalam menangani aksi pengibaran simbol GAM di Lhokseumawe menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan persuasif. Pembubaran aksi yang dilakukan tanpa kekerasan, disertai dialog dan penegakan hukum yang terukur, memberikan pesan bahwa negara tidak mentoleransi pelanggaran, tetapi tetap mengedepankan stabilitas dan kepercayaan publik. Pendekatan semacam ini krusial agar penegakan hukum tidak memicu eskalasi baru di tengah masyarakat.

Di sisi lain, kerja kolaboratif lintas sektor dalam penanganan bencana memperlihatkan wajah solidaritas nasional. Pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan, dunia usaha, serta BUMN bergerak bersama dalam semangat gotong royong. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memandang kolaborasi ini sebagai cerminan jati diri bangsa sekaligus kunci percepatan pemulihan. Kehadiran negara, dalam pandangan ini, tidak berhenti pada respons darurat, tetapi berlanjut pada pendampingan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar pulih dan mandiri.

Apresiasi dari kepala daerah, tokoh masyarakat, hingga organisasi keagamaan menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menguat. Bantuan yang terukur dan berkelanjutan, keterlibatan dunia usaha dalam distribusi logistik dan penyediaan lahan hunian sementara, serta perhatian terhadap layanan kesehatan dan fasilitas umum memperlihatkan bahwa pemulihan dirancang secara sistematis. Semua ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial di Aceh pascabencana.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga agar proses pemulihan ini tidak tercemar oleh provokasi yang berpotensi memecah belah. Masyarakat perlu semakin waspada terhadap simbol dan narasi yang mengarah pada separatisme, terlebih ketika dibungkus dengan dalih kebebasan berekspresi atau identitas. Pemulihan Aceh membutuhkan suasana kondusif, persatuan, dan kepercayaan antarelemen masyarakat.

Pengalaman bencana ini seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas dan komitmen kebangsaan. Keberhasilan negara membantu warga bangkit dari musibah harus diiringi kesadaran kolektif untuk menjaga perdamaian dan menolak segala bentuk provokasi. Dengan demikian, Aceh tidak hanya pulih dari bencana secara fisik, tetapi juga semakin kokoh secara sosial dan politik, melangkah maju sebagai bagian utuh dari Indonesia yang damai dan berdaulat.

)*Pengamat Politik Daerah – Lembaga Politik Nusantara (LPN)

Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi rehabilitasi wilayah Aceh pascabencana banjir dan longsor, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya normalisasi simbol separatisme yang dinilai berpotensi mencederai perdamaian dan stabilitas sosial di Tanah Rencong. Pendekatan pemulihan kemanusiaan dan penegakan hukum ditegaskan berjalan seiring.

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik sebagai tindakan serius yang melanggar hukum sekaligus mengingkari komitmen perdamaian pascakonflik. Menurutnya, simbol tersebut tidak dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan berpendapat biasa.

“Perdamaian Aceh adalah hasil kesepakatan besar yang mengakhiri konflik puluhan tahun. Pengibaran simbol GAM di ruang publik bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap semangat perdamaian itu sendiri,” kata Trubus.

Ia menilai aksi tersebut berpotensi memicu ketegangan sosial dan membuka kembali luka lama masyarakat Aceh. Trubus menekankan bahwa menjaga perdamaian merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Menjaga perdamaian Aceh berarti menghormati kesepakatan yang sudah dicapai. Setiap tindakan yang mengarah kepada glorifikasi simbol konflik masa lalu jelas mencederai komitmen itu,” ujarnya.

Trubus juga mengapresiasi langkah aparat TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa yang membubarkan aksi pengibaran bendera GAM di Kota Lhokseumawe. Menurutnya, tindakan tegas namun terukur diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. “Langkah tegas aparat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat tetap optimal,” ucapnya.

Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran menjelaskan pembubaran aksi di Jalan Nasional Lintas Banda Aceh–Medan berlangsung persuasif tanpa kekerasan. Massa menyerahkan kain umbul-umbul menyerupai bendera GAM secara sukarela, dan aparat mengamankan seorang pria yang diduga provokator karena membawa senjata api dan senjata tajam.

Di sisi lain, upaya rehabilitasi pascabencana terus dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Aceh mempercepat pemulihan konektivitas jalan nasional. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, “Kami berupaya agar akses jalan dan jembatan kembali berfungsi secepat mungkin, karena infrastruktur ini merupakan urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.”

Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan rehabilitasi Aceh secara berkelanjutan sembari menjaga perdamaian dan ketertiban umum.***

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi wilayah Aceh pascabanjir sekaligus mewaspadai munculnya praktik-praktik yang berpotensi mengganggu stabilitas, termasuk upaya normalisasi simbol separatisme di ruang publik. Pendekatan pemulihan kemanusiaan dan penjagaan kedaulatan nasional dinilai harus berjalan beriringan.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ia menegaskan bahwa secara historis, bendera GAM merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara.

Menurutnya, simbol tersebut tidak dapat dipandang sebagai ekspresi budaya semata, melainkan simbol politik separatis.

“Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12). Ia menilai pengibaran simbol tersebut mengindikasikan masih adanya separatisme laten yang tidak boleh diberi ruang pembenaran oleh negara. Jika dibiarkan, hal itu berpotensi memicu efek domino dan membuka kembali narasi konflik lama.

Di sisi lain, kehadiran negara dalam penanganan bencana di Aceh mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga Kabupaten Aceh Tamiang menyampaikan terima kasih atas bantuan logistik dan penanganan cepat pascabanjir yang melanda sejumlah kecamatan.

Sejak fase tanggap darurat, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan bahan pangan, air bersih, perlengkapan kebersihan, selimut, hingga layanan kesehatan keliling.

“Bantuan datang tepat waktu dan sangat membantu kami yang sempat kesulitan air bersih dan makanan,” ujar Abdullah (45), warga Kecamatan Karang Baru, Jumat (26/12). Ia menambahkan, koordinasi aparat di lapangan membuat penyaluran logistik berjalan tertib. “Kami merasa tidak ditinggalkan. Pemerintah hadir sejak awal,” katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Nuraini (38), warga Kecamatan Manyak Payed. Menurutnya, dapur umum dan pos layanan kesehatan meringankan beban keluarga terdampak. “Anak-anak bisa mendapatkan makanan dan pemeriksaan kesehatan. Ini penting setelah banjir,” ucapnya.

Pemerintah daerah kini memfokuskan langkah pada pembersihan lingkungan, pemulihan akses jalan, serta normalisasi layanan dasar.

Dari sisi pusat, pemerintah memastikan pendampingan berlanjut hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemetaan kerusakan rumah, fasilitas umum, dan lahan pertanian. ***

Oleh : Putroe Siron )*

Pemulihan pascabencana di Aceh kembali membuktikan bahwa kehadiran negara memiliki makna nyata bagi masyarakat yang terdampak krisis. Pada saat yang sama, momentum kebersamaan ini menuntut kewaspadaan kolektif agar tidak disusupi provokasi simbol separatisme yang berpotensi menggerus perdamaian yang telah dibangun dengan pengorbanan besar.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, meninggalkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tidak ringan. Namun di tengah situasi sulit tersebut, masyarakat merasakan langsung kehadiran negara melalui kerja terpadu lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, BUMN, serta dunia usaha bergerak bersama memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Bantuan kesehatan, logistik, pemulihan layanan publik, hingga dukungan konektivitas menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat bertahan dan perlahan bangkit dari krisis.

Salah satu wujud kehadiran negara yang dirasakan langsung warga adalah pengoperasian posko kesehatan Polri di Aceh Tamiang. Sejak awal penanganan pascabencana, posko ini melayani masyarakat terdampak banjir dan personel yang bertugas di lapangan. Keluhan kesehatan yang paling banyak ditangani adalah gangguan pernapasan ringan dan penyakit kulit, kondisi yang lazim muncul akibat lingkungan lembap dan paparan air banjir dalam waktu lama. Petugas kesehatan memastikan pelayanan tetap berjalan optimal dengan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas medis yang memadai, sekaligus mengedepankan langkah pencegahan seperti pembagian masker untuk menekan risiko infeksi saluran pernapasan.

Upaya pemulihan juga diperkuat oleh keterlibatan dunia usaha. Pertamina Foundation, misalnya, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam membantu warga terdampak melalui bantuan darurat hingga program pemulihan jangka menengah dan panjang. Bantuan tenda pengungsian, makanan siap saji, obat-obatan, hingga dukungan operasional rumah sakit menjadi bukti bahwa pemulihan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Program beasiswa, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat dirancang untuk mendorong kemandirian warga agar tidak terjebak dalam kerentanan berkepanjangan.

Di sektor lain, pemulihan jaringan telekomunikasi yang digarap TelkomGroup turut menopang kehidupan sosial warga. Konektivitas yang kembali pulih memungkinkan masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, serta menjaga aktivitas ekonomi dan sosial di tengah keterbatasan. Kehadiran teknisi yang bekerja tanpa henti di lapangan mempertegas bahwa pemulihan bencana adalah kerja kolektif yang membutuhkan komitmen lintas aktor.

Apresiasi terhadap kerja bersama ini mencerminkan tumbuhnya kepercayaan publik. Bagi masyarakat Aceh, kehadiran negara dalam situasi krisis bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga jaminan rasa aman dan kepastian bahwa mereka tidak ditinggalkan. Modal kepercayaan inilah yang sangat berharga, terutama bagi daerah yang memiliki sejarah konflik panjang dan proses perdamaian yang tidak mudah.

Namun, di tengah upaya pemulihan tersebut, muncul peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Lhokseumawe. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa residu ideologi separatis masih berpotensi muncul, terutama ketika masyarakat berada dalam kondisi rentan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa konsistensi menjaga perdamaian Aceh harus menjadi komitmen bersama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Perdamaian, dalam pandangannya, bukan capaian instan, melainkan hasil dari pengorbanan besar yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian.

Iwan berpandangan bahwa simbol GAM memiliki makna ideologis dan politis yang kuat, sehingga kemunculannya di ruang publik tidak dapat diperlakukan sebagai ekspresi biasa. Secara historis, simbol tersebut melekat pada gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan dan merenggut banyak korban. Oleh karena itu, normalisasi simbol semacam ini berisiko membuka kembali ruang bagi separatisme laten yang bertentangan dengan semangat perdamaian dan persatuan.

Langkah aparat TNI AD dari Korem 011/Lilawangsa yang membubarkan aksi tersebut patut dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Tindakan yang dilakukan secara tegas namun terukur, tanpa kekerasan, menunjukkan bahwa negara hadir untuk menegakkan hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan semacam ini penting agar tidak muncul preseden yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok anti-perdamaian untuk menguji batas toleransi negara.

Dalam konteks kebencanaan, kewaspadaan terhadap provokasi separatisme menjadi semakin relevan. Situasi darurat kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyusupkan agenda politiknya, memanfaatkan ketidakpastian dan emosi masyarakat. Jika dibiarkan, provokasi simbolik semacam ini dapat mengalihkan fokus publik dari agenda pemulihan dan memicu ketegangan sosial yang justru merugikan warga terdampak.

Karena itu, pemulihan Aceh pascabencana tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar. Lebih dari itu, pemulihan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kohesi sosial, memperkuat persatuan, dan menolak segala bentuk provokasi yang mengarah pada perpecahan. Masyarakat perlu semakin kritis dan waspada agar tidak terjebak pada narasi yang bertentangan dengan kepentingan bersama.

Pengalaman bencana ini seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas dan komitmen kebangsaan. Kehadiran negara yang dirasakan nyata oleh warga harus dijaga dengan kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam merawat perdamaian. Dengan demikian, Aceh tidak hanya bangkit dari bencana secara fisik, tetapi juga semakin kokoh sebagai wilayah yang damai, bersatu, dan berorientasi pada masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.

)* Pengamat sosial politik

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan dana untuk aktivitas judi daring, sebuah langkah yang dilakukan melalui penguatan sistem data, penindakan digital, serta kolaborasi lintas lembaga dalam satu tahun terakhir. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas maraknya praktik judi daring atau judi online yang menyasar kelompok rentan, termasuk penerima bansos, melalui berbagai platform media sosial. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mewaspadai situs judi daring, termasuk Kingdom Group.

Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mencatat keberhasilan menurunkan transaksi judi daring secara signifikan. Berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online pada 2025 tercatat sebesar Rp155 triliun, turun 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,8 triliun. Penurunan ini dinilai sebagai hasil dari pengawasan ketat, pemblokiran konten, serta penindakan konsisten terhadap jaringan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap penyalahgunaan bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa koordinasi intensif dengan PPATK menemukan adanya aliran dana bansos yang mengarah ke aktivitas ilegal.

“Negara hadir untuk memastikan bantuan sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar menjadi jaring pengaman bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dari sisi pengamanan ruang digital, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut penurunan transaksi judi daring merupakan capaian kolektif pemerintah dan masyarakat.

“Ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari dampak sosial dan ekonomi judi online,” kata Meutya Hafid.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku judi daring dari sisi konten, infrastruktur digital, hingga aliran dana.

Sementara itu, peningkatan akurasi penyaluran bansos juga diperkuat melalui kebijakan pertukaran data. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas Sistem Pengelolaan Layanan Pemerintah.

“Caranya adalah menyediakan fasilitas pertukaran data SPLP agar data konsisten dan penargetan bansos lebih tepat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan tingkat kesalahan penyaluran bansos yang sebelumnya mencapai 45 persen.

Melalui pengawasan ketat, penguatan data, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap bansos dapat terus menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif sekaligus bebas dari jeratan judi daring.

*) Oleh: Raka Prasetya

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial anak-anak Indonesia. Di balik kemudahan akses informasi dan hiburan, terdapat ancaman serius berupa maraknya judi daring yang semakin mudah menjangkau kelompok usia anak, terutama jaringan judi daring Kingdom Grup. Paparan konten digital tanpa batas membuat anak berada dalam posisi yang rentan terhadap manipulasi dan praktik merugikan. Situasi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara adaptif dan berkelanjutan.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam membentengi anak dari praktik judi daring. Peran orang tua, sekolah, dan komunitas perlu diperkuat secara simultan agar anak mendapatkan perlindungan berlapis. Orang tua menjadi garda terdepan dalam membangun pengawasan dan komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga. Sementara itu, sekolah berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, literasi digital, dan nilai-nilai moral yang berkelanjutan.

Prita Ismayani Sriwidyarti juga menekankan bahwa tempat ibadah memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak judi daring. Kedekatan emosional serta otoritas moral yang dimiliki institusi keagamaan menjadikannya ruang yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui pembinaan anak, remaja, dan keluarga, nilai-nilai pengelolaan keuangan yang sehat, kewaspadaan terhadap iklan menyesatkan, serta pengenalan terhadap modus promosi daring dapat disampaikan secara konsisten. Sinergi ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi anak.

Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara layanan negara dan komunitas dalam mempercepat pemulihan keluarga terdampak judi daring. Perempuan dan anak diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan mengalami dampak sosial dan psikologis. Oleh karena itu, berbagai program edukasi, penguatan sistem perlindungan, serta pencegahan berbasis komunitas dirancang untuk menjangkau akar persoalan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan tidak ada korban yang terabaikan.

Judi daring dipandang sebagai ancaman baru yang menyasar masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memiliki literasi digital dan finansial memadai. Ketimpangan antara kematangan psikologis anak dan masifnya konten digital menciptakan kerentanan yang serius. Pemerintah menilai penguatan ketahanan fisik dan mental anak harus dilakukan sejak dini melalui pembiasaan perilaku positif. Penanaman nilai bahwa keberhasilan tidak dapat diraih secara instan menjadi fondasi penting dalam pencegahan jangka panjang.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi Alpha dan Beta. Generasi ini lahir dan tumbuh di tengah banjir informasi digital yang hadir melalui gawai pribadi. Media sosial dan platform digital tidak hanya memengaruhi pola konsumsi informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan perilaku anak. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berisiko terpapar konten negatif seperti judi daring sejak usia sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memandang penguatan karakter dan literasi digital sebagai bagian integral dari perlindungan anak. Fenomena keterlibatan anak usia SD hingga SMA dalam praktik judi daring menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan tempat ibadah dinilai penting untuk membangun ekosistem perlindungan yang utuh. Sinergi lintas sektor ini memungkinkan adanya pengawasan berkelanjutan dan respons dini terhadap potensi risiko.

Pemerintah terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif sesuai kapasitas masing-masing. Perlindungan anak dari judi daring tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Lingkungan keluarga yang suportif, sekolah yang berkarakter, serta komunitas yang peduli akan memperkuat daya tahan anak dari pengaruh negatif. Dengan pendekatan kolektif, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, masyarakat diharapkan tidak bersikap permisif terhadap praktik judi daring yang menyusup melalui ruang digital anak. Kewaspadaan kolektif perlu diwujudkan dalam bentuk kepedulian, pengawasan lingkungan, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang aman, baik di keluarga, sekolah, maupun komunitas, menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan. Dengan kesadaran dan sinergi yang terus diperkuat, anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari ancaman judi daring dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.