Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran kini menjadi ikon keberhasilan dalam upaya memperbaiki gizi nasional. Setelah setahun berjalan, program ini dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan rakyat sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

-Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna setahun pemerintahannya, di Istana Negara mengungkapkan, makan bergizi gratis (MBG), program yang menjadi unggulannya, kini sudah menyasar ke 36,7 juta penerima. Terhitung 1,4 miliar porsi makanan sudah dibagikan ke penerima manfaat sejak 6 Januari 2025.

“Hari ini sudah 1.410.000.000 porsi sudah dimasak dan dibagikan sejak 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini,” ungkap Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (20/10).

Di tempat terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI, Ranny Fahd Arafiq, menegaskan bahwa MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan akses gizi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Menurutnya, keberadaan MBG telah memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan produktivitas generasi muda.

“Program ini bukan sekadar menyediakan makanan gratis, tapi sebuah investasi besar untuk masa depan bangsa. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas,” ujarnya.

Ranny menambahkan, keberhasilan MBG di tahun pertama menjadi bukti keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mochamad Halim, menjelaskan bahwa MBG dirancang dengan tiga manfaat utama, yakni peningkatan gizi anak, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja.

“Setiap dapur MBG akan melibatkan sekitar 45 tenaga kerja lokal, mulai dari pengolah makanan, pengemudi distribusi, hingga tenaga ahli gizi dan akuntan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Halim.

Lebih lanjut, ia menilai program MBG juga menjadi solusi atas tantangan gizi nasional, seperti stunting, anemia pada remaja putri, dan ketimpangan akses pangan di daerah 3T.

[ed]

Jakarta – Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol nyata kepedulian terhadap generasi masa depan. Dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10), Presiden Prabowo menyebutkan, sudah ada sekitar 36.700.000 anak hingga ibu hamil yang menerima MBG selama satu tahun terakhir.

“Hari ini, ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini, 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin,” kata Prabowo di Jakarta, Senin (20/10).

Presiden mengingatkan Kepala BGN Dadan Hindayana agar memperketat prosedur dan memastikan kualitas terbaik, sehingga kasus serupa tidak terulang dan program berjalan aman serta berkelanjutan.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengungkapkan bahwa Program MBG tidak hanya menjawab persoalan gizi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Prabowo.

Presiden menuturkan, gagasan MBG berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami stunting dan kekurangan gizi di berbagai daerah.

“Saya sering menjumpai anak-anak dengan tubuh jauh lebih kecil dari usianya. Saat itulah saya melihat langsung, dengan mata kepala sendiri, stunting, kekurangan gizi, dan kemiskinan,” ungkapnya.

Sejak diluncurkan pada awal 2025, program ini terus menunjukkan hasil konkret. Pemerintah dapur MBG melayani sekitar 35 persen dari target nasional. Prabowo menegaskan bahwa pengawasan terus diperketat agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

“Kami tidak mencari alasan, kami bertekad memperbaikinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga Oktober 2025, telah terbentuk 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan.

“Ya kalau hari ini kami melaporkan ada 12.508 SPPG, dengan jumlah penerima manfaat 36,7 juta di 38 provinsi, di 509 kabupaten, 7.022 kecamatan,” kata Dadan.

“Masih on track,” tambahnya.

Selain meningkatkan gizi masyarakat, Dadan menegaskan program ini juga memberi dampak ekonomi nyata. Setiap SPPG mampu menyerap dana sekitar Rp9–10 miliar per tahun, sekaligus membuka lapangan kerja bagi sekitar 50 orang.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi simbol keberpihakan pemerintahan Prabowo–Gibran terhadap generasi penerus bangsa. Melalui kebijakan yang memadukan aspek kesehatan dan ekonomi, pemerintah berinvestasi pada masa depan Indonesia, yaitu membangun generasi sehat yang menjadi fondasi negara maju.***

[ed]

Oleh : Sifya Nandia Fitri )*

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menandai tonggak penting dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi simbol nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat, terutama dalam menjamin pemenuhan gizi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, anak-anak sekolah, serta ibu hamil di seluruh Indonesia. Dengan capaian luar biasa, sebanyak 36,7 juta jiwa telah menerima manfaat MBG hanya dalam satu tahun pertama, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan dan masa depan bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago menyebut pencapaian tersebut sebagai hasil sinergi luar biasa antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, jumlah penerima MBG yang mencapai puluhan juta jiwa dalam kurun waktu singkat menunjukkan efektivitas kebijakan dan kemampuan pemerintah menggerakkan seluruh elemen bangsa. Negara lain mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai target sebesar itu, namun Indonesia berhasil melakukannya hanya dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Keberhasilan tersebut tidak hanya menggambarkan ketangguhan manajemen kebijakan publik, tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan nasional yang terencana dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Program MBG bukan sekadar proyek pemberian makanan gratis, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa kualitas gizi yang baik adalah kunci mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga pada kualitas makanan yang bergizi seimbang dan sesuai standar keamanan pangan. Hal ini sejalan dengan tujuan besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menekan angka stunting, mengurangi malnutrisi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq menilai MBG sebagai investasi besar pemerintah bagi masa depan Indonesia. Program ini dianggap sebagai pondasi dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Menurutnya, pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil bukan hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempersiapkan generasi yang tangguh secara intelektual dan fisik. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah, sekolah, pelaku usaha pangan, hingga masyarakat perlu berperan aktif agar manfaat program dapat dirasakan merata di seluruh pelosok tanah air.

Sementara itu, Tenaga Ahli DPR RI Fadhly menambahkan bahwa MBG merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam mempercepat penurunan stunting dan memperluas akses pangan bergizi. Kebijakan ini tidak hanya berdampak sosial tetapi juga ekonomi karena turut memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pangan lokal. Dengan memanfaatkan bahan baku dari produksi dalam negeri, MBG menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menumbuhkan ekonomi daerah. Program ini mendorong terciptanya ekosistem pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan prinsip ketat terhadap kualitas makanan yang disajikan. Tenaga Ahli BGN, Ande Citra Restiawan, menjelaskan bahwa setiap menu MBG disusun berdasarkan kebutuhan kalori dan gizi anak-anak dengan memperhatikan aspek higienitas serta kearifan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa program tidak hanya memberikan asupan bergizi, tetapi juga menghormati kebudayaan pangan daerah. Prinsip “mengenyangkan sekaligus menyehatkan” menjadi pedoman utama BGN dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Meskipun demikian, pelaksanaan MBG tidak lepas dari catatan perbaikan. Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Arif Fakhruddin menilai program ini merupakan kebijakan baik dan strategis untuk umat, tetapi tetap memerlukan pengawasan ketat agar manfaatnya maksimal. Menurutnya, pengawasan terhadap aspek keamanan pangan, kebersihan, serta kehalalan makanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ia menegaskan pentingnya pemerintah melibatkan ulama dan ahli gizi muslim dalam proses pengawasan agar makanan yang disajikan tidak hanya bergizi tetapi juga halal dan thayyib atau baik secara syariat dan kesehatan. Pandangan tersebut menjadi masukan konstruktif agar pelaksanaan MBG semakin berkualitas, transparan, dan aman bagi penerima manfaat.

Selain memberikan dampak pada peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, program MBG turut memperkuat cadangan pangan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran berhasil menjaga stabilitas pasokan bahan pangan dan mengelola distribusinya secara efisien. Dampak positif ini beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,12 persen dan inflasi yang terkendali pada kisaran 2 hingga 3 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial seperti MBG tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pelaksanaan MBG menunjukkan arah baru pembangunan manusia Indonesia yang berorientasi pada kualitas. Pemerintah berhasil membuktikan bahwa program sosial dapat dirancang secara efisien tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dengan menjangkau lebih dari 36,7 juta jiwa dalam waktu singkat, MBG telah menjadi contoh nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya dari hulu hingga hilir.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi kualitas pelaksanaan program agar tetap tepat sasaran dan aman bagi seluruh penerima manfaat. Sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan MBG sebagai kebijakan publik yang efektif dan berdampak luas. Dengan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan, MBG akan terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, berdaya saing, dan siap menghadapi masa depan. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, tetapi warisan strategis yang meneguhkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Anggoro Utomo

Memasuki satu tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah program Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menjawab dua tantangan besar sekaligus: meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pemenuhan gizi yang memadai, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak dan koperasi desa.

Sejak awal, pemerintah menetapkan bahwa pemenuhan gizi menjadi fondasi kuat untuk membangun SDM unggul. Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa pemberian makanan bergizi sejak usia sekolah memiliki dampak langsung terhadap konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak, sehingga akan berdampak positif jangka panjang terhadap kualitas SDM Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, ataupun unit dapur terpusat, sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000 dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000.

Guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik perlu menegaskan siswa-siswi untuk mencuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih juga dengan sabun.

Manfaatnya mulai dirasakan di banyak daerah. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan tengah Sugianto Sabran menyebut bahwa program MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah, karena melibatkan petani lokal, koperasi dan usaha desa sebagai pemasok bahan baku makanan program tersebut. Dengan demikian, efek domino yang diharapkan bukan hanya meningkatnya kualitas gizi bagi anak-anak, namun juga tumbuhnya permintaan lokal yang memberi manfaat bagi ekonomi sektor pertanian dan peternakan.

Senada, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan anak sekolah, tetapi juga menjadi strategi cerdas dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menjadikan program ini sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang diyakini mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja serta memutar dana pusat hingga triliunan rupiah di wilayah Kabupaten Bogor.

Dalam perspektif kualitas SDM, hal ini penting karena banyak riset menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik berdampak positif terhadap kemampuan belajar dan pencapaian pendidikan. Sebagai contoh, sebuah studi di Indonesia menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mengonsumsi makanan lebih sehat dan memiliki pola makan yang lebih baik, ini mengindikasikan hubungan antara pendidikan, gizi, dan pembentukan human capital. Dengan demikian, program MBG memiliki relevansi langsung dengan agenda nasional dalam mencetak generasi produktif yang siap menghadapi tantangan global.

Selain itu, aspek pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu pilar strategi. Pemerintah menginginkan bahan baku program MBG, seperti beras, ayam, telur, sayuran, dipasok dari koperasi desa (BUMDes) dan pelaku usaha mikro di daerah sehingga memperkuat ekonomi pedesaan sekaligus meminimalisir ketergantungan impor. Ini turut menegaskan bahwa program ini bukan hanya “asuransi sosial” semata tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif yang menyentuh daerah-tertinggal dan memperkuat rantai pasok lokal.

Dalam satu tahun kepemimpinan ini pula, kita mulai melihat bahwa program MBG telah menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap anak-anak Indonesia dan masa depan bangsa. Pemerintah juga mencoba menjadikan program ini sebagai “gerakan bersama” antara sekolah, keluarga, pemerintah daerah, petani dan pelaku ekonomi lokal. Sebagai contoh, Wapres Gibran dalam kunjungannya ke beberapa sekolah menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan sekolah dalam menjaga pola makan sehat, serta pentingnya pelibatan bahan pangan lokal dalam menu program MBG.

Melihat ke depan, potensi dari program ini sangat besar—jika berhasil dilaksanakan secara efektif, maka efeknya bisa bersifat multiplikatif: anak-anak yang lebih sehat dan bugar akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik, akan menurunkan angka stunting, dan pada tingkat makro akan meningkatkan produktivitas nasional. Sementara secara ekonomi, peningkatan keterlibatan petani dan koperasi lokal dalam rantai pasok program bisa menggerakkan ekonomi desa, menambah likuiditas di pedesaan, dan mempersempit disparitas antara kota dan desa.

Tentu saja, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, monitoring kualitas, pengawasan gizi, dan adaptasi terhadap tantangan logistik dan keuangan. Tantangan seperti pengaturan dapur layanan, keamanan pangan, distribusi ke daerah terpencil, serta pengukuran dampak nyata masih harus terus dihadapi serta diperbaiki. Namun sebagai satu tahun pertama yang penuh dengan langkah awal dan implementasi nyata, dapat dikatakan bahwa program MBG telah meletakkan fondasi yang positif bagi pembangunan SDM dan ekonomi lokal Indonesia.

Secara ringkas, dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, program makan bergizi gratis telah menunjukkan wajahnya sebagai kebijakan yang berorientasi masa depan: fokus pada gizi, kualitas SDM, dan ekonomi lokal. Meski masih banyak pekerjaan rumah, arah kebijakan ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini: memperkuat sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi dari bawah. Dengan konsistensi, evaluasi terus-menerus, dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelaku ekonomi lokal, program ini bisa menjadi salah satu pilar keberhasilan Indonesia menuju era “Generasi Emas 2045”.

)* Penulis adalah Pengamat Masalah Sosial

JAKARTA — Peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan refleksi capaian ekonomi nasional yang tetap tangguh di tengah ketidakpastian global. Dalam rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan di kisaran 5 persen termasuk yang tertinggi di antara negara anggota G-20.

“Alhamdulillah, kita masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi di tengah kondisi global yang penuh tantangan,” ujar Presiden Prabowo di Jakarta (20/10). Ia juga menyebut inflasi berhasil dikendalikan di level 2 persen, salah satu yang terendah di dunia.

Presiden menegaskan keberhasilan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), serta pencapaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menembus rekor 8.000 poin — sinyal kuat meningkatnya kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

Capaian positif ini diperkuat oleh kinerja Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang berperan sebagai motor penggerak investasi strategis nasional. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa lembaganya kini mengelola aset senilai US$1 triliun atau sekitar Rp16.500 triliun, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia.

“Keberadaan Danantara ini mengejutkan dunia. Baru delapan bulan berdiri, namun sudah setara dengan lembaga pengelola investasi terbesar global,” ujar Rosan dalam forum HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta.

Danantara berhasil mengonsolidasikan lebih dari 1.000 BUMN di 12 sektor strategis, dengan fokus menciptakan nilai tambah dan efisiensi pengelolaan aset negara. Tahun ini, Danantara menerima dividen BUMN sebesar Rp140 triliun sebagai modal investasi langsung di berbagai sektor prioritas. Dalam lima tahun ke depan, nilai investasi diproyeksikan mencapai Rp750 triliun.

Selain memperkuat basis investasi nasional, Danantara juga menjalankan agenda reformasi besar-besaran untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang bersih dan transparan. Rosan menegaskan komitmennya terhadap prinsip zero tolerance terhadap praktik korupsi dan manipulasi keuangan.

“Kami akan koreksi laporan keuangan BUMN yang tidak benar. Tidak ada lagi laba semu yang berasal dari utang atau rekayasa,” tegas Rosan.

Melalui langkah tegas dan kolaboratif, Danantara menjadi simbol baru ekosistem investasi Indonesia yang sehat, efisien, dan berintegritas — sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

[ed]

Jakarta — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui percepatan transformasi digital, hilirisasi industri, dan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah strategis yang menjadi simbol perubahan adalah kehadiran Danantara, ekosistem ekonomi digital nasional yang digagas untuk menjadi mesin baru pertumbuhan dan inklusi di seluruh pelosok negeri.

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, mengatakan Sepanjang lima tahun ke depan, Rosan menyebut potensi pendanaan Danantara melalui dividen BUMN dapat menyentuh angka Rp 750 triliun dengan asumsi dividen Rp 150 triliun per tahun. Angka tersebut akan digunakan untuk investasi di berbagai sektor.

“Kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang, mungkin ya jadi Rp 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? Rp 750 triliun. Itu dalam 5 tahun ke depan yang kita bisa investasikan, dan itu semuanya kalau saya bilang itu dana equity,” jelasnya.

Melalui investasi, Rosan menegaskan peran Danantara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lantaran banyak porsi yang bisa dibagikan untuk sejumlah sektor prioritas. Adapun saat ini, terang Rosan, GDP RI berada di rentang US$ 1,5 triliun hingga US$ 1,6 triliun.

Rosan meyakini, angka tersebut masih akan terus tumbuh. Karenanya, ia menekankan sinergi antar pihak untuk mengoptimalkan peran Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Danantara perannya itu tidak akan menjadi optimal, tidak akan menjadi maksimal kalau bekerja sendiri. Justru keberadaan Danantara ini kami ingin mengajak dunia usaha, private sektor untuk sama-sama berkembang dengan kami,” jelasnya.

Sementara itu, Analyst Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan menambahkan kehadiran Danantara sebagai penyedia likuiditas institusional dapat membantu menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar, khususnya pada saham-saham unggulan yang pergerakannya saat ini relatif stagnan.

“Hal ini akan membuat spread harga lebih sempit, mengurangi volatilitas, dan menciptakan pasar yang lebih efisien sehingga memberi kenyamanan lebih besar bagi investor,” ucap Ekky.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pemerintahan Prabowo–Gibran bertekad menjadikan tahun-tahun berikutnya sebagai era percepatan menuju Indonesia Emas 2045, berdaulat, inklusif, dan berdaya saing global.

Oleh: Bara Winatha*)

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada momentum satu tahun pemerintahan mendapat apresiasi luas karena menegaskan arah baru pembangunan ekonomi nasional yang berani dan visioner. Banyak pihak menilai kinerja pemerintah dalam setahun terakhir penuh dengan terobosan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat kepercayaan dunia usaha.

Salah satu langkah strategis yang paling disorot adalah pembentukan Danantara, lembaga investasi negara hasil konsolidasi BUMN yang kini mengelola lebih dari 1 triliun dolar AS aset nasional, menjadikannya sovereign wealth fund (SWF) terbesar kelima di dunia. Keberadaan Danantara dianggap sebagai simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan daya saing global, dengan peran besar dalam investasi strategis, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Danantara Indonesia berkomitmen menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional. Ia menuturkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi praktik manipulasi laporan keuangan atau upaya mempercantik catatan laba yang tidak sesuai dengan kondisi riil perusahaan. Kebijakan ini sejalan dengan misi besar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membangun BUMN yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata. Reformasi tata kelola bukan sekadar upaya administratif, melainkan langkah fundamental untuk memastikan setiap BUMN memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah penerbitan Surat Edaran Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Dalam kebijakan itu ditegaskan bahwa pemberian insentif atau bonus hanya dapat dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan kinerja operasional yang riil, bukan hasil dari manipulasi akuntansi atau pengakuan pendapatan semu. Langkah ini akan mengubah kultur birokrasi di BUMN, dari sekadar mengejar target jangka pendek menjadi institusi yang fokus pada keberlanjutan usaha dan penciptaan nilai tambah bagi negara.

Selain memperkuat tata kelola keuangan, Danantara juga berperan dalam penyelarasan arah kebijakan BUMN dengan visi pembangunan ekonomi nasional. Melalui koordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) yang baru dibentuk, lembaga ini berupaya menciptakan sinergi kelembagaan agar restrukturisasi dan investasi berjalan lebih efektif. Penunjukan Dony Oskaria sebagai Kepala BP BUMN menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas koordinasi antarlembaga. Sinergi antara BP BUMN dan Danantara diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan agenda transformasi yang dicanangkan Presiden Prabowo, yakni membangun BUMN sebagai penggerak utama ekonomi nasional yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Pengamat Kebijakan Publik, Hendri Satrio mengatakan bahwa pembentukan dan penguatan hubungan kerja antara BP BUMN dan Danantara merupakan tonggak penting dalam modernisasi tata kelola korporasi negara. Ia menilai bahwa dengan adanya struktur kelembagaan yang lebih terintegrasi, pengelolaan BUMN akan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap arah kebijakan pemerintah. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena memberikan kejelasan dalam rantai koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat korporasi.

Pemerintah tampaknya telah melalui kajian mendalam sebelum menetapkan struktur baru ini, baik dari sisi efektivitas kelembagaan maupun landasan hukum. Namun demikian, Hendri juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang kuat agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap kegiatan operasional. Ia menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas di Danantara menjadi elemen penting untuk memastikan agar setiap keputusan investasi dan pengelolaan aset berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Di sisi lain, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan bahwa pembentukan Danantara dan penguatan tata kelola BUMN merupakan bagian dari reformasi struktural yang dirancang DPR bersama pemerintah. Ia menyebut bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi dasar hukum bagi restrukturisasi ini. Pembentukan Danantara dan pengaturan mengenai Holding Operasional serta Holding Investasi bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan memiliki kontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

Kehadiran Danantara bukan sekadar inovasi kelembagaan, melainkan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan BUMN berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional tanpa membebani keuangan negara. Lembaga ini memiliki karakteristik sui generis, yaitu lembaga khusus yang dibentuk melalui undang-undang untuk melaksanakan fungsi pemerintah di bidang investasi dan pengelolaan aset. Dengan demikian, peran Danantara menjadi sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh BUMN bergerak selaras dengan kepentingan nasional dan memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, reformasi yang digerakkan melalui Danantara menunjukkan hasil yang konkret. Kinerja keuangan BUMN mulai menunjukkan tren perbaikan dengan meningkatnya efisiensi operasional dan penguatan kapasitas investasi. Selain itu, kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai pengelola aset negara juga meningkat seiring transparansi yang semakin baik. Pemerintah berharap, melalui sinergi antara Danantara, BP BUMN, dan DPR, Indonesia dapat membangun ekosistem korporasi negara yang sehat dan kompetitif di tingkat global.

Setahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa pembentukan Danantara bukan sekadar agenda reformasi kelembagaan, melainkan strategi besar dalam membangun tata kelola ekonomi nasional yang kokoh. Dengan pengawasan yang kuat, kepemimpinan yang tegas, dan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, Danantara telah menjadi simbol kebangkitan tata kelola BUMN yang bersih dan berorientasi pada hasil. Transformasi ini menjadi pondasi penting bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, di mana BUMN bukan hanya menjadi mesin ekonomi negara, tetapi juga pilar kemandirian dan kemakmuran bangsa.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Septian Anwar )*

Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai lahirnya Danantara Indonesia sebagai simpul baru pengelolaan investasi negara yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Dalam narasi pembangunan yang kerap terasa abstrak, Danantara hadir dengan mandat sederhana namun krusial yaitu mengubah potensi menjadi proyek nyata, mengalirkan modal ke sektor yang berdampak luas, dan memastikan setiap rupiah investasi berujung pada manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi yang terukur. Dengan cara ini, gagasan “pilar investasi berkelanjutan” tidak berhenti di tataran slogan, tetapi turun ke program yang bisa dirasakan publik sehari-hari.

Secara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, Danantara digambarkan sebagai badan pengelola investasi (Sovereign Wealth Fund) yang menata dan mengoptimalkan aset-aset negara sekaligus menghimpun pendanaan baru untuk prioritas strategis, mulai dari ketahanan energi, ketahanan pangan, kesehatan, hingga infrastruktur digital. Presiden menyebut komitmen awal pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS, sinyal bahwa negara ingin bergerak cepat menutup kesenjangan pembiayaan proyek yang selama ini tertahan oleh keterbatasan fiskal dan risiko pasar.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan pihaknya optimis akan dapat mencapai target investasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi delapan persen. Keyakinan ini didukung kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diklaim membuat investor percaya diri masuk RI. PI Danantara membuka peluang mereka untuk investasi ke Indonesia. Tidak hanya menjadi investor tunggal, namun kehadiran Danantara bisa membuat mereka bisa bekerja sama dalam membangun suatu proyek.

Dari sisi tata kelola, Danantara kerap dibandingkan dengan Temasek dan Khazanah yang berhasil menyehatkan BUMN dan mendorong transformasi ekonomi. Di Indonesia, salah satu misi besarnya adalah menata ulang portofolio BUMN agar lebih ramping, lincah, dan fokus, termasuk rencana konsolidasi jumlah perusahaan negara yang selama ini terlalu banyak dan tersebar. Arah kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Presiden, yang menyebut target penurunan jumlah BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan menarik minat investor melalui struktur korporasi yang lebih jelas. Tentu ada catatan dari kalangan analis agar prosesnya transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan mengatakan Danantara akan menempatkan sebagian dananya di pasar modal, termasuk dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Langkah Tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas dan likuiditas portofolio investasi nasional. Menurut dia, hal itu bertujuan untuk menyeimbangkan antara investasi jangka panjang dan instrumen yang mudah dicairkan.

Di lapangan, portofolio awal Danantara menunjukkan fokus pada proyek-proyek berdaya ungkit tinggi. Salah satunya adalah program pembangkit listrik dari sampah (waste-to-energy) di kota-kota prioritas. Skema ini tidak hanya menekan persoalan timbunan sampah perkotaan, tetapi sekaligus menambah pasokan listrik energi terbarukan melalui perjanjian jual beli dengan PLN. Tahap awal menargetkan setidaknya delapan proyek dengan parameter keekonomian yang lebih pasti, sehingga pemerintah daerah terdorong menyiapkan lahan dan ekosistem pendukung, sementara Danantara menanggung kajian teknis serta kelayakan.

Di sektor hilirisasi mineral, Danantara mulai masuk ke ekosistem nikel yang menjadi kunci rantai pasok kendaraan listrik dunia. Kolaborasi dengan mitra global diarahkan untuk membangun kawasan industri hijau dengan target emisi bersih (net-zero) yang jelas, sehingga nilai tambah tidak hanya berhenti pada pemurnian, tetapi merembet ke manufaktur berteknologi dan standar lingkungan yang ketat. Pendekatan ini membuka peluang kerja berketerampilan, memperluas basis pajak, sekaligus mengunci Indonesia pada kurva naik industri masa depan yang lebih bersih.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menjelaskan Danantara berencana menempatkan 80% dari total investasinya di dalam negeri. Upaya ini akan membawa perubahan fundamental dalam pengelolaan BUMN, di mana Danantara akan merombak bisnis BUMN secara menyeluruh. Sebagian dari investasi Danantara juga tetap akan dialokasikan di luar negeri, meskipun hanya tersisa sekitar 10 pekan sebelum akhir tahun.

Ke depan, tantangan utama adalah menjaga akuntabilitas, mengelola risiko, dan memastikan partisipasi publik dalam setiap keputusan investasi yang berdampak luas. Mekanisme pelaporan kinerja yang rutin, evaluasi manfaat sosial-lingkungan, serta kepatuhan pada syarat pembiayaan hijau internasional perlu menjadi standar kerja, bukan sekadar jargon. Bila konsistensi ini terjaga, Danantara berpeluang menjadi pilar investasi berkelanjutan yang menopang kesejahteraan rakyat secara nyata bukan hanya melalui statistik makro, tetapi lewat kualitas layanan, lingkungan yang lebih sehat, dan kesempatan hidup yang lebih adil bagi warga di seluruh Nusantara. Keberhasilan Danantara ditentukan oleh seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga dari peluang kerja yang bermutu hingga layanan publik yang lebih merata dan ramah lingkungan. Jika tata kelola, transparansi, dan kolaborasi pusat-daerah terus dijaga, Danantara dapat menjadi bukti bahwa investasi berkelanjutan memang bisa menjadi jalan cepat menuju kesejahteraan rakyat.

)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi

Jakarta, — Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp900.000 kepada 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Setahun Pragib (Program Akselerasi Kesejahteraan dan Stabilitas Ekonomi) yang telah berjalan efektif sepanjang 2025.

Bantuan senilai Rp900 ribu tersebut diberikan sekaligus untuk periode Oktober – Desember 2025 atau setara Rp300 ribu per bulan. Penyaluran dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, dengan prioritas bagi keluarga pada desil 1 – 4 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar bantuan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil di tengah dinamika ekonomi global.

“Dana BLTS ini dialokasikan dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, untuk memastikan anggaran negara kembali pada fungsi utamanya: menyejahterakan rakyat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di masa yang menantang,” ujar Seskab Teddy di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program BLTS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional yang berfokus pada stabilisasi daya beli dan pengendalian inflasi.

“BLTS adalah langkah cepat pemerintah menjaga konsumsi masyarakat dan daya beli kelompok rentan. Kami memastikan penyalurannya dilakukan secara transparan, terintegrasi, dan tepat waktu,” kata Airlangga.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat penerima manfaat untuk memeriksa status dan mekanisme pencairan melalui kanal resmi cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Aparat daerah, Himbara, dan PT Pos diminta aktif membantu proses verifikasi dan distribusi agar bantuan tersalurkan tanpa kendala.

Selain BLTS, pemerintah terus memperkuat berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Nasional, Program Kartu Prakerja, serta subsidi energi yang menyasar kelompok masyarakat bawah. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif pemerintah untuk menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dengan pelaksanaan BLTS untuk 35 juta keluarga, pemerintah menegaskan bahwa komitmen terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar janji, tetapi aksi nyata yang terus dijalankan secara berkelanjutan.

Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian utama adalah percepatan pencairan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan sejumlah lembaga terkait telah mengakselerasi pencairan berbagai program Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Penyaluran Bansos juga dilakukan dengan pengawasan ketat dan transparan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dinyatakan mandiri sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Para KPM itu tidak lagi bergantung bantuan sosial (Bansos).

“Presiden ingin penerima Bansos ini naik kelas, tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga diberikan dukungan dan pendampingan agar menjadi keluarga yang lebih berdaya dan mandiri,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan capaian 77 ribu keluarga tersebut, hasil dari program graduasi yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi.

“Maka itu di tahun ini kita sudah memiliki lebih dari 77 ribu keluarga penerima manfaat yang sudah lulus atau graduasi, artinya sudah tidak menerima bansos lagi di tahun-tahun mendatang,” ujar Gus Ipul.

Kemensos menargetkan pada 2026 lebih dari 300 ribu KPM dalam PKH yang berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bansos pemerintah. Dia optimistis target tersebut tercapai karena sesuai arahan Prabowo bahwa pelayanan harus setara antara program perlindungan dan pemberdayaan sosial, agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat.

“Ke depan kita ingin porsi pemberdayaan dan perlindungan sosial seimbang. KPM juga harus dimotivasi agar tidak hanya menunggu bansos, tapi bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Gus Ipul.

Kebijakan percepatan Bansos ini mendapatkan dukungan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat ekonomi yang menilai langkah tersebut efektif menjaga konsumsi rumah tangga, salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, arah kebijakan ekonomi kerakyatan mulai terasa nyata. Melalui perlindungan sosial yang kuat, pemerintah berupaya memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah gejolak ekonomi global.