Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau yang populer dikenal dengan pemerintahan Pragib, capaian nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial semakin terasa di tengah masyarakat.

Salah satu tonggak penting yang menjadi perhatian nasional adalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 yang mulai cair pada Oktober 2025. Tidak hanya itu, tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 900 ribu bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) memberikan angin segar di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan BLTS sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut, yakni Oktober, November, dan Desember 2025, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900 ribu dalam sekali pencairan. Program ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat terutama keluarga miskin di desil 1 hingga 4 sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLTS ini bukan pengganti bansos reguler seperti PKH dan BPNT, melainkan tambahan yang dirancang untuk memperkuat jaringan perlindungan sosial. Dari total 35 juta lebih KPM yang mendapat BLTS, sekitar 20,88 juta keluarga adalah penerima lama yang menerima penebalan bantuan, sedangkan sisanya adalah penerima baru yang mulai merasakan manfaat program ini. Jika dihitung dengan asumsi rata-rata empat anggota per keluarga, maka sekitar 140 juta jiwa kini menikmati perlindungan sosial yang lebih baik.

Secara total, BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,45 triliun. Jika digabungkan dengan program bansos reguler yang berjalan sepanjang tahun, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 110,718 triliun untuk perlindungan sosial pada 2025. Ini menjadikan tahun ini sebagai tahun dengan anggaran bantuan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Rincian program bansos tahun ini menunjukkan fokus pemerintah pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, Program Keluarga Harapan murni menjangkau hampir 400 ribu keluarga dengan alokasi Rp 2,8 juta per keluarga per tahun, sementara bantuan sembako menyasar lebih dari 8,6 juta keluarga dengan nilai Rp 2,4 juta per keluarga per tahun.

Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa penyaluran BLTS tahap 4 akan dimulai pada Senin, 20 Oktober 2025. Dalam tiga bulan ke depan, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan tambahan Rp 300 ribu per bulan yang langsung dapat dicairkan sekaligus Rp 900 ribu. Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia, sehingga akses bagi masyarakat sangat mudah dan tepat waktu.

Program BLTS ini merupakan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di awal tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan terus menambah cakupan dan nilai bantuan sosial. Anggaran bansos yang semula dipatok Rp 71 triliun untuk 20 juta KPM kini meningkat signifikan menjadi Rp 110 triliun lebih, menandakan prioritas pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial.

Selama satu tahun terakhir, program bansos yang dikembangkan pemerintahan Pragib berhasil menjangkau jutaan keluarga miskin yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Melalui BLTS, PKH, dan BPNT, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan langsung, tapi juga memperkuat daya beli masyarakat, sehingga mampu mendorong konsumsi domestik dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.

Dampak nyata ini terlihat dari peningkatan kualitas hidup penerima manfaat yang kini dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan lebih baik. Bansos yang diberikan menjadi pelindung sekaligus motivasi bagi keluarga kurang mampu untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Selain itu, bantuan pangan non tunai memastikan kecukupan gizi bagi anak-anak penerima manfaat, yang berdampak positif pada kesehatan dan perkembangan generasi muda.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan. Program bansos yang terus ditingkatkan nilai dan cakupannya adalah bukti nyata dari janji tersebut.

Kebijakan penambahan BLTS merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di masa yang masih penuh ketidakpastian akibat dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data, pemerintah berhasil menyalurkan bantuan tepat sasaran, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Meski capaian satu tahun ini sudah mengesankan, tantangan ke depan tetap besar. Pemerintah harus terus mengawasi efektivitas penyaluran bansos, memastikan akurasi data penerima manfaat, dan mendorong sinergi antar kementerian serta lembaga terkait agar program perlindungan sosial berjalan optimal.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi juga menjadi fokus penting ke depan. Bantuan sosial harus menjadi jembatan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, bukan sekadar subsidi jangka pendek.

)*Penulis merupakan Pengamat Sosial

[edRW]

Oleh : Axel Vion)*

Peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib) menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah percepatan pencairan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang mulai disalurkan pada Senin, 20 Oktober 2025.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program BLTS telah siap disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam desil 1–4 Data Terpadu Sejahtera Nasional (DTSEN). Hal ini menandakan bahwa pemerintah kini mengandalkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonom untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Teddy mengatakan bulan Oktober, November, dan Desember akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Setiap KPM berhak menerima Rp300 ribu per bulan. Penyalurannya dimulai Senin dan bisa langsung diambil sekaligus Rp900 ribu untuk tiga bulan. Menurutnya, penyaluran BLTS akan dilakukan melalui dua lembaga yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial (bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia). Program ini diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan menjadi bagian dari strategi stimulus ekonomi nasional di penghujung tahun 2025.

Teddy juga menambahkan bahwa seluruh proses pencairan telah melalui tahap verifikasi akhir dan siap dijalankan tanpa hambatan. Hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Mensos ke dua lembaga tersebut. Jadi dapat dipastikan mulai Senin dan hari-hari selanjutnya BLT bisa langsung diterima, sesuai harapan Presiden Prabowo. dana bantuan senilai lebih dari Rp30 triliun untuk tiga bulan ke depan berasal dari hasil efisiensi anggaran pemerintah di awal tahun. Kebijakan efisiensi ini dinilai tepat sasaran karena dialokasikan kembali untuk memperkuat daya beli masyarakat bawah yang terdampak kenaikan harga bahan pokok.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan masyarakat kecil. Menurutnya, Presiden Prabowo punya perhatian luar biasa untuk masyarakat, khususnya di golongan paling bawah. Yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, dan yang bawah dibela.

Gus Ipul menjelaskan bahwa tambahan bantuan langsung tunai sebesar Rp30 triliun pada kuartal IV 2025 ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah, katanya, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga memastikan keadilan sosial dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bantuan ini bukan sekadar angka, tapi bentuk empati dan tanggung jawab negara. Presiden ingin memastikan tidak ada satu pun rakyat yang tertinggal.

Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan dengan bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pihaknya mengimbau agar bansos tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak peruntukannya, apalagi untuk judi online. Prioritasnya adalah untuk kebutuhan dasar, seperti bahan pokok dan pendidikan anak. Selain itu, Kementerian Sosial juga membuka akses pengecekan penerima manfaat secara daring melalui laman Cekbansos.kemensos.go.id, agar masyarakat dapat memastikan status penerimaan bantuan secara transparan. Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong akuntabilitas publik dan keterbukaan data sosial.

Pemerintah di era Prabowo-Gibran mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonom (DTSE) sebagai basis utama dalam penyaluran bantuan sosial. Data ini menjadi penyempurnaan dari sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan integrasi lintas kementerian dan lembaga. Dengan DTSE, validasi penerima dilakukan berdasarkan indikator sosial-ekonomi yang lebih akurat, termasuk pendapatan, kondisi tempat tinggal, serta tingkat pendidikan dan kesehatan anggota keluarga. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Dengan sistem data tunggal, pemerintah tidak hanya mempercepat proses distribusi bansos, tetapi juga menekan potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran. Sinergi antara pemerintah dan aparat juga terlihat semakin kuat. Salah satu contohnya datang dari Polres Batu Bara, Sumatera Utara, yang menggelar kegiatan bakti sosial (bansos) di Kecamatan Tanjung Tiram, Sabtu (18/10/2025).

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi refleksi bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar negara hadir dalam keseharian rakyatnya. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan BLTS menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi.

Kebijakan percepatan pencairan BLTS pada momen setahun Pragib bukan hanya langkah administratif, tetapi pesan politik dan moral bahwa pemerintah hadir lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih berpihak kepada masyarakat bawah. Melalui dukungan sistem data tunggal sosial-ekonom dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang digelontorkan benar-benar memberi dampak. Di tengah tantangan ekonomi global, langkah ini menjadi wujud nyata semangat solidaritas nasional dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

)* Pengamat Ekonomi

Kabupaten Pegunungan Arfak – Kehadiran listrik di Distrik Kiraweri, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menjadi simbol perubahan nyata dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah puluhan tahun hidup tanpa penerangan, warga kini dapat menikmati aliran listrik berkat program Listrik Desa (Lisdes) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Warga Kiraweri, Elias Inyomusi Anakangi, mengingat masa ketika mereka bergantung pada lampu minyak untuk belajar dan beraktivitas di malam hari.

“Dulu saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar itu, pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita. Bikin tali, rotan itu. Rotan itu baru kita isi siram minyak tanah, baru taruh rotan itu di botol, baru bakar, jadi sumbu toh. Itu kami pakai belajar,” tutur Elias dalam keterangannya, Senin (20/10).

Sebelum listrik masuk, warga hanya mengandalkan jalan kecil setapak tanpa penerangan.

“Oh, zaman dulu itu setengah mati, jalan saja jalan tikus. Jalan tikus artinya jalan kecil setapak begini saja. Baru kitong (kita) semua baku jalan di jalan kecil itu,” tambahnya.

Perubahan besar terjadi setelah Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi berkapasitas 150 kW di Kampung Upper, Distrik Anggi. Pembangkit berbasis energi air itu menjadi sumber utama listrik yang kini menerangi seluruh rumah di Kiraweri.

“Kampung kami jadi lebih terang. Semua rumah itu harus dapat listrik supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar. Mama-mama bisa masak dengan lampu. Dengan lampu seperti ini, anak-anak kami bisa belajar, pintar, bersaing dengan suku-suku lain,” ujar Elias.

PLTMH Anggi merupakan bagian dari program Dedieselisasi Pembangkit—upaya pemerintah menggantikan pembangkit berbahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Proyek yang mulai dibangun pada 2022 ini kini melayani lebih dari 40 ribu penduduk di Kabupaten Pegunungan Arfak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perluasan akses energi menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Target Bapak Presiden Prabowo sekitar 2029–2030, semua desa harus sudah terlayani listrik. Saat ini masih ada 5.700 desa yang belum memiliki listrik. Negara harus hadir untuk memastikan, dan kita harus memasang listrik bagi saudara-saudara kita,” kata Bahlil, Sabtu (18/10).

Program Listrik Desa periode 2025–2029 menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum terjangkau PLN, dengan sambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Target tersebut sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 yang memprioritaskan pemerataan energi dan transisi menuju sumber daya terbarukan.***

PAPUA – Pemerataan energi menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui program Listrik Desa (Lisdes) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini masyarakat di wilayah tertinggal, termasuk Papua, mulai merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara.

Salah satu kisah perubahan itu hadir dari Distrik Kiraweri, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Setelah puluhan tahun hidup tanpa penerangan, warga kini menikmati cahaya listrik berkat beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi berkapasitas 150 kW. Pembangkit berbasis energi air ini menjadi sumber utama penerangan bagi seluruh rumah di Kiraweri, menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Warga setempat, Elias Inyomusi Anakangi, mengaku bahagia karena kini anak-anak dapat belajar dengan nyaman di malam hari. “Kampung kami sekarang terang. Anak-anak bisa belajar malam, mama-mama bisa masak dengan lampu. Dengan listrik, hidup kami jauh lebih baik,” ungkapnya penuh syukur.

PLTMH Anggi menjadi bagian dari program dedieselisasi pembangkit yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Proyek yang mulai dibangun pada 2022 ini kini melayani lebih dari 40 ribu penduduk di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kehadiran listrik bukan hanya menerangi rumah-rumah warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa perluasan akses listrik merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. “Target Bapak Presiden Prabowo adalah seluruh desa di Indonesia harus teraliri listrik pada 2029–2030. Negara harus hadir untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati energi,” ujarnya.

Program Listrik Desa periode 2025–2029 menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum terjangkau PLN, dengan sambungan listrik untuk 1,2 juta rumah tangga. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan energi yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.

Kepala Suku Kampung Aikai, Pit Pigai, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Bantuan dan listrik yang hadir di kampung kami membawa harapan baru bagi masyarakat adat untuk maju dan mandiri,” ujarnya.

Kehadiran listrik di Papua menjadi simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan. Cahaya yang kini menerangi rumah-rumah warga adalah wujud nyata bahwa Indonesia terus bergerak menuju masa depan yang lebih terang, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan energi di seluruh Indonesia. Salah satu capaian nyata pada tahun pertama pemerintahan adalah pelaksanaan program Listrik Desa di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. Program ini membawa perubahan signifikan bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup tanpa penerangan yang memadai.

Di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini masyarakat di Distrik Kiraweri sudah menikmati aliran listrik yang stabil. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi berkapasitas 150 kilowatt menjadi bukti konkret pelaksanaan Asta Cita pemerintah dalam pemerataan akses energi hingga pelosok negeri. Kehadiran PLTMH ini menandai berakhirnya ketergantungan masyarakat terhadap lampu minyak dan genset yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penerangan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia sudah teraliri listrik pada tahun 2030. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia, yang terdiri dari 75.753 desa dan 8.486 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.700 desa atau 6,76 persen belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah bertekad untuk menuntaskan ketimpangan tersebut melalui program Listrik Desa yang dijalankan secara bertahap dan terukur.

Program Listrik Desa (Lisdes) yang dikoordinasikan oleh Kementerian ESDM dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui program ini, pemerintah menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum terlayani oleh PLN, serta menyediakan penyambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah desa berlistrik, tetapi juga pada pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan perluasan akses listrik menjadi prioritas utama pemerintah karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Peningkatan rasio elektrifikasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan mendukung pemerataan pembangunan. Dengan listrik yang memadai, masyarakat dapat melakukan aktivitas ekonomi di malam hari, anak-anak dapat belajar dengan nyaman, dan pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produktivitasnya.

Pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada keberlanjutan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan kebijakan dedieselisasi, yaitu mengganti pembangkit berbahan bakar fosil dengan sumber energi baru dan terbarukan. Pembangunan PLTMH Anggi di Papua Barat merupakan contoh nyata implementasi kebijakan ini. Dengan kapasitas 150 kW, pembangkit tersebut mampu memasok listrik ke seluruh rumah di Distrik Kiraweri dan mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Program Listrik Desa menjadi bagian penting dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025–2034. Rencana ini disusun berdasarkan visi pemerataan energi nasional yang mengacu pada prinsip keadilan sosial. Pemerintah berupaya agar seluruh warga negara, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati akses listrik yang berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian ESDM mengedepankan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, PLN, serta masyarakat setempat. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga serta mengelola infrastruktur yang telah dibangun. Pemerintah juga memfasilitasi pelatihan teknis bagi warga untuk memahami dasar pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas listrik berbasis energi terbarukan.

Pemerataan akses listrik di Papua menunjukkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada minyak tanah kini dapat menghemat biaya rumah tangga. Aktivitas ekonomi lokal meningkat, dan sektor pendidikan serta kesehatan berjalan lebih efektif. Dengan adanya listrik, sekolah dapat beroperasi lebih lama, fasilitas kesehatan dapat melayani masyarakat hingga malam hari, dan kegiatan sosial menjadi lebih dinamis.

Selain itu, pemerintah menilai bahwa peningkatan elektrifikasi di Papua menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah barat Indonesia. Papua kini menjadi contoh bagaimana kebijakan energi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Bahlil Lahadalia menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus berpihak pada daerah 3T sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Keberhasilan program ini menjadi refleksi dari keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam jangka panjang, listrik menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program serupa di berbagai daerah yang masih belum mendapatkan akses listrik, termasuk di pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman lainnya.

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting dalam upaya pemerataan pembangunan energi di Indonesia. Melalui tangan dingin Bahlil Lahadalia, Kementerian ESDM berhasil mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, dengan fokus pada pemerataan dan keberlanjutan. Program Listrik Desa tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga menghadirkan kesempatan baru bagi masyarakat untuk hidup lebih produktif dan sejahtera.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Oleh: Loa Murib

Pemerataan energi listrik menjadi salah satu capaian monumental dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui program Listrik Desa, pemerintah berhasil membawa cahaya hingga ke pelosok Nusantara, termasuk wilayah-wilayah terpencil di Tanah Papua yang selama puluhan tahun hidup dalam gelap gulita. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol kehadiran negara yang nyata bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Di Distrik Kiraweri, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, suasana malam kini berbeda. Jika dulu hanya ada cahaya redup dari lampu minyak atau nyala api sederhana, kini gemerlap lampu listrik menyinari setiap rumah. Kehidupan masyarakat berubah drastis, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Anak-anak dapat belajar dengan penerangan yang layak, ibu rumah tangga dapat memasak tanpa terburu gelap, dan aktivitas warga kini berlangsung lebih produktif. Semua ini menjadi bukti bahwa program Listrik Desa benar-benar mengubah wajah pedesaan di Papua.

Transformasi ini tak lepas dari komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan salah satu poin utama Asta Cita, yaitu pemerataan pembangunan dan kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 5.700 desa atau 6,76 persen wilayah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pemerintah menargetkan seluruh desa itu akan mendapatkan akses listrik paling lambat tahun 2030. Target strategis tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh rakyat menikmati manfaat pembangunan yang merata.

Khusus di Papua, pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi berkapasitas 150 kW menjadi langkah konkret yang ramah lingkungan sekaligus efisien. Energi air dari pegunungan diubah menjadi sumber listrik yang menerangi rumah-rumah warga Distrik Kiraweri. Penerapan teknologi hijau ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mencapai transisi energi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil di wilayah terpencil.

Pencerahan di Kiraweri tidak hanya menghadirkan listrik, tetapi juga membawa harapan baru bagi warganya. Masyarakat kini lebih percaya diri untuk mengembangkan usaha kecil, seperti pengolahan hasil pertanian, industri rumahan, hingga penjualan produk lokal berbasis listrik. Listrik juga membuka akses terhadap teknologi komunikasi, sehingga warga desa dapat terhubung dengan dunia luar, memasarkan hasil bumi, serta memperoleh informasi penting untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa perusahaan listrik negara terus menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Dengan dukungan penuh dari Presiden dan Menteri ESDM, PLN menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang masif di berbagai daerah terpencil. Pada tahun ini, PLN berkomitmen melistriki 1.285 desa dengan membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah 3.265 kms, dan gardu distribusi sebesar 94.040 kilovolt ampere (kVA). Dari program tersebut, lebih dari 77 ribu keluarga di seluruh Indonesia diharapkan dapat menikmati manfaat listrik untuk pertama kalinya.

Menurut Darmawan, kehadiran listrik memiliki dampak transformasional yang besar bagi masyarakat. Selain meningkatkan taraf hidup, listrik juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya listrik, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan secara maksimal karena aktivitas produktif bisa dilakukan lebih lama dan dengan efisiensi yang lebih tinggi.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur energi adalah pondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional. Karena itu, program Listrik Desa tidak hanya menyasar kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau desa-desa kecil di lembah, pegunungan, hingga kepulauan terpencil. Semangat pemerataan ini menjadi wujud nyata bahwa tidak ada satu pun warga negara yang dibiarkan tertinggal dalam gelap.

Masyarakat Papua kini merasakan langsung manfaat dari kebijakan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Bagi warga seperti Elias Inyomusi Anakangi, listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi simbol perubahan peradaban. Kehadiran cahaya listrik telah mengubah cara mereka hidup, bekerja, dan bermimpi. Anak-anak bisa belajar tanpa gangguan, rumah menjadi lebih aman di malam hari, dan kehidupan sosial menjadi lebih hangat karena warga dapat berkumpul di tempat yang terang dan nyaman.

Program Listrik Desa juga memiliki dimensi sosial yang dalam. Di balik keberhasilannya, terdapat sinergi antara pemerintah pusat, PLN, dan masyarakat lokal yang turut serta menjaga serta memanfaatkan fasilitas dengan baik. Semangat gotong royong ini mencerminkan filosofi pembangunan inklusif yang menjadi dasar pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam mengelola hasil pembangunan.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menandai langkah maju dalam upaya mewujudkan pemerataan energi nasional. Dengan kerja keras dan arah kebijakan yang tepat, wilayah Papua yang dulu dianggap sulit dijangkau kini telah menjadi simbol keberhasilan transformasi energi di Indonesia. Pembangunan yang merata tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat rasa persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Cahaya yang kini menerangi rumah-rumah di Kiraweri menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke titik terjauh. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan Indonesia yang terang, mandiri, dan berkeadilan energi. Dalam terang listrik desa, Papua tidak lagi hanya bagian dari peta, melainkan bagian utuh dari masa depan Indonesia yang maju dan bercahaya.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua Di Jawa Timur

Oleh : Jeremia Wenda )*

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terus ditunjukkan melalui berbagai program nyata yang menyentuh langsung kehidupan warga. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat adat di wilayah pedalaman yang selama ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keadilan sosial di Tanah Papua. Bantuan tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk dukungan ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan komunitas lokal. Langkah ini memperlihatkan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang.

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Kepala Suku Besar Dani, Jembatan Murib, di Kabupaten Puncak. Ia menerima bantuan berupa sepasang babi, alat pertanian, dan bahan makanan pokok. Bantuan tersebut bukan hanya bernilai simbolis, tetapi menjadi titik awal bagi keluarga Murib untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka. Bagi masyarakat adat Dani, babi memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, karena menjadi bagian dari sistem budaya dan ekonomi tradisional. Oleh sebab itu, pemberian bantuan ini dinilai sangat tepat sasaran, menyentuh kebutuhan nyata dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

Jembatan Murib menilai bahwa bantuan ini memberikan harapan baru bagi keluarganya untuk hidup lebih baik dan mandiri. Sepasang babi yang diterimanya akan dijadikan modal awal dalam mengembangkan usaha peternakan di kampungnya. Kegiatan beternak, menurut Murib, bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga cara mempertahankan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Dengan mengembangkan peternakan babi, ia berharap dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat rumah tangga.

Selain itu, bantuan berupa alat pertanian juga memberi dampak besar bagi produktivitas lahan dan semangat kerja warga. Murib menilai, peralatan yang diberikan pemerintah akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan tanah dan meningkatkan hasil panen mereka. Di daerah dengan medan berat seperti Puncak, ketersediaan alat pertanian menjadi hal penting yang dapat memperingan beban kerja masyarakat. Melalui dukungan tersebut, warga tidak hanya mendapatkan bantuan jangka pendek, tetapi juga alat untuk menciptakan kemandirian jangka panjang.

Bantuan bahan makanan pokok turut memberikan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Bagi keluarga yang tinggal jauh dari pusat ekonomi, akses terhadap bahan pangan sering menjadi tantangan besar. Dengan adanya bantuan ini, beban hidup warga berkurang, sehingga mereka dapat fokus mengembangkan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Murib berkomitmen menjaga dan memanfaatkan seluruh bantuan dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi keluarganya. Baginya, bantuan tersebut bukan hanya sekadar pemberian, tetapi bentuk nyata kehadiran pemerintah yang peduli terhadap masyarakat adat.

Harapan serupa juga datang dari Kepala Suku Kampung Aikai, Pit Pigai, di Kabupaten Paniai, yang turut menerima bantuan berupa satu pasang babi beserta kandang dan makanan ternak dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagi Pigai, bantuan ini bukan hanya sekadar simbol perhatian, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kemandirian masyarakat adat Papua. Bantuan yang diterima, menurutnya, akan dikembangkan bersama warga kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dengan cara mengelola bantuan tersebut secara bertanggung jawab dan produktif.

Dukungan semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur besar, tetapi juga memperhatikan pembangunan manusia dan penguatan ekonomi lokal. Langkah tersebut mencerminkan pendekatan holistik dalam membangun Papua—dimulai dari pemberdayaan masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga warisan budaya dan sumber daya alam di wilayahnya. Dengan memperkuat ekonomi keluarga, masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan di daerahnya.

Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat adat seperti di Puncak dan Paniai menjadi simbol nyata dari semangat pemerataan pembangunan. Program ini menandai pergeseran paradigma dari pembangunan yang terpusat di kota menuju pendekatan inklusif yang menyentuh akar kehidupan masyarakat di pedalaman. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dari bawah telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang konkret.

Kebijakan yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan mencerminkan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Melalui bantuan langsung yang berbasis pada kebutuhan lokal, pemerintah berupaya menghapus kesenjangan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan nasional. Dalam konteks Papua, kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Di masa mendatang, program serupa diharapkan terus diperluas dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat adat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat hasil ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap kemajuan daerah. Pemerintah juga dapat menjadikan pengalaman sukses dari bantuan kepada suku Dani dan kampung Aikai sebagai model dalam memperluas program pemberdayaan di wilayah lain di Papua.

Melalui berbagai bentuk perhatian dan dukungan yang konkret, pemerintah telah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan nasional. Bantuan yang diberikan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun optimisme baru bagi masyarakat adat untuk terus berjuang, bekerja, dan berkembang bersama bangsa. Dari Puncak hingga Paniai, harapan baru telah tumbuh, menjadi bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir di tengah masyarakat, menjembatani kesejahteraan dan kemandirian bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua

Oleh: Sylvia Mote *)

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua kini kian nyata melalui berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kehidupan warga adat di berbagai wilayah. Dari Nabire hingga Sorong Selatan, berbagai kepala suku menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Papua dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepala Suku Moni di Kabupaten Nabire, Zoter Zonggonau, menjadi salah satu tokoh adat yang menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai perhatian yang diberikan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan hadir dalam bentuk nyata, seperti rehabilitasi rumah, bantuan alat pertanian, serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adat. Bantuan yang diterimanya berupa perbaikan rumah, peralatan semprot rumput, alat bantu pendengaran, hingga telepon genggam, menjadi contoh kecil dari besarnya perhatian pemerintah terhadap tokoh dan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Tengah.

Dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat juga dirasakan oleh Jembatan Murib, Kepala Suku Besar Dani di Kabupaten Puncak. Ia bersama keluarganya menerima bantuan berupa sepasang babi, peralatan pertanian, serta bahan makanan yang dinilainya sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Dani, ternak babi memiliki makna ekonomi sekaligus sosial yang penting. Karena itu, bantuan tersebut dipandang sebagai modal awal untuk membangun kemandirian keluarga dan memperkuat ekonomi lokal.

Murib menilai, program bantuan pemerintah telah membuka peluang baru bagi masyarakat adat untuk mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial jangka pendek. Dengan adanya alat pertanian dan bibit ternak, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat di daerah terpencil. Ia juga melihat bahwa perhatian seperti ini mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat yang selama ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pegunungan Papua.

Tak jauh berbeda, Kepala Suku Kampung Aikai di Kabupaten Paniai, Pit Pigai, juga menunjukkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan ternak dari Presiden Prabowo Subianto. Satu pasang hewan ternak babi, lengkap dengan kandang dan makanan ternak, diterimanya sebagai simbol kepercayaan dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat. Menurut Pit Pigai, bantuan itu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga kampung untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Ia menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat di Papua merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menciptakan keadilan pembangunan. Program yang dilaksanakan di tingkat kampung membangkitkan semangat baru, di mana warga kini memiliki peluang untuk berproduksi dan berinovasi tanpa meninggalkan tradisi. Bagi Pit Pigai, yang terpenting bukan sekadar menerima bantuan, melainkan bagaimana masyarakat bisa menjaga dan mengembangkan hasil bantuan itu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Sementara itu di wilayah Papua Barat Daya, perhatian pemerintah juga diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas publik. Di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat Suku Gemna menerima bantuan lampu tenaga surya (solar cell) yang dipasang di delapan titik strategis, termasuk sekitar Sekretariat LMA dan Tugu Trikora. Ketua LMA Gemna, Herit Ani, menyampaikan bahwa bantuan ini menjawab kebutuhan mendasar warga terhadap penerangan jalan yang selama ini menjadi persoalan utama. Dengan adanya penerangan di malam hari, aktivitas masyarakat menjadi lebih aman dan produktif.

Bagi Herit Ani, pemberian fasilitas penerangan ini mencerminkan kepedulian pemerintah pusat terhadap wilayah yang jauh dari pusat kota. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, di mana setiap warga negara mendapatkan perhatian yang sama tanpa memandang lokasi atau status sosialnya. Bantuan solar cell juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas akses energi bersih dan ramah lingkungan di seluruh penjuru tanah air.

Kehadiran program-program ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat kehadiran negara di Papua melalui kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan bukan lagi top-down, melainkan lebih partisipatif, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam pembangunan. Dukungan terhadap para kepala suku menjadi langkah penting karena mereka memiliki pengaruh sosial yang besar dalam menjaga keutuhan dan ketertiban komunitas.

Bagi masyarakat Papua, perhatian seperti ini bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan martabat mereka sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, melainkan juga tentang manusia dan kehidupan sosial di dalamnya. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diperhatikan, maka rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat.

Perhatian pemerintah terhadap Papua juga memperlihatkan arah pembangunan yang berkeadilan, di mana setiap kebijakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Melalui pemberdayaan masyarakat adat, bantuan pertanian, hingga penyediaan energi bersih, pemerintah tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi lokal tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap negara. Apresiasi masyarakat Papua terhadap langkah-langkah tersebut menjadi cerminan keberhasilan pemerintah dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pusat dan daerah.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Puncak — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia melalui penyaluran bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Salah satunya dirasakan oleh Kepala Suku Besar Dani, Jembatan Murib, di Kabupaten Puncak, yang menerima bantuan berupa sepasang babi, alat pertanian, dan bahan makanan pokok. Bantuan ini disambut dengan penuh syukur dan dianggap sangat berarti bagi keberlangsungan hidup keluarganya.

“Bantuan ini memberikan harapan baru bagi saya dan keluarga untuk hidup lebih baik dan mandiri,” ujar Jembatan Murib

Ia menjelaskan bahwa sepasang babi yang diterima akan dijadikan modal awal dalam mengembangkan usaha peternakan di kampungnya. Menurutnya, kegiatan beternak bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari tradisi masyarakat Dani dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga. Dengan bantuan tersebut, ia berharap dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya serta memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal.

Selain ternak, bantuan berupa alat pertanian juga memberikan semangat baru bagi Murib dan keluarganya. Ia menilai, peralatan yang diberikan akan sangat membantu dalam mempercepat proses pengolahan lahan dan meningkatkan produktivitas kebun mereka.

“Dengan alat-alat ini, hasil panen kami akan lebih baik dan kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi dengan lebih mudah,” tambah Jembatan Murib.

Tak hanya itu, bahan makanan yang turut diberikan juga dianggap tepat sasaran karena langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Murib menuturkan, perhatian pemerintah ini tidak hanya meringankan beban warga, tetapi juga menumbuhkan optimisme untuk terus bekerja keras. Ia berjanji akan menjaga dan memanfaatkan seluruh bantuan dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarganya.

“Saya akan merawat semua bantuan ini dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan anak-anak kami,” tegas Jembatan Murib.

Sementara itu, dukungan serupa juga dirasakan oleh Kepala Suku Kampung Aikai, Pit Pigai, di Kabupaten Paniai. Ia menerima bantuan satu pasang babi beserta kandang dan makanan ternak dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, bantuan tersebut menunjukkan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat adat Papua.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini bukan sekadar pemberian, tetapi bentuk dukungan untuk kami agar bisa maju dan mandiri,” pungkas Pit Pigai.

Ia menegaskan, bantuan ini akan dijaga dan dikembangkan bersama masyarakat kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pit Pigai berharap perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat Papua akan terus berlanjut melalui program-program pemberdayaan lainnya di masa mendatang.

Bantuan yang diterima kedua tokoh adat ini mencerminkan semangat pemerintah dalam membangun Papua secara menyeluruh—tidak hanya melalui infrastruktur besar, tetapi juga melalui langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di akar rumput. Program seperti ini menjadi simbol kehadiran negara yang nyata dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adat di Tanah Papua.

Papua— Gelombang rasa syukur dan apresiasi datang dari berbagai kepala suku di tanah Papua atas perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Melalui program pemberdayaan dan bantuan langsung, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kampung-kampung terpencil.

Salah satu penerima bantuan, Kepala Suku Kampung Aikai, Pit Pigai, menyampaikan kebahagiaannya usai menerima bantuan berupa satu pasang hewan ternak babi lengkap dengan kandang dan tiga karung pakan konsentrat dari Presiden. Ia menilai bantuan tersebut bukan hanya bentuk kepedulian, melainkan dorongan nyata agar masyarakat adat dapat mandiri secara ekonomi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini sangat berarti bagi kami masyarakat adat dan menjadi motivasi untuk terus berusaha memajukan kampung kami,” ujar Pit Pigai. Ia berkomitmen akan merawat bantuan itu dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak, Jembatan Murib. Ia menerima bantuan berupa sepasang babi, alat pertanian, serta bahan makanan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Bantuan tersebut, menurutnya, sangat membantu masyarakat di tengah upaya memperkuat ekonomi keluarga melalui peternakan dan pertanian.

“Dengan bantuan ini, saya berharap ke depan dapat berternak babi sehingga memiliki pendapatan lebih untuk kesejahteraan keluarga. Pemberian alat tani juga akan meningkatkan produktivitas kami dalam merawat kebun,” ungkap Jembatan Murib. Ia menegaskan, seluruh bantuan itu akan dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dirasakan oleh banyak orang.

Sementara itu, Kepala Suku Moni di Kabupaten Nabire, Zoter Zonggonau, turut memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat hingga daerah terhadap masyarakat adat di Papua Tengah. Ia mengaku menerima sejumlah bantuan seperti rehabilitasi rumah, alat bantu pendengaran, serta peralatan pertanian.

“Atas nama masyarakat Suku Moni, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada kami melalui bantuan sembako dan rehabilitasi rumah,” tutur Zoter Zonggonau. Ia berharap agar perhatian tersebut terus berlanjut sehingga pembangunan di tanah Papua semakin merata dan berkeadilan.

Apresiasi dari para kepala suku ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat. Perhatian pemerintah terhadap sektor ekonomi lokal, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif di seluruh penjuru Papua. ()