Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi prioritas utama dalam tahun pertama kepemimpinan nasional. Program ini berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri, optimalisasi lahan pertanian, serta penggunaan teknologi modern untuk mendorong kemandirian pangan.

“Swasembada pangan bukan sekadar program, melainkan bentuk kedaulatan dan martabat bangsa. Negara wajib hadir dalam setiap proses produksi pangan agar rakyat tidak bergantung pada impor,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sistem ketahanan pangan dengan mempercepat pembangunan irigasi, menyediakan benih unggul, serta memperluas akses petani terhadap sarana produksi dan pasar.

“Kemandirian pangan adalah langkah nyata menuju kedaulatan nasional. Kita harus pastikan petani mendapatkan manfaat langsung dari setiap kebijakan,” tuturnya.

Wakil Presiden menilai, keberhasilan menuju swasembada tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada inovasi dan peran generasi muda. Dalam keterangannya, ia menyampaikan,

“Transformasi pertanian harus melibatkan digitalisasi dan kreativitas anak muda. Kita ingin pertanian menjadi sektor yang menarik, modern, dan berdaya saing,” imbuhnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa hasil nyata mulai terlihat dari peningkatan produksi beras dan jagung di sejumlah provinsi.

“Koordinasi lintas kementerian serta dukungan dari Badan Pangan Nasional mempercepat realisasi target swasembada. Saat ini, Indonesia telah mendekati swasembada penuh untuk komoditas utama,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa capaian ini akan terus diperkuat melalui kebijakan yang berpihak pada petani serta efisiensi sistem distribusi pangan nasional.

“Kami optimistis kemandirian pangan dapat tercapai sepenuhnya. Ini bukan hanya soal hasil panen, tetapi tentang kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat kemajuan signifikan di sektor pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, Indonesia diperkirakan mengalami surplus 4–5 juta ton beras dan secara de facto telah mencapai swasembada pangan di sektor beras.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut capaian ini sebagai hasil kerja terukur pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Sampai akhir tahun, menurut BPS, kita akan surplus sekitar 4 hingga 5 juta ton. Jadi, boleh dikatakan tahun ini Indonesia sudah swasembada pangan khususnya beras,” ujarnya.

Peningkatan produksi ini menjadi bukti efektivitas kebijakan pertanian yang dijalankan lintas kementerian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, kenaikan produksi terjadi berkat perbaikan sistem penyaluran pupuk, irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyederhanaan regulasi.

“Kita perbaiki distribusi pupuk, peralatan, dan benih secara merata agar petani benar-benar bisa meningkatkan hasilnya,” ujarnya.

Ia optimistis swasembada penuh akan tercapai pada Desember 2025 atau Januari 2026 sesuai target Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga memperluas lahan pertanian melalui proyek pencetakan sawah baru di Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 481 ribu hektare lahan di kawasan Proyek Strategis Nasional Wanam, Distrik Ilwayab, telah disiapkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Guru Besar IPB Prof. Edi Santosa menilai lonjakan produksi beras menunjukkan strategi pemerintah berjalan efektif.

“Produksi naik karena pembenahan dilakukan dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan pompa air, penyaluran benih, serta pemerataan alsintan di sentra padi memberi dampak nyata terhadap produktivitas.

Peningkatan produksi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2025 naik menjadi 124,36 dari 123,57 bulan sebelumnya.

“Saat produksi naik dan harga gabah bagus, kesejahteraan petani ikut menguat,” jelas Prof. Edi.

Pemerintah juga tengah memfinalkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai indikator yang lebih komprehensif.

Kementerian Pertanian mencatat ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 38,25 persen menjadi 4,57 miliar dolar AS. Peningkatan ekspor tak hanya dari bahan mentah, tetapi juga produk hilirisasi seperti kopi, buah, dan beras premium yang kini menembus pasar internasional.

Capaian ini menegaskan keberhasilan pemerintah mewujudkan kemandirian pangan sekaligus memperkuat ekonomi nasional. *

JAKARTA — Program Kopdes Merah Putih menjadi salah satu instrumen utama dalam keberlangsungan pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tahun pertama masa kepemimpinan.

Program ini dirancang untuk dapat semakin memberdayakan masyarakat di desa, kemudian juga mengatasi jeratan rentenir, memperpendek rantai distribusi, serta mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih sehat dan inklusif di tingkat akar rumput.

Mengenai hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa sejatinya memang Kopdes Merah Putih dapat menumbuhkan perekonomian desa melalui salah satu fungsi koperasi, yakni sebagai penyalur utama produk dan kebutuhan masyarakat.

“Target pertumbuhan ekonomi akan bisa tercapai di 8 persen, jika ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10).

Ferry menjelaskan bahwa melalui iplementasi Asta Cita ke-6 tentang Membangun dari Desa dan Dari Bawah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berupaya memperkuat pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

Ia menilai keberadaan middle man dan praktik rentenir menjadi hambatan besar dalam peningkatan kesejahteraan desa.

“Insya Allah dengan mulai operasionalisasi Kopdes Merah Putih pada Oktober ini, fungsi Kopdes bisa dieksekusi dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Pemerintah juga mempercepat pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Perpres tentang Satgas Percepatan Kopdes.

Ferry menyebut masyarakat desa kini tidak lagi sekadar objek ekonomi, melainkan pelaku utama dengan kelembagaan usaha sendiri.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan catatan positif atas kinerja pemerintahan Prabowo, termasuk Kopdes Merah Putih.

“Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Jokowi menilai program Kopdes Merah Putih mendapat apresiasi luas dari masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, penguatan ekonomi desa berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada Triwulan II-2025 dengan inflasi terjaga di 2,65%.

“Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” tandas Purbaya.

Dengan fondasi tersebut, Kopdes Merah Putih menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang dimulai dari desa.

Program ini memperkuat basis ekonomi rakyat, memperluas lapangan kerja, dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. (*)

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat revolusi ekonomi desa melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diluncurkan pada bulan Juli 2025 lalu.

Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, program tersebut terus berkembang pesat menjadi penggerak utama transformasi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Kopdes Merah Putih bertujuan membangun ekonomi kerakyatan, menekan kemiskinan ekstrem, serta memutus rantai pasok panjang yang selama ini merugikan petani dan pelaku usaha kecil.

Program ini juga memperkuat UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan manajemen, digitalisasi usaha, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas di desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih berperan sebagai pengumpul utama hasil produksi masyarakat desa.

“Fungsi dari Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih adalah menjadi offtaker dari hasil produk masyarakat desa,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta.

Ferry menjelaskan, jika desa menghasilkan tanaman pangan, maka koperasi akan dilengkapi fasilitas pengering.

Jika produknya berupa sayuran atau buah-buahan, maka koperasi memiliki fasilitas control atmosphere storage sebagai pengatur suhu.

“Kopdes Merah Putih nanti akan berfungsi untuk melengkapi fasilitas pengering-pengering supaya harga gabah kering panen petani di Indonesia itu bisa sesuai dengan kualitasnya,” katanya.

Selain sektor pangan, pemerintah memperkuat koperasi melalui pembangunan gerai dan gudang sejak 15 Oktober 2025.

Setiap Kopdes diwajibkan memiliki tujuh gerai usaha, termasuk sembako, apotek desa, klinik desa, simpan pinjam, serta unit logistik.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan kebijakan baru terkait pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan pembiayaan koperasi.

“Maka tidak ada alasan lagi buat kepala lembaga keuangan untuk tidak menerima hak kekayaan intelektual itu menjadi collateral,” katanya.

“Saya mohon dengan sangat, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Kopdes Merah Putih,” tegas Supratman.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan catatan positif terhadap program tersebut.

“Evaluasinya baik yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG), baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat,” ujar Jokowi.

Dengan dukungan lintas kementerian, TNI, dan perbankan, Kopdes Merah Putih menjadi simbol revolusi ekonomi desa yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional. (*)

Jakarta – Dalam momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib), sektor perumahan kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah menempatkan program perumahan tidak hanya sebagai solusi kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi melalui efek berganda (multiplier effect) yang ditimbulkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah hingga 31 Desember 2027. Insentif ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah serta mendongkrak gairah sektor properti.

“Untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor properti, pemerintah menanggung 100 persen PPN DTP untuk pembelian rumah hingga harga Rp5 miliar. Namun, pengecualian PPN hanya berlaku untuk nilai sampai Rp2 miliar pertama,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10).

Kebijakan ini diproyeksikan mendorong realisasi sekitar 40 ribu unit rumah per tahun, yang akan turut menggerakkan lebih dari 100 sektor ekonomi secara langsung dan 75 sektor secara tidak langsung. Pemerintah meyakini, sektor ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menambahkan bahwa keberlanjutan insentif ini akan memberi kepastian usaha bagi para pengembang, sekaligus mempercepat pembangunan proyek properti di berbagai daerah.

“Dengan kepastian ini, para pengembang bisa lebih leluasa merencanakan proyek dan percepatan pembangunan,” ungkap Febrio.

Selain insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat program subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Total bantuan perumahan ditargetkan mencapai 770 ribu unit pada tahun 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional 3 juta rumah selama periode 2025–2029. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyebut sektor ini sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

“Sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena memiliki dampak beruntun (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM sektor perumahan dan penguatan skema Kredit Program Perumahan (KPP) akan membuka akses dana yang lebih luas bagi pengembang skala kecil hingga menengah.

Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa program-program perumahan dari Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait akan menjadi pemantik utama pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya belum hitung berapanya. Tapi amat signifikan, karena bukan dari rumah saja, ada konstruksi, semen, dan sebagainya. Rumah itu dianggap investasi, jadi di segala sisi naik semua,” katanya.

Pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus angka 5,6 hingga 5,7 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Jakarta – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat, salah satunya melalui kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah memastikan bahwa harga rumah subsidi pada tahun 2025 tetap stabil, sehingga akses hunian layak semakin terbuka bagi masyarakat luas.

Program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, masyarakat dapat membeli rumah dengan harga mulai Rp166 juta, disertai berbagai dukungan pembiayaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyampaikan bahwa stabilitas harga dan bunga rumah subsidi menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut dengan tidak menaikkan bunga rumah subsidi, yang tetap bertahan di angka 5 persen.

“Kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, agar mereka dapat memiliki rumah dengan cicilan yang ringan,” ujar Maruarar di Jakarta.

Selain menjaga bunga tetap rendah, pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit pada tahun 2026. Tidak hanya itu, program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) turut diperluas dengan target 400 ribu unit, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit. Program ini diharapkan mampu menekan jumlah rumah tidak layak huni yang masih mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa sinergi antarkementerian menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat. Ia menilai, koordinasi yang baik dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis dan administratif di lapangan.

“Dengan kerja sama yang solid, berbagai hambatan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah juga telah mengatur kriteria penerima rumah subsidi secara jelas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2025. Aturan ini menyesuaikan batas penghasilan maksimal sesuai zona wilayah, mulai dari Rp8,5 juta di Jawa hingga Rp12 juta di Papua. Kebijakan tersebut memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Selain memberikan hunian layak, program rumah subsidi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor konstruksi, industri bahan bangunan, serta lapangan kerja di daerah turut terdorong berkat tingginya permintaan rumah rakyat.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah pembangunan yang semakin inklusif. Stabilitas ekonomi tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan jutaan keluarga kini memiliki harapan baru untuk menempati rumah yang aman dan layak huni.

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah capaian positif mulai dirasakan masyarakat. Stabilitas ekonomi terjaga, kesejahteraan meningkat, dan berbagai program sosial berjalan efektif.

Salah satu yang paling menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pada triwulan II tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di angka 5,12 persen, salah satu yang tertinggi di antara negara G20.

“Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ujarnya optimistis.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari kebijakan fiskal yang produktif, termasuk penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di Bank Himbara untuk memperkuat likuiditas ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali di 2,65 persen dan defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB, termasuk yang terendah di dunia.

“Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul,” tegas Menkeu.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, sementara angka kemiskinan mencapai titik terendah sepanjang sejarah di 8,47 persen.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menambahkan bahwa keberhasilan ekonomi nasional juga ditopang oleh peran APBN sebagai instrumen strategis dalam menjalankan delapan program prioritas Presiden yang terangkum dalam Asta Cita.

“APBN kita kelola sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Program seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, percepatan investasi, dan tentu saja Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas,” jelasnya.

Suahasil menerangkan bahwa refocusing anggaran dilakukan agar program baru seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih berjalan efektif.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman turut mengapresiasi implementasi program MBG.

“Kami senang mendengar mahasiswa menilai positif program MBG dan Sekolah Rakyat. Artinya, ada kesadaran baru bahwa kebijakan pemerintah bisa berpihak pada rakyat bila dijalankan transparan dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menekankan, apresiasi masyarakat harus diiringi pengawasan agar program tetap tepat sasaran.

“Program seperti MBG memperkuat hak warga atas kesejahteraan. Ini sejalan dengan semangat konstitusi,” tegasnya.

Bagi banyak kalangan, setahun pemerintahan Prabowo Gibran telah menunjukkan arah yang jelas, yaitu membangun bangsa melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, memperkuat ekonomi, dan memastikan setiap warga merasakan kehadiran negara secara nyata.

Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri mulai tampak nyata.

Salah satu wujudnya terlihat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menempatkan daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) sebagai prioritas utama.

Program ini bukan hanya langkah untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga strategi memperkuat ekonomi lokal di wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum menggandeng berbagai lembaga terkait untuk mempercepat pelaksanaan program ini.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masih menghadapi persoalan serius dalam hal layanan gizi dan angka stunting.

“Wilayah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di daerah tersebut sangat kritis,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta memperkuat rantai pasok pangan lokal.

Sebagai langkah nyata, pemerintah telah membentuk 141 gugus tugas guna mempercepat pembangunan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sasaran.

Hingga kini, 806 lokasi telah memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG.

Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan 542 unit lainnya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Fokus percepatan pengembangan SPPG dipusatkan pada wilayah 3T dan daerah PLBN (Pos Lintas Batas Negara),” katanya.

Ia menyebut, kehadiran dapur gizi di wilayah perbatasan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memperkuat pemerataan pembangunan.

Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah, juga menilai bahwa kehadiran SPPG di wilayah 3T dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi baru.

“Jika ada lima SPPG di satu kecamatan, maka enam bulan sebelum pendirian, para petani dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai permintaan,” jelasnya.

Prof. Hardinsyah menegaskan pentingnya sinergi lintas level antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar manfaat program ini dirasakan secara merata. Ia menilai, pelaksanaan MBG pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran menjadi fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia yang sehat sekaligus kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah 3T.

Oleh: Sonia Putri Permata )*

Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperbaiki gizi anak bangsa melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG menjadi salah satu tonggak utama pemerintahan dalam mewujudkan janji kampanye serta memperlihatkan hasil nyata dari kerja keras yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam kurun waktu satu tahun, kebijakan tersebut telah berkembang menjadi gerakan nasional yang bukan hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat kecil.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian yang diraih hingga saat ini merupakan bukti bahwa pemerintahan yang ia pimpin mampu mengubah janji menjadi kenyataan. Ia menyampaikan keyakinan bahwa bangsa Indonesia kini dapat melihat hasil konkret dari berbagai program yang dijalankan.

Prabowo juga mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari kekuasaan, melainkan dari kemampuan untuk menjaga integritas, moralitas, dan keberanian dalam menepati janji kepada rakyat. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mengandalkan akal sehat, perhitungan matang, serta kejujuran dalam setiap langkah.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan generasi muda Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya menyediakan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh penjuru negeri.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa anak-anak merupakan masa depan bangsa, dan tidak boleh ada satu pun yang berangkat sekolah dengan perut kosong. Pandangan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah memberikan manfaat bagi jutaan anak di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun cakupannya dapat menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program sosial terbesar di dunia. Peningkatan cakupan ini juga disertai dengan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Menindaklanjuti sejumlah laporan kejadian luar biasa di beberapa daerah, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk memperbaiki sistem dan memperketat pengawasan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi nasional untuk merumuskan langkah konkret yang berfokus pada keselamatan dan kualitas makanan.

Pemerintah kemudian menutup sementara beberapa Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap juru masak, serta memperkuat standar kebersihan dan sanitasi di seluruh dapur penyedia makanan.

Selain itu, pemerintah memberlakukan kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG. Sertifikat ini sebelumnya hanya bersifat administratif, namun kini menjadi syarat mutlak bagi lembaga yang ingin beroperasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan sertifikasi sedang dilakukan agar seluruh penyedia makanan memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga dilibatkan untuk melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program di lapangan. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak yang menerima makanan bergizi mendapatkan jaminan kualitas yang aman dan sehat.

Dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan dampak positif yang signifikan. Pemerintah secara sadar melibatkan pelaku usaha dan koperasi lokal dalam penyediaan bahan makanan bergizi, menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah. Program ini telah membuka lapangan kerja baru, memperkuat peran petani, nelayan, serta pengusaha kecil dalam rantai pasok pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berpihak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa MBG adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Ia menilai bahwa keberhasilan program ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Misbakhun, dukungan anggaran yang besar menunjukkan keseriusan pemerintah. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp171 triliun dan berencana meningkatkannya menjadi Rp350 triliun pada tahun berikutnya. Angka ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas program.

Selain memperbaiki gizi melalui MBG, pemerintah juga menggalakkan gerakan hidup sehat di seluruh lapisan masyarakat. Prabowo dan Gibran mendorong masyarakat untuk menjalani pola hidup aktif, menjaga kebersihan, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan tahunan.

Program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dijadikan pilar utama dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh dan produktif. Pendekatan holistik ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga berupaya membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan.

Komitmen ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menciptakan generasi emas yang berdaya saing tinggi. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah menunjukkan bahwa program pro-rakyat dapat berjalan efektif ketika dilaksanakan dengan keseriusan dan pengawasan yang kuat. MBG menjadi bukti bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat bukan sekadar janji, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan hanya menandai keberhasilan teknis program, tetapi juga mengukuhkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Melalui komitmen memperbaiki gizi anak bangsa, pemerintah tengah menyiapkan fondasi kuat bagi masa depan Indonesia—sebuah masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Hardian Pratama )*

Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dengan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

MBG tidak hanya menjawab persoalan klasik mengenai ketahanan gizi nasional, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dalam kurun waktu satu tahun, MBG berkembang menjadi salah satu program sosial paling strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama di kalangan anak sekolah, ibu hamil, serta keluarga berpendapatan rendah.

Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menilai keberhasilan MBG merupakan hasil kerja nyata pemerintah dalam menepati janji kampanye Prabowo–Gibran. Ia menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif makan siang gratis, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Melalui MBG, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses gizi seimbang, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai di banyak daerah, terutama di wilayah 3T.

Pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaan program agar tetap berkualitas dan berkelanjutan. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa MBG dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengawasan ketat dilakukan di setiap tahap mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan pangan, hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan program gizi nasional tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu inovasi penting dalam pelaksanaan MBG adalah keputusan untuk menjadikan susu sebagai komponen utama dalam paket makanan bergizi. Anggota Tim Pakar BGN yang juga Guru Besar IPB, Epi Taufik, menilai langkah tersebut sangat tepat karena berbasis pada kajian ilmiah.

Menurut Epi, susu mengandung 13 zat gizi esensial yang penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan anak. Dengan memasukkan susu ke dalam menu utama, pemerintah menunjukkan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.

Untuk menjamin mutu dan higienitas makanan, pemerintah menggandeng 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association. Mereka bertugas memastikan setiap makanan yang disajikan memiliki kualitas tinggi, baik dari sisi gizi maupun rasa. Setiap dapur MBG juga diwajibkan menggunakan bahan baku segar dari petani, peternak, dan nelayan lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi di tingkat daerah turut meningkat, dan program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG pun sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, program ini telah menciptakan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru, sebagian besar di sektor penyediaan makanan dan distribusi bahan baku. Selain itu, lebih dari satu juta pelaku usaha lokal, termasuk petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM kini terlibat langsung dalam rantai pasok MBG. Keterlibatan mereka menciptakan efek berganda yang memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo–Gibran untuk membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Anak-anak usia sekolah kini mendapatkan asupan gizi yang lebih baik, sementara banyak ibu hamil di daerah tertinggal mulai merasakan manfaat program ini untuk menjaga kesehatan janin dan dirinya.

Pemerintah juga memanfaatkan data digital untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan mencegah kebocoran anggaran. Dengan sistem yang semakin tertata, pelaksanaan MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik bisa diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional, MBG memiliki posisi strategis sebagai fondasi investasi sumber daya manusia. Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan isu gizi sebagai prioritas karena menyadari bahwa kualitas generasi muda menentukan masa depan bangsa. Dengan memperbaiki gizi sejak dini, pemerintah berharap mampu menekan angka stunting, meningkatkan daya saing global, dan membangun masyarakat yang lebih produktif.

Keberhasilan MBG juga memperlihatkan bagaimana sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Di satu sisi, rakyat memperoleh manfaat kesehatan dan gizi yang lebih baik. Di sisi lain, roda ekonomi lokal terus berputar karena meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal. Pendekatan holistik inilah yang membuat MBG menjadi model pembangunan sosial yang berkelanjutan, efisien, dan berdampak luas.

Dalam satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran, MBG kini menjadi simbol kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil. Program ini bukan hanya membuktikan kemampuan pemerintah dalam mengelola program nasional berskala besar, tetapi juga memperlihatkan arah pembangunan yang jelas yaitu, mewujudkan kesejahteraan melalui penguatan sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi lokal.

)* Penulis adalah kontributor Peritiwi Institute