Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Firly Tsaqila )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan hasil nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu capaian penting yang kini menjadi sorotan adalah keberhasilan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan, tercatat lebih dari 129 ribu unit rumah subsidi telah berhasil direalisasikan, menjadi bukti komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, terutama di bidang perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi merupakan prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, pemerintah menilai hunian layak dan terjangkau bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi kesejahteraan keluarga Indonesia. Karena itu, kuota rumah subsidi tahun ini ditingkatkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Peningkatan tersebut mencerminkan perhatian besar pemerintah terhadap masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mengakses perumahan.

Dari awal tahun hingga 15 September, realisasi akad dan pembangunan telah mencapai lebih dari 221 ribu unit, termasuk rumah yang sudah diserahkan, sedang dalam proses pembangunan, serta yang telah mendapat persetujuan kredit. Angka ini menggambarkan efektivitas kebijakan dan kerja nyata di lapangan. Pemerintah memastikan bahwa setiap unit rumah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan.

Untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga memperkenalkan terobosan baru melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan senilai Rp130 triliun ini merupakan sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan khusus bagi sektor perumahan rakyat. Program ini mencakup dukungan dari sisi suplai maupun permintaan agar industri perumahan tumbuh lebih cepat dan inklusif.

Dari sisi suplai, sekitar Rp117 triliun dialokasikan untuk membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan mendapatkan akses modal dengan bunga yang disubsidi hingga 5 persen. Dengan skema ini, pelaku sektor perumahan dapat meminjam dengan bunga sekitar 6 persen saja. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga stabilitas harga rumah agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat rantai pasok industri konstruksi nasional.

Sedangkan dari sisi permintaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha, seperti homestay, rumah makan, atau warung. Dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dan bunga ringan sebesar 6 persen, kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memberi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif di tingkat rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap penguatan ekonomi rakyat, khususnya pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sektor perumahan rakyat menjadi prioritas utama Presiden Prabowo. Pemerintah menyadari bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni, sehingga langkah percepatan harus terus dilakukan.

AHY menilai bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol kesejahteraan dan kehormatan keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses kepemilikan rumah. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk bersama-sama mengawal program ini. Pembangunan perumahan rakyat diharapkan tidak hanya mengurangi backlog rumah nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi di berbagai sektor terkait.

Selain fokus pada pembangunan fisik rumah, pemerintah juga menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan perumahan dan tata ruang. AHY menjelaskan bahwa penyediaan lahan harus dikelola secara baik agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah juga memperhatikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, fasilitas publik, serta akses transportasi yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga bisa hidup di lingkungan yang nyaman, aman, dan produktif.

Dari sisi pembiayaan, dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus memperkuat pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa hingga September 2025, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai Rp24,8 triliun, dengan total 192.700 unit rumah yang sudah disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut setara dengan lebih dari 50 persen dari total target 350.000 unit rumah yang direncanakan tahun ini.

Menurut Suahasil, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran di sisa tahun anggaran 2025 agar target terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan negara turut memainkan peran penting dalam memperkuat pembiayaan perumahan rakyat.

Capaian 129 ribu unit rumah subsidi yang telah terwujud menjadi simbol awal keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye untuk menyediakan hunian layak bagi rakyat. Pemerintah menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana, tetapi dibuktikan melalui langkah nyata di lapangan. Dengan peningkatan kuota, percepatan realisasi, serta inovasi pembiayaan yang inklusif, kebijakan perumahan di era Prabowo-Gibran telah memasuki fase baru yang lebih progresif.

)* Analisis Kebijakan Publik

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Memasuki tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu capaian penting yang mendapat perhatian luas adalah peningkatan kualitas dan jangkauan program rumah subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya sekadar program perumahan, tetapi juga bentuk nyata dari upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam tahun pertama ini, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN terus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga rendah tetap menjadi instrumen utama untuk memperluas kepemilikan rumah.

Kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penyesuaian batas harga rumah subsidi juga menjadi insentif tambahan bagi pengembang agar dapat tetap produktif membangun di tengah fluktuasi harga material konstruksi. Kebijakan ini turut menjaga stabilitas industri properti dan membuka peluang kerja baru di sektor konstruksi.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Sid Herdi Kusuma mengatakan bahwa rumah umum akan diberikan kemudahan dan bantuan dari pemerintah sehingga harganya terjangkau bagi pembeli dan ada beberapa insentif dari pemerintah seperti bebas pajak. Jelasnya, simulasi cicilan rumah subsidi ditentukan berdasarkan zona wilayah rumah yang dibeli oleh MBR. Namun rata-rata di sekitar Rp 1,2 juta per bulan dengan tenor 20 tahun dan tenor paling panjang untuk membeli rumah subsidi yaitu 20 tahun.

Sid Herdi menjelaskan kriteria pembeli rumah subsidi sudah diatur lewat Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah ditetapkan pada 17 April 2025 oleh Menteri PKP Maruarar Sirait yang menggantikan aturan lama, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah batasan luas rumah subsidi atau rumah umum yang dapat dimiliki oleh MBR. Dalam Pasal 3 ayat (5) Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 disebutkan bahwa luas lantai rumah umum (subsidi) paling luas adalah 36 meter persegi. Sementara untuk rumah swadaya, yakni rumah yang dibangun atas prakarsa dan biaya sendiri oleh masyarakat, luas maksimalnya 48 meter persegi.

Program rumah subsidi yang semakin layak dan merata tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pembangunan rumah subsidi melibatkan rantai pasok yang luas mulai dari produsen bahan bangunan, pekerja konstruksi, hingga usaha mikro lokal penyedia material.

Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan perumahan turut mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, seperti warung, koperasi, dan jasa transportasi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini memperkuat basis ekonomi rakyat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun 2025, di mana kebijakan tersebut diproyeksikan dapat membuka lapangan kerja baru.

Menurut Ara, bukan hanya menyerap tenaga kerja sebanyak ratusan ribu orang, program rumah subsidi juga dapat menggerakkan sektor riil di sekitar wilayah proyek pembangunan. Beberapa di antaranya seperti pelaku usaha toko bangunan, toko perancangan, pejabat pembuat akte tanah atau notaris, dan lembaga perbankan.

Ara menjelaskan tarif bunga untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang dipatok juga tetap (fixed), dengan besaran 5%. Besaran bunga untuk KPR tersebut sangat membantu rakyat yang masih membutuhkan kebutuhan papan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rumah yang layak adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, kebijakan perumahan tidak boleh berhenti pada angka pembangunan semata, melainkan harus menyentuh aspek keadilan dan pemerataan. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap rumah subsidi yang dibangun benar-benar mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik bagi penghuninya.

Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, program perumahan rakyat dipandang sebagai pilar penting dalam membangun fondasi bangsa yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Rumah yang layak dan merata menjadi simbol hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat kecil, bukan hanya di kota besar tetapi juga di pelosok desa.

Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum penting bagi transformasi kebijakan perumahan nasional. Melalui peningkatan kualitas, pemerataan pembangunan, dan inovasi pembiayaan, rumah subsidi kini tidak lagi sekadar simbol bantuan sosial, tetapi menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, pemerintah terus menegaskan bahwa setiap warga negara berhak hidup di rumah yang lebih luas, lebih layak, dan lebih manusiawi sebagai bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Arman Panggabean

Pemerintahan Prabowo–Gibran mendorong percepatan kedaulatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Dalam satu tahun, arah pembangunan ekonomi nasional berubah signifikan menjadikan desa motor penggerak perekonomian. Transformasi tersebut menegaskan pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada kota, tetapi berakar dari kekuatan di pedesaan.

Kopdes Merah Putih dirancang sebagai jawaban ketimpangan ekonomi desa dan kota. Program tersebut berangkat dari kenyataan masyarakat desa kerap terjebak dalam keterbatasan akses modal, logistik, serta peluang usaha.

Banyak petani dan nelayan bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga daya saing desa melemah. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah membalik keadaan dengan menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai pembentukan Kopdes Merah Putih sebagai strategis dalam setahun Prabowo–Gibran. Pemerintah meluncurkan dan melegalkan lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih melalui Inpres No. 9 Tahun 2025 serta Perpres No. 9 Tahun 2025 yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Ferry menegaskan masyarakat desa terlalu lama menjadi objek sistem ekonomi. Melalui koperasi desa, posisi masyarakat berubah menjadi pelaku utama dengan badan usaha milik sendiri.

Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi aggregator hasil pertanian desa. Pemerintah memperkuat rantai pasok pangan melalui penyediaan cold storage dan dryer agar hasil panen memiliki umur simpan lebih panjang dan nilai jual lebih tinggi.

Dengan fungsi sebagai offtaker, koperasi desa memastikan hasil produksi tidak tergantung pada tengkulak. Langkah tersebut memperbesar peluang desa menguasai rantai distribusi pangan nasional.

Ferry juga menyoroti tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur listrik dan internet di berbagai desa. Kondisi tersebut menyulitkan digitalisasi dan optimalisasi potensi. Untuk menjawabnya, Kementerian Koperasi membangun sistem pengumpulan data berbasis drone geospasial dan melibatkan masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan 280 parameter data yang menjadi dasar pengembangan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Setelah pembentukan kelembagaan dan pengumpulan data, pemerintah melonggarkan regulasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya. Relaksasi tersebut memberikan ruang operasional fleksibel bagi Kopdes.

Dalam waktu singkat, koperasi desa menjalankan fungsi offtaker untuk kebutuhan masyarakat seperti pengering pangan, turbin sayur, serta unit penyimpanan hasil panen. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan pangan berbasis kekuatan lokal, sehingga koperasi desa menjadi tulang punggung kemandirian pangan nasional.

Kopdes Merah Putih tidak hanya fokus sektor pangan, melainkan mencakup layanan keuangan mikro, simpan pinjam, pembiayaan modal usaha dengan bunga rendah, serta layanan kesehatan desa melalui klinik dan apotek.

Selain itu, Kopdes Merah Putih memperluas fungsi ke sektor logistik dan pelatihan digitalisasi UMKM agar pelaku usaha mampu bersaing lebih luas. Strategi tersebut memperlihatkan upaya membangun kedaulatan ekonomi desa dari hulu ke hilir.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif kunci penguatan posisi Kopdes Merah Putih dalam rantai ekonomi nasional. Produk yang dihasilkan koperasi desa dapat menembus pasar yang lebih luas hingga level ekspor.

Dengan merek kolektif, setiap produk memiliki perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan kolektif ini mempercepat proses pendaftaran mengingat jumlah Kopdes yang besar.

Supratman menegaskan merek kolektif dapat dimanfaatkan sebagai agunan modal usaha. Perubahan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan HKI diterima sebagai jaminan kredit koperasi.

Dengan mekanisme tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki akses pembiayaan lebih luas tanpa bergantung pinjaman informal. Strategi ini memperkuat posisi koperasi sebagai pelaku ekonomi mandiri dan berdaya saing tinggi.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memandang Kopdes Merah Putih sebagai tonggak penting perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Menurutnya, koperasi desa menghadirkan ekosistem ekonomi inklusif yang mempertemukan produsen, konsumen, dan pelaku usaha lokal.

Ia menilai keberadaan Kopdes menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi bukan monopoli kota besar. Pertumbuhan dapat berakar dari desa jika diberi ruang dan dukungan kelembagaan yang kuat.

Rosan juga menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai momentum penting dalam membangun paradigma baru pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat secara langsung. Kopdes Merah Putih menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat pondasi kedaulatan ekonomi desa.

Perubahan struktur ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih menegaskan kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33. Program tersebut mengembalikan posisi rakyat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi nasional.

Dalam satu tahun, pondasi kedaulatan ekonomi desa semakin kokoh. Pemerintah menunjukkan bahwa transformasi ekonomi bukan semata tentang angka pertumbuhan, melainkan tentang kemandirian rakyat dalam mengelola kekuatan ekonominya sendiri.

Kopdes Merah Putih menandai babak baru pembangunan nasional yang berpihak pada desa. Program tersebut bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi gerakan besar untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat.

Dalam setahun, arah pembangunan nasional bergeser dari sentralisasi kota menuju penguatan akar ekonomi desa. Desa tidak lagi berada di pinggiran perekonomian nasional, melainkan berdiri tegak sebagai pusat kekuatan ekonomi baru Indonesia. (*)

Pengamat Kebijakan Sosial

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak bagi lahirnya revolusi desa yang nyata. Melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pemerintah berhasil menghadirkan model pembangunan ekonomi kerakyatan dari akar rumput.

Program tersebut bukan hanya sekadar inisiatif ekonomi saja, tetapi menjadi gerakan besar yang mampu menghidupkan kembali semangat kemandirian desa, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dan memperkecil ketimpangan antara kota dan desa.

Sejak diluncurkan pada 21 Juli 2025, lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia. Dalam kurun tiga bulan beroperasi, program tersebut mulai menunjukkan daya saingnya dengan BUMN dan sektor swasta.

Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat melalui layanan terpadu: gerai sembako dan obat murah, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, serta sistem logistik yang efisien. Langkah tersebut memperpendek rantai distribusi barang dan jasa sehingga harga lebih terjangkau dan keuntungan lebih besar kembali kepada masyarakat desa.

Fungsi Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada layanan dasar. Pemerintah menargetkan koperasi desa menjadi offtaker utama hasil produksi masyarakat, dari gabah, sayur, buah-buahan, hingga hasil perikanan.

Dengan begitu, produk desa tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, atau platform pinjaman daring ilegal. Pola distribusi yang lebih singkat dan transparan memperkuat posisi tawar petani, nelayan, serta pelaku UMKM desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono melihat Kopdes Merah Putih sebagai instrumen strategis untuk menaikkan kelas koperasi. Ia mendorong Kopdes memiliki merek kolektif agar produk lokal memiliki identitas hukum yang kuat dan terlindungi.

Menurutnya, banyak produk desa kalah bersaing bukan karena kualitasnya rendah, melainkan karena tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pemerintah kini mengarahkan transformasi ekonomi menuju inovasi dan hilirisasi yang memberi nilai tambah pada produk rakyat.

Ferry menilai Kopdes Merah Putih mampu bersaing sejajar dengan BUMN dan swasta jika memiliki merek kolektif yang kuat, terutama untuk komoditas pangan, hasil pertanian, perikanan, kerajinan, serta kuliner lokal.

Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi badan usaha, tetapi juga wadah pemberdayaan rakyat dalam mengelola sumber daya strategis. Pemerintah telah memberikan izin pengelolaan tambang mineral dan batu bara kepada Kopdes sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Selain itu, Kopdes mulai dilibatkan dalam pengelolaan kebun sawit, sumur minyak rakyat, hingga kawasan industri nelayan. Strategi tersebut memperluas cakupan ekonomi desa dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat posisi rakyat dalam rantai nilai nasional.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pendaftaran merek kolektif memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Ia menegaskan, merek kolektif dapat menjadi jaminan untuk memperoleh pembiayaan usaha karena telah diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka jalan agar HKI dapat dijadikan agunan modal bagi koperasi. Dengan skema tersebut, Kopdes Merah Putih memiliki peluang lebih besar untuk berkembang tanpa ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman informal.

Supratman juga memandang langkah percepatan pendaftaran merek kolektif secara terpusat akan mempercepat akselerasi pertumbuhan Kopdes. Dengan jumlah koperasi desa yang sangat besar, pendekatan kolektif menjadi solusi untuk memperluas jangkauan produk Kopdes hingga pasar internasional. Strategi ini memperkuat daya saing global tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Kepala Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Setjen DPD RI, Sri Sundari, menilai program Kopdes Merah Putih sebagai pengejawantahan prinsip demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ia menegaskan koperasi merupakan bentuk nyata gotong royong dalam sistem ekonomi Indonesia. Menurutnya, keberhasilan Kopdes Merah Putih bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal persatuan nasional. Koperasi desa berpotensi menjadi pengikat solidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di tengah tantangan globalisasi.

Sri menambahkan, posisi strategis Kopdes Merah Putih dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperpendek rantai pasok, koperasi desa tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membantu menekan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai keberhasilan program tersebut akan menjadi teladan bagi transformasi ekonomi berbasis kerakyatan yang sesungguhnya.

Dalam konteks pembangunan nasional, Kopdes Merah Putih bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah strategi besar yang mengembalikan kekuatan ekonomi ke tangan rakyat. Program tersebut menunjukkan arah pembangunan yang menitikberatkan pada desa sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran mencatatkan capaian penting melalui program ini. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi mesin penggerak utama ekonomi desa. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Transformasi desa yang digerakkan Kopdes Merah Putih menjadi penanda era baru pembangunan Indonesia: desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama kemajuan bangsa. Program ini memperlihatkan bahwa revolusi ekonomi tidak selalu dimulai dari kota besar—ia justru tumbuh dari desa, dari rakyat, untuk rakyat. (*)
Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Hana Widya Saraswati

Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada gelagat positif yang makin nyata di tanah air: kesejahteraan petani makin diperhatikan, dan target swasembada pangan bukan sekadar angin lalu, tapi mulai terlihat wujudnya di berbagai wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, lahan pertanian tidak cuma dijaga produktivitasnya, tetapi juga diarahkan agar lebih mandiri secara produksi, lebih modern dalam pengelolaan, dan lebih adil di distribusi hasilnya.

Salah satu indikator paling menonjol adalah produksi beras nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada di sektor beras. Produksi beras dari Januari sampai November 2025 diperkirakan mencapai sekitar 33,19 juta ton, meningkat sekitar 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus yang diperoleh—diperkirakan 4 sampai 5 juta ton—tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi memberi ruang bagi stabilitas pasokan dan harga. Stok beras nasional yang sekarang tercatat di atas 4 juta ton menunjukkan angka tertinggi dalam sejarah Republik ini.

Tak kalah penting, langkah‐langkah sistemik yang diambil pemerintah dalam memperkuat fondasi pertanian turut mengangkat derajat petani. Distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani, perbaikan sistem irigasi, distribusi pupuk yang lebih lancar, serta regulasi yang disederhanakan menjadi bagian dari paket kebijakan yang memberi dampak langsung bagi sawah dan ladang di berbagai daerah. Kebijakan‐kebijakan tersebut bukan saja mempermudah proses produksi, tapi juga menekan biaya produksi dan risiko kegagalan panen akibat kendala teknis dan iklim.

Swasembada pangan tidak hanya diukur dari beras saja. Pemerintah menegaskan bahwa selain beras, komoditas lain seperti jagung dan gula konsumsi juga menunjukkan tren produksi yang menggembirakan. Misalnya, program‐program ekstensifikasi lahan dan optimalisasi lahan tidur serta pembentukan kawasan pangan menjadi faktor penopang bahwa pasokan pangan tidak lagi terpusat di wilayah—tetapi mulai merata ke daerah‐daerah yang sebelumnya kurang dioptimalkan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan kini mulai terwujud setelah beberapa pulau yang sebelumnya bergantung pasokan antarwilayah, kini sudah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri seperti wilayah Kalimantan yang dulunya mendatangkan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kini telah berhasil mencapai swasembada beras.

Di sisi kesejahteraan petani, keberpihakan tampak jelas. Peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen, perbaikan sarana produksi seperti irigasi dan pupuk, perbaikan regulasi agar tidak menyulitkan petani, serta pemangkasan perantara yang selama ini memang menjadi salah satu hambatan dalam memperoleh hasil yang adil bagi petani. Ketika harga gabah lebih stabil, ketika pupuk tersedia tepat waktu dan tidak terhambat birokrasi, petani mendapatkan kepastian pendapatan yang lebih baik—ini sangat krusial dalam memelihara motivasi untuk tetap bertani dan meningkatkan produktivitas lahan.

Wilayah‐wilayah seperti di Papua Selatan (khususnya lewat kawasan Proyek Strategis Nasional Wanam), juga menjadi contoh nyata bahwa daerah‐daerah selama ini belum dianggap sebagai pusat produksi besar pangan, mulai diperhitungkan dalam rencana cetak sawah dan pembukaan lahan baru. Tak hanya pembukaan lahan, tetapi juga perbaikan infrastruktur pendukung seperti saluran irigasi dan akses tenaga kerja, alat produksi, serta sarana distribusi pangan. Di banyak daerah, petani mulai merasakan bahwa mereka tidak tinggal di pinggir kebijakan—melainkan menjadi bagian dari pusat pembangunan pangan nasional.

Program makanan bergizi gratis juga menjadi bagian dari strategi yang lebih besar, bukan hanya untuk menanggulangi kekurangan gizi dan stunting, tapi juga sebagai stimulus bagi petani dan usaha pangan lokal. Dengan melibatkan petani dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan lokal untuk program tersebut, rantai produksi pangan menjadi lebih pendek dan keuntungan bisa sampai lebih adil ke akar rumput.

Secara keseluruhan, satu tahun Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa visi “petani sejahtera dan Indonesia mandiri dalam pangan” bukan hanya slogan, melainkan arah kebijakan yang steadily dikerjakan, dengan capaian‐capaian yang makin real di lapangan. Desa‐desa yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pupuk atau mesin panen, kini lebih mudah mendapat akses. Sawah‐sawah yang tadinya kekeringan karena irigasi buruk, kini dibantu pembenahan kanal dan sistem irigasi. Pasar‐pasar lokal yang dulu tergantung pada rantai panjang distribusi, sekarang dimanjakan dengan stabilisasi harga dan ketersediaan stok.

Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum ini agar tidak terhenti, agar distribusi manfaat sampai ke petani‐petani kecil di daerah terpencil, agar kebijakan tetap berorientasi pemberdayaan, dan agar swasembada pangan tidak hanya terfokus pada satu komoditas saja, melainkan merata ke jagung, gula, kedelai, daging, dan komoditas pangan lainnya.

Dengan demikian, setahun Prabowo–Gibran memang menjadi babak baru yang memancarkan sinar optimisme bagi petani dan ketahanan pangan Indonesia. Jika semua pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha pertanian dan masyarakat pendukung—terus menjaga kerja sama dan konsistensi, swasembada pangan bukan lagi impian jauh, melainkan kenyataan yang sedang dijalani.

)*Pengamat Publik

Oleh : Andika Pratama )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai capaian monumental dalam sejarah ketahanan pangan Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergantung pada impor, Indonesia kini mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan mencatatkan surplus beras sebesar 4–5 juta ton pada 2025. Keberhasilan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi simbol kemandirian bangsa yang lahir dari kerja keras, sinergi lintas sektor, dan kepemimpinan visioner yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa capaian surplus tersebut merupakan hasil konkret dari kebijakan pemerintah yang fokus pada efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan petani, serta perbaikan tata kelola pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 28,22 juta ton, meningkat 12,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa strategi pembangunan pangan terintegrasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil memperkuat ketahanan pangan dalam waktu relatif singkat.

Transformasi di sektor pangan juga tidak lepas dari pembenahan struktural yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapa tahun sebelumnya, proses pengembangan kawasan pangan kerap terkendala birokrasi panjang dan lamban. Kini, di bawah koordinasi lintas kementerian, proses tata ruang dan izin lahan yang dahulu memakan waktu lima hingga tujuh tahun dapat diselesaikan hanya dalam hitungan bulan. Contohnya, proyek pengembangan kawasan pangan di Merauke yang sempat tertunda lebih dari satu tahun kini tuntas dalam waktu tiga minggu. Langkah cepat ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi diwujudkan melalui eksekusi yang terukur dan efisien.

Keberhasilan mencapai surplus beras juga menjadi buah dari kebijakan berani Presiden Prabowo untuk menghentikan impor beras. Keputusan ini pada awalnya menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan, namun hasilnya membuktikan efektivitas arah kebijakan tersebut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dengan stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari empat juta ton (tertinggi sepanjang sejarah Indonesia) kebijakan pangan nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan global, di mana banyak negara menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim dan gangguan rantai pasok internasional.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan petani sebagai ujung tombak kedaulatan pangan. Melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, pendapatan petani meningkat tajam hingga mencapai Rp113 triliun. Tidak hanya itu, efisiensi sektor pertanian turut meningkat berkat dukungan teknologi dan modernisasi alat pertanian senilai hampir Rp10 triliun. Modernisasi ini tidak hanya mempercepat proses tanam dan panen, tetapi juga menurunkan biaya produksi, sehingga hasil yang diperoleh petani lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Pembangunan sektor pangan di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran juga didukung dengan strategi diversifikasi komoditas unggulan. Pemerintah fokus mengembangkan enam komoditas bernilai tinggi yakni kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit. Enam sektor ini tidak hanya memperkuat basis ekspor nasional, tetapi juga memperluas lapangan kerja hingga 8,6 juta orang dengan nilai investasi mencapai Rp371,6 triliun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak sekadar mengejar produksi beras semata, melainkan membangun ekosistem pangan yang kokoh, inklusif, dan berorientasi ekspor.

Swasembada pangan yang kini terwujud juga menjadi cerminan keberhasilan kebijakan energi terintegrasi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menjelaskan bahwa penerapan mandatori biodiesel B40 yang telah dilaksanakan pemerintah menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) dalam biodiesel mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, sekaligus menekan biaya produksi dan transportasi di sektor pertanian. Sinergi antara energi hijau dan produksi pangan ini membentuk fondasi baru bagi ketahanan ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan capaian surplus beras 4 juta ton menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Ini bukan sekadar hasil dari kebijakan teknis, melainkan wujud nyata dari visi besar kemandirian nasional. Pemerintah berhasil mengubah paradigma pembangunan dari ketergantungan menjadi kemandirian, dari konsumtif menjadi produktif. Keberhasilan ini menegaskan bahwa dengan kepemimpinan yang tegas, sinergi antar lembaga, dan keberpihakan nyata kepada rakyat, cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukan lagi mimpi yang jauh, melainkan kenyataan yang mulai terwujud.

Swasembada pangan kini bukan sekadar slogan politik, tetapi simbol kebangkitan ekonomi nasional yang berakar pada kemandirian. Di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu mencukupi kebutuhan sendiri, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Surplus beras 4 juta ton bukan hanya pencapaian ekonomi, tetapi juga manifestasi nyata dari semangat berdikari dan keberanian bangsa dalam menatap masa depan yang lebih berdaulat dan sejahtera.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya memperluas makna ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujar Rudy di Jakarta.

Pernyataan Rudy mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya hilirisasi, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan berbasis nilai tambah daerah.

Selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pendekatan ini menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi hilirisasi. Rudy menyoroti fakta bahwa hanya sekitar 30 persen anak di Kaltim menempuh pendidikan hingga jenjang SMA, dengan jumlah mahasiswa yang masih terbatas.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah daerah meluncurkan program Gratispol, yakni pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga yang telah berdomisili minimal tiga tahun.

“Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi harus pada sumber daya manusia,” ungkapnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, berbagai daerah di Indonesia juga bergerak memperkuat hilirisasi komoditas lokal. Salah satunya adalah Provinsi Lampung yang menggelar Lampung Economic Investment Forum (LEIF) 2025.

Forum tersebut menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan investor nasional dan internasional, sekaligus memperkuat nilai tambah komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan hasil pertanian lainnya.

“Forum investasi ini tidak hanya menampilkan daftar proyek, tetapi juga harus mampu menggambarkan secara komprehensif potensi dan sumber daya yang dimiliki Provinsi Lampung,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

Marindo menegaskan, LEIF 2025 menjadi langkah nyata dalam mendorong hilirisasi komoditas lokal agar tidak lagi berhenti pada ekspor bahan mentah.

Dengan menghadirkan 130 investor nasional dan internasional, forum ini diharapkan menghasilkan kerja sama konkret yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

Kebijakan hilirisasi dan penguatan nilai tambah daerah yang dijalankan oleh berbagai pemerintah daerah menunjukkan arah transformasi ekonomi nasional yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

[w.R]

Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional menunjukkan capaian penting melalui percepatan hilirisasi yang didukung oleh kerja sama internasional.

Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi merupakan langkah transformasi struktural untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis inovasi dan nilai tambah. Upaya ini dijalankan secara sinergis lintas kementerian dengan dukungan sektor pendidikan tinggi, energi, dan investasi, guna mempercepat proses industrialisasi yang berdaya saing tinggi di pasar global.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menyampaikan pihaknyamenggandeng 30 kampus dan industri asal China dalam mempercepat upaya hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Langkah ini merupakan strategi konkret dalam memadukan riset akademik dengan kebutuhan industri agar menghasilkan inovasi yang berdampak ekonomi.

“Inilah yang kita ingin dorong. Jadi matching ini dalam dua hal, dalam tenaga kerja dan juga dalam matching inovasi, sehingga para peneliti-peneliti kita yang hebat di Indonesia ini bisa menghilirisasikan dan men_scale up_ hasil dari penelitian mereka,” kata Stella.

Ia menambahkan, hilirisasi membutuhkan tenaga ahli di berbagai bidang, yang saat ini masih terbatas di dalam negeri. Karena itu, kolaborasi lintas negara menjadi langkah strategis untuk mempercepat transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.

“Selain dengan Tiongkok, kerja sama internasional juga diperluas ke Rusia, khususnya di sektor energi strategis,” imbuhnya.

Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, mengungkapkan bahwa Indonesia memperkuat kerja sama energi dengan Rusia, termasuk dengan perusahaan besar seperti Gazprom dan Rosneft.

“Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan Rusia di semua area energi strategis mulai dari penyediaan teknologi untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek CCS/CCUS,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia berfokus pada transformasi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan percepatan hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam.

“Pemerintah berupaya mengoordinasikan 26 komoditas vital, untuk memastikan hilirisasi berjalan terintegrasi dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, di bidang investasi, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Tirta Nugraha Mursitama, menjelaskan bahwa diplomasi investasi kini menjadi instrumen strategis untuk menjamin setiap kerja sama internasional memberikan manfaat konkret bagi pembangunan nasional.

“Diplomasi investasi harus menjadi instrumen yang memastikan setiap kesepakatan internasional mampu diterjemahkan menjadi realisasi investasi nyata di lapangan,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, BKPM berupaya mengubah paradigma kerja sama internasional dari sekadar komitmen politik menjadi wujud nyata investasi produktif yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan industri berbasis hilirisasi.

Sinergi lintas kementerian dan kolaborasi internasional tersebut menandai arah baru pembangunan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerintah tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memastikan bahwa setiap hasil bumi diolah di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah dan manfaat maksimal bagi rakyat.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada nilai tambah dan kesejahteraan rakyat. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah percepatan proyek hilirisasi di berbagai sektor strategis. Hilirisasi tidak lagi sekadar jargon ekonomi, tetapi telah menjadi motor penggerak investasi besar, membuka lapangan kerja luas, serta memperkuat fondasi kemandirian ekonomi nasional. Pemerintahan Prabowo–Gibran secara konsisten mendorong agar sumber daya alam Indonesia tidak berhenti pada tahap ekspor mentah, melainkan diolah di dalam negeri untuk memberikan nilai tambah dan pemerataan manfaat bagi daerah-daerah penghasil.

Kebijakan hilirisasi ini terbukti berhasil menarik minat investor besar dari dalam dan luar negeri. Dalam setahun terakhir, sejumlah proyek strategis di bidang nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit berhasil mengamankan komitmen investasi bernilai ratusan triliun rupiah. Pemerintah mencatat, investasi pada sektor hilir mineral dan perkebunan meningkat signifikan berkat kepastian regulasi dan infrastruktur pendukung yang terus dibangun. Kepercayaan investor terhadap arah kebijakan nasional semakin tinggi karena pemerintah tidak hanya menyiapkan fasilitas fiskal, tetapi juga memastikan kepastian hukum, percepatan perizinan, serta keamanan investasi di tingkat daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan investasi di sektor manufaktur paling banyak menyerap tenaga kerja. Masyarakat diminta menyiapkan diri karena serapan tenaga kerja akan semakin tinggi. Berdasarkan data Kementerian Investasi, subsektor manufaktur yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki dan kulit, industri makanan dan minuman (Mamin), industri elektronik dan komponen, serta industri otomotif.

Pembangunan pabrik pengolahan, kawasan industri, hingga infrastruktur penunjang membuka kesempatan kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal di berbagai provinsi. Selain itu, para pelaku usaha kecil dan menengah turut menikmati manfaatnya melalui peningkatan permintaan jasa, logistik, serta kebutuhan konsumsi masyarakat yang meningkat seiring tumbuhnya aktivitas ekonomi. Pemerintah memastikan agar setiap proyek besar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memberi manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

Selain menciptakan lapangan kerja, proyek hilirisasi juga memberikan multiplier effect bagi pembangunan daerah. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik dibangun untuk mendukung aktivitas industri, sekaligus mempercepat konektivitas antarwilayah. Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar daerah penghasil sumber daya tidak lagi tertinggal.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran menargetkan program hilirisasi pertanian dapat menyerap 1,6 juta tenaga kerja dalam dua tahun, dengan investasi Rp 371,6 triliun. Produk pertanian yang berpotensi besar dapat menghasilkan nilai tambah bagi negara dan masyarakat yakni dari perkebunan, yakni kopi, kakao, mete, hingga kelapa dalam.

Kemudian pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah ekspansi industri hilir. Setiap proyek diwajibkan menerapkan prinsip industri hijau dan efisiensi energi, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun ekonomi kuat yang ramah lingkungan. Melalui kerja sama lintas kementerian, pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola industri agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Transparansi dalam proses investasi menjadi kunci agar masyarakat turut mengawasi dan merasakan manfaat langsung dari setiap proyek.

Lebih dari itu, hilirisasi juga menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional. Pemerintah mendorong transfer pengetahuan dari investor asing ke tenaga kerja lokal, baik melalui pelatihan teknis maupun pengembangan riset bersama. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada nilai tambah ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Visi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan kemandirian teknologi sebagai pilar penting menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi adalah jalan menuju kedaulatan ekonomi bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Wakil Presiden Gibran menambahkan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga harus membuka peluang bagi pelaku UMKM dan generasi muda daerah untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Dengan dukungan regulasi dan kemudahan berusaha, pemerintah memastikan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Satu tahun bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi nasional. Proyek hilirisasi yang digerakkan pemerintahan Prabowo–Gibran telah membuktikan diri sebagai strategi efektif dalam menarik investasi besar, membuka lapangan kerja, memperkuat teknologi, serta menggerakkan ekonomi daerah. Melalui hilirisasi, Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton dalam perdagangan global, tetapi menjadi pelaku utama yang mampu mengolah sumber daya sendiri untuk kesejahteraan rakyat. Dengan pondasi yang semakin kokoh, hilirisasi akan terus menjadi motor penggerak menuju kemandirian ekonomi dan kemakmuran bangsa di tahun-tahun mendatang.

)* Penulis adalah pengamat Ekonomi

Oleh: Aria Dharma Putra *)

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai penguatan nyata agenda ekonomi berdikari melalui kebijakan hilirisasi yang semakin matang. Hilirisasi kini bukan sekadar jargon industrialisasi, melainkan strategi nasional yang memperkuat daya saing ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan nilai tambah sumber daya alam tetap di dalam negeri. Pemerintah menunjukkan bahwa agenda ini bukan proyek sesaat, melainkan fondasi struktural untuk menjadikan Indonesia mandiri secara ekonomi sekaligus berdaulat dalam rantai pasok global.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada sektor hilirisasi hingga triwulan III 2025 mencapai Rp150,6 triliun. Nilai tersebut memberikan kontribusi signifikan sebesar 30,6 persen terhadap total investasi nasional yang mencapai Rp1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menilai capaian ini menjadi bukti efektivitas kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Dalam dua tahun terakhir, porsi sektor ini meningkat tajam dari sekitar 25 persen menjadi di atas 30 persen. Menurutnya, lonjakan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis pada pengolahan sumber daya dan peningkatan nilai tambah industri.

Peningkatan investasi terbesar datang dari sektor mineral, dengan nilai mencapai Rp97,8 triliun. Nikel mendominasi dengan kontribusi Rp42 triliun, disusul tembaga Rp21,2 triliun, bauksit Rp15,6 triliun, besi baja Rp9,5 triliun, serta timah dan komoditas lain senilai Rp8 triliun. Dominasi ini wajar, sebab Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 42 persen dari total global, menjadikannya pusat potensial bagi rantai pasok industri baterai kendaraan listrik dunia. Rosan menegaskan bahwa ekosistem industri *Electric Vehicle Battery* di Indonesia kini sudah terbentuk secara utuh, mulai dari penambangan hingga daur ulang, yang menunjukkan arah jelas menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Di luar sektor mineral, hilirisasi juga menunjukkan kinerja gemilang pada sektor perkebunan dan kehutanan dengan nilai investasi Rp35,9 triliun. Dari jumlah tersebut, kelapa sawit menjadi kontributor terbesar sebesar Rp21 triliun, diikuti kayu log Rp11,7 triliun, serta karet dan biofuel masing-masing Rp1,6 triliun. Kontribusi sektor ini tidak hanya memperkuat ekspor berbasis produk olahan, tetapi juga menumbuhkan industri turunan di daerah penghasil. Efek ganda (*multiplier effect*) yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis bahan baku lokal.

Kinerja serupa juga terlihat pada sektor minyak dan gas bumi dengan realisasi investasi Rp15,4 triliun, terdiri dari minyak bumi Rp10,4 triliun dan gas bumi Rp5 triliun. Sedangkan sektor perikanan dan kelautan mencatat investasi Rp1,5 triliun yang mencakup komoditas seperti ikan tuna, udang, rumput laut, hingga rajungan. Keberagaman sektor ini menandakan bahwa hilirisasi kini berkembang lintas bidang, tidak lagi terbatas pada mineral atau energi, tetapi merambah pangan, perikanan, dan kehutanan yang berpotensi besar bagi ekonomi daerah.

Dari sisi wilayah, realisasi investasi hilirisasi tertinggi tercatat di Sulawesi Tengah sebesar Rp28,7 triliun, diikuti Jawa Barat Rp15 triliun, Maluku Utara Rp14,3 triliun, Nusa Tenggara Barat Rp14,1 triliun, dan Jawa Timur Rp9,8 triliun. Pola distribusi investasi ini memperlihatkan pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi yang semakin merata ke luar Jawa. Pemerintah memandang pemerataan investasi tersebut sebagai bukti konkret keberhasilan pembangunan inklusif, di mana potensi daerah dikembangkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi nasional.

Sepanjang Januari hingga September 2025, realisasi investasi nasional mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh 13,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari total tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkontribusi 55,1 persen atau Rp789,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar 44,9 persen atau Rp644,6 triliun. Data ini menunjukkan geliat kuat investor domestik dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Rosan menyebut, tingginya kontribusi PMDN menandakan kepercayaan pelaku usaha dalam negeri terhadap arah pembangunan yang menitikberatkan pada industrialisasi berbasis nilai tambah dan kemandirian.

Dari sisi sumber investasi, lima negara utama yang menanamkan modal di Indonesia adalah Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, dan Jepang. Masuknya investasi dari negara-negara besar Asia ini memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi strategis di tengah pergeseran rantai pasok global. Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperdalam integrasi industri nasional agar tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi menjadi pemain penting dalam perdagangan global bernilai tinggi.

Keberhasilan hilirisasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai oleh berbagai kalangan sebagai wujud nyata transformasi ekonomi nasional. Ekonom Todotua Pasaribu menilai langkah pemerintah dalam memperluas hilirisasi di luar sektor mineral akan memberikan efek berkelanjutan bagi pembangunan lokal, karena memperkuat basis industri di daerah sekaligus mendorong peningkatan kapasitas SDM. Ia menilai strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui penciptaan lapangan kerja produktif di kawasan luar Jawa.

Dalam kerangka besar ekonomi berdikari, hilirisasi telah terbukti menjadi tulang punggung yang menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri dan fiskal, tetapi juga menjadi alat redistribusi kesejahteraan melalui pertumbuhan lokal. Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan arah ekonomi yang tegas: berdikari, berdaulat, dan berbasis nilai tambah dalam negeri. Dengan komitmen politik yang kuat dan sinergi lintas sektor, Indonesia tengah menapaki jalan baru menuju kemandirian ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

*) Analis Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Nasional