Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pencapaian konkret mulai dirasakan luas oleh masyarakat, salah satunya melalui program unggulan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program yang diluncurkan pada 10 Februari 2025 ini telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

CKG merupakan salah satu dari tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dijalankan Kementerian Kesehatan, bersama program percepatan penurunan kasus TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas di tingkat kabupaten. Ketiganya menjadi cerminan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun sistem kesehatan yang adil, merata, dan berorientasi pada pencegahan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, CKG bertujuan melindungi rakyat sejak dini dari penyakit berat.

“Sudah ada hasilnya. Kita bisa tahu lebih awal potensi masalah kesehatan, seperti sakit gigi, tekanan darah tinggi, hingga gula darah tinggi, yang sering diabaikan tapi bisa berujung stroke atau serangan jantung jika tidak dicegah,” kata Budi.

Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa, CKG telah mencakup lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan di 511 kabupaten/kota dari 38 provinsi.

“Kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan kesejahteraan bangsa. Sejak awal, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas nasional,” ujar Maria.

Hingga pertengahan Oktober 2025, dari 38,9 juta orang yang mendaftar, 93,13% hadir menjalani pemeriksaan, dengan rincian 27,1 juta untuk CKG umum dan 9,1 juta pelajar melalui CKG sekolah.

Pemerintah menargetkan total 60 juta penerima manfaat tahun ini, termasuk dari 282.317 satuan pendidikan yang meliputi SD, SMP, SMA/SMK, pesantren, madrasah, SLB, hingga sekolah rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebut partisipasi tinggi ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini terus meningkat.

“Dengan CKG, masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya secara rutin. Ini langkah awal untuk intervensi cepat sebelum kondisi memburuk,” ujar Aji.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah masalah kesehatan telah terdeteksi berdasarkan kelompok usia. Untuk bayi, masalah dominan adalah kelainan saluran empedu dan penyakit jantung bawaan, sementara pada balita hingga remaja ditemukan anemia, karies gigi, dan stunting. Di kalangan dewasa dan lansia, yang paling sering ditemukan adalah hipertensi, obesitas, dan kurang aktivitas fisik.

Data juga menunjukkan bahwa perempuan mendominasi partisipasi dengan 17,1 juta peserta, dibanding 12,6 juta laki-laki. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Jawa Tengah, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat.

Pemerintah mendorong daerah dengan capaian rendah seperti Papua dan Papua Pegunungan untuk mempercepat pelaksanaan CKG. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan ini minimal sekali setahun, serta mulai menjalani gaya hidup sehat.

Dengan keberhasilan awal ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusannya dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan unggul, sebagaimana visi besar dalam Asta Cita. CKG adalah awal dari transformasi sistem kesehatan nasional yang lebih responsif, merata, dan preventif.

(*/rls)

Jakarta – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Program ini bukan hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pelayanan kesehatan yang inklusif dan mudah dijangkau, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan.

Program CKG memperkuat intervensi kesehatan preventif yang selama ini menjadi tantangan di sektor kesehatan nasional. Melalui layanan pemeriksaan gratis yang menjangkau dari desa hingga kelurahan, masyarakat kini tidak hanya menunggu sakit untuk berobat, tetapi didorong untuk melakukan deteksi dini secara berkala. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa CKG merupakan cerminan keberhasilan satu tahun pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

“Program ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, punya hak yang sama untuk sehat. Kalau rakyat sehat, maka produktivitas meningkat dan ekonomi daerah ikut bergerak,” tegas Gibran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa program ini telah menjangkau puluhan juta warga hanya dalam waktu singkat, menunjukkan tingginya antusiasme publik terhadap layanan kesehatan gratis.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol tanpa harus terbebani biaya. Ini bagian dari transformasi layanan kesehatan yang lebih merata dan berbasis komunitas,” ujar Budi.

Menurut Budi, pemerintah juga sedang memperkuat kerja sama dengan puskesmas, klinik, hingga tenaga kesehatan lokal untuk memastikan CKG berjalan secara berkelanjutan.

Dampak positif program ini juga disoroti oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, yang menilai bahwa CKG menjadi katalisator peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional.

“Fakta bahwa puluhan juta warga telah memanfaatkan program ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tepat sasaran. Pemerintah bekerja, hasilnya nyata, rakyat merasakan langsung,” ungkap Qodari.

Ia menambahkan bahwa program seperti ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada geliat ekonomi lokal karena meningkatkan mobilitas layanan dan kebutuhan tenaga kesehatan.

Di lapangan, berbagai laporan terbaru dari daerah menunjukkan bahwa program CKG telah menggerakkan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tenaga medis di daerah menyebut bahwa kehadiran program ini membuat masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan dini, sehingga beban biaya pengobatan jangka panjang bisa ditekan.

Pemerintah daerah juga mulai memperluas fasilitas pendukung, dari pos layanan kesehatan keliling hingga integrasi data kesehatan digital untuk memastikan layanan lebih efisien.

Program CKG menjadi bukti bahwa dengan visi yang jelas dan keberpihakan pada rakyat, kebijakan publik dapat menghadirkan dampak konkret dalam waktu relatif singkat. Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan arah baru layanan kesehatan nasional yang lebih merata, modern, dan berkeadilan.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Indonesia bergerak menuju masa depan di mana kesehatan bukan lagi layanan terbatas, tetapi hak yang dijamin negara untuk seluruh rakyatnya.*

Oleh : Gavin Asadit )*

Pada 10 Februari 2025, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam rangka memperingati hari ulang tahun negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui deteksi dini masalah kesehatan dan pencegahan penyakit. Setahun setelah peluncuran, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam membangun budaya hidup sehat di masyarakat.
Hingga pertengahan Oktober 2025, lebih dari 36 juta warga Indonesia telah memanfaatkan layanan CKG. Program ini menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Jenis pemeriksaan yang diberikan meliputi tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, pemantauan risiko kardiovaskular, fungsi paru, serta deteksi dini kanker payudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker usus.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa program ini bukan sekadar layanan pemeriksaan massal, melainkan langkah strategis untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya deteksi dini penyakit. Melalui CKG, pemerintah berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga, sebagai bagian dari upaya pembangunan SDM yang lebih sehat.
Pada Agustus 2025, pemerintah memperluas cakupan program dengan meluncurkan CKG Sekolah yang menyasar siswa usia sekolah. Program ini dilaksanakan serentak di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang, dengan target 53 juta siswa. Jenis pemeriksaan yang diberikan disesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan kesehatan masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, menyatakan bahwa program ini merupakan upaya konkret untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. Kesehatan adalah fondasi utama bagi pendidikan yang berkualitas, dan melalui CKG, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal untuk belajar dan berkembang.
Program CKG juga mendapat apresiasi dari berbagai tokoh masyarakat. Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah maju dalam sistem kesehatan Indonesia. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah penyakit menjadi lebih serius, dan melalui CKG, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
Selain itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Dr. Slamet Budiarto, menambahkan bahwa CKG membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Program ini sejalan dengan visi IDI untuk mewujudkan masyarakat sehat, dan melalui partisipasi aktif dalam CKG, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga.
Meskipun program ini telah mencapai hasil yang positif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi hambatan utama. Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Pembangunan SDM sehat adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dan melalui CKG, pemerintah berharap dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Setahun setelah peluncuran, Program Cek Kesehatan Gratis telah menjadi indikator keberhasilan pembangunan SDM sehat di Indonesia. Melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit, program ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak dan komitmen pemerintah, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi multisektor, Indonesia semakin dekat menuju visi Indonesia Sehat 2025.
Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi multisektor, Indonesia semakin dekat menuju visi Indonesia Sehat 2025.
Program Cek Kesehatan Gratis sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk IDI, sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Suhendi Jaka )*

Sekitar 30 juta peserta yang telah menerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam satu tahun terakhir menjadi penanda penting bahwa agenda penguatan layanan kesehatan pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib) bergerak di jalur yang tepat. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari semakin luasnya akses warga terhadap layanan dasar: pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter, imunisasi, hingga rujukan cepat ketika ditemukan kondisi risiko. Di lapangan, cerita konkretnya hadir dari puskesmas, klinik pratama, dan mobil layanan keliling yang kini lebih sering dijumpai warga di desa dan kota, memperpendek jarak antara kebutuhan dan pertolongan medis.

Dampak pertama yang terasa adalah kemudahan akses. Di banyak daerah, warga mengaku antrean lebih tertata dan alur pelayanan lebih singkat karena pendaftaran terpadu dan skrining awal dilakukan di titik-titik komunitas seperti posyandu, balai desa, dan sekolah. Petugas kesehatan dibekali perangkat mobile untuk input data langsung, sehingga hasil skrining dapat dipantau real time dan warga yang membutuhkan rujukan tidak menunggu lama. Mekanisme ini membuat deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular menjadi lebih efektif, khususnya hipertensi, diabetes, anemia, dan masalah gizi.

Perubahan berikutnya tampak pada tata kelola obat dan alat kesehatan. Melalui penataan ulang rantai pasok, fasilitas layanan primer dilaporkan lebih jarang kehabisan stok esensial, seperti obat tekanan darah, antibiotik sesuai pedoman, strip gula darah, dan vitamin untuk ibu hamil. Integrasi data kebutuhan antar-fasilitas membantu distribusi berbasis kebutuhan, bukan sekadar alokasi rata. Hasilnya, pasien tidak perlu bolak-balik karena resep kosong, sementara tenaga kesehatan bisa fokus pada penanganan dan edukasi tanpa tersendat urusan logistik.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang digagas pemerintah. Pihaknya menyebut, program ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan warga, khususnya pelajar. Tahun ini, Pemerintah Kota menargetkan seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan bisa dikunjungi tim kesehatan untuk melakukan skrining, termasuk deteksi dini penyakit tuberkulosis (TBC). Pihaknya menilai, pendekatan jemput bola yang diterapkan sangat relevan, mengingat selama ini masyarakat kerap terkendala jarak dan waktu untuk mengakses layanan kesehatan.

Sementara itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar lonjakan kunjungan dapat diimbangi mutu pelayanan. Dalam satu tahun, pelatihan singkat berjenjang mulai dari triase cepat, konseling gizi, pencatatan digital, hingga tata laksana penyakit kronis mendorong standar layanan lebih seragam antarfasilitas. Di sisi lain, skema insentif berbasis kinerja menumbuhkan budaya perbaikan mutu berkelanjutan. Tenaga kesehatan yang mencapai target cakupan skrining, kunjungan ulang terjadwal, dan kepatuhan terapi mendapatkan penilaian positif yang berdampak pada karier dan fasilitas kerja.

Juru Bicara Otorita IKN sekaligus Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw mengatakan pihaknya beserta jajaran terus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja dan masyarakat yang sehat dan produktif. Salah satunya melalui program CKG yang digelar di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Melalui program CKG, peserta memperoleh layanan skrining kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, hingga konsultasi gizi dan pemberian obat. Tujuannya untuk mendeteksi dini potensi penyakit serta menumbuhkan kesadaran pentingnya pola hidup sehat sehari-hari.

Aspek pencegahan menjadi sorotan utama program CKG ini. Kampanye hidup sehat, kelas ibu hamil, penimbangan balita, dan skrining remaja dilakukan rutin dan terukur, tidak lagi insidentil. Pendekatan ini menekan biaya jangka panjang karena penyakit dicegah sebelum menjadi berat. Di wilayah padat penduduk, kolaborasi dengan kader, tokoh masyarakat, dan sekolah membantu menjangkau kelompok rentan yang kerap luput dari layanan formal. Ketika pencegahan menguat, beban di layanan rujukan berkurang, sehingga kapasitas rumah sakit dapat digunakan untuk kasus yang benar-benar membutuhkan intervensi lanjutan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan Hingga awal Oktober tercatat sekitar 40 juta orang mendaftar dan sekitar 36 juta di antaranya sudah menjalani pemeriksaan dasar sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit. Dari hasil skrining massal itu muncul pola penyakit yang konsisten di banyak daerah. Menkes menegaskan, tujuan program ini bukan sekadar mencatat angka namun mencegah terjadinya komplikasi serius. Menurutnya, penyakit berat seperti penyakit jantung atau kanker umumnya menunjukkan tanda awal yang bisa dideteksi bila masyarakat rutin memeriksakan diri.

Pada akhirnya, capaian hampir 30 juta penerima manfaat CKG dalam setahun pertama Pragib menjadi tolok ukur bahwa reformasi layanan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ke depan, konsistensi eksekusi, transparansi data, dan keberanian melakukan perbaikan berbasis bukti akan menentukan seberapa jauh program ini membawa Indonesia menuju layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu. Dengan fondasi yang mulai kokoh di hilir dan hulu, harapannya setiap warga, di mana pun tinggalnya, memiliki peluang yang sama untuk sehat dan produktif.

)* Pengamat Sosial dan Kemanusiaan

Jakarta – Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang berpadu antara pembangunan ekonomi, inovasi energi bersih, dan pelestarian lingkungan, pemerintah berhasil menunjukkan arah baru menuju swasembada energi nasional di era kebijakan hijau.

Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menilai capaian Pertamina pada semester pertama 2025 yang menembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) merupakan bukti nyata bahwa pemerintah berhasil memperkuat ketahanan energi nasional.

“Capaian ini sejalan dengan semangat kemandirian bangsa di sektor energi sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo dalam setiap arah kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong transisi menuju energi bersih melalui program mandatori biodiesel B40. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menghemat devisa hingga USD 17,19 miliar atau sekitar Rp271 triliun, tetapi juga membuka jutaan lapangan kerja baru di sektor energi dan pertanian.

“Inovasi energi berbasis sumber daya dalam negeri memperkuat fondasi swasembada energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Langkah strategis ini berjalan seiring dengan keberhasilan hilirisasi industri yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran. Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menyebutkan bahwa hingga September 2025, realisasi investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp193,8 triliun, dengan nikel dan tembaga sebagai kontributor utama.

“Capaian ini mencerminkan kepercayaan global terhadap arah kebijakan hilirisasi Indonesia yang pro-rakyat dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Pemerintah juga menegaskan komitmen kuat terhadap transisi energi hijau dan dekarbonisasi melalui peta jalan Net Zero Emission (NZE). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pengembangan energi baru terbarukan (EBT), elektrifikasi, efisiensi energi, dan teknologi bersih sebagai pilar utama pembangunan masa depan.

“Dengan potensi EBT lebih dari 1.000 gigawatt, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin energi hijau di kawasan,” tegasnya.*

[edRW]

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi nasional menunjukkan kemajuan signifikan melalui kebijakan hilirisasi dan percepatan transisi energi baru terbarukan (EBT). Sejumlah program strategis yang digulirkan pemerintah dinilai telah memperkuat fondasi kemandirian energi dan menciptakan ekosistem energi yang lebih efisien.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari ITS, Ary Bachtiar Krishna Putra, menegaskan langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi terbarukan telah berada pada jalur kebijakan yang tepat. Menurutnya, sinergi lintas sektor kini mulai terlihat secara konkret.

“Indonesia tidak lagi sekadar berbicara, tetapi sudah bergerak nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama membangun ekosistem energi yang berkelanjutan,” ujar Ary.

Ary menilai komitmen pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengakselerasi transisi hijau telah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Ia melihat arah kebijakan pembangunan tetap konsisten dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kemandirian energi itu bukan sekadar soal pasokan, tetapi soal penguasaan teknologi dan sistem pengelolaan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah yang tepat,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan kebijakan energi pemerintah memberi dampak positif terhadap ketahanan fiskal negara. Ia menilai langkah penataan subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran merupakan terobosan penting.

“Beban subsidi energi kita sekitar 4 persen dari gross domestic product (GDP), dan sebelumnya lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Sekarang pemerintah mulai memperbaikinya agar tidak timpang,” ungkap Hendry.

Ia juga menyoroti capaian lifting migas yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai indikator bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo berada di jalur yang tepat.

Pandangan positif turut disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi. Ia menilai penempatan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita mencerminkan visi strategis pemerintah.

“Pemerintah hari ini tidak hanya bicara penyediaan energi, tetapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu berarti negara sedang menuju ketahanan energi yang sesungguhnya,” kata Falih.

Menurutnya, konsolidasi kebijakan lintas sektor dari ESDM, industri hingga pendidikan tinggi dalam satu visi besar menunjukkan keseriusan pemerintah. Ia menegaskan bahwa dalam satu tahun terakhir, upaya membangun integrasi kebijakan energi dari pusat hingga daerah telah terlihat nyata meskipun prosesnya tidak sederhana.

Sebagai wujud implementasi, pemerintah telah meresmikan 55 proyek EBT pada Juni 2025. Proyek tersebut mencakup tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah dengan total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW.*

[edRW]

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan fokus besar pada kemandirian energi nasional. Di tengah ketidakpastian global, energi menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan negara. Pemerintah memandang swasembada energi bukan sekadar peningkatan produksi, tetapi hasil dari kolaborasi menyeluruh antara negara, dunia usaha, dan masyarakat. Semangat kolaboratif ini menjadi ciri khas pemerintahan baru yang menekankan kerja nyata dan sinergi lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kekuatan sendiri dalam hal energi. Ia menilai kemandirian energi adalah bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat ditawar. Pemerintah menempuh strategi ganda: memperkuat eksplorasi sumber daya alam domestik sekaligus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Langkah ini menggambarkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan visi berkelanjutan jangka panjang. Prabowo melihat keberhasilan energi nasional hanya bisa dicapai dengan menyatukan potensi seluruh elemen bangsa.

Langkah konkret terlihat melalui percepatan proyek strategis nasional. Pemerintah mempercepat pembangunan kilang minyak, jaringan gas, dan infrastruktur energi di daerah terpencil untuk menjamin pemerataan akses. Bagi Prabowo, kemandirian energi adalah bentuk nyata dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa swasembada bukan hanya tujuan ekonomi, tetapi juga simbol kemandirian bangsa yang mampu berdiri tegak di tengah tekanan global.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang transformasi energi harus ditopang inovasi dan partisipasi generasi muda. Ia menilai kreativitas anak bangsa dan teknologi hijau menjadi pilar utama masa depan energi nasional. Pemerintah mendorong lahirnya startup energi dan kolaborasi riset universitas dalam menciptakan solusi efisien dan ramah lingkungan. Pendekatan ini menandai perubahan paradigma pembangunan dari eksploitasi sumber daya alam menuju pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Koordinasi lintas sektor diperkuat antara Kementerian ESDM, BUMN, dan pemerintah daerah untuk memastikan nilai tambah energi dinikmati masyarakat. Hilirisasi industri menjadi fokus utama agar hasil produksi tidak diekspor mentah, tetapi diolah di dalam negeri guna membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif, rantai pasok energi nasional mulai terbentuk dari hulu hingga hilir secara terpadu.

Dari sisi ekonomi, hasil awal terlihat nyata. Investasi energi meningkat signifikan sepanjang 2025, terutama di sektor energi baru terbarukan seperti bioetanol, tenaga surya, dan panas bumi. Ribuan tenaga kerja terserap, kawasan industri energi mulai tumbuh, dan perekonomian daerah bergerak lebih dinamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat kolaboratif pemerintah berhasil mendorong kemandirian energi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Stabilitas politik dan arah kebijakan yang jelas menumbuhkan kepercayaan investor terhadap prospek energi Indonesia.

Secara geopolitik, strategi energi juga memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Pemerintah aktif membangun kemitraan dengan negara maju seperti Jepang, Norwegia, dan Uni Emirat Arab dalam pengembangan teknologi energi bersih. Kerja sama tersebut tidak mengurangi kemandirian, tetapi justru memperluas akses teknologi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa swasembada energi bukan berarti menutup diri, melainkan mengedepankan kemitraan yang saling menguntungkan.

Presiden Prabowo Subianto menilai keberhasilan menuju swasembada energi membutuhkan disiplin nasional dan konsistensi kebijakan. Pemerintah menjalankan program transisi energi dengan mendorong penggunaan listrik untuk transportasi dan rumah tangga. Insentif diberikan kepada industri yang beralih ke energi bersih melalui keringanan pajak dan skema pembiayaan hijau. Kebijakan ini menunjukkan bahwa transformasi energi di bawah kepemimpinannya tidak berhenti pada konsep, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata.

Wapres Gibran menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan energi. Menurutnya, perubahan gaya hidup menuju efisiensi harus dimulai dari kesadaran individu dan komunitas lokal. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam proyek energi desa seperti PLTS atap dan biodiesel skala kecil. Program ini tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga menumbuhkan kemandirian masyarakat sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Kebijakan tahun pertama menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif berhasil memperkuat fondasi menuju swasembada energi. Pemerintah tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berorientasi hasil. Dengan sinergi antara negara, swasta, dan masyarakat, arah pembangunan energi nasional kini semakin jelas dan berkelanjutan. Indonesia mulai menapaki era baru energi yang berbasis inovasi, teknologi, dan gotong royong nasional.

Keberhasilan menjaga keseimbangan antara energi fosil dan energi terbarukan menjadi bukti kemampuan manajerial pemerintahan Prabowo–Gibran. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan perubahan iklim global, Indonesia mampu menunjukkan stabilitas dan arah kebijakan yang konsisten. Hal ini menegaskan bahwa semangat kolaboratif bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi konkret dalam meneguhkan kedaulatan energi nasional.

Menutup tahun pertama pemerintahan, arah menuju swasembada energi semakin nyata. Proyek strategis berjalan sesuai rencana, investasi meningkat, dan partisipasi publik kian luas. Pemerintahan Prabowo–Gibran membuktikan bahwa dengan kolaborasi, visi, dan kepemimpinan yang tegas, cita-cita kemandirian energi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang tengah diwujudkan bagi masa depan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaulat.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh: Sjaichul Anwari)*

Dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi telah menjadi fokus utama. Sejumlah kebijakan yang substansial mengalami pergeseran fokus demi meletakkan tekas kemandirian energi yang kokoh.

Visi yang diusung oleh Prabowo-Gibran jelas: Indonesia harus mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri, mengurangi ketergantungan impor, dan menjamin ketersediaan energi yang stabil bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah awal telah menunjukkan momentum positif, terutama dalam upaya mempercepat proyek-proyek infrastruktur energi strategis nasional.

Arah kebijakan ini dinilai berada pada jalur yang tepat untuk mengamankan kebutuhan energi jangka panjang negara. Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi dan optimalisasi sumber energi terbarukan (EBT).

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut langkah pemerintah dalam memperluas pemanfaatan EBT sudah berada di jalur yang tepat.

Ary menilai, komitmen pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi hijau dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri energi di Asia Tenggara. Pemerintah dinilainya telah konsisten menjaga arah Pembangunan menuju kemandirian energi yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Untuk diketahui, pemerintah sendiri telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) pada Juni 2025, yang mencakup tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Proyek-proyek ini termasuk inisiatif listrik pedesaan PLN di berbagai wilayah Indonesia, dengan total kapasitas terpasang mencapai 379,7 MW.

Meski demikian, lanjut Ary, kemandirian energi bukan hanya persoalan ketersediaan pasokan, tetapi di dalamnya mencakup penguasaan teknologi dan sistemnya. Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah bergerak ke arah itu.

Sebagai contoh, di sektor EBT, pemerintah terus mengembangkan infrastruktur pendukung smart grid dengan teknologi Green-Enabling Super Grid di Indonesia. Teknologi tersebut menjadi keharusan untuk mengintegrasikan EBT yang sifatnya intermiten.

Jaringan listrik pintar adalah kunci untuk memastikan listrik dari sumber terbarukan dapat disalurkan secara efisien dan andal ke konsumen. Tanpa infrastruktur yang cerdas ini, potensi EBT yang melimpah tidak akan mampu memberikan kontribusi optimal bagi bauran energi nasional. Terlebih lagi Presiden Prabowo menargetkan sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berasal dari EBT mulai 2026.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai kolaborasi studi untuk pengembangan Green-Enabling Super Grid dengan Sumitomo Corporation, Kansai Electric Power Co Ltd, dan Summit Niaga Indonesia.

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, mempercepat integrasi energi terbarukan, dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan, inisiatif Green-Enabling Super Grid merupakan simbol kemitraan konkret antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung pertumbuhan rendah karbon, transisi energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya fokus pada energi hijau, pemerintah juga memberi perhatian pada peningkatan produksi migas. Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai capaian kinerja Pertamina pada semester pertama 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Produksi migas tembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD). Capaian itu mencerminkan semangat kemandirian energi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Ditjen Migas Kementerian ESDM, saat ini telah fokus untuk terus menjaga Ketahanan Energi Nasional. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menuturkan, untuk mencapai hal tersebut maka Ditjen Migas bersama dengan stakeholder terkait terus mengupayakan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas), hilirisasi, hingga penerapan transisi energi secara berkelanjutan.

Pemerintah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik. Mengingat gas bumi memiliki jumlah yang memadai dan relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak bumi.

Optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik didukung dengan rencana pembangunan infrastruktur gas bumi yang bertujuan meningkatkan akses energi dan mendukung sektor strategis. Pembangunan infrastruktur gas bumi tersebut diantaranya seperti pembangunan pipa transmisi Cirebon – Indramayu sepanjang 245 km, Dumai-Sei Mangkei sepanjang 428 km, yang saat ini dalam proses tender, dan konversi pembangkit listrik.

Noor mengungkapkan, infrastruktur tersebut diharapkan membawa dampak positif dalam pemenuhan energi pada sektor industri dan ketenagalistrikan. Hingga Juli 2025, tren pemanfaatan gas bumi untuk domestik telah mencapai 69% dari total pemanfaatan gas bumi.

Pada akhirnya, kemandirian energi harus diukur dari kapasitas Indonesia sendiri dalam menentukan nasib energi domestiknya, bebas dari tekanan eksternal dan kerentanan impor. Pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan ini adalah investasi vital, tidak hanya untuk masa jabatan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Kebijakan dalam satu tahun ini menunjukkan adanya kesadaran strategis yang mendalam akan urgensi tersebut, diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berorientasi masa depan.

)* Pengamat Energi

Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif unggulan yang menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Tidak hanya berperan dalam meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah, program ini juga terbukti mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, dapur-dapur MBG di berbagai wilayah bekerja sama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan makanan segar seperti sayur, telur, daging ayam, ikan, dan buah-buahan. Hal ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal, yang pada gilirannya memperkuat keberlanjutan usaha para pelaku ekonomi kecil di sekitar lokasi program. Banyak UMKM kuliner, produsen makanan olahan, hingga penyedia logistik ikut menikmati peningkatan pendapatan berkat keterlibatan dalam program ini.

Dalam ulasannya Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah angka yang rasional dan sangat mungkin untuk dicapai. Prabowo menyoroti dampak langsung dari program-program strategis pemerintah, khususnya MBG untuk anak sekolah, dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

“Saya kira, pertumbuhan 8 persen sangat bisa dicapai. Misalnya, melalui program makan gratis saja, kami sudah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung,” kata Prabowo.

“Para ahli ekonomi mengatakan, pertumbuhan 1 persen menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja. Jadi, 1,5 juta pekerjaan ini setara dengan tambahan 3 persen pertumbuhan ekonomi,” tambah Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki struktur yang melibatkan sekitar 30.000 dapur komunitas di seluruh Indonesia. Setiap dapur ini mempekerjakan sekitar 50 orang yang bekerja dalam dua hingga tiga shift per hari, sehingga secara langsung menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru.

Dampak program MBG tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja langsung, melainkan juga memicu efek berantai ekonomi yang signifikan. Setiap dapur komunitas menumbuhkan rantai ekonomi baru dengan melibatkan setidaknya 15 pelaku usaha lokal. Para pelaku usaha ini meliputi pemasok telur, sayur, ikan, daging, hingga bumbu dapur, yang masing-masing juga mempekerjakan 5 sampai 15 orang. Hal ini menunjukkan bagaimana MBG menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

“Ini efek berantai yang luar biasa,” ujar Prabowo.

Setahun pemerintah Prabowo-Gibran berjalan, Program Makan Bergizi Gratis terbukti menjadi katalis bagi tumbuhnya ekonomi rakyat. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil, program ini juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian pangan daerah.

[edRW]

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini mulai menunjukkan dampak nyata bagi perekonomian nasional, terutama di tingkat daerah. Tak hanya memperkuat ketahanan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga berhasil menjadi lokomotif baru penggerak ekonomi rakyat di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan perputaran uang di daerah. Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen bisa dicapai dengan dukungan kuat dari program ini.

Presiden menuturkan bahwa pelaksanaan MBG telah menciptakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja baru. Hal itu diperoleh melalui pengoperasian 30.000 dapur di seluruh Indonesia yang masing-masing mempekerjakan sekitar 50 orang. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan potensi besar MBG dalam memperkuat ekonomi akar rumput.

“Setiap dapur juga menciptakan sekitar 15 wirausaha baru di sekitarnya, seperti pedagang sayur, telur, ikan, dan bumbu dapur. Mereka masing-masing memiliki beberapa pekerja. Efek berantai inilah yang menggerakkan daya beli masyarakat,” jelas Presiden dalam keterangannya.

Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan daya beli masyarakat akan berdampak pada sektor-sektor ekonomi lain. “Ketika masyarakat memiliki uang, mereka akan membelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, pakaian, sepatu, bahkan mungkin memperbaiki rumah atau membeli motor baru. Inilah efek ekonomi berkelanjutan yang kita harapkan,” ujarnya dengan optimistis.

Di tingkat daerah, manfaat program MBG juga dirasakan langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor yang kini menjadi contoh nyata bagaimana MBG mendorong ekonomi lokal.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menilai bahwa MBG bukan hanya upaya peningkatan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga strategi cerdas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, MBG telah menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan memutar dana pemerintah pusat dalam jumlah besar di daerah.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima alokasi dana pusat sebesar Rp6,12 triliun per tahun untuk pelaksanaan MBG. Angka ini, katanya, setara dengan hampir setengah dari APBD Kabupaten Bogor.

“Dana tersebut seluruhnya berasal dari pemerintah pusat, bukan APBD. Artinya, ini adalah suntikan besar yang memperkuat daya ekonomi masyarakat Bogor,” ujar Rudy.

Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan telur langsung dari petani dan pedagang lokal. Dengan begitu, perputaran ekonomi di tingkat daerah berjalan optimal, memberikan keuntungan bagi petani dan pelaku UMKM.

“Kami berharap program ini dikelola dengan serius agar manfaat ekonomi dan sosialnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dampak Nyata hingga ke Papua
Tak hanya di Pulau Jawa, efek ekonomi program MBG juga mulai dirasakan di wilayah timur Indonesia. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel, Maria Lepong, menilai bahwa MBG memiliki potensi besar untuk menjadi motor ekonomi baru di daerah pedalaman Papua.

Menurut Maria, jika pelaksanaan MBG melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan bahan baku makanan, maka program ini akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga. “Sudah seharusnya bahan baku MBG berasal dari masyarakat setempat. Dengan membeli hasil bumi mereka, ekonomi lokal akan tumbuh dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembelian bahan makanan seperti sayur, buah, ikan, dan daging secara langsung dari masyarakat akan menciptakan rantai pasok yang pendek dan efisien. Hal ini tidak hanya mempercepat perputaran uang di tingkat akar rumput, tetapi juga memperkuat hubungan sosial ekonomi antarwarga.

Menggerakkan Ekonomi dari Desa ke Kota
Program MBG kini menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan nasional mampu menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi rakyat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari rantai produksi dan distribusi, program ini membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan inklusif, mulai dari dapur sekolah hingga sentra-sentra ekonomi desa.

Satu tahun berjalan, MBG bukan hanya memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan perekonomian dari desa hingga kota. Semangat kemandirian dan gotong royong yang ditanamkan dalam program ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen membangun bangsa dari bawah atau dari rakyat untuk rakyat.

Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek gizi, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu motor utama dalam mewujudkan Asta Cita atau delapan misi besar pemerintahan Prabowo-Gibran untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.