Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Ivana Marvelia )*

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai dimulainya transformasi besar dalam pembangunan manusia Indonesia melalui peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu kebijakan unggulan yang tidak hanya menargetkan peningkatan gizi dan penurunan angka stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye. Presiden mengungkapkan, gagasan MBG berangkat dari keprihatinannya terhadap anak-anak Indonesia yang menderita kekurangan gizi dan stunting.

Dalam banyak kunjungan ke daerah, ia menyaksikan langsung kondisi anak-anak yang pertumbuhannya jauh di bawah usia sebenarnya akibat kemiskinan dan keterbatasan asupan gizi. Ia mengatakan setiap kali datang ke desa, disambut anak-anak yang berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Pihaknya menanyakan usia mereka, dan sering terkejut. Anak laki-laki kecil yang saya kira berumur empat tahun ternyata berumur sepuluh tahun. Anak perempuan yang saya kira berusia lima tahun, ternyata sudah sebelas tahun.

Presiden menilai bahwa MBG adalah wujud nyata keberpihakan negara terhadap masa depan bangsa. Ia juga mencontohkan program serupa di negara-negara seperti India dan Brasil yang berhasil menurunkan angka malnutrisi sekaligus menggerakkan sektor ekonomi lokal. Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang setiap hari melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35 persen dari target nasional.

Tentu tetap menghadapi kendala. Beberapa kasus keracunan makanan memang terjadi, namun dari total jumlah makanan yang didistribusikan, angkanya hanya sekitar 0,0007 persen. Bahkan satu kasus pun tidak dapat diterima, tetapi tetap harus diperbaiki. Ia memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat pengawasan dan standar operasional agar setiap makanan yang disajikan aman, higienis, dan memenuhi standar gizi.

Selain aspek kesehatan anak, MBG juga terbukti memberi dampak signifikan terhadap ekonomi daerah. Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha mikro di seluruh pelosok Indonesia. Program MBG itu menyasar dua hal, pertama peningkatan gizi anak-anak, kedua yaitu usaha mikro kecil menengah. Bayangkan, kalau sekarang sudah terbangun 1.000 dapur umum dan tiap dapur melibatkan 15 supplier, maka keterlibatan UMKM dalam MBG sudah sangat signifikan.

Maman menambahkan, MBG telah membentuk ekosistem ekonomi baru di daerah-daerah. Banyak wilayah kini mulai memproduksi bahan pangan sendiri demi memenuhi kebutuhan dapur MBG. Misalnya ada daerah yang tidak punya telur, akhirnya mau tidak mau akan produksi sendiri dengan beternak ayam petelur. Ini menunjukkan efek berganda ekonomi dari MBG.

Maman juga mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih perlu penyempurnaan, namun menegaskan semangat kolaborasi sebagai kunci suksesnya. Pihaknya sadar bahwa program baru tidak akan langsung sempurna. Maka dari itu pihaknya butuh dukungan berbagai sektor untuk melakukan evaluasi agar program ini semakin lebih baik.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, menilai MBG sebagai kebijakan strategis yang menjawab dua tantangan utama bangsa: peningkatan kualitas gizi dan penguatan ekonomi lokal. Program ini bukan sekadar membagikan makanan bergizi, tetapi membangun ekosistem produksi pangan lokal. Petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa kini memiliki pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan. Ia menambahkan, dengan jaminan permintaan yang stabil, roda ekonomi daerah akan berputar lebih cepat dan menciptakan efek pengganda bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Agustomi Masik, menekankan pentingnya kemandirian desa dalam mendukung MBG. Pihaknya ingin desa menjadi pusat produksi. Bahan pangan seperti sayur, telur, dan hasil olahan lainnya diharapkan tidak lagi bergantung dari luar, tetapi disuplai dari unit produksi desa. Dengan begitu, desa tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan ekonomi.

Auditor Ahli Pertama dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kholiddin, menilai bahwa MBG merupakan model integrasi yang efektif antara kebijakan gizi dan ekonomi kerakyatan. Ia mengatakan, Pengawasan dan pendampingan harus dilakukan secara terpadu. Pihaknya memastikan seluruh bahan pangan yang digunakan memenuhi standar gizi dan higienitas. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam penyediaan bahan makanan harus terus diperkuat.

Implementasi di lapangan juga menunjukkan hasil positif. Di sejumlah daerah seperti Kolaka dan Banyumas, pemerintah daerah telah membangun dapur produksi berbasis UMKM dan koperasi desa untuk mendukung MBG. Langkah ini berhasil membuka lapangan kerja baru bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa, sekaligus meningkatkan transaksi pangan lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menilai MBG membawa dampak nyata bagi ekonomi mikro. Pihaknya mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar memaksimalkan penggunaan produk dari produsen lokal yang dekat dengan dapur MBG. Dengan begitu, warga sekitar juga bisa merasakan sirkulasi ekonomi dari program ini. Ia menyebut, salah satu contoh keberhasilan ada di Kecamatan Bojonggede yang mulai memprioritaskan pembelian bahan pangan dari masyarakat setempat. Itu yang diharapkan Pak Prabowo, agar proyek MBG tidak hanya menyuplai makanan bagi siswa, tapi juga menggerakkan ekonomi warga loka.

Tahun pertama pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Dengan dampak ganda meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa MBG menjelma menjadi simbol komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap kesejahteraan rakyat. Program ini bukan hanya memberi makan anak-anak Indonesia, tetapi juga menumbuhkan harapan bahwa masa depan bangsa akan lebih sehat, cerdas, dan berdaulat secara ekonomi.

)* Pengamat Ekonomi

Oleh: Najib M. Anwar (*

Dalam satu tahun pelaksanaannya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh rantai penyediaan makanan berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan kehalalan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi kuat untuk menjamin kualitas gizi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program ini.

Program MBG dirancang bukan sekadar penyediaan makanan gratis, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Pemerintah memandang gizi sebagai pilar utama pembangunan manusia, dan hal itu diperkuat melalui koordinasi erat antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menjelaskan bahwa pihaknya bersama BGN tengah mempersiapkan pelatihan penyelia halal bagi seluruh dapur pelaksana program MBG. Pelatihan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal (LPJPH), baik dari lembaga pelatihan kerja maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menilai bahwa keberadaan penyelia halal di setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) menjadi bagian penting dari penerapan prinsip trustability, traceability, dan transparency yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, dengan adanya penyelia halal, proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan dapat terpantau dengan baik. Hal ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh tahapan produksi memenuhi unsur sehat, aman, bergizi, serta halal dan thoyyib.

Langkah sinergis tersebut mendapat penguatan dari Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang memandang kerja sama antara BGN dan BPJPH sebagai bagian dari visi besar negara dalam memastikan gizi dan kepercayaan publik berjalan beriringan. Ia menilai bahwa makanan bergizi yang disajikan kepada masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan, tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan standar mutu bangsa.

Nanik menjelaskan bahwa setiap makanan bergizi yang dihadirkan pemerintah harus memenuhi tiga prinsip utama: bersih, sehat, dan halal. Menurutnya, di situlah letak tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas gizi dan kepercayaan publik. Ia juga menegaskan bahwa komitmen BGN tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi berlanjut hingga pengawasan dan pendampingan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pelaksana program memahami esensi gizi seimbang, higienitas, dan keamanan pangan.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat efektivitas program MBG. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi peningkatan program gizi nasional di masa mendatang. Tigor berharap agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menjaga mutu program. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dijaga demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul.

Lebih lanjut, Tigor menjelaskan bahwa setiap makanan yang disediakan melalui program MBG untuk anak sekolah telah melalui proses pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut dilakukan dalam tiga lapisan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gizi bagi penerima manfaat. Proses dimulai sejak tahap pemilihan bahan pangan, di mana setiap dapur penerima program diwajibkan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, pengawasan yang berlapis ini memastikan tidak ada kompromi terhadap kualitas makanan yang disajikan.

Dari lapangan, Kepala Regional MBG Papua Tengah, Nalen Situmorang, menggambarkan dampak ganda dari pelaksanaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa selain menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah terpencil, program ini juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, MBG telah membuka banyak lapangan kerja baru, mulai dari tenaga dapur, penyedia bahan pangan lokal, hingga tenaga pendamping lapangan.

Nalen juga menuturkan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan memenuhi tiga sertifikasi utama, yaitu sertifikat halal, sertifikat laik higiene sanitasi, serta uji kualitas air. Ketiga sertifikasi ini menjadi parameter utama dalam memastikan standar keamanan pangan yang tinggi. Ia menilai bahwa penerapan standar tersebut tidak hanya menjaga keamanan pangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha lokal tentang pentingnya kualitas dan kebersihan dalam proses produksi.

Melalui pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek gizi, kesehatan, dan kehalalan, program MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan sosial dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN, BPJPH, serta berbagai kementerian terkait menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui intervensi gizi yang komprehensif.

Setahun pelaksanaan program ini telah menghadirkan berbagai capaian positif. Di sejumlah daerah, tingkat konsumsi makanan bergizi di kalangan anak sekolah meningkat, dan prevalensi gizi buruk menurun signifikan. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makanan yang higienis dan halal semakin tumbuh, menjadi indikator bahwa MBG berhasil membangun budaya makan sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pembangunan manusia Indonesia, MBG merupakan langkah strategis yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan sinergi lintas lembaga dan pengawasan ketat di setiap tahapan, program ini tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menanamkan nilai kebersihan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Seiring berjalannya waktu, program MBG di era Prabowo–Gibran diharapkan menjadi model nasional bagi kebijakan pangan bergizi dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan hak atas makanan yang sehat, aman, dan halal, demi Indonesia yang sehat, berdaulat, dan unggul di masa depan.

(* Penulis merupakan Pemerhati Gizi dan Kesehatan

Jakarta — Setahun setelah dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan hasil nyata dari janji mereka, yakni menjadikan Indonesia mandiri di bidang pangan, energi, dan sumber daya manusia (SDM). Sejumlah capaian di ketiga sektor tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah kini bergerak di jalur yang tepat — dari peningkatan produksi beras nasional hingga percepatan transisi energi bersih dan penguatan pendidikan vokasi.

Pada sektor pangan, hasil survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap program ketahanan pangan nasional mencapai 61,5 persen, dengan tingkat keyakinan terhadap kemampuan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77 persen. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti mengatakan banyak hal nyata telah dilakukan Kementan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Lilik Sutiarso menilai kebijakan Kementan selaras dengan tren positif menuju swasembada pangan. “Program optimalisasi lahan, perbaikan distribusi pangan, serta penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan wujud nyata kebijakan yang berpihak pada petani dan masyarakat,” ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah fokus pada langkah-langkah strategis seperti pembentukan Satgas Penderasan Informasi, peningkatan serapan gabah, dan perbaikan sistem distribusi pupuk. “Capaian serapan Gabah Kering Penggilingan (GKP) tahun ini mencapai 65 juta ton dan terus meningkat setiap tahun. Kami optimistis Indonesia segera mencapai swasembada beras pada 2025,” katanya.

Optimisme itu juga ditopang data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton dan diperkirakan menembus 34 juta ton pada akhir tahun, naik 13,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan target swasembada pangan nasional segera tercapai, khususnya dalam komoditas beras.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, arah kebijakan pangan ini menunjukkan konsistensi visi pemerintah. “Ketika di forum PBB Presiden Prabowo menyampaikan target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, itu menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki arah kebijakan yang jelas dan percaya diri,” ujarnya.

Sementara di sektor energi, pemerintah juga menunjukkan kemajuan nyata. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan dua capaian besar pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, yakni peningkatan lifting minyak dan percepatan transisi energi. “Dari lifting yang hanya 580 ribu barel per hari, kini sudah mencapai 605 ribu barel. Sementara porsi energi baru terbarukan dalam bauran listrik nasional meningkat dari 11 persen menjadi 15,5 persen,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat tata kelola energi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerja sama pengelolaan wilayah kerja migas. Kebijakan ini mendorong peningkatan produksi sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan sumur minyak rakyat.

Dengan fondasi yang mulai terbentuk di tiga sektor strategis tersebut, publik melihat bahwa arah pemerintahan Prabowo–Gibran tidak hanya reaktif terhadap tantangan, tetapi juga visioner dalam membangun kemandirian nasional. Capaian setahun terakhir memperlihatkan kebijakan pemerintah sudah on the track—mengarahkan Indonesia menuju negara yang berdaulat pangan, mandiri energi, dan kuat dalam kualitas sumber daya manusianya. (*)

Jakarta – Di sektor energi, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan capaian luar biasa, yakni lifting migas mencapai 605.000 barrel yang sebelumnya hanya 580.000 barrel, dan transisi energi baru terbarukan 15,5% yang sebelumnya hanya 11%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada dua capaian swasembada energi pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Energi yang pertama di 2025, dari lifting kita yang cuma 580.000 barrel sekarang sudah mencapai 605.000 barrel,” ujar Bahlil.

“Yang kedua untuk transisi (energi) yang tadinya cuma 11 persen dari total energi baru terbarukan dari total listrik, sekarang sudah mencapai 15,5 persen,” katanya.

Di sektor pangan, Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cita-cita besar mencapai ketahanan pangan. Indonesia kini surplus produksi beras dengan cadangan lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil nyata. Stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini membebani negara.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” ujar Mentan Amran di Jakarta.

Mentan Amran menjelaskan, pemerintah berani melakukan deregulasi besar-besaran dengan mencabut 240 aturan yang menghambat sektor pertanian. “Dalam 10 bulan, ada 17 Perpres dan Inpres yang diterbitkan mengubah banyak hal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.

Tak hanya itu, capaian serapan produksi Gabah Kering Penggilingan (GKP) tahun ini telah mencapai 65 juta GKP yang dihasilkan dari penggilingan kecil (0,5 ton/jam), sedang (2 ton/jam), dan besar (20 ton/jam), dengan estimasi realisasi giling setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengejar target pembangunan 350.000-unit rumah subsidi pada tahun 2025.

“Target tahun ini 350.000 rumah, ini terbesar sepanjang sejarah. Kami bekerja keras untuk mewujudkannya,” ujar Maruarar.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 16 Oktober 2025, sebanyak 202.267 unit rumah telah melalui proses akad kredit dan diserahterimakan.

“Selain itu, 47.000 unit sedang dalam proses pembangunan, dan 2.045 unit berstatus ready stock,” kata Maruarar. ****

Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan nasional. Presiden menargetkan swasembada beras, dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Ini merupakan percepatan signifikan dari target awal empat tahun yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Mimpi kita, target Bapak Presiden empat tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu satu tahun dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Percepatan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak,” kata Amran.

Terkait hal itu, Peneliti Litbang Kompas, Agustina Perwanti, menilai bahwa publik memberikan apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah di bidang pangan, khususnya setelah capaian produksi padi nasional yang meningkat signifikan.

“Berdasarkan data yang kami peroleh, produksi padi sudah meningkat hingga 34 juta ton pada bulan ini, dan hal ini cukup mendapat apresiasi dari publik,” ujar Agustina

Tidak hanya swasembada pangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ada dua capaian swasembada energi pada satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka (Pragib). yakni lifting migas dan transisi energi.

“Energi yang pertama di 2025, dari lifting kita yang cuma 580.000 barrel sekarang sudah mencapai 605.000 barrel. Yang kedua untuk transisi (energi) yang tadinya cuma 11 persen dari total energi baru terbarukan dari total listrik, sekarang sudah mencapai 15,5 persen,” jelas Bahlil.

Sementara di bidang ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan capaian kinerja setahun pemerintahan Pragib. Salah satu capaiannya adalah, ekonomi Indonesia yang tumbuh stabil di atas 5 persen dan tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di negara-negara G20.

“Setahun pemerintahan Pragib, Indonesia tetap tumbuh solid dan pertumbuhannya di atas 5 persen, kuartal II-2025 di 5,12 persen, dan ini salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20,” ucap Airlangga di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Airlangga juga mengungkapkan bahwa capaian itu ditopang oleh terjaganya harga-harga yang relatif stabil dengan daya beli yang tetap terjaga dan neraca perdagangan ekspor Indonesia selama 64 bulan berturut-turut positif sepanjang setahun terakhir di bawah pemerintahan pemerintahan Pragib.

“Di sektor perbankan berjalan fungsi intermediasi berjalan dengan baik, pertumbuhan kredit 10-11 persen, 3,46 juta pengusaha UMKM, petani dan nelayan telah diberikan akses permodalan dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR) dan likuiditas perbankan berjalan dengan baik,” pungkasnya.***

Jakarta – Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi pondasi yang menentukan arah perjalanan pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Program-program strategis seperti Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan peningkatan SDM dijalankan secara tegas dan terukur.

Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti mengatakan bahwa banyak hal nyata yang telah dilakukan Kementan, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan. Apalagi tingkat keyakinan terhadap kemampuan Kementan dalam meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77%.

“Publik melihat ada keseriusan dari pemerintah dalam menangani program pangan. Dukungan anggaran yang besar, mencapai lebih dari Rp 130 triliun tahun ini, menjadi bukti komitmen nyata pemerintah,” jelas Agustina.

Menurut Pengamat Pangan Universitas Andalas, DR. Muhammad Maki, kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah, memperluas mekanisasi dan memperkuat dukungan bagi petani telah mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Arah kebijakan pertanian pemerintah saat ini telah memberikan ketenangan dan rasa percaya diri baru bagi petani. Saat ini dari aspek petani, panen, ada jaminan harga pembelian dari pemerintah yang cukup tinggi. Itu menenangkan dan memotivasi,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

“Penguasaan sumber daya alam harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”, tutur Bahlil.

Disisi lain, dalam rangka mendorong peningkatan SDM sekaligus ekonomi daerah, Presiden Prabowo juga fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. “Makan Bergizi Gratis pada dasarnya adalah penyediaan makanan bergizi tanpa biaya. Program ini lahir dari pengalaman saya selama bertahun-tahun berkampanye,” ujar Presiden Prabowo.

Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah sendiri telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sebanyak 41,89 juta masyarakat di Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan deteksi dini penyakit dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

“Kalau yang pertama, yang paling besar itu adalah program cek kesehatan gratis. Ini data yang saya lihat dua hari yang lalu, yang daftar 44 juta sekian, yang sudah diperiksa 41 juta. Jadi banyak sekali ini ya,” kata Budi. [-RWA]

Jakarta — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Namun, keunggulan MBG tidak berhenti di aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026.

“Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan resminya.

Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

Oleh: Anik Tuniaty *)

Asta Cita adalah poros kebijakan; setahun berjalan, bukti di lapangan menunjukkan fondasi yang mulai kokoh—bukan hanya indikator makro yang membaik, tetapi juga infrastruktur program yang rapi dan dampak yang terasa di rumah tangga berpendapatan rendah. Evaluasi para peneliti, akademisi, dan pelaku kebijakan juga mengisyaratkan hal serupa: kepercayaan publik meningkat, tata kelola program lebih terstruktur, dan efek ekonomi–sosial mulai konsisten muncul.

Di sektor pangan, ketahanan yang berpihak pada produsen sekaligus konsumen. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menilai kinerja Kementerian Pertanian nyata dalam memperkuat ketahanan pangan, dengan tingkat keyakinan publik terhadap kemampuan Kementan menyejahterakan petani berada di 77 persen, kepuasan pada program ketahanan pangan 61,5 persen, dan kepuasan pada kinerja lembaga mencapai 71,5 persen; ia menekankan bahwa capaian ini berkait dengan program pemerintah yang memang turun sampai ke sentra pangan.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, mengaitkan temuan tersebut dengan kebijakan lapangan seperti optimalisasi lahan, pembenahan distribusi, dan penyaluran beras SPHP yang dinilai menolong petani maupun konsumen; ia menggarisbawahi pesan Presiden tentang kedaulatan pangan sebagai bagian dari kedaulatan negara dan menilai kerja kolaboratif yang sedang berlangsung perlu dijaga. Di hulu, Kementan mengaktifkan Satgas Penderasan Informasi untuk memetakan isu swasembada, serapan gabah, ketersediaan pupuk, pompanisasi, hingga cetak sawah; serapan 65 juta ton GKP dari jejaring penggilingan dilaporkan sebagai bantalan harga dan produksi.

Kebijakan harga dasar yang adil juga menyasar martabat produsen. Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto menyebut kepuasan petani atas kebijakan Kementan menembus 84 persen, didorong antara lain oleh kenaikan HPP GKP dari Rp5.500 menjadi Rp6.500/kg; menurutnya, mayoritas responden—77 persen—menilai kebijakan HPP menyejahterakan petani, dan angka kepuasan naik lebih tinggi pada kelompok yang bersentuhan langsung dengan produksi. Kebijakan harga ini bukan sekadar statistik; tetapi juga jaring pengaman psikososial yang memberi sinyal pekerjaan yang dihargai, sehingga mendorong kontinuitas usaha tani, stabilitas pendapatan, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar.

Sementara itu, energi dirapikan dengan kombinasi peningkatan pasokan dan transisi bersih. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat dua lompatan: lifting migas naik dari sekitar 580 ribu menjadi 605 ribu barel per hari, dan porsi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan bertambah dari 11 persen menjadi 15,5 persen; ia menambahkan bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 14/2025 mendorong tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Di sisi pembiayaan, jalur transisi diperkuat. CEO Danantara Rosan Roeslani memproyeksikan investasi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (PSEL) di 33 kota mencapai sekitar Rp91 triliun; ia menjelaskan perhitungan awal didasarkan asumsi kapasitas 1.000 ton per hari per daerah, yang masih bisa meningkat sesuai kebutuhan. Bagi keluarga miskin kota, energi yang andal dan pengelolaan sampah yang modern bukan isu teknokratik belaka; ia berhubungan langsung dengan kesehatan lingkungan, peluang kerja lokal, dan biaya hidup.

Di pilar SDM, layanan dasar bergerak dari niat menjadi sistem. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi; ia menarget seluruhnya bersertifikat SLHS agar mutu dan keamanan pangan terjaga. Sementara itu 35,4 juta penerima manfaat termasuk ibu hamil/menyusui dan balita non-PAUD sudah menerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) —indikasi perluasan payung proteksi untuk kelompok rentan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, gizi layak pada seribu hari pertama kehidupan adalah intervensi dengan imbal hasil sosial tertinggi, karena mengurangi gagal tumbuh, memperbaiki kapasitas belajar, dan menekan beban biaya kesehatan jangka panjang.

Pencegahan penyakit juga bergerak dari slogan ke praktik. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menyasar lebih dari 38 juta penerima manfaat tahun ini melalui puskesmas, posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas—mendorong deteksi dini faktor risiko dan menurunkan ongkos sakit bagi keluarga miskin. Di pendidikan, Sekolah Rakyat diperluas lintas daerah hingga kini 116 Sekolah Rakyat telah beroperasi, sedangkan untuk talenta sains dan industri, dan menarget 100 Sekolah Garuda beroperasi pada 2029 (80 transformasi dan 20 baru), 16.111 sekolah direnovasi, dan 288.000 ruang belajar gunakan teknologi digital interaktif. Penguatan ekosistem SDM diperkuat kebijakan penghasilan aparatur: Perpres 79/2025 memasukkan kenaikan gaji ASN (khususnya guru, dosen, nakes, penyuluh), TNI/Polri sebagai program “Hasil Terbaik Cepat”. Dan pada wirausaha rakyat, Menko Perekonomian memperpanjang PPh final UMKM 0,5 persen hingga 2029 demi menjaga arus kas dan ruang ekspansi.

Dalam kacamata kesejahteraan sosial, kolaborasi seperti ini menciptakan jalur layanan yang utuh dari hulu ke hilir—mengurangi putus layanan yang sering dialami rumah tangga rentan. Setahun ini, Asta Cita menunjukkan dirinya bukan sekadar daftar keinginan, melainkan arsitektur kebijakan yang mulai mendarat: pangan lebih pasti, energi lebih andal, dan SDM tumbuh lewat layanan konkret. Ke depan arah kesejahteraan sosial kita kian tegak: keluarga yang lebih berdaya, anak-anak yang lebih sehat dan cerdas, serta komunitas yang tumbuh dari kerja—bukan sekadar bertahan dalam cuaca ekonomi. Itu ukuran kemajuan yang paling masuk akal bagi sebuah pemerintahan, dan—dari apa yang terlihat di lapangan—kita sedang bergerak ke sana.

*) Pemerhati sosial

JAKARTA – Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah berhasil menunjukkan capaian luar biasa dalam memperkuat fondasi kesehatan dan gizi nasional. Melalui dua program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemerintah menghadirkan bukti nyata keberpihakan kepada rakyat kecil sekaligus mewujudkan visi Indonesia yang sehat, produktif, dan berkeadilan.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lebih dari 11.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi kini telah beroperasi di seluruh Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, sertifikasi higienis dan sanitasi menjadi syarat utama setiap dapur agar mutu makanan tetap aman dan layak konsumsi.

“Kami tidak ingin main-main dalam urusan ini. Keselamatan anak lebih utama dari sertifikat di atas kertas. Kami pastikan setiap dapur gizi yang beroperasi sudah melalui inspeksi dan dinilai layak oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya di Jakarta.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi generasi muda dari risiko kekurangan gizi dan stunting. Dadan menambahkan, “Kami menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan seluruh dapur gizi akan memiliki SLHS. Prosesnya kami lakukan sesuai standar, bukan sekadar formalitas.”

Komitmen tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak sekadar membangun fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas manusia Indonesia sejak dini.

Di sisi lain, Kepala BKKBN sekaligus Menteri Dukungan Bangga Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menyampaikan bahwa sebanyak 1,3 juta ibu hamil hingga balita telah menerima manfaat program MBG. “Sudah 1,3 juta (ibu hamil hingga balita) yang menerima,” katanya.

Wihaji juga menjelaskan, integrasi antara MBG dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan gizi di seluruh daerah, termasuk wilayah 3T. “Distribusi MBG bagi sasaran ibu dan anak Indonesia sangat penting agar terpenuhi kebutuhan gizinya serta terhindar dari risiko stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 10 Februari 2025 telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hingga pertengahan September 2025, Kementerian Kesehatan mencatat 29,8 juta penerima manfaat yang tersebar di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Tanah Air.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menyebut, “Program Cek Kesehatan Gratis ini sudah menjangkau sebanyak 29,8 juta penerima manfaat.”

Endang menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan rakyat yang sehat dan terlindungi. “Program ini adalah wujud nyata keadilan kesehatan untuk semua warga negara,” ujarnya.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang kuat dan berpihak pada rakyat mampu menghadirkan perubahan besar. Melalui MBG dan CKG, pemerintah berhasil mengubah paradigma pelayanan public dari sekadar janji menjadi aksi nyata menuju Indonesia yang sehat, mandiri, dan berdaulat.

Oleh : Raditya Rahman )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan catatan penting di tahun pertamanya dengan tiga capaian besar yang langsung dirasakan masyarakat: pemerataan layanan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), terwujudnya swasembada pangan di sejumlah wilayah, dan peningkatan produksi energi nasional yang memperkuat kemandirian bangsa. Ketiganya menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Indonesia sejahtera, mandiri, dan berdaulat.

Program Cek Kesehatan Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil dengan memastikan akses layanan medis dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, dari bayi hingga lanjut usia. Program ini menjadi pilar perubahan paradigma kesehatan nasional, dari pola pengobatan menuju pencegahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun ini, sebanyak 40 juta warga telah mendaftar, dan 38 juta di antaranya sudah menjalani pemeriksaan. Hasil awal menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengalami gangguan kesehatan ringan seperti sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula berlebih, masalah yang selama ini kerap diabaikan.

Langkah pemerintah tidak berhenti di situ. Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di seluruh Indonesia dalam empat tahun ke depan, dan kini telah ada 66 kenaikan kelas RSUD berkualitas yang akan terus bertambah. Pembangunan ini bukan hanya soal infrastruktur medis, tetapi juga upaya pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan hingga ke pelosok. Dengan sistem berbasis data kesehatan nasional yang terus diperkuat, masyarakat kini lebih mudah terpantau kesehatannya tanpa harus menunggu sakit parah untuk mendapat penanganan medis. Kebijakan ini menandai keseriusan negara untuk menjaga kesehatan rakyat sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di bidang pangan, capaian swasembada mulai terasa nyata di berbagai daerah. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia kini tidak hanya menekan angka impor, tetapi sudah berhasil membangun kemandirian pangan di tingkat pulau. Salah satu contohnya adalah Kalimantan, yang dulunya bergantung pada pasokan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kini telah mencapai swasembada beras. Kemandirian ini bukan sekadar simbol keberhasilan produksi, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas harga dan inflasi pangan yang kini termasuk lima besar terbaik di dunia.

Program swasembada ini juga mengurangi biaya logistik antarwilayah dan memastikan hasil pertanian dinikmati secara adil oleh petani. Pemerintah menempuh langkah terintegrasi, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk subsidi, hingga infrastruktur irigasi yang lebih modern. Amran menjelaskan bahwa pemerintah kini fokus memperkuat tiga komoditas strategis, yakni beras, jagung, dan gula putih. Pendekatan ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang menambah nilai ekonomi di sektor pertanian. Bahkan, dengan stok beras nasional yang mencapai lebih dari 4,2 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah—Indonesia kini menandai berakhirnya impor beras medium dan menatap era baru kemandirian pangan nasional.

Sementara itu, di sektor energi, kebijakan pemerintah juga menuai apresiasi luas. Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai peningkatan produksi minyak (lifting) dari 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari mencerminkan keberhasilan tata kelola baru yang lebih efisien dan transparan. Peningkatan ini tidak hanya menopang ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi melalui stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Pemerintah juga meluncurkan kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat yang memungkinkan masyarakat mengelola sumur-sumur tua yang sebelumnya tidak ekonomis bagi perusahaan besar. Kebijakan ini dinilai tepat karena memberi manfaat langsung bagi warga di sekitar wilayah produksi energi. Selain membuka lapangan kerja, langkah tersebut juga mendorong kemandirian energi di tingkat lokal dan memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

Keberhasilan di sektor energi ini merupakan bagian dari visi besar Asta Cita yang menekankan transformasi ekonomi berbasis kemandirian dan keberlanjutan. Dengan penggunaan teknologi eksplorasi baru, pemerintah juga berupaya menemukan cadangan energi baru untuk menjaga kesinambungan produksi jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi strategis untuk ketahanan energi nasional di masa depan.

Tiga sektor vital yakni kesehatan, pangan, dan energi—menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak dengan arah yang jelas dan berpihak pada rakyat. Dalam satu tahun, berbagai capaian ini menunjukkan sinergi antara visi kepemimpinan dan kerja nyata birokrasi yang semakin solid. Capaian Cek Kesehatan Gratis memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; program swasembada pangan memastikan stabilitas ekonomi nasional; dan penguatan sektor energi menegaskan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan sumber daya.

Kini, masyarakat dapat melihat bahwa program-program pemerintah bukan sekadar janji politik, melainkan hasil nyata yang dirasakan hingga ke tingkat desa. Kebijakan yang berpihak kepada rakyat ini menjadi pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa memberikan apresiasi terhadap kerja keras pemerintah dalam memperkuat pondasi negara. Mari kita dukung upaya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk terus membangun Indonesia yang sehat, mandiri pangan, dan berdaulat energi karena keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Contin