Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai era baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Capaian nyata terlihat dari tiga sektor strategis: energi, pangan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah signifikan menuju swasembada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barrel menjadi 605.000 barrel per hari dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, bauran energi baru terbarukan juga melonjak dari 11 persen menjadi 15,5 persen. Capaian ini menandai kemajuan konkret dalam agenda transisi energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada energi membutuhkan kesabaran dan kerja keras karena sifat sektor ini berbeda dengan pangan. Ia menjelaskan bahwa produksi energi memerlukan modal besar, teknologi, dan waktu eksplorasi yang panjang, minimal tiga tahun. “Kalau pangan cukup dengan lahan dan pupuk, tiga bulan sudah panen. Tapi energi perlu waktu, teknologi, dan tentu doa agar sumber daya alam kita terbuka,” ujarnya.

Upaya swasembada energi juga menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan global. Peningkatan produksi migas dan ekspansi energi terbarukan menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Sementara itu, di bidang pangan, pemerintah berhasil mempercepat target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun menjadi hanya satu tahun. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menyebut capaian ini sebagai bukti sinergi lintas lembaga dan kebijakan yang berpihak pada petani. “Tren produktivitas meningkat, stok beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dan kebijakan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan,” katanya.

Kementerian Pertanian juga mencatat capaian penting berupa deflasi beras sebesar 0,13 persen pada September 2025 — pertama kali dalam lima tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hasil ini sebagai bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Pangan kita aman, bahkan berlebih. Produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan, sehingga impor tidak lagi diperlukan,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pertanian berada pada level tinggi, terutama karena produksi meningkat dan distribusi berjalan lancar.

Selain fokus pada energi dan pangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memperkuat sektor SDM melalui dua program unggulan: Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program CKG telah menjangkau puluhan juta warga dalam waktu kurang dari setahun, memberikan akses pemeriksaan kesehatan preventif tanpa biaya. Sedangkan program MBG berhasil menggabungkan misi sosial dan ekonomi dengan melibatkan ribuan UMKM penyedia bahan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Kedua program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan Prabowo-Gibran dalam satu tahun pertama pemerintahannya memperlihatkan arah pembangunan yang integratif — di mana kedaulatan energi dan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

Dengan capaian-capaian tersebut, Indonesia kini melangkah mantap menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fondasi kuat menuju visi besar Indonesia Emas 2045 — sebuah negara yang berdaulat, mandiri, dan makmur di segala bidang.

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan hasil konkret di berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pangan, hingga energi. Ketiga sektor tersebut menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya dalam setahun masa kepemimpinannya.

Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi program utama pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, hingga kini jutaan orang telah menikmati layanan kesehatan tersebut.

“Sudah ada hasilnya. sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana, dan dari 36 juta ini yang paling banyak adalah sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah, itu yang mesti dilakukan pengobatan lebih nih,” kata ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Selain CKG, pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit baru dalam empat tahun ke depan. Presiden Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk memastikan layanan kesehatan berkualitas dapat diakses hingga ke tingkat kabupaten.

Sementara di sektor pangan, capaian besar diraih melalui keberhasilan swasembada beras di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyebut sejumlah provinsi di Kalimantan kini tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.

“Dari lima provinsi, empat sudah swasembada beras di Pulau Kalimantan, sehingga inflasi alhamdulillah terkendali,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah memperkuat komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula putih. Melalui strategi hilirisasi pangan, nilai tambah dari sektor pertanian terus meningkat, sementara pasokan dan harga bahan pokok tetap stabil.

Stok beras nasional kini menembus lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, yang menandai berakhirnya impor beras medium.

Sementara itu, sektor energi juga mengalami perkembangan signifikan. Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menyebut peningkatan produksi minyak (lifting) dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari sebagai capaian besar di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tak hanya itu, Ia menilai kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat merupakan langkah tepat untuk memperkuat kemandirian energi lokal.

“Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik diserahkan ke masyarakat. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal,” pungkasnya.

Jakarta — Satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup periode pertamanya dengan deretan capaian pada tiga prioritas Asta Cita: swasembada pangan, swasembada energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Evaluasi para peneliti, akademisi, dan pelaku kebijakan menunjukkan tren kepercayaan publik meningkat, infrastruktur program kian rapi, dan dampak ekonomi–sosial mulai nyata di lapangan.

Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menilai kerja Kementerian Pertanian misalnya, terlihat “nyata” dalam memperkuat ketahanan pangan; tingkat keyakinan publik pada kemampuan Kementan menyejahterakan petani tercatat 77%, dengan 61,5% responden puas atas program ketahanan pangan nasional.

“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ambang yang cukup lumayan. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” kata Agustina

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso menautkan temuan itu dengan kebijakan lapangan seperti optimalisasi lahan, pembenahan distribusi, dan penyaluran beras SPHP yang berpihak ke petani sekaligus konsumen.

“Presiden telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, kerja kolaboratif yang kini dilakukan harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

Di hulu, Kementan mengaktifkan Satgas Penderasan Informasi—memetakan isu swasembada, serapan gabah, ketersediaan pupuk, gerakan pompanisasi, cetak sawah—serta melaporkan serapan 65 juta ton GKP dari jejaring penggilingan berbagai skala.

Peneliti Senior Litbang Kompas Budiawan Sidik Arifianto menyebut kepuasan petani atas kebijakan Kementan menembus 84%, didorong langkah seperti kenaikan HPP GKP dari Rp5.500 menjadi Rp6.500/kg yang menjaga optimisme dan gairah tanam.

“Responden secara umum menyatakan 77 persen kenaikan HPP berhasil mensejahterakan petani. Tapi kalau kita pilah lagi respon berdasarkan pekerjaanya disitu ada petani dan peternak yang berhubungan langsung dengan agraris maka angkanya jauh lebih tinggi lagi yaitu 84 persen petani puas dan menyambut baik kebijakan tersebut,” ujar Budiawan.

Sinyal Presiden di PBB—menarget Indonesia sebagai lumbung pangan dunia—memperkuat agenda dalam negeri. Dukungan lintas sektor juga mengalir: Kementerian Kehutanan mengakselerasi agroforestri perhutanan sosial di atas landscape 8,3 juta ha untuk pasokan pangan tanpa mengorbankan kelestarian. Di ranah digital, Mentan Andi Amran Sulaiman menggandeng BSSN guna mengamankan transformasi sistem pertanian, sejalan dengan target kedaulatan dan kemandirian pangan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat dua lompatan dalam 1 tahun: lifting migas naik dari sekitar 580 ribu menjadi 605 ribu barel per hari, dan porsi energi terbarukan di sistem kelistrikan meningkat dari 11% menjadi 15,5%.

“Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, pemerintah mendorong perbaikan tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.” imbuhnya.

Di sisi pembiayaan, Danantara menyiapkan rel jalur transisi. CEO Rosan Roeslani memproyeksikan investasi waste-to-energy (PSEL) di 33 kota mencapai Rp91 triliun.

“Mungkin total investasinya itu mencapai kurang lebih Rp 91 triliun untuk kurang lebih di 33 daerah itu. Tetapi kemungkinan besar karena waktu itu angka yang diambil berdasarkan 1.000 ton (sampah per hari) karena di satu daerah bisa menjadi lebih,” terangnya.

Di pilar SDM, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan 11.000+ SPPG (dapur gizi) telah beroperasi; Kepala BGN Dadan Hindayana menarget seluruhnya bersertifikat SLHS agar keamanan pangan terjaga. Kanal data BGN menunjukkan 11.362 SPPG aktif, sementara BKKBN (Wihaji) melaporkan 1,32 juta ibu hamil/menyusui dan balita non-PAUD sudah menjadi penerima manfaat MBG per 17 September—menandai perluasan jangkauan kelompok rentan.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai ikhtiar pencegahan yang menarget 60 juta penerima manfaat tahun ini, melalui puskesmas, posyandu, sekolah, klinik BPJS, kantor, dan komunitas. Di pendidikan, Sekolah Rakyat diperluas lintas daerah. Untuk talenta unggul, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menarget 100 Sekolah Garuda beroperasi pada 2029 (80 transformasi + 20 sekolah baru), menjadi “jalur cepat” mencetak peneliti dan industriawan masa depan.

“Melalui keberadaan sekolah ini semakin banyak anak-anak Indonesia yang berhasil masuk perguruan tinggi terbaik di dunia dan dalam negeri,” tegasnya.

Ekosistem SDM disokong kebijakan upah aparatur: Perpres 79/2025 memasukkan kenaikan gaji ASN (khususnya guru, dosen, nakes, penyuluh), TNI/Polri sebagai program “Hasil Terbaik Cepat”. Di kewirausahaan rakyat, Menko Perekonomian memperpanjang PPh final UMKM 0,5% hingga 2029, menjaga cashflow dan daya ekspansi. []

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bukti nyata dari arah kepemimpinan yang tegas, cepat, dan berpihak pada rakyat. Dalam waktu singkat, berbagai capaian strategis berhasil diwujudkan, mulai dari sektor energi, pangan, hingga pendidikan. Pemerintahan ini menunjukkan bahwa visi besar menuju Indonesia berdikari bukan sekadar janji, tetapi sedang benar-benar diwujudkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dua capaian penting dalam mewujudkan swasembada energi nasional, yakni peningkatan lifting minyak dan percepatan transisi energi. “Energi yang pertama di 2025, dari lifting kita yang cuma 580.000 barrel sekarang sudah mencapai 605.000 barrel,” ujarnya.

Selain itu, dalam setahun terakhir, kontribusi energi baru terbarukan terhadap total listrik nasional juga meningkat signifikan. “Yang kedua untuk transisi energi, yang tadinya cuma 11 persen dari total energi baru terbarukan, sekarang sudah mencapai 15,5 persen,” lanjut Bahlil. Ia menegaskan, capaian ini menjadi pondasi awal menuju kemandirian energi nasional yang terus direalisasikan secara bertahap. Pemerintah juga memperluas investasi hijau untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis keberlanjutan di masa depan.

Di sektor pangan, keberhasilan pemerintah juga terlihat nyata. Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, tingkat kepuasan petani terhadap kebijakan pemerintah mencapai 84 persen. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram menjadi langkah strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

“Produksi pangan Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton. Bahkan di forum PBB, Presiden Prabowo menyampaikan target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ini sinyal positif bagi masa depan ketahanan pangan nasional,” ujar Hendri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat capaian ini. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36—naik dari tahun sebelumnya—yang menandakan pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluarannya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan petani meningkat pesat di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Tidak berhenti di sektor energi dan pangan, pemerintahan ini juga menaruh perhatian besar pada pembentukan sumber daya manusia unggul melalui Program Sekolah Garuda, yang diluncurkan secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Program ini merupakan inovasi pendidikan yang mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, berdaya saing global, dan berkarakter kuat.

Menteri Pendidikan Nasional Brian Yuliarto menjelaskan bahwa Sekolah Garuda berfokus pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) serta pembentukan karakter pejuang. “Untuk menjadi seorang pejuang, siswa harus memiliki semangat yang kuat, ketekunan, dan kegigihan dalam mencapai tujuan. Di sini, mereka tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga belajar pantang menyerah,” tegasnya.

Melalui Sekolah Garuda, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya mencetak siswa cerdas, tetapi juga generasi yang siap menghadapi tantangan global dengan mental baja dan cita-cita besar untuk bangsa.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti bahwa perubahan besar tengah berlangsung. Swasembada energi, kemandirian pangan, dan lahirnya generasi tangguh adalah fondasi menuju Indonesia yang berdikari, sejahtera, dan disegani dunia. Dengan semangat kerja keras dan keberanian mengambil langkah besar, Indonesia kini benar-benar sedang melesat menuju masa depan kejayaan.

Jakarta – Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah pembangunan yang jelas, terukur, serta manfaat positifnya dirasakan langsung masyarakat. Kebijakan di sektor pangan, energi, serta program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi bukti nyata upaya pemerintah memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian di bidang ketahanan pangan, transisi energi, serta pelayanan gizi dan kesehatan menjadi pondasi kokoh bagi Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Peneliti Litbang Kompas, Agustina Purwanti mengatakan, hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepercayaan publik terhadap program pemerintah di bidang pertanian.

“Tingkat keyakinan terhadap kemampuan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77 persen,” ujar Agustina Purwanti.

Ia menambahkan, kepuasan publik terhadap program ketahanan pangan nasional juga cukup tinggi, yakni 61,5 persen. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Lilik Sutiarso menilai capaian Kementerian Pertanian sejalan dengan tren menuju swasembada pangan.

“Program optimalisasi lahan, perbaikan distribusi, serta penyaluran beras SPHP menjadi contoh kebijakan yang berpihak pada petani dan masyarakat luas,” tegas Prof. Lilik Sutiarso.

Kinerja tersebut turut diperkuat oleh peningkatan produktivitas gabah nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa serapan produksi Gabah Kering Penggilingan (GKP) tahun ini telah mencapai 65 juta ton.

“Peningkatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program seperti gerakan pompanisasi dan cetak sawah baru,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Ia menegaskan, langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Melalui Satgas Penderasan Informasi, kementerian terus mendorong penyebaran informasi positif terkait capaian sektor pertanian di seluruh wilayah Indonesia.

Tidak hanya sektor pangan, capaian serupa juga terlihat pada bidang energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat dua kemajuan besar, yaitu peningkatan lifting migas dan percepatan transisi energi.

“Produksi minyak kini mencapai 605.000 barel per hari dan porsi energi baru terbarukan naik menjadi 15,5 persen,” ungkap Bahlil Lahadalia.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak rakyat agar lebih aman dan berkelanjutan.

Dalam bidang sosial, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lebih dari 11.000 dapur gizi telah beroperasi di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami memastikan seluruh dapur gizi memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan,” tambah Dadan Hindayana.

Program MBG juga didukung oleh Kepala BKKBN Wihaji, yang mencatat lebih dari 1,3 juta penerima manfaat, mencakup ibu hamil, menyusui, dan balita.

Di sisi kesehatan, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menegaskan bahwa Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi program unggulan yang menjangkau hingga 60 juta penerima manfaat.

“Program ini adalah upaya membangun sistem kesehatan yang adil, menyeluruh, dan berorientasi pencegahan,” pungkas Maria Endang Sumiwi.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa dalam setahun, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil memperkuat fondasi kemandirian bangsa dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat—pangan, energi, dan kesehatan—sebagai modal utama menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat.

Jakarta – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian nasional. Dalam periode ini, berbagai kebijakan strategis mulai menunjukkan hasil, terutama di sektor pangan, energi, dan ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari agenda besar Asta Cita.

Pemerintah berupaya memperkuat pondasi ekonomi nasional dengan memastikan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor, baik untuk kebutuhan pangan maupun energi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja.

Komitmen kemandirian pangan menjadi salah satu capaian paling menonjol. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia siap mencapai swasembada beras pada akhir 2025, jauh lebih cepat dari target awal empat tahun yang dicanangkan Presiden.

“Target awal Bapak Presiden kepada kami empat tahun. Setelah 21 hari menjadi tiga tahun, 45 hari kemudian menjadi satu tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras petani di seluruh Indonesia dan dukungan langsung Presiden terhadap kesejahteraan mereka.

Peningkatan kemandirian pangan ini berjalan seiring dengan upaya memperkuat kedaulatan energi. Kinerja sektor minyak dan gas nasional meningkat signifikan, dengan angka lifting mencapai 111,9 persen dari target APBN pada semester pertama 2025.

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, menilai capaian ini sebagai sinyal positif bahwa tata kelola energi nasional mulai membaik.

“Langkah ini menunjukkan ada perbaikan di lapangan. Untuk memperkuat tren positif ini, pemerintah terus memperluas wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat sebagai langkah tepat untuk mendorong kemandirian energi di tingkat lokal.

“Pemanfaatan sumur tua oleh masyarakat memperkuat partisipasi publik dalam kemandirian energi. Setidaknya ini mendorong kemandirian energi di tingkat lokal,” tambahnya.

Upaya membangun kemandirian di dua sektor ini juga diimbangi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memperkenalkan Karirhub, sebuah platform digital yang memuat lebih dari 200.000 lowongan kerja aktif, sebagai bagian dari ekosistem SiapKerja.

“Selain Maganghub, sebenarnya Kemnaker juga sudah memiliki aplikasi Karirhub, yang ada di platform SiapKerja, berisikan lowongan kerja. Jadi Karirhub bukan lowongan magang, tapi lowongan kerja,” jelasnya.

Melalui platform ini, pencari kerja dapat terhubung langsung dengan perusahaan sesuai minat dan keahlian, sementara pemerintah terus memperluas program upskilling dan reskilling untuk menekan angka pengangguran terbuka.

Pengamat menilai berbagai capaian ini mencerminkan arah konsolidasi ekonomi yang lebih mandiri.

Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi dan sumber daya alam.

“Presiden Prabowo tengah menata ulang tata kelola ekonomi nasional agar lebih transparan dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, langkah-langkah seperti hilirisasi tambang, legalisasi sumur rakyat, serta fokus pada produksi dalam negeri menjadi fondasi menuju kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah-langkah ini menegaskan bahwa visi besar Presiden Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia berdaulat kini mulai tampak nyata

Jakarta – Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, narkoba, dan judi online, yang menjadi momok serius bagi bangsa Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 – 8 Maret 2025, pihaknya berhasil menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.118.849 konten berkaitan dengan perjudian daring yang mayoritas bersumber dari situs dan alamat IP sebanyak 1.017.274 kasus, serta 46.207 konten yang berasal dari platform Meta seperti Facebook dan Instagram.

Alexander juga menegaskan kesiapan Kemenkomdigi untuk mengoperasikan Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh pada Oktober 2025, yang akan semakin memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal, khususnya judi online yang meresahkan masyarakat.

Langkah serupa juga diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa OJK telah meminta kepada pihak perbankan untuk memblokir lebih dari 27 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan dalam praktik judi online, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebanyak 25.912 rekening. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menutup celah finansial yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku judi daring.

Di sisi lain, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, BNN memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang terstandarisasi dan mudah diakses masyarakat, sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam menangani masalah narkoba.

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa KPK telah merumuskan Aksi Pencegahan Korupsi periode 2025-2026 sebagai implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Fokus utama aksi ini meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi, yang menunjukkan upaya sistematis dalam mencegah praktik korupsi di berbagai sektor.

Pengamat Politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, memberikan apresiasi tinggi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masif sejak masa awal pemerintahannya.

“Kasus-kasus korupsi yang selama ini tidak tersentuh kini mulai diungkap, seperti kasus PT Timah dan lainnya. Ini membuktikan bahwa upaya untuk menciptakan good and clean governance tengah berjalan serius,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa survei menunjukkan 75% publik merasa puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah saat ini.

Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, uang, atau pengaruh besar.

“Pemerintah telah membuktikan hal ini dengan tindakan nyata terhadap kasus korupsi besar senilai Rp271 triliun dan praktik tambang ilegal yang merugikan negara. Keberanian ini mulai mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” tegasnya.

Kepala Negara juga menekankan bahwa integritas menjadi nilai utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.

Selain itu, pemerintahan Prabowo memperkuat sinergi lintas lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk menutup celah hukum dan mempercepat proses penegakan keadilan secara efektif dan transparan. Pemerintah juga berupaya memperkuat koordinasi antar lembaga agar prinsip keadilan ditegakkan secara profesional tanpa intervensi, dengan reformasi hukum yang berbasis teknologi dan cepat.

“Dengan semangat ini, Indonesia mulai menapaki jalan menuju pemerintahan yang bersih dan berdaulat, di mana korupsi bukan lagi budaya, melainkan musuh bersama bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Setahun setelah resmi menjabat, Prabowo telah menjadi lambang keberanian dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. Dari upaya penghapusan tambang ilegal hingga pengusutan berbagai kasus korupsi besar, pesan yang dihadirkan sangat tegas: tidak ada satu pun yang kebal dari hukum.

Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo kini melangkah ke arah masa depan di mana kejujuran dijunjung tinggi, hukum ditegakkan secara konsisten, dan keadilan benar-benar melayani kepentingan rakyat. (*)

Medan – Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menyentuh masyarakat luas hingga ke lapisan bawah. Hal tersebut tercermin dari berbagai program – program yang sudah dirasakan “grassroot”. Sebut saja program rumah subsidi, koperasi desa merah putuh (KDMP), hingga program sekolah rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkap penyaluran rumah subsidi saat ini mencapai lebih dari 240 ribu unit sebagai bagian dari target 3 juta rumah di Indonesia.

“Kita telah menyalurkan rumah subsidi ke masyarakat hingga lapisan bawah saat ini mencapai lebih dari 240 ribu unit sebagai bagian dari target 3 juta rumah unit rumah di Indonesia,“ jelas Maruarar ketika diwawancara awak media di medan Sumatera Utara.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyerahkan kunci rumah subsidi oleh kepada warga Sumatera Utara. Penyerahan kunci ini menandai selesainya pembangunan 240.265 unit rumah subsidi bantuan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Rumah subsidi yang sudah dibangun itu berdasarkan jumlah warga yang menunggu putusan kredit hingga akad, hingga rumah yang telah dihuni para pemiliknya’, ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menambah kuota lima ribu rumah untuk wilayah Sumatera Utara, sehingga kuota rumah subsidi bertambah jadi 20 ribu unit rumah tahun ini.

Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu inovasi pembangunan ekonomi desa yang kini mulai menunjukkan hasil positif di berbagai wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Wonosobo. Program ini hadir untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa melalui sistem pembiayaan yang lebih mudah, transparan, dan berkelanjutan.

Ketua KDMP Desa Sukoharjo, Bambang Nurkholis menyampaikan, koperasi di wilayahnya telah berjalan aktif dengan berbagai unit usaha. BNI datang untuk membikin pengajuan proposal bisnis sudah diajukan, tapi sampai hari ini masih menunggu kabar.

“Adanya KDMP ini luar biasa karena sangat membantu, alhamdulillah di KDMP saya sudah jalan dari tanggal 21 Juli sampai sekarang. Bergerak di bidang sembako, LPG, pupuk, pupuk bersubsidi, dan Laku Pandai sudah jalan, dan anggota saya tiap hari ada orang yang mendaftar,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan pengelola Koperasi Desa Merah Putih Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Suroso, yang menekankan pentingnya menjaga asas koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong. Keberadaan KDMP memperkuat ekonomi warga, sekaligus juga memperluas akses pembiayaan melalui aplikasi Simkopdes yang terhubung langsung Bank Himbara.

“Yang diutamakan harusnya simpanan wajib dan simpanan pokok dari anggota karena asas koperasi itu adalah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Namun dalam hal ini, Koperasi Merah Putih memang mendapat dukungan pemerintah dari Bapak Presiden yaitu kemudahan untuk mengakses pembiayaan dari Bank Himbara,” tutur Suroso.

Di kesempatan berbeda, Gus Ipul menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu dan kurang beruntung, yang tetap berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Ia menyebut, anak-anak tersebut adalah generasi penerus bangsa yang harus disiapkan menjadi pemimpin masa depan.

“Presiden Prabowo meminta untuk menoleh ke keluarga yang seperti ini, karena ini adalah keluarga pra-sejahtera, keluarga yang harus dipikirkan bersama untuk menjadi keluarga yang lebih sejahtera dan anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Untuk itulah kemudian Presiden Prabowo menghadirkan Sekolah Rakyat khusus untuk anak-anak dari keluarga pra-sejahtera,” pungkas Gus Ipul kepada awak media.

Menurut Gus Ipul, kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Program ini, lanjutnya, tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Sosial, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan. Itulah kenapa kemudian yang mengelola adalah Kementerian Sosial, meskipun penanggung jawab oprasionalnya Kementerian Sosial tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung, contohnya Dikdasmen, Kemdagri, Kemenpan RB, BPS, PUPR, termasuk bupati/walikota, dan juga gubernur,” katanya.

Oleh: Ardian Prakoso

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan konsolidasi ekonomi yang kuat serta arah kebijakan yang tegas. Pemerintah bergerak cepat memperkuat fondasi makroekonomi, melindungi aparat penegak hukum, membuka ruang investasi, serta memperluas program perlindungan sosial. Seluruh langkah tersebut mencerminkan strategi besar untuk memperkuat kedaulatan negara melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

Fondasi ekonomi nasional berada dalam posisi stabil dengan pertumbuhan yang relatif tinggi di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai stabilitas tersebut menjadi faktor utama yang menggerakkan kepercayaan publik dan investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 mencapai 5,12 persen, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja tertinggi di antara anggota G20. Tren positif itu menjadi penanda keberhasilan strategi fiskal dan moneter yang diarahkan secara terukur.

Purbaya menggarisbawahi peran penempatan dana negara di Bank Himbara sebesar Rp200 triliun sebagai langkah strategis untuk menjaga likuiditas sistem keuangan nasional. Strategi tersebut memperluas perputaran uang di sektor riil dan mendorong ekspansi aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, inflasi berhasil dijaga di level 2,65 persen secara tahunan dengan defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB. Capaian tersebut termasuk yang terendah di antara negara G20, menggambarkan pengelolaan fiskal yang disiplin serta konsistensi kebijakan ekonomi yang propertumbuhan.

Kinerja perdagangan juga menunjukkan tren menguat. Neraca perdagangan mencatat surplus selama 64 bulan berturut-turut dengan pertumbuhan 45,8 persen sepanjang Januari hingga September 2025.

Angka pengangguran turun menjadi 4,76 persen, terendah sejak krisis 1998, sedangkan tingkat kemiskinan menyentuh titik terendah dalam sejarah Indonesia di angka 8,47 persen. Pasar modal merespons positif melalui lonjakan IHSG yang menembus rekor 8.257,86 pada Oktober 2025. Respons pasar tersebut menggambarkan keyakinan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Penguatan ekonomi juga diiringi langkah strategis di bidang hukum. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 yang memberikan dasar hukum perlindungan negara terhadap jaksa dalam menjalankan tugas.

Kebijakan tersebut menjadi sinyal tegas terhadap upaya pemberantasan korupsi dan penguasaan sumber daya alam ilegal. Perlindungan yang dijalankan oleh Polri dan TNI tersebut mencerminkan sinergi kelembagaan untuk memperkuat penegakan hukum sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selain memperkuat sektor hukum, pemerintah juga menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja. Kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan May Day 2025 di kawasan Monas menjadi simbol perubahan relasi negara dan buruh.

Ribuan pekerja menyambut kehadiran kepala negara dalam momentum tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi buruh dalam pembangunan ekonomi. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan produktif.

Arah kebijakan luar negeri juga bergerak dinamis. Dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Prancis, pemerintah menandatangani 27 kerja sama strategis dengan nilai total mencapai 11 miliar dolar AS.

Fokus kerja sama mencakup sektor pertahanan, ketahanan pangan, transisi energi, maritim, pendidikan, dan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut memperluas jejaring kemitraan strategis Indonesia dan memperkuat posisi negara dalam percaturan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah mengalokasikan tambahan Bantuan Langsung Tunai untuk 35 juta keluarga penerima manfaat, yang menjangkau sekitar 140 juta jiwa.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun diperoleh dari efisiensi belanja negara, menunjukkan kemampuan pemerintah mengelola fiskal secara adaptif namun tetap produktif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan urgensi penyaluran bantuan secara tepat sasaran. Ia mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan, melainkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok penerima manfaat.

Pendekatan tersebut memperkuat efektivitas program perlindungan sosial dan memastikan bantuan publik benar-benar mendorong daya tahan ekonomi masyarakat kelas menengah bawah.

Presiden Prabowo Subianto dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 memaparkan capaian strategis pemerintah selama satu tahun kepemimpinan. Kepala Negara menilai pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen menjadi bukti daya tahan perekonomian Indonesia yang kuat dibandingkan sejumlah negara lain yang tumbuh di bawah dua persen. Pemanfaatan kekayaan mineral seperti nikel dan bauksit menjadi motor utama peningkatan investasi, membuka ruang ekspansi industri, dan memperluas lapangan kerja.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari transformasi ekonomi kerakyatan. Penerima manfaat telah mencapai 35,4 juta orang dengan dukungan 11.900 dapur penyedia makanan.

Program tersebut tidak hanya menjamin asupan gizi bagi jutaan pelajar dan keluarga miskin, tetapi juga menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru. Penguatan prosedur keamanan pangan, pengawasan ketat, dan peningkatan kapasitas distribusi menunjukkan keseriusan pemerintah membangun program jangka panjang yang berkelanjutan.

Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan arah pembangunan yang tegas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Penguatan ekonomi, sinergi penegakan hukum, ekspansi kerja sama internasional, serta penguatan jaring pengaman sosial menciptakan fondasi kokoh bagi agenda pembangunan jangka menengah. Konsolidasi tersebut menjadi pondasi penting dalam membangun daya tahan negara menghadapi dinamika global dan mempercepat langkah menuju kemandirian nasional. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa

Oleh: Anindya Larasati

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menggeser paradigma pembangunan nasional yang selama ini berlangsung. Pemerintah kini tidak lagi hanya menumpukan kekuatan pada pertumbuhan angka makroekonomi saja, melainkan juga membangun struktur kebijakan yang lebih terpadu, seperti diantaranya menyeimbangkan stabilitas ekonomi, penguatan hukum, kesejahteraan sosial, serta pengembangan kemitraan global secara simultan. Pergeseran strategi tersebut menjadi titik pembeda paling mencolok dari era pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah menjadikan fondasi ekonomi yang tangguh sebagai pijakan awal. Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 stabil di 5,12 persen dan menempatkan Indonesia di posisi atas negara-negara G20.

Inflasi tetap terjaga di angka 2,65 persen, sedangkan defisit APBN hanya 1,56 persen terhadap PDB. Stabilitas makroekonomi ini bukan hanya sekadar hasil dari kebetulan pasar, tetapi bagian dari strategi fiskal yang terukur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan penempatan dana negara senilai Rp200 triliun di bank-bank BUMN telah menjadi motor penggerak peredaran uang di dalam negeri, kemudian mampu menghidupkan sektor riil, dan semakin memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

Perubahan paradigma juga terlihat dari bagaimana cara pemerintah dalam upaya membangun ketahanan hukum. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI.

Perpres tersebut memberikan payung hukum bagi jaksa yang menghadapi ancaman saat melaksanakan tugas. Implementasinya melibatkan seluruh aparat keamanan Polri dan TNI, memperlihatkan sinergi antar lembaga penegak hukum. Langkah ini mencerminkan visi bahwa pembangunan nasional tidak mungkin kokoh tanpa stabilitas hukum yang terjaga.

Paradigma baru tersebut juga menyentuh hubungan antara negara dan buruh. Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama dalam enam dekade yang menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas.

Tindakan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan pesan kuat bahwa negara kembali merangkul kekuatan buruh sebagai mitra strategis pembangunan. Lebih dari 200 ribu pekerja hadir membawa semangat kolaborasi, bukan konfrontasi. Pemerintah berupaya mengubah relasi klasik negara-buruh menjadi kemitraan yang lebih sejajar.

Dimensi sosial ekonomi diperkuat melalui kebijakan afirmatif seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan senilai Rp30 triliun untuk 35 juta keluarga penerima manfaat. Penyalurannya dilakukan serentak melalui Himbara dan PT Pos Indonesia mulai 20 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan satu tahun pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai langkah ini sebagai instrumen jangka pendek yang efektif dalam menjaga daya beli rumah tangga, sekaligus menopang pertumbuhan konsumsi domestik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan sosial diarahkan untuk memberikan efek ekonomi multiplikatif. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2025, program tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat melalui 11.900 dapur produksi.

Program ini tidak hanya meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak, tetapi juga menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung. Pemerintah membuktikan bahwa intervensi sosial dapat menjadi penggerak ekonomi lokal bila dirancang secara integratif.

Perubahan juga terjadi dalam pendekatan diplomasi ekonomi. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghasilkan 27 kesepakatan kerja sama strategis senilai 11 miliar dolar AS.

Fokusnya mencakup sektor pertahanan, pendidikan, transisi energi, ketahanan pangan, dan program makan bergizi gratis. Pendekatan diplomatik tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan domestik dan kerja sama luar negeri bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling memperkuat.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah memanfaatkan potensi mineral strategis seperti nikel dan bauksit untuk memperluas basis investasi hilir. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mengelola sumber daya nasional secara berdaulat dan bernilai tambah tinggi. Pandangan ini mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi yang tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi berorientasi pada industrialisasi dan investasi jangka panjang.

Pergeseran paradigma pembangunan juga tampak dari cara pemerintah memaknai peran negara. Negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator dan akselerator pembangunan.

Pendekatan seperti ini terlihat dari berbagai instrumen kebijakan, mulai dari penguatan fiskal, pembukaan ruang partisipasi buruh, hingga pelibatan TNI dan Polri dalam perlindungan aparat penegak hukum. Setiap langkah diarahkan untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih menyatu dan lintas sektor.

Capaian satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sekadar pencapaian angka statistik, melainkan gambaran tentang arah baru pembangunan negara. Pemerintah menggeser pola lama yang sering bersifat sektoral menjadi strategi yang lebih terintegrasi.

Ekonomi, hukum, sosial, dan diplomasi bergerak dalam satu tarikan napas yang sama. Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan Indonesia menyiapkan fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

Kebijakan yang berpihak pada ketahanan hukum, ekonomi kerakyatan, serta kemitraan global menandai babak baru pembangunan nasional. Dalam konteks ini, satu tahun pemerintahan bukan sekadar penanda waktu, tetapi sebuah fase awal dari strategi jangka panjang untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih berdaulat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia