Yearly Archives: 2025

Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat infrastruktur pesantren di seluruh Indonesia. Program lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) ini menjadi langkah konkret negara dalam menjamin keselamatan para santri dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan, kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk hadir langsung melindungi generasi penerus bangsa yang menempuh pendidikan di lembaga pesantren. Ia menyebut, kerja sama antarkementerian itu bukan sekadar proyek fisik, melainkan wujud nyata dari komitmen pemerintah terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesantren.

“Saya sangat bangga dan bersyukur, penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Muhaimin seusai acara penandatanganan nota kesepahaman antar-kementerian tersebut.

Muhaimin menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung agar pemerintah hadir secara konkret menangani dan memperbaiki fasilitas pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima sejumlah laporan terkait kondisi infrastruktur pesantren yang masih perlu perhatian serius.

“Setelah kami melaporkan dan Presiden memberikan arahan, beliau memerintahkan agar pemerintah hadir menangani, mengatasi, dan membuat perencanaan agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah pun telah menetapkan kriteria bagi pesantren yang akan menjadi prioritas penerima bantuan. Fokus awal diarahkan kepada pesantren yang memiliki jumlah santri besar serta berada dalam kondisi ekonomi terbatas.

“Untuk prioritas pertama, jumlah siswanya di atas 1.000 orang, dan yang memang betul-betul tidak mampu untuk meneruskan bangunan itu,” jelas Muhaimin.

Sementara itu, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menilai bahwa penguatan infrastruktur pesantren tidak semata tentang pembangunan fisik, melainkan juga bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang menuntut ilmu di lembaga keagamaan. Ia menegaskan, program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di lingkungan pesantren.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas perhatian dan kecepatan dalam merespons isu keselamatan pesantren. “Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” katanya.

Dukungan teknis pun datang dari Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan dan uji sampling terhadap kondisi fisik bangunan pesantren di berbagai daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Muhaimin menambahkan, langkah kolaboratif ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar berbicara tentang pemerataan pembangunan, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan santri.

“Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” tandasnya.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen menjadikan pesantren sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Penguatan infrastruktur pesantren tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak, tetapi juga menjadi investasi sosial jangka panjang dalam mewujudkan generasi berkarakter, beriman, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Maluku – Memasuki satu tahun pemerintahannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku untuk meninjau dua proyek strategis nasional: Bendungan Way Apu di Pulau Buru dan Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 di Kabupaten Maluku Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur dan energi, hingga ke wilayah timur Indonesia.

Titik pertama yang dikunjungi Wapres Gibran adalah Bendungan Way Apu, yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Infrastruktur ini diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, serta penyediaan energi ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar.

“Jadi, harapan beliau ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery Moun Hepy, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, yang mendampingi Wapres saat peninjauan.

Fery menjelaskan, proyek bendungan tersebut ditargetkan selesai pada September 2026. Bendungan Way Apu nantinya akan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menjamin pasokan air bersih, mengurangi risiko banjir, dan bahkan dilengkapi PLTA berkapasitas 8 megawatt sebagai sumber energi hijau.

Dari Pulau Buru, Wapres Gibran melanjutkan kunjungan ke BMPP Nusantara 1 di Desa Waai, Maluku Tengah, pembangkit listrik terapung berkapasitas 60 megawatt. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil.

“Jam operasi listrik di daerah pedesaan yang masih 12 jam perlu ditingkatkan menjadi 24 jam. Pemerintah ingin semua masyarakat mendapat akses energi secara merata,” tegas Gibran.

General Manager PLN Maluku-Malut, Noer Soeratmoko, menyampaikan bahwa peningkatan jam layanan listrik dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi sosial dan infrastruktur masing-masing wilayah.

“Banyak desa dihuni petani dan nelayan yang menggunakan listrik malam hari. Namun kini, seiring meningkatnya aktivitas siang hari, kami akan menaikkan operasional dari 6 ke 12 jam, lalu ke 24 jam,” jelasnya.

Ia menambahkan, PLN juga tengah memperbaiki mesin pembangkit lama dan menunggu realisasi proyek energi baru terbarukan seperti listrik tenaga surya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah akses jalan menuju desa terpencil, yang menyulitkan mobilisasi peralatan.

“Kami optimalkan peralatan yang ada agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati listrik 24 jam, sesuai arahan Bapak Wapres,” tambah Soeratmoko.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan dan jaringan listrik.

“Pemerintah daerah siap bersinergi agar akses listrik dan energi merata ke seluruh desa. Ini fondasi penting bagi pembangunan Maluku ke depan,” tegas Gubernur.

Kunjungan ini sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi pemerataan pembangunan nasional, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Jakarta — Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional semakin menegaskan komitmen terhadap tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan setiap pembangunan tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, penguatan tata kelola infrastruktur berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun harus memiliki nilai jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” ujar Dody di Jakarta.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sekadar proyek fisik. Di baliknya, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial.

“Tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama, bukan pilihan,” kata Dody.

Kementerian Pekerjaan Umum, lanjut dia, saat ini tengah mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas. Upaya ini juga diperkuat dengan berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan daerah untuk meningkatkan konektivitas, serta pengembangan zona terpadu pangan, energi, dan air.

“Pendekatan ini bukan hanya soal membangun, tapi juga memastikan pembangunan yang terjadi memberi manfaat lintas sektor dan lintas generasi,” ujarnya.

Sementara itu, dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan juga datang dari sektor perbankan nasional. Corporate Secretary Bank Mandiri, M Ashidiq Iswara, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp412,13 triliun. Angka ini tumbuh 15,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,65 triliun.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui pembiayaan infrastruktur. Langkah ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berdaya, dan sejahtera,” ujar Ashidiq.

Ia menjelaskan, penyaluran kredit tersebut menjadi bukti nyata dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan nasional di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami meyakini pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap perekonomian — mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga mendorong investasi di sektor produktif,” katanya.

Disisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat mobilitas manusia, barang, dan jasa, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal dan nasional,” ujar AHY.

Ia menegaskan, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Sinergi ini tidak hanya mencakup pembangunan jalan, tetapi juga sektor-sektor lain seperti pertanian berkelanjutan dan pengembangan kawasan industri serta komersial.

“Di tingkat pusat, kami ingin mengkolaborasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk tata ruang. Tidak semua lahan bisa dikonversi. Harus ada yang dipertahankan untuk pertanian berkelanjutan,” kata AHY.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang lebih terintegrasi dan berpandangan jauh ke depan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pembiayaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di era Prabowo–Gibran diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan.

Jakarta – Dalam setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proyek infrastruktur strategis nasional berjalan tanpa hambatan hukum dan bebas dari persoalan sengketa lahan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru sebelum seluruh lahan yang digunakan dinyatakan “clean and clear”. Hal ini menurutnya penting untuk memastikan tidak ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari.

AHY menjelaskan, proses penyelesaian lahan menjadi tahap fundamental dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

“Kita ingin meyakinkan terlebih dahulu semua tanah itu bisa dipastikan clean and clear sebelum bisa dilanjutkan,” ujarnya. Ia menambahkan, pendekatan kehati-hatian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah agar pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berintegritas.

Sementara itu, dalam sektor transportasi udara, pemerintah juga menegaskan komitmen yang sama. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menyampaikan bahwa setiap program infrastruktur penerbangan harus sesuai dengan regulasi nasional, standar keselamatan internasional, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu proyek strategis yang tengah disiapkan adalah pembangunan Bandara Bali Utara.

Lukman menilai, pembangunan bandara tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Bali, terutama di wilayah utara yang selama ini belum tersentuh optimal oleh pembangunan pariwisata.

“Seluruh prosesnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia memastikan pemerintah daerah telah menjamin bahwa lahan yang akan digunakan tidak dalam sengketa maupun sedang dijadikan jaminan, serta pembebasan lahan masyarakat diselesaikan secara menyeluruh.

Sebagai regulator penerbangan sipil, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga bertanggung jawab memastikan seluruh pembangunan infrastruktur penerbangan memenuhi prinsip 3S + 1C (Safety, Security, Services, Compliance). Lukman menegaskan bahwa pihaknya menjalankan fungsi pengawasan ketat agar setiap tahapan pembangunan berjalan akuntabel dan mengutamakan keselamatan penerbangan.

Dari sisi akademik, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Fitri Ismiyanti, menilai bahwa pendekatan pemerintah yang menitikberatkan pada kepastian hukum dan tata kelola transparan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di daerah seperti Surabaya harus terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah dapat menjadi tantangan. Karena itu, Fitri menyarankan agar pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah atau kolaborasi dengan pihak eksternal, asalkan dilakukan dengan perencanaan matang dan prinsip akuntabilitas. Ia menilai, langkah ini dapat memastikan keberlangsungan proyek tanpa menimbulkan beban fiskal berlebihan.

Fitri menegaskan, infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat iklim investasi, dan memperluas lapangan kerja.

“Tidak ada salahnya menggunakan pembiayaan eksternal sejauh beban keuangan bisa ditanggung. Justru semakin cepat infrastruktur dibangun, semakin cepat pula masyarakat menikmati manfaatnya,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah yang berlandaskan transparansi, kepastian hukum, dan perencanaan matang, pemerintah berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Jakarta – Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tengah mengambil langkah strategis dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) serta instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa kerja sama teknis antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Danantara Indonesia terkait pembangunan PLTSa sudah mencapai kesepakatan. Ia menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur di Jakarta yang lebih matang dibanding daerah lain menjadi modal utama keberhasilan proyek ini.

“Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Danantara dan telah mencapai kesepakatan. Infrastruktur Jakarta memang lebih siap dibandingkan daerah lain, sehingga proyek ini memiliki peluang besar untuk berhasil,” ujar Pramono.

Dengan volume sampah harian di Ibu Kota yang mencapai 7.700 hingga 8.000 ton dan cadangan timbunan sebesar 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jakarta berpotensi mengoperasikan beberapa proyek PLTSa secara bersamaan.

“Jika kita membangun PLTSa dengan kapasitas input sekitar 2.500 hingga 3.000 ton per unit, maka Jakarta bisa memiliki empat hingga lima PLTSa. Setiap PLTSa diperkirakan mampu menghasilkan listrik sekitar 35 MegaWatt,” tambah Pramono.

Selain itu, minat investor dan operator internasional terhadap proyek ini sangat tinggi. Potensi pasar energi di Jakarta dan kesiapan teknis proyek menjadikannya sangat menarik bagi berbagai pihak.

“Banyak investor, terutama kontraktor dan operator besar dunia, sangat berharap dapat terlibat dalam proyek ini di Jakarta,” jelas Pramono.

Yang menarik, proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee jika tarif listrik yang dihasilkan sesuai dengan standar, yakni sekitar 20 sen per kWh.

“Jika tarif listriknya sesuai, sekitar 20 sen per kWh, maka kami yakin bisa menjalin kerja sama dengan PLN tanpa perlu skema tipping fee,” tutup Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung untuk proyek instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2026.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan bahwa kesiapan akses jalan, drainase, dan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.

“Kami akan menambah infrastruktur penunjang seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Saya juga telah meminta PDAM dan dinas terkait untuk menyiapkan dukungan penuh,” ujar Maesyal.

Proyek PSEL yang sepenuhnya dibiayai oleh investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun ini diperkirakan memerlukan waktu pembangunan antara 18 hingga 24 bulan dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028.

Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Jakarta dan Tangerang menjadi wujud nyata sinergi antardaerah dalam mendukung program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan pengelolaan lingkungan dan transisi energi bersih sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Tangerang – Dalam mendukung agenda prioritas pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan di tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus mempercepat persiapan infrastruktur strategis untuk mendukung pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek strategis nasional ini dijadwalkan memasuki tahap persiapan konstruksi pada tahun 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 sebagai solusi berkelanjutan untuk penanganan sampah dan pemanfaatan energi terbarukan.

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menjelaskan bahwa persiapan infrastruktur meliputi pembangunan akses jalan, sistem drainase, serta penyediaan lahan seluas lebih dari lima hektare di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Pragib. Lahan tersebut juga akan diperluas agar dapat mengakomodasi kebutuhan proyek.

“Nanti akan ditambahkan infrastruktur penunjang lainnya, seperti pasokan air bersih dan akses jalan yang memadai. Untuk itu saya minta PDAM dan dinas terkait menyiapkan dukungannya,” ujar Bupati Maesyal.

Proyek PSEL di Kabupaten Tangerang menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang saat ini mencapai sekitar 2.000 ton per hari. Dengan pembangunan instalasi ini, Pemkab berharap dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan.

“Kita ingin memastikan kesiapan lahan secara matang agar pembangunan bisa segera berjalan,” tambah Bupati Maesyal.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, menjelaskan bahwa pembangunan awal PSEL akan dimulai pada 2026 dengan waktu konstruksi sekitar 18 hingga 24 bulan.

“Di tahun 2026 itu persiapan untuk persiapan lahan konstruksinya, untuk pembangunan itu sekitar 18-24 bulan untuk pembangunannya,” jelas Ujat.

Lebih lanjut, Ujat menyampaikan bahwa proyek PSEL sepenuhnya dibiayai melalui investasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dengan nilai investasi mencapai Rp 2 triliun.

“Jadi ibaratnya ini bagi tugas, tetapi yang menjadi kewajiban Pemda itu menyiapkan sampah dan tempatnya,” jelas Ujat.

Setelah instalasi beroperasi, sampah yang selama ini menumpuk di TPA Jatiwaringin akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama mesin pengolah sampah dengan kebutuhan minimal 1.000 ton sampah per hari. Hal ini memungkinkan lokasi TPA yang dulunya menjadi area open dumping dapat disulap menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

“Jika sampahnya sudah menjadi bahan bakar, lahan yang ada kita bangun RTH,” tambah Ujat.

Pemkab Tangerang berkomitmen memastikan seluruh infrastruktur penunjang di kawasan Pragib dapat mendukung kelancaran proyek tersebut. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan kesiapan infrastruktur yang memadai, Pemkab optimistis PSEL akan menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah sekaligus sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh: Sunandar Karya Kartasasmita )*

Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional semakin menunjukkan konsistensi terhadap visi besar kemandirian bangsa. Pemerintah menegaskan fokusnya untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang tidak hanya masif secara fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, kebijakan pembangunan infrastruktur era Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata kelanjutan visi pembangunan jangka panjang yang telah diletakkan dalam periode sebelumnya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan capaian pembangunan infrastruktur nasional akan menembus lebih dari 90 persen pada akhir tahun 2025. Capaian ini merupakan target ambisius yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai proyek strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dody menegaskan bahwa salah satu prioritas utama kementeriannya adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi nasional. Langkah ini bukan hanya soal memperbaiki saluran air, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah memahami bahwa tanpa ketersediaan air yang memadai, petani tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian swasembada pangan.

Sebagai bentuk komitmen, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp1 triliun untuk proyek irigasi di berbagai wilayah, meskipun belum seluruh anggaran tersedia. Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis namun progresif dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Pemerintah berupaya memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas. Dalam konteks ekonomi nasional, investasi di sektor infrastruktur seperti ini juga memiliki efek pengganda yang besar, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan memperkuat rantai pasok domestik.

Komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti di sektor pertanian dan energi, tetapi juga merambah transportasi publik perkotaan. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, menuturkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming terus memantau dan memastikan pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar berjalan sesuai rencana. Perhatian ini bukan semata untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun transportasi publik yang aman, terjangkau, dan terintegrasi. Dengan pengawasan langsung dari pimpinan nasional, proyek-proyek strategis seperti MRT diharapkan menjadi simbol transformasi transportasi publik Indonesia yang lebih modern dan inklusif.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur strategis nasional terus dipercepat di berbagai wilayah, tidak hanya terpusat di Jawa. Pemerintah menargetkan terwujudnya sistem transportasi publik yang efisien dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan konektivitas yang semakin baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu tempuh antarkota menjadi lebih singkat, dan daya saing ekonomi daerah meningkat. Pendekatan pembangunan seperti ini memperlihatkan bahwa Prabowo-Gibran menempatkan infrastruktur sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi, bukan sekadar simbol kemegahan kota besar.

Dari perspektif akademik, Dosen dan Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah serta CSEAS Indonesia, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat pencapaian membanggakan dalam bidang infrastruktur. Menurutnya, program pembangunan tetap berjalan konsisten, meliputi perpanjangan jaringan jalan tol, pembangunan bendungan baru, perbaikan pelabuhan, hingga perluasan infrastruktur digital. Pendekatan ini memperlihatkan kesinambungan kebijakan antara pemerintahan terdahulu dan sekarang, namun dengan penyempurnaan pada aspek pemerataan manfaat.

Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur di era ini memiliki orientasi baru, yaitu dampak langsung terhadap produktivitas rakyat. Bendungan misalnya, tidak hanya dibangun sebagai monumen teknokratis, melainkan diarahkan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Sementara itu, pembangunan infrastruktur digital diorientasikan untuk memperluas akses pelaku UMKM ke pasar daring, membuka peluang ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Dengan cara ini, infrastruktur menjadi alat pemberdayaan sosial-ekonomi yang sesungguhnya, bukan hanya alat pencitraan politik atau simbol kemajuan fisik.

Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembangunan, dari yang semula terfokus pada pembangunan fisik semata, menjadi pembangunan berbasis manfaat. Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menggerakkan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan konektivitas antarsektor. Dalam kerangka ini, pembangunan jalan tol bukan hanya memudahkan mobilitas kendaraan pribadi, tetapi juga mempercepat distribusi barang hasil pertanian dan industri kecil ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital menjadi tonggak penting bagi era ekonomi baru. Digitalisasi infrastruktur memungkinkan pemerataan informasi dan akses keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat eksklusif atau terpusat, melainkan harus inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Jika dilihat secara keseluruhan, arah pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan konsistensi visi dan semangat keberlanjutan. Pemerintah berhasil menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia, antara kecepatan dan pemerataan, serta antara investasi besar dan kebermanfaatan sosial. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah berkomitmen menyiapkan Indonesia menuju era baru kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat, dunia usaha, dan akademisi perlu terus memberikan dukungan dan kontribusi aktif agar program pembangunan nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan semangat gotong royong dan optimisme kolektif, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran benar-benar menjadi jembatan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera bagi semua.
*) Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Infrastruktur

Post navigation

Oleh : Hestu Andika )*

Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, komitmen negara dalam memberantas judi daring terlihat semakin nyata. Pemerintah bergerak masif melalui langkah terpadu lintas kementerian dan lembaga, menutup ruang bagi praktik ilegal yang merusak moral, ekonomi, dan masa depan masyarakat. Pemberantasan judi daring kini tidak hanya dimaknai sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai gerakan moral dan literasi digital yang menyeluruh.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Otoritas Jasa Keuangan mencatat capaian besar selama periode pertama pemerintahan ini. Lebih dari dua puluh ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk transaksi perjudian telah diblokir, sementara jutaan konten digital bermuatan judi berhasil dihapus dari ruang maya Indonesia. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi praktik kejahatan digital yang merugikan rakyat dan melemahkan perekonomian nasional.

Upaya tersebut disertai pengawasan berlapis melalui sistem moderasi konten yang memantau aktivitas siber secara real time. Kolaborasi antara Komdigi, OJK, dan lembaga keuangan menjadi instrumen penting dalam memutus aliran dana ilegal yang berputar di ekosistem digital. Pemerintah juga membuka kanal partisipasi publik, di mana masyarakat dapat melaporkan rekening atau situs mencurigakan. Dengan melibatkan publik secara langsung, pemberantasan judi daring menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran kolektif.

Dampak sosial dan ekonomi dari judi daring memang tidak dapat dianggap sepele. Aktivitas ini menggerus daya beli, menjerat masyarakat dalam utang, serta merusak tatanan moral keluarga. Banyak pelaku kehilangan pekerjaan dan kepercayaan diri, bahkan terjebak dalam pinjaman ilegal untuk menutupi kerugian. Negara memandang fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Karena itu, pemerintah tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat rentan.

Langkah ini terlihat dari kerja sama antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menelusuri penerima bantuan sosial yang terindikasi bermain judi daring. Pemerintah menegakkan disiplin dengan menghapus penerima yang terbukti menyalahgunakan bantuan, sekaligus memastikan warga miskin yang benar-benar layak tetap terlindungi melalui mekanisme reaktivasi data. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kepedulian sosial, ciri khas pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Judi daring kini menjadi penyakit sosial baru yang tumbuh di era digital. Ia bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga cerminan krisis karakter dan lemahnya literasi teknologi. Permainan daring yang dikemas menarik dan diiklankan secara agresif di media sosial membuat masyarakat mudah terjebak. Ironisnya, sebagian besar pelaku berasal dari kelompok usia produktif dan bahkan pelajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan literasi digital perlu diperkuat sejak dini.

Sejumlah kalangan pendidikan menilai, benteng utama pencegahan judi daring harus dibangun di keluarga dan sekolah. Orang tua perlu memahami dunia digital anak-anak mereka, sementara sekolah dan kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan etika bermedia. Pemerintah pun terus memperluas program literasi digital nasional dengan menggandeng perguruan tinggi, komunitas, dan tokoh masyarakat agar pesan tentang bahaya judi daring tersampaikan secara masif dan membumi.

Di sisi lain, data dari lembaga keuangan dan pengawasan transaksi memperlihatkan betapa besar skala ekonomi yang berputar di dunia judi daring. Perputaran uang mencapai triliunan rupiah per tahun, sebagian besar mengalir ke luar negeri melalui situs ilegal. Kebocoran ekonomi ini menghambat sirkulasi uang produktif di dalam negeri dan melemahkan daya saing sektor formal. Karena itu, perang terhadap judi daring sejatinya juga merupakan upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting dalam menata ulang arah kebijakan digital Indonesia. Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membangun ekosistem ruang digital yang sehat, beretika, dan produktif. Teknologi kini diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan menjadi pintu masuk kejahatan ekonomi dan moral.

Namun, pemerintah sadar bahwa perang melawan judi daring tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi dan regulasi. Diperlukan kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat agar kesadaran moral tumbuh dari bawah. Setiap warga negara memiliki peran penting sebagai penjaga ruang digital, dengan cara menolak, melaporkan, dan tidak menyebarkan konten destruktif.

Menjauhi judi daring berarti melindungi diri, keluarga, dan bangsa. Negara telah menunjukkan keberpihakannya melalui kebijakan tegas dan sistem pengawasan yang transparan. Kini giliran masyarakat memperkuat barisan dengan disiplin digital dan literasi moral.

Bangsa yang besar bukan hanya yang unggul secara teknologi, tetapi juga yang kuat menjaga integritas dan martabatnya. Setahun pemerintahan Prabowo–Gibran telah membuktikan bahwa komitmen melawan judi daring bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata menuju ruang digital yang bersih, ekonomi yang sehat, dan masyarakat yang bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat. Jelang satu tahun, pemerintah akan kembali mengeluarkan program stimulus ekonomi baru.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar stimulus ini menjangkau lebih dari 30 juta keluarga rentan miskin (desil empat) dan pekerja. Finalisasi anggaran masih berlangsung untuk program yang akan mempertebal bantalan ekonomi di kuartal keempat 2025 tersebut.

“Arahan dari Bapak Presiden bahwa bantalan stimulus tambahan itu agar sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, plus yang terkait dengan pekerja,” ujar Airlangga.

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Ia menjelaskan sejauh ini hasil dari stimulus ekonomi pada kuartal sebelumnya menunjukkan dampak yang positif.

Data dalam negeri menunjukkan perkembangan cukup baik, meskipun terdapat tantangan. Pasar keuangan domestik, lanjut Ibrahim, memperlihatkan sinyal positif, ditandai dengan penguatan tipis pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang Rupiah.

Sentimen positif ini didukung upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta meredanya ketegangan perang dagang global. Pemerintah ditaksir berencana menerapkan stimulus ekonomi pada kuartal keempat tahun ini untuk mendorong daya beli masyarakat.

“Nah, kemudian kita lihat juga untuk data dalam negeri pun juga ya sedikit cukup bagus,” ungkap Ibrahim.

Langkah-langkah domestik ini ditambah dengan sentimen global yang membaik, menurut Ibrahim, memberikan dampak langsung pada pergerakan nilai tukar Rupiah dan pasar saham. “Ini yang membuat rupiah sedikit menguat, ya kemarin pun juga menguat, hari ini pun juga menguat tipis,” imbuhnya.

Untuk diketahui, stimulus sebelumnya telah mencakup bantuan pangan dan program padat karya senilai lebih dari Rp16 triliun, yang sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Pemerintah diyakini akan berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi di kuartal terakhir tahun ini terus menunjukkan arah yang lebih baik.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Meskipun detail anggarannya belum diumumkan secara resmi, pemerintah memastikan bahwa stimulus ini akan disalurkan secara tepat sasaran.

Jakarta – Pemerintah mengumumkan paket stimulus kuartal keempat yang dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menutup tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran (Pragib) dengan capaian yang solid.

Paket ini menitikberatkan pada dukungan konsumsi rumah tangga, percepatan belanja pemerintah, dan dorongan investasi sektor riil, sehingga efek pengganda dapat segera terasa di lapangan. Fokus intervensi diarahkan ke sektor padat karya, UMKM, ketahanan pangan energi, serta digitalisasi layanan publik agar mendorong produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengumumkan sejumlah paket stimulus ekonomi keempat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempertebal stimulus agar menjangkau kelompok rumah tangga,” ujarnya.

Stimulus fiskal meliputi percepatan penyerapan APBN dan APBD untuk proyek infrastruktur skala menengah serta program padat karya di daerah, dengan prioritas pada perbaikan konektivitas, irigasi, logistik pangan, dan fasilitas kesehatan.

Di saat yang sama, pemerintah memperkuat perlindungan sosial adaptif melalui bantuan bersyarat dan subsidi yang lebih tepat sasaran berbasis data terpadu, sehingga menjaga konsumsi kelompok rentan tanpa mengganggu disiplin anggaran.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menjelaskan paket stimulus diberikan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah pastikan seluruh program dan anggaran yang sudah diprogramkan harus betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Teddy

Senada, Tenaga Ahli Utama Kantor Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan Paket stimulus ekonomi dan kucuran dana pemerintah ke perbankan sebesar Rp200 triliun diyakini akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh minimal 5,4 persen (yoy) pada kuartal terakhir di tahun ini.

“Di kuartal keempat kita bisa melihat, misalnya Pak Purbaya di kuartal keempat bilang kita bisa tumbuh 5,6 perden. Setidak-tidaknya kita bisa tumbuh 5,4 persen. Karena baseline 5,0 persen ditambah 0,4 persen,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memantau realisasi, mengukur dampak, dan melakukan penyesuaian cepat bila diperlukan, sehingga mesin pertumbuhan tetap menyala kuat memasuki tahun kedua pemerintahan Pragib.