Yearly Archives: 2025

Oleh: Juanda Syah)*

Memasuki tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional semakin terlihat melalui langkah-langkah strategis, termasuk penyusunan dan pelaksanaan paket stimulus ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi terus bergerak menuju 5,2 persen pada 2025, seiring dengan optimalisasi program-program nasional yang telah bergulir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan stimulus berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebagai koordinator utama memegang peranan penting dalam merumuskan langkah strategis agar stimulus dapat menopang konsumsi rumah tangga, industri manufaktur, UMKM, hingga stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah juga telah menjalankan sejumlah paket stimulus sebelumnya yang memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi nasional. Program Stimulus Ekonomi 8+4+5 yang telah berjalan menyerap anggaran lebih dari Rp16 triliun. Skema ini difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, penguatan industri, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam struktur fiskal dan kebijakan makroekonomi, rangkaian stimulus ini menjadi bagian dari gelombang kebijakan ekonomi yang dirancang secara bertahap.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa stimulus terdahulu akan diperkuat dengan paket lanjutan yang menjadi bagian dari gelombang ketiga. Dengan keberlanjutan kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah ingin menjaga kepercayaan investor dan kestabilan pasar. Penyusunan paket ini juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan sektor-sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, dan memastikan keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat. Peran Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menyediakan ruang fiskal, mengelola alokasi anggaran, serta menjaga kesinambungan pembiayaan negara tanpa mengganggu stabilitas makro.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada kebijakan sektoral, tetapi juga memperkuat koordinasi tingkat tinggi melalui konsolidasi antarlembaga. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana stimulus ekonomi baru dan langkah penguatan stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi global yang masih diliputi gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan memastikan seluruh instrumen kebijakan berjalan harmonis.

Momentum konsolidasi ini diperkuat oleh koordinasi bersama otoritas strategis seperti Bank Indonesia, TNI, Polri, serta kementerian teknis terkait. Diskusi tidak hanya mencakup paket stimulus baru, tetapi juga evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor, sistem keuangan, dan sektor perbankan. Dengan penguatan tata kelola kebijakan lintas sektor, pemerintah ingin memastikan setiap komponen ekonomi dapat tumbuh secara inklusif dan terukur.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa konsolidasi ekonomi menjelang kuartal akhir tahun menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Langkah-langkah yang diputuskan dalam rapat dengan Presiden merupakan tindak lanjut dari capaian positif selama satu tahun pertama pemerintahan. Pemerintah melihat adanya tren pertumbuhan di berbagai sektor, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal dan nasional.

Dalam proyeksi pemerintah, stimulus ekonomi yang akan segera diluncurkan diarahkan untuk mempercepat program strategis yang telah berjalan. Salah satu contohnya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah membangun lebih dari 11.000 dapur sebagai pusat penyediaan pangan sehat. Program ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan bahan baku dalam negeri.

Selain itu, pembangunan 350.000 rumah subsidi yang telah terlaksana menjadi bukti nyata bahwa kebijakan stimulus mampu memberikan dampak langsung terhadap lapangan kerja, sektor konstruksi, dan ketersediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program pembukaan lahan pertanian turut menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong produktivitas sektor primer.

Pemerintah juga mengarahkan stimulus untuk memperkuat investasi dan percepatan hilirisasi industri. Dengan dukungan infrastruktur dan keterlibatan badan usaha milik negara, sektor swasta, serta UMKM, kebijakan ini diharapkan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat ekspor. Pemerataan pembangunan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi, agar manfaat kebijakan stimulus tidak hanya terpusat di kota-kota besar tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah luar Jawa.

Dalam kerangka kebijakan fiskal, stimulus ekonomi dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. Pemerintah fokus menjaga konsumsi masyarakat, mempercepat realisasi belanja negara, serta meningkatkan partisipasi industri dalam rantai nilai global. Strategi ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal dan stabilitas moneter.

Koordinasi pemerintah pusat dengan daerah juga terus diperkuat agar stimulus dapat dieksekusi secara efektif. Instrumen seperti penguatan belanja daerah, peningkatan investasi publik, dan optimalisasi anggaran sektoral digunakan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi grassroots. Selain itu, sinergi antara kementerian, lembaga, dan pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek strategis nasional.

Di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, arah pembangunan ekonomi memperlihatkan fondasi yang semakin kokoh. Paket stimulus menjadi salah satu motor utama dalam mempercepat pertumbuhan dan memperluas dampak kesejahteraan. Pemerintah menempatkan kebijakan ini sebagai jembatan antara ketahanan jangka pendek dan transformasi jangka panjang.

Melalui penguatan konsumsi, peningkatan investasi, dan pengembangan sektor produktif, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Kombinasi antara kebijakan fiskal, program sosial, stabilitas sistem keuangan, dan strategi hilirisasi akan menjadi faktor penentu dalam menjaga momentum positif. Seiring dengan paket stimulus yang segera diumumkan, harapan terhadap akselerasi ekonomi nasional semakin terbuka lebar.

Dengan seluruh instrumen kebijakan yang telah disiapkan dan sinergi yang semakin kuat di tingkat eksekutif, tahun pertama pemerintahan ini menjadi fondasi penting bagi arah ekonomi Indonesia ke depan. Paket stimulus ekonomi bukan hanya langkah responsif, tetapi juga simbol dari tekad pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Rivka Mayangsari *)

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bukti nyata bahwa janji kampanye untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat bukan sekadar retorika. Dalam waktu singkat, pemerintah berhasil menata ulang arah kebijakan ekonomi nasional melalui berbagai stimulus dan program strategis yang tepat sasaran. Langkah-langkah konkret tersebut menandai babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan serta tangguh menghadapi tantangan global.

Presiden Prabowo diketahui telah memutuskan sejumlah stimulus ekonomi baru yang akan segera dilaksanakan mulai pekan ini. Kebijakan tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pembahasan internal kabinet juga menitikberatkan pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) agar tetap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan pendekatan yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional, langkah tersebut dinilai mampu memperkokoh ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki optimisme terhadap arah perekonomian nasional. Ia menilai indikator ekonomi sejauh ini menunjukkan tren yang positif, seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, menguatnya sektor riil, dan membaiknya daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui pelaksanaan berbagai program strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kecil.

Optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Selama setahun pertama masa pemerintahan, berbagai capaian konkret telah berhasil direalisasikan. Program-program prioritas yang dijalankan pemerintah telah menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di berbagai daerah. Peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan UMKM, serta ekspansi sektor pertanian dan industri menjadi bukti bahwa kebijakan yang dijalankan telah mampu memulihkan sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional pasca pandemi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa capaian positif kabinet selama satu tahun terakhir cukup signifikan, meskipun pemerintah menyadari masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memusatkan perhatian pada pelaksanaan program prioritas guna memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di antara program tersebut, tercatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan lebih dari sebelas ribu dapur yang tersebar di seluruh Indonesia, pembangunan tiga ratus lima puluh ribu rumah subsidi, pembukaan lahan pertanian baru, serta penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Prasetyo menilai bahwa program-program tersebut bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Program MBG dinilai tidak hanya berperan dalam memenuhi gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan rantai pasok pangan lokal melalui pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Adapun pembangunan rumah subsidi dianggap sebagai dorongan kuat bagi industri konstruksi dan bahan bangunan, sedangkan pembukaan lahan pertanian baru diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan produksi dalam negeri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan setiap program dengan pengawasan ketat agar seluruhnya berjalan tepat sasaran. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas. Pemerintah disebut tidak ingin program hanya sebatas seremoni, melainkan benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat kecil.

Pemerintah menegaskan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan tidak bersifat konsumtif, melainkan produktif dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan memperkuat sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan jasa, pemerintah menargetkan terciptanya efek berganda (*multiplier effect*) yang mampu menghidupkan ekonomi daerah. Upaya tersebut turut didukung dengan peningkatan akses ke pasar domestik dan ekspor, serta penguatan kualitas produksi melalui pelatihan dan teknologi tepat guna.

Seskab Teddy menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan berbasis kemandirian nasional. Ia menilai keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menekan tingkat pengangguran, serta memperluas lapangan kerja menjadi bukti bahwa pemerintahan ini bekerja nyata untuk kepentingan rakyat.

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo memandang bahwa sinergi antar kementerian, lembaga, dan dunia usaha menjadi kunci agar seluruh kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. Pemerintah dinilai tidak hanya berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, tetapi juga mampu membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak kepada rakyat dapat berjalan efektif bila dilandasi visi besar dan keberanian mengambil keputusan.

Dengan berbagai langkah konkret, mulai dari stimulus ekonomi, peningkatan daya beli, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan sektor produktif, pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Satu tahun berjalan, janji itu mulai terbukti: stimulus ekonomi yang tepat sasaran telah menyalakan kembali mesin ekonomi Indonesia dari desa hingga kota, dari rakyat kecil hingga pelaku industri menuju Indonesia Maju yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

*) Pemerhati ekonomi

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan kalau program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi kunci utama untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Apalagi, asupan bergizi diberikan untuk anak yang berasal dari keluarga miskin yang diyakini menjadi mayoritas populasi pada 20 tahun mendatang.

Dadan menyampaikan, seperti pernyataan Presiden Prabowo bahwa makan bergizi gratis merupakan investasi sumber daya manusia (SDM) masa depan guna menciptakan generasi emas dan sehat.

“Mengingat penduduk Indonesia sampai sekarang masih tumbuh 6 orang per menit atau 3 juta per tahun, dan masih akan terus tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” terangnya.

Berdasarkan data statistik yang ada, penduduk Indonesia disokong oleh generasi dari orang tua yang tingkat pendidikannya hanya 9 tahun saja. Dadan mencontohkan, ata-rata pendidikan orang tua di Jawa Barat setara jenjang dasar, yang menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan keluarga.

Kelompok tersebut, lanjut Dadan, merupakan penyokong utama pertumbuhan penduduk Indonesia dengan angka kelahiran anak yang tinggi. “Karena anggota rumah tangga kelas miskin yang pendapatannya di bawah Rp 1,2juta per bulan itu angkanya 4,78. Itu artinya kalua ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga anaknya 3 (orang), 22 keluarga anaknya 2 (orang),” jelas Dadan.

Untuk memperkuat program MBG di lapangan, terutama pada kelompok menengah ke bawah, BGN terus melakukan sosialisasi di lapangan. Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ikut ambil peran.

Seperti di Depok, Anggota Komisi IX DPR RI Nuroji menghadiri sosialisasi langsung dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan pentingnya kesinambungan program MBG untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Selain itu, MBG merupakan inovasi kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dengan dampak langsung terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan sekedar program makan gratis, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Nuroji.

Di Bandung, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menuturkan, program MBG merupakan langkah strategis untuk membangun generasi sehat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak yang bergizi baik akan tumbuh sehat, mampu berpikir kritis, dan siap berkontribusi bagi masa depan bangsa,” pungkas Netty saat sosialisasi.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming (Pragib) mulai menunjukkan dampak nyata tidak hanya pada aspek pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi mikro di berbagai daerah.

Program ini terbukti menjadi katalis bagi perputaran ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam rantai pasok logistik pangan.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk investasi strategis jangka panjang.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi untuk masa depan bangsa. Jika anak-anak kita sehat dan kuat, kualitas sumber daya manusia akan meningkat dan ekonomi nasional akan bergerak lebih cepat,” ujar Presiden.

Presiden juga menyebut bahwa program ini diproyeksikan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru dari hulu ke hilir, mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam produksi bahan pangan.

Dampak ekonomi program ini juga ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut bahwa MBG berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“MBG, bersama Kopdes Merah Putih dan program pemberdayaan desa lainnya, adalah mesin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ekonomi mikro bergerak, desa menjadi pusat aktivitas usaha, dan daya beli meningkat,” ungkap Airlangga.

Tak hanya sektor makro, program ini juga menjadi peluang emas bagi UMKM lokal. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih dalam tahap penyempurnaan, namun manfaat langsung bagi pelaku usaha kecil sudah mulai terlihat.

“Saya akui program MBG belum sempurna, tetapi sudah membuka akses pasar baru bagi UMKM penyedia bahan pangan lokal. Tugas kami memastikan pelaku usaha kecil ini naik kelas dan terhubung dalam rantai pasok nasional,” jelas Maman.

Sejalan dengan itu, laporan terkini dari sejumlah daerah menunjukkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan lokal seperti telur, sayuran, ikan, dan produk olahan dari pelaku UMKM setempat. Pemerintah daerah di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara mulai mengintegrasikan data UMKM dengan sistem distribusi MBG untuk memastikan produk lokal terserap optimal. Beberapa koperasi desa bahkan melaporkan kenaikan omzet hingga 30 persen sejak MBG berjalan secara bertahap.

Para pelaku usaha kecil di sektor pangan mengaku kini memiliki kepastian permintaan rutin, yang sebelumnya hanya bergantung pada pasar harian. Dengan keterlibatan pemerintah dalam memastikan rantai distribusi berjalan lancar, UMKM mendapatkan ruang lebih luas untuk berkembang dan meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai standar yang ditetapkan program nasional.

Momentum ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program sosial, tetapi menjadi instrumen strategis dalam merangsang ekonomi rakyat dari akar rumput. Dengan pengawasan dan penyempurnaan berkelanjutan, program ini berpotensi menjadi fondasi baru untuk ekonomi inklusif yang berkeadilan.

Di tahun pertama pemerintahannya, komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memperkuat ekonomi mikro melalui pendekatan keberpihakan pada rakyat kecil mulai membuahkan hasil. Semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi modal besar menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. Pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan visi jangka panjang dapat menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.***

Oleh: Alexandro Dimitri*)

Berjalannya satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi momentum penting dalam perjalanan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah dinamika global dan tantangan ketahanan pangan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat bahwa investasi pada gizi bukan sekadar intervensi sosial, tetapi fondasi utama bagi lahirnya generasi unggul yang sehat, produktif, dan kompetitif. Program ini hadir bukan hanya sebagai bantuan pangan, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyasar akar persoalan kualitas SDM sejak usia dini.

Sejak awal implementasi, pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari visi besar mencetak generasi emas Indonesia 2045. Melalui kebijakan ini, jutaan anak sekolah dan masyarakat penerima manfaat mendapatkan akses pada makanan yang memenuhi standar gizi seimbang. Langkah ini sejalan dengan pandangan global bahwa pembangunan manusia tidak bisa hanya diukur dari akses pendidikan atau layanan kesehatan, tetapi harus dimulai dari pemenuhan gizi harian yang memadai. Dengan pola distribusi yang terkoordinasi dan melibatkan pemerintah daerah, program ini juga menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal, karena bahan pangan diserap dari petani dan pelaku UMKM setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa keberhasilan program semacam MBG ditentukan oleh tiga pilar utama, yaitu kekuatan anggaran, kesiapan SDM pelaksana, dan ketersediaan infrastruktur distribusi. Pemerintah dinilai telah menunjukkan keberanian fiskal dengan mengalokasikan anggaran khusus yang diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga penguatan sistem distribusi dan pengawasan gizi. Hal ini menjadi bukti bahwa negara hadir secara serius, tidak setengah hati, dalam memastikan intervensi gizi berjalan tepat sasaran. Dalam konteks ini, anggaran bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Lebih lanjut, distribusi dan pelaksanaan program di lapangan memerlukan kesiapan teknis yang matang. Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III BGN, Ranto, menekankan bahwa kualitas program tidak hanya ditentukan dari menu yang disajikan, tetapi juga kompetensi para petugas penjamah makanan. Pemerintah merespons hal ini dengan menggelar pelatihan intensif bagi para pelaksana di berbagai wilayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga pada proses, memastikan setiap tahapan pelaksanaan memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan. Penguatan kapasitas ini juga menjadi peluang peningkatan skill bagi pelaku lokal sehingga mendorong munculnya tenaga kerja yang lebih profesional di bidang penyediaan pangan masyarakat.

Dari sisi keamanan pangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan pentingnya menjaga mutu makanan sebagai bagian dari upaya melindungi nyawa. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme pengawasan pangan dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Langkah ini memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan bukan hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi. Dengan standardisasi yang diperkuat, program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan kalori, tetapi juga menanamkan budaya konsumsi sehat sejak dini yang berdampak jangka panjang pada kualitas kesehatan masyarakat.

Program MBG juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah. Data dari sejumlah pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan permintaan bahan pangan dari kelompok tani dan UMKM lokal yang menjadi mitra penyedia bahan makanan. Dengan demikian, program ini memiliki dampak ganda: memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput. Hal ini relevan dengan arahan Presiden bahwa program sosial harus memberi efek ekonomi dan membuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi pelaku lokal.

Antusiasme masyarakat penerima manfaat semakin menguat karena program ini tidak hanya datang dalam bentuk bantuan, tetapi juga edukasi. Sejumlah sekolah kini menjadikan MBG sebagai sarana pembelajaran tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat. Pemerintah daerah dan tenaga kesehatan turut dilibatkan untuk memberikan edukasi langsung, memastikan bahwa kesadaran akan gizi tidak hanya berhenti pada penerimaan bantuan, tetapi membentuk perilaku baru yang lebih sehat dan produktif.

Satu tahun berjalan, program MBG telah memperlihatkan arah kebijakan yang progresif dan berbasis keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan sesaat, tetapi membangun ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan pengawasan ketat, peningkatan kualitas pangan, pemberdayaan SDM lokal, serta integrasi dengan sektor kesehatan dan ekonomi, MBG dapat menjadi model kebijakan sosial yang efektif dan inklusif.

Melihat perkembangan ini, optimisme publik terhadap kebijakan pemerintah semakin menguat. Program MBG menjadi bukti bahwa keberpihakan negara terhadap rakyat bukan hanya slogan, melainkan kerja konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya. Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah tetap konsisten menempatkan kualitas SDM sebagai prioritas utama. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur manusia.

Dengan komitmen yang terjaga dan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, program MBG diharapkan menjadi pijakan penting bagi lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kuat, dan kini saatnya seluruh elemen bangsa bersinergi memastikan bahwa kebijakan ini terus berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bangsa besar, Indonesia patut percaya diri bahwa dengan langkah konkret seperti MBG, cita-cita besar mencetak generasi unggul bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang makin dekat diwujudkan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh: Yudhistira Wijaya

Selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu inisiatif unggulan. MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, serta menjadi strategi efektif dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, melihat program MBG sebagai program populis yang memiliki nilai strategis besar dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Kelemahan dalam pelaksanaan di tahun pertama adalah hal wajar, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana juga merupakan entitas baru. Sehingga perlu kualitas sumber daya manusia yang mengelola program ini, dengan seleksi ketat baik untuk tim verifikator maupun penyedia jasa makanan.

Sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT), MBG telah dirancang dengan visi besar menghadirkan akses makanan bergizi dan susu gratis bagi anak-anak sekolah dan santri pesantren di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, namun capaian selama satu tahun terakhir tetap menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan telah menyalurkan lebih dari 1 miliar porsi makanan bergizi kepada 34,6 juta penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi juga tumbuh signifikan.

Tercatat 11.504 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Bahkan, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menghadirkan 25.400 SPPG di kawasan tersebut serta 6.000 unit lainnya di daerah terpencil.

Namun, seperti program besar lainnya, MBG tidak lepas dari dinamika di lapangan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menanggapi dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah tidak akan memaksakan percepatan program apabila berpotensi menimbulkan penyimpangan dan masalah yang lebih besar. Fokus utama tetap pada kualitas pelaksanaan, bukan sekadar pencapaian angka. Sikap bijak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas program MBG.

Evaluasi menyeluruh telah dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenkes, BPOM, dan BKKBN, serta mendapat pengawasan ketat dari DPR RI melalui Komisi IX. Langkah ini menjadi fondasi penting agar SPPG ke depan hanya dikelola oleh pihak yang profesional dan memiliki pengalaman di bidang katering dan pengelolaan makanan massal.

Pembina sekaligus inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN), Muhammad Fadli, menyatakan bahwa MBG menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program pro-rakyat. AMAN, yang dikenal sebagai kelompok mahasiswa lintas kampus dan organisasi yang non-partisan, memandang bahwa MBG memiliki daya sentuh langsung terhadap masyarakat, terutama kalangan miskin dan rentan. Mereka menganggap program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Dukungan ini juga dirasakan langsung oleh para legislator di daerah pemilihan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap bahwa mayoritas konstituennya di Jakarta Timur meminta agar program MBG dilanjutkan. Aspirasi masyarakat tersebut adalah suara otentik dari rakyat yang merasakan langsung manfaat dari program ini. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah dan DPR harus terus mendukung keberlanjutan program MBG, tentu dengan perbaikan dan penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

Secara politis dan visi kebijakan, keputusan Presiden Prabowo untuk mengimplementasikan MBG adalah langkah visioner. Namun perlu evaluasi terkait pengawasan, efektivitas koordinasi, dan pemilihan mitra pelaksana. Selain itu, perlu juga penyempurnaan sasaran program agar lebih tepat guna dan lebih fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Wahyudi, menyampaikan bahwa MBG merupakan program dengan anggaran besar dan tujuan jangka panjang yang strategis. Pemerintah perlu mengevaluasi SPPG yang tidak profesional dan mengedepankan kualitas penyelenggaraan agar tujuan program benar-benar tercapai, seperti peningkatan status gizi anak, prestasi belajar, serta pengurangan stunting dan kemiskinan.

Dampak nyata MBG telah terlihat di lapangan dan masyarakat. Di berbagai daerah seperti Jakarta Barat hingga Sleman, program ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang selama ini sulit dipenuhi. Bahkan bagi sebagian keluarga, MBG menjadi tumpuan utama kebutuhan makan siang anak. Kesehatan siswa membaik, semangat belajar meningkat, dan pengetahuan tentang gizi pun ikut berkembang.

Melalui keberhasilan satu tahun pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan bangsa dari pondasi paling dasar, yakni gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi telah dijalankan, kritik dijadikan bahan perbaikan, dan target jangka panjang terus disesuaikan agar realistis namun tetap berdampak luas.

Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan berhenti di sini. Dengan pendekatan bertahap, terukur, dan berfokus pada kualitas, MBG akan terus diperkuat. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta pelibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawas, program ini akan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan generasi unggul, sehat, dan berdaya saing global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Continue Reading

Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menunjukkan langkah tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap praktik judi daring yang selama ini menjadi ancaman serius bagi moral, sosial, dan ekonomi bangsa.

Upaya pemberantasan yang dilakukan secara terkoordinasi lintas lembaga berhasil mencuri perhatian publik, karena tidak hanya menunjukkan ketegasan negara dalam menindak kejahatan digital, tetapi juga menghadirkan dampak nyata terhadap stabilitas sosial serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam waktu relatif singkat, pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam pengawasan ruang digital dan pengendalian aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tercermin dari penurunan drastis aktivitas transaksi judi daring di Indonesia.

“Transaksi judi daring menurun drastis hingga lebih dari 80 persen pada kuartal pertama tahun ini. Penurunan ini sangat berarti karena membatasi ruang gerak aktivitas judi daring yang selama ini merugikan masyarakat,” jelas Ivan.

Capaian ini menjadi bukti konkret efektivitas kebijakan penegakan hukum berbasis data dan kerja sama antarlembaga, mulai dari kepolisian, OJK, hingga kementerian komunikasi. Pemerintah dinilai berhasil mengintegrasikan langkah represif dan preventif dengan pendekatan edukatif, agar masyarakat semakin sadar terhadap bahaya judi daring dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga.

Langkah strategis Presiden Prabowo juga diapresiasi oleh berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Firman Hidayat, menilai bahwa kebijakan tegas dalam memerangi judi daring tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

“Langkah tegas pemerintah dalam memberantas judi daring bukan hanya soal hukum, tapi juga berdampak positif pada perekonomian nasional,” ungkap Firman.

Menurutnya, dengan menekan perputaran uang ilegal di sektor judi daring, pemerintah berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendorong aliran dana masyarakat kembali ke sektor produktif seperti investasi, UMKM, dan konsumsi rumah tangga yang sehat.

Dari sisi pengawasan ruang digital, pemerintah juga memperlihatkan keseriusan yang konsisten. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi), Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pihaknya telah menangani lebih dari 1,3 juta konten terkait judi daring di berbagai platform.

“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi dan menindak konten ilegal di dunia maya,” tuturnya.

Penindakan ini mencakup situs judi, aplikasi ilegal, hingga akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak sekadar bereaksi, tetapi benar-benar melakukan transformasi sistem pengawasan digital yang komprehensif.

Keberhasilan ini menegaskan bahwa dalam setahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, pemerintah mampu menghadirkan tata kelola ruang digital yang lebih bersih, aman, dan berdaulat. Penurunan signifikan aktivitas judi daring menjadi bukti bahwa negara hadir dengan ketegasan dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

*) Oleh: Debora Amanda

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman kejahatan siber, termasuk maraknya praktik judi daring. Pemerintah kini tidak hanya fokus pada langkah represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memperkuat upaya preventif melalui penguatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh warga negara. Literasi digital menjadi pondasi penting dalam membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap konten-konten negatif yang berpotensi merusak moral dan ekonomi bangsa.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan inklusif. Ia menyoroti bahwa keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial seluruh elemen bangsa. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tahun 2025 tercatat lebih dari 80 ribu anak terlibat dalam aktivitas judi daring. Data tersebut menjadi alarm serius bahwa ancaman judi daring kini telah menyasar kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

Rerie menegaskan, bila dalam proses pertumbuhan anak dan dinamika kehidupan perempuan terganggu oleh pengaruh negatif dunia digital, masa depan bangsa bisa terancam. Judi daring tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial para korbannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan literasi digital yang menyasar anak dan perempuan secara masif dan berkelanjutan. Program literasi ini diharapkan mampu membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran digital agar dapat memilah informasi, mengenali risiko, serta menolak ajakan atau konten yang mengarah pada aktivitas ilegal seperti judi daring. Upaya tersebut sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman dunia maya.

Selain di tingkat nasional, komitmen penguatan literasi digital juga mulai digalakkan di tingkat daerah. Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, menyampaikan bahwa pihaknya aktif mendorong sosialisasi literasi digital hingga ke daerah-daerah terpencil. Langkah ini dinilai sebagai tindakan nyata dan strategis dalam mencegah penyebaran praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Menurut Mukarramah, pemberantasan judi daring tidak dapat hanya mengandalkan penutupan situs atau pemblokiran rekening, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahaya dan konsekuensi hukum dari judi daring. Dengan memahami risiko dan dampaknya, masyarakat akan lebih siap menolak serta melaporkan aktivitas digital yang berpotensi melanggar hukum.

Mukarramah menambahkan, sosialisasi literasi digital harus semakin digencarkan di berbagai sektor pendidikan dan komunitas sosial. Sekolah, kampus, dan lembaga masyarakat harus menjadi pusat pembelajaran digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknologi, tetapi juga etika berinternet. Edukasi yang dilakukan secara sistematis akan menumbuhkan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Menurutnya, generasi muda yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis dalam menggunakan teknologi akan lebih mampu menolak konten negatif, termasuk judi daring, pornografi, dan hoaks. Dengan begitu, literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga menjadi pondasi karakter bangsa di era digital.

Penguatan literasi digital ini sejalan dengan misi pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di ranah siber. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melindungi diri dari konten ilegal, pemerintah dapat memperkecil peluang penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif. Judi daring, misalnya, tidak hanya merusak moral dan ekonomi individu, tetapi juga dapat menggerus stabilitas sosial. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang cerdas digital bukan sekadar upaya edukatif, tetapi juga strategi pertahanan nasional yang berkelanjutan. Literasi digital menjadi kunci untuk menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap keamanan bersama di ruang maya.

Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi masyarakat menjadi bagian integral dalam memperluas jangkauan literasi digital. Upaya ini bukan hanya menyasar kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah pelosok untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memahami risiko dunia maya. Dalam konteks pemberantasan judi daring, literasi digital menjadi garis pertahanan pertama yang mencegah masyarakat terjerumus ke dalam praktik ilegal tersebut. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, diharapkan Indonesia mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat, produktif, dan beradab.

Masyarakat pun perlu lebih waspada terhadap ancaman judi daring yang kian marak menyusup ke berbagai platform digital. Tidak cukup hanya mengandalkan langkah pemerintah dalam memblokir situs atau akun ilegal, tetapi diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap bersih dan aman. Diharapkan seluruh pihak dapat memperkuat literasi digital, menanamkan kesadaran hukum, dan menolak segala bentuk perjudian daring demi melindungi masa depan generasi muda serta mewujudkan Indonesia yang bermartabat dan berdaulat di era digital.

*) Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik.

Oleh: Bara Winatha*)

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan ekonomi nasional menunjukkan langkah proaktif dalam menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. Pemerintah terus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat daya serap tenaga kerja, memperluas akses pendidikan vokasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Berbagai capaian yang telah diraih dalam tahun pertama kepemimpinan ini menjadi cerminan nyata dari strategi pemerintah untuk membangun pondasi ekonomi yang kokoh dan berpihak pada rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif selama satu tahun terakhir. Salah satu pencapaian penting yang menonjol adalah penurunan angka kemiskinan nasional hingga menyentuh 8,47 persen, level terendah dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Penurunan ini menandakan keberhasilan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, terutama melalui penguatan daya beli dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja. Airlangga juga menyebut jumlah penduduk miskin kini berada di angka 23,85 juta jiwa, turun signifikan dibandingkan Maret tahun sebelumnya yang mencapai 25,22 juta jiwa.

Lebih lanjut, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peningkatan serapan tenaga kerja nasional. Berdasarkan data per Februari 2025, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang, meningkat sekitar 3,59 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa peningkatan ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang konsisten dalam memperkuat sektor produktif melalui pembangunan infrastruktur padat karya, dukungan terhadap UMKM, serta peningkatan investasi domestik dan asing di sektor-sektor strategis.

Capaian lain yang turut menjadi sorotan adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76 persen, yang merupakan level terendah sejak krisis ekonomi Asia pada 1998. Airlangga memandang hal ini sebagai bukti nyata dari keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga mencatat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 meningkat hingga 6,5 persen, sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi nasional. Kenaikan ini dinilai dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor ketenagakerjaan bagi generasi muda. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa salah satu langkah strategis yang sedang dipersiapkan adalah penambahan kuota Program Magang Nasional Bergaji hingga mencapai 100 ribu peserta. Ia menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mempercepat transisi lulusan baru perguruan tinggi menuju dunia kerja, dengan memberikan pengalaman profesional sekaligus dukungan ekonomi yang layak.

Tahap pertama program magang telah dibuka bagi 20 ribu peserta, dan evaluasi atas pelaksanaannya akan menjadi dasar dalam menentukan perluasan program. Keberhasilan tahap awal akan mempercepat penambahan target hingga 100 ribu peserta dalam tahun depan. Pemerintah berupaya agar setiap peserta magang memperoleh upah minimal setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah masing-masing, dengan peluang bagi perusahaan untuk memberikan kompensasi lebih tinggi jika memungkinkan. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja muda agar mereka tidak hanya memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga penghidupan yang layak selama masa magang.

Selain berfokus pada sektor formal, pemerintah juga membuka peluang bagi sektor informal seperti gig economy yang dinilai semakin potensial di era digital. Pekerjaan di sektor ini memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus peluang penghasilan yang menjanjikan, terutama bagi generasi muda yang adaptif terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan agar kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bekerja secara nonkonvensional.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan makroekonomi, Juru Bicara Kantor Kepresidenan untuk Urusan Ekonomi, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya menghadirkan inclusive economic institution atau lembaga ekonomi inklusif yang berkesinambungan. Ia menjelaskan bahwa lembaga ekonomi inklusif menjadi kunci utama untuk menekan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Menurutnya, model ekonomi yang bersifat ekstraktif hanya akan menguntungkan segelintir elite dan pada akhirnya merugikan pembangunan nasional secara jangka panjang.

Fithra menilai bahwa untuk membangun ekonomi inklusif yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan industrialisasi sebagai salah satu prioritas utama. Namun, ia menekankan bahwa industrialisasi juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Ia menyebut bahwa absorptive capacity atau kemampuan masyarakat untuk menyerap dan memanfaatkan investasi menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Tanpa kemampuan ini, investasi yang masuk tidak akan berdampak luas pada kesejahteraan rakyat dan hanya berputar di kalangan terbatas.

Konsistensi pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi dan progresif. Program-program strategis yang dijalankan selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan hasil yang konkret, baik dalam penguatan daya saing ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan serapan tenaga kerja, serta terbukanya akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat luas, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran bukan hanya menjadi ajang konsolidasi kebijakan, tetapi juga momentum penting dalam menapaki jalan menuju transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, Indonesia akan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, produktif, dan mampu bersaing di tingkat global—sebuah fondasi penting bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

*)Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Nuruddin Akmali Sofyan )*

Satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menorehkan capaian yang patut diapresiasi, terutama di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam periode yang relatif singkat, arah kebijakan ekonomi nasional terbukti mampu menjaga stabilitas, memperluas peluang kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat. Berbagai indikator makro menunjukkan tren positif, menandakan bahwa langkah-langkah strategis pemerintahan ini berjalan di jalur yang tepat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menguraikan bahwa selama setahun terakhir, berbagai program prioritas di sektor kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat telah membuahkan hasil konkret. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan nasional menurun ke level 8,47 persen (terendah sepanjang satu dekade terakhir) dengan jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,85 juta orang. Angka ini tidak hanya mencerminkan perbaikan ekonomi makro, tetapi juga keberhasilan kebijakan afirmatif pemerintah dalam memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, terutama bagi kelompok rentan.

Kinerja positif ini juga tercermin dari peningkatan signifikan di sektor ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145,77 juta orang per Februari 2025, dengan tambahan 3,59 juta tenaga kerja baru dalam setahun terakhir. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka pengangguran terbuka. Kombinasi antara kebijakan pro-investasi, dukungan terhadap sektor riil, dan perluasan program padat karya menjadi katalis utama meningkatnya serapan tenaga kerja di berbagai sektor, terutama industri manufaktur, pertanian modern, dan infrastruktur.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap penguatan ekonomi rakyat melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif. Airlangga menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah menambah alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp130 triliun, khusus untuk sektor properti dan usaha produktif masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ekonomi domestik dengan memperluas daya dukung sektor perumahan, yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, upaya memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial juga menunjukkan hasil menggembirakan. Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah memastikan bantuan sosial dan dukungan permodalan tersalurkan secara tepat sasaran. Hingga September 2025, sebanyak 3,46 juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan telah memperoleh akses permodalan dan dukungan usaha. Program ini tidak hanya menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tahan sektor mikro dan kecil dalam menghadapi tantangan global.

Dari sisi investasi, capaian pemerintahan Prabowo–Gibran juga mencatat sejarah baru. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa realisasi investasi sepanjang tahun pertama pemerintahan ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Selama empat kuartal terakhir, realisasi investasi secara konsisten tumbuh dua digit dengan rata-rata peningkatan sebesar 13,6 persen. Untuk pertama kalinya, realisasi investasi per kuartal menembus angka Rp450 triliun. Ini merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Kinerja investasi yang kuat tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan ekonomi nasional. Dari sisi kualitas, investasi yang masuk juga memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Susiwijono mencatat bahwa pada kuartal II 2025 saja, investasi berhasil menciptakan 665.000 lapangan kerja baru, angka yang jauh melampaui rata-rata penciptaan kerja di awal pemerintahan sebelumnya yang berada di bawah 200 ribu per kuartal. Angka ini mempertegas bahwa kebijakan hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur ekonomi yang ditempuh pemerintah mulai memberikan hasil nyata di lapangan.

Tak kalah penting, arah kebijakan pemerataan ekonomi juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fadel Muhammad, menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah membuka babak baru bagi kemajuan pembangunan nasional. Fadel menilai keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi faktor penting yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia.

Fadel menambahkan bahwa di tingkat domestik, pemerataan kesempatan berusaha perlu menjadi prioritas utama dalam dua hingga tiga tahun pertama pemerintahan ini. Menurutnya, arah kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat, seperti dukungan kepada UMKM, penguatan sektor pertanian, dan pengembangan kawasan ekonomi baru, merupakan langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah. Ia optimis bahwa dengan keberlanjutan kebijakan ini, Indonesia akan memasuki era baru yang ditandai dengan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Secara umum, capaian ekonomi dalam satu tahun terakhir menunjukkan adanya sinergi kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,3 persen disertai dengan turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan menjadi sinyal bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menitikberatkan pada angka, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan.

Di tengah ketidakpastian global dan tekanan geopolitik, capaian ini menunjukkan daya tahan ekonomi nasional yang solid. Stabilitas politik dan kebijakan yang konsisten memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai motor ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Menatap masa depan, dukungan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi kunci keberlanjutan capaian ini. Pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor produktif harus terus menjadi prioritas bersama. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga iklim ekonomi yang kondusif.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan dapat tercapai. Sudah selayaknya seluruh elemen bangsa terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam memperluas pemerataan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja yang produktif demi masa depan Indonesia yang lebih makmur.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Lapangan Kerja