Yearly Archives: 2025

Oleh: Juanda Syah)*

Peran lembaga investasi negara semakin strategis dalam mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu motor penggeraknya adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang dalam tahun pertama menunjukkan akselerasi signifikan dalam penguatan modal negara, skema investasi, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.

Danantara memperkuat posisinya sebagai katalis investasi melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan parlemen. Keterlibatan lembaga ini dalam mendukung program prioritas menunjukkan bahwa investasi negara kini diarahkan secara lebih terstruktur, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Peran ini sekaligus menegaskan bahwa Danantara menjadi bagian dari tulang punggung transformasi ekonomi nasional di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pemerintah menunjukkan dorongan kuat untuk mempercepat implementasi program strategis. Setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan luar negeri, agenda percepatan investasi langsung dikonsolidasikan bersama jajaran menteri. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan proyek berbasis teknologi lingkungan, seperti waste to energy (WTE), yang disiapkan di 34 kabupaten dan kota dengan volume sampah di atas 1.000 ton per hari.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan perkembangan WTE sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan sampah. Danantara menjadi elemen penting dalam menyiapkan skema pendanaan inovatif bagi program tersebut. Dengan pendekatan investasi yang fleksibel, lembaga ini mampu mempercepat implementasi proyek yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menciptakan nilai ekonomi baru.

Sepuluh proyek awal telah disiapkan, termasuk di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata bagaimana skema investasi negara diterapkan dalam sektor yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung. Peran Danantara memastikan keberlanjutan pendanaan dan kejelasan arah pengembangan infrastruktur lingkungan berbasis investasi.

Dari sisi finansial, kinerja Danantara mencerminkan optimisme jangka panjang. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan proyeksi kontribusi dividen kepada negara mencapai US$10 miliar atau sekitar Rp165 triliun pada 2029. Kenaikan tersebut menandakan kapasitas Danantara dalam mengelola investasi berbasis ekuitas tanpa bergantung pada pembiayaan utang.

Dengan modal ekuitas yang kuat, kapasitas investasi Danantara diperkirakan bisa mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp664 triliun dalam lima tahun mendatang. Jika leverage aset dioptimalisasi, potensi pembiayaan bahkan dapat menembus US$250 miliar atau Rp4.150 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala pengaruh Danantara terhadap struktur investasi nasional.

Dampaknya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Pertama, Danantara membantu memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan tanpa membebani APBN. Kedua, kontribusi dividen dari BUMN ke depan diharapkan lebih merata dan tidak hanya didominasi oleh perusahaan besar. Ketiga, sektor usaha nasional memperoleh peluang lebih luas untuk bermitra dalam skema investasi bersama.

Peran Danantara juga diperkuat melalui kerja sama dengan sovereign wealth fund (SWF) internasional. Dana bersama telah dibentuk dengan Qatar Investment Authority (QIA) dan mitra dari Tiongkok, sementara rencana kolaborasi sedang berjalan bersama United Arab Emirates (UAE) dan Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi. Sinergi ini membuka jalur pendanaan yang memperbesar kapasitas ekspansi investasi lintas sektor.

Dengan jejaring global tersebut, Danantara berkontribusi dalam pembiayaan proyek infrastruktur, energi, teknologi, pangan, hingga industri hilir. Dampaknya berlapis: pertumbuhan ekonomi terdorong, distribusi investasi lebih merata, serta tercipta lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Fokus Danantara sejalan dengan agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan hilirisasi, ketahanan fiskal, dan penguatan daya saing nasional. Dalam tahun pertama, kebijakan investasi diarahkan untuk menopang transformasi ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Danantara menjadi pelaksana sekaligus pengelola modal jangka panjang untuk memfasilitasi tujuan tersebut.

Kehadiran Danantara mempercepat inovasi pembiayaan di sektor prioritas seperti energi baru dan terbarukan, digitalisasi ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan industri masa depan. Pendekatan yang adaptif dan inklusif memungkinkan pelaku usaha nasional dan mitra internasional ikut memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Capaian Danantara dalam tahun pertama memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga pemain aktif dalam mengelola dan menggerakkan investasi itu sendiri. Dengan arah kebijakan yang jelas, dukungan politik yang kuat, dan ekosistem pendanaan yang terus berkembang, Danantara tampil sebagai mesin penggerak investasi nasional di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan fondasi kelembagaan yang solid, proyeksi pendanaan yang ambisius, dan perluasan kemitraan global, peran Danantara semakin kokoh dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Tahun pertama menjadi fase konsolidasi dan akselerasi, sementara periode berikutnya menjadi momentum perluasan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Danantara semakin aktif menjembatani komunikasi antara pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya mekanisme koordinasi yang lebih cepat dan responsif, sehingga kebijakan investasi tidak hanya visioner, tetapi juga operasional dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peran ini menjadi fondasi penting bagi penguatan arus investasi jangka panjang dan penciptaan iklim usaha yang kompetitif di berbagai sektor strategis.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Sri Lestari Puteri*

Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting dalam kebangkitan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan yang visioner, pemerintah berhasil melahirkan lembaga strategis bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa dan wujud nyata dari komitmen untuk membangun ekosistem investasi yang sehat, kuat, dan berdaulat.

Danantara dibentuk melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, menjadi superholding yang memayungi dan mengintegrasikan seluruh aset strategis negara di bawah satu tata kelola terpadu. Langkah ini menandai era baru pengelolaan investasi nasional yang modern, transparan, dan profesional, sejalan dengan visi pemerintah Prabowo-Gibran untuk memperkuat fondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional dan menjadikan BUMN sebagai motor penggerak kesejahteraan rakyat. Ia menilai, Indonesia memiliki potensi luar biasa yang harus dikelola dengan strategi investasi cerdas agar memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Menurutnya, Danantara akan menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh aset negara bekerja optimal demi kemakmuran bangsa.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Danantara adalah representasi dari semangat generasi muda dalam membangun tata kelola ekonomi yang transparan, efisien, dan berdaya saing global. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan investasi, terutama pada sektor-sektor masa depan seperti energi terbarukan, teknologi digital, dan pangan berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, Danantara menargetkan kontribusi dividen kepada negara mencapai US$10 miliar atau sekitar Rp165 triliun pada tahun 2029, dengan kapasitas investasi hingga US$40 miliar tanpa leverage. Potensi total pengembangan investasi bahkan diproyeksikan mencapai US$250 miliar, menandakan optimisme kuat terhadap transformasi ekonomi nasional. Rosan menilai, Danantara tidak hanya akan menjadi lembaga investasi, tetapi juga penggerak pertumbuhan inklusif yang membuka peluang bagi sektor swasta, daerah, dan UMKM untuk tumbuh bersama.

Dalam skala global, Danantara memperkuat kerja sama dengan berbagai sovereign wealth fund (SWF) dunia, seperti Qatar Investment Authority (QIA), China Investment Corporation (CIC), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, dan mitra dari Uni Emirat Arab. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini sebagai bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadap stabilitas dan kredibilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, kerja sama tersebut akan membawa modal, teknologi, dan jaringan internasional yang sangat dibutuhkan untuk mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional.

Pemerintah menaruh harapan besar pada Danantara untuk menjadi motor penggerak reformasi BUMN. Saat ini, lembaga tersebut mengelola aset senilai US$1 triliun dari 889 perusahaan milik negara dan tengah menjalankan 22 program kerja prioritas yang berfokus pada efisiensi, restrukturisasi, serta pengembangan investasi strategis di sektor energi, telekomunikasi, transportasi, dan pangan.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa lembaganya menerapkan prinsip “tumbuh bersama rakyat”, di mana setiap investasi diarahkan untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing nasional. Ia menambahkan bahwa Danantara bukan hanya mengejar laba, tetapi juga nilai sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, pembentukan Danantara adalah bentuk konkret dari transformasi menyeluruh yang telah lama diupayakan. Dengan adanya Danantara, Indonesia kini memiliki instrumen kuat untuk mengonsolidasikan kekayaan negara dan menjadikannya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan.

Kehadiran Danantara juga mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo-Gibran yang menekankan sinergi antar lembaga dan keberlanjutan ekonomi nasional. Sejak diresmikan pada Februari 2025, Danantara telah menyalurkan investasi awal sebesar Rp300 triliun (US$20 miliar) ke berbagai proyek strategis seperti hilirisasi mineral, pengembangan pusat data, kecerdasan buatan, serta ketahanan pangan dan energi.

Dalam arah kebijakan investasinya, Danantara menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Prinsip ini mendorong perluasan kontribusi dividen dari berbagai BUMN, tidak hanya perusahaan besar seperti Pertamina atau Telkom, tetapi juga BUMN menengah yang berpotensi besar.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sinergi lintas sektor, dan kepemimpinan yang solid, Danantara kini menjadi simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Lembaga ini bukan hanya instrumen finansial, melainkan manifestasi dari semangat nasionalisme ekonomi yang mengedepankan kemandirian, profesionalisme, dan kesejahteraan rakyat. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bukti nyata bahwa arah baru ekonomi Indonesia telah dimulai menuju ekosistem investasi yang sehat, beretika, dan berpihak pada rakyat.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh apresiasi luas dari masyarakat pada tahun pertamanya. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata komitmen negara untuk menyejahterakan rakyat.

“MBG bukan sekadar memberikan makanan, tetapi memastikan generasi muda kita tumbuh sehat dan cerdas. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menegaskan, keberhasilan tahun pertama MBG mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam membangun ketahanan gizi nasional yang merata.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG tidak lepas dari sinergi lintas kementerian dan dukungan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kekuatan utama dalam memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran hingga ke pelosok Indonesia.

“Saya mengapresiasi para kepala daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga semangat gotong royong dalam pelaksanaan MBG,” ucapnya.

Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki sistem logistik agar manfaat program semakin luas dirasakan.

“Kita ingin tidak ada lagi anak Indonesia yang bersekolah dalam keadaan lapar,” tutup Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa implementasi MBG telah menunjukkan hasil signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi dan partisipasi pendidikan.

“Evaluasi kami menunjukkan angka kehadiran siswa meningkat dan kasus stunting mulai menurun di sejumlah daerah,” jelas Pratikno.

Ia menekankan bahwa koordinasi erat antara Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, dan instansi lainnya menjadi faktor penting keberhasilan di lapangan.

“Kami memastikan setiap komponen bekerja sesuai standar agar kualitas makanan tetap terjaga,” imbuhnya menegaskan.

Pratikno juga menyebut bahwa keberhasilan tahun pertama menjadi modal kuat bagi pemerintah untuk memperluas cakupan program MBG ke lebih banyak sekolah dan kelompok masyarakat rentan.

“Kami menargetkan peningkatan jangkauan di tahun depan melalui mekanisme distribusi yang lebih transparan dan partisipatif,” katanya.

Ia menilai, dukungan publik terhadap MBG menandakan tumbuhnya kepercayaan pada pemerintahan Prabowo–Gibran yang berorientasi pada kerja nyata.

“Program ini bukan hanya soal pangan, tetapi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Pratikno.***

Jakarta – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, salah satu program unggulan yang mendapat sorotan publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diklaim membawa dampak nyata dalam memperbaiki gizi anak-anak serta menggerakkan ekonomi di desa-desa.

Menurut data pemerintah, hingga Agustus 2025 lebih dari 20 juta masyarakat, meliputi anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui, telah menikmati layanan makan bergizi setiap hari. Selain itu, program MBG juga terbukti menciptakan sekitar 290.000 lapangan kerja di sektor pengolahan makanan lokal dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM sebagai mitra pengadaan bahan pangan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan gerakan nurani pemerintah untuk menjamin hak setiap anak atas gizi dan kasih sayang.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang belajar dengan perut kosong, tidak ada ibu yang cemas akan tumbuh kembang anaknya,” ujar Mariana.

Pemerintah juga mengklaim bahwa peredaran uang di tingkat desa bertambah signifikan akibat pengadaan pangan lokal untuk MBG, mencapai estimasi Rp 8 miliar per tahun per desa dalam beberapa lokasi. Hal ini menandakan bahwa program gizi tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga stimulus ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional Bengkulu, Gloria Situmorang menjelaskan, program MBG mampu menggerakkan perekonimian daerah. Beberapa SPPG memanfaatkan UMKM untuk membelanjakan bahan makanan yang dampaknya memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

“MBG terbukti mampu menggerakkan perekonomian daerah. Beberapa SPPG memanfaatkan UMKM lokal untuk pengadaan bahan makanan, sehingga memberikan stimulus ekonomi yang nyata bagi masyarakat pedesaan,” katanya

Dalam berbagai kunjungan ke desa-desa, sejumlah kepala desa dan orang tua menyampaikan apresiasi atas efek berganda program ini. Anak-anak semakin rajin masuk sekolah karena tidak lapar, serta para petani lokal mendapat pasar tetap untuk hasil panennya. Di beberapa daerah, peningkatan kehadiran siswa tercatat sebagai salah satu indikator keberhasilan program.

Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mochamad Halim, menjelaskan bahwa Program MBG dirancang dengan tiga manfaat utama, yakni pemenuhan gizi anak, pergerakan ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja. Program ini menyasar peserta didik mulai TK/PAUD hingga SMA, termasuk lembaga keagamaan seperti pesantren dan seminari.

“Setiap dapur MBG melibatkan sekitar 45 tenaga kerja lokal, mulai dari pengolah makanan, pengemudi distribusi, hingga tenaga ahli gizi dan akuntan. Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Halim.

Dengan komitmen untuk terus memperkuat program ini di desa-desa terpencil dan memastikan manfaat langsung sampai ke anak-anak rentan, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap bahwa MBG tidak sekadar janji kampanye, melainkan bukti kerja nyata dalam memperbaiki gizi dan ekonomi rakyat pedesaan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan capaian yang signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal di berbagai daerah.

MBG dirancang sebagai bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul dan sehat. Dengan pendekatan “dari rakyat untuk rakyat”, pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan MBG dengan rantai pasok pangan lokal. Artinya, bahan-bahan makanan seperti beras, telur, sayur, daging, dan buah-buahan diupayakan berasal dari petani dan produsen lokal di sekitar wilayah pelaksanaan.

Kebijakan ini menciptakan efek ganda yang positif. Di satu sisi, anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari untuk mendukung tumbuh kembang dan konsentrasi belajar. Di sisi lain, petani, peternak, dan pelaku UMKM memperoleh pasar yang stabil untuk produk mereka. Dengan demikian, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga instrumen pembangunan ekonomi daerah yang memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG memiliki efek ganda (multiplier effect) yang besar bagi masyarakat. Selain menyehatkan generasi muda, program ini diperkirakan membuka 1,5 juta lapangan kerja baru pada Januari–Februari 2026.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurniawati menekankan pentingnya program Makan Bergizi Nasional (MBG) dalam menekan prevalensi stunting yang saat ini tercatat masih 21% menjadi 14% pada 2029. Menurutnya, Program MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang masa depan bangsa. Dengan pemerataan gizi, kita ingin melahirkan generasi yang lebih cerdas, sehat, dan siap bersaing secara global.

Selain aspek kesehatan, Indah menyoroti efek ganda MBG bagi perekonomian lokal. Bahan pangan diupayakan berasal dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM desa sehingga membuka pasar baru dan lapangan kerja.

Selama satu tahun terakhir, program MBG telah melibatkan ribuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari pengusaha katering, pedagang sayur, hingga pengolah bahan pangan. UMKM berperan langsung dalam menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat.

MBG juga memberikan angin segar bagi petani dan peternak kecil yang selama ini sering kesulitan mengakses pasar. Dengan sistem pengadaan berbasis daerah, produk pertanian lokal menjadi prioritas utama dalam rantai pasok MBG. Misalnya, beras diambil langsung dari kelompok tani setempat, sayuran dari kebun lokal, dan telur dari peternakan rakyat.

Kebijakan MBG berhasil memotong rantai distribusi yang panjang dan meningkatkan harga jual di tingkat petani. Mereka kini memiliki kepastian pembeli dan harga yang lebih stabil, sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta memperluas lahan garapan. Pemerintah daerah pun aktif melakukan pendampingan teknis agar petani dapat memenuhi standar kualitas dan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan.

Capaian positif MBG tidak terlepas dari sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi pilar utama dalam koordinasi pelaksanaan program, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengawasan, distribusi, serta pelibatan pelaku ekonomi lokal.

Selain itu, program MBG juga melibatkan sektor swasta dan lembaga pendidikan dalam memastikan keberlanjutan program. Beberapa perguruan tinggi bahkan dilibatkan untuk melakukan evaluasi gizi dan dampak sosial ekonomi, sehingga pelaksanaan MBG terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Secara sosial, program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi anak-anak sekolah dasar yang menjadi sasaran utama. Program ini menciptakan peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih aktif, fokus belajar meningkat, dan angka kasus anemia maupun gizi buruk menunjukkan tren penurunan.

Di sisi lain, perputaran ekonomi lokal di sekitar sekolah meningkat pesat. Warung, pedagang bahan makanan, hingga jasa transportasi ikut merasakan dampak positif. Perekonomian desa menjadi lebih hidup karena uang beredar di tingkat lokal, bukan tersedot ke pemasok besar di luar daerah.

Meski hasil yang dicapai patut diapresiasi, pemerintah menyadari masih ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti efisiensi distribusi di daerah terpencil, pengawasan kualitas bahan makanan, serta kapasitas produksi UMKM di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pada tahun kedua implementasi MBG, pemerintah tengah menyiapkan sistem sertifikasi dan standarisasi produk pangan lokal agar seluruh mitra usaha dapat memenuhi kriteria gizi dan keamanan pangan yang ketat.

Langkah ini diharapkan akan semakin memperkuat ekosistem MBG dan memastikan program berjalan secara berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat dengan tetap menjaga prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo khususnya dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis telah menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak kepada rakyat dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional. MBG bukan hanya program pemenuhan gizi, tetapi juga simbol gotong royong ekonomi rakyat yang memperkuat fondasi kemandirian pangan Indonesia.

Dengan melibatkan petani, peternak, UMKM, dan masyarakat secara langsung, pemerintah telah membangun model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, keberhasilan MBG diharapkan menjadi inspirasi untuk memperluas program serupa di berbagai sektor, demi tercapainya Indonesia yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk menilai arah dan capaian kebijakan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di antara berbagai program unggulan yang dijalankan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi utama sebagai simbol nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan makanan, tetapi juga dirancang sebagai langkah strategis untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari bawah.

Sejak pertama kali dijalankan pada awal 2025, MBG telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama anak sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, dengan menanamkan kebiasaan gizi seimbang sejak dini. Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, realisasi pelaksanaan MBG telah mencapai lebih dari 31 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran mencapai lebih dari Rp20 triliun.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa MBG adalah investasi strategis bagi pembangunan manusia Indonesia. Menurut Presiden, bangsa yang besar harus memulai pembangunan dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, terutama gizi anak-anak yang menjadi masa depan negara. Presiden menyatakan bahwa “program ini bukan sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh sehat, kuat, dan cerdas tanpa terkendala masalah ekonomi.” Arahan ini menunjukkan bahwa MBG tidak diposisikan sebagai bantuan sosial biasa, melainkan bagian dari visi besar menuju kedaulatan pangan dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan di seluruh daerah dengan prinsip pemerataan. Dalam berbagai kunjungan ke lapangan, Wapres meninjau langsung dapur MBG di berbagai provinsi untuk memastikan distribusi berjalan adil dan sesuai standar. Gibran menekankan bahwa tidak boleh ada kesenjangan antara kota dan desa dalam hal akses gizi.

Dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah memandang MBG sebagai program dengan dampak berganda bagi perekonomian nasional. Pengadaan bahan pangan untuk program ini melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di tingkat lokal. Dengan pendekatan tersebut, dana yang digelontorkan tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah. Pemerintah juga melaporkan bahwa ribuan dapur MBG telah beroperasi di berbagai kabupaten dan kota dengan mempekerjakan puluhan ribu tenaga kerja lokal, sebagian besar berasal dari keluarga prasejahtera. Dengan demikian, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli masyarakat bawah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut MBG sebagai program pro-rakyat yang telah memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperluas cakupan dan memastikan keberlanjutan program ini melalui perencanaan fiskal yang matang. Menurutnya, MBG menjadi contoh konkret bahwa program sosial bisa dikelola secara produktif dan efisien tanpa mengganggu stabilitas anggaran negara.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kualitas pelaksanaan program. Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap dapur MBG dilengkapi dengan alat sterilisasi dan fasilitas sanitasi yang memadai, guna memastikan keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan kepada anak-anak. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional telah menetapkan standar gizi yang ketat, termasuk keharusan menyediakan dua jenis lauk setiap hari agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi secara seimbang. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa pelaksana program tidak diperbolehkan berorientasi bisnis, karena MBG sepenuhnya adalah bentuk perhatian negara terhadap kesejahteraan rakyat, bukan ruang untuk mencari keuntungan.

Selain dampak sosial, keberadaan MBG juga diharapkan mampu menciptakan perubahan budaya di tengah masyarakat. Pemerintah menginginkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Program ini disertai dengan edukasi gizi di sekolah dan komunitas untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Dengan cara ini, MBG tidak hanya menyelesaikan masalah gizi sesaat, tetapi menjadi gerakan nasional menuju bangsa yang lebih sehat, tangguh, dan mandiri.

Setelah satu tahun berjalan, sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa program MBG telah membuktikan arah keberpihakan yang jelas terhadap rakyat kecil. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar mereka. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus memprioritaskan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di bidang gizi, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan.

Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola MBG agar lebih efektif dan transparan. Dengan dukungan anggaran yang lebih besar pada tahun 2026, pemerintah akan memperluas jangkauan program, memperbaiki sistem logistik, dan memperketat pengawasan mutu. Pemerintah juga berencana memperkuat sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah agar pelaksanaan lebih efisien dan merata. Dalam pandangan pemerintah, MBG bukan sekadar program sosial, tetapi simbol solidaritas nasional antara negara dan rakyatnya.

Dengan capaian selama satu tahun ini, pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan bahwa keberpihakan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, dan tindakan lapangan. Program Makan Bergizi Gratis menjadi representasi nyata dari janji pemerintahan untuk menghadirkan keadilan sosial, menyejahterakan rakyat, dan membangun generasi emas Indonesia..

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta — Program Sekolah Rakyat terus menunjukkan dampak signifikan dalam mendorong transformasi pendidikan sosial di Indonesia, tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 ini menjadi pilar strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis inklusi dan pemberdayaan keluarga miskin ekstrem.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang harus dipercepat, dengan dukungan penuh dari para kepala daerah.

“Sasaran Sekolah Rakyat jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah unggulan, bukan sekadar sekolah alternatif. Fasilitas lengkap seperti asrama, laboratorium, perpustakaan, ruang makan, tempat ibadah, hingga lapangan olahraga disiapkan secara terintegrasi. Anak-anak peserta didik akan menerima laptop, delapan stel pakaian, serta dukungan ekonomi bagi keluarga mereka berupa perbaikan rumah dan pemberdayaan orang tua.

Pembangunan dilakukan secara bertahap melalui pemanfaatan gedung Pemda dan revitalisasi kampus eksisting bekerja sama dengan Kementerian PUPR.

Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penentuan penerima manfaat.

“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” tambah Agus Jabo.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Sumedang, Jawa Barat, menekankan pentingnya hilirisasi pendidikan dalam program ini.

“Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegas Gus Ipul.

Hilirisasi tersebut telah membuahkan hasil nyata. Sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat telah dipastikan akan mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Ary Ginanjar (UAG), dengan 7 di antaranya sudah dijamin mendapatkan pekerjaan setelah lulus, meski masa kelulusan masih enam hingga tujuh tahun mendatang.

“Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” imbuh Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul memastikan bahwa tidak ada praktik nepotisme atau pungutan liar dalam seleksi peserta Sekolah Rakyat.

“Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah,” ungkapnya.

Jakarta — Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai terobosan di sektor pendidikan mulai menunjukkan arah yang jelas dan berpihak pada rakyat kecil. Salah satu program yang kini menjadi sorotan positif adalah Sekolah Rakyat, inisiatif yang dirancang sebagai investasi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan secara sistemik dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang menuntut dukungan nyata dari seluruh kepala daerah. Ia menilai, langkah ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan strategi pembangunan manusia yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin.

“Sasaran Sekolah Rakyat jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan. Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan,” ujar Agus Jabo. Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah kini bergeser dari sekadar memberikan perlindungan sosial menuju pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.

Menurutnya, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi dan berkarakter kuat, sementara keluarga mereka didorong untuk naik kelas secara ekonomi. “Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak anak-anak berdaya, dan keluarga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan terus memastikan pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat berjalan sesuai standar dan tepat sasaran.

“Secara serius kami kawal agar bukan hanya secara infrastrukturnya, tetapi secara fisik harus siap fasilitas pendidikannya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah strategi yang diharapkan benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan, karena dengan memiliki kesempatan untuk sekolah secara serius dan fokus, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik,” kata AHY.

Sementara itu, di tingkat daerah, pemerintah juga mulai mengambil langkah konkret. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara Asren Nasution mengungkapkan bahwa sejumlah lokasi telah mulai membangun Sekolah Rakyat dengan memanfaatkan aset pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, langkah ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

“Tahun ini pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai di beberapa lokasi menggunakan aset pemerintah pusat dan daerah,” jelas Asren. “Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat juga mendapatkan dukungan luas dari kalangan pemuda dan organisasi kemahasiswaan. Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, Daffa Raihananta, menilai inisiatif ini mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat kecil.

“Program Sekolah Rakyat menunjukkan semangat pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ini sejalan dengan nilai-nilai kerakyatan yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara,” ujarnya.***

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional kian menegaskan keberpihakan pada rakyat kecil. Salah satu langkah monumental yang kini mulai menunjukkan hasil nyata adalah peluncuran program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai, Sekolah Rakyat memiliki tiga kunci utama yang mencerminkan filosofi luhur pemerintah dalam membangun manusia Indonesia. Pertama, memuliakan wong cilik; kedua, menjangkau yang belum terjangkau; dan ketiga, memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan, sebagaimana menjadi fokus utama dalam program strategis Presiden Prabowo.

Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pusat pemberdayaan sosial. Saifullah menjelaskan bahwa para pendamping dan pilar-pilar sosial di lapangan diminta memahami misi besar ini: pendidikan tidak boleh berhenti pada ruang kelas, melainkan harus menjadi gerakan nasional untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu, orang tua dari siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui berbagai program sosial dan pelatihan ekonomi, agar keluarga mereka dapat tumbuh menjadi rumah tangga yang mandiri dan produktif.

Menurut Saifullah, pendidikan adalah alat paling ampuh untuk mengangkat harkat rakyat kecil. Dengan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial, pemerintah berupaya mengembalikan fungsi sekolah sebagai ruang pembebasan, bukan sekadar tempat menimba ilmu. Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masa depan bangsa dari lapisan terbawah masyarakat.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengubah paradigma masyarakat miskin. Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah mengubah status penerima bantuan sosial (bansos) dari sekadar penerima menjadi masyarakat yang berdaya. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan yang menghubungkan bantuan sosial dengan pemberdayaan manusia.

Agus menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai harapan baru bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 4. Berbeda dari sekolah formal biasa, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Dengan sistem asrama (boarding school), siswa akan mendapatkan pembinaan menyeluruh yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan moralitas.

Menurut Agus, Sekolah Rakyat adalah representasi visi besar Presiden Prabowo untuk membangun manusia Indonesia yang unggul dan tangguh. Ia menyebut bahwa program ini merupakan implementasi nyata dari prinsip “No one left behind” — tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Selain itu, sistem yang diterapkan di Sekolah Rakyat juga menjadi bentuk reformasi sosial yang komprehensif. Setiap siswa akan diarahkan untuk menguasai keterampilan praktis seperti pertanian modern, industri kreatif, teknologi informasi, hingga vokasi digital. Dengan demikian, lulusan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja dan menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI). Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan terobosan strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia menilai, langkah ini menunjukkan keberanian pemerintah untuk menembus batas birokrasi dan menghadirkan keadilan sosial secara nyata.

Christina menjelaskan bahwa Kemen P2MI berkomitmen memperkuat jalur pendidikan dan pelatihan tenaga kerja muda yang lahir dari Sekolah Rakyat. Para lulusan nantinya akan dibimbing agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan prinsip aman, legal, dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah pondasi utama kemajuan bangsa, dan pendidikan adalah pintu menuju mobilitas sosial yang lebih baik.

Lebih jauh, Christina menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata perubahan paradigma pendidikan nasional. Pemerintah tidak lagi memandang pendidikan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia kini memiliki peluang yang sama untuk belajar, bermimpi, dan berdaya tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi keluarga.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa transformasi sosial bukanlah sekadar wacana, melainkan tindakan nyata. Pendidikan dijadikan senjata utama untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan. Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi tonggak awal lahirnya sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berpihak pada rakyat kecil.

Dengan sinergi lintas kementerian, dukungan para tenaga sosial, serta semangat gotong royong masyarakat, Sekolah Rakyat diyakini akan menjadi pilar penting dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Sebagaimana ditegaskan para pengamat, inisiatif ini bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang masa depan masa depan di mana setiap anak Indonesia, tanpa kecuali, berhak untuk belajar, tumbuh, dan memimpin bangsanya menuju kejayaan.

*) Pemerhati Sosial

Oleh : Herman Firmansyah )*

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Dalam tahun pertamanya, kebijakan ini menunjukkan arah baru pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan alternatif, melainkan sebuah gerakan nasional yang menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Sekolah Rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, pedalaman, dan daerah perbatasan yang selama ini tertinggal dari arus utama pembangunan.

Komitmen Prabowo-Gibran terhadap pendidikan tampak jelas sejak awal pemerintahan. Mereka menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam agenda besar “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa.” Sekolah Rakyat menjadi bentuk konkret dari janji itu, dengan model pembelajaran yang fleksibel, berorientasi pada kearifan lokal, serta memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna. Tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Tenaga pengajar direkrut dari berbagai latar belakang, mulai dari guru formal, relawan pendidikan, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi untuk mengajar. Pendekatan ini membuktikan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya bisa tumbuh di kota besar, melainkan juga dapat berkembang dari desa-desa yang bersemangat membangun diri.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengatakan program Sekolah Rakyat dapat mendorong kemandirian 500.000 keluarga di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Target ini akan dicapai melalui pendekatan terintegrasi yang tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan ekonomi orang tua mereka.

Pemerintah juga memastikan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah lainnya. Kurikulum disusun secara adaptif dengan mengintegrasikan kurikulum nasional dan konten lokal. Materi ajar dibuat kontekstual agar siswa dapat memahami ilmu pengetahuan dari realitas lingkungan mereka. Pendekatan kontekstual ini menjadikan belajar lebih bermakna dan relevan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital juga didorong melalui penyediaan perangkat belajar daring dan aplikasi pembelajaran berbasis komunitas. Langkah ini memperkuat prinsip inklusi digital yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadapi era transformasi digital nasional.

Hal yang lebih menarik adalah Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Program ini membuka lapangan kerja baru, baik bagi tenaga pendidik maupun penggerak komunitas lokal. Para orang tua dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan parenting dan pelatihan keterampilan ekonomi produktif. Dengan demikian, pendidikan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemerintah juga menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah, penyediaan bahan ajar, serta beasiswa bagi siswa berprestasi. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas pembangunan ala Indonesia.

Di tingkat kebijakan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Mereka meyakini, tanpa pemerataan pendidikan, mustahil Indonesia dapat melahirkan generasi unggul dan mandiri. Selain itu, program ini juga didukung oleh kebijakan penguatan literasi digital dan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan lokal agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing di dunia kerja.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi strategi penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal, bukan sebatas dari segi infrastruktur. Kemudian kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan bisa memberikan dampak yang positif pada perkembangan pendidikan di Tanah Air.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak lepas dari pendekatan empatik yang digunakan pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat. Alih-alih memaksakan model pendidikan seragam, pemerintah memberi ruang bagi kreativitas lokal untuk berkembang. Di banyak daerah, Sekolah Rakyat bahkan menjadi simbol kebangkitan budaya lokal. Lagu daerah, cerita rakyat, dan permainan tradisional diintegrasikan ke dalam metode pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus melestarikan warisan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan jati diri bangsa.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, program Sekolah Rakyat telah memberikan harapan baru bagi jutaan anak Indonesia. Di tangan Prabowo-Gibran, pendidikan kembali ditempatkan sebagai alat pembebasan sosial dan kunci kemajuan bangsa. Melalui program ini, pemerintah membuktikan bahwa pembangunan manusia tidak harus bergantung pada infrastruktur megah, tetapi dapat dimulai dari kepedulian dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa pemerataan pendidikan bukan mimpi utopis, melainkan realitas yang bisa diwujudkan dengan keberanian, visi, dan kerja bersama. Dengan fondasi yang telah diletakkan di tahun pertama ini, masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin cerah, sebuah langkah pasti menuju bangsa yang cerdas, berdaulat, dan berkeadilan.

)* Pengamat Pendidikan dalam Negeri