Arsip Tahunan: 2025

Oleh : Nancy Dora )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program Sekolah Rakyat, yang dirancang bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan keluarga miskin. Program ini menjadi simbol konkret dari sinergi kebijakan sosial dan pembangunan ekonomi, dengan menempatkan pendidikan sebagai poros utama pengentasan kemiskinan nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak sekadar membangun gedung dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan terpadu. Sekolah ini dirancang untuk melahirkan agen-agen perubahan dari kalangan masyarakat kecil agar memiliki kemampuan dan karakter kuat dalam membangun masa depan. Pemerintah menargetkan agar keluarga siswa yang terlibat dalam program ini dapat naik kelas, baik secara ekonomi maupun sosial. Anak-anak memperoleh pendidikan bermutu, sementara orang tuanya diberdayakan melalui pelatihan dan program ekonomi produktif, serta rumah mereka diperbaiki agar layak huni.

Pendekatan menyeluruh ini menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dengan sistem pendidikan konvensional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga pemerintah daerah. Semua pihak dilibatkan untuk memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sesuai dengan tujuannya, yakni memberikan kesempatan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari jerat kemiskinan. Gus Ipul menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen, termasuk guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah daerah, dalam mengawal keberhasilan program ini.

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat adalah transparansi dan keadilan. Pemerintah memastikan tidak ada praktik titipan, kongkalikong, atau pungutan dalam proses rekrutmen siswa. Sekolah ini secara tegas ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan layak. Dengan begitu, program ini tidak hanya menjadi sarana pendidikan gratis, tetapi juga instrumen sosial yang melindungi hak masyarakat miskin terhadap akses pendidikan bermutu.

Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan empati. Para guru dibekali untuk memiliki sensitivitas sosial tinggi terhadap siswa yang berasal dari latar belakang kurang beruntung. Pemerintah juga memperhatikan aspek psikologis siswa, terutama pada masa adaptasi awal yang kerap menimbulkan rasa rindu rumah atau kesulitan beradaptasi. Namun, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa anak-anak di Sekolah Rakyat mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, dan semangat belajar tinggi.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang akan dilengkapi berbagai fasilitas unggulan. Sekolah tersebut direncanakan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa dengan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Fasilitasnya mencakup ruang kelas modern, asrama siswa dan guru, ruang ibadah, laboratorium, perpustakaan, aula, lapangan olahraga, serta area kegiatan ekstrakurikuler. Lahan untuk pembangunan disiapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa program Sekolah Rakyat, bersama dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian penting dari strategi pemerataan manfaat pembangunan. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan instrumen yang memperkuat stabilitas nasional melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja lokal, terutama dalam pembangunan dan renovasi infrastruktur sekolah. Dengan demikian, dampak ekonomi dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata sinergi antara pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui pemberdayaan orang tua siswa, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem ekonomi mandiri di sekitar sekolah. Para orang tua mendapatkan akses pada pelatihan keterampilan dan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha kecil. Sementara itu, peningkatan kualitas hunian keluarga siswa turut mendorong lingkungan hidup yang sehat dan produktif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi harus disertai peningkatan kapasitas dan kesempatan.

Program Sekolah Rakyat juga membawa dampak sosial yang signifikan. Di berbagai daerah, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Banyak orang tua merasa bangga karena anak-anak mereka dapat bersekolah di tempat yang memberikan perhatian tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai moral. Salah satu orang tua siswa di Samarinda mengaku bersyukur karena anaknya dapat bersekolah di Sekolah Rakyat setelah sekian lama mengalami keterbatasan ekonomi. Kisah-kisah seperti ini mencerminkan harapan baru bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan antar-generasi.

Secara makro, keberadaan Sekolah Rakyat berkontribusi pada pencapaian tiga pilar utama pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Dengan memberikan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, pemerintah tidak hanya memperkuat fondasi sosial bangsa, tetapi juga menjaga kohesi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Program ini menjadi bukti bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Sekolah Rakyat hadir sebagai model pembangunan manusia seutuhnya yakni mendidik anak-anak untuk menjadi generasi unggul sekaligus memberdayakan keluarga mereka agar mandiri. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting menuju Indonesia tanpa kemiskinan, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah solutif untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini dirancang tidak hanya sebagai intervensi pendidikan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan layanan belajar yang aman, gratis, dan berkualitas.

Inisiatif ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program tidak mengganggu keberlanjutan program prioritas lainnya.

Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, menegaskan efisiensi tata kelola anggaran sebagai kunci keberlanjutan program.

“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program lintas kementerian, sehingga Sekolah Rakyat berjalan efektif tanpa membebani APBN. Semua agenda Presiden tetap selaras,” ujar Roni.

Sebagai langkah awal, Sekolah Rakyat Rintisan telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan perluasan cakupan hingga 2029. Saat ini, sudah berdiri 165 sekolah rintisan yang tersebar di berbagai daerah, menandai komitmen kuat terhadap pemerataan akses pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyebut program ini lahir sebagai respons atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah. Sebagian besar berhenti karena faktor ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret melalui penyediaan pendidikan gratis dengan sistem berasrama,” jelasnya.

Model berasrama dinilai sebagai pendekatan tepat agar anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan lingkungan belajar yang stabil, aman, dan mendukung. Fasilitas makan, asrama, serta pengawasan pendidik akan memberi kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk berkembang.

Dari kalangan masyarakat sipil, dukungan turut disampaikan oleh Pengamat Pendidikan, Ina Liem. Ia menilai konsep berasrama sebagai terobosan yang relevan dengan tantangan sosial saat ini.

“Sekolah reguler saja tidak cukup. Anak-anak ini perlu ruang yang aman dan terproteksi 24 jam agar bisa belajar tanpa gangguan kekerasan atau eksploitasi,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas lembaga dan perencanaan bertahap, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi instrumen utama dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial. Program ini juga diproyeksikan mendukung pencapaian visi Indonesia melalui pembangunan generasi unggul yang setara sejak dini.

Melalui kebijakan solutif ini, pemerintah menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan bukan hanya komitmen moral, tetapi strategi nyata dalam menciptakan peluang bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi maupun geografis..

JAKARTA – Sekitar 40 juta orang di seluruh Indonesia telah mendaftar untuk memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebuah inisiatif nasional yang dirancang untuk memastikan masyarakat tetap sehat dan produktif.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, 36 juta warga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Sudah ada hasilnya, dan terlihat jelas masalah kesehatannya di mana. Dari 36 juta peserta yang diperiksa, paling banyak ditemukan kasus sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan kadar gula darah yang tinggi. Ketiganya perlu segera ditangani,” kata Budi Gunadi.

Menurut Menkes, CKG merupakan bentuk nyata kepedulian negara terhadap kesejahteraan rakyat, dengan tujuan mencegah masyarakat jatuh sakit parah hingga harus dirawat di rumah sakit.

Ia menjelaskan bahwa penyakit berat seperti kanker dan jantung tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan memiliki tanda-tanda awal yang dapat dideteksi lebih dini.

“Biasanya yang paling mudah terdeteksi itu tekanan darah, gula, dan kolesterol tinggi. Sayangnya sering dibiarkan, sampai akhirnya kena stroke atau serangan jantung. Karena itulah program ini penting dijalankan,” ujarnya.

Budi pun mengajak masyarakat di seluruh daerah untuk memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis sebagai langkah awal menuju gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit sejak dini.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa dukungan terhadap program ini juga datang dari Kementerian Pertahanan. Ia menyatakan, seluruh awak media yang berobat di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) mendapatkan pengobatan secara gratis.

“Semua awak media berobat ke sini gratis,” tegas Sjafrie.

Ia menambahkan, layanan tersebut diberikan di luar fasilitas BPJS Kesehatan, sebagai bentuk komitmen Kemenhan terhadap kesejahteraan tenaga profesional yang berkontribusi dalam pemberitaan publik.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang turut melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai dan warga di kawasan Nusantara.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harrold Yohanes Pantouw, menuturkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari sinergi nasional untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses kesehatan yang mudah dan berkualitas.

“Kami ingin menanamkan kesadaran hidup sehat, terutama bagi pegawai Otorita IKN. Dimulai dari hal sederhana seperti mengatur pola makan, menjaga kebugaran, hingga berpartisipasi aktif dalam program nasional Cek Kesehatan Gratis,” ujar Troy.

Babel — Pemerintah terus memperluas jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Muhammad Qadari menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebanyak 36 juta warga telah memanfaatkan layanan tersebut untuk memeriksa kondisi kesehatannya secara dini.

“Saat ini sudah 36 juta jiwa masyarakat Indonesia memanfaatkan program CKG,” ujar Muhammad Qadari.

Program CKG merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini penyakit. Menurut Muhammad Qadari, program ini menjadi bagian penting dari visi besar pemerintah dalam membangun manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Ia menegaskan bahwa angka 36 juta jiwa merupakan capaian yang signifikan, namun tetap menjadi tantangan untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia.

“Kelihatannya besar, tapi CKG ini untuk seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 287 juta orang, maka pekerjaan ini akan membutuhkan waktu lebih lama,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Muhammad Qadari menilai pelaksanaan CKG di berbagai daerah, termasuk Belitung, berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ia menilai program ini tidak hanya memberi layanan kesehatan gratis, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Inilah bagusnya program Bapak Presiden, karena mendukung pengembangan SDM tidak lewat pendidikan saja, tetapi juga lewat kesehatan,” tegasnya.

Pelaksanaan program CKG di SMA Negeri 1 Tanjungpandan menjadi salah satu contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program nasional. Di sekolah tersebut, kegiatan pemeriksaan berlangsung selama enam hari dengan sasaran 851 orang. Masyarakat setempat, terutama para pelajar dan tenaga pendidik, terlihat antusias mengikuti berbagai tahapan pemeriksaan yang meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, kadar gula darah, hingga pemeriksaan psikologis.

Selama peninjauan, Muhammad Qadari juga turut menjalani rangkaian pemeriksaan CKG bersama para peserta.

“Mudah-mudahan hasil pemeriksaannya bagus, kalau ada masalah bisa segera tertangani, karena itu memang tujuan dari CKG,” tutupnya.

Program CKG terus diperluas ke berbagai wilayah, terutama daerah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan kesehatan. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sekaligus mendukung target besar Indonesia Sehat 2045. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, CKG menjadi simbol nyata kepedulian negara terhadap kesehatan warganya, sejalan dengan cita-cita pembangunan manusia yang seutuhnya.

Lumajang – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Program ini dipandang bukan sekadar kegiatan bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh anak di Kabupaten Lumajang memperoleh makanan bergizi, aman, dan memenuhi standar kesehatan nasional. Menurutnya, penguatan pelaksanaan MBG menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Para kepala daerah, bersama ahli gizi dan tim pengawas dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, berkomitmen memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program MBG. Ini bukan sekadar program bantuan, tapi investasi masa depan bangsa,” ujar Indah

Bupati Indah menjelaskan bahwa setiap daerah wajib memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran dan terjamin kualitasnya, mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan pangan, hingga distribusi ke peserta didik.

“Kebersihan dan keamanan pangan tidak bisa ditawar. Setiap dapur harus memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan diperiksa secara berkala untuk menjaga mutu makanan,” tegasnya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Lumajang melakukan pendampingan intensif kepada pengelola dapur MBG agar kualitas pangan terjamin dari hulu hingga hilir.

“Upaya ini merupakan bagian dari strategi daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang ketahanan gizi dan pangan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Lumajang, Rosyidah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme uji kelayakan dapur MBG, termasuk pemeriksaan air, kebersihan alat masak, serta penyimpanan bahan pangan.

“Setiap penjamah makanan wajib mengikuti pelatihan higiene untuk memastikan anak-anak menerima makanan bergizi yang aman dan layak,” ungkap Rosyidah.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Edu Watch Indonesia (EWI), Annas Fitrah Akbar, menilai Program MBG sebagai strategi besar bangsa dalam menyiapkan generasi unggul di masa depan.

“Program ini bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang melalui gizi dan pendidikan. Anak yang sehat akan memiliki daya fokus tinggi dan prestasi akademik lebih baik,” kata Annas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG secara konstruktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

“Mari dukung dan kawal bersama agar program mulia ini terus berjalan dengan aman, berkualitas, dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi tonggak penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi anak sejak dini, maka pondasi Generasi Emas 2045 akan semakin kuat, memastikan masa depan bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. Kedua program unggulan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerataan manfaat pembangunan serta memperkuat fondasi ekonomi bangsa secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo berakar kuat pada konsep Sumitronomics yang digagas oleh ekonom nasional Sumitro Djojohadikusumo. Konsep ini menekankan tiga pilar utama pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional.

Menurut Purbaya, program seperti MBG dan Sekolah Rakyat dirancang secara terukur dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses gizi dan pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional melalui penguatan sektor pertanian, pangan lokal, dan industri mikro kecil menengah (UMKM).

“Program MBG dan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat. Program ini adalah strategi pemerataan manfaat pembangunan dan langkah konkret menjaga stabilitas nasional,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menambahkan, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kombinasi antara pemerataan dan pertumbuhan, stabilitas ekonomi Indonesia diyakini akan semakin kokoh dan berdaya saing tinggi di kawasan.

Sementara itu, tokoh nasional Jusuf Wanandi turut mengapresiasi arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam tulisannya berjudul My Personal Take on President Prabowo’s Achievements and Challenges, Jusuf menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil, dengan pertumbuhan sekitar lima persen dan defisit anggaran yang terjaga di bawah tiga persen.

Ia menilai, program MBG merupakan langkah strategis yang mampu menggerakkan roda ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi pangan lokal dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Jika dikelola dengan baik, program MBG dapat menjadi motor pertumbuhan baru yang memperkuat ekonomi nasional,” tulis Jusuf.

Dengan kebijakan yang terarah, transparan, dan berpihak kepada rakyat, pemerintah meyakini bahwa program MBG akan menjadi tonggak penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mempercepat tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian terkait mempercepat pembangunan gerai dan gudang di seluruh desa Indonesia.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, dalam rapat koordinasi di Jakarta, menyatakan bahwa operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan gerai dan gudang yang memadai.

“Belum semua Kopdes Merah Putih yang sudah berdiri memiliki aset gerai atau gudang yang siap digunakan. Oleh karena itu, kami berupaya mempercepat pembangunan fasilitas ini untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa,” ujar Farida.

Sebanyak 15.771 unit gerai telah beroperasi hingga 7 Oktober 2025, dan targetnya adalah mempercepat jumlah tersebut dengan memanfaatkan aset desa yang ada. Pemerintah menekankan pentingnya menggali potensi besar yang dimiliki desa untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Kemenkop juga mengapresiasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek ini. Di bawah koordinasi Danantara, BUMN diharapkan dapat mempercepat pembangunan fisik gerai dan gudang, serta menyiapkan model bisnis koperasi yang berkelanjutan.

“Gerai dan gudang Kopdes nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat logistik dan edukasi ekonomi desa,” tambah Farida.

Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi salah satu penerima stimulus fiskal dalam paket kebijakan ekonomi terbaru pemerintah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa pembiayaan untuk operasional Kopdes Merah Putih, termasuk untuk pembangunan gudang dan gerai, sudah masuk dalam alokasi anggaran stimulus yang direncanakan dijalankan pada 2025.

“Dengan adanya infrastruktur yang memadai, Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperkuat rantai distribusi produk desa, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ferry.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Nugroho Setijo Nagoro, turut mengingatkan kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar menyusun proposal usaha secara sederhana dan jelas. Dengan demikian, proses persetujuan dan pembiayaan bisa lebih cepat dan efisien.

“Yang terpenting dalam proposal adalah tujuan, manfaat, dan kebutuhan investasi, serta skema pembayaran yang jelas,” ujar Nugroho.

Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan mempercepat proses pembangunan koperasi desa yang berkelanjutan, menggerakkan roda perekonomian desa, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat koperasi, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pondasi ekonomi rakyat melalui percepatan pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan memperluas lapangan kerja berbasis komunitas lokal.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan bahwa percepatan operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur gerai dan gudang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, masih banyak koperasi yang sudah terbentuk namun belum memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan logistik.

“Hingga 7 Oktober 2025, sekitar 15.771 unit gerai telah aktif dan akan dilakukan percepatan untuk meningkatkan jumlah gerai yang beroperasi, salah satunya dengan memanfaatkan aset atau kekayaan desa. Aset-aset desa ini adalah potensi besar. Kalau bisa dihidupkan melalui koperasi, akan muncul pusat ekonomi baru di desa-desa yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Farida di Jakarta.

Farida menjelaskan, keberadaan gerai dan gudang Kopdes bukan sekadar tempat jual beli, tetapi akan dikembangkan sebagai pusat logistik dan edukasi ekonomi desa. Melalui sistem ini, koperasi desa akan terhubung langsung dengan rantai pasok nasional, sehingga produk-produk lokal dapat menembus pasar yang lebih luas. Ia menilai, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara sangat penting karena dapat mempercepat pembangunan fisik sekaligus membantu menyiapkan model bisnis koperasi yang berkelanjutan.

“Kemenkop juga sedang memperkuat kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, digitalisasi transaksi, dan integrasi dengan sistem pemasaran nasional. Pendamping usaha dan project manager officer akan ditempatkan di koperasi maupun di dinas koperasi untuk membantu operasional di setiap daerah,” tambahnya.

Farida memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan dana dekonsentrasi untuk menopang kerja para pendamping dan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi para pengelola koperasi. Langkah ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan koperasi di tingkat desa benar-benar mampu menjadi motor ekonomi rakyat.

Program pembangunan Gerai dan Gudang Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, pemerintah optimistis koperasi akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional yang berakar kuat dari desa.

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2025. Salah satu upaya yang kini difokuskan adalah pemberian stimulus tambahan pada kuartal IV, yang diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, serta menjaga stabilitas ekonomi menghadapi tantangan global.

Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Langkah yang diambil pemerintah diyakini bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para Menteri berkumpul untuk mengecek program-program unggulan. Saat ini PMI Manufaktur juga terlihat masih dalam ekspansi di 50,4, kemudian juga terkait dengan surplus daripada ekspor juga masih sebesar USD5,49 miliar,” jelas Menko Airlangga.

Terkait dengan program akselerasi di 2025, untuk program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme melalui sistem SIAPKerja. Saat ini, Pemerintah tengah mengumpulkan kebutuhan dari sisi perusahaan (demand side), baik BUMN maupun swasta. Selanjutnya, sistem akan dibuka untuk pendaftaran peserta mulai 15 Oktober 2025, sehingga lulusan dapat segera mengakses kesempatan magang yang tersedia.

Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan mengenai program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja seperti program Koperasi Merah Putih, penguatan sektor pertanian dan kelautan-perikanan, pengembangan desa nelayan, serta program revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare.

“Kemudian Pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 kementerian/lembaga (K/L) dan juga optimalisasi program, misalnya Makan Bergizi Gratis, kemudian juga terkait dengan sekolah unggulan, dukungan kepada UMKM. Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di Kuartal IV. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga mengatakan bahwa akan terdapat juga sejumlah event ritel yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat seperti HARBOLNAS yang akan digelar pada tanggal 10-16 Desember 2025 yang diproyeksikan akan menghasilkan transaksi hingga sebesar Rp35 triliun, BINA Hari Belanja Diskon Indonesia, serta EPIC Sale pada akhir Desember 2025.

Dengan kebijakan yang terukur dan sinergi antara pemerintah, bank sentral, serta dunia usaha, diharapkan Indonesia mampu menutup tahun 2025 dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi nasional.

Jakarta — Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi terbaru untuk memperkuat daya dorong perekonomian nasional menjelang akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa paket stimulus gelombang ketiga ini akan segera diumumkan dan berlaku pada kuartal IV-2025.

“Yang gelombang ketiga ada lagi yang belum diumumkan. Nanti biar Pak Menko Perekonomian mengumumkan,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pembahasan teknis bersama tim lintas kementerian sedang dilakukan dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Harusnya minggu-minggu ini mau didiskusikan sama tim teknis. Mungkin minggu depan sudah bisa diumumkan. Nanti enggak tahu apa tanggal Jumat depan, tanggal 18 ya, apa dikeluarkan di situ sekaligus. Saya enggak tahu, tapi mungkin tanggal 17 paling lambat sudah diumumkan semuanya,” katanya.

Menurut Purbaya, paket baru tersebut merupakan penguatan dari dua gelombang stimulus sebelumnya yang dirilis pada Juni dan September 2025. Pemerintah berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat serta memperdalam dukungan terhadap sektor-sektor strategis.

“(Dari paket sebelumnya) tambah sedikit, tambah lagi. Nanti Menko Perekonomian yang umumin, harusnya minggu depan atau hari Jumat ini. Ada yang diperkuat saja,” tambahnya.

Purbaya belum dapat memastikan total nilai anggaran yang disiapkan, namun memastikan skala programnya akan cukup signifikan.

“Saya lupa angka semuanya. Kan sana sini tambah-tambah terus ada banyak lah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, memastikan bahwa paket stimulus ini akan mencakup insentif khusus bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Bantuan khusus masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli. (Nilai insentifnya) akan cukup besar,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan program Paket Stimulus 8+4+5 pada 15 September 2025. Paket tersebut terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan di 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja. Program ini diarahkan untuk memperkuat daya beli, mendorong lapangan kerja, serta mempercepat pemulihan ekonomi di berbagai sektor.

Beberapa program yang telah dijalankan antara lain perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah, bantuan pangan selama tiga bulan ke depan, serta perlindungan sosial bagi pekerja lepas termasuk pengemudi ojek online. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan dan program padat karya tunai di sektor perhubungan serta perumahan.

Dengan rencana stimulus baru ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Paket tambahan diharapkan mampu memperluas dampak positif dari kebijakan sebelumnya serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.