Arsip Tahunan: 2025

Jakarta — Pemerintah bersama pelaku industri mendorong hilirisasi kayu dan rotan sebagai strategi meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar ekspor, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Mulai dari legalitas bahan baku, desain, produksi, hingga pemasaran global, Indonesia menargetkan lonjakan ekspor produk furnitur, kerajinan, dan komponen interior bernilai tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Upaya hilirisasi difokuskan pada transformasi dari komoditas mentah menuju produk jadi dan setengah jadi berdesain unggul. Fokus utama mencakup pengembangan desain orisinal, standardisasi kualitas, sertifikasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi manufaktur presisi. Dengan demikian, kayu dan rotan Nusantara tidak hanya dikenal sebagai bahan baku, tetapi juga sebagai produk akhir yang memenuhi tren global seperti eco-design, modularity, dan circular economy.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut, Indra Explotasia mengatakan banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) pemula masih menghadapi kendala karena minimnya hilirisasi. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan menekankan bahwa hilirisasi produk hutan dapat meningkatkan nilai tambah KTH, sekaligus memperkuat ekonomi nasional.

“Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirisasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi,” ujar Indra.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu mengatakan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencatat nilai transaksi ekonomi KTH sebesar Rp20,07 miliar, melampaui target Rp18,5 miliar atau 110 persen.

“Capaian Rp20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan,” ucap Ellen.

Di sisi hulu, penguatan tata kelola hutan rakyat, kemitraan dengan koperasi, serta akses pembiayaan bertahap bagi UMKM menjadi kunci ketersediaan pasokan yang legal, lestari, dan stabil. Sementara di sisi hilir, pemerintah dan asosiasi industri mengakselerasi program peningkatan kompetensi desain, digitalisasi proses produksi, dan integrasi e-commerce lintas negara, termasuk partisipasi dalam pameran dagang internasional.

Industri menargetkan perluasan pasar nontradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, sekaligus mempertahankan pasar utama di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur. Diferensiasi dilakukan melalui storytelling bahan alami Indonesia, jejak karbon rendah, dan keunggulan pengerjaan tangan yang bernilai artistik. Sertifikasi legalitas dan keberlanjutan turut diposisikan sebagai nilai jual, menjawab preferensi konsumen global yang makin peduli pada aspek lingkungan dan sosial.

Hilirisasi kayu dan rotan bukan sekadar meningkatkan nilai ekspor, namun juga menumbuhkan ekosistem kreatif, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat citra Indonesia sebagai pusat produk alami berkelas dunia. Dengan kolaborasi pemerintah, industri, UMKM, dan akademisi, Indonesia siap membuka jalan ekspor produk bernilai tinggi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Jakarta – Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Indra Explotasia menegaskan pentingnya hilirisasi produk hasil hutan, khususnya rotan, untuk memperkuat industri nasional dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa hutan.

“Banyak KTH pemula karena minimnya hilirisasi. Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirisasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi,” ujar Indra dalam keterangannya di Jakarta.

Indra menjelaskan, masih banyak Kelompok Tani Hutan (KTH) di berbagai daerah yang belum mampu mengolah hasil hutan menjadi produk akhir. Akibatnya, potensi ekonomi yang besar dari sektor kehutanan belum termanfaatkan optimal.

Kemenhut kini tengah mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan untuk memperkuat rantai nilai industri hasil hutan, terutama rotan yang merupakan salah satu komoditas unggulan nasional.

“Indonesia adalah salah satu produsen rotan terbesar di dunia, namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambahnya bisa meningkat berkali lipat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat hutan,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa penyuluhan kehutanan tidak hanya berbicara soal konservasi, tetapi juga harus berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dinilai transaksi ekonominya,” tambah Indra.

Langkah penguatan ekonomi masyarakat hutan juga mendapat dukungan dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR, Ellen Esther Pelealu, menilai keberhasilan KTH di sejumlah daerah menjadi bukti bahwa pendekatan hilirisasi mampu menggerakkan ekonomi daerah.

Ia mencontohkan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berhasil mencatat nilai transaksi ekonomi KTH sebesar Rp20,07 miliar, melampaui target Rp18,5 miliar atau sekitar 110 persen.

“Capaian Rp20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kehutanan. Dalam APBN 2025–2026, anggaran Kemenhut naik menjadi Rp6,39 triliun, meningkat sekitar 21,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melalui peningkatan anggaran dan dorongan hilirisasi rotan, pemerintah berharap industri hasil hutan Indonesia dapat lebih berdaya saing di pasar global. Hilirisasi juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.

[w.R]

Oleh: Juanda Syah)*
Langkah strategis yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini resmi menggelontorkan dana investasi sebesar US$10 miliar atau setara Rp165,92 triliun dalam tiga bulan pertama sejak Oktober 2025. Strategi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan strategi investasi yang diterapkan Danantara disusun secara komprehensif untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dari total dana investasi tersebut, 80 persen akan dialokasikan untuk proyek-proyek dalam negeri dan 20 persen untuk investasi luar negeri. Skema ini menggambarkan keseimbangan antara upaya memperkuat ekonomi domestik dan membangun jejaring global, sehingga Indonesia dapat menjadi pemain penting di kawasan regional maupun internasional.

Menurut Pandu Sjahrir kebijakan ini juga mempertegas peran Danantara sebagai motor penggerak investasi strategis yang mendukung transformasi ekonomi nasional. Dalam tiga bulan pertama, lembaga ini telah menginvestasikan hampir US$10 miliar ke berbagai proyek yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pertumbuhan sektor prioritas. Fokus utamanya mencakup bidang energi, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang tengah dikembangkan di beberapa kota besar.

Salah satu aspek penting dalam strategi investasi Danantara adalah upaya membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung antara sektor publik dan swasta. Misalnya, kerja sama dengan Pertamina dalam proyek energi hulu menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor energi bersih. Selain itu, Danantara juga terlibat dalam pengembangan Desa Haji di Arab Saudi, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi dalam konteks ekonomi dan sosial.

Strategi Danantara juga menyasar penguatan struktur keuangan nasional. Salah satu fokus utama ke depan adalah meningkatkan likuiditas pasar saham Jakarta, yang saat ini rata-rata masih sekitar US$1 miliar per hari. Pandu Sjahrir menegaskan bahwa penguatan pasar publik sangat penting agar pasar swasta dapat berkembang secara optimal. Dengan memperkuat pasar modal domestik, Danantara ingin menciptakan siklus investasi yang sehat, di mana modal publik dapat didaur ulang untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan memperluas lapangan kerja.

Dalam dua tahun ke depan, arah strategi investasi Danantara akan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional, seperti ketahanan energi dan pangan, energi terbarukan, jasa keuangan, kesehatan, real estate, dan infrastruktur digital. Dengan fondasi demografis yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan inflasi yang terkendali, Pandu Sjahrir menilai Indonesia sebagai “rahasia terbaik di dunia” bagi para investor global dan negara yang tidak hanya menawarkan imbal hasil tinggi, tetapi juga stabilitas dan keamanan investasi yang solid.

Selain melalui investasi langsung, penguatan ekonomi nasional juga dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan mitra internasional. Salah satu langkah penting adalah kerja sama antara Danantara Indonesia dengan Sriwijaya Capital, perusahaan private equity yang fokus pada percepatan pertumbuhan perusahaan di kawasan ASEAN.

Kemitraan ini bertujuan memperkuat arus modal ke sektor produktif serta meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di pasar regional. Selain itu, kolaborasi ini semakin diperkuat melalui kerja sama Sriwijaya Capital dengan BlueFive Capital, private equity asal Timur Tengah dengan aset kelolaan mencapai US$3 miliar atau sekitar Rp49 triliun.

Pendiri Sriwijaya Capital, Arsjad Rasjid, mengatakan sinergi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap potensi ekonomi Indonesia dan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan. Tim Sriwijaya Capital memiliki pengalaman luas dalam mengelola private equity dan bisnis global, serta berkomitmen membangun nilai investasi jangka panjang yang berkelanjutan.

Poin-poin utama kerja sama antara Danantara dan Sriwijaya Capital meliputi pembentukan kemitraan investasi bersama, identifikasi dan eksekusi peluang investasi global, serta pengembangan proyek-proyek dengan fokus utama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemitraan publik-swasta yang berkesinambungan.

Sebagai lembaga berbasis di Singapura dengan dana investasi sebesar US$200 juta, Sriwijaya Capital membawa keunggulan dalam hal jejaring internasional dan pengalaman investasi lintas sektor. Lembaga ini juga telah memperoleh lisensi pengelolaan dana dari Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) melalui entitas Sriwijaya Capital Management Pte. Ltd., yang dipimpin oleh tim profesional berpengalaman di bidang ekuitas swasta.

Sinergi antara Danantara, Sriwijaya Capital, dan BlueFive Capital menjadi bukti bahwa strategi investasi yang terarah mampu meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan orientasi pada nilai jangka panjang, Indonesia kini semakin dipandang sebagai negara yang siap menjadi pusat investasi dan pertumbuhan ekonomi regional.

Secara keseluruhan, strategi investasi Danantara tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menjadi faktor pengungkit utama bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju kemandirian dan keberlanjutan. Melalui pendekatan yang menggabungkan investasi dalam negeri dan global, penguatan pasar modal, serta kolaborasi lintas sektor, Danantara berperan aktif dalam mewujudkan ekosistem investasi yang sehat dan produktif.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan sinergi dengan mitra swasta, strategi investasi Danantara diproyeksikan menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat daya saing nasional. Upaya ini bukan hanya tentang menanam modal, tetapi juga membangun kepercayaan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi investasi yang visioner dan terarah, BPI Danantara berpotensi menjadi pilar penting dalam mengantarkan Indonesia menuju posisi sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia dan dunia.

)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Danantara terus menunjukkan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi besar di berbagai sektor prioritas. Dalam kuartal pertama operasionalnya, PT Danantara Investment Management (Persero) telah mengalokasikan komitmen investasi senilai Rp165,83 triliun atau sekitar USD 10 miliar.

Keputusan tersebut menandai langkah nyata Danantara dalam memperkuat perekonomian nasional melalui fokus pendanaan pada proyek-proyek strategis di dalam negeri sekaligus mendorong likuiditas pasar moda Indonesia.

Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa 80% dari total dana investasi tersebut difokuskan untuk proyek domestik, sementara 20 % lainnya diarahkan ke proyek luar negeri yang memiliki keterkaitan kepentingan ekonomi dengan Indonesia. Strategi ini memastikan manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh perekonomian nasional.

Dalam tiga bulan pertama sejak berdiri, Danantara sudah harus menyalurkan investasi hampir USD 10 miliar ke berbagai proyek strategis. Bulan Oktober ini pertama kalinya Danantara menyalurkan modal.

Danantara juga telah mengidentifikasi sekitar 20 proyek strategis nasional sebagai prioritas investasi awal. Fokus utama diarahkan pada sektor energi terbarukan, infrastruktur digital, ketahanan pangan, jasa keuangan, kesehatan, dan properti.

Sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang tersebut diyakini mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, selain fokus menyalurkan dana, Danantara juga memastikan proyek yang dibiayai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beberapa proyek prioritas meliputi pembangunan desa haji di Arab Saudi, kerja sama energi hulu dengan Pertamina, dan proyek waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi (PSEL) yang mengubah sampah menjadi tenaga listrik.

Untuk proyek PSEL, Danantara menargetkan peluncuran 33 proyek di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Delapan di antaranya ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2025 sebagai langkah awal mewujudkan energi ramah lingkungan.

Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola modal, tetapi juga mitra pembangunan. Danantara memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap proyek, sehingga manfaatnya tidak hanya ekonomi tetapi juga keberlanjutan masyarakat.
Pandu menambahkan, selain memperkuat investasi domestik, Danantara juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMD melalui mekanisme tender terbuka. Pendekatan ini diambil agar proyek dapat berjalan secara profesional, transparan, dan kompetitif.

Untuk diketahui, setiap proyek PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari membutuhkan dana Rp2 hingga Rp3 triliun. Total kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp66 hingga Rp99 triliun untuk keseluruhan program nasional.

Selain fokus pada proyek riil, Danantara juga berkomitmen memperkuat likuiditas pasar modal Indonesia. Pandu menilai bahwa aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih perlu ditingkatkan agar setara dengan negara-negara berkembang lain seperti India.

Danantara akan berperan sebagai liquidity provider di pasar saham domestik untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan kepercayaan investor. Langkah ini disambut positif oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menilai keterlibatan Danantara akan memperkuat fondasi pasar modal nasional.

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto mengungkapkan, pasar modal yang kuat menjadi kunci mengalirnya investasi baru ke sektor riil. Dengan demikian, perusahaan nasional dapat lebih mudah memperoleh pendanaan untuk ekspansi usaha dan menciptakan lapangan kerja baru.

Ia menilai investasi jumbo Danantara sebagai katalis penguatan ekonomi nasional. Mandat besar ini dianggap sejalan dengan visi pemerintah agar Danantara berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan menopang APBN.
Namun demikian, lanjut Toto, pelaksanaan strategi bisnis tersebut harus dibarengi dengan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governanve (GCG). Poin pentingnya semua rencana bisnis dilakukan dengan persiapan matang dan menerapkan CGG optimal untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Menurutnya, apabila Danantara mampu mengusulkan proyek-proyek investasi baru yang tidak hanya padat modal tetapi juga padat karya, dampaknya dinilai akan semakin besar terhadap perekonomian nasional, salah satu contohnya dengan masuknya investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Sejauh ini, peran Danantara mirip dengan sovereign wealth fund di negara maju, seperti Temasek dan GIC di Singapura. Kedua lembaga itu berkontribusi hingga 20% terhadap belanja pemerintah pusat melalui imbal hasil investasi yang dikelola secara efisien.

Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat mengambil peran serupa dalam menciptakan sumber pendanaan alternatif di luar APBN. Dana investasi tersebut akan menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan nasional tanpa membebani anggaran negara.

Langkah-langkah besar Danantara tentu menghadapi tantangan, baik dari sisi tata kelola maupun dinamika ekonomi global. Namun, arah kebijakan dan strategi yang diambil menunjukkan keseriusan perusahaan untuk menjadi motor transformasi ekonomi nasional.

Dengan strategi investasi yang terukur, Danantara berpotensi menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia. Komitmen terhadap keberlanjutan dan inklusivitas menjadi nilai tambah dalam setiap langkah yang diambil oleh Danantara.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi memulai langkah strategisnya dalam mendorong investasi besar-besaran di dalam dan luar negeri dengan menyiapkan modal operasional senilai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp165,3 triliun. Dana tersebut mulai digelontorkan pada Oktober 2025 untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional sekaligus memperluas jejaring investasi global Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menjelaskan bahwa dari total dana yang disiapkan, sekitar 80 persen akan dialokasikan untuk proyek-proyek domestik, sementara 20 persen sisanya diarahkan pada peluang investasi strategis di luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Danantara untuk memperluas portofolio investasi yang berfokus pada sektor-sektor prioritas seperti energi, infrastruktur, digitalisasi, dan layanan publik.

“Bulan ini adalah pertama kalinya kami mengerahkan modal. Dalam tiga bulan pertama saja, kita sudah harus berinvestasi mendekati 10 miliar dolar AS. Investasi tahap awal ini akan diarahkan pada proyek-proyek berdaya guna tinggi,” ujar Pandu

Menurut Pandu, fokus Danantara pada proyek-proyek berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen lembaga tersebut untuk menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam setiap kebijakan investasinya. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan setiap investasi berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi nasional.

“Indonesia tetap menjadi salah satu rahasia terbaik dunia bagi investor, dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi rendah, dan populasi muda. Ini adalah tempat yang menawarkan imbal hasil besar sekaligus keamanan tinggi bagi investor,” tutur Pandu.

Selain fokus pada pengembangan proyek-proyek fisik dan energi, Danantara juga berkomitmen meningkatkan likuiditas pasar saham nasional. Saat ini, rata-rata akumulasi perdagangan saham harian di Indonesia mencapai sekitar 1 miliar dolar AS. Pandu menilai, memperkuat pasar publik merupakan langkah penting untuk mendorong masuknya modal ke sektor swasta dan mempercepat sirkulasi ekonomi.

“Kami membutuhkan pasar publik yang kuat agar pasar swasta dapat berkembang. Pasar publik adalah tempat di mana modal didaur ulang untuk menciptakan pertumbuhan baru,” jelasnya.

Langkah agresif Danantara ini menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat investasi yang kredibel dan berdaya saing tinggi di kawasan. Dengan dukungan pengelolaan profesional dan transparan, kehadiran Danantara diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan daya saing global Indonesia.

Jakarta – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini fokus menyalurkan investasi besar-besaran ke sektor energi dan infrastruktur digital sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Bulan ini adalah pertama kalinya kami mengerahkan modal. Dalam tiga bulan pertama saja, kami telah menginvestasikan hampir US$10 miliar,” ujar Pandu.

Langkah ini menjadi tahap awal dari komitmen investasi total senilai US$20 miliar, dengan US$10 miliar di antaranya mulai digulirkan pada Oktober 2025.

Pandu menjelaskan bahwa sekitar 80 persen dari total dana investasi tahap pertama akan diarahkan ke proyek-proyek dalam negeri, sedangkan sisanya dialokasikan untuk kerja sama internasional yang bersifat strategis.

Fokus utama Danantara saat ini mencakup ketahanan energi nasional, pengembangan energi terbarukan, ketahanan pangan, layanan keuangan, sektor kesehatan, perumahan rakyat, serta infrastruktur digital.

Pandu menegaskan bahwa lembaga ini bukan hanya sekadar entitas investasi, tetapi juga katalis pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami ingin memastikan setiap investasi membawa dampak riil terhadap ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi nasional,” ujarnya.

Menurut Pandu, rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masih berkisar di angka US$1 miliar perlu ditingkatkan agar setara dengan negara lain seperti India yang mencapai US$10–11 miliar per hari.

“Kami membutuhkan pasar publik yang sangat kuat agar pasar swasta dapat masuk karena pasar publik adalah tempat di mana Anda mendaur ulang modal tersebut,” ujarnya menambahkan.

Dalam jangka menengah, Danantara menargetkan investasi masif pada proyek ketahanan energi dan infrastruktur digital, dua sektor yang dianggap paling strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Infrastruktur digital menjadi prioritas karena berperan penting dalam memperluas akses ekonomi dan efisiensi lintas sektor, sementara investasi di bidang energi dinilai krusial untuk menjamin kemandirian dan stabilitas pasokan nasional.

Pandu menilai, Indonesia memiliki daya tarik yang kuat bagi investor global berkat kombinasi antara pertumbuhan ekonomi stabil, inflasi rendah, dan bonus demografi yang besar.

“Salah satu dari sedikit tempat yang tidak hanya menawarkan imbal hasil yang tinggi, tetapi juga keamanan yang tinggi,” katanya.

Ia menyebut, Danantara akan menjadi wadah penting bagi konsolidasi aset strategis nasional, sekaligus pintu masuk bagi investasi global yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

“Pasar publik yang kuat menjadi fondasi bagi investasi swasta. Kami ingin memastikan aliran modal tetap berputar dalam negeri dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

[w.R]

Oleh : Aulia Rachman

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 bukan sekadar program bantuan pangan biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat—gizi, pendidikan, ekonomi lokal, kesejahteraan petani dan UMKM, hingga harapan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberadaan MBG telah membawa angin segar dalam kondisi sosial-ekonomi, terutama di tengah tantangan global dan domestik yang tidak sedikit. Multiplier effect atau efek pengganda yang dihasilkan oleh program ini layak mendapat apresiasi nyata karena berbagai lapisan masyarakat merasakannya secara langsung dan berkelanjutan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan Program MBG bukan hanya berdampak bagi anak-anak, tetapi juga bagi ibu-ibu dan masyarakat luas. Dengan adanya program ini, di setiap desa akan terjadi perputaran ekonomi, yang akan menggerakkan roda ekonomi di seluruh Indonesia

Sejak peluncuran, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat. Berdasarkan data resmi Badan Gizi Nasional (BGN), dalam 6,5 bulan setelah peluncuran secara nasional, program ini sudah melayani lebih dari 6,2 juta orang di seluruh Indonesia, melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai provinsi. Jumlah titik layanan terus bertambah—per 22 Juni 2025 saja sudah beroperasi 1.837 SPPG, hampir di seluruh provinsi. Targetnya pun ambisius: hingga November 2025 diproyeksikan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan puluhan ribu SPPG.

Dari sisi gizi dan kualitas hidup, MBG menjadi jawaban atas isu malnutrisi dan stunting yang selama ini menjadi beban struktural di Indonesia. Program ini telah menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan asupan gizi yang lebih baik, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat fisik dan kognitifnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan performa belajar dan potensi produktivitas mereka di masa depan. Namun lebih dari itu, dampak MBG tidak berhenti pada sisi gizi—ia merembet jauh ke ranah ekonomi dan sosial.

Ekonomi lokal merasakan efek pengganda MBG dalam berbagai bentuk. UMKM, petani, peternak, penyedia bahan baku, pengelola dapur di SPPG, tenaga kerja transportasi, dan berbagai pihak jasa penunjang terlibat dalam rantai pasokan MBG. Misalnya, pemerintah mendorong penggunaan bahan baku pangan lokal dalam program ini. Hampir sebagian terbesar dari bahan pangan yang digunakan oleh SPPG dialokasikan dari sektor pertanian dalam negeri.

Angka-angka ekonomi juga menggambarkan betapa besar multiplier effect-nya. Sebagai ilustrasi, dari anggaran yang sudah digelontorkan—sekitar Rp?8,2 triliun—dilaporkan bahwa perputaran ekonomi di masyarakat meningkat hingga sekitar Rp?46 triliun. Pemerintah maupun para analis menyebut bahwa pembelanjaan publik melalui MBG berdampak pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan upah, dan peningkatan perekonomian lokal, terutama ketika eksekusi dilakukan dengan melibatkan komunitas lokal, penyedia bahan pangan lokal, dan UMKM.

Dampak ekonomi itu pula yang membuat pemerintah optimis bahwa MBG akan turut menyumbang pada pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa laporan menyebut estimasi bahwa program ini bisa memberikan kontribusi pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan upah. Bahkan Menteri Koperasi dan UMKM serta pejabat daerah telah menyatakan bahwa MBG bukan hanya memberikan asupan gizi, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat—dengan membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekonomi desa.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, multiplier effect MBG menjadi bukti bahwa program ini tidak sekadar intervensi gizi, melainkan juga pilar strategis menuju swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Apresiasi terhadap MBG juga tumplek dalam sikap kepemimpinan di tingkat pusat. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa MBG adalah investasi jangka panjang, bukan hanya soal memberi makan, tetapi membangun generasi berkualitas dan mengurangi kemiskinan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna dan berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa suksesnya MBG akan terlihat apabila target besar—seperti 82,9 juta penerima manfaat—tercapai dengan kualitas penyelenggaraan yang baik: kebersihan, keamanan, dan kecukupan gizi.

Apresiasi terhadap MBG tidak hanya berasal dari pemerintah atau kalangan analis ekonomi, tapi juga dari pelaku langsung. Peternak sapi yang merasakan perubahan harga, pelaku UMKM yang mendapat pesanan tetap, ibu-ibu dapur yang memperoleh penghasilan, serta anak-anak yang merasakan manfaat gizi dan konsentrasi belajar yang lebih baik—semuanya menjadi saksi hidup efek pengganda MBG. Apresiasi ini muncul karena MBG bukan hanya “program makan gratis”; ia adalah penggerak ekonomi rakyat, penyemangat usaha lokal, dan penopang kesejahteraan.

Dengan demikian, efek pengganda MBG akan terus meluas—tidak hanya dalam tingkatan ekonomi mikro, tetapi menyasar perubahan struktur yang lebih makro: pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan pemerataan ekonomi.

Kesimpulannya, MBG layak menerima apresiasi karena program ini mampu menggerakkan multiplier effect ke masyarakat secara nyata. Dari sisi gizi, dari ekonomi lokal, dari pemberdayaan usaha kecil, hingga pembangunan sumber daya manusia, MBG menunjukkan bahwa intervensi publik yang dirancang dengan baik bisa menciptakan dampak luas dan berkelanjutan. Dengan perhatian yang terus menerus dan kerja sama semua pihak, apa yang diharapkan—Indonesia yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera—bisa tercapai melalui langkah nyata seperti MBG.
)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Anggina Nur Andini*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu tonggak penting dalam komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bangsa yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Program ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Melalui MBG, pemerintah berupaya menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.

Pemerintah menempatkan MBG sebagai program nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi menggandeng masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan dunia usaha untuk bersama-sama mengawal agar makanan bergizi benar-benar tersalurkan kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan partisipasi publik, MBG bukan hanya menjadi program pemerintah, melainkan gerakan sosial untuk mewujudkan generasi emas Indonesia.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menilai bahwa penguatan tata kelola dalam program MBG menjadi langkah penting untuk menjaga marwah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini merupakan simbol kepedulian negara terhadap rakyat kecil dan harus dijaga kredibilitas serta efektivitasnya. Pemerintah, kata Yeka, telah menunjukkan keseriusan dengan melakukan pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Langkah konkret pemerintah terlihat melalui kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anak aman, higienis, dan bergizi seimbang. Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit, Murti Utami, menegaskan bahwa keamanan pangan adalah faktor penting yang menjadi perhatian utama. Setiap dapur dan penyedia makanan diwajibkan memenuhi standar higienitas tinggi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

Kemenkes juga memastikan proses sertifikasi berjalan cepat dan transparan. Pemerintah daerah diberikan peran penting dalam menerbitkan SLHS, sementara masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan pangan dan kualitas gizi.

Dukungan terhadap pelibatan masyarakat juga datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa partisipasi publik dan lembaga independen menjadi fondasi penting dalam memastikan transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, pelibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan organisasi profesi gizi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program. Pemerintah telah membuka ruang luas bagi elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam memberikan masukan, pengawasan, dan pendampingan agar MBG terus berkembang menjadi lebih baik.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. DPR bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengawal agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar terkonversi menjadi makanan bergizi yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Nurhadi menegaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga keagamaan, yayasan, serta mitra penyedia pangan harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadar memenuhi target angka.

Dalam konteks tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga berperan strategis dalam memperluas jangkauan program dan memperkuat sistem pengawasan. Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyeng, menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas pangan, laboratorium daerah, serta masyarakat setempat untuk memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan kebersihan. BGN juga terus melakukan inovasi dengan menghadirkan sistem digital pelaporan, agar masyarakat dapat turut serta memberikan umpan balik langsung terhadap pelaksanaan program di daerah masing-masing.

Pendekatan partisipatif yang dijalankan pemerintah membuktikan bahwa MBG tidak hanya program pemberian makanan, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial. Masyarakat dilatih untuk berperan aktif dalam mengawasi, melaporkan, dan memastikan pelaksanaan program sesuai pedoman. Organisasi perempuan, karang taruna, hingga kelompok tani lokal turut serta dalam penyediaan bahan pangan segar untuk kebutuhan MBG, menciptakan efek ekonomi positif di daerah.

Keterlibatan masyarakat juga memperkuat rasa memiliki terhadap program. Ketika rakyat menjadi bagian dari pengawasan dan pelaksanaan, maka transparansi dan akuntabilitas akan tumbuh secara alami. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah dapur atau porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari bagaimana masyarakat merasa dilibatkan dalam prosesnya. Dengan demikian, MBG menjadi simbol gotong royong modern — sinergi antara negara dan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang sehat dan berkeadilan.

Pelaksanaan MBG juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Ribuan tenaga dapur, penyedia bahan baku, dan pelaku usaha mikro mendapat kesempatan ekonomi baru dari program ini. Pemerintah terus memastikan agar manfaat ekonomi MBG menyebar merata, terutama di daerah pedesaan. Selain memperbaiki gizi anak, program ini menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang menghidupkan rantai pasok pangan nasional.

Ke depan, pemerintah berkomitmen memperluas cakupan program MBG secara bertahap sambil menjaga kualitas dan keamanan pangan. Prinsip transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan berbasis data menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan program. Masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan MBG, memberikan masukan, serta menjaga semangat kebersamaan dalam membangun generasi yang sehat dan kuat.

*Penulis merupakan Jurnalis Independen dan Pemerhati Gizi Anak

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipolitisasi. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul banyaknya berita terkait program MBG dan kasus keracunan di beberapa daerah.

“Harus waspada, jangan sampai dipolitisasi,” ungkap Prabowo.

Presiden Prabowo menyadari program MBG masih memiliki kekurangan dan pihaknya segera melakukan pembenahan agar ke depannya berjalan lebih baik. Ia mengingatkan tujuan besar program MBG yang baik untuk anak-anak Indonesia.

“Tujuan makanan bergizi untuk anak-anak kita yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan rintangan ini kita atasi,” lanjut Presiden Prabowo.

Ajakan untuk tidak mempolitisasi program MBG juga datang dari tokoh pemuda. Direktur Eksekutif Indodefense Watch (IdW), Malkin Kosepa, mengakui MBG Adalah program strategis nasional yang sangat penting dan memerlukan dukungan dari semua pihak.

“MBG bukan hanya soal makanan bergizi, tapi soal masa depan bangsa tentang ketahanan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kita harus bersama-sama menjaga integritas dan efektivitasnya,” ungkap Malkin.

Ia melanjutkan, program MBG menyasar berbagai kelompok seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai putra asal Teluk Bintuni Papua Barat, ia pun mengapresiasi program tersebut sudah mulai menyentuh wilayah dan kelompok masyarakat yang sebelumnya rentan terhadap kerawanan gizi.

Meski begitu, Malkin juga menekankan perlunya memperkuat aspek pengawasan distribusi makanan, pelibatan lembaga kesehatan lokal, dan edukasi kepada masyarakat serta penyedia makanan agar keamanan pangan terjaga. Dengan demikian kepercayaan publik juga ikut terjaga.

“Kita berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan distribusi dan keamanan pangannya sehingga insiden keracunan makanan tidak terulang dan kepercayaan publik akan meningkat dari dampak manfaat MBG yang luar biasa,” pungkasnya.

Semarang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menjadi upaya nyata dalam memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Melalui distribusi dana yang besar dan pemanfaatan sumber daya dari masyarakat sekitar, program ini terbukti mampu menciptakan dampak ganda: meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam Rapat Konsolidasi Regional Program MBG yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan besarnya aliran dana dari program ini ke daerah dan bagaimana penggunaannya berdampak langsung terhadap sektor pertanian, peternakan, hingga industri lokal.

“Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata akan menerima dana sekitar Rp9 hingga Rp10 miliar per tahun. Jika di Jawa Tengah terdapat 3.200 SPPG, maka total dana yang beredar mencapai Rp32 triliun per tahun. Ini jauh melampaui APBD Jawa Tengah yang hanya sekitar Rp27 triliun,” ujar Dadan.

Sebanyak 85 persen dana MBG digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal, seperti beras, sayur, buah, dan protein hewani. Sementara 10,5 persen dialokasikan untuk honorarium tenaga pelaksana SPPG, menciptakan peluang kerja baru di desa-desa.

“Satu SPPG membutuhkan sekitar lima ton beras per bulan atau setara dengan panen dua hektar sawah. Setiap tahun juga dibutuhkan 1,5 hektar lahan pisang, 32 kolam lele bioflok dalam empat bulan, 4.000 ekor ayam petelur, serta 18 hektar lahan jagung sebagai pakan ayam. Inilah aspek ekonomi yang akan lahir dari program Makan Bergizi Gratis,” terang Dadan.

Industri dalam negeri pun bergerak cepat merespons kebutuhan logistik program MBG. Produsen peralatan dapur di Semarang mencatat kenaikan omzet tiga hingga empat kali lipat. Bahkan, beberapa pabrik otomotif mulai memproduksi food tray untuk distribusi makanan anak-anak sekolah.

“Sebelum ada program MBG, tidak ada industri yang memproduksi food tray. Sekarang sudah ada 38 pengusaha food tray di Indonesia dengan kapasitas produksi 12,8 juta buah per bulan, sedangkan kebutuhan kita mencapai 15 juta food tray setiap bulan,” ungkap Dadan.

Meski memberi dampak luas, Dadan mengingatkan bahwa kualitas dan keamanan pangan tetap harus dijaga.

“Tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria, bukan anak yang sakit,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG agar manfaatnya makin dirasakan masyarakat luas.

Program MBG telah membuktikan diri sebagai program strategis yang bukan hanya memperbaiki gizi anak, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dan mendorong kemandirian pangan di berbagai daerah Indonesia.