Arsip Tahunan: 2025

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang menjadi sorotan dalam agenda pembangunan nasional. Program ini tidak sekadar kebijakan bantuan sosial, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi. Melalui MBG, pemerintah berupaya mempercepat kemajuan bangsa dengan memperkuat fondasi utama pembangunan yaitu kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia.

Pemerintah memahami bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional tidak akan berkelanjutan tanpa SDM yang sehat. Karena itu, program MBG dirancang bukan hanya untuk menekan angka stunting, melainkan juga untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses yang merata terhadap makanan bergizi, terutama di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan baik, berprestasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

Melalui MBG, pemerintah menargetkan pemberian makanan bergizi kepada pelajar sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dengan komposisi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang.

Akademisi IAIN Gorontalo, Sahmin Madina mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat kemajuan bangsa melalui investasi gizi generasi muda. MBG bukan sekadar program sosial melainkan instrumen percepatan pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Menurut Sahmin Madina, MBG adalah investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Dampaknya langsung pada perkembangan kognitif anak, produktivitas, dan daya saing bangsa. Jika dijalankan dengan baik, MBG akan menjadi akselerator kemajuan Indonesia.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional berhasil ditekan hingga 19,8 persen. Angka ini memperlihatkan arah kebijakan gizi nasional yang tepat.

Sementara itu, Prof. Fatma Lestari dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi langkah besar bagi masa depan bangsa Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak di sekolah. Namun, fokus tidak hanya pada aspek ‘gratis’ dan ‘bergizi’, tapi juga pada keamanan pangan. Keamanan pangan adalah elemen krusial yang harus diperhatikan.

Prof. Fatma mengakui itikad baik pemerintah dalam menciptakan generasi emas melalui program MBG. Program MBG diharapkan dapat berjalan dengan baik, namun perlu diingat bahwa program ini tidak dapat berjalan sendiri. Program ini harus dibarengi dengan jaminan keamanan pangan (food safety) serta higiene pangan (food hygiene).

Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada satu lembaga. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi penting agar seluruh tahapan mulai dari perencanaan menu, distribusi bahan pangan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan berjalan secara efektif dan akuntabel.

Salah satu aspek penting dari implementasi MBG adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program ini bersumber dari produk lokal, termasuk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan dari masyarakat sekitar. Dengan cara ini, MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah.

Selain itu, keterlibatan dunia pendidikan menjadi kunci. Sekolah berperan aktif dalam mendukung edukasi gizi kepada siswa, guru, dan orang tua. Anak-anak tidak hanya diberi makan bergizi, tetapi juga diajarkan pentingnya pola makan sehat dan kebersihan. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat membentuk perubahan perilaku jangka panjang, di mana generasi muda tumbuh menjadi individu yang sadar akan pentingnya gizi bagi kualitas hidup.

Efek domino dari program MBG sangat luas. Dari sisi sosial, MBG memperkuat semangat gotong royong di masyarakat. Banyak kelompok masyarakat, mulai dari organisasi wanita, koperasi sekolah, hingga pelaku UMKM kuliner, ikut terlibat dalam penyediaan makanan sehat bagi siswa. Ini menciptakan ekosistem baru yang produktif dan kolaboratif.

Dari sisi ekonomi, MBG menjadi stimulus bagi sektor pangan lokal. Permintaan terhadap bahan makanan seperti beras, telur, sayur, ikan, dan buah meningkat, sehingga petani dan nelayan mendapatkan pasar yang lebih stabil. Dengan demikian, program ini turut memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil.

Selain itu, MBG mendorong inovasi teknologi pangan dan logistik. Beberapa daerah mulai mengembangkan sistem digital untuk memantau distribusi makanan, memastikan higienitas, dan mengontrol kualitas gizi. Inovasi semacam ini memperkuat transparansi serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

Partisipasi publik menjadi elemen penting dalam keberhasilan MBG. Orang tua, guru, dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam memantau dan memberikan umpan balik terhadap kualitas makanan dan pelaksanaan program di sekolah. Dengan dukungan dan keterlibatan semua pihak, MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia sebagai aset utama bangsa. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas, pemerintah sesungguhnya sedang menanam benih kemajuan jangka panjang.

Melalui MBG, Indonesia sedang membangun generasi penerus yang kuat, berkarakter, dan berdaya saing global. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan langkah strategis dalam mempercepat kemajuan bangsa. Dengan sinergi seluruh elemen yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, MBG diharapkan menjadi salah satu tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045, di mana kemakmuran, kesehatan, dan kecerdasan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Puteri Puspitasari*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini kian menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu terobosan sosial paling progresif di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Melalui pendekatan evaluasi menyeluruh dan intervensi cepat yang dilakukan pasca sejumlah insiden teknis di lapangan, Presiden Prabowo kembali membuktikan karakter kepemimpinan yang tanggap, tegas, dan berorientasi pada solusi nyata bagi rakyat. Langkah cepat yang ditempuh pemerintah bukan sekadar bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjadi cerminan gaya kepemimpinan baru yang berani menghadapi persoalan dengan kepala dingin dan tindakan nyata.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas perkembangan berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, serta Stimulus Ekonomi. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan visi besar pemerintahan: membangun kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terintegrasi, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menilai bahwa setiap program negara, terlebih yang menyentuh hajat hidup rakyat banyak, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Karena itu, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem, memperjelas standar operasional, serta memastikan tidak ada celah yang dapat mengganggu jalannya program nasional ini. Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menilai evaluasi total dan payung hukum baru menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelaksanaan MBG semakin optimal.

Program MBG sejatinya merupakan manifestasi dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh sejak dini. Lebih dari sekadar program makan gratis, MBG adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi penerus bangsa. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), hingga Juni 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 5,2 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak PAUD, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil dan menyusui. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal akibat kekurangan gizi.

Dampak positif program ini juga meluas ke sektor ekonomi rakyat. Dengan menggandeng UMKM, koperasi, petani, dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan pangan, MBG telah menggerakkan rantai pasok di berbagai daerah. Dari dapur sekolah di pelosok hingga sentra produksi bahan pangan di desa-desa, denyut ekonomi rakyat kecil kini semakin terasa. MBG menjadi bukti nyata bahwa kebijakan sosial bisa berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Program ini bukan hanya memberi makan anak bangsa, tetapi juga memberi kehidupan bagi pelaku ekonomi lokal.

Dalam menghadapi tantangan seperti insiden teknis di beberapa daerah, Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Alih-alih menyalahkan pihak tertentu, beliau justru segera mengambil langkah cepat: melakukan evaluasi total, memperkuat sertifikasi dapur penyedia, dan memperketat sistem pengawasan. Langkah-langkah korektif ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak sekadar reaktif terhadap masalah, tetapi mampu menjadikannya sebagai momentum pembelajaran dan perbaikan sistem yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Veritas Institut, Aldi Tahir, memuji langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo dalam merespons situasi tersebut. Menurutnya, tindakan korektif yang segera dilakukan pemerintah mencerminkan kepemimpinan yang tanggap dan progresif. Aldi menilai bahwa MBG bukan hanya program sosial biasa, melainkan policy breakthrough yang menyatukan tiga agenda besar pembangunan nasional: peningkatan gizi masyarakat, pemerataan ekonomi rakyat, dan penguatan sumber daya manusia. Ia juga menegaskan bahwa mempolitisasi persoalan teknis hanya akan mengaburkan manfaat besar dari program ini, yang sejatinya menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih jauh, Aldi menjelaskan bahwa setiap piring makanan bergizi yang tersaji di sekolah adalah hasil kerja kolektif ribuan tangan rakyat—dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh penjuru negeri. Inilah bentuk nyata semangat gotong royong dalam pembangunan bangsa. MBG, katanya, adalah simbol bagaimana negara hadir secara konkret di meja makan anak-anak Indonesia. Program ini memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak berhenti pada janji, tetapi menepati komitmen moral terhadap masa depan generasi emas bangsa.

Langkah cepat Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi dan intervensi membuktikan bahwa MBG bukan sekadar proyek populis, tetapi kebijakan visioner yang didesain untuk jangka panjang. Dengan memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat manajemen dapur penyedia, dan menegakkan standar keamanan pangan nasional, pemerintah memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi yang aman dan berkualitas. Ini adalah wujud nyata kepemimpinan yang berorientasi hasil, bukan retorika.

Program MBG kini menjadi simbol dari arah baru pembangunan sosial Indonesia: progresif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan Presiden Prabowo, MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Dengan keberanian untuk melakukan evaluasi total, pemerintah menunjukkan bahwa koreksi bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dalam memimpin dan komitmen untuk terus memperbaiki diri.

Dalam konteks inilah, Program MBG layak disebut sebagai terobosan progresif di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjahit sinergi antara kesejahteraan rakyat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Setiap langkah korektif, setiap intervensi cepat, dan setiap perbaikan sistem yang dilakukan menunjukkan arah baru tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa besar popularitas, melainkan dari seberapa nyata hasil yang dirasakan oleh rakyat. Melalui evaluasi dan intervensi cepatnya, MBG kini berdiri sebagai simbol keberhasilan negara dalam membangun masa depan bangsa dari hal yang paling mendasar: memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap menggapai masa depan gemilang. Dengan visi yang jelas dan keberanian bertindak, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan, dan MBG adalah jalannya.

*Penulis merupakan Jurnalis Bidang Politik dan Pemerintahan

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan terpadu dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan yang menyasar siswa, ibu hamil, dan balita tersebut.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait akan memperketat standar operasional program MBG melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN bersama Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Dalam Negeri akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu,” ujar Dadan.

Dadan menegaskan, setiap dapur SPPG wajib menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur sebagai bagian dari sistem pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperketat pengawasan MBG. Dalam rapat koordinasi bersama BGN di GOR Jatidiri, Semarang, ia menegaskan keamanan pangan tidak boleh ditawar.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural yang harus kita jaga,” tuturnya di hadapan lebih dari 4.000 peserta rapat yang terdiri atas bupati, wali kota, dan mitra SPPG.

Luthfi meminta seluruh kepala daerah aktif meninjau dapur MBG dan memastikan keterbukaan pengawasan. Pihaknya juga mendorong Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan serta memastikan seluruh dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.

Sementara itu, di Sumedang, Wakil Bupati, M. Fajar Aldila menyoroti pentingnya menjaga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana MBG. Ia juga meminta agar bahan baku makanan diawasi ketat dan setiap dapur mengunggah dokumentasi kegiatan ke situs resmi Pemda demi transparansi.

“Mayoritas tenaga dapur adalah perempuan yang bekerja sejak dini hari. Jika kelelahan, risiko human error tinggi. Jadi, kondisi kesehatan mereka harus dipantau,” ujarnya.

Dengan pengawasan terpadu lintas sektor dan partisipasi aktif pemerintah daerah, program MBG diharapkan terus berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi yang kuat diyakini menjadi kunci agar program prioritas nasional ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi masa depan Indonesia.

(*/rls)

Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan makanan yang diterima para pelajar memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi yang layak. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran sentral dalam pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.

“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Budi.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan makanan di sekolah. Bahkan, pemerintah berencana untuk menerbitkan publikasi berkala sebagaimana dilakukan pada masa pandemi COVID-19 guna meningkatkan transparansi dan kewaspadaan publik.

Dari sisi keamanan pangan, Budi menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan tiga jenis sertifikasi untuk seluruh penyedia makanan dalam program MBG, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), serta sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini dirancang agar berjalan cepat dan tidak menghambat distribusi makanan.

“Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kemenkes juga menyiapkan sistem pengawasan eksternal yang responsif untuk memastikan setiap potensi gangguan segera ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Budi, pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.

“Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” jelasnya.

Untuk memperkuat deteksi dini, Kemenkes akan membentuk gugus cepat tanggap di setiap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan unit UKS di sekolah.

“Kita ingin memastikan seluruh sistem mampu merespons dengan cepat sehingga masyarakat tetap merasa aman,” kata Budi.

Dalam hal pengawasan di sisi penerima, yaitu sekolah dan madrasah, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan sebelum dikonsumsi siswa.

“Kita juga akan memberikan edukasi sederhana agar para siswa dan guru dapat mengenali makanan yang aman dikonsumsi,” ucap Budi

Selain menjamin keamanan makanan, pemerintah juga akan memantau status gizi siswa secara berkala. Pengukuran tinggi dan berat badan siswa akan dilakukan setiap enam bulan dan dicatat secara by name by address agar data yang dihasilkan akurat dan dapat ditindaklanjuti. Survei gizi nasional yang sebelumnya hanya menyasar balita juga akan diperluas mencakup anak usia sekolah.

“Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun, khususnya anak sekolah,” kata Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menegaskan pentingnya peran Kemenkes dalam menjamin kualitas program MBG. Ia mengakui bahwa program ini masih menghadapi tantangan di lapangan, namun pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam membenahi pelaksanaan.

“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas: respons cepat, perbaiki sistem, dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulkifli.

Ia juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.

“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” tutupnya.

Oleh: Talita Puteri )*

Pemerintah Republik Indonesia menegaskan keseriusannya dalam pemerataan mutu pendidikan melalui peluncuran Sekolah Garuda, program unggulan yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Program Sekolah Garuda dirancang untuk menjadi jembatan menuju masa depan pendidikan unggul Indonesia. Pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Garuda hingga tahun 2029, terdiri atas 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru.

Sekolah Garuda Transformasi akan memperkuat sekolah menengah atas unggulan yang sudah ada, sedangkan Sekolah Garuda Baru dibangun dari nol di wilayah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan. Dengan pola ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga merata hingga ke pelosok negeri.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing global. Pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan fisik sekolah, tetapi juga berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran, kurikulum, dan pengembangan karakter siswa agar mampu bersaing di kancah internasional.

Peluncuran Sekolah Garuda yang dilakukan secara serentak pada 8 Oktober 2025 di 16 titik strategis seluruh Indonesia menjadi simbol nyata dari pemerataan pendidikan. Di antaranya, terdapat 12 Sekolah Garuda Transformasi seperti SMAN 10 Fajar Harapan di Aceh, SMA Unggul Del di Toba, MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, hingga SMA Averos Sorong di Papua Barat Daya. Sementara itu, empat Sekolah Garuda Baru dibangun di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe, dan Bulungan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyampaikan bahwa Sekolah Garuda merupakan bentuk penyempurnaan dari transformasi pendidikan nasional. Menurutnya, program ini menjadi wujud nyata visi besar Presiden Prabowo dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045. Sekolah Garuda tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga untuk mencetak pemimpin masa depan yang berjiwa nasionalis, berintegritas, dan memiliki kepekaan sosial tinggi.

Stella menilai bahwa keberadaan Sekolah Garuda akan memperluas akses pendidikan unggulan secara inklusif, sehingga anak-anak berprestasi dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk menembus universitas terbaik dunia. Pemerintah memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa pengabdian.

Komitmen ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya penguatan bidang STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) dalam kurikulum Sekolah Garuda.

Mu’ti menilai bahwa minat generasi muda terhadap bidang sains dan teknologi perlu terus ditumbuhkan agar Indonesia memiliki lebih banyak ilmuwan dan peneliti yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ia juga menekankan bahwa selain kecerdasan akademik, siswa perlu dibekali kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemerintah melihat bahwa Sekolah Garuda memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan data Human Capital Index, potensi pendidikan nasional masih dapat ditingkatkan secara signifikan. Program ini diharapkan menjadi salah satu cara efektif untuk menutup kesenjangan tersebut, sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju berbasis pengetahuan dan inovasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan program. Setiap daerah diberi tanggung jawab untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Garuda agar berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan unggul. Dengan dukungan lintas kementerian, Sekolah Garuda tidak hanya menjadi proyek pendidikan, tetapi juga menjadi gerakan nasional dalam membangun masa depan bangsa yang beradab dan berdaya saing.

Hadirnya Sekolah Garuda menunjukkan bagaimana pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi konkret untuk pemerataan pendidikan. Program ini bukan sekadar janji, melainkan langkah nyata untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menggapai cita-citanya. Di tengah arus globalisasi dan persaingan antarbangsa, Sekolah Garuda menjadi simbol harapan baru bahwa masa depan pendidikan Indonesia akan semakin kuat, merata, dan berpihak pada kemajuan seluruh rakyat Indonesia.

Program Sekolah Garuda juga dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Melalui model kemitraan ini, pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan secara terpadu, melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan.

Pemerintah memastikan setiap sekolah dilengkapi sarana modern, mulai dari laboratorium berbasis teknologi digital hingga sistem pembelajaran terpadu berbasis kecerdasan buatan.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas utama agar tenaga pendidik di Sekolah Garuda mampu menerapkan metode pengajaran inovatif. Dengan fondasi tersebut, program ini diharapkan menjadi katalis perubahan menuju sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan.

)* Pemerhati Dunia Pendidikan

Oleh: Zaldi Kusuma )*

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pemerataan mutu pendidikan nasional melalui peluncuran Sekolah Garuda, sebuah program unggulan yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Program ini secara resmi diperkenalkan serentak di 16 titik di seluruh Indonesia, menandai langkah konkret dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif, modern, dan berkeadilan.

Inisiatif besar ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang asal daerah, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama pembangunan manusia, dengan menekankan pemerataan mutu hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Konsep dasar Sekolah Garuda menggabungkan dua pendekatan, yakni Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru. Sekolah Garuda Transformasi merupakan bentuk penguatan terhadap SMA dan MA yang sudah ada, dengan peningkatan pada kurikulum, manajemen, dan kapasitas guru agar mampu mengantarkan siswanya mencapai standar pendidikan kelas dunia.

Sementara itu, Sekolah Garuda Baru dibangun dari nol di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan unggul. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memastikan keseimbangan mutu dan pemerataan kesempatan belajar di seluruh Indonesia.

Dalam peluncuran kali ini, terdapat 12 Sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai provinsi, mulai dari SMAN 10 Fajar Harapan Aceh, SMA Unggul Del Sumatera Utara, MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, SMA Cahaya Rancamaya Jawa Barat, SMA Taruna Nusantara Jawa Tengah, SMA Pradita Dirgantara Jawa Tengah, SMAN 10 Samarinda Kalimantan Timur, SMAN Banua BBS Kalimantan Selatan, MAN Insan Cendekia Gorontalo, SMAN Siwalima Ambon Maluku, hingga SMA Averos Sorong Papua Barat Daya.

Adapun empat Sekolah Garuda Baru tengah dibangun di Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung), Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Bulungan (Kalimantan Utara).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program Sekolah Garuda merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi di Indonesia. Ia menilai bahwa saat ini minat generasi muda terhadap bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) masih perlu diperkuat. Melalui Sekolah Garuda, pemerintah berupaya menyiapkan lebih banyak ilmuwan dan teknolog yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, baik di tingkat nasional maupun global.

Mu’ti juga menekankan bahwa pendidikan unggul bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Menurutnya, Sekolah Garuda dirancang agar para siswanya tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki kepribadian kuat, semangat gotong royong, serta kemampuan memimpin. Dengan perpaduan antara kecerdasan intelektual dan moral, pemerintah berharap Sekolah Garuda mampu mencetak generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

Dari sisi teknologi dan inovasi, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa Sekolah Garuda akan mengintegrasikan sistem pembelajaran digital antarwilayah. Setiap sekolah terhubung melalui platform nasional yang memungkinkan pertukaran guru, materi ajar, hingga sistem mentoring lintas daerah. Dengan cara ini, siswa dari wilayah timur Indonesia dapat berinteraksi dan belajar bersama dengan siswa di wilayah lain, menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Meutya menilai langkah ini sejalan dengan visi transformasi digital nasional, di mana pendidikan memainkan peran sentral dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi disrupsi teknologi. Pemerintah ingin memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga menyentuh seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Garuda di wilayah perbatasan seperti Tanjung Selor, Kalimantan Utara, menjadi simbol nyata pemerataan pendidikan unggul. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini bukan sekadar sarana belajar, melainkan wadah pembentukan karakter kebangsaan bagi anak-anak Indonesia di garis terdepan negara. Nasaruddin menilai bahwa melalui pendidikan yang berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, anak-anak di perbatasan akan tumbuh dengan rasa bangga terhadap negaranya sendiri.

Nasaruddin menyampaikan bahwa Sekolah Garuda di perbatasan akan menjadi pusat kaderisasi pemimpin bangsa di masa depan. Dengan pendekatan sains, teknologi, dan nilai kebangsaan, pemerintah berharap lulusan sekolah ini dapat menembus perguruan tinggi terbaik dunia sekaligus mengabdi kembali untuk kemajuan negeri. Ia menyebut Sekolah Garuda sebagai simbol kebanggaan nasional, tempat di mana semangat keindonesiaan dan kemajuan ilmu pengetahuan berpadu secara harmonis.

Kehadiran Sekolah Garuda juga menjadi jawaban atas tantangan rendahnya pemanfaatan potensi generasi muda Indonesia. Berdasarkan Human Capital Index, rata-rata siswa Indonesia baru menggunakan sekitar 54 persen dari potensi optimal mereka. Melalui program ini, pemerintah ingin meningkatkan angka tersebut dengan memberikan akses pendidikan berstandar tinggi, kurikulum berbasis riset, serta fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan membina 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru di berbagai daerah. Target ambisius ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan unggul di seluruh Indonesia.

Melalui Sekolah Garuda, pemerintah tidak hanya membangun fasilitas pendidikan, tetapi juga menanamkan fondasi keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Inisiatif ini menegaskan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari pembangunan nasional, dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

)* Pemerhati Dunia Pendidikan

Jakarta – Pemerintah meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menghadirkan pemerataan pendidikan unggul hingga ke pelosok negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan Sekolah Garuda merupakan wujud visi besar Presiden Prabowo untuk membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten.

“Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama: penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa, inkubator pemimpin menuju Indonesia Emas 2045, dan pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat,” kata Brian.

Menurutnya, Sekolah Garuda terbagi dua skema, yaitu Sekolah Garuda Baru yang dibangun di daerah dengan akses terbatas dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengembangkan sekolah unggulan yang sudah ada.

“Program ini adalah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing global,” tegasnya.

Wakil Mendiktisaintek, Prof. Stella Christie, menambahkan bahwa Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional. Sekolah ini juga memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif dan menyiapkan generasi emas 2045.

“Program ini meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh negeri,” ujarnya.

Stella menjelaskan, program ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu pemerataan kesempatan berprestasi, pembentukan karakter kepemimpinan, dan peningkatan prestasi akademik yang disertai jiwa pengabdian.

“Hingga 2029 pemerintah menargetkan membina 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir di Ambon menegaskan komitmen pemerintah memperluas pendidikan unggul hingga kawasan timur. Pemerintah mendorong penguatan pembelajaran berbasis STEM untuk mencetak talenta digital masa depan.

“Sekolah Garuda di Siwalima menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pendidikan. Kita ingin anak-anak Indonesia tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter,” tuturnya.

Peresmian kali ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi, seperti SMAN Unggulan MH Thamrin (DKI Jakarta), SMA Taruna Nusantara (Jawa Tengah), dan SMA Averos Sorong (Papua Barat Daya), serta 4 Sekolah Garuda Baru di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe Selatan, dan Bulungan.

Dengan kehadiran Sekolah Garuda, pemerintah berharap lahir generasi muda Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global.

Jakarta – Pemerintah resmi memperkenalkan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang untuk memperluas akses serta pemerataan mutu pendidikan unggul, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kehadiran Sekolah Garuda menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh Nusantara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa Sekolah Garuda adalah program strategis nasional yang bertujuan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas 2045 terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat,” ujarnya.

Brian menjelaskan bahwa Sekolah Garuda diwujudkan melalui dua pendekatan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, dan Sekolah Garuda Transformasi yang dikembangkan dari sekolah unggulan yang telah ada.

“Dengan ekosistem ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi cerdas, berdaya saing global, dan berpijak pada nilai-nilai lokal,” katanya.

Peluncuran serentak melibatkan 12 Sekolah Garuda Transformasi, seperti SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh, SMA Unggul Del Toba, SMANU MH Thamrin Jakarta, SMA Pradita Dirgantara Boyolali, hingga SMA Averos Sorong. Empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru juga ditetapkan di Belitung Timur, Timor Tengah Selatan, Konawe, dan Bulungan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menilai Sekolah Garuda akan mengoptimalkan potensi siswa melalui kurikulum yang relevan dengan minat dan bakat peserta didik.

“Dengan perbaikan kurikulum, penambahan guru, dan fasilitas, anak-anak yang potensinya belum terbuka bisa berkembang maksimal,” ungkap Meutya.

Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Sekolah Garuda akan memperkuat pembelajaran berbasis STEM (Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika) untuk mencetak ilmuwan dan pemimpin masa depan.

“Kita berharap Sekolah Garuda melahirkan saintis yang memiliki kemampuan akademik sekaligus kepemimpinan kuat,” tuturnya.

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pemerintah terus memperkuat strategi untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting penggerak perekonomian nasional. Sektor UMKM selama ini terbukti menjadi tulang punggung ekonomi, menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, serta berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan potensi sebesar itu, pengembangan UMKM menjadi agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja. Salah satu langkah nyata pemerintah untuk membantu UMKM ialah dengan mempermudah akses terhadap pembiayaan.

Keterbatasan modal masih menjadi kendala utama pelaku usaha kecil, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota dan memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan. Pemerintah menilai hambatan tersebut harus diatasi dengan kebijakan afirmatif agar UMKM dapat berkembang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM). Regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa aturan baru itu sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam Asta Cita, yaitu penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Dian, aturan ini tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga mendorong lembaga keuangan berinovasi. Melalui POJK ini, bank maupun lembaga keuangan nonbank berkesempatan menghadirkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

POJK UMKM mengatur sejumlah kemudahan, seperti penyederhanaan syarat dan penilaian kelayakan UMKM, skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha termasuk jaminan kekayaan intelektual, percepatan proses bisnis melalui Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), penetapan biaya pembiayaan yang wajar, dan dukungan inisiatif kemudahan lain dari otoritas maupun pemerintah.

Selain itu, aturan baru ini juga mendorong digitalisasi layanan keuangan. Pemanfaatan fintech dan platform digital dipandang sebagai solusi efektif untuk menjangkau UMKM di wilayah yang belum memiliki akses perbankan memadai. Dengan adanya integrasi data dan sistem rating kredit alternatif, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan lebih cepat dan terjangkau.

Setiap bank maupun LKNB wajib melaporkan realisasi penyaluran pembiayaan UMKM itu kepada OJK. Hal ini menjadi langkah penting agar pertumbuhan kredit UMKM dapat termonitor secara transparan oleh pemerintah dan publik.

Dian menambahkan, POJK UMKM merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ia juga berharap aturan baru ini dapat membuka peluang inovasi pembiayaan digital dengan tata kelola yang sehat sehingga POJK UMKM menjadi instrumen kunci pemerintah untuk membentuk ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tak hanya dari segi pembiayaan, pemerintah juga mendorong UMKM agar mampu membuka lapangan kerja baru. Contohnya adalah Program Desa Emas yang resmi digelar di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Cigombong, Kabupaten Bogor, pada 27 September 2025 lalu.

Program Desa Emas menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggandeng Yayasan Indonesia Setara (YIS) dan Inotek Foundation. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas UMKM melalui sejumlah pelatihan, di antaranya praktik pengemasan hampers dan parsel, serta pembuatan pakan ternak alami. Pelatihan dirancang untuk memberikan bekal praktis agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, sekaligus memperluas pasar.

Kemasan produk yang aman dan menarik mampu menarik perhatian konsumen sehingga meningkatkan daya saing pasar, sementara pakan ternak alami yang dirancang ekonomis dan bergizi dapat mendorong produktivitas peternakan rakyat. Dengan begitu, UMKM di sektor agribisnis maupun kuliner memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, hadir meninjau langsung kegiatan tersebut didampingi oleh CEO MNC Group, Angela Tanoesoedibjo. Kehadiran pejabat dan tokoh penting ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama untuk memperkuat UMKM.

Saat berdialog dengan pelaku UMKM, Sandiaga menekankan tentang pentingnya lokasi usaha strategis terutama di kawasan Ekonomi Kreatif Lido. Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk sekaligus memanfaatkan media sosial untuk promosi agar pendapatan meningkat dan lapangan kerja baru bisa terbuka.

Sementara itu, Angela Tanoesoedibjo memberikan pandangannya bahwa branding dan promosi digital penting untuk membawa UMKM naik kelas. Promosi digital menjadi kunci karena jangkauannya jauh lebih luas. UMKM harus memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih besar.

Dengan dukungan regulasi baru, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menargetkan UMKM mampu menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru dan penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Cahyo Widjaya

Program Pelatihan UMKM digencarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha kecil dan menengah di tengah arus digitalisasi yang semakin cepat. Langkah ini menjadi strategi penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan bekal keterampilan digital, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran modern, para pelaku UMKM diharapkan bisa menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka luas di era ekonomi digital.

Di Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 4,6 juta pelaku UMKM mulai bergerak ke arah digitalisasi. Angka tersebut menunjukkan adanya kesadaran besar, namun tetap dibutuhkan pendampingan agar transisi berjalan optimal. Dalam salah satu langkah nyata, Pemerintah Kota Malang bersama Indosat Ooredoo Hutchison menggelar pelatihan di Malang Creative Center. Kehadiran puluhan pelaku UMKM dalam forum tersebut menandakan besarnya animo untuk belajar memanfaatkan teknologi digital sebagai senjata baru dalam pemasaran.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Malang, M Sailendra menekankan bahwa pembinaan UMKM adalah prioritas utama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Hal tersebut sejalan dengan visi Dasa Bakti melalui inisiatif Ngalam Laris dan Ngalam Idrek. Sailendra menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya sebatas teori, tetapi juga praktik nyata berupa strategi pemasaran digital, teknik pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Semua itu ditujukan agar UMKM bisa memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut Sailendra, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci pemberdayaan UMKM. Ia menilai sektor swasta, media, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal harus turut serta jika ingin memastikan UMKM benar-benar tumbuh dan mampu bersaing. Fokus pelatihan kali ini memang diarahkan pada penguatan keterampilan digital, termasuk pemanfaatan media sosial, platform jualan online, dan teknologi kecerdasan buatan. Sailendra juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Indosat yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Malang.

AVP Brand Activation, Digital, dan Sosial Media Indosat, Fahri Sanad menjelaskan bahwa pelatihan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi terkini. Menurutnya, banyak UMKM yang sudah menggunakan Instagram, tetapi belum memahami cara maksimal dalam memanfaatkan platform itu. Karena itu, pihaknya ingin mendorong UMKM agar lebih cerdas menggunakan berbagai aplikasi digital, kecerdasan buatan, serta strategi pemasaran modern. Bahkan, Fahri menambahkan bahwa program pelatihan serupa juga telah dijalankan di Surabaya. MCC sendiri disebut sebagai wadah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pelatihan semacam ini.

Fahri menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap bulan bersama Rumah Digital Literasi untuk melihat implementasi materi pelatihan oleh peserta. Baginya, tujuan utama adalah empowering UMKM, bukan sekadar memberikan pelatihan sesaat. Program ini didesain agar berkelanjutan sehingga pelaku usaha benar-benar bisa naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan komunitas diharapkan mampu memperkuat UMKM Jawa Timur secara menyeluruh.

Tidak hanya di Jawa Timur, upaya pemberdayaan UMKM juga tampak nyata di Jakarta Utara. Pemerintah Kota Jakarta Utara melaksanakan pelatihan literasi digital dengan melibatkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan menambah wawasan, melainkan juga memberikan keterampilan praktis bagi pelaku UMKM. Hendra mengajak semua pihak agar menjadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama dalam membangun ekosistem digital yang memperkuat ekonomi lokal.

Dukungan juga datang dari Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara, Sonny Agustinus. Ia menjelaskan bahwa puluhan pelaku UMKM di wilayahnya dibekali berbagai pengetahuan mengenai pemasaran digital, literasi keuangan, dan aktivasi akun coretax DJP.

Sonny menegaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah agar UMKM bisa tumbuh bersama, bukan hanya sekadar menjual produk, melainkan juga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi para pembeli. Ia menyebut tema Go Digital, Grow Together sebagai langkah konkret menuju kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan UMKM untuk kemandirian ekonomi.

Sonny berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata dengan peningkatan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman para peserta. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu pelaku UMKM yang ikut serta, Sarah, menilai pelatihan tersebut sangat bermanfaat. Menurutnya, wawasan yang diperoleh tidak hanya tentang pemasaran produk, melainkan juga pengelolaan keuangan, pemahaman pajak, dan keterkaitan berbagai aspek lainnya yang mendukung usaha. Bagi Sarah, pengalaman tersebut merupakan bekal berharga dalam perjuangan memajukan usaha kecil agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Program pelatihan UMKM yang terus digencarkan pemerintah pada akhirnya bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan sebuah investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal, UMKM dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi yang didorong melalui pelatihan ini membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil agar mampu menjangkau pasar lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai ekonomi.

Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk tidak berhenti di pelatihan semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pendampingan yang konsisten. UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa, sehingga penguatan daya saing mereka berarti memperkuat fondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kini saatnya setiap pelaku UMKM mengambil kesempatan ini, terus belajar, dan berinovasi agar mampu naik kelas serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan