Arsip Tahunan: 2025

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pada komoditas kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi produk turunan dan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.

Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai ambisi tersebut, strategi percepatan hilirisasi industri menjadi kunci, terutama pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

“Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong percepatan hilirisasi produk turunan,” ujar Dida. Menurutnya, diversifikasi produk hilir sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial, tetapi juga menyentuh aspek strategis lain seperti ketahanan energi, penghematan devisa, hingga kontribusi terhadap isu lingkungan global.

Salah satu contoh konkret dari upaya tersebut adalah penerapan program biodiesel berbasis sawit yang kini telah memasuki tahap B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dalam solar. Program ini diproyeksikan menyerap CPO hingga 15,6 juta kiloliter. “Artinya, kebutuhan energi kita bisa lebih banyak dipenuhi dari dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada impor solar,” jelas Dida.

Selain memperkuat industri di tingkat nasional, dukungan terhadap UMKM sawit juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Helmi Muhansah, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat ekosistem perkebunan sawit melalui berbagai program seperti peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana-prasarana perkebunan, beasiswa sumber daya manusia (SDM) sawit, pelatihan bagi petani, serta dukungan penguatan UMKM sawit.

“Selain terus memperkuat aspek hulu, para petani sawit juga dapat mendiversifikasi pendapatan selain dari TBS (Tandan Buah Segar),” ujarnya. Diversifikasi tersebut, kata Helmi, memungkinkan petani sawit untuk memanfaatkan produk turunan sawit seperti minyak goreng kemasan, sabun, lilin, hingga kosmetik alami untuk dikembangkan di skala usaha kecil menengah.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen lewat peningkatan konsumsi dalam negeri melalui barang-barang yang berasal dari UMKM sawit,” tambah Helmi.

Di sisi lain, pelaku industri juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mendorong hilirisasi sawit yang inklusif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilir sawit merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan manfaat industri.

“GAPKI mendukung UMKM yang menggunakan produk turunan sawit. Hilirisasi yang inklusif akan memastikan manfaat industri sawit dirasakan hingga lapisan terbawah ekonomi. Dengan begitu, UMKM bisa semakin tangguh, lapangan kerja tercipta lebih luas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan,” ujar Eddy.

Eddy juga menambahkan bahwa hilirisasi sawit membuka peluang inovasi besar bagi UMKM. Semakin banyak produk berbahan sawit yang dikembangkan, semakin tinggi pula variasi dan nilai jual yang bisa ditawarkan. “Dengan semakin banyak produk berbahan sawit, variasi produk bertambah, penjualan meningkat, dan UMKM pun bisa terus bertahan bahkan berkembang,” ungkapnya.

Upaya pemerintah, lembaga pengelola dana perkebunan, dan pelaku industri ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan potensi sawit tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dengan dorongan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sawit yang melibatkan UMKM, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sektor perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI mengambil langkah strategis dengan melibatkan masyarakat dalam Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi ikan nasional, tetapi juga menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi nelayan dan pelaku usaha kecil di daerah. Kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah dan legislatif dalam mewujudkan kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Victor Gustaf Manoppo, menegaskan pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dari desain program Gemarikan. Kegiatan kampanye Gemarikan yang berlangsung di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Ketua Komisi IV DPR RI menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan parlemen dalam menggerakkan ekonomi akar rumput.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi UMKM perikanan melalui penyerapan produk yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat di Bantul dan Gunungkidul,” ujar Victor.

Ia menambahkan, kerja sama lintas lembaga menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar mampu menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menilai bahwa kebiasaan makan ikan merupakan pondasi penting bagi kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, Gemarikan memiliki manfaat ganda, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi ikan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM.

“Semakin banyak kita makan ikan, semakin banyak nelayan dan penjual ikan mendapatkan penghasilan. Artinya, kebiasaan sehat dan sederhana ini mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat desa,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan usaha kecil pengolahan ikan. Kita harus bersatu, mengolah hasil laut dan hasil bumi bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan

“Mari kita hidupkan usaha kecil pengolahan ikan, supaya ekonomi masyarakat naik dan anak-anak terbiasa makan ikan,” jelasnya.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa Regulasi ini merupakan langkah konkret untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden, khususnya terkait swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.

“Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Tornanda.

Sinergi antara KKP, DPR RI, dan masyarakat dalam gerakan Gemarikan menjadi cerminan semangat kolaborasi nasional yang mengakar pada nilai gotong royong. Upaya pemberdayaan UMKM di sektor perikanan bukan hanya tentang peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga tentang membangun budaya pangan bergizi dan berkelanjutan.

Oleh: Cahyo Widjaya

Program swasembada pangan yang berjalan pada tahun 2025 semakin menegaskan betapa kuatnya komitmen dari Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan nasional. Langkah-langkah konkret yang telah ditempuh selama ini oleh pemerintah juga membuktikan bahwa swasembada pangan bukan lagi menjadi hanya sekadar wacana saja, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani.

Dengan visi yang jelas, Presiden Prabowo menjadikan pangan sebagai prioritas utama, sebab kemandirian dalam sektor ini menyangkut harkat bangsa sekaligus fondasi kekuatan negara di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berhubungan dengan persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional.

Untuk itu, alokasi anggaran mencapai Rp139,4 triliun digelontorkan pada tahun 2025 demi mendukung berbagai program strategis. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta membangun cadangan pangan nasional.

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan TNI, Polri, serta kementerian terkait menghidupkan kembali konsep lumbung pangan hingga ke tingkat desa, sehingga produksi tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga terjamin distribusinya.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga gabah yang menguntungkan dan memastikan ketersediaan pupuk terjangkau menjadi bentuk perlindungan nyata terhadap petani. Insentif tersebut menciptakan kepastian usaha, yang pada gilirannya mendorong motivasi petani untuk berproduksi secara berkelanjutan. Komitmen tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah tidak hanya menargetkan ketersediaan pangan, melainkan juga menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan mengedepankan kepastian hukum, keamanan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sinkronisasi tata ruang antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk memastikan program tidak tumpang tindih dengan fungsi lindung. Ia juga menyoroti percepatan penyelesaian izin usaha sebagai langkah penting demi efisiensi dan keberlanjutan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agenda swasembada pangan tidak hanya difokuskan pada produksi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Presiden Prabowo sendiri menekankan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada pangan impor. Dalam pidatonya setelah dilantik pada Oktober 2024, ia menegaskan bahwa swasembada pangan harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pandangan itu lahir dari kesadaran bahwa dalam situasi krisis global, setiap negara akan mengutamakan kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memproduksi pangan secara mandiri.

Selain pangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya swasembada energi. Potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kelapa sawit hingga tanaman singkong, tebu, sagu, dan jagung, dipandang sebagai kekuatan strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa.

Upaya swasembada pangan tidak hanya berlangsung di ruang kebijakan, tetapi juga diwujudkan langsung di lapangan. Salah satu contohnya adalah program Penanaman Jagung Serentak Kuartal III di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Polri, serta Komisi IV DPR RI. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi jembatan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi rakyat. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diterbitkan, terdapat lebih dari 500 ribu hektare yang berpotensi dimanfaatkan untuk agroforestri jagung.

Raja Juli menekankan bahwa pemanfaatan lahan tersebut mendukung instruksi Presiden Prabowo untuk menjadikan swasembada pangan sebagai kekuatan strategis bangsa. Ia menambahkan bahwa program tersebut bukan hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga langsung meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Dengan melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat lokal, perhutanan sosial menjadi instrumen ganda yang menjaga kelestarian hutan sekaligus menguatkan kemandirian pangan nasional.

Capaian perhutanan sosial hingga pertengahan 2025 telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektare, dengan lebih dari 1,4 juta penerima manfaat. Nilai ekonomi nasional yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mencapai Rp364,19 miliar, sementara nilai transaksi ekonomi kelompok tani meningkat 32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan kontribusi nyata sektor kehutanan dalam mendukung agenda swasembada pangan dan kesejahteraan rakyat.

Penanaman jagung di Grobogan menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan dampak ganda. Selain mendukung ketahanan pangan, program itu juga berfungsi sebagai rehabilitasi hutan dan lahan.

Kementerian Kehutanan bahkan menyalurkan ribuan bibit tanaman produktif, mulai dari jati, mangga, hingga alpukat, guna memperkaya kawasan hutan desa. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Swasembada pangan yang dicapai pada tahun 2025, khususnya dalam produksi beras, menjadi tonggak penting perjalanan bangsa menuju kedaulatan pangan. Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga bukti dari sinergi berbagai pihak, mulai dari lembaga negara, aparat keamanan, hingga masyarakat desa. Ketahanan pangan bukan sekadar pencapaian teknis, melainkan fondasi bagi kekuatan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Presiden Prabowo Subianto melalui program swasembada pangan 2025 telah menegaskan arah pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Pangan, energi, dan air dipandang sebagai pilar utama ketahanan negara. Dengan keberhasilan awal yang sudah terlihat, optimisme tumbuh bahwa Indonesia mampu berdiri tegak sebagai bangsa berdaulat, berdaya saing, dan bermartabat di mata dunia. (*)

Peneliti Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Agus Soepomo

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pertanian sebagai garda terdepan dalam upaya untuk terus menjaga kedaulatan bangsa. Melalui serangkaian program yang dirancang oleh pemerintah sejak awal kepemimpinannya, sektor pertanian digerakkan sebagai motor utama menuju ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Langkah konkret yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi nasional untuk menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu.

Pemerintahan Prabowo menargetkan swasembada pangan sekaligus menyiapkan fondasi keberlanjutan jangka panjang. Fokus utama program tersebut mencakup peningkatan cadangan pangan pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keberpihakan terhadap petani melalui kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan. Langkah itu diikuti dengan percepatan pembangunan lumbung pangan baru atau food estate di berbagai wilayah, termasuk Merauke sebagai salah satu lokasi strategis.

Alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan ketersediaan pangan. Anggaran tersebut diarahkan untuk program prioritas seperti cetak sawah baru, subsidi pupuk, bantuan benih unggul, hingga modernisasi alat pertanian. Pemerintah juga menargetkan cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjamin dalam kondisi apapun.

Innaka Ageng Rineksane, pakar pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menilai kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional.

Menurutnya, pemberdayaan petani menjadi kunci strategis yang mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan yang berpihak pada petani, seperti jaminan harga hasil panen dan akses mudah terhadap pupuk serta benih berkualitas, diyakini akan mendorong motivasi dan produktivitas.

Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam program pembukaan lahan baru. Menurutnya, kajian menyeluruh sangat penting agar tidak terjadi alih fungsi hutan yang merugikan lingkungan.

Innaka menilai kombinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dapat memberikan hasil optimal, namun untuk jangka panjang pemanfaatan teknologi modern lebih efektif. Pendampingan melalui penyuluh pertanian serta regenerasi petani milenial yang melek teknologi juga menjadi syarat agar sektor pertanian mampu bertransformasi secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa swasembada pangan harus segera terwujud. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri.

Pidato pelantikannya pada Oktober 2024 menjadi tonggak awal komitmen tersebut. Ia menegaskan kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas nasional yang harus dicapai secepat mungkin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program cetak sawah yang digalakkan pemerintah telah berjalan sesuai jadwal di sejumlah wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

Ia optimistis target penyelesaian proyek tersebut dapat tercapai tepat waktu. Menurutnya, stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton. Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan beras bersubsidi serta bantuan sosial.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjamin ketersediaan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan jangka panjang. Dengan cadangan pangan yang besar, stabilitas harga terjaga, dan kesejahteraan petani terlindungi, program pertanian pemerintah diproyeksikan mampu menghadirkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyoroti peran program perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa lahan perhutanan sosial seluas lebih dari 500 ribu hektare berpotensi untuk agroforestri jagung.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, program perhutanan sosial menghadirkan harmoni antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Raja Juli Antoni menambahkan bahwa nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan dan usaha perhutanan sosial pada 2025 meningkat signifikan hingga mencapai triliunan rupiah. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap swasembada pangan semakin nyata. Integrasi pertanian dengan perhutanan sosial pada akhirnya memperluas basis produksi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat secara langsung.

Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pokok, melainkan juga persoalan kedaulatan, harga diri bangsa, serta pilar utama keamanan nasional. Presiden Prabowo menyadari bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan domestiknya. Karena itu, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan impor yang rentan mengguncang stabilitas nasional.

Program pertanian yang dijalankan saat ini bukan sekadar solusi jangka pendek untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan strategi besar untuk mengantarkan Indonesia menuju ketahanan pangan berkelanjutan.

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan petani, perlindungan harga hasil panen, hingga integrasi dengan perhutanan sosial memperlihatkan arah yang jelas menuju kemandirian.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan berkelanjutan akan menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang. Dengan modal alam yang melimpah, kebijakan yang terukur, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo telah menegaskan jalannya, kini tinggal konsistensi pelaksanaan yang akan menentukan masa depan pangan nasional. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi

JAKARTA – Ketahanan pangan nasional terus terjaga berkat program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan yang kini bukan lagi hanya sekadar wacana saja, melainkan sudah menjadi kenyataan.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan berkat program tersebut, menjadikan produksi beras dalam negeri mampu menunjukkan tren positif dengan proyeksi surplus hingga sebanyak 2,8 juta ton pada Juli 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Surplus tersebut jelas semakin mempertegas bagaimana capaian pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan sejatinya merupakan bagian dari tujuan kemerdekaan.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR.

Ia menekankan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, hingga meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita lebih dari 4 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah NKRI,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian tersebut mempercepat target swasembada pangan.

“Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan Presiden dan kerja keras petani telah menghasilkan surplus beras hingga 4,86 juta ton per September 2025. Stok di Perum Bulog pun menembus 4,2 juta ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelasnya.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Rio Johan Putra, menilai swasembada pangan merupakan strategi survival negara.

Menurutnya, langkah konkret pemerintah tampak dari harga gabah yang stabil, program makanan bergizi gratis, hingga pengawasan distribusi pangan oleh aparat.

“Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci agar hasil program benar-benar dirasakan rakyat,” kata Rio.

Ia menambahkan, modernisasi teknologi, insentif petani, dan peran generasi muda menjadi faktor penting agar swasembada berjalan berkelanjutan.

Ketahanan pangan terbukti tidak hanya menjaga dapur rakyat tetap berasap, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik nasional.

Dengan capaian tersebut, swasembada pangan kini telah menjelma sebagai kenyataan yang mengokohkan kedaulatan bangsa. (*)

JAKARTA — Produksi dan stok beras nasional terus menunjukkan perbaikan yang kian signifikan, hal tersebut merupakan sebuah capaian luar biasa yang menegaskan bahwa Indonesia menjadi semakin dekat pada kemandirian pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras periode Januari–Juli 2025 mencapai 21,76 juta ton, meningkat 14,49 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Sementara stok beras nasional pada Agustus 2025 dilaporkan menembus 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional saat ini terus membaik.

Saat meninjau Pasar Palembang Jaya Km 5, Sumatera Selatan, ia menyaksikan harga bahan pokok stabil bahkan ada yang turun.

“Kami pantau bersama Pak Mendagri, kami kolaborasi untuk menstabilkan harga. Yang terjadi adalah inflasi turun 2,37 menjadi 2,31,” ungkapnya.

“Ini jadi salah satu indikasi bahwa pangan kita sudah mulai stabil,” kata Amran.

Ia menambahkan, pemerintah menyiapkan operasi pasar besar-besaran dengan 1,3 juta ton beras agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan murah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sangat membantu rakyat.

“Beras SPHP ini bukan hanya murah, tapi juga kualitasnya bagus. Bulog menjual dengan harga yang lebih terjangkau. Program ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, dengan SPHP yang digencarkan Bulog, harga beras bisa kembali terkendali sehingga masyarakat tetap tenang.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah bagian dari kedaulatan negara.

“Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” kata Presiden.

Ia menambahkan, pemerintah bekerja keras membuka jutaan hektare sawah baru, menyalurkan pupuk langsung ke petani, serta meningkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI,” tegasnya.

Perbaikan produksi dan stok beras bukan hanya menekan ketergantungan pada impor, tetapi juga menjamin stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan tren positif tersebut, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meraih kemandirian pangan, menjadikan swasembada bukan lagi wacana, melainkan kenyataan. (*)

Oleh: Ratna Soemirat*

Fenomena judi daring (online) kini menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi digital yang membawa kemudahan hidup, muncul sisi gelap yang perlahan menggerogoti ketahanan keluarga dan moral generasi muda. Dengan hanya bermodalkan ponsel pintar dan akses internet, siapa pun kini bisa terjerumus dalam praktik perjudian digital yang masif, sistematis, dan sulit diawasi.

Pakar Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Satria Utama, menilai bahwa judi daring memiliki daya rusak yang jauh lebih besar dibandingkan bentuk perjudian konvensional. Menurutnya, sasaran utama dari perjudian daring justru kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong rentan. Dampaknya langsung terlihat pada pola konsumsi rumah tangga yang mulai bergeser secara drastis. Banyak keluarga yang awalnya mampu mengatur pengeluaran dengan baik, kini harus kehilangan kendali keuangan karena sebagian besar pendapatan mereka dialihkan untuk memasang taruhan.

Satria menjelaskan, dalam beberapa kasus, bahkan dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga justru dihabiskan untuk berjudi. Hal ini, katanya, bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ia menegaskan, ketika uang yang seharusnya digunakan untuk makan, biaya sekolah anak, atau keperluan kesehatan malah dipakai untuk berjudi, maka kerusakannya meluas hingga pada tingkat sosial yang lebih besar.

Masalah ini juga diperparah dengan munculnya fenomena gali lubang tutup lubang melalui pinjaman online (pinjol). Banyak pelaku judi daring yang akhirnya terjebak utang karena tidak mampu menutup kerugian taruhan. Satria menilai bahwa bunga pinjol yang tinggi justru memperparah keadaan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam lingkaran utang yang sulit diakhiri. Dalam banyak kasus, kondisi ini menyebabkan kehancuran rumah tangga, konflik keluarga, hingga perceraian. Efek domino judi daring, katanya, sangat luas dan tidak hanya merugikan pelakunya saja.

Selain aspek ekonomi, Satria juga menyoroti persoalan perilaku konsumsi yang tidak rasional di kalangan masyarakat. Ia menilai bahwa budaya konsumtif yang tinggi membuat masyarakat lebih mudah tergoda dengan janji palsu “cepat kaya” yang ditawarkan oleh situs judi daring. Contohnya, jika seseorang rela mengeluarkan uang untuk rokok meski kebutuhan rumah tangga terbengkalai, maka godaan berjudi dengan iming-iming hasil instan menjadi semakin kuat. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci utama untuk membentengi diri dari bahaya ini.

Lebih jauh, Satria menegaskan bahwa penanganan judi daring tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, seperti pemblokiran situs atau razia siber. Ia menilai langkah tersebut memang penting, tetapi tidak akan menyelesaikan akar masalah tanpa adanya peningkatan literasi ekonomi dan kesadaran digital masyarakat. “Permintaan terhadap judi daring itu besar, sehingga selama ada permintaan, pasokan akan terus bermunculan,” ujarnya dalam wawancara. Pemerintah, katanya, harus berani menyentuh aspek edukasi publik dengan memperkuat literasi digital, keuangan, dan moral agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap jebakan dunia maya.

Upaya memperkuat literasi digital dan kesadaran publik kini mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk dunia akademik. Salah satu contoh nyata datang dari Universitas Lampung (Unila) melalui inovasi bertajuk Gambling Activity Tracing Engine (GATE System) — sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menelusuri aktivitas judi daring di ruang digital.

Inovasi tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) karena dinilai mampu membantu pemerintah menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyebut GATE System sebagai wujud kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa. Sejak Oktober 2024 hingga September 2025, pemerintah telah menindak lebih dari 2,17 juta konten judi daring, sebagian besar berupa situs dan alamat IP yang teridentifikasi memfasilitasi perjudian.

Alexander menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan ruang digital. Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar pertukaran ilmu, tetapi juga momentum memperluas sinergi agar ruang digital Indonesia dapat berkembang dengan prinsip keberlanjutan dan keamanan.

Tim GATE System terdiri dari lima mahasiswa Unila yang terinspirasi oleh keresahan terhadap maraknya kasus judi daring. Mereka merancang sistem yang mampu mengumpulkan data dari situs terindikasi judi berdasarkan analisis linguistik dan visual, serta melacak potensi transaksi finansial yang terkait. Salah satu anggota tim, Zaka Kurnia Rahman, menjelaskan bahwa sistem ini berangkat dari hipotesis bahwa aktivitas judi daring dapat “dimatikan secara finansial” dengan menelusuri arus transaksi yang digunakan untuk deposit.

Meski masih dalam tahap kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-GVK) menuju PIMNAS, para mahasiswa tersebut menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah agar inovasi ini dapat diterapkan secara luas. Wakil Rektor III Unila, Prof. Dr. Sunyono, juga menegaskan bahwa pihak kampus akan terus mendorong kreativitas mahasiswa agar berdampak nyata bagi masyarakat. Ia berharap GATE System dapat menjadi inspirasi bagi munculnya lebih banyak inovasi digital dalam menjaga ruang siber Indonesia.

Kisah sukses ini menunjukkan bahwa melawan judi daring tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah, kampus, dan masyarakat perlu bersatu dalam upaya kolektif yang menekankan pendidikan literasi digital dan ekonomi sebagai fondasi utama. Di era di mana teknologi berkembang pesat, masyarakat harus lebih bijak dan waspada terhadap ancaman di balik kemudahan akses internet. Judi daring bukan sekadar permainan, melainkan pintu menuju kehancuran finansial, moral, dan sosial.

Hanya dengan memperkuat literasi dan kolaborasi, bangsa ini dapat menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat — bukan pada jebakan semu yang mengatasnamakan hiburan.

Peneliti Masalah Sosial

Oleh: Bara Winatha*)

Judi daring bukanlah cara cepat untuk memperbaiki ekonomi, melainkan jebakan finansial yang berpotensi menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga. Melalui kebijakan yang konsisten dan berbasis data, Pemerintah melalui Kemkomdigi berharap Indonesia dapat menjadi negara dengan ekosistem digital yang aman, beretika, dan bermanfaat bagi seluruh warganya. Masyarakat diharapkan untuk tidak terjerat dengan Judi daring, ternasuk didalamnya saling mengingatkan maupun melaporkan jika melihat praktik terlarang tersebut.

Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka yang terjerat judi daring akhirnya mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan terlibat utang besar karena tidak mampu menahan diri dari godaan untuk terus bermain.

Dalam konteks sosial, judi daring telah menciptakan efek domino yang luas. Ia tidak hanya menjerat individu, tetapi juga menggerogoti tatanan sosial masyarakat. Ketika seseorang mengalami kerugian besar akibat judi, sering kali dampaknya meluas ke anggota keluarga lain yang harus menanggung beban ekonomi dan emosional. Situasi seperti ini bisa memicu ketegangan rumah tangga dan menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan

Upaya pemerintah dalam memberantas judi daring terus menunjukkan hasil nyata. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memblokir lebih dari dua juta konten judi daring di berbagai platform digital. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, tercatat sebanyak 2.259.905 konten judi daring berhasil ditindak sejak 21 Oktober 2024 hingga 29 September 2025. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencatat 999.537 konten. Lonjakan besar ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menjaga ruang digital dari aktivitas ilegal yang berpotensi merusak masyarakat, terutama generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan ruang digital. Langkah ini dilakukan agar ruang daring di Indonesia menjadi tempat yang lebih sehat, aman, dan produktif. Patroli Siber Komdigi kini beroperasi secara masif, memantau berbagai sumber utama penyebaran judi daring, mulai dari situs web, media sosial, hingga layanan berbagi file. Dari total penindakan tersebut, 2.001.163 di antaranya berasal dari situs dan alamat IP, sementara platform seperti Meta (Facebook dan Instagram) menyumbang 97.123 penindakan, diikuti oleh Google dan YouTube dengan 36.517 kasus, serta Platform X dengan 17.767 kasus. Upaya ini menunjukkan bahwa Komdigi tidak hanya berfokus pada satu sisi, tetapi menyeluruh ke semua lini tempat praktik judi daring bersembunyi.

Psikolog klinis dari Universitas Indonesia, Dr. Ratna Sari, menilai bahwa fenomena judi daring tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesehatan mental dan sosial masyarakat. Ia menilai bahwa kecanduan judi daring bisa memicu stres berat, depresi, hingga konflik dalam keluarga. Ketika seseorang mengalami kekalahan, mereka sering kali terdorong untuk terus bermain dengan harapan menutup kerugian. Pola ini justru menjadi lingkaran setan yang memperburuk kondisi keuangan dan psikologis. Dampak lain yang perlu diwaspadai adalah gangguan produktivitas kerja serta meningkatnya tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian akibat desakan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebiasaan berjudi.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kelompok usia muda merupakan pihak yang paling rentan. Iklan dan promosi judi daring kini marak di media sosial dan sering kali dibungkus dengan tampilan menarik yang menjanjikan hadiah besar dengan modal kecil. Pola ini sangat berbahaya karena memanfaatkan psikologi keingintahuan dan ambisi cepat kaya di kalangan remaja dan pelajar. Oleh karena itu, peran edukasi digital dan pengawasan orang tua menjadi sangat penting untuk melindungi anak-anak dari paparan yang menyesatkan.

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tinggal diam. Selain melakukan pemblokiran, Komdigi juga menjalin kerja sama dengan berbagai platform media sosial internasional untuk memperkuat sistem deteksi dini terhadap konten ilegal. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Komdigi, Semuel A. Pangerapan, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pelaporan dan penghapusan konten judi daring di platform global. Ia menilai bahwa langkah kolektif antara pemerintah dan penyedia platform digital merupakan kunci untuk menutup ruang bagi pelaku.

Namun, pemberantasan judi daring tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya kolektif ini. Kesadaran publik untuk tidak tergoda pada janji-janji palsu dari iklan judi daring harus terus dibangun. Masyarakat juga diimbau aktif melaporkan akun-akun mencurigakan kepada pihak berwenang agar peredaran konten ilegal bisa segera dihentikan. Dengan partisipasi publik yang tinggi, pengawasan digital akan menjadi lebih efektif dan menyeluruh.

Selain aspek penegakan, edukasi publik juga menjadi pilar penting dalam strategi jangka panjang pemberantasan judi daring. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar bahwa judi daring bukanlah cara cepat untuk memperbaiki ekonomi, melainkan jebakan finansial yang berpotensi menghancurkan kehidupan pribadi dan keluarga. Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka yang terjerat judi daring akhirnya mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan terlibat utang besar karena tidak mampu menahan diri dari godaan untuk terus bermain.

Dalam konteks sosial, judi daring telah menciptakan efek domino yang luas. Ia tidak hanya menjerat individu, tetapi juga menggerogoti tatanan sosial masyarakat. Ketika seseorang mengalami kerugian besar akibat judi, sering kali dampaknya meluas ke anggota keluarga lain yang harus menanggung beban ekonomi dan emosional. Situasi seperti ini bisa memicu ketegangan rumah tangga dan menurunkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Pemberantasan judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan semua pihak—pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas digital, hingga masyarakat umum. Tujuan utama Komdigi bukan hanya memblokir situs atau konten, melainkan membangun ruang digital yang sehat dan produktif. Melalui kebijakan yang konsisten dan berbasis data, Komdigi berharap Indonesia dapat menjadi negara dengan ekosistem digital yang aman, beretika, dan bermanfaat bagi seluruh warganya.

Upaya pemerintah yang sistematis dan terukur ini perlu didukung dengan sikap kritis masyarakat terhadap informasi digital. Di era keterbukaan informasi, literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi menjadi benteng utama untuk melawan jebakan konten negatif seperti judi daring. Dengan memahami cara kerja platform digital, mengenali pola iklan mencurigakan, dan menghindari klik sembarangan, masyarakat dapat menjadi pelindung pertama bagi dirinya sendiri dan lingkungannya.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan ruang digital Indonesia. Dalam kurun waktu 11 bulan sejak dirinya dilantik pada 21 Oktober 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berhasil memblokir 2.259.905 konten perjudian daring di berbagai platform.

Capaian ini menjadi salah satu tonggak penting menuju satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menempatkan pemberantasan judi daring sebagai prioritas nasional.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, periode 20 Oktober 2024 hingga 29 September 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam waktu kurang dari satu tahun, langkah tegas di bawah kepemimpinan Meutya Hafid telah melipatgandakan efektivitas penindakan lebih dari dua kali lipat dan diprediksi akan terus bertambah.

“Tujuan utama kami adalah menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya.

Ia menekankan bahwa kebijakan Komdigi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola digital yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan publik.

Dari total lebih dari dua juta konten yang diblokir, kategori terbanyak berasal dari situs dan IP address dengan 2.001.163 pemblokiran. Selain itu, platform media sosial dan layanan berbagi file juga menjadi target utama.

Data menunjukkan, 104.492 konten ditindak di platform berbagi file, 97.123 konten di ekosistem Meta (Facebook dan Instagram), 36.517 di layanan Google dan YouTube, serta 17.767 di platform X (Twitter). Sementara Telegram dan TikTok masing-masing mencatat 1.778 dan 1.048 penindakan.

Capaian ini tidak hanya menggambarkan konsistensi, tetapi juga efektivitas pendekatan kolaboratif yang dijalankan Komdigi bersama aparat penegak hukum dan penyedia platform digital global.

Meutya Hafid menilai, pemberantasan judi daring bukan semata urusan teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial dan moral bangsa di era digital. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan di ruang digital harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan nilai-nilai hukum.

“Kedaulatan digital Indonesia tidak boleh dikompromikan oleh praktik ilegal yang merusak masa depan masyarakat,” tegasnya.

Langkah strategis Komdigi juga mencakup peningkatan kemampuan patroli siber, integrasi data antarinstansi, serta kerja sama dengan lembaga internasional untuk mempersempit jalur distribusi situs ilegal lintas negara.

Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem pengawasan digital yang semakin adaptif dan tegas terhadap kejahatan siber.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan apresiasi terhadap peran aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, dalam membantu upaya pemberantasan judi daring di Indonesia. Salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut hadir melalui inovasi Gambling Activity Tracing Engine atau GATE System yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Lampung (Unila).

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa inovasi tersebut menjadi contoh konkret kepedulian generasi muda terhadap permasalahan nasional, terutama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. “GATE System adalah bukti nyata kepedulian generasi muda terhadap masalah bangsa. Inovasi ini sejalan dengan misi kami memberantas judi daring. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 September 2025, lebih dari 2,17 juta konten judi berhasil kami tangani, mayoritas berasal dari situs dan IP,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Alexander menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan ruang digital. Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan dan memperluas dampak pemberantasan judi daring. “Pertemuan ini bukan hanya ajang berbagi ilmu, tetapi juga momentum memperluas sinergi agar ruang digital Indonesia semakin aman dan berkelanjutan,” tambahnya.

Tim pengembang GATE System terdiri dari lima mahasiswa Unila, yakni Aulia Rafly Lubis, Mohamad Ghinau Thofadilah, Eka Arinda, Belia Nabila Putri, dan Zaka Kurnia Rahman. Inovasi tersebut lahir dari keresahan mereka atas maraknya praktik judi daring yang merusak banyak aspek kehidupan sosial. Sistem yang dikembangkan tim ini mampu mengidentifikasi situs terindikasi judi berbasis linguistik dan visual, serta dilengkapi metode secure tracing untuk melacak transaksi keuangan yang dicurigai terkait aktivitas ilegal tersebut.

“Kami berhipotesis bahwa judi daring dapat dimatikan secara finansial. Karena itu, kami mengembangkan metode pelacakan transaksi deposito secara aman untuk memutus rantai perputaran uangnya,” ujar salah satu anggota tim, Zaka Kurnia Rahman. Ia juga menambahkan bahwa meski GATE System masih dalam tahap kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM-GVK) menuju PIMNAS, pihaknya siap menjalin kerja sama lanjutan dengan Kemkomdigi setelah kompetisi selesai.

Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Lampung, Prof. Dr. Sunyono, M.Si., menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap inovasi mahasiswa. “Kami berterima kasih atas sambutan hangat dari Ditjen Pengawasan Ruang Digital. Universitas Lampung akan terus mendukung langkah kreatif mahasiswa agar berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah seperti ini dapat melahirkan lebih banyak solusi digital yang mampu menjaga keamanan ruang siber nasional. “Semoga inisiatif seperti GATE System bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata dalam menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan beretika,” tutupnya.